M.K
: HUKUM DIPLOMATIK
“KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN PEJABAT DIPLOMATIK ORGANISASI INTERNASIONAL”
Orga Organi nisas sasii inte intern rnasi asion onal al sebag sebagai ai subje subjek k huku hukum m inte intern rnasi asion onal al yang yang memiliki personalitas hukum, memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan. Huala Adolf mengutip pendapat Rosalyn Higgins menyatakan bahwa :1 “Dal “Dalam am suatu suatu nega negara, ra, orga organi nisas sasii inte intern rnasi asion onal al memi memili liki kike keke keba balan lan tert terten entu tu terh terhad adap ap juri jurisd sdik iksi si nega negara ra setem setempat pat.. Keke Kekeba bala lan n ini ini dipa dipand ndan ang g perl perlu u untu untuk k melaksanaka melaksanakantujuan ntujuan-tujuan -tujuan dari organisasi organisasi internasional internasional.. ”Namun ”Namun sampai sejauh mana mana
orga organi nisa sasi si
inte intern rnas asio iona nall
inim inimen enik ikma mati ti
keke kekeba bala lan n
menur enurut ut
huku hukum m
(kebiasaan) internasional masih belum ada ketegasan.2 Pemberian kekebalan ini bukan hanya diberikan kepada organisasi internasional tersebut, tetapi juga kepada perwakilan negara-negara anggotanya, dan kepada para pejabat sipil internasionalnya.3 Pengat Pengatura uran n mengen mengenai ai pember pemberian ian kekeba kekebalan lan terhad terhadap ap suatu suatu organi organisasi sasi inter interna nasio siona nall biasa biasany nyaa
ditu dituan angk gkan an dala dalam m instr instrum umen en poko pokokd kdari ari orga organi nisas sasii
internasional serta dalam Headquarters dalam Headquarters Agreement antara Agreement antara Organisasi internasional tersebut dengan negara tuan rumah (host state). Kekebalan PBB selain diatur dalam Pasal 105 Piagam, juga diatur dalam Perjanjian Markas Besar antara PBB dengan beberapa negara seperti Amerika Seri Serika katt dan dan Swiss Swiss.. Pemb Pember erian ian keke kekeba balan lan kepa kepada da para para pejab pejabat at tert terten entu tu dari dari Sekretariat PBB danBadan-badan Khusus telah ditetapkan menurut “Convention on thePrivileges and Immunities of the United Nations 1946” dan “Convention
1
on the Privileges and Immunities of the United NationsSpecialized Agencies 1947” 4 Pemberian kekebalan ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindakan para pejabat sipil internasional (international civil servants) yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah Negara tuan rumah (host state) maupun di wilayah negara-negara anggotalainnya. Pasal 1 staff regulation of the United Nations mengatur bahwa pejabat sipil internasional PBB adalah mereka yang bekerja padaSekretariat PBB. 5 Dalam Pasal 97 Piagam disebutkan bahwa Sekretariat PBB terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan para staf yang diperlukan oleh Organisasi. Sifat internasional para pejabat sipil internasional dalam badan PBB tercermin dalam Pasal 100 Piagam bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekjen beserta stafnya tidak diperbolehkan mencari atau menerima instruksi dari pemerintah manapun atau wewenang apapun di luar PBB. Mereka tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi posisinya sebagai pejabat sipil internasional yang hanya bertanggungjawab kepada PBB.6 Para pejabat sipil internasional atau staf sekretariat PBB ini diangkat oleh Sekjen berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.7 Sumaryo
Suryokusumo menguraikan
klasifikasipejabat
sipil
internasional
berdasarkan jabatannya, menyatakan sebagai berikut :8 “Susunan pejabat sipil internasional PBB adalahs ebagai berikut : a) Secretary General (UN-SG)
2
b) Under-Secretaries General (USG) c) Assistant Secretaries General (ASG) d) Directors (D2 and D1 levels) e) Professional (P5, P4, P3, P2 and P1 levels) f) General Services (G-levels)” General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946,9 telah mengatur bahwa kekebalan yang diberikan kepada pejabat sipil internasional hanya diakui terhadap tindakan-tindakan mereka dalam menjalankan fungsinya.10 Pada praktiknya pengadilan nasional negara-negara anggota sering kali menemui kesulitan dalam menentukan apakah tindakan pejabat sipil internasional tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsinya (in their official capacity) atau merupakan tindakan mereka sebagai pribadi (private act). Dalam beberapa kasus penyalahgunaan kekebalan oleh para pejabat sipil internasional, tindakan pelanggaran hukum yang mereka lakukan dianggap sebagai bagian dari official capacity sehingga kekebalan mereka tetap diakui walaupun tindakan mereka tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi PBB. Pejabat sipil internasional yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat diadili oleh pengadilan negara-negara anggota karena mereka memiliki kekebalan. Dalam
General
Convention
diatur mengenai
kekebalan
3
kemungkinan
penanggalan
(waiver of Immunity) oleh Sekjen,11 namun praktik penanggalan kekebalan tersebut jarangsekali dilakukan, terutama untuk mereka yang memegang jabatan penting dalam Sekretariat PBB. Berbeda dengan pemberian kekebalan kepada para diplomat dan konsul, pemberian kekebalan kepada para pejabat sipil internasional tidak didasarkan pada prinsip timbal balik. DalamKonvensi Wina 1961 diatur bahwa meskipun para diplomat memiliki kekebalan terhadap jurisdiksi negara penerima, mereka tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum nasional negara penerima12 Sekalipun para diplomat tidak tunduk kepada hukum Negara penerima, ia tetap tunduk kepada hukum negaranya. Sehingga ketika ia melakukan pelanggaran hukum, negara pengirim memiliki jurisdiksi untuk mengadili diplomat tersebut. Sedangkan organisasi internasional tidak mempunyai jurisdiksi yang serupa itu terhadap para pejabat sipil internasionalnya. 13 Ketika para pejabat sipil internasional ini melakukan tindak pidana, PBB tidak dapat mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap mereka. Meskipun terdapat badan investigasi internal di PBB yang berwenang untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi mengenai penjatuhan sanksi terhadap para pejabat sipil internasional yang melakukan pelanggaran - pelanggaran, namun sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi administratif dengan hukuman terberat yakni diberhentikan dari jabatannya.14 Jika terhadap pejabat sipil internasional yang melakukan tindak pidana hanya dijatuhi sanksi administratif demikian, tentu hal tersebut sangat tidak adil.
4
Kekebalan terhadap Organisasi Internasional, Tidak ada hukum kebiasaan internasional yang mengakui perlunya atau adanya perlindungan terhadap yurisdiksi suatu negara terhadap misi perwakilan organisasi internasional. Namun demikian, ada the Vienna Convention on the Representation of States in Their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975 yang mencoba untuk membuat prinsip-prinsip umum bagaimana sebuah organisasi internasional dapat juga memiliki keistimewaan, sekalipun terbatas, ketika melakukan tugasnya di negara lain. Sayangnya sampai saat ini konvensi tersebut belum berlaku. Oleh karena itu, derajat kekebalan dari para anggota yang bertugas dalam organisasi internasional sangat tergantung kepada negosiasi dan perjanjian antara organisasi tersebut dengan negara penerimanya.
5
