KEGIATAN PEMASARAN KAWASAN

KEGIATAN PEMASARAN KAWASAN Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Tujuan Pemasaran Kawasan PLPBK Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif. Sasaran yang ingin dituju, adalah: 1. Terpasarkannya hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder potensial (pemerintah, lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan stakeholder lainnya); 2. Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan PLPBK; 3. Terdistribusinya dana investasi pembangunan kawasan PLPBK dari para stakeholder kepada Tim Pelaksana Pembangunan kawasan PLPBK.

Kegiatan pemasaran akan difokuskan pada 2 (dua) kegiatan inti, yaitu : Pertama, Kegiatan pemasaran sosial, adalah memasarkan program-program pembangunan kawasan PLPBK kepada para stakeholder (khususnya pihak swasta) dalam skema bantuan sosial atau tanpa memberi keuntungan material secara langsung kepada stakeholder tersebut, Kedua, Kegiatan pemasaran komersial dalam skala kecil dan menengah, adalah memasarkan program-program pembangunan kawasan/sub kawasan PLPBK kepada para stakeholder dalam skema kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah-langkah Pemasaran kawasan Pemasaran kawasan dilakukan secara bertahap atas dasar dan mencakup langkah-langkah kegiatan, sebagai berikut : (1 s/d 6 sajikan kedlm gambar siklus kegiatan) 1. Persiapan kegiatan pemasaran; 2. Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola manajemen komunitas; 3. Perencanaan pemasaran; 4. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran; 5. Kesepakatan dan komitmen (legal agreement) stakeholder; 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran. * Keterangan lengkap dan format pendaftaran relawan dapat dilihat pada Lampiran III

Pelaku : Tim Pemasaran (TP) kawasan P LP BK, (meliputi: BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan Tenaga Pendamping Pemasaran), Tim Teknis Pemda, Tim Konsultan, relawan dan Kelompok Peduli lainnya.

Langkah 1: Persiapan kegiatan pemasaran Inti tahap persiapan ini adalah melakukan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLPBK, penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kegiatan pemasaran kawasan PLPBK ditingkat masyarakat atau Kelurahan/Desa. Bagaimana melakukannya : Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah Tujuan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah diarahkan agar dinas-dinas terkait mampu dan bersedia

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





memberikan bimbingan dan pelayanan kepada tim pemasaran, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran malalui APBD untuk pembangunan kawasan/sub kawasan PLPBK dan perangkat Pemerintah Daerah mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator kegiatan pemasaran kawasan PLPBK. Sasaran : Dinas-dinas/instansi terkait Kabupaten/Kota, termasuk SKPD. Pelatih : Askot UP Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut : 1) Pertama, Tim konsultan mempersiapkan modul-modul pelatihan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK, fokus pada pemahaman inti kegiatan pemasaran, peran pelaku dan mengkaji bentuk bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemasaran tersebut; 2) Kedua, Tim Konsultan (Tim pelatih KMW dan Tim Korkot/Korkab) melakukan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan pelatihan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK bagi dinas-dinas/instansi terkait; 3) Ketiga, Tim Konsultan memandu kegiatan pelatihan pemasaran kawasan PLPBK, yang diikuti oleh dinas-dinas/instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Output yang diharapkan dari kegiatan pelatihan pemasaran, adalah: 1) Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas-dinas/instansi terkait) memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap materi inti kegiatan pemasaran Kawasan PLPBK; 2) Dinas-dinas/instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mampu dan bersedia memberikan dukungan, bimbingan dan pelayanan teknis pemasaran kepada Tim Pemasaran Kawasan PLPBK. Bentuk-bentuk dukungan tersebut, diantaranya adalah: Komitmen dalam mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan PLPBK melalui APBD, pemberian berbagai kemudahan atau insentif dan bentuk-bentuk konpensasi yang dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada calon investor pembangunan kawasan PLPBK, dan dukungan lainnya sesuai kebutuhan Tim Pemasaran; 3) Dinas-dinas/instansi terkait memiliki kemampuan dan bersedia menjadi fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK; 4) Pada tahap akhir, tim konsultan menyusun laporan kegiatan pelatihan pemasaran kawasan PLPBK bagi perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLPBK 1) Pembentukan 1) Pembentukan Tim Pemasaran PLPBK Pembentukan Tim Pemasaran PLPBK dilakukan oleh BKM dan Lurah/Kepala Desa yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Konsultan (Korkot/Korkab) dan SKPD Kabupaten/Kota. Pembentukan tim pemasaran tersebut dilakukan secara p artisipatif yang merujuk pada tata cara pembentukan yang telah disepakati. Pelaku Tim Pemasaran kawasan PLPBK, adalah; BKM, perangkat kelurahan/desa, tenaga ahli pendamping (bila diperlukan) dan tim teknis pemasaran, Pemerintah Kabupaten/Kota. Perekrutan tenaga ahli pendamping dilakukan oleh BKM dan perangkat kelurahan/desa yang





2) Penguatan 2) Penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLPBK Fokus : materi pengenalan dan pemahaman terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif, konsep dasar kegiatan pemasaran dan pemahaman peran, fungsi dan tugas pokok Tim Pemasaran PLPBK. Pelaksana : Pemerintah Kabupaten/Kota Fasilitator : Tim Perencanaan partisipatif dan Tim Konsultan (Tim KMW dan Korkot/Korkab).

Output adalah pemahaman Tim Pemasaran PLPBK terhadap : 1) Hasil-hasil perencanaan partisipatif; 2) Materi inti/konsep dasar kegiatan pemasaran PLPBK; 3) Peran, fungsi dan tugas pokoknya dalam kegiatan pemasaran kawasan PLPBK. 3) Penyusunan 3) Penyusunan rencana kerja Tim Pemasaran PLPBK Penyusunan rencana kerja dilakukan dengan serangkaian diskusi-diskusi untuk merumuskan rencana kerja secara partisipatif yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pemasaran PLPBK dan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemasaran yang tidak melebihi anggaran BLM pemasaran yang telah dipersiapkan. Kr iteria rencana rencana kerj kerj a :

Batasan waktu pelaksanaan kegiatan pemasaran tersebut disesuaikan dengan rencana kerja (master schedule) pelaksanaan program PLPBK yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PLPBK. Merupakan acuan bagi Tim Pemasaran, BKM, Perangkat Kelurahan/Desa, Tim Konsultan (Tim KMW dan Korkot/Korkab) dan Tim Teknis Pemerintah Kabup aten/Kota dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran Kawasan PLPBK. Fasilitator : Tim Pemasaran PLPBK difasilitasi dan didampingi oleh Tim Teknis Pemda dan Tim Konsultan Peserta : BKM, Perangkat Kelurahan/Desa, masyarakat dan relawan lainnya.

4) Sosialisasi kegiatan pemasaran Tujuan yang ingin disampaikan adalah masyarakat setempat tergugah untuk mengenali dan memahami konsep pemasaran yang ditawarkan serta mendukung tim pemasaran yang akan ditugaskan memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif di wilayahnya. Sosialisasi kegiatan pemasaran dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut : a. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mempersiapkan tema-tema media sosialisasi warga yang tepat sasaran, disampaikan melalui poster, pamflet, leaflet, iklan layanan masyarakat melalui media koran, radio dan lain sebagainya; b. Mengundang sebanyak-banyaknya sebanyak-banyakn ya warga (termasuk kelompok remaja dan perempuan) untuk





Informasi yang perlu disampaikan, antara lain; konsep pemasaran yang mengedepankan prinsip kebersamaan untuk menghindari konflik kepentingan, para pelaku pemasaran, stakeholder potensial (pemerintah daerah, perusahaan swasta lokal dan nasional dll), gambar-gambar grafis hasil-hasil perencanaan partisipatif yang akan dipasarkan dan informasi lain sesuai kebutuhan. Isi tema media sosialisasi disusun secara kreatif dan diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dan bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas Tim pemasaran kawasan PLPBK di wilayahnya. Sosialisasi ditingkat warga tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan loka karya/pameran/bazar dan atau pertemuan-pertemuan warga ditingkat kelurahan/desa. Kegiatan tersebut, sebagai media efektif untuk menyebarluaskan konsep pemasaran dan sekaligus untuk memperkenalkan Tim Pemasaran kawasan PLPBK kepada masyarakat. Fasilitator : Tim pemasaran difasilitasi oleh Tim Konsultan dan Tim teknis Pemda Peserta : Masyarakat dan relawan lainnya.

Langkah 2 : Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola manajemen komunitas Tahap ini merupakan proses pembelajaran awal bagi tim pelaksana pembangunan dan tim pemasaran, termasuk BKM dan perangkat kelurahan dalam mengelola kegiatan pembangunan skala kecil pada kawasan prioritas p rioritas PLPBK, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan kegiatan pembangunan skala kecil ini dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan, tim pemasaran, termasuk BKM dan jajarannya dan da n perangkat kelurahan yang difasilitasi dan didampingi oleh tim konsultan (Korkot/Korkab) dan tim keknis pemerintah kabupaten/kota. Output yang diharapkan adalah : tim pelaksanaan pembangunan dan tim pemasaran; paham manajemen pengelolaan pembangunan kawasan PLPBK secara partisipatif. Tahapan pelaksanaan: a. Tim konsultan memfasilitasi tim inti perencanaan partisipatif dan tim pelaksana pembangunan, untuk melakukan pemilihan sub kegiatan skala kecil sebagai lokasi pembelajaran pembangunan fisik kawasan PLPBK dengan pola manajemen komunitas; b. Tim pelaksana pembangunan didampingi oleh tim konsultan dan tim teknis Pemda, mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan skala kecil dengan pola manajemen komunitas, seperti: penyiapan panitia pelaksana, gambar-gambar teknis, estimasi RAB, jadwal pelaksanaan dan lain-lain; c. Tim pelaksanaan pembangunan dan tim pemasaran yang didampingi oleh tim konsultan dan tim teknis Pemda, melaksanakan pembangunan pemban gunan sub kegiatan skala kecil secara partisipatif p artisipatif dengan memanfaatkan anggaran BLM 2 (tahap pemasaran); d. Tim pelaksana pembangunan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pelaksanaan pemban gunan sub kegiatan skala kecil pada kawasan PLPBK.





Kegiatan perencanaan pemasaran, dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut : Mengenali dan memahami informasi dasar perencanaan pemasaran; Mempersiapkan data dan informasi stakeholder potensial; Memempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran; Menyusun strategi kegiatan pemasaran. 1) Mengenali dan memahami informasi dasar perencanaan pemasaran Beberapa informasi dasar yang perlu dipahami oleh tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan, adalah: a. Memberikan penguatan kapasitas melalui pemahaman informasi program pembangunan kawasan PLPBK, berdasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif; Dilakukan melalui forum diskusi terarah yang membahas rencan a program investasi jangka menengah dan hasil-hasil perencanaan partisipatif. Output yang diharapkan, adalah : tim pemasaran, paham isi RPJM dan hasil-hasil perencanaan partisipatif lainnya dan tim pemasaran mulai memahami kegiatan-kegiatan dan kawasan/sub kawasan yang akan dipasarkan berdasarkan skala prioritas. b. Memahami Informasi peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mendukung kegiatan pemasaran kawasan PLPBK; Dilakukan melalui diskusi-diskusi terarah yang membahas peraturan pemerintah terkait tata cara dan prosedur penyusunan anggaran pembangunan daerah (APBD), Ketentuan proses Kemitraan dan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan pembangunan, aturan-aturan terkait pemberian insentif dan atau kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada calon investor pengelola pembangunan fungsi-fungsi kota dan khususnya pembangunan kawasan PLPBK. Output yang diharapkan, adalah : tim pemasaran, paham isi peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mendukung kegiatan pemasaran kawasan PLPBK. c. Mengenali program-program pembangunan wilayah kelurahan lainnya dengan tipologi yang relatif sama. Dilakukan melalui diskusi dan atau pertemuan forum BKM, antar wilayah kelurahan/desa yang berbatasan dengan kelurahan/desa penerima program PLPBK; Output : bersama-sama melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka menjaring stakeholder potensial. d. Memahami proses pemilihan program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk dipasarkan. Output : melatih tim pemasaran agar mampu memilih dan d an memilah program-program pembangunan dari hasil perencanaan partisipatif yang diprioritaskan untuk dipasarkan; Cara Pemasaran program prioritas : dilakukan secara bertahap; Prinsip-prinsip : keterpaduan, komprehensif dan pemerataan pembangunan kelurahan/desa dan atau meminimalisasi pemasaran program secara parsial. e. Melatih komunikasi dan negoisasi serta mendorong motivasi tim pemasaran Output : mampu melakukan komunikasi, komunik asi, negoisasi dan menulis surat menyurat yang baik serta termotivasi untuk menjalankan kegiatan pemasaran pembangunan kawasan PLPBK.





Penyajian bentuk kemitraan dan kerjasama pembangunan kawasan/sub kawasan yang telah ada. Outputnya, adalah: tim pemasaran memahami pola-pola kemitraam dan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK. Fasilitator : tim konsultan , tim teknis Pemda Fasilitator pendukung : LSM, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya Sasaran Informasi : tim pemasaran, termasuk BKM dan perangkat ke lurahan/desa.

2 ) Mempersiapkan data dan informasi stakeholder potensial Pada tahap ini, tim konsultan dan tim teknis Pemda membantu tim pemasaran, BKM dan kelurahan dalam menyusun biodata dan informasi perusahaan swasta (lokal, nasional dan multinasional), BUMN, BUMD, LSM, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya. Biodata dan informasi tersebut sekurang-kurangnya, berisi: nama perusahaan, bidang usaha, alamat (kantor dan email), No Telp/Hp dan personil yang dapat dihubungi (contact person),seperti; Bagian pengelola dana CSR, Humas, Marketing, Bisnis Development, Pimpinan lembaga-lembaga penelitian dan LSM dan bagian lain sesuai kebutuhan tim. Kelengkapan data dan informasi stakeholder potensial disusun lengkap dan jelas, baik secara manual dalam satu buku maupun digital. Informasi ini menjadi pegangan penting bagi Tim Pemasaran dalam menjalankan kegiatan pemasaran Kawasan PLPBK. 3) Mempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran Sarana pendukung ini merupakan perlengkapan dan alat bantu bagi tim pemasaran dalam memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada para stakeholder. Melalui alat bantu tersebut, diharapkan para stakeholder dapat mudah memahami apa yang ditawarkan oleh tim pemasaran kawasan PLPBK. Perlengkapan dan alat pendukung yang perlu dipersiapkan, adalah: Materi presentasi, berisi : tujuan pemasaran, apa yang dipasarkan, sasaran penerima manfaat, program-program prioritas, jadwal pelaksanaan program dan bagaimana aturan main dan bentuk kesepakatannya. Materi presentasi tersebut, dilengkapi gambar-gambar perencanaan, foto kawasan, estimasi biaya pembangunan, dll; Desain grafis materi presentasi harus menarik dan informatif; Penyediaan leaflet pemasaran area pembangunan kawasan prioritas PLPBK, dengan tema-tema menarik dan jelas unsur menjualnya; Penyiapan peta-peta perencanaan pembangunan kawasan, yang dilengkapi informasi tahapan dan jadwal pelaksanaan pembangunan serta skema kerjasama pembangunan yang ditawarkan, dan informasi lainnya sesuai kebutuhan; Menyiapkan notebook, sebagai alat pendukung kegiatan presentasi tim pemasaran kawasan PLPBK. Perlengkapan dan alat pendukung kegiatan pemasaran kawasan PLPBK dipersiapkan oleh tim pemasaran yang difasilitasi dan didampingi oleh tim konsultan (KMP, KMW dan Korkot/korkab) dan tim teknis pemerintah kabupaten/kota.







warga untuk bersama-sama merumuskan berbagai strategi pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK yang baik. Tujuan : Pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat berlangsung efisien dari segi waktu dan biaya serta lebih terarah dan tepat sasaran. Menjaring stakeholder yang lebih banyak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik kawasan PLPBK. Tahapan strategi kegiatan pemasaran, sebagai alternatif yang perlu dikaji dan disepakati kembali dalam forum diskusi bersama, dapat dirumuskan, sebagai berikut : 1. Penetapan program-program pembangunan kawasan PLPBK yang diprioritaskan untuk dipasarkan secara bertahap dan terpadu; 2. Pemilihan dan pemilahan program-program pembangunan kawasan PLPBK yang akan direalisasikan melalui anggaran BLM PLPBK dan sekaligus mempersiapkan program-program non BLM untuk dipasarkan kepada stakeholder yang tepat; 3. Pelibatan forum BKM untuk bersama-sama memasarkan program-program p embangunan antar wilayah kelurahan/desa secara terpadu dan terintegrasi; 4. Difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, adalah : Program-program pembangunan dipilah yang berpeluang untuk dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD; Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk untuk proses pengajuan program pembangunan kawasan PLPBK dalam kegiatan Musrenbang kelurahan/desa sampai mendapat persetujuan dalam APBD kabupaten/kota; Kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan PLPBK, sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan program PLPBK di wilayah kerjanya. 5. Diarahkan kepada pihak swasta, LSM, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah lainnya yang difokuskan pada bantuan kegiatan sosial/non komersial. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, adalah : Pemilihan program-program pembangunan kawasan PLPBK yang sudah direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD; Program-program pembangunan kawasan PLPBK dipilah hanya yang berpeluang direalisasikan melalui hibah, anggaran CSR, bantuan teknologi, bantuan teknis dan tenaga ahli dari para





pengembangan sentra kerajinan (bahan baku sampah), pengembangan kawa san KRL (kampung ramah lingkungan), PKL, pasar, pertokoan dan lain-lain) untuk ditawarkan kepada para stakeholder dengan skema kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan; Menyusun dan menyepakati skema kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan PLPBK yang akan ditawarkan kepada para stakeholder potensial di wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional; Menunjuk pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator, mediator dan sebagai pendamping bagi tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan dalam melakukan pendekatan kepada stakeholder (buyer PLPBK) potensial (swasta, LSM dan kelompok peduli lainnya) di wilayah kabupaten/kota. 7. Penyusunan dan penyepakatan agenda pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLPBK, yang ditujukan kepada : Pihak pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan PLPBK, melalui APBD II, APBD I dan APBN; Pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya yang berpeluang memberikan hibah, bantuan dana pembangunan, b antuan teknologi, bantuan dan pelayanan teknis lainnya untuk merealisasikan program-program pembangunan kawasan PLPBK yang fokus pada kegiatan sosial/ non komersial; Pihak swasta, BUMN, BUMD dan dunia usaha lainnya yang potensial dan berpeluang untuk bermitra dan bekerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun kegiatan komersial skala kecil dan menengah pada kawasan PLPBK. Langkah 4 : Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran merupakan kegiatan inti yang harus sungguhsungguh dilakukan oleh tim pemasaran, BKM, perangkat kelurahan/desa dan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan/desa dan pelaksanaan program PLPBK di wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemasaran akan mempercepat proses pembangunan kawasan yang sesuai dengan hasil-hasil perencanaan partisipatif dan sekaligus dapat meminimalisasi ketergantungan ketergantungan masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan menggunakan anggaran BLM dan APBD.





(BOT), Build Own Operate and Transfer (BOOT) dan Build Own and Operate (BOO) serta Surat perjanjian kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kawasan PLPBK, dan surat perjanjian kerjasama lain yang syah secara legal formal . Setelah aturan kesepakatan kerjasama disetujui oleh BKM, perangkat kelurahan/desa, Lembaga pengelola pembangunan kelurahan/desa, pemerintah kabupaten/kota dan pi hak pemberi bantuan. Pada tahap berikutnya, wujud bantuan dari para stakeholder (buyer PLPBK), seperti dana investasi, bantuan teknologi, bantuan dan pelayanan teknis dan lain-lain untuk pembangunan kawasan PLPBK sudah dapat diterima secara bertahap oleh BKM, perangkat kelurahan/desa dan atau lembaga pengelola pembangunan kawasan PLPBK. Pengelolaan bantuan pembangunan kawasan PLPBK perlu dilakukan secara tertib administrasi, terbuka/transparan dan jujur serta perlu dilakukan audit oleh auditor independent. Langkah 6 : Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran Pada tahap ini tim konsultan dan tim teknis Pemda memfasilitasi tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan untuk menyusun laporan kegiatan pemasaran yang telah dilakukan termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BLM tahap pemasaran kawasan PLPBK. Laporan ini, sekurang-kurangnya menguraikan tingkat pencapaian target kegiatan pemasaran dan rincian pemanfaatan anggaran BLM Pemasaran yang dilengkapi hasil audit yang dilakukan oleh auditor independent. Pada tahap berikutnya, hasil laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran diajukan kepada tim konsultan untuk u ntuk diverifikasi. Selanjutnya laporan yang telah diverifikasi perlu disosialisasikan kepada warga dan diserahkan kepada PJOK PLPBK Kecamatan dan TKPP kabupaten/Kota, sebagai prasyarat untuk mendapatkan anggaran BLM (tahap 4) pelaksanaan pembangunan fisik kawasan PLPBK.

KEGIATAN PEMASARAN KAWASAN

Recommend Documents