ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEBIJAKAN PROGRAM GIZI 5 TAHUN TERAKHIR SAMPAI 2019
DISUSUN OLEH : AZKA MUTIAH P2.31.31.1.15.010 P2.31.31.1.15.010 DEWI ARINI P2.31.31.1.15.013 P2.31.31.1.15.013 MAHARANI KUSUMA DEWI P2.31.31.1.15.030 P2.31.31.1.15.030 NADYA ANINDITA HUSEIN HUSEIN P2.31.31.1.15.036 P2.31.31.1.15.036 YEMIMA ZIDKY E.H. P2.31.31.1.15.049 P2.31.31.1.15.049 DOSEN : DR. TUGIMAN A, M.Kes
DIPLOMA IV JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA 2 2017
PEMBAHASAN KEBIJAKAN PROGRAM GIZI 5 TAHUN TERAKHIR SAMPAI 2019 Masalah gizi di Indonesia :
Indonesia termasuk didalam 17 negara diantara 117 negara, yang mempunyai prevalensi tinggi 37,2% stunting, 12,1% wasting, dan 11,9% overweight pada balita. Indonesia merupakan kontributor terbesar ke 5 di dunia dalam jumlah stunting pada balita yang artinya Indonesia merupakan negara yang proporsi penduduknya yang berisiko mempunyai kemampuan kognitif rendah dan berisiko menderita Penyakit Tidak Menular adalah ke 5 terbesar di dunia
kualitas
SDM. Indonesia termasuk didalam 47 negara dari
112 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita dan 22,7% anemia pada Wanita Usia Subur. Arah Kebijakan sesuai Perpres
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS DANRENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI (KSRAN-PG) TAHUN 2016-2019 Kebijakan Program Gizi :
Menurut Agenda MDGS Pembangunan Pasca 2015 Poin ke 5 tentang Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi Baik Pemenuhan Gizi Masyarakat dilakukan melalui :
1. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai 6 bulan dengan meningkatkan promosi pemberian ASI 2. pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan meningkatkan promosi mengenai gizi seimbang pada bayi dan anak umur 6- 23 bulan 3. suplementasi vitamin A setiap enam bulan sejak anak umur 6- 60 bulan dengan meningkatkan promosi dan pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan 4. pemberian multimikronutrien dalam bentuk bubuk tabur (taburia) kepada bayi 6- 23 bulan dengan meningkatkan promosi di berbagai fasilitas kesehatan 5. penanganan gizi kurang akut dengan meningkatkan promosi dan pelayanan di berbagai Faskes 6. pemberian Zn dan pemberian makan yang benar bagi penderita diare dengan meningkatkan promosi dan pelayanan di berbagai Faskes 7. perbaikan sanitasi dan akses yang memadai terhadap air bersih dengan meningkatkan promosi mengenai sumber air bersih dan lingkungan yang sehat;
8. pencegahan dan penanggulangan malaria dan kecacingan dengan meningkatkan promosi mengenai lingkungan bebas nyamuk dan mengenai pola hidup bersih 9. penurunan obesitas pada anak dengan meningkatkan promosi gizi seimbang. 10.Penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Perbaikan Gizi Masyarakat Dilakukan melalui:
1. Perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman 2. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu 3. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi remaja, ibu hamil, dan balita 4. Penguatan sistem surveilan pangan dan gizi 5. Penguatan program gizi lintas sektor (program sensitif gizi)
RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
Sasaran global tahun 2025 disepakati adalah pertama, menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen. Kedua, menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus ( wasting) kurang dari 5 persen. Ketiga, menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah sebesar 30 persen. Keempat, tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih. Kelima, menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen. Keenam, meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama enam bulan paling kurang 50 persen.. Untuk mencapai sasaran global tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Kesehatan memfokuskan empat program prioritas. Yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi khususnya stunting penurunan prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Upaya lain dilakukan dalam rangka menurunkan stunting, mulai 2013-2018, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat melaksanakan kegiatan perbaikan gizi melalui dana hibah MCC. Dana hibat tersebut berupa Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang terdiri dari tiga kegiatan. Di antarAanya penguatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Generasi ( demand side). Lalu ada penguatan penyedia pelayanan ( supply side) dan kampanye perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi dan manajemen. Saat ini kegiatan MCA telah dilaksanakan di 11 Propinsi dan 64 Kabupaten. PKGBM juga dilaksanakan melalui kampanye yang menggunakan tag line Gizi Tinggi Prestasi. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP (GERMAS)
Hasil pembangunan kesehatan cukup menggembirakan, namun terobosan atau kebijakan baru dalam akselerasi program mutlak dibutuhkan. Terobosan tersebut salah satunya melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) pada pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2016 di salah satu auditorium pertemuan di kawasan Jakarta Selatan. GERMAS dilakukan sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Tujuan GERMAS, antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk
3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Prinsip GERMAS, yaitu Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan Gerakan ini akan dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular (PTM), terang Menkes. Kebijakan lainnya adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri: 1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage ; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach . Lebih lanjut, Menkes mengharapkan dukungan stakeholder lintas sektor di daerah untuk dapat menyukseskan GERMAS dan Keluarga Sehat. Menkes juga menyerukan kepada Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab dan koordinator penyelenggara pembangunan kesehatan di daerahnya masing-masing agar dalam proses mekanisme pembangunan, dapat lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Saudara dapat memanfaatkan berbagai sumber dana seperti DAK, BOK, Dana Desa, atau Dana yang didapat dari cukai rokok, untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif, tutur Menkes. Menkes menambahkan, pembinaan kepada Puskesmas perlu dilakukan, dalam hal penyiapan data-data berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan atau treatment sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga. Guna memperkuat sistem kesehatan akses dan kualitas layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, penguatan regulasi, manajemen dan struktur organisasi dapat dilakukan dalam mendukung program GERMAS dan Keluarga Sehat. Menyadari bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan GERMAS dan Keluarga Sehat tidak terlepas dari dukungan penuh Daerah. Kami terus mendorong agar pusat dan daerah memiliki tujuan dan pola kerja yang sama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, tegas Menkes. Untuk itu saat ini, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun RPP Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revisi peraturan tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam rancangan RPP SPM terdapat enam urusan pemerintahan wajib yang akan ditetapkan SPM-nya, termasuk bidang kesehatan. Sementara itu, terkait dengan rancangan peraturan struktur organisasi Dinkes, diusulkan untuk memasukkan kriteria tambahan yakni besaran masalah dan indikator pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh daerah, tambah Menkes.
KESIMPULAN
1. Sasaran global tahun 2025 disepakati adalah pertama, menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen. Kedua, menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus ( wasting) kurang dari 5 persen. Ketiga, menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah sebesar 30 persen. Keempat, tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih. Kelima, menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen. Keenam, meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama enam bulan paling kurang 50 persen. 2. Hasil pembangunan kesehatan cukup menggembirakan, namun terobosan atau kebijakan baru dalam akselerasi program mutlak dibutuhkan. Terobosan tersebut salah satunya melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. 3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, makanan pendamping ASI (MP-ASI), suplementasi vitamin A dengan meningkatkan promosi dan pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan 4. Untuk mencapai sasaran global tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Kesehatan memfokuskan empat program prioritas. Yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi khususnya stunting penurunan prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular. 5. Indonesia harus bebas dari gizi buruk.
