KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS ABCD Nomor :005/KAPUS/IX/2015 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS ABCD KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap
pelayanan,
informasi,
dan
memberikan
umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas c. bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan secara
berkesinambungan,
kebijakan
evaluasi
maka
Puskesmas
perlu
dengan
disusun indicator-
indikator kinerja yang jelas; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentagn Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS ABCD.
Kesatu
: Kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ………………… pada tanggal : 1 September 2015 KEPALA PUSKESMAS ABCD,
Nama
LAMPIRAN KEPALA NOMOR…….
KEPUTUSAN PUSKESMAS
TENTANG : PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI A. PERENCANAAN PUSKESMAS. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, meliputi: a. pelayanan UKM, meliputi:......... b. pelayanan UKP, meliputi:........ 3. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat 4. Perencanaan puskesmas harus disusun berdasarkan analsisi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas 5. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan. 6. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan 7. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UKM maupun UKP
B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS. 1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas wajib disediakan bagi masyarakat. 2. Informasi tengang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Puskesmas wajib disamaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program 3. Komunikasi dengan masyarakat , termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan melalui: SMS, ketersedian kotak saran,.........dsb 4. Keluhan dan umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti 5. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan bail wajib dievaluasi
C. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS 1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi 2. Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja pelayanan UKP 3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap Upaya Puskesmas 4. Monitoring dan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tri bulan, dan tahunan 5. Hasil monitoring dan penilaian kinerja harus diumpan balikkan pada pihak-pihak terkait 6. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kajibanding dengan Puskesmas yang lain 7. Kajibanding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan yang dihadiri oleh lima puskesmas secara bergantian. 8. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kajibanding harus ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan
9. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
