KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan dan asuhan yang bermutu tinggi. b. bahwa agar pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan dan asuhan Pasien Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 44 tahun tahun 2009 tentang Rumah Sakit
1
4.
Peraturan Daerah No 18 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Jiwa
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan kedokteran
6.
Peraturan menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2010 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2010 tentang Rekam Medis
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan pasien
9.
SK Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Jiwa
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
DIREKTUR
RUMAH
SAKIT
JIWA
KALAWA ATEI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI. PERTAMA
:
pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei mempunyai kebijakan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan ini. KEDUA
:
Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatannya di lingkup Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei wajib mentaati setiap kebijakan pelayanan.
KETIGA
:
Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dua (2) tahun, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
2
dievaluasi. KEEMPAT
:
Apabila ada
kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bukit Rawi Pada Tanggal : 2018 Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
Dr. Suyuti Syamsul, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006
3
Lampiran :
KEBIJAKAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI
1.
Pemberian Pelayanan untuk Semua Pasien
1.1. Kebijakan Umum a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Pasien di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei menerapkan prinsip nondiskriminatif yaitu pelayanan yang seragam tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, dan waktu pelayanan. b. Tidak mengutip uang muka, mengedepankan keselamatan pasien. c. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang ada, memelihara, menjamin mutu dan keselamatan pasien, serta Kesehatan. 1.2. Kebijakan Khusus a. Pemberian asuhan pasien oleh professional pemberi asuhan (PPA) dilaksanakan mengacu pada pedoman profesi masing-masing. b. Asuhan seragam diberikan sesuai persyaratan yang terefleksi sebagai berikut: a) Waktu pelayanan diselenggarakan 24 jam, tujuh (7) hari dalam seminggu. b) Penyelenggaraan asuhan pasien diselenggarakan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah kejiwaan (ODMK).
4
c) Setiap asuhan kepada pasien mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP), clinical pathway,Pedoman manajemen nyeri, dan alur pelayanan pasien. c. Penyelenggaran pelayanan asuhan pasien dilakukan oleh professional pemberi asuhan (PPA) secara terintegrasi dan terdokumentasi di CPPT dalam rekam medik. d. Dokter penanggung jawab pelayanan adalah dokter yang mengevaluasi seluruh kegiatan pemberian asuhan secara berkala dengan pemberian notasi oleh DPJP. e. Dokter penanggung jawab pelayanan memberikan instruksi keputusan tindakan medik dan rujukan, terdokumentasi dalam rekam medik. f.
Sebelum melakukan tindakan invasive/beresiko maka harus terlebih dahulu dilakukan asesmen dan permintaan inform consent dari pasien/keluarga/DPJP.
2.
Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi
Ada regulasi proses identifikasi pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi sesuai dengan populasi pasiennya serta penetapan resiko tambahan yang mungkin berpengaruh pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi. (PAP 3)
Staf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi. (PAP 3)
Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi. (PAP 3)
Ada bukti pengembangan pelayanan resiko tinggi dimasukan ke dalam program peningkatan mutu rumah sakit. (PAP 3)
3.
Deteksi (Mengenali) Perubahan Kondisi Pasien
5
Adanya regulasi pelaksanaan Early warning system (EWS). (PAP 3.1)
Ada bukti staf klinis dilatih menggunakan Early warning system (EWS). (PAP 3.1)
Ada bukti staf klinis mampu melaksanakan Early warning system (EWS). (PAP 3.1)
4.
Tersedia pencatatan hasil Early warning system (EWS). (PAP 3.1)
Pelayanan Resusitasi
Adanya regulasi pelayanan resusitasi yang tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit, serta peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien. (PAP 3.2)
Di seluruh area rumah sakit bantuan hidup dasar diberikan segera saat dikenali henti jantung dan paru dan tindak lanjut diberikan kurang dari 5 menit. (PAP 3.2)
5.
Staf diberikan pelatihan pelayanan resusitasi. (PAP 3.2)
Pelayanan Pasien Restrain
Ada regulasi pelayanan penggunaan alat penghalang. (PAP 3.7)
Ada bukti pelaksanaan pelayanan penggunaan alat penghalang (restraint ) sesuai dengan regulasi. (PAP 3.7)
6.
Ada bukti dilakukan evaluasi pasien secara berkala. (PAP 3.7)
Pelayanan Pasien Populasi Khusus
Ada regulasi pelayanan khusus terhadap pasien yang lemah, lanjut usia, anak, dan yang dengan ketergantungan bantuan, serta populasi yang beresiko disiksa dan resiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan resiko bunuh diri. (PAP 3.8)
6
Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien yang lemah dan lanjut usia yang tidak mandiri menerima asuhan sesuai dengan regulasi. (PAP 3.8)
Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien anak dan anak dengan ketergantungan sesuai dengan regulasi. (PAP 3.8)
Ada bukti pelaksanaan asuhan terhadap populasi pasien dengan resiko kekerasan dan resiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan resiko bunuh diri sesuai dengan regulasi. (PAP 3.8)
7.
Penyediaan Makanan
Rumah sakit menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. (PAP 4)
Rumah sakit menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. (PAP 4)
Ada bukti proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di dalam rekam medis. (PAP 4)
Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan. (PAP 4)
Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. (PAP 4)
Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, maka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan resiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi. (PAP 4)
Makanan yang dibawa keluarga atau orang lain disimpan secara benar untuk mencegah kontaminasi. (PAP 4)
8.
Terapi Gizi Terintegrasi
Rumah sakit menerapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi. (PAP 5)
Ada bukti pemberian terapi terintegrasi pada pasien resiko nutrisi. (PAP 5)
7
Asuhan gizi terintegrasi mencangkup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi. (PAP 5)
9.
Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien. (PAP 5)
Pengelolaan Nyeri
Rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri. (PAP 6)
Pasien nyeri menerima pelayanan untuk mengatasi nyeri sesuai dengan kebutuhan. (PAP 6)
Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang pelayanan untuk mengatasi nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai pasien, dan keluarga. (PAP 6)
Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang kemungkinan timbulnya nyeri akibat tindakan yang terencana, prosedur pemeriksaan, dan pilihan yang tersedia untuk mengatasi nyeri. (PAP 6)
Rumah sakit melaksanakan pelatihan pelayanan mengatasi nyeri untuk staf. (PAP 6)
8
