Kebijakan Asuhan Pasien Oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (Dpjp), Perawat, Edit

LEMBAR PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PERMATA HATI NOMOR XXX/SK/DIR/XX/XXXX TENTANG KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DAN

PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI

Tindakan

Disiapkan

Diperiksa

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

Komite Keperawatan Autorized Person

Diperiksa

Manajer Pelayanan Medis

Disahkan

Direktur

SK Dan Panduan Dokter Penanggung Jawab dan PPA – PPA – Hal. Hal. xx

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PERMATA HATI NOMOR : XXX/SK/DIR/XX/XXXXX TENTANG KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP), PERAWAT,

DAN PEMBERI PELAYANAN YANG LAIN DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI 1. Bahwa agar pemberian asuhan pasien pasien DPJP, perawat dan pemberi Menimbang : pelayanan yang lain di Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan kebijakan asuhan pasien oleh DPJP, pelayanan yang lain dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit

Mengingat :

Menetapkan : Pertama

1. Undang-Undang RI no 44 th 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Mentri Kesehatan RI no 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ VIII/ 2011 tentang keselamatan pasien pasien Rumah Rumah Sakit 3. Undang- undang RI n0 29 tahun 2004 te ntang praktek kedokteran PT.........nomor........tanggal........tentang ggal........tentang 4. Surat Keputusan Direktur Utama PT.........nomor........tan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit PERMATA HATI. MEMUTUSKAN Keputusan direktur Rumah Sakit tentang kebijakan Asuhan pasien oleh DPJP,

perawat dan pemberi pelayanan yang lain di Rumah Sakit Kedua

Ketiga Keempat Kelima

Setiap asuhan pasien di Rumah Sakit harus direncanakan oleh DPJP, Perawat

dan pemberi pelayanan yang lain dalam waktu 24 jam sejak pasien masuk rawat inap sesuai dengan penilaian awal pasien yang tercatat dalam rekam medis Setiap asuhan yang diberikan diberikan kepada setiap pasien pasien harus dicatat oleh oleh pemberi pelayanan dalam rekam medis Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian asuhan pasien oleh DPJP, perawat dan pemberi pelayanan yang lain Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Pada Tanggal : Direktur,

Kesamben

April – April – 2018 2018

Dr. H. Asnim AB, M.Kes NIK.16216003


Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit PERMATA HATI Nomor : XXX/SK/DIR/XX/XXXXX Tentang : Surat Keputusan Panduan Dokter Penanggung Jawab Pasien Tanggal :

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Rumah sakit adalah institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan resiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu keselamatan pasin di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien, diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. kewenangannya. Selanjutnya pelayanan berfokus pada pasien, patient centered care, dengan elemen utama asuhan terintegrasi merupakan standar dalam akreditasi. Untuk penerapannya diperlukan kolaborasi interprofesional para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) karena merupakan persyarat untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan kompetensi praktek kolaborasi termasuk komunikasi yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sebagai ketua tim ( Clinical Leader ) sangat besar dan sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal dan ditentukan oleh dokter. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi maka tidak kalah pentingnya pentingnya faktor catatan medis yang lengkap dan baik, dimana semua proses pelayanan terhadap pasien direkam secara real time dan akurat. Apabila terjadi sengketa medis maka rekam medis ini benar-benar dapat menjadi alat bukti bagi rumah sakit bahwa proses pelayanan telah dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur, atau kalau terjadi sebaliknya dapat pula berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki proses pelayanan yang ada. Salah satu elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien ( patient care) adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien disbut DPJP : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Pengaturan tentang DPJP sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan medis di rumah sakit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelayanan yang kuarang baik karena terjadinya duplikasi, interaksi obat yang kurang terkontrol, kontra indeksi, ketidak jelasan peranan dokter bila hanya diminta pendapat saja, dll. Panduan ini disusun untuk memudahkan rumah sakit mengelola penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit.

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum : Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit. 2. Tujuan Khusus : a. Memberikan perlindungan perlindungan kepada pasien agar memperoleh memperoleh asuhan medis yang terbaik. terbaik. b. Memberikan kemudahan kemudahan kepada rumah sakit untuk mengelola penyelenggaraan penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit. c. Memberikan panduan panduan dan penjelasan penjelasan tentang peranan DPJP. DPJP.


d. Memberikan panduan dan penjelasan tentang mekanisme koordinasi, kolaborasi interprofesional dan kerja sama tim dalam memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit. C. SASARAN 1. 2. 3. 4.

Para Direktur Rumah Sakit dan Para Manajer Manajer Pelayanan di Rumah Rumah sakit Komite Medis Para dokter pemberi asuhan asuhan medis di rumah rumah sakit Kelompok profesi medis / Kelompok Kelompok staf medis.

BAB II RUANG LINGKUP

A. DASAR HUKUM 1.

UU no 44/2009 44/2009 tentang Rumah Rumah Sakit pasal 5 : Rumah Sakit Sakit mempunyai mempunyai fungsi : huruf huruf b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tiga sesuai kebutahan medis

2.

Penjelasan Pasal Pasal 29 huruf r : yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit ( hospital by laws ) dan peraturan medis Rumah Sakit (hospital by laws ) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang baik ( good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance ). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit ( medical staff by law ) antara lain diatur kewenangan klinis ( Clinical Privilege ).

3.

UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Kedokteran pasal 3 Pengaturan praktik kedokteran kedokteran bertujuan untuk a. Memberikan perlindungan kepada pasien b. Mempertahankan dan meningkatkan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. Memberikan kepastian kepastian hukum kepada masyarakat, masyarakat, dokter dan dokter dokter gigi

4. 5.

UU no 44/2009 tetang Rumah sakit sakit pasal 43 menyatakan rumah rumah sakit wajib wajib menerapkan menerapkan Standar Keselamatan Pasien. Pada Lampiran Lampiran Permenkes 1691/2011 pengaturan tentang Standar I. Hak Hak pasien, pasien, adalah adalah sebagai berikut : Standar : Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden Kriteris :

a. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. pelayanan. b. Dokter penanggung jawab pelayanan pelayanan wajib membuat membuat rencana pelayanan.

6.

c. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rancana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan kemungkinan terjadinya insiden. Permenkes 755/2011tentang penyelengaraan Komite Medik di Rumah Rumah Sakit. Sakit.

7. Permenkes 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. B. PENGERTIAN 1.

DPJP (Dokter Penanggung Jawap Pelayanan) : adalah adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenang klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya rencana serta tindakan lanjutnya sesuai kebutuhan pasien.

2.

Pasien dengan lebih dari satu penyakit penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP DPJP sesuai sesuai kewenangan kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi, maka harus ada DPJP Uta ma. Contoh: pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf.


3.

DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka maka asuhan medis medis tersebut dilakukan secara terintegrasi dan secara t im diketahui oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien yang bersangkutan bersangkutan (“Kedua Tim”), dengan tugas menjaga Terlaksananya asuhan medis komprehensif – komprehensif – terpadu terpadu – – efektif, efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi efektif dengan membangun sinergisme dan mencegah duplikasi serta mendorong penyesuaian pendapat (adjustmen ) antar anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing – masing – masing masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi).

4.

Dokter yang memberikan memberikan pelayanan interpretatif, interpretatif, misalnya misalnya memberikan uraian / data data tentang hasil laboratorium atau hasil radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap

5.

Profesional Profesion al Pemberi Asuhan – – PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain. Dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, psikolog klinis, penata anestesi, terapis fisik dsb.

6.

Asuhan pasien terintegrasi terintegrasi dan pelayanan pelayanan berfokus pada pasien (Patient (Patient Centered Care – Care – PPC) adalah istilah yang saling terkait, yang mengandung aspek pasien merupakan pusat pelayanan, PPA memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin / klinis dengan DPJP sebagi ketua tim klinis – – Clinical Leader, PPA dengan kompetensi dan kewenangan yang memadai, yang antara lain. Terdiri dari dokter, perawat, bidan, nutrisionis / sietisien, apoteker, penata anestesi, terapis fisik dsb. C. PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spe sialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna ketiga adalah upaya ke sehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub sepesialistik. Dengan demikian asuhan medis di rumah sakit kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis

D. PATIENT CENTERED CARE DAN ASUHAN TERINTEGRASI Asuhan pasien dalam standar akreditasi harus dilaksanakan berdasarkan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien ( Patient Centered Care), asuhan diberikan berbasis kebutuhan pelayanan pasien. Pasien adalah pusat pelayanan, dan Profesional Pemberia Asuhan (PPA) diposisikan mengelilingi pasien. PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, a.I. dokter, perawat, bidan, nutrisionis / dietisien, apoteker, penata anestesi,dsb. Dengan kompetensi yang memadai, sama pentingnya pada konstribusi profesinya, masing – masing – masing menjalankan tugas mandiri, kolaboratif dan delegatif. PPA memberikan asuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. DPJP dalam tim adalah sebagai ketua tim klinis (Clinical Leader ), ), melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis, review dan mengintegrasikan asuhan pasien.

PPA melaksanakan asuhan pasien dalam 2 proses, Asesmen pasien dan Implementasi rencana termasuk monitoring. Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah (IAR) : 1. Informasi dikumpulkan, dikumpulkan, antara lain anamnesa, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pemeriksaan lain / penunjang, dsb (I) 2. Analisis informasi, informasi, menghasilkan kesimpulan kesimpulan antara lain maslah, kondisi, diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien (A) 3. Rencana pelayanan / Care Plan dirumuskan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien (R). Implementasi rencana serta monitoring adalah pemberian pelayanannya. pelayanannya. Pencatatannya dilakukan dengan metode SOAP pada Catatan Perkembangan Pasien Trintegrasi.


Profesional Pemberi Asuhan (PPA)

DPJP

Perawat / Bidan

Apoteker

Pasien Nutrisionis/ Penata Anestesi

Keluarga

Dietisien

Lainnya

a.

Masing – Masing – masing masing PPA memberikan asuhan melalui tugas mandiri delegatif dan kolaboratif dengan pola IAR b. Menggunakan Pola IAR dan penulisan SOAP / ADIME (untuk GIZI) c. Berkolaborasi interprofesional d. Meningkatkan kompetensi untuk praktik kolaborasi interprofesional interprofesional dalam dalam 4 ranah : 1) Nilai dan etika praktik interprofesional interprofesional 2) Peran dan tanggung jawab jawab 3) Komunikasi interprefesional 4) Kerjasama dalam tim klinis / interdisplin interdisplin 5) Edukasi untuk kolaborasi Interprofesional Interprofesional


Proses Asuhan Pasien Oleh PPA Tugas Mandiri Tugas Mandiri

1. Asesmen Pasien : IAR a. Informasi dikumpukan : Anamnesa, pemeriksaan, pemeriksaan lain / penunjang, dsb b. Analisis informasi : Dihasilkan Diagnosis / Masalah / Kondisi, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien. c. Rencana Pelayanan / Care Plan : Dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien

2. Pemberian Pelayanan 3. Implementasi Rencana 4.

Monitoring

E. ASUHAN MEDIS Asuhan medis di rumah sakit dibberikan oleh dokter spesialis, disebut sebagai DPJP. Di Instalasi Gawat Darurat dokter juga yang bersertifikat kegawatdaruratan, antara lain ATLS, ACLS, PPGD, General Emergency Life Support (GELS) menjadi DPJP pada saat asuhan awal pasien gawat-darurat. Saat pasien dikonsul / rujuk ke dokter spesialis dan memberikan asuhan medis, maka dokter spesialis tsb menjadi DPJP pasien tsb mengantikan DPJP sebelumnya, yaitu dokter jaga IGD tsb diatas. Pemberian asuhan medis di rumah sakit agar mengacu kepada Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia (Kep Konsil no 18/KKI/KEP/IX/2006). 18/KKI/KEP/IX/2006). Penerapan panduan ini selain menjaga mutu asuhan dan keselamatan pasien, juga dpat menghindari pelanggaran disiplin. Asas, Dasar, Kaidah dan Tujuan Praktik Kedokteran di Indonesia intinya adalah sbb : 1. Asas : nilai ilmiah, manfaat, manfaat, keadilan, keadilan, kemanusiaan, kemanusiaan, keseimbangan, keseimbangan, serta perlindungan perlindungan dan dan keselamatan pasien 2. Kaidah dasar moral : a. Menghormati martabat manusia manusia (respect for person)


b. Berbuar baik ( benefincence) c. Tidak berbuat berbuat yang merugikan ( non-maleficence) d. Keadilan ( justice) 3. Tujuan : a. Memberikan perlindungan perlindungan kepada pasien b. Mempertahankan dan dan meningkatkan mutu mutu pelayanan medik medik c. Memberikan kepastian kepastian hukum kepada masyarakat, masyarakat, dokter, dan dokter gigi. 4.

Tumpuan dasar kompetensi dokter dokter mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) (Perkonsil No 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yang adalah :

a. b. c. d. e. f. g.

Profesionalitas yang Luhur Mawas Diri dan Pengembangan Diri Komunikasi efektif Pengelolaan Informasi Landasan Ilmiah Ilmiah Ilmu Ilmu Kedokteran Keterampilan Klinis Pengelolaan Masalah Kesehatan

F. ASUHAN PASIEN TRINTEGRASI DAN PATIENT CENTERED CARE Asuhan pasien terintegrasi dan pelayanan / asuhan berfokus pada pasien ( patient centered care) adalah elemen penting dan sentral dalam asuhan pasien di rumah sakit. Konsep inti ( core concept) asuhan berfokus pada pasien terbagi dalam 2 perspektif : 1. Perspektif Pasien : a. Martabat dan Respek. 1) Profesional pemberi asuhan asuhan mendengarkan, menghormati menghormati dan menghargai menghargai pandangan serta pilihan pasien – pasien – keluarga. keluarga. 2) Pengetahuan, nilai-nilai, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang belakang kultural pasien – pasien – keluarga keluarga dimasukkan dlam perencanaan pelayanan dan pemberi pelayanan kesehatan. b. Berbagi informasi. 1) Profesional pemberi asuhan asuhan mengkomunikasikan mengkomunikasikan dan berbagi informasi informasi secara lengkap kepada pasien – pasien – keluarga. keluarga. 2) Pasien – Pasien – keluarga keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap, dan akurat. c. Partisipasi 1) Pasien – Pasien – keluarga keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan, pengambilan keputusan dan pilihan mereka. d. Kolaborasi / kerjasama 1) Rumah sakit bekerjasama dengan pasien – pasien – keluarga keluarga dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program. Pasien – Pasien – keluarga keluarga adalah mitra PPA.

2. Perspektif PPA a. Tim Interdisiplin Interdisi plin 1) Profesional pemberia pemberia asuhan diposisikan mengelilingi mengelilingi pasien pasien 2) Kompetensi yang memadai 3) Berkontribusi setara setara dalam fungsi fungsi profesinya profesinya 4) Tugas mandiri, kolaboratif, kolaboratif, delegatif, bekerja bekerja sebagai satu kesatuan memberikan asuhan yang terintegrasi b. Interprofesionalitas 1) Kolaborasi interprofesional 2) Kompetensi pada praktik praktik kolaborasi interprofesional interprofesional 3) Termasuk bermitra bermitra dengan dengan pasien c. DPJP adalah ketua tim klinis / clinical leader 1) DPJP melakukan koordinasi, koordinasi, kolaborasi, interpretasi, interpretasi, sintesis, review review dan mengintegrasikan asuhan pasien d. Personalized Care 1) Keputusan klinis selalu selalu diproses berdasarkan juga nilaii-nilai nilaii-nilai pasien 2) Setiap dokter memperlakukan memperlakukan pasiennya sebagaimana sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan diperlakukan


G. DPJP SEBAGAI CLINICAL LEADER 1. Dalam asuhan/pelayanan asuhan/pelayanan berfokus pada pasien pasien (patient centered care) para PPA memberikan memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin, masing-masing PPA melakukan tugas mandiri, tugas delegatif dan tugas kolaboratif dengan pola IAR. 2. Asuhan pasien terintegrasi “dimotori” oleh DPJP dlam fungsi sebagai ketua tim klinis ( Clinical leader ) yang melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis. DPJP melakukan review rencana PPA lainya dan menverifikasinya, lihat standar PP 2.1. elemen penilaian 5.

3. Proses review dilakukan oleh oleh DPJP dengan membaca membaca rencana para PPA dan memberikan catatan/notasi pada CPPT (Catatan Pelayanan Pasien terintegrasi). H. KEWENANGAN KLINIS DAN EVALUASI KINERJA 1. Setiap dokter yang bekerja di rumah rumah sakit yang melakukan asuhan medis, termasuk termasuk pelyanan interpretatif (antara lain Dr.Sp.PK, Dr.Sp.PA, Dr.Sp.Rad., dsb.), harus memiliki SK dari Direktur Rumah Sakit berupa Surat Penugasan Klinis / SPK (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis / RKK ( Delineation of Clinical Privilage ). Penerbitan SPK dan RKK tsb harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

2. Regulasi tentang evaluasi kinerja kinerja profesional DPJP ditetapkan ditetapkan Direktur Rumah Sakit dengan mengacu ke Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, khususnya Bab KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Standar KPS 11). I. PENUNJUKAN DPJP DAN PENGELOMPOKAN STAF MEDIS 1. Regulasi tentang penunjukan seseorang DPJP untuk mengelola seorang pasien, pengantian DPJP, selesainya DPJP karena asuhan medisnya telah tuntas, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Penunjukan seorang DPJP dapat antara lain berdasarkan permintaan pasien, jadwal praktek, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung. Pergantian DPJP perlu pengaturan rinci tentang alih tanggung jawabnya. Tidak dibenarkan pergantian DPJP yang rutin, contoh : pasien A ditangani setiap minggu dengan pola hari Senin oleh DrSp PD X, hari Rabu DrSp PD Y, hari Sabtu DrSp PD Z; karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kontinuitas pelayanan.

2. Regulasi tentang pelaksanaan pelaksanaan asuhan medis oleh lebih lebih dari satu DPJP dan penunjukan DPJP Utama, tugas dan kewenangannya kewenangannya ditetapkan Direktur Rumah Sakit. 3. Kriteria penunjukan penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dap dapat at digunakan butir-butir sbb : a.

DPJP Utama Utama dapat merupakan DPJP yang yang pertama kali mengelola mengelola pasien pada pada awal perawatan

b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit dalam kondisi (relatif) menonjol atau terparah c. DPJP Utama Utama dapat dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP terkait terkait d. DPJP Utama dapat merupakan merupakan pilihan dari pasien pasien e. Pada pelayanan pelayanan ICU maka maka DPJP Utama adalah adalah Intensivis Intensivis Pengaturan tentang pengelompokan Staf Medis ditetapkan / diorganisir oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan, disebut KSM (Kelompok Staf Medis). Pengelompokan dapat dilakukan antara lain dengan pola disiplin ilmu / spesialisasi (Kelompok Staf Medis Bedah, Penyakit Dalam, Radiologi, Mata dsb), kategori penyakit (KSM Diabetes, KSM Onkologi) kategori organ (KSM Ginjal, KSM Gestro-entero Hepatologi) kategori usia (KSM Geriatri) dan Kategori interes tertentu/lainya (KSM Sel Punca, dll). BAB III TATA LAKSANA DPJP

A. TATA LAKSANA ASUHAN DPJP 1. Setiap pasien yang mendapat mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun maupun rawat inap harus memiliki DPJP 2. Pada unit / instalasi gawat darurat, dokter gawat darurat, dokter jaga (dengan sertifikasi kegawat kegawat daruratan, antara lain PPGD, ATLS, ACLS, GELS) menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat daruratan. Kemudian selanjutnya saat dilakukan konsultasi / rujuk ditempat (on side) atau konsultasi lisan kepada dokter spesialis, dan dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis t sb telah

SK Dan Panduan Dokter Penanggung Jawab dan PPA – Hal. – Hal. xx

menjadi DPJP pasien ysb, sehingga saat itulah DPJP telah berganti dari dokter gawat darurat / dokter jaga IGD kepada dokter spesialis tsb. 3. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP maka maka harus ditujuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan bekerja sendiri-sendiri). 4. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator koordinator proses pengelolaan asuhan medis medis bagi pasien ysb (sebagai “Ketua Tim”), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – terpadu – – efektif, efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi yang efektif dan membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar Anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing-masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi), dan juga mencegah mencegah duplikasi serta interaksi obat. 5. Tim membuat keputusan melalui DPJP Utama, termasuk termasuk keinginan DPJP mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DPJP Utama. Keputusan DPJP terhadap jadwal kegiatan dan ktepatan waktu misalnya antar lain kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi sehari-hari. 6. Dibawah koordinasi DPJP Utama, sekurang-kurangnya ada rapat Tim yang melibatkan semua DPJP ysb beserta profesi terkait lainya sesuai kebutuhan pasien; rumah sakit diharapkan menyediakan ruangan untuk rapat tim di tempat-tempat pelayanan, misalnya di Rawat Inap, ICU, UGD, dll. DPJP Utama juga bertugas untuk menghimpun komunikasi / data tentang pasien.

7. Setiap penunjukan DPJP DPJP harus diberitahu kepada pasien dan / keluarga, keluarga, dan pasien dan / keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelangaran prosedur. 8. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Harap digunakan formulir daftar DPJP (Contoh Formulir Daftar DPJP terlampir). 9. Pada unit pelayanan intensif intensif DPJP Utama adalah adalah dokter intensifis. Koordinasi Koordinasi dan tingkatan keikut keikut sertaan para DPJP terkait, tergantung pada sistem yang ditetapkan dalam kebijakan rumah sakit misalnya sistem terbuka / tertutup / semi t erbuka. Bila rumah sakit memakai sistem

terbuka, gunakan kriteria tsb . 10.Pada kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh keg iatan pada saat di kamar operasi tsb. 11.Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb. 12.Dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP di bantu oleh dokter lain (antara lain dokter ruangan, residen) dimana ysb boleh menulis / mencatat di rekam medis, maka tanggung jawab adalah tetap ada pada DPJP, sehingga DPJP yang bersangkuatan harus memberi supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tanda tangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis setiap hari. 13.Asuhan pasien dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan yang bekerja secara tim (“Tim Interdisiplin”) sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Clinical / Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (discharge plan) yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap 14.DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi / informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan kembangkan tehnik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan fokus pada pasien ( Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006).


15.Pendokumentasian yang di lakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tanda tangan. Pendokumentasian tsb dilakukan antara lain di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi / CPPT (integrated note), form asesmen pra anestesi / sedasi, intruksi pasca bedah, form edukasi / informasi ke pasien dsb. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. (contoh Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dan contoh Formulir Perintah Lisan terlampir). 16.Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para profesional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien ( Hospital Case Manager ), ), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien agar terjaga kontinuitas pelayanan baik waktu rawat inap, rencana pemulangan, tindak lanjut asuhan mandiri dirumah, kontrol dsb. 17.Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formulir yang di isi secara periodik sesuai kebutuhan / penambahan / pengurangan / penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir. (Formulir Daftar DPJP, terlampir).

18.Rumah Sakit terletak jauh dari kota besar , atau di daerah terpencil, penetapan kebijakan tentang asuhan medis yang sifatnya khusus agar di konsultasikan dengan pemangku kepentingan antara lain Komite Medis, Fakultas Kedokteran ysb bagi residen, Organisasi Profesi, IDI, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi, Kolegium dsb. 19.Keterkaitan DPJP dengan Panduan Praktik Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway, setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan peroses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainyan) yang diberikan kepada pasien patuh pada Panduan Praktek Kinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway yang telah di tetapkan oleh RS. Tingkat kepatuhan pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway ini akan menjadi objek Audit Klinis dan Audit Medis. 20.Apabila dokter tidak mematuhi Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway / Panduan Praktek Klinis maka harus memberikan penjelasan tertulis dan dicatat di rekam medis. B. SUPERVISI 1. Pada proses asuhan medis medis dimana dilaksanakan dilaksanakan oleh DPJP yang dibutuhkan dibutuhkan oleh Staf Medis Medis non DPJP, misalnya Residen (PPDS), Dokter Ruangan (DR), dsb, maka diperlukan supervisi klinis medis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap asuhan pelayanan klinis yang dilaksanakan. Supervisi sangat diperlukan untuk memastikan asuhan pasien aman dan memastikan koordinasi dan kerjasama tim yang baik adalah pengalaman belajar bagi para profesional pemberi asuhan, bahwa pelayanan telah diberikan dengan dengan cara yang efektif, dan juga untuk kepastian kepastian hukumnya hukumnya bagi pemegang pemegang kewenangan kewenangan klinisnya. klinisnya. 2. Diperlukan tingkat pengawasan pengawasan yang konsisten dengat tingkat tingkat pelatihan dan tingkat kompetensi para staf medis yang membantu asuhan medis. 3. Seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis memahami proses supervisi supervisi klinis: siapa supervisor dan frekuensi sepervisinya penandatanganan penandatanganan harian dari semua catatan dan perintah, penandatanganan rencana asuhan dan kemajuan catatan harian, atau membuat entri terpisah dalam catatan pasien. Demikian juga, jelas tentang bagaimana bukti pengawasan yang didokumentasikan, termasuk frekuensi dan lokasi dokumentasi. 4. Rumah sakit memiliki memiliki prosedur megidentifikasi megidentifikasi dan memonitorinng memonitorinng keseragaman proses supervisi klinis, memonitoring dan evaluasi pelayanan asuhan klinis. 5. Apabila supervisi supervisi klinis tidak dilaksanakan dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan menimbulkan potensi untuk terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, atau menurunnya menurunnya mutu asuhan medis. 6. Supervisi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk mengakuisisi dan mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme profesionalisme sluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis. Supervisi dilakukan secara bertahap meningkatkan otoritas dan kemandirian, pengawasan dan umpan balik. 7. Supervisi yang berlebihan berlebihan dapat menghambat perkembangan perkembangan para staf untuk menjadi praktisi yang kompeten dalam disiplin mereka. 8. RS harus menetapkan kebjakan tentang tingkatan supervisi masing-masing staf medis no DPJP. DPJP. 9. Tingkatan Supervisi Supervisi bagi DPJP DPJP dan DR :



Kebijakan Asuhan Pasien Oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (Dpjp), Perawat, Edit

Recommend Documents