PENETEPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RUMAH SAKIT BERSALIN NABASA
BAB 1 DEFINISI
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan asuhan medis seorang pasien,sesuai dengan UndangUndang RI nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI nomor 44 tentang Rumah Sakit.
Pelayanan medis merupakan inti kinerja berdasarkan evidence base medicine (Kedokteran berbasis bukti).Dalam proses ini, DPJP melakukan pelayanan sesuai dengan keahliannya, keahliannya, bila kasus kebidanan maka DPJP yang kompeten untuk kasus kebidanan adalah dokter kebidanan begitu juga dengan spesialis lainnya.
Dalam era saat ini, pelayanan pela yanan medis harus sesuai dengan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka masing – masing – masing masing SMF menetapkan menetapkan dan mengatur DPJP nya ,bila ,bila melakukan rawat bersama maka ditetapkan salah seorang s eorang dokter sebagai Ketua Tim yang mengkoordinasikan kegiatan, sekaligus menjamin komunikasi dan kesepakatan antar professional yang menjamin keselamatan pasien. Dokter Spesialis wajib bertanggungjawab bertanggungjawab pada pelayanan dan pengelolaan asuhan medis seorang pasien yang dirawatnya.
A. Hak dan Kewajiban DPJP : -
Hak DPJP :
1. Mengelola asuhan medis seorang pasien secara mandiri dan otonom, yang mengacu pada standar pelayanan medis rumah sakit, secara komprehensif mulai dari diagnosa, diagnosa, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi. 2. Melakukan konsultasi dengan disiplin lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama ,demi kesembuhan pasien.
-
Kewajiban DPJP :
1. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dll. 2. Memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan baik tentang pengobatan, prosedur maupun kemungkinan hasil yang tidak diharapkan. 3. Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit, yang dicatat dalam berkas rekam medis. 4. DPJP berkewajiban memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atas hal-hal yang tidak/belum dimengerti.
-
Hak dan Kewajiban DPJP Utama :
-
Hak DPJP Utama :
1. Melakukan koordinasi proses asuhan medis pasien oleh DPJP yang terlibat 2. Menyeleksi dan mengefisienkan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien 3. Menyeleksi dan mengefisienkan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien 4. Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila dianggap perannya tidak dibutuhkan lagi.
-
Kewajiban DPJP Utama :
1. Memberikan penjelasan medis kepada keluarga atas kemajuan atau kondisi pasien 2. Mengisi resume rekam medis pasien 3. Menjawab pertanyaan pihak ketiga atas kondisi pasien.
B. Pola Operasional DPJP -
Kebijakan :
1. Setiap pasien yang berobat di rumah sakit Proklamasi harus memiliki DPJP. 2. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJP nya adalah dokter klinik terkait. 3. Apabila pasien berobat di IGD dan tidak dirawat inap, maka DPJP nya adalah dokter jaga IGD
4. Apabila pasien dirawat inap maka DPJP nya adalah dokter spesiali s disiplin yang sesuai. 5. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis , maka harus ditunjuk seorang sebagai DPJP utama dan yang lain sebagai DPJP tambahan.
C. Penentuan DPJP ; 1. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit (baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap) dengan mempergunakan cap stempel pada berkas rekam medis pasien. 2. Cap stempel “ DPJP Dr ...... “ untuk pasien yang dirawat oleh seorang dokter. 3. Cap stempel “ DPJP UTAMA Dr ......” untuk pasien yang dirawat bersama beberapa dokter.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi : IGD, Rawat Jalan, Ruang perawatan, Ruang tindakan (OK dan VK) dan sarana penunjang medis. Dokter penanggung jawab palayanan (DPJP) bertanggung jawab untuk koordinasi selama pasien dirawat diketahu dan tersedia dalam seluruh fase asuhan rawat.
A. DASAR Yang menjadi dasar dalam penetapan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah : 1.
UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 5 : Rumah sakit mempunyai fungsi : huruf b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang pari purna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
2.
UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : huruf r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws).
3.
UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 3 pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :
a.
Memberikan perlindungan kepada pasien,
b.
Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan
c.
Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi 4.
UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 43 menyatakan Rumah Sakit wajib menerapkan sasaran keselamatan pasien.
5.
Permenkes 1691 tahun 2011 tentang keselamatan pasien Rumah Sakit
6.
Pasal 7 Permenkes 1691 tahun 2011 mengatur hal berikut :
a.
Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien
b.
Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli puti :
1)
Hak Pasien
2)
Mendidik pasien dan keluarga
3)
Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan
4)
Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan pr ogram peningkatan keselamatan pasien
5)
Mendidik staf tentang keselamatan pasien dan
6)
Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.
7)
Pada lampiran Permenkes 1691 tahun 2011 pengaturan tentang standar I. Hak pasien, adalah sebagai berikut.
Standar : Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. a)
Kriteria :
b)
Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan
c)
Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan
d)
Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden.
7.
Permenkes 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.
8.
Permenkes 1438 tahun 2010 tentang standar pela yanan kedokteran.
9.
Kode etik kedokteran Indonesia, PB IDI, 2012.
10. SK Pengurus Besar IDI no 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 11. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi. 12. Peraturan konsil kedokteran Indonesia no 11 yahun 2012 tentang standar Kompetensi Dokter Indonesia. 13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Dokter Indonesia. 14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. 15. Keputuran Konsil Kedokteran Indonesia no 19/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien.
16. Keputusan KOnsil Kedoktearn Indonesia no 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia. 17. Konsil Kedokteran Indonesia : Komunikasi Efektif Dokter – Pasien, 2006.
BAB III TATA LAKSANA
Pola Operasional DPJP 1. Setiap pasien yang berobat di RSB NABASA harus memiliki Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. 2. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan spesiali s maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanannya adalah dokter poliklinik terkait. 3. Apabila pasien berobat di Poli umum/ IGD dan tidak dirawat inap, maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanannya adalah dokter Poli umum / IGD. 4. Apabila pasien dirawat inap maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanannya adalah dokter spesialis disiplin yang sesuai. 5. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis , maka harus ditunjuk seorang sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan utama berdasarkan keluhan utama pasien dan yang lain sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan tambahan sesuai diagnosis pasien
Penentuan DPJP : 1. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit (baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap) dengan menuliskan nama DPJP pada pengantar rawat inap yang dilampirkan di dalam berkas rekam medis pasien. 2. Cap stempel “ DPJP Dr ...... “ untuk pasien yang dirawat oleh seorang dokter pada visit pertama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan bersangkutan. 3. Cap stempel “ DPJP UTAMA Dr ......” untuk pasien yang dirawat bersama beberapa dokter pada nama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama saat visit pertama sebagai DPJP utama.
Klarifikasi DPJP di Ruang Rawat Apabila dari IGD maupun rawat jalan poli umum DPJP belum ditentukan, maka dokter poli umum / IGD wajib segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut. Apabila pasien dirawat bersama dokter poli umum / IGD maupun petugas ruangan juga wajib melakukan klarifikasi siapa DPJP Utama dan siapa DPJP Tambahannya.
Penentuan DPJP bagi pasien baru Pengaturan penetapan DPJP dapat berdasarkan 1. Jadwal konsulen jaga di IGD atau Ruangan Konsulen jaga hari itu menjadi DPJP dari semua pasien masuk pada hari tersebut, kecuali kasus pasien anak dan obstetri ginekologi di jam kerja ( 08.00 – 16. 00WIB ) serta kasus dengan surat rujukan 2. Surat rujukan langsung kepada konsulen, maka dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien tersebut, kecuali dokter yang dituju berhalangan, maka beralih ke konsulen jaga hari itu 3. Atas permintaan keluarga dan pasien berhak meminta salah seorang dokter spesialis untuk menjadi DPJP nya sepanjang sesuai dengan disiplinnya. Apabila penyakit yang diderita pasien tidak sesuai dengan disiplin dokter dimaksud, maka diberi penjelasan kepada pasien atau keluarga, dan bila pasien atau keluarga tetap pada pendirinnya maka dokter spesialis yang dituju yang akan mengkonsulkan kepada disiplin yang sesuai. 4. Hasil rapat Komite medis pada kasus tertentu ; pada kasus yang sangat kompleks atau sangat spesifik maka penentuan DPJP berdasarkan rapat komite medis .
Rawat Bersama : 1. Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang /disiplin dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multi disiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama. 2. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin lain sesuai kebutuhan. 3. Segera ditentukan siapa yang menjadi DPJP Utama dengan beberapa cara antara lain penyakit yang terberat atau penyakit yang memelukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien. 4. Bila ada pengobatan dan saran dari DPJP tambahan, maka akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada DPJP utama
Perubahan DPJP Utama : 1. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan, DPJP utama dapat saja beralih dengan pertimbangan seperti diatas, atau atas keinginan pasien/keluarga atau keputusan Komite medis. 2. Perubahan DPJP Utama ini harus dicatat dalam berkas rekam medis dan ditentukan sejak kapan berlakunya.
DPJP Utama di OK Adalah dokter operator yang melakukan operasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembedahan, sedangkan dokter anestesi sebagai DPJP tambahan. Dalam melaksanakan tugas mengikuti SOP masing-masing, akan tetapi semua harus mengikuti prosedur Save Surgery checklist (sign in, time out dan sign out) serta dicatat dalam berkas rekam medis.
Pengalihan DPJP di IGD Pada pelayanan di IGD, dalam memenuhi respons time yang adekuat dan demi keselamatan pasien , maka apabila konsulen jaga tidak dapat dihubungi dapat dilakukan pengalihan DPJP kepada konsulen lain yang dapat segera dihubungi sesuai urutan jaga konsulen. Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP 1. Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada SPM dan Standar Keselamatan pasien. 2. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis. 3.
Apabila secara tertulis dirasa belum optimal maka harus dilakukankoordinasi langsung, dengan komunikasi pribadi atau pertemuan/rapat formal
4. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam Departemen/kelompok SMF yang sama dapat ditulis dalam berkas rekam medis,tet api antar departemen/kelompok SMF harus menggunakan formulir khusus /lembar Konsultasi 5. Konsultasi bisa biasa, atau segera/cito 6. Dalam keadaan tertentu seperti konsul diatas meja operasi, lembar konsul bisa menyusul , sebelumnya melalui telepon 7. Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada konsulen jaga bisa lisan pertel epon yang kemudian ditulis dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga.
BAB IV DOKUMENTASI
Semua kegiatan penetapan DPJP di dokumentasikan di berkas rekam medis Regulasi yang adekuat tentang DPJP dalam pelaksanaan asuhan medis, dan panduan ini merupakan acuan utama bagi rumah sakit. Regulasi mencerminkan pengelolaan risiko klinis dan pelayanan berfokus kepada pasien ( patient centered care). Regulasi tsb diatas agar dapat diterapkan oleh para pemberi asuhan, termasuk DPJP, sehingga terwujud asuhan pasien yang bermutu dan aman.
Di Rumah Sakit Bethsaida pendokumentasian dalam menetapkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah dengan menggunakan formulir surat pengantar rawat inap. Bagi pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) penetapan DPJP mengacu kepada jadwal On Call yang ditetapkan oleh General Manager Medis.
Bila seorang DPJP menemukan masalah lain dari pasien yang dirawat olehnya dan bukan bagian dari kewenangan klinisnya, maka DPJP melakukan konsul/rawat bersama/alih rawat kepada dokter spesialis lain yang mempunyai kewenangan klinis terhadap masalah pasien tersebut. Pendokumentasian hal ini dengan menggunakan formulir Permohonan Konsultasi.
Bila DPJP cuti atau berhalangan hadir, DPJP dapat melimpahkan ke dokter spesialis lain yang mempunyai kewenangan klinis untuk menangani pasien tersebut. Dalam hal ini DPJP tersebut disebut sebagai DPJP pengganti. Informasi cuti di isi melalui fornulir cuti dokter dan menunjuk dokter pengganti untuk pelayanan di rawat jalan dan rawat inap.
