Kasus Penggusuran Bukit Duri Berawal dari normalisasi Kali normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa alat berat ini meratakan rumah warga w arga di Bukit di Bukit Duri, Jakarta Duri, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta beranggapan, penertiban Bukit penertiban Bukit Durimerupakan Durimerupakan bagian dari normalisasi Kali normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir. penanganan banjir. Saat penggusuran, Saat penggusuran, Kapolda Kapolda Metro Jaya, Irjen Jaya, Irjen Pol Mochamad Pol Mochamad Iriawan memimpin penertiban di Bukit di Bukit Duri. Bersama dengan ratusan personel gabungan, Kapolda gabungan, Kapolda Metro Jayaturun Jayaturun langsung ke lokasi penggusuran lokasi penggusuran untuk memantau sekaligus mengamankan jalannya penertiban. Tak ada perlawanan saat alat berat masuk dan membongkar permukiman yang berada di bantaran di bantaran sungai. Namun, perlawanan justru datang melalui meja hijau. Warga Bukit Warga Bukit Duri menggugat penggusuran menggugat penggusuran yang dilakukan Pemprov dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Pengadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Di PTUN Di PTUN Jakarta, pengadilan memutuskan adanya pelanggaran hukum yang diperbuat Pemprov diperbuat Pemprov DKI Jakarta ketika menggusur warga Bukit warga Bukit Duri. Sementara di Pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengadilan Pusat, pengadilan juga telah mengabulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit warga Bukit Duri.
Analisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan keseluruhan gugatan warga Bukit Duri terkait sejumlah surat peringatan (SP) penggusuran yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan beberapa bulan lalu. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, Kamis (5/1) kemarin, PTUN menyatakan membatalkan SP tersebut karena dinilai tidak sah dan melanggar hukum. "Terhadap objek sengketa objek sengketa (SP1, SP2, dan SP3), majelis menyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata majelis PTUN Jakarta yang dipimpin hakim Baiq Yuliani, dalam salinan putusan yang diterima Republika.co.id , Jumat (6/1).
Selain membatalkan tiga SP yang diterbitkan Satpol PP Jakarta Selatan, majelis hakim PTUN juga mengakui hak kepemilikan warga Bukit Duri atas tanah yang dirampas oleh Pemprov DKI, beberapa bulan lalu. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis mengatakan tanah yang digunakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI serta Balai Besar Wilayah Sunga i Ciliwung Cisadane (BBWSCC) adalah tanah milik warga Bukit Duri yang telah dimiliki secara turun temurun. "Majelis berpendapat, kepemilikan tanah-tanah warga Bukit Duri sudah sesuai dengan UU No 2/2012 juncto Perpres No 71/2012," ungkap hakim. PTUN menilai penerbitan SP1, SP2, dan SP3 oleh Satpol PP Jakarta Selatan telah menyalahi izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan, dan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Di samping itu, ketiga SP tersebut juga bertentangan dengan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No 71/2012, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU HAM. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat, P emprov DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri akibat dari diterbitkannya objek sengketa (SP1, SP2, dan SP3). Mulai dari dihancurkannya rumah-rumah warga, hingga dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak. Majelis hakim PTUN juga menilai pelaksanaan pembebasan tanah warga Bukit Duri tidak berdasarkan pada tahap-tahap yang diperintahkan dalam UU Pengadaan Tanah. Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wheni Soemarwi menuturkan, putusan PTUN Jakarta kali ini menjadi bukti bahwa penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
"Karena itu, kami selaku penggugat menuntut kepada Pemprov DKI dan Pemkot Jaksel untuk mematuhi putusan PTUN Jakarta dan mencabut tiga SP yang pernah diterbitkan sebelumnya. Kami juga meminta Pemprov DKI dan Pemkot Jaksel mengembalikan hak-hak atas tanah dan rumah warga yang telah dihancurkan, serta memberikan ganti rugi yang setimpal dengan tanah dan rumah warga yang telah dirampas atau digusur," kata Vera. SP1 bernomor 1779/-1.758.2 terbit pada 30 Agustus 2016, selanjutnya disusul SP2 bernomor 1837/-1.758.2 pada 7 September 2016, dan SP3 bernomor 1916/-1.758.2 pada 20 September 2016. Mendapat tiga SP tersebut, warga Bukit Duri pun protes. Mereka lalu menggugat penerbitan SP itu ke PTUN Jakarta. Siding
Waktu menunjukkan pukul 09.15 ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh rombongan warga Bukit Duri yang mendatangi sidang pertama Gugatan Class Action. Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor gugatan: 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST. Sekitar 50 warga hadir dalam persidangan tersebut dari 3 RW yang menggugat, yaitu RW 10, RW 11, dan RW 12. Turut mengawal jalannya persidangan juga rekan-rekan media , baik online, cetak, maupun televisi, serta Ciliwung Merdeka sebagai pihak yang melakukan pendampingan bagi warga Bukit Duri. Selain itu, Pak Jaya Suprana juga turut datang dan mengikuti proses persidangan. Empat kuasa hukum warga Bukit Duri hadir diantara warga, yaitu Waskito Adiribowo, SH., Vera W Soemarwi, SH, LLM., Abraham Dastin, S H., dan Kristian Feran, SH. Materi gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementrian PUPR, BBWSCC, Pemerintah Provisi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta beserta jajarannya. Tercatat terdapat 9 poin gugatan perbuatan melawan hukum dilayangkan kepada para tergug at. Meki telah hadir tepat waktu, pengadilan masih belum dimulai. Akhirnya, pukul 11:40 warga pun memasuki ruang sidang.
Setelah menunggu beberapa saat, majelis hakim pun memasuki ruang sidang. S idang yang direncanakan berlangsung pukul 09.20-12.20, baru dimulai pukul 12:15 siang. Kuasa hukum warga Bukit Duri dan para penggugat dipanggil dan menempati posisi yang telah disediakan. Dua orang perwakilan penggugat yang hadir adalah Sandyawan Sumardi dan Jasman, sementara yang lain berhalangan karena kurang sehat. Di pihak tergugat yaitu Kementrian PUPR, BBWSCC, Pemprov, Pemkot, serta jajarannya tidak hadir dalam gugatan, termasuk kuasa hukumnya. Majelis hakim kemudian meminta para kuasa hukum penggugat untuk memberikan berkas gugatan dan surat kuasa pada majelis hakim. Sebagai catatan, majelis hakim meminta pengumpulan fotokopi KTP dalam format A4 setiap nama penggugat yang tercantum dalam berkas gugatan untuk disiapkan pada sidang berikutnya. Selain itu majelis hakim juga menghimbau agar perwakilan penggugat untuk berupaya hadir dalam setiap persidangan karena pertimbangan gugatan Class Action.
Surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selata terbit. Surat itu disampaikan kepada warga Bukit Duri yang tinggal di 168 bidang yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. 1 September 2016 Warga Bukit Duri mengajukan gugatan ke PTUN soal surat peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Warga menilai surat tersebut tak sah karena menggunakan dasar hukum yang sudah kadaluarsa. Dasar hukum yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum normalisasi Ciliwung yang telah habis masa berlakunya pada 5 Oktober 2015. 7 September 2016 Pemerintah menerbitkan surat peringatan kedua untuk warga Bukit Duri. Saat itu, sekitar 200 KK keluarga yang ada di tiga RW sudah memutuskan untuk mulai pindah ke Rusunawa Rawa Bebek yang disediakan pemerintah. 20 September 2016
Penerbitan surat peringatan ketiga dilakukan setelah sebagain warga masih bertahan di lokasi yang seharusnya suah dikosongkan. Pad a surat peringatan ini, pemerintah meminta warga untuk membongkar sendiri bangunannya atau pemerintah akan menertibkannya. 26 September 2016 PTUN menggelar sidang pertama gugatan warga Bukit Duri. Perwakilan warga dan pemerintah dalam sidang tersebut. 28 September 2016 Pemerintah melakukan pembongkaran terhadap puluhan rumah yang berada di Bukit Duri. Saat itu, puluhan warga yang masih menolak penggusuran melakukan aksi. Namun penggusuran tetap dilakukan dengan kekuatan ratusan personil gabungan Satpol PP, polisi dan TNI. 5 Januari 2017 PTUN mengabulkan gugatan warga Bukit Duri atas SP1 hingga SP3 yang dikeluarkan pemerintah. Hakim meminta pemerintah Jakarta mencabut surat tersebut dan juga memberikan ganti rugi yang layak untuk warga yang telah mengalami penggusuran.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan class action warga Bukit Duri kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penggusuran. “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Hakim Ketua Mas’ud pada saat pembacaan putusan hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017. Menurut Majelis Hakim, Pemprov DKI terbukti melawan hukum karena tidak pernah melakukan musyawarah soal ganti rugi kepada warga RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebelum menggusur. Musyawarah yang dimaksud terkait penggusuran paksa pada 12 Januari 2016 lalu proyek normalisasi kali Ciliwung dan proyek pembangunan jalan inspeksi di bantaran kali tersebut. “Sehingga menyalahi hak -hak daripada penggugat (warga Bukit Duri),” kata Hakim Mas’ud. Sebelumnya, Januari 2017, warga Bukit Duri menang gugatan melawan Pemerintah DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka menggugat penerbitan surat peringatan pertama (SP-1) hingga SP-3 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan.
Majelis Hakim kala itu, yang diketuai oleh Baiq Yuliani, menyatakan penerbitan surat peringatan oleh Satpol PP tidak sah dan meminta Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencabutnya. Selain itu, hakim memerintahkan pemerintah membayar pokok perkara sebesar Rp 942.600. Warga Bukit Duri juga menggugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC). Badan Pertanahan Nasional ( BPN) turut menjadi tergugat dalam kasus ini. Pemprov DKI Jakarta beserta Kementerian PUPR dan BPN dituntut membayar kerugian masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga Bukit Duri yang menggugat. Nominal tersebut berbeda dengan ganti rugi yang dituntut warga Bukit Duri dan kuasa hukum mereka yang totalonya sebesar Rp 1,78 triliun. Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, menyatakan puas dan bersyukur. Hasil putusan tersebut dinilainya buah dari proses hukum yang telah ditempuh warga Bukit Duri selama 17 bulan dan 15 hari. Putusan ini, menurut Vera merupakan bukti bahwa penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI salah dan melanggar hukum. “Saya puas dan bersyukur, warga pun begitu,” kata Vera. Kuasa hukum Pemprov DKI, Haratua Purba, untuk menyiapkan jalur hukum berikutnya dalam gugatan penggusuran dia menunggu salinan putusan. “Biar bisa dipelajari secara lengkap, tadi kan baru (putusan) lisan,” kata dia.
