TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (KASUS PHAR MOR INC)
KELOMPOK 1 : ATIKA FAIZAH (1610247832) DONA MERTI (1610247965) EKA SETIAWATI (1610247999) ORIE MARSONTIO (1610248112)
MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Mengenai masalah tanggung jawab akan akuntan publik adalah tujuan utama atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan pendapat. Baik dalam ha auditor menyatakan pendapat maupun meyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standart auditing yang di tetapkan ikatan akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laoran keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjaan dibandingkan dengan penerapan prinsip akntansi tersebut dalam periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (SA seksi 110 SPAP 2011). Etika memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor. Etika lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang professional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealistis. Kode etik professional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari: Pinsip Etika aturan etika interprestasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional bagi anggota. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Louwers, 1997), termasuk dalam melatih sikap profesional akuntan. Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi irregularities) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap profesionalnya. Di dalam makalah ini, akan kami uraikan mengenai tanggung jawab professional sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa mengenai auditing serta hal-hal yang berkaitan dengan auditing.
1.2 RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka pokok pembahasan dalam makalah ini yakni sebagai berikut : Bagaimana Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik? 1.3 TUJUAN Tujuan dari makalah ini ialah untuk mengetahui Tanggung Jawab Profesional sebagai Akuntan Publik.
BAB II TEORI Audit, Atestasi dan Asurans Audit adalah suatu bentuk dari atestasi, Dalam pengertian umum, mengacu pada komunikasi para expert mengenai kesimpulan tentang keandalan dari suatu asersi yang diungkapkan oleh seseorang. Dalam sempit, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) telah mendefinisikan atestasi sebagai "komunikasi yang mengungkapkan kesimpulan tentang keandalan suatu asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lain." ' Sebagaimana dinyatakan di atas, audit ada;ah suatu bentuk dari asersi. Jasa asurans, seperti yang didefinisikan oleh Komite Asurans AICPA yaitu “jasa profesional yang independen yang meningkatkan kualitas informasi, atau konteksnya, bagi para pengambil keputusan.". Jasa asurans lebih luas dari auditing atau atestasi.
Auditing Adalah dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Attestation (Atestasi) Adalah jenis jasa assurance dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain.
Assurance (Jaminan) Adalah jasa seorang profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan
Auditing dan Manajemen Asersi Asersi, seperti yang digunakan dalam konteks ini, adalah representasi dari manajemen untuk fairness (kewajaran) laporan keuangan. The Auditing Standar Board (ASB), suatu badan yang didirikan oleh AICPA untuk merumuskan Standar Audit dan interpretasi, mengklasifikasikan asersi laporan keuangan sebagai berikut: Keberadaan atau kejadian: Apakah semua aset dan ekuitas pada neraca ada, dan/atau melakukan semua transaksi dapat direpresentasikan pada laporan rugi?
Kelengkapan: Bagaimana aset, ekuitas atau transaksi telah diabaikan dari laporan keuangan? Hak dan kewajiban: Apakah aset yang muncul pada neraca yang dimiliki oleh entitas, dan apakah liabilitas dilaporkan pada entitas sesuai dengan tanggal neraca? Penilaian atau alokasi: Apakah aset dan ekuitas dinilai dan diukur sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku dan jumlah telah dialokasikan antara neraca dan laporan laba rugi sudah disajikan dengan wajar (biaya aset vs biaya depresiasi, misalnya)? Presentasi dan Pengungkapan: Apakah klasifikasi, seperti aset dan kewajiban lancar versus tidak lancar, dan pendapatan dan biaya operasi versus non operasi, benar-benar tercermin dalam laporan keuangan, dan pengungkapan catatan kaki memadai untuk laporan keuangan dan tidak menyesatkan? Pekerjaan auditor adalah untuk menentukan apakah representasi (asersi) memang wajar; itu adalah, "memastikan tingkat korespondensi antara asersi dan kriteria yang ditetapkan." Untuk keperluan pelaporan keuangan, kriteria yang ditetapkan telah diatur dalam Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) didirikan adalah tubuh prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), sebagaimana tercantum dalam Statements of Financial Standards (SFASs), Accounting Principle Board Opinions (APBOs) Accounting Reserch Bulletin (ARB) dan sumber-sumber lainnya.
Tanggung Jawab Profesional Auditor Berdasarkan aturan etika, seorang profesional akuntan sektor publik harus memiliki karakteristik yang mencakup : 1. Penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat instansi kerjamaupun untuk auditan. 3. Berpandangan obyektif. 4. Penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi.
Penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi akuntan yaitu : 1. Bekerja dengan standar profesi yang tinggi, 2. Mencapai tingkat kinerja yang diharapkan 3. Mencapai tingkat kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI-KASP, ada tiga kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. 2. Kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. 3. Keyakinan pengguna layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknis yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapatdikompromikan.
KODE ETIK AKUNTAN SERTA PELAKSANAANNYA 1.
Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama
dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. 2.
Kepentingan Publik Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
3.
Integritas Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan integritas tertinggi
4.
Objektivitas Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam faktadan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Seorang anggota profesi harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan.
5.
Kerahasiaan Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasianin formasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.
6.
Perilaku Profesional Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi
7.
Standar Teknis
Sebagai profesional setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. HAL – HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN AUDITOR Tanggung Jawab Auditor Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin. Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP dan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan izin sebelumya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik. Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik , ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut. Selama
melakukan
audit,
auditor
juga
bertanggungjawab:
a. Mendeteksi kecurangan 1. Tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. 2. Tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dewan direksi
b. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien 1. Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama. 2. Tanggungjawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Apabila revisi atas laporan keuangan tersebut kurang tepat, auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Auditor memiliki beberapa tanggung jawab yaitu: a. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan pengetahuan auditor terbatas pada apa yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu penyajian yang wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, menyiratkan bagian terpadu tanggung jawab manajemen. b. Tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar/ketentuan yang telah disepakati IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing dan kode etik akuntan Indonesia. c. Tanggung jawab terhadap klien. Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya, jika tidak dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. d. Tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan, sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab. e.
Tanggung jawab terhadap pihak ketiga Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa
menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup. f. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab. Pemahaman Hukum dan Kewajiban auditor Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit serta risiko audit. Berikut ini defenisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit dan risiko audit : a. Kegagalan bisnis Adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. b. Kegagalan audit Adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum. c. Risiko Audit Adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Bila di dalam melaksanakan audit, akuntan publik telah gagal mematuhi standar profesinya, maka besar kemungkinannya bahwa business failure juga dibarengi oleh audit failure. Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publik harus bertanggung jawab. Sementara, dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak luput dari kesalahan. Kegagalan audit yang dilakukan dapat dikelompokkam menjadi ordinary negligence, gross negligence, dan fraud. Ordinary negligence merupakan kesalah yang dilakukan akuntan publik, ketika menjalankan tugas audit, dia tidak mengikuti pikiran sehat (reasonable care). Dengan kata lain setelah mematuhi standar yang berlaku ada kalanya auditor menghadapi situasi yang belum diatur standar. Dalam hal ini auditor harus menggunakan “common sense” dan mengambil keputusan yang sama seperti seorang (typical) akuntan publik bertindak. Sedangkan gross negligence merupakan kegagalan akuntan publik mematuhi standar profesional dan standar etika. Standar ini minimal yang harus dipenuhi. Bila akuntan publik gagal mematuhi standar minimal (gross negligence) dan pikiran sehat dalam situasi tertentu (ordinary negligence), yang dilakukan dengan sengaja demi motif tertentu maka akuntan publik dianggap telah melakukan fraud yang mengakibatkan
akuntan
publik
dapat
dituntut
baik
secara
perdata
maupun
pidana.
Sebagian besar profesional akuntan setuju bahwa bila suatu audit gagal mengungkapkan kesalahan yang material dan oleh karenanya dikeluarkan jenis pendapat yang salah, maka kantor akuntan publik yang bersangkutan harus diminta mempertahankan kualitas auditnya. Jika auditor gagal menggunakan keahliannya dalam pelaksanaan auditnya, berarti terjadi kegagalan audit, dan kantor akuntan publik tersebut atau perusahaan asuransinya harus membayar kepada mereka yang menderita kerugian akibat kelalaian auditor tersebut. Kesulitan timbul bila terjadi kegagalan bisnis, tetapi bukan kegagalan audit. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan bangkrut, atau tidak dapat membayar hutangnya, maka umumnya pemakai laporan keuangan akan mengklaim bahwa telah terjadi kegagalan audit, khususnya bila laporan audit paling akhir menunjukkan bahwa laporan itu dinyatakan secara wajar. Lebih buruk jika terdapat kegagalan bisnis dan laporan keuangan yang kemudian diterbitkan salah saji, para pemakai akan mengklaim auditor telah lalai sekalipun telah melaksanakannya sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum.
Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah :
Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan public
Meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor
Bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsb
Kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi.
Pemahaman terhadap hukum tidaklah mudah mengingat pemahaman tersebut menuntut suatu kesadaran dari perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya dan juga adanya
kemungkinan interpretasi yang berbeda-beda terhadap keberadaan suatu hukum. Hal ini juga yang terjadi pada profesi akuntan publik di mana perilaku-perilaku yang terlibat terkadang kurang memahami secara benar apa yang telah menjadi kewajiban yang nantinya akan mempunyai konsekuensi terhadap hukum. Suatu pemahaman yang baik terhadap hukum akan membawa profesi akuntan publik minimal ke dalam praktekpraktek yang sehat, yang dapat meningkatkan performance dan kredibilitas publik yang lebih baik. Sebaliknya apabila akuntan publik kurang memahaminya pada iklim keterbukaan di era reformasi seperti sekarang ini maka akan dapat membawa perkembangan fenomena ke dalam konteks yang lebih luas pada publik yang sudah mulai berani melakukan tuntutan hukum terhadap berbagai profesi termasuk profesi akuntan publik. Kewajiban Hukum Bagi Auditor Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis. Litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut. Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya. Kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Kewajiban kepada klien (Liabilities to Client) Kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan public b. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law (Liabilities to Third party) Kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan c. Kewajiban Perdata menurut hukum sekuritas federal (Liabilities under securities laws) Kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat. d. Kewajiban kriminal (Crime Liabilities) Kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut
undang-undang. Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kewajiban hukum akuntan. Keberadaan perangkat hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk kalangan profesi untuk melengkapi aturan main yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar disatu sisi kalangan profesi dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan disisi lain masyarakat akan mempunyai landasan yang kuat bila sewaktu-waktu akan melakukan penuntutan tanggung jawab profesional terhadap akuntan publik. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor.
Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan langkah-langkah berikut : a. Riset dalam auditing b. Penetapan standar dan aturan. c. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor d. Menetapka persyaratan penelaahan sejawat . e. Melawan tuntutan hukum f. Pendidikan bagi pemakai laporan g. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas h. Perundingan untuk perubahan hukum
BAB III KASUS PHAR-MOR INC. Phar Mor-didirikan pada tahun 1982 oleh Michael Monus dan David Shapira. Keluarga Shapira memiliki Giant Eagle, sebuah rantai supermarket yang berkantor pusat di Pittsburgh. Giant Eagle juga merupakan pemegang saham terbesar Phar-Mor. Phar Mor telah tumbuh, dalam satu dekade, dari sebuah toko tunggal di Niles, Ohio (sebuah kota pinggiran di Youngstown), menjadi 300 toko yang mempekerjakan 23.000 karyawan dan mencapai penjualan sebesar $ 3 miliar. Toko-toko ini menjual segala sesuatu mulai dari resep obat sampai perabot kantor, barang-barang elektronik, pakaian olahraga, dan video tape. Michael (Mickey) Monus merupakan Presiden dan CEO dari Phar-Mor. Monus juga bertugas sebagai dewan pengawas di sekolah bisnis di Youngstown State University mendirikan liga basket dunia (WBL). Penipuan besar-besaran yang terjadi di Phar-Mor mulai ditemukan berawal dari ketika pada bulan Juli 1992, pemilik tim WBL memberontak karena pemain dan wasit belum dibayar selama hampir dua bulan. Pejabat Phar-Mor menerima informasi bahwa uang telah disalurkan dari perusahaan untuk WBL. Kemudian sebuah penyelidikan dilakukan atas masalah tersebut, dan dari penyelidikan itu ditemukan beberapa transaksi yang mencurigakan yang mendorong Phar-Mor untuk memanggil pemerintah federal
untuk melakukan penyelidikan lebih intensif. Penyelidikan penipuan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Biro Investigasi Federal dan Internal Revenue Service. Penyelidikan ini kemudian menemukan salah satu penipuan terbesar dan skema penggelapan dalam sejarah bisnis AS, dengan total sebesar hampir $ 1 miliar. Monus tidak sendirian dalam melakukan penipuan di Phar-Mor. Monus meminta jasa Patrick Finn, kepala bagian keuangan, serta dua mantan anggota staf dari Coopers & Lybrand (auditor Phar-Mor) Jeff Walley dan Stan Cherelstein, dimana kedua mantan staf tersebut telah disewa oleh Phar-Mor masing-masing sebagai wakil presiden untuk bagian keuangan dan pengawas keuangan. Berikut ini bentuk penipuan yang dilakukan oleh Monus dan asistennya : 1. Dari $ 1 miliar yang hilang, $ 15 juta terdiri dari penggelapan dana yang diajukan dan disalurkan ke WBL dan penggunaan pribadi oleh Monus. 2. Sisa $ 985 juta terdiri dari kekeliruan penipuan dalam bentuk kelebihan laba. Menurut penyelidik, tujuan dari kelebihan laba ini adalah untuk memaksimalkan bonus eksekutif berdasarkan laba yang dilaporkan, dan umumnya untuk membuat Phar-Mor terlihat baik bagi investor dan calon investor. 3. Penipuan yang awalnya berupa akuntansi yang tidak tepat untuk pembayaran awal yang besar, dengan total nilai sekitar $ 140 juta, dari vendor seperti The Coca-Cola Company dan Fuji Film Company, untuk perencanaan pasokan yang eksklusif. Pharmor melaporkan pembayaran sebagai pendapatan pada saat diterima, bukan sebagai diskon pembelian yang diamortisasi selama masa perencanaan. Pada tahun 1990 skema ini tidak cukup meningkatkan pendapatan dibawah anggaran, dimana penipuan diasumsikan dalam bentuk inflasi persediaan. 4. Phar Mor menyewa perusahaan luar untuk mengambil persediaan. Setelah selesai, Monus dan asistennya mengubah kuantitas persediaan yang diambil tersebut menjadi lebih besar. 5. Monus membuat dua buku catatan akuntansi. Satu berisi angka persediaan yang benar. Satu set lain, untuk digunakan auditor, dimana termasuk didalamnya penyesuaian kenaikan persediaan yang tidak dijelaskan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tersebar di ratusan toko. Selain dari kelebihan persediaan, jumlah yang lebih kecil dari kelebihan pendapatan dikatakan telah disembunyikan melalui piutang usaha tak tertagih yang tidak dihapuskan, menilai rendah kewajiban, dan ketidaktepatan klaim atas aset. 6. Patrick Finn, kepala bagian keuangan Phar-Mor, juga menyiapkan dua versi dari laporan keuangan bulanan. Versi pertama adalah laporan yang benar dan menunjukkan kerugian yang mengejutkan. Menurut penyelidik, laporan ini hanya diketahui oleh Monus, Finn, Walley, dan Cherelstein dan laporan ini disembunyikan. Versi kedua, disebut sebagai "Laporan David" (karena laporan itu dipersiapkan untuk David Shapira), yang menunjukkan keuntungan yang terus meningkat.
Dampak dari penipuan itu mulai terlihat pada tahun 1989, 1990, dan 1991, dimana laporan keuangan menunjukkan keuntungan, sedangkan pada kenyataannya, kerugian besar telah terjadi secara berkelanjutan di masing-masing dari tiga tahun tersebut. Pada tahun 1991, misalnya, perusahaan melaporkan keuntungan $ 50.000.000 dengan lebih dari $ 150 juta kerugian yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, perusahaan juga menanggung beban $ 350 juta pada kuartal kedua tahun 1992 Setelah penemuan penipuan yang dilakukan oleh Monus dan asistennya, beberapa tindakan yang diambil Phar-Mor Inc antara lain : 1. Phar-Mor memecat Monus, serta auditornya Coopers & Lybrand. 2. David Shapira, yang tampaknya tidak memiliki pengetahuan tentang penipuan yang dilakukan oleh teman lamanya, mengganti Monus sebagai kepala bagian keuangan, dan Deloitte & Touche diminta untuk menggantikan Coopers & Lybrand sebagai auditor independen. 3. Sebuah tindakan hukum selanjutnya diajukan oleh Phar-Mor untuk melawan Coopers & Lybrand. Gugatan ini menuduh auditor untuk lebih teliti dalam melihat catatan persediaan, tidak hanya melihat dari lembar ringkasan persediaan yang dibuat, sehingga melupakan penyesuaian yang tidak dijelaskan. Gugatan ini juga menuduh bahwa Coopers ketika mengamati persediaan fisik – hanya mengambil pada 5-10 toko dan menginformasikan manajemen Phar-Mor dulu sebelumnya bahwa toko itu akan diamati persediaan fisiknya, para pelaku, tentu saja, berhatihati untuk tidak menyesuaikan persediaan di salah satu toko yang diuji oleh auditor. (Coopers menanggapi dengan menyatakan bahwa Monus telah memberitahu bahwa perusahaan harus tahu dulu sebelumnya agar dapat menutup toko selama pengamatan persediaan). 4. Phar Mor kemudian juga mengajukan perlindungan kebangkrutan di bawah Bab 11 dari kode kebangkrutan AS pada Agustus 1992, karena Perusahaan ini terpaksa menutup 132 dari 300 toko dan menghentikan hampir 13.000 karyawan. Selain itu, perabot kantor dan peralatan, pakaian olahraga, dan barang elektronik konsumen dikeluarkan dari toko yang tersisa. 5. Pada bulan Februari tahun 1993 perusahaan mempekerjakan "turnaround specialist" Antonio Alvarez sebagai presiden dan kepala bagian operasional. Pada bulan April, Phar-Mor tampaknya membuat sebuah keputusan yang cerdas, setelah mengumpulkan $ 200.000.000 dari hasil operasional dan membuat negoisasi sebesar $150 juta perjanjian pembiayaan debitur. Sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan juga sudah sangat meningkat, dan perusahaan berencana untuk menginstalasi point-of-sale (POS) scanner untuk pengendalian persediaan yang lebih baik.
PEMBAHASAN KASUS PHAR-MOR INC. a. Apa yang harus Phar-Mor buktikan untuk menang dalam kasus ini? Apa yang harus Coopers & Lybrand tunjukkan agar berhasil mempertahankan diri? Untuk menang dalam kasus ini Phar-Mor harus membuktikan bahwa : 1. Auditor Coopers & Lybrand lalai dalam melakukan audit sehingga tidak dapat menemukan kesalahan dalam penyajian catatan persediaan. Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya catatan persediaan menunjukkan beberapa penyesuaian yang tidak dibuat penjelasannya namun auditor tidak menyadarinya karena hanya melihat dari ringkasan catatan persediaan yang dibuat. 2. Auditor diragukan independensinya karena Coopers & Lybrand yang merupakan auditor untuk Phar-Mor Inc sejak tahun 1984, namun dua mantan staff mereka yaitu Jeff Walley dan Stan Cherelstein direkrut sebagai wakil presiden untuk bagian keuangan dan pengawas keuangan. 3. Penipuan yang terjadi melibatkan kedua mantan staff dari Coopers & Lybrand, dimana mereka membantu Monus untuk menyiapkan dua buku catatan akuntansi dan mereka juga mengetahui tentang pembuatan dua versi laporan keuangan bulanan. Agar berhasil mempertahankan diri dalam kasus ini, Coopers & Lybrand harus menunjukkan bahwa : 1. Auditor telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak lalai dalam melaksanakan tugas auditnya. 2. Auditor hanya bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan GAAP, tidak untuk menemukan penipuan yang terjadi di perusahaan, kecuali sebelumnya telah dibuat kesepakatan atau perjanjian antara manajemen dan auditor untuk melakukan audit investigatif. 3. Penipuan yang terjadi berawal dari pihak manajemen perusahaan sendiri yakni oleh Michael (Mickey) Monus yang merupakan Presiden dan CEO dari Phar-Mor Inc.
b. Laporan berikut dikutip dari berbagai artikel dan laporan yang menceritakan kisah dari Phar-Mor. Laporan ini telah mengalami perubahan dalam bentuk tuntutan oleh perwakilan Phar-mor dan tanggapan oleh perwakilan Coopers & Lybrand. Komentari validitas dan kekuatan dari masing-masing tuntutan dan tanggapan. Tuntutan: 1. "Auditor seharusnya telah mendeteksi penipuan persediaan ini. Ini adalah akuntansi dasar. Ini adalah Audit 101." (Paul A. Manion, pengacara Phar-Mor) Komentar : Menurut kami tuntutan yang diajukan oleh pengacara Phar-Mor ini kurang valid dan kuat untuk menuntut Coopers & Lybrand. Dari kasus tidak dijelaskan perjanjian/kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan auditor tentang audit yang dilakukan. Umumnya audit dilakukan untuk untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Jika demikian, auditor tidak dapat dituntut karena tidak dapat mendeteksi penipuan yang terjadi. Kecuali perusahaan telah membuat perjanjian/kontrak untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan menemukan kecurangan/penipuan, maka auditor dapat dituntut atas ketidakmampuan mendeteksi penipuan yang terjadi. 2. "Auditor kelihatannya tidak lebih jauh daripada lembaran pembuka pada rincian catatan persediaan. Sudahkah mereka melakukan penyelidikan lebih sedikit, mereka akan menemukan penyesuaian untuk persediaan yang dibuat tanpa penjelasan. Mereka (Coopers) hampir kehilangan seluruh perusahaan. Beberapa hal yang mereka gagal lakukan adalah sifat yang paling mendasar "(Paul Manion). Komentar : Menurut kami tuntutan yang diajukan oleh pengacara Phar-Mor ini cukup valid dan kuat untuk menuntut Coopers & Lybrand. Dalam melakukan tugas audit, auditor seharusnya mengumpulan bukti-bukti yang diperlukan dan mengambil sampel yang tepat, bukan hanya melihat ringkasan catatan persediaan yang diberikan perusahaan dan tidak menelusurinya lebih jauh. Akibatnya auditor tidak menyadari dan menemukan adanya beberapa penyesuaian persediaan yang dibuat tanpa ada penjelasan yang tidak tidak dijelaskan. Bagaimanapun untuk perusahaan retail seperti Phar-Mor, persediaan merupakan hal yang sangat penting. Penipuan yang berkaitan dengan persediaan dapat membuat perusahaan hampir kehilangan nyawanya. 3. Phar Mor menuduh Coopers melakukan malpraktek dan kelalaian karena gagal untuk mengungkap penipuan besar-besaran dan salah menafsirkan keuangan Phar-Mor dalam opini audit dan laporan. Phar Mor mengatakan hal tersebut berdasarkan keputusan besar pada laporan Coopers, seperti memperluas ukuran dan jumlah tokonya dari 81 menjadi 300 dan mendapatkan $ 600 juta dari kredit dan $ 155 juta pendanaan jangka panjang. (Pittsburgh post-Gazzete, 2 Februari 1993) Komentar :
Menurut kami tuntutan yang diberitakan di Pittsburgh post-Gazzete tanggal 2 Februari 1993 mengenai malpraktek dan kelalaian yang dilakukan oleh Coopers karena gagal untuk mengungkap penipuan besar-besaran ini kurang valid dan kuat untuk menuntut Coopers dan Lybrand. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya dari kasus tidak dijelaskan perjanjian/kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan auditor tentang audit yang dilakukan. Umumnya audit dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Jika demikian, auditor tidak dapat dituntut karena tidak dapat mendeteksi penipuan yang terjadi. Kecuali perusahaan telah membuat perjanjian/kontrak untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan menemukan kecurangan/penipuan, maka auditor dapat dituntut atas ketidakmampuan mendeteksi penipuan yang terjadi. Dan menurut kami tuntutan yang diberitakan di Pittsburgh post-Gazzete tanggal 2 Februari 1993 mengenai salah menafsirkan keuangan Phar-Mor dalam opini audit dan laporan, seperti memperluas ukuran dan jumlah tokonya dari 81 menjadi 300 dan mendapatkan $ 600 juta dari kredit dan $ 155 juta pendanaan jangka panjang, menurut kami tuntutan ini tidak cukup valid dan kuat untuk menuntut Coopers & Lybrand, karena penipuan yang terjadi atas penyajian laporan keuangan ini tidak terdeteksi oleh auditor Coopers & Lybrand, sehingga auditor tidak dapat dikatakan salah menafsirkan keuangan Phar-Mor dalam opini audit dan laporannya.
4. "(David) Shapira mempercayai Monus lebih dari apa yang seharusnya-tapi dia tidak punya alasan untuk tidak percaya padanya. David bukan tipe orang yang cemerlang, tapi saya pikir Shapira menoleransi dia (Monus) selama bertahun-tahun karena sesuatu yang tampaknya telah Mickey capai ". (Jaksa untuk Shapira) Komentar : Menurut kami tuntutan yang diajukan oleh jaksa untuk Shapira ini kurang valid dan kuat untuk menuntut Coopers & Lybrand. Karena disini menurut kami, David Shapira juga sedikit kurang berhati-hati. David Shapira merupakan pemegang saham terbesar Phar-Mor, Shapira seharusnya tidak percaya begitu saja terhadap manajemen (Monus) perusahaan dan Shapira seharusnya juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai manajemen perusahaan. Hal ini agar Shapira dapat menyadari jika terdapat ketidakberesan yang terjadi di perusahaannya seperti penipuan yang telah terjadi tersebut. Karena seperti yang diungkapkan dalam teori agensi, terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, dimana masing-masing mempunyai kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri. Shapira seharusnya menyadari hal tersebut dan berhati-hati dalam memilih Presiden dan CEO untuk PharMor, serta mengetahui lebih jauh tentang manajemen perusahaan.
Tanggapan: 1. "Perusahaan menyewa auditor. Jika perusahaan ingin detektif swasta, seharusnya menyewa salah satu dari mereka sebagai gantinya "(Coopers & Lybrand). Komentar : Menurut kami tanggapan yang diajukan oleh Coopers & Lybrand ini cukup valid dan kuat untuk Coopers & Lybrand mempertahankan diri. Karena audit yang dilakukan oleh auditor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Namun, jika perusahaan ingin menemukan / mengungkapkan penipuan yang mungkin terjadi di perusahaan, perusahaan dapat menyewa detektif swasta yang tugasnya untuk menemukan kebenaran, kejanggalan ataupun kecurangan sesuai dengan permintaan perusahaan. Atau, perusahaan juga dapat menyewa auditor untuk melakukannya dengan catatan, sebelum audit dilakukan perusahaan telah membuat kontrak dengan auditor untuk melakukan audit investigatif yang bertujuan menemukan penipuan yang diduga terjadi dalam perusahaan. 2. "Penipuan itu tidak hanya menyangkut masalah dari beberapa ratus juta dolar sabun dan pasta gigi. Sebaliknya, departemen keuangan Phar-Mor bermain-main dengan formula akuntansi yang kompleks, menyesuaikan nilai tercatat dan margin kotor -skema yang tidak mudah terdeteksi. Juga, penipuan itu kolusif. Coopers telah ditipu oleh tidak hanya oleh satu atau dua tingkat pegawai rendah, tetapi oleh presiden perusahaan dan kepala bagian keuangan. Jika kita menyangka bahwa manajemen senior melakukan sesuatu kecurangan, kami akan segera memperluas prosedur audit kami dan menggali lebih dalam. "(David McLean, penasihat asosiasi umum Coopers). Komentar : Menurut kami tanggapan yang diajukan oleh penasihat Coopers & Lybrand ini cukup valid dan kuat untuk Coopers & Lybrand mempertahankan diri. Penipuan ini memang kolusif dan menyangkut aset besar perusahaan (persediaan), dimana penipuan ini terjadi karena adanya kerja sama antara presiden perusahaan dengan kepala bagian keuangan dan 2 mantan staff dari Coopers & Lybrand dan berhubungan dengan permainan catatan pembukuan akuntansi (catatan persediaan) dan laporan keuangan bulanan. 3. Coopers menyebut gugatan itu "tidak tahu malu untuk menggeser beban kesalahan perusahaan sendiri dari dirinya sendiri dan manajemennya untuk sebuah perusahaan akuntansi yang merupakan korban penipuan perusahaan ... Phar-Mor telah berfungsi sebagai mesin penipuan untuk kepentingan manajemen seniornya "(Pittsburgh PostGazette, 2 Februari 1993). Komentar : Menurut kami tanggapan yang diberitakan di Pittsburgh post-Gazzete tanggal 2 Februari 1993 ini cukup valid dan kuat untuk Coopers & Lybrand mempertahankan diri. Karena bagaimanapun penipuan ini terjadi dimulai dari manajemen Phar-Mor
sendiri yakni presiden sekaligus CEO Pha-Mor (Monus). Monus kemudian mengajak kerja sama kepala bagian keuangan yang masih merupakan bagian manajemen PharMor dan 2 staff dari Coopers & Lybrand untuk melakukan penipuan untuk kepentingan nya sendiri. Seharusnya Phar-Mor membebankan kesalahan penipuan tersebut kepada pelaku penipuan itu sendiri yaitu Monus dan asistennya (kepala bagian keuangannya serta 2 staff dari Coopers & Lybrand), bukan ke auditor perusahaan. 4. "(David) Shapira seharusnya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia adalah seorang pengusaha eceran yang berpengalaman. Dia adalah eksekutif terkenal... Bagaimana bisa dia menuduh (auditor) menjadi lalai ketika ia adalah CEO (Giant Eagle)? Dia adalah orang yang bertanggung jawab "(David McLean). Komentar : Menurut kami tanggapan tuntutan yang diajukan oleh Coopers & Lybrand ini cukup valid dan kuat untuk Coopers & Lybrand mempertahankan diri. David Shapira merupakan seorang pengusaha eceran yang berpengalaman dan eksekutif terkenal karena tidak hanya menjadi pemegang saham terbesar Phar-Mor tetapi juga CEO untuk Giant Eagle, seharusnya dia mengetahui bagaimana manajemen perusahaan dan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di Phar-Mor. Dia seharusnya ikut bertanggung jawab karena memilih Monus sebagai Presiden dan CEO perusahaan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Sejauh ini manajemen Phar Mor telah membuktikan tentang teori : The Fraud Triangle. Yaitu teori yang menerangkan tentang penyebab fraud terjadi. Menurut teori ini, penyebab fraud terjadi akibat 3 hal : Insentive/Pressure, Opportunity dan Rationalization/Attitude. 1. Insentif / pressure adalah ketika manajemen atau karyawan mendapat insentif atau justru mendapat pressure (tekanan) sehingga mereka " Commited " untuk melakukan fraud. 2. Opportunity adalah peluang terjadinya fraud akibat lemahnya atau tidak efektifnya control sehingga membuka peluang terjadinya fraud. 3. Rationalization / attitude adalah teori yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena kondisi nilai¬nilai etika lokal yang membolehkan terjadinya fraud. Dalam kasus Phar Mor Inc setidaknya manajemen telah membuktikan satu dari tiga unsur the fraud triangle, yaitu : insentif. Top manajemen sengaja merekrut staf dari KAP cooper & Librand dengan insentif berupa posisi sebagai vice president bidang financial dan kontroler. Yang di kemudian hari ternyata terbukti turut terlibat aktif dalam fraud the Phar Mor inc.
Saran Menurut kami secara pribadi dari kasus-kasus tersebut bahwa banyak manajemen dalam suatu perusahaan yang bertindak curang karena sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi, misalnya dari kasus yang pertama, eksekutif di perusahaan Phar Mor secara sengaja melakukan fraud untuk mendapatkan keuntungan financial yang masuk ke saku pribadi individu di jajaran top manajemen perusahaan, sangat disayangkan karena perusahaan Phar Mor ini termasuk dalam perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat namun pada bulan Agustus 1992 dinyatakan bangkrupt. Ini merupakan salah satu pihak dari manajemen pada perusahaan Phar Mor yang ternyata merekrut staf auditor dari KAP Cooper & Librand guna membantunya dalam fraud. Lalu staf mantan auditor tersebut kemudian dipromosikan menduduki jabatan penting, tetapi dengan imbalan harus membuat laporan-laporan keuangan ganda. Tindakan seperti itu akan menghasilkan resiko yang sangat besar yaitu kebangkrutan perusahaan itu sendiri. Dan jika memang perusahaan ingin bangkit kembali menurut pendapat kami sebaiknya bagian manajer dan staf auditor bekerja sesuai dengan peran mereka masingmasing, dengan begitu mereka juga akan mendapatkan kepercayaan penuh baik dari pihak internal dan eksternal. Kurangnya mental untuk mengontrol diri juga dapat memperbesar untuk terjadinya fraud dalam sebuah prusahaan, jika para petinggi atau top manajer pada perusahaan tersebut dapat mengatasi akan hal itu, mungkin perusahaan tersebut akan terselamatkan dari fraud, atau godaan yang memungkinkan pribadinya melakukan fraud. Selain itu ketegasan seorang bos juga diperlukan dalam membimbing para bawahannya untuk bersikap transparan dalam berbisnis, karena tidak hanya kerugian financial perusahaan saja yang ditimbulkan, nama baik dan reputasi perusahaan juga dipertaruhkan akan hal ini. Investor yang ingin menanamkan modalnya untuk perusahaan ini akan berpikir kembali atas terjadinya fraud pada perusahaan ini.
REFERENSI Arens, Alvin A, Randal J Elder dan Mark S Beasley, 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi, Jilid 1 Edisi Keduabelas diterjemahkan oleh Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta. Boynton, C William, Johnson N Raymond dan Kell G. Walter, 2003. Modern Auditing, Buku Satu, Edisi Ketujuh diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, dkk, Penerbit Erlangga, Jakarta. Konrath, Larry F, 2001. Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach, 5th Edition, South Western. Standar Profesional Akuntan Publik, 2011. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Tuanakotta, Theodorus M, 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
