Kasus Etika Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker)
BAB I PENDAHULUAN
Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan /melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian/kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati pasien. Seseorang Asisten apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik didalam lingkungan kerjanya, bersedia menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya. Asisten apoteker harus aktif mengikuti perkembangan perundangundangan, juga menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya dan hendaknya menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan dirinya yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar. Pengamanan terhadap sediaan farmasi yang berupa obat keras, psikotropika, narkotika, dan bahan berbahaya dilaksanakan secara khusus sesuai UU yang berlaku. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Bahan yang mengandung zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya obat palsu.Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain.
BAB II PELANGGARAN ETIKA ASISTEN APOTEKER
2.1 Kasus Etika Apotek Kusuma Nata kedapatan menjual obat-obatan psikotropika secara bebas sehingga dilakukan penutupan paksa oleh dinas atau lembaga yang berwenang (Tribunjogja.com,Agustus 2012).
2.2 Pemasalahan Kasus Etika Terkait standar pelayanan kefarmasian,sumpah dan kode etik Tenaga Teknis Kefarmasian di sektor pelayanan, apa yang seharusnya dilakukan anda sebagai TTK pada saat bekerja di Apotek Kusuma Nata tersebut dan ternyata dalam perjalanannya Apotek tersebut kedapatan menjual obat-obatan psikotropika secara bebas ?
2.3 Dasar Hukum Pelanggaran Dalam kasus etika yang dilakukan oleh Asisten Apoteker merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. 51Tahun 2009, Undang-undang RI No. 51 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan
atau
pelayanan
kesehatan
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pasal 14
(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa: a. teguran; b. peringatan; c. denda administratif; d. penghentian sementara kegiatan; atau e. pencabutan izin.
Pasal 43
(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.
3. PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Menurut PP 51 tahun 2009 pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk menigkatkan mutu kehidupan pasien. Bentuk pekerjaan kefarmasian yang wajib dilaksanakan oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/X/2002 adalah sebagai berikut: 1. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standart profesinya; 2. Memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian obat; 3. menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan idntitas serta data kesehatan pasien; 4. Melakukan pengelolaan apotek; 5. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi. Menurut PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Tknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotker dalam menjalani pekerjaan
kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Mnengah Farmasi/Asisten Apoteker. 4. UU RI No. 51 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 8
Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pasal 14
(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepa-da apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal : a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat; c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.
BAB III PEMBAHASAN
