2
2 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia sematamata mata karena karena ia manusi manusia. a. Umat Umat manusi manusiaa memili memilikin kinya ya bukan bukan karena karena diberik diberikan an kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan sematamata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.1 Maka meskipun setiap orang terlahir terlahir dengan dengan warna kulit, jenis kelamin, kelamin, bahasa, bahasa, budaya budaya dan kewarganegaraan kewarganegaraan yang yang berb berbed eda-b a-bed eda, a, ia tetap tetap memp mempun unya yaii hakhak-ha hak k ters terseb ebut ut.. Sela Selain in bers bersif ifat at universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya Artinya seburuk seburuk apap apapun un perl perlak akua uan n yang yang tela telah h dial dialam amii sese seseor oran ang g atau atau beta betapa papu pun n beng bengis isny nyaa perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai mahluk insani, dan siapapun wajib menghormatinya ter masuk negara. 2 Keberadaan negara adalah menjamin HAM dalam peraturan perundangundang undangann annya ya serta serta memast memastika ikan n terpen terpenuhi uhinya nya HAM terseb tersebut ut dalam dalam tataran tataran implementasi. Dalam konteks ini memanusiakan manusia atau memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya merupakan suatu keharusan bagi penyelenggara negara yaitu pemerintah dan pemerintah daerah termasuk memberikan perlakuan lebih kepada kelompok khusus. Kelompok khusus adalah kelompok yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik rentan karena ketidakmampuan kelompok ini dalam dalam berhad berhadapa apan n dengan dengan kelomp kelompok ok lain dalam dalam masyar masyaraka akat. t. Hak kelom kelompok pok khusus merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang
1
Jack Donnely, Universal Human Rights in theory and practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-12. juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973, hlm.70 2 Rhona K.M. Smith et al , Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. hlm 11.
2
2
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Salah Salah satu satu kelomp kelompok ok rentan rentan atau sering sering disebu disebutt kelomp kelompok ok defabl defablee itu adalah Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Kubu yang telah hidup menetap dan menjalani kehidupan dalam kawasan hutan selama ratusan tahun yang lalu, di lokasi-lokasi yang kaya sumber daya alam. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya adalah kawasan pesisir dan hutan di Provinsi Jambi yang sekarang dikenal sebagai Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD). Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ditentukan bahwa tidak boleh ada aktivitas kehidupan di TNBD. Kebijakan taman nasional ini telah mengancam eksistensi dan hak hidup Orang Rimba yang jumlahnya mencapai 2950 jiwa. 3 Pembangunan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000, dipermasalahkan oleh Orang Rimba. Taman Nasional Bukit Dua Belas sendiri mempunyai luas wilayah 65.300 hektar dan secara administratif berada di tiga kabupaten, yaitu Batang Hari, Tebo, dan Sarolangun di Provinsi Jambi. Selain Taman Nasional ada bentuk bentuk pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi konservasi lainya lainya yaitu Cagar alam dan Suaka Marga satwa. Salah satu aturan dalam taman nasional adalah pembentukan Zonasi, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, dan Zona lainnya, yang menyesuaikan kebutuhan setempat. Zona inti menurut aturannya adalah adalah kawasa kawasan n yang yang tidak tidak boleh boleh dimasu dimasuki, ki, diakse diaksess dan dimanf dimanfaat aatkan kan oleh oleh masyar masyaraka akat, t, termasu termasuk k masyar masyaraka akatt adat. adat. Demiki Demikian an pula pula dengan dengan zona zona rimba. rimba. Sedangkan zona lain dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan tidak merubah fungsi pokok kawasan. Ketentuan zonasi ini masuk dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas (RPTNBD) yang disusun oleh 3
Komnas HAM, Laporan Akhir Pemantauan Dugaan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Orang Rimba, Jakarta, 2007, hlm.17.
2
2 Balai Balai Konser Konservas vasii Sumber Sumber Daya Daya Alam Alam (BKSDA (BKSDA)) Jambi Jambi yang yang menimb menimbulk ulkan an keresa keresahan han bagi bagi Orang Orang Rimba, Rimba, karena karena zonasi zonasi membat membatasi asi ruang ruang hidup hidup Orang Orang Rimba, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. 4 Sebagai kelompok khusus Orang Rimba merupakan kelompok minoritas secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pembangunan, dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Posisi minoritas tersebut mengakibatkan Orang Rimba sangat rentan sebagai obyek pelanggaran hak asasi manusia. Orang Rimba juga tidak tahu bahwa hak asasinya telah dilanggar karena belum mempunyai kemampuan secara mandiri membela hak-haknya. Karena kekhususan ini, maka Orang Rimba berhak mendapat perlakuan yang khusus atas setiap kebijakan yang ada sehingga mendukun mendukung g pola kehidupan yang mereka mereka jalani, jalani, sekaligus sekaligus untuk untuk menghindari menghindari kerugi kerugian an bagi bagi mereka mereka.. Setiap Setiap kebija kebijakan kan yang yang ada seharu seharusny snyaa menyes menyesuai uaikan kan dengan pola hidup dan kebudayaan mereka, bukan sebaliknya agar tidak akan menimbulkan gejolak dan keresahan sosial. 5 Kebijakan taman nasional menurut sejarahnya bukan merupakan kebijakan yang genuine dari masyarakat Indonesia, namun diadopsi dari model konservasi Negara Amerika Serikat yang dimulai dari pada abad 18. Secara sosial, ekonomi, buday budaya, a, masyar masyaraka akatt Indone Indonesia sia,, khusus khususnya nya masyar masyaraka akatt adat adat mempun mempunyai yai pola pola pelestarian hutan yang berbasis kearifan lokal. Pola kebijakan taman nasional dengan demikian akan berseberangan dan melanggar kekhususan Orang Rimba, yang sudah mempunyai pola pelestarian hutan yang mandiri dan khas. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masy masyar arak akat at huku hukum m adat adat haru haruss dipe diperh rhat atik ikan an dan dan dili dilind ndun ungi gi oleh oleh huku hukum, m, masyarakat, dan Pemerintah”. Terk Terkai aitt deng dengan an adan adanya ya keti ketida daks ksin inkr kron onan an berb berbag agai ai inst instru rume men n huku hukum m mengenai kebijakan Taman Nasional dan jaminan hak asasi orang rimba, apabila 4 5
Komnas HAM, Ibid.. Komnas HAM, Ibid.
2
2 meruju merujuk k pada pada Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 10 Tahun Tahun 2004 2004 tentan tentang g Pemben Pembentuk tukan an Peraturan Perundangan-undangan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkeb Perkebuna unan n Nomor: Nomor: 258/Kp 258/Kptsts-II/ II/200 2000 0 tersebu tersebutt dapat dapat diangg dianggap ap berten bertentan tangan gan dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Di sisi lain, terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000 yang menjamin hak asasi orang rimba untuk hidup di TNBD. Persoalan potensi pelanggaran HAM Orang Rimba antara lain berupa hak hidup, hak atas tanah ulayat dan hak untuk hidup bermartabat dalam kaitannya dengan kebijakan taman nasional yang mengatur tidak boleh ada aktivitas kehidupan pada zonasi tertentu, tempat dimana Orang Rimbo telah hidup seja sejak k lama lama perlu perlu dite ditelaa laah h dalam dalam kary karyaa tuli tuliss ini ini deng dengan an meru merumu musk skan an judu judull
Kebijakan Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan HAM Orang Rimba di Provinsi Jambi.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan di latar belakang maka masalah dalam karya tulis ini dititikberatkan pada tiga persoalan berikut: 1. Bagaim Bagaimana anakah kah status status perlindu perlindunga ngan n dan pemenu pemenuhan han HAM Orang Rimba Rimba dalam kaitannya dengan kebijakan taman nasional di Provinsi Jambi.?. 2. Bagaimanak Bagaimanakah ah kebijakan kebijakan Pemerin Pemerintah tah ke depan depan dalam dalam upaya upaya perlindu perlindungan ngan dan pemenuhan HAM Orang Rimba di Provinsi Jambi?.
1.3 Tujuan
Tujuan penulisan karya tulis ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Untu Untuk k meng mengeta etahu huii dan dan mene menela laah ah stat status us perli perlind ndun unga gan n dan dan peme pemenu nuha han n HAM Orang Rimba dalam kaitannya dengan kebijakan taman nasional di Provinsi Jambi.
2
2 2. Untuk Untuk menela menelaah ah dan merumusk merumuskan an kebijaka kebijakan n Pemerin Pemerintah tah ke depan dalam dalam upaya upaya perlin perlindun dungan gan dan pemenu pemenuhan han HAM Orang Orang Rimba Rimba di Provin Provinsi si Jambi?
1. 4 Manfaat
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari karya tulis ini adalah: 1.4. 1.4.1 1
Seca Secara ra teor teorit itis is meni mening ngka katk tkan an peng penget etah ahua uan n dan dan pema pemaha hama man n penu penuli liss berkaitan dengan mata kuliah Hukum HAM
1.4.2. 1.4.2. Secara praktis praktis memberi memberikan kan alternat alternatif if kebijakan kebijakan bagi pihak terkait terkait dalam dalam perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok khusus pada umumnya, Orang Rimba di provinsi jambi khususnya.
2
2 BAB II TELAAH PUSTAKA
2.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia
Asal-usul Asal-usul gagasan gagasan mengenai mengenai hak asasi manusia manusia (HAM) bersumber bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory) , yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati santo thomas aquinas. aquinas.6 Selanjutnya, Hugo de Groot mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati kodrati aquina aquinass dengan dengan memutu memutuss asal-u asal-usul sulnya nya yang yang teisti teistik k dan membua membuatny tnyaa menj menjad adii prod produk uk pemi pemiki kira ran n seku sekule lerr yang yang rasi rasion onal al.. Deng Dengan an landa landasa san n inila inilah h kemu kemudi dian an pada pada perk perkem emba bang ngan an sela selanj njut utny nyaa oleh oleh John John Lock Lockee dike dikemu muka kaka kan n pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan locke mengenai hak-hak kodrati diadakan melalui suatu kontrak sosial (social contract) , perli perlind ndun unga gan n atas atas hak hak yang yang tidak tidak dapa dapatt dica dicabu butt ini ini diserah diserahkan kan kepada kepada negara. negara. Tetapi Tetapi,, menuru menurutt Locke, Locke, apabil apabilaa pengua penguasa sa negara negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat rakyat di negara negara itu bebas bebas menuru menurunka nkan n sang sang pengua penguasa sa dan mengga mengganti ntikan kannya nya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori teori hak-ha hak-hak k kodrati kodrati ini, ini, maka maka eksist eksistens ensii hak-ha hak-hak k indivi individu du yang yang pra-po pra-posit sitif if mend mendap apat at peng pengak akua uan n yang yang kuat kuat dalam dalam suat suatu u kont kontrak rak sosi sosial al yang yang dise disebu butt konstitusi.7 Menurut John Locke seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpis terpisah ah dari dari pengak pengakuan uan politi politiss yang yang diberik diberikan an negara negara pada pada mereka mereka.. Hak-ha Hak-hak k alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan 6
Rona K.M. Smith, op cit, hlm. 12
7
Ibid.
2
2 komuni komunitas tas politi politik k manapu manapun. n. Tujuan Tujuan utama utama pelant pelantikan ikan pejaba pejabatt politi politiss di suatu suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak mendasar individu. Bagi Bagi Lock Locke, e, perl perlin indu dung ngan an dan dan duku dukung ngan an peme pemeri rint ntah ahan an bagi bagi hak hak indi indivi vidu du merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem.8 Gagasan HAM kemudian mengalami perkembangan perkembangan yang progresif progresif pasca Pera Perang ng Duni Duniaa II. II. Peng Pengal alam aman an buru buruk k duni duniaa inte intern rnas asio ional nal deng dengan an peri perist stiw iwaa Holo Holoca caus ustt Nazi Nazi,, memb membua uatt duni duniaa meran meranca cang ng inst instru rume men n inte intern rnas asio iona nall yang yang dipergunak dipergunakan an sebagai sebagai standar standar pencapaian pencapaian HAM, terlebih terlebih dengan dengan terbentukny terbentuknyaa perserikatan Bangsa Bangsa Bangsa (PBB). Dituangkannya prinsip menegaskan kembali kepercayaan terhadap HAM, terhadap martabat manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dan kesetaraan negara besar dan kecil. Seturut dengan itu diru dirumu musk skan an pula pula kewa kewaji jiba ban n nega negara ra untu untuk k meli melind ndun ungi gi,, meng mengho horm rmat atii dan dan memenuhi HAM. Dari sinilah dimulai internasionalisasi HAM. Sejak saat itulah masyar masyaraka akatt intern internasi asiona onall bersep bersepaka akatt termasu termasuk k Indone Indonesia sia menjad menjadika ikan n HAM sebaga sebagaii ”suatu ”suatu tolok tolok ukur ukur pencap pencapaia aian n bersam bersamaa bagi bagi semua semua rakyat rakyat dan semua semua bangsa (a commond standard of achievement for all peoples and all nations) ” melalu melaluii instru instrumen men Deklara Deklarasi si Umum Umum HAM atau Interna Internation tional al Bill Bill of Human
Rights, berikut dua Kovenannya yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ) disebut hak ekos ekosob ob sert sertaa Kove Kovena nan n Hak Hak Sipi Sipill dan dan Poli Politi tik k (hak (hak sipo sipol). l). Kedua Kedua Kove Kovena nan n Internasional dimaksud telah pula diratifikasi oleh Indonesia. Daftar hak sipil dan politik (sipol) sebagaimana dimuat dalam Kovenan Sipol menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menent menentuka ukan n diriny dirinyaa sendir sendiri. i. Termas Termasuk uk dalam dalam hak ini adalah adalah hak hidup, hidup, hak 8
Scott Davidson, Hak Asasi Manusi : Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm 36.
2
2 kebe kebeba basa san n berg berger erak ak,, hak hak perl perlin indu dung ngan an terh terhad adap ap hak hak mili milik, k, hak hak kebe kebeba basa san n berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak hak memp mempero eroleh leh perad peradil ilan an yang yang fair. fair. Nega Negara ra tida tidak k bole boleh h berp berper eran an akti aktif f terhad terhadapn apnya ya karena karena akan akan mengak mengakiba ibatka tkan n pelang pelanggar garan an terhad terhadap ap hak-ha hak-hak k dan kebebasan tersebut. 9 Berbeda dengan hak sipol, hak ekosob berawal mula dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai sampai pada kesehatan. kesehatan. Negara Negara dengan demikian demikian dituntut bertindak bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Karena itu hak ekonomi sosial dan budaya ini dirumuskan dalam bahasa yang positif ”hak atas” ( rights to ) bukan dalam bahasa yang negatif negatif ”bebas dari” dari” ( freedom freedom from ). Hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindunngan hasil karya ilmiah, kesusatraan dan kesenian. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini sering dikatakan sebagai hak-hak positif. Yang dimaksud dengan hak-hak positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatn negara di sini harus menunjukan menunjukan tanda plus (positif), (positif), tidak boleh menunjukan menunjukan tanda minus minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan hak ekonomi, sosial dan budaya, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program dan mengev mengevalu aluasi asinya nya bagi bagi pemenu pemenuhan han hak-ha hak-hak k terseb tersebut. ut. Sejuml Sejumlah ah negara negara telah telah memasukkan hak ini ke dalam Konstitusi mereka termasuk Indonesia.
2.2. Instrumen Hukum HAM bagi Perlindungan Kelompok Khusus
Komitmen bangsa Indonesia sebagai negara hukum tersebut diwujudkan dalam satu bab khusus tentang hak asasi manusia di Undang-undang dasar 1945
9
Rona K.M. Smith, 2009, hlm. 37.
2
2 yakni pasal 28 dan pasal 28A sampai pasal 28 J. Selain pada bab khusus pada undang – undang dasar 1945 juga terdapat pada Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovena Kovenan n Hak Ekono Ekonomi mi Sosial Sosial dan Budaya Budaya serta serta Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Secara normatif jaminan hak hidup sebagai HAM di Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara indonesia tanpa terkecuali seperti yang disebutkan dalam pasal 28A Undang Undang Undang Dasar 1945 bahwa ”Setiap orang berhak untuk untuk hidup hidup serta berhak me mpertahank mpertahankan an hidup dan
Kehidupan Kehidupannya”. nya”. Perumusan Perumusan
”setiap ”setiap orang” orang” dalam konstitu konstitusi si tersebut tersebut mengindika mengindikasikan sikan hak yang dimaksud berlaku bagi seluruh warga negara komponen bangsa tanpa terkecuali termasuk di dalamnya masyarakat adat. Hak kelompok khusus merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999: 1999: “Setiap orang yang termasuk
kelo kelomp mpok ok masy masyar arak akat at yang yang rent rentan an berh berhak ak me memp mper erol oleh eh perl perlak akua uan n
dan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi dilindungi oleh hokum, masyarakat, dan Pemerintah”. Pasal 6 ayat (2) yaitu : “Identitas budaya budaya masyarak masyarakat at huku adat”, termasuk termasuk hak atas tanah ulayat ulayat dilindu dilindungi, ngi, selaras dengan perkembangan zaman. Seteru Seterusny snya, a, kewaji kewajiban ban,, dan tanggung tanggung jawab negara negara
berdas berdasark arkan an pada pada
Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Pasal 8 : Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 71 : Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menega menegakka kkan, n, dan memaju memajukan kan hak asasi asasi manusi manusiaa yang yang diatur diatur dalam dalam Undang Undang-undang ini, peraturan perUndang-undangan lain, dan hokum international tentang Hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.
2
2 Pasal 72 : Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hokum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain. Suatu terobosan historis terhadap kebuntuan yang dialami selama berpuluh dalam dalam perjua perjuanga ngan n melind melindung ungi, i, mengak mengakui, ui, dan mengho menghorma rmati ti hak masyar masyaraka akatt huku hukum m adat adat ini ini terc tercap apai ai sewa sewakt ktu u Sida Sidang ng Umum Umum PBB PBB mens mensah ahka kan n U.N.
Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, 13 September 2007. Sudah baran barang g tentu, tentu, sebaga sebagaii dokume dokumen n yang yang non-legally deklarasi si ini tidak tidak non-legally binding, deklara normaa yang yang terk terkan andu dung ng di dala dalamn mnya ya memerlu memerlukan kan ratifi ratifikas kasi, i, namun namun normanorma-norm bermanfaat sebagai salah satu rujukan, termasuk bagi Indonesia dalam pengakuan dan pernghormatan terhadap masyarakat adat termasuk Orang Rimba. 10
Orang Rimba atau Suku Kubu atau Suku Anak Daalam (SAD) merupakan suku minoritas yang termarginalkan dalam tatanan masyarakat provinsi Jambi. Dalam keseharian kehidupan kehidupan mereka pada umumnya umumnya menggantungkan kebutuhan hidup dan berpenghidupan di tengah hutan, tepatnya di kawasan hutan yang kini ditent ditentuka ukan n oleh oleh negara negara sebaga sebagaii Taman Taman Nasion Nasional al Bukit Bukit Dua Belas Belas (TNBD) (TNBD).. Perlindung Perlindungan an dan jaminan pemenuhan pemenuhan HAM Orang Rimba sebagai kelompok kelompok khusus khusus secara normatif memiliki posisi yang kuat namun kebijakan kebijakan menentukan menentukan tanah mereka sebagai taman nasional di satu pihak justru berpotensi mengancam, mengurangi dan membatasi HAM Orang Rimba.
10
Saafroedin Bahar, op cit, hlm. 9.
2
2
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian
Peneli Penelitian tian mengen mengenai ai kebija kebijakan kan pemeri pemerinta ntah h dalam dalam pemerin pemerintah tah dalam dalam rangka rangka pemenuhan pemenuhan HAM Orang Rimba merupakan merupakan penelitian penelitian yuridis yuridis normatif
(legal research) yang didukung peneltian empiris .Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj Mamudjii bahwa bahwa “Penel “Peneliti itian an hukum hukum normat normatif if mencak mencakup: up: (1) penelit penelitian ian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:1985: 15) Bertal Bertalian ian dengan dengan peneli penelitian tian norma normatif tif dilaku dilakukan kan dengan dengan pendek pendekata atan n perUndangperUndang-undan undangan gan (Statute peneli liti tian an ini ini dila dilaku kuka kan n deng dengan an Statute Approach Approach)) , pene menelaah kerangka normatif dari berbagai instrumen HAM berupa konstitusi, peraturan peraturan perUndang-un perUndang-undang dangan, an, panduan panduan pelaporan, pelaporan, concludi concluding ng observat observation ion tentang tentang prinsip-pr prinsip-prinsip insip dan standar-sta standar-standar ndar HAM terkait terkait kebijakan kebijakan pemenuhan pemenuhan HAM HAM kelompo kelompok k khsuss. khsuss. Seterusnya, Seterusnya,
penelitian penelitian ini juga meliputi meliputi taraf taraf
sinkronisasi yaitu yaitu bagaimana kesesuaian hukum hukum antara peraturan yang mengatur perli perlindu ndunga ngan n dan pemenu pemenuhan han HAM kelomp kelompok ok khusus khusus Orang Orang Rimba Rimba dengan dengan hukum yang mengatur mengenai kebijakan taman nasional di Provinsi Jambi. Melalui Melalui pendekatan pendekatan peraturan peraturan perUndang-u perUndang-undang ndangan an (Statute Approach ) akan ditelaah aspek sinkronisasi peraturan perUndang-undangan antara instrumen hukum Undang-undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistem mengenai kebijakan taman nasional dengan instrumen Hukum HAM yang diatur dalam Konstitusi, Konstitusi, Undang-undang Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil, United Nations Declaration on the rights
2
2 Politik k serta serta Keputu Keputusan san Menter Menterii Kehuta Kehutanan nan dan of Indigeno Indigenous us Peoples Peoples dan Politi Perkebunan Nomor 258/3/Kpts-II/2000 yang antara lain mengatur jaminan hak hidup Orang Rimba.
3.2 Teknik Pengumpulan Pengumpulan dan Sumber bahan hukum
Bahan hukum dikumpulkan dikumpulkan melalui melalui studi studi dokumen dokumen dan studi studi pustaka. pustaka. Studi dokumen dilakukan atas bahan hukum yang terdiri dari: 1. Baha Bahan n huku hukum m prim primer er yai yaitu tu:: -
Unda Undang ng-u -und ndan ang g Dasa Dasarr 1945 1945;;
-
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
2. Baha Bahan n huku hukum m sekun sekunde derr yaitu yaitu:: -
Undan Undang-u g-unda ndang ng Nomor Nomor 05 05 tahun tahun 1990 1990 tent tentang ang Konser Konservas vasii Sumbe Sumberr Daya Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Bahan hukum tersier -
Surat Surat Keputu Keputusan san Ment Menteri eri Kehut Kehutana anan n dan Perk Perkebu ebunan nan Nomo Nomor: r: 258/Kp 258/KptstsII/2000
-
Lapora Laporan n dari dari Komnas Komnas HAM HAM dan dan KKI-Wa KKI-Warsi rsi berk berkaita aitan n dengan dengan pema pemanta ntauan uan dugaaan pelanggaran HAM terhadap Orang Rimba.
Studi pustaka dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenu pemenuhan han HAM kelomp kelompok ok khusu khususs berupa berupa buku, buku, jurnal jurnal,, maupun maupun kertas kertas kerja.
3 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara yaitu: a. stud studii kepu kepust stak akaa aan n b. b. stud tudi doku dokume men n Sedang Sedangkan kan teknik teknik pengum pengumpul pulan an data data primer primer dilaku dilakukan kan melalu melaluii studi studi lapang lapangan an dengan dengan cara wawanc wawancara ara terstru terstruktu kturr pada pada pemang pemangku ku kebija kebijakan kan dan
2
2 kuesioner kuesioner pada pada pemangku pemangku hak. Selanjutnya Selanjutnya dalam penelitian penelitian ini, prinsip prinsip dan standar standar HAM, pandangan-p pandangan-pandan andangan gan serta isi kaidah hukum hukum HAM mengenai pemenuhan HAM pendidikan diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:bersifat umum yaitu buku-buku yang membahas standar pemenuhan HAM pendidikan, bersifat khusus, yaitu jurnal, laporan tahunan, hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-la lain-lain. in. Adapu Adapun n studi studi dokume dokumen n sebaga sebagaii sarana sarana pengum pengumpul pulan an bahan bahan hukum hukum ditu dituju juka kan n pada pada doku dokume men n yang yang bers bersifa ifatt publ publik ik berk berkai aita tan n deng dengan an kebi kebijak jakan an pemenuhan HAM pendidikan.
3. 4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan Bahan hukum hukum dan data data primer primer yang yang terkum terkumpul pul yang yang bersif bersifat at prinsi prinsip, p, stan standa darr dan dan norm normaa HAM HAM huku hukum m nasi nasion onal al dan dan inte intern rnas asio iona nall
meng mengen enai ai
perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok khusus Orang Rimba dianalisis secara kualitatif. kualitatif. Analsis Analsis kualitatif kualitatif tersebut lalu diuraikan diuraikan secara deskritif deskritif dan perspektif perspektif.. Analisis Analisis deskriftif deskriftif perspektif perspektif ini bertitik bertitik tolak dari analisis analisis yuridis yuridis sistematis sistematis mengenai mengenai kebijakan kebijakan Pemerintah dalam perlindung perlindungan an dan pemenuhan pemenuhan HAM Orang Rimba di Provinsi Jambi.
2
2 BAB IV ANALISIS SINTESIS 4. 1. Status Perlindungan dan Pemenuhan HAM Orang Rimba di Provinsi Jambi
Orang rimba atau sering disebut sebagai suku anak dalam atau suku kubu telah menetap dan menjalani kehidupannya dalam kawasan hutan bukit dua belas selama selama ratusa ratusan n tahun tahun yang yang lalu. lalu. Sepert Sepertii diketa diketahui hui,, lokasi lokasi masyar masyaraka akatt zaman zaman dahulu dahulu adalah adalah diloka dilokasi-l si-loka okasi si yang yang kaya kaya akan akan sumber sumber daya daya alam, alam, mengin mengingat gat kehidupan mereka yang masih sangat tergantung pada anugerah alam. Lokasilokasi lokasi terseb tersebut ut dianta diantaran rannya nya adalah adalah kawasa kawasan n pesisi pesisirr dan hutan. hutan. Ada banyak banyak pendapat mengenai sejarah lahir dan terbentuknya orang rimba bukit dua belas. Pend Pendap apat at pert pertam amaa meny menyat atak akan an bahw bahwaa nene nenek k moya moyang ng Oran Orang g Rimb Rimbaa adal adalah ah seorang perantau asal Pagar Ruyung. Di dalam hutan perantau tersebut bertemu dengan seorang putri yang berasal dari buah kelumpang. Singkat Cerita akhirnya mereka menikah, dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba.11 Pendapat kedua menyatakan bahwa nenek moyang Orang Rimba adalah sekelompo sekelompok k tentara tentara Pagar Ruyung yang tidak berani lagi pulang pulang ke tanah airnya airnya karena misinya gagal. Kelompok tentara ini pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa di sekitar hutan. Keturunan para para tentara tentara inilah inilah yang yang sekara sekarang ng disebu disebutt sebaga sebagaii Orang Orang Rimba. Rimba. Kemudi Kemudian an pendapat lain yang mengatakan nenek moyang Orang Rimba adalah sisa sisa tentara Kesultanan Jambi dan tentara Kesultanan Palembang yang terlibat perang di wila wilaya yah h Air Air Hita Hitam. m. Setel Setelah ah menj menjal alani ani pera perang ng yang yang berk berkep epan anja jang ngan an dan dan melelahkan melelahkan kedua pasukan pasukan itu sepakat sepakat untuk berdamai. berdamai. Ternyata Ternyata kedua pasukan tersebut tidak mau kembali ke kesultanan masing masing, mereka memilih untuk tinggal di sekitar hutan Air hitam dan menikah dengan perempuan perempuan
11
Komnas HAM, op cit, hlm. 8.
2
2 Desa Air Hitam. Keturunan para tentara inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba. Pendapat ketiga mengatakan bahwa nenek moyang Orang Rimba adalah kelo kelomp mpok ok masy masyara araka katt Desa Desa Kubu Kubu Karam Karambi biaa kera kerajaa jaan n Paga Pagarr Ruyu Ruyung ng yang yang menola menolak k untuk untuk meneri menerima ma ajaran ajaran Agama Agama Islam Islam dan melari melarikan kan diri diri kekawas kekawasan an hutan hutan Bukit Bukit 12. Keturu Keturunan nan masyar masyaraka akatt inilah inilah yang yang sekara sekarang ng disebu disebutt sebaga sebagaii Orang Rimba. Selanjutnya ada Pendapat yang mengatakan bahwa nenek moyang Orang Rimba adalah Imigran gelombang gelombang pertama pertama yang datang ke Indonesia Indonesia dari wilayah utara. Mereka datang pada tahun 2000 SM. Mata pencaharian mereka adalah adalah bercoc bercocok ok tanam, tanam, berbur berburu u dan mengum mengumpul pulkan kan hasil hasil hutan. hutan. 1500 1500 tahun tahun kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala hal jauh lebih unggul. unggul. Dengan mudah imigran imigran gelombang kedua ini menaklukan imigran gelombang pertama. Menurut beberapa sejarawan, imigra imigran n gelomb gelombang ang pertam pertamaa dijadi dijadikan kan budak budak oleh oleh imigra imigran n gelomb gelombang ang kedua. kedua. Tidak tahan di perbudak akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan membentuk komunitas baru sebagai orang rimba. Keturunan imigran pertama inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba. Dari Dari pendap pendapat-p at-pend endapa apatt diatas diatas bisa bisa ditari ditarik k kesimp kesimpula ulan n bahwa bahwa nenek nenek moyang moyang Orang Orang Rimba Rimba pada pada awalny awalnyaa tidak tidak tingga tinggall di hutan. hutan. Mereka Mereka dipaks dipaksaa ting tingga gall di huta hutan n oleh oleh satu satu kead keadaa aan n terte tertent ntu. u. Nene Nenek k moya moyang ng Oran Orang g Rimb Rimbaa memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya hutan menjadi identitas diri bagi komunitas ini. Dari sini muncullah
sebutan
suku
kubu
yang
artinya
pertahanan
diri,
untuk
membedakannya dengan Orang Terang yang tinggal di dusun. dusun. Salah satu satu tempat hidup orang rimba adalah bukit duabelas, yang terletak dipropinsi Jambi. Tempat
2
2 lain dimana keberadaan orang rimba masih eksis adalah di hutan bukit tiga puluh provinsi Riau dan Jambi. 12 Orang rimba Bukit duabelas adalah masyarakat adat yang tinggal secara semi semi nomade nomaden n dikawa dikawasan san hutan hutan bukit bukit duabel duabelas. as. Orang Orang rimba rimba disebu disebutt sebaga sebagaii komunitas komunitas semi nomaden nomaden karena kebiasaanny kebiasaannyaa berpindah berpindah dari satu tempat ke tempat tempat lainnya lainnya.. Perpind Perpindaha ahan n orang orang rimba rimba dari dari satu satu tempat tempat ke tempat tempat lainny lainnyaa disebabkan oleh beberapa hal seperti ; 1. Melangun, Melangun, karena karena ada anggota anggota keluarga keluarga yang meninggal. meninggal. 2. Meng Menghi hind ndari ari musu musuh, h, dan dan 3. Memb Membuk ukaa lada ladang ng baru baru.. Bukit Duabelas terletak diperbatasan tiga kabupaten yaitu Batang Hari, Tebo, dan Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat ini, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat adat Orang Rimba pada pertemuan adat di Kota Bang Bangko ko bula bulan n Apri Aprill 2006 2006,, Pali Paling ng sedi sediki kitt terd terdap apat at 59 Romb Rombon ong g kecil kecil atau atau kelo elompok
keci ecil
Orang
Rimba
yang
hidup
di
kawa awasan
hutan
bukit
duabelas.Diantara 59 kecil rombong tersebut, beberapa ada yang mulai hidup dan menyat menyatuka ukan n diri diri dengan dengan kehidu kehidupan pan desa desa sekita sekitarny rnya. a. Tetapi Tetapi sebaha sebahagia gian n besar besar masih tinggal di hutan dan masih menerapkan hukum adat sebagaimana nenek moyangnya dahulu. Jumlah Orang Rimba di Bukit Dua Belas, sampai saat ini belum belum diketah diketahui ui secara secara pasti, pasti, tetapi tetapi seanda seandainy inyaa diseti disetiap ap rombon rombong g terdapa terdapatt 10 kepala keluarga dan disetiap keluarga terdiri dari lima orang jiwa maka jumlah Orang Rimb bisa mencapai 2950 jiwa. 13 Berkaitan dengan budaya orang dan adat Orang Rimba seperti dijelaskan diatas diatas,, maka maka pemban pembangun gunan an Taman Taman Nasion Nasional al Bukit Bukit Dua Belas Belas yang yang dibent dibentuk uk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/KptsII/2000, dipermasalahkan oleh Orang Rimba. Taman Nasional Bukit Dua Belas
12 13
Ibid. Kompas, Orang Rimba Terancam, Selasa 17 Maret 2009, hlm. 14.
2
2 sendiri mempunyai luas wilayah 65.300 hektar dan secara administratif berada di tiga kabupaten, yaitu Batang Hari, Tebo, dan Sarolangun, Provinsi Jambi. Taman nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentan tentang g Konser Konservas vasii Sumber Sumber Daya Daya Alam Alam Hayati Hayati dan Ekosis Ekosistim tim.. Selain Selain Taman Taman Nasional ada bentuk pengelolaan kawasan konservasi lainya yaitu Cagar alam dan Suaka Marga satwa. Salah satu aturan dalam taman nasional adalah pembentukan Zonasi, Zonasi, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Pemanfaatan, dan zona lainnya lainnya yang menyesuaikan kebutuhan setempat. Zona inti menurut aturannya adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki, diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Demikian pula dengan zona rimba. Sedangkan zona lain dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan tidak merubah fungsi pokok kawa kawasa san. n. Kete Ketent ntua uan n zona zonasi si ini ini masu masuk k dala dalam m Renc Rencan anaa Peng Pengel elol olaan aan Tama Taman n Nasional Bukit Duabelas (RPTNBD) yang disusun oleh BKSDA Jambi, yang menimbulkan keresahan bagi Orang Rimba. Zonasi akan membatasi ruang hidup Orang Rimba, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Hak Hak kelo kelomp mpok ok khus khusus us,, dima dimana na didu diduag agaa belu belum m ada ada perla perlaku kuan an dan dan perlandungan lebih terhadap Orang Rimba sebagai kelompok Khusus. Hak atas Adat-istiadat, dimana diduga kebijakan Taman Nasional dan pemerintah secara umum akan memnghambat, mengurangi, dan menghapus hak atas adat istiadat Oran Orang g Rimb Rimba. a. Hak Hak atas atas Tana Tanah h Ulay Ulayat at,, dima dimana na didu diduga ga ada ada upay upayaa dan/ dan/at atau au tidndakan untuk tidak mengakui hak ulayat Orang Rimba. Ha k untuk hidup secara bermartabat bermartabat,, dimana dimana diduga diduga terjadi terjadi pembatasan pembatasan,, pengurang pengurangan, an, dan pelarangan pelarangan terhadap aktivitas kehidupan Orang Rimba di dalam Taman Nasional. Masyarakat adat, termasuk Orang Rimba, adalah kelompok khusus yang wajib mendapatkan perlakukan khusus dan perlindungan lebih dari negara. Hal ini disebabkan posisi mereka yang sangat lemah secar sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan. Untuk itu mereka sangat rentan terhadap pelanggaran Hak asasi manusia. manusia. Namun diduga diduga previlege ini tidak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi
2
2 oleh pemegang kebijakan sehingga terjadi perlakukan yang tidak semestinya atau terj terjad adii
disk diskri rimi mina nasi si perl perlak akua uan n
deng dengan an kelo kelomp mpok ok masy masyar arak akat at lain lain..
Pola Pola
kepami kepamilik likan an dan pemanf pemanfaata aatan n tanah tanah Orang Orang Rimba Rimba secara secara komuna komunal, l, dimana dimana pemim pemimpin pin adat adat yang yang akan akan mengal mengaloka okasik sikan an tanah tanah untuk untuk dimanf dimanfaatk aatkan, an, bukan bukan untuk dimiliki. Tanah ulayat Orang Rimba menyebar didalam kawasan yang saat ini sudah sudah ditunj ditunjuk uk sebaga sebagaii Taman Taman nasion nasional, al, yang yang artiny artinyaa dalam dalam pengel pengelola olaan an nagara, dalam hal ini Departemn Kehutanan. Akibatnya akan terjadi overlapping klaim kepemilikan anatara tanah ulayat dan kawasan taman nasional maupun dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkembang cepat di kawasan hidup Orang Rimba yang berpotensi terjadi pelanggaran hak atas tanah ulayat. Menurut pengaduan awal dan temuan lapangan maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh pengadu, diduga telah terjadi pembatasan, pengurangan, dan pelarangan terhadap aktivitas kehidupan Orang Rimba didalam taman nasional oleh staf BKSDA. Hal ini menyebabkan terganggunya kehidupan Orang Rimba karena karena bebera beberapa pa dari dari mereka mereka tidak tidak dapat dapat lagi lagi berlad berladang ang,, memanf memanfaat aatkan kan hasil hasil huta hutan, n, maup maupun un akti aktifi fitas tas lain lain dida didala lam m kawas kawasan an tama taman n nasi nasion onal al.. Disa Disamp mpin ing g persoalan didalam taman nasional, ditemukan juga kasus dimana Orang Rimba yang telah direlokasi didesa tidak mendapatkan jaminan hidup yang layak sebagai syarat syarat mendasar mendasar memenuhi memenuhi kehidupann kehidupannya. ya. Padahal Padahal semula semula mereka mereka dijanjikan dijanjikan fasilitas dasar untuk memulai kehidupa diluar kawasan hutan. Tunt Tuntut utan an glob global al mend mendes esak ak nega negara ra di berb berbag agai ai bela belaha han n duni duniaa untu untuk k melakukan pembangunan berbasis HAM ( right-based development ) sebagai suatu standar internasional HAM yang diarahkan untuk mendukung dan melindungi HAM. HAM. Pemban Pembangun gunan an berbas berbasis is HAM itu sendir sendirii pada pada hakika hakikatny tnyaa memadu memadukan kan normanorma-nor norma ma dan standa standar-st r-stand andar ar (perjan (perjanjian jian,, konven konvensi si dan deklara deklarasi) si) serta serta prinsip-prinsip (kesetaraan, keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas dan partisipasi) sistem internasional HAM ke dalam perencanaan, kebijakan dan proses-proses pem pemba bang ngun unan an..
Kare Karena na itu, itu, stra strate tegi gi ini ini
meng mengan andu dung ng elem elemen en-e -ele leme men: n:
a)
2
2 menunjukkan kaitan langsung dengan HAM, b) akuntabilitas, c) pemberdayaan, d)partisipasi, dan e) tidak diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompokkelompok rentan. 14(Nicola Colbran:2009:6) Neg Negara ara tida tidak k dapa dapatt diar diarti tika kan n hany hanyaa peme pemeri rinta ntah h pusa pusat, t, seba sebab b nega negara ra merupakan representasi institusi yang mewakili rakyat mengelola kepentingannya baik di level pemerintahan pusat maupun daerah. Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara pemerintah pusat dan daerah. Keduanya memiliki porsi tanggung jawab jawab yang yang sama sama untuk untuk melaya melayani ni warga warga dengan dengan pedoma pedoman n kewena kewenanga ngan n dan kewajib kewajiban an yang yang dirumu dirumuska skan n dalam dalam sistem sistem hukum hukum yang yang berlak berlaku u (perat (peratura uran n perUn perUndan dang-u g-unda ndanga ngan n dan hukum hukum tidak tidak tertuli tertulis). s). Masalah Masalahnya nya,, negara negara yang yang direp direpres resen enta tasi sika kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah pusa pusatt dan dan daera daerah h seri sering ngka kali li gaga gagall atau atau setidaknya abai terhadap pemenuhan HAM warganya. Sampai sekitar tahun 1960, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum hukum adat adat ini tidak tidak banyak banyak dipers dipersoal oalkan kan,, apalag apalagii diguga digugat. t. Sebagi Sebagian an faktor faktor penyebabnya adalah oleh karena jaminan tersebut dianggap sudah seyogyanya demi demiki kian an,, seba sebagi gian an lagi lagi oleh oleh kare karena na Repu Republ blik ik masi masih h sibu sibuk k deng dengan an pera perang ng kemerd kemerdeka ekaan. an. Namun Namun perlin perlindun dungan gan terhad terhadap ap eksist eksistens ensii dan hak masyar masyaraka akatt hukum adat ini merosot tajam sejak tahun 1960, seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam, yang bagaimanapun juga berada dalam dalam wilaya wilayah h ulayat ulayat masyar masyaraka akatt hukum hukum adat, adat, teruta terutama ma di luar luar pulau pulau Jawa. Jawa. Dengan Dengan berbag berbagai ai peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan,, Negara Negara mengem mengemban bangka gkan n berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak hak-hak tradisiona tradisionall serta hak sejarah sejarah masyarakat masyarakat hukum adat yang ada, nota bene tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan Negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta
14
Nicola Colbran, 2009, hlm. 6
2
2 hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusiai.15
Sesungguhnya, pengakuan secara eksplisit terhadap suatu kelompok atau suku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menimbulkan masalah jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta dari faham nasionalisme, oleh karena pengakuan eksplisit terhadap suatu suku atau kelompok bias ditafsirkan sebaga sebagaii suatu suatu diskri diskrimin minasi asi terhad terhadap ap suku suku atau kelomp kelompok ok lainny lainnya. a. Walaup Walaupun un demikian, pengakuan secara eksplisit terhadap Orang rimba atau Suku Kubu atau Suku Suku Anak Anak Dalam Dalam ini juga juga bisa bisa ditafs ditafsirk irkan an secara secara posit positif if sebaga sebagaii affirmative kebijakan khusus khusus untuk memperbaiki memperbaiki kesenjangan kesenjangan action , yaitu sebagai suatu kebijakan yang selama ini berlangsung terhadap Orang Rimba tersebut. Secara khusus, terdapat sikap ambivalen yang dianut oleh Undang-undang Nomo Nomorr 5 Tahun Tahun 1960 1960 Tenta Tentang ng Pokok Pokok-po -pokok kok Agrari Agrariaa terhad terhadap ap hukum hukum adat adat dan masyarakat hukum adat. Pada suatu sisi, Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional kita. Namun pada sisi lain, eksistensi masyarakat masyarakat hukum adat yang merupakan konteks sosio cultural lahirnya hukum adat tersebut dibebani dengan beberapa kondisionalitas, yang cepat atau lambat membuka peluang untuk dinafikannya masyarakat hukum adat tersebut.16
Sudah barang tentu, masyarakat hukum adat tidak berdiam diri terhadap pengurangan, pengambilalihan, atau pencabutan hak-hak tradisionalnya itu. Di seluruh Nusantara telah terjadi kritik, protes, bahkan perlawanan terbuka, dari warg wargaa masy masyar arak akat at huku hukum m adat adat,, yang yang pada pada umum umumny nyaa gaga gagall untu untuk k dala dalam m mempertahankan esksistensi dan hak-hak tradisionalnya itu. Seperti dapat diduga, mere mereka ka tida tidak k bera berada da pada pada posi posisi si yang yang dapa dapatt memb membel elaa diri diri,, kare karena na tida tidak k mempunyai akses pada kekuasaan, baik pada cabang legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. 15
Saafroedin Bahar, Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan H ak ak Masyarakat Adat di Indonesia, Makalah pada Workshop Hasil Penelitian Di Tiga Wilayah , Lombok, 21 - 23 Oktober 2008, Pusham UII Yogyakarta, hlm. 7. Ibid.
16
2
2 Suatu terobosan historis terhadap kebuntuan yang dialami selama berpuluh dalam dalam perjua perjuanga ngan n melind melindung ungi, i, mengak mengakui, ui, dan mengho menghorma rmati ti hak masyar masyaraka akatt huku hukum m adat adat ini ini terc tercap apai ai sewa sewakt ktu u Sida Sidang ng Umum Umum PBB PBB mens mensah ahka kan n U.N.
Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, 13 September 2007 13. Sudah baran barang g tentu, tentu, sebaga sebagaii dokume dokumen n yang yang non-legally deklarasi si ini tidak tidak non-legally binding, deklara memerlu memerlukan kan ratifik ratifikasi asi,, namun namun norma norma-no -norma rma yang yang terkan terkandu dung ng di dalamn dalamnya ya bermanfaat sebagai salah satu rujukan hokum internasional yang Rencan Rencanaa pengel pengelola olaan an taman taman nasion nasional al menuru menurutt Undang Undang-un -undan dang g No. 5 / 1990 1990 tentan tentang g konser konservas vasii sumbe sumberda rdaya ya alam alam hayati hayati dan ekosis ekosistem temnya nya adalah adalah kewenangan pusat. Dengan demikian pengelolaan dalam kawasan taman nasional menjad menjadii kewena kewenanga ngan n penuh penuh dari dari pemerin pemerintah tah pusat, pusat, padaha padahall dalam dalam kawasa kawasan n terdapat tanah ulayat Orang Rimba. Orang rimba khawatir bahwa kebijakan taman nasional akan meniadakan pengakuan atas tanah ulayat. Merujuk pada pasal 9 ayat (1) dimana “setiap Orang berhak untuk hidup,
mempe me mpert rtaha ahanka nkan n hidup hidup,, dan mening meningkat katkan kan taraf taraf kehid kehidupa upanny nnya”. a”.
Seperti
disampaika disampaikan n oleh pengadu bahwa dalam rencana pengelolaa pengelolaan n taman ansional ansional bukit duabelas akan diterapkan pengaturan kawasan zona-zona berdasar Undangundang Nomor. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Zona inti menurut aturan Undang-undang tersebut tidak boleh dima dimasu suki ki apal apalag agii dima dimanf nfaa aatk tkan an oleh oleh masy masyar arak akat at,, sepe seperti rti dite ditega gask skan an dalan dalan Undang-undang tersebut dipasal 33 ayat (1) : “ setiap orang dilarang melakukan
kegiatan kegiatan yang dapat dapat mengakib mengakibatk atkan an perubaha perubahan n terhada terhadap p keutuhan keutuhan zona inti inti taman nasioanal”. Padahal Orang Rimba hidup semi nomaden dan berpindah pin pinda dah, h, Wa Wala laup upun un zona zonasi si belu belum m dija dijalan lanka kan, n, pemb pembat atas asan an,, pela pelaran ranga gan, n, dan dan ancaman bagi Orang rimba yang menjalani kehidupannya sudah berlangsung.
4.2. Kebijakan Pmerintah ke Depan dalam Rangka Pemenuhan HAM Orang Rimba.
2
2 Dala Dalam m pene penega gaka kan n hak hak asas asasii manu manusi sia, a, peme pemeri rint ntah ah adal adalah ah peme pemega gang ng kewajiban dan tanggung jawab ( duty holderr ) dan masyarakat, secara individu dan kolektif, adalah pemegang hak ( right holder ). ). Relasi ini menjadi jelas karena pemerintah mempunyai kewenangan melalui kebijakan, regulasi, program, dan angg anggara aran n untu untuk k merea mereali lisa sasi sika kan n kewa kewaji jiba ban n dan dan tang tanggu gung ng jawa jawabn bnya ya,, untu untuk k memenu memenuhi hi hak warga warga Negara Negara.. Tidak Tidak ada alasan alasan bagi bagi pemeri pemerinta ntah h untuk untuk tidak tidak meneg enegak akka kan n hak hak asas asasii manu manusi siaa (no exec Pemeri rint ntah ah berk berkew ewaji ajiba ban n execus usee). Peme mendayagunakan sumber dayanya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu: 1. Pelang Pelanggar garan an hak asasi asasi manus manusia ia dengan dengan tinda tindakan kan (by commission commission ), dimana pemer pemerint intah ah dengan dengan sengaj sengajaa bertin bertindak dak melalu melaluii kebija kebijakan kan dan regula regulasi si sehingga melanggar hak asasi manusia. 2. Pelang Pelanggar garan an hak asasi asasi manus manusia ia dengan dengan pembi pembiaran aran (by omission), dimana pemerintah dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia padahal mempumyai kemampuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. 3. Pelang Pelanggar garan an hak asasi asasi manusia manusia berupa berupa ketidak ketidakpat patuha uhan n ( non compliance ), dimana pemerintah tidak mematuhi aturan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional yang telah diratifikasinya.
2
2 Sejak Sejak awal awal perlu perlu disada disadari ri bahwa bahwa status status hukum hukum kawasa kawasan n hidup hidup Orang Orang Rimb Rimbaa di akui akui mela melalu luii stat status us huku hukum m Tama Taman n Nasio Nasiona nal, l, akan akan meni menimb mbul ulkan kan pro probl blem emaa huku hukum m yang yang berim berimpl plik ikas asii luas luas terh terhad adap ap peng pengel elol olaa aan n kawa kawasa san. n. Walaupun alasan keputusan SK Taman Nasional itu adalah perlindungan wilayah kehidupan dan penghidupan Orang Rimba sebagaimana disebutkan dalam SK Penetapann Penetapannya. ya. Karena itu pula sejak awal Keluarga Konservasi Konservasi Indonesia Indonesia Warsi sebaga sebagaii lembag lembagaa swaday swadayaa masyar masyaraka akatt yang yang selama selama ini menaru menaruh h kepedu kepedulia lian n terhadap keberadaan Orang Rimba tidak pernah mengusulkan kawasan ini dengan status hukum sebagai Taman Nasional tetapi Warsi mengusulkan perluasan Cagar Biosfir Bukti Duabelas. Status hukum Cagar Biosfir dinilai lebih sesuai untuk mendukung kehidupan Orang Rimba. Akan tetapi menurut pandangan pemerintah melalui melalui Departemen Departemen Kehutanan, Kehutanan, status Cagar Biosfir Biosfir tidak memiliki landasan hukum hukum di Indone Indonesia sia,, sehing sehingga ga tidak tidak memili memiliki ki kekuat kekuatan an hukum. hukum. Karena Karena itu pemerintah secara sepihak memutuskannya menjadi Taman Nasional. Lemahnya legitimasi hak hidup merka dalam kawasan Taman Nasional yang hanya diatur lewat sebuah SK Menhutbun. Dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Bab VII pasal 31 disebutkan, ”Di dalam Taman Nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian penelitian,, ilmu pengetahua pengetahuan, n, pendidikan pendidikan,, menunjang menunjang budidaya, budidaya, budaya, budaya, dan wisata alam.” Pasa Pasall 33 ayat ayat (1) (1) ”seti ”setiap ap oran orang g dila dilara rang ng mela melaku kuka kan n kegi kegiat atan an yang yang dapa dapatt mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut bahwa dalam kawasan Taman Nasional di Indonesia tidak diperkenankan adanya aktivitas selain yang disebut dala dalam m pasa pasall 31 ters terseb ebut ut.. Sela Selain in itu itu dala dalam m kawa kawasa san n Tama Taman n nasi nasion onal al tida tidak k diperkenankan adanya aktivitas kegiatan (kehidupan) yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Sedang fakta dilapangan, dalam dalam berakt beraktivit ivitas as orang orang rimba rimba kebany kebanyaka akan n berada berada dalam dalam kawasa kawasan n zona zona inti inti
2
2 Taman Nasional yang sebenarnya dilarang. Penetapan mengenai zona inti sangat membatasi hak Orang Rimba terhadap akses hutan karena hutan larangan yang selama ini sangat dihormati Orang Rimba malah tidak dimasukkan dalam zona inti, sedangkan dalam kawasan tersebut terdapat inumon yaitu kawasan berupa sumber mata air di puncak-puncak bukit yang diyakini sebagai tempat tinggalnya dewa-dewa. Jika Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tersebut diterapkan secara konsekuen di seluruh Taman Nasional di Indonesia maka efek sosial yang terjadi pada orang rimba ialah keharusan untuk meninggalkan meninggalkan kawasan yang selama berat beratus us tahun mereka mereka
gunaka gunakan n sebaga sebagaii tempat tempat hidup dan memperta mempertahan hankan kan
hidupnya. hidupnya. Kebijakan Kebijakan Pemerintah Pemerintah selanjutny selanjutnyaa mengatur hak hidup orang rimba rimba
SK
Menh Menhut utbu bun n
No.2 No.258 58/K /KPT PTSS-II II/2 /200 000. 0.
Dala Dalam m
SK
ters terseb ebut ut
meng mengak akui ui adan adanya ya kekh kekhas asan an komu komuni nita tas s masy masyar arak akat at asli asli di dalamn dalamnya, ya, yaitu yaitu Orang Orang Rimb Rimba a atau atau Suku Suku An Anak ak Dalam Dalam (SAD) (SAD).. Dengan
legitimasi
hak
hidup
”hanya”
diatur
dalam
SK
menhut menhutbun bun yang yang secara secara fakta fakta berten bertentan tangan gan dengan dengan undang undang– – undang maka dapat dikatakan bahwa kedudukan dan hak hidup oran orang g rimb rimba a rent rentan an
akan akan pelang pelangga gara ran n dan dan konf konfli lik k jika jika ada ada
kepentingan pihak-pihak tertentu. Berd Berdas asark arkan an papa papara ran n ters terseb ebut ut di atas atas maka maka perl perlu u diam diambi bill lang langka kah h menyusun suatu ketentuan berupa adanya perubahan dari Undang-undang nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan dengan menamb menambahk ahkan an ketent ketentuan uan pengec pengecual ualian ian.. Pasal Pasal diskre diskresi si dalam dalam tatanan tatanan hukum sekarang merupakan suatu keniscayaan mengingat makin dinamis dan berkembangnya masyarakat pada periode ini. Penambahan pasal diskresi pada Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 dimungkinkan mengingat dalam pembentukan perUndang-undangan di indonesia dikenal dikenal adanya adanya affirmative adalah suatu suatu tindak tindakan an affirmative action. Affirmative Affirmative action adalah
2
2 khusus untuk suatu kelompok tertentu yang bertujuan menjamin kemajuan dan perlindun perlindungan gan suatu kelompok kelompok masyarakat masyarakat tertentu. tertentu. Dalam kasus kasus ini tentu orang rimba di propinsi Jambi, pengaturan dari affirmative affirmative action di atur dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 2 ayat (2) konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (1965). Kalimat Pasal diskresi pada Undang-undang ini ditempatkan dalam pasal 33 ayat (3), dengan bunyi : “ Pelarangan aktivitas kehidupan dalam zona inti kawasan Taman Nasional seperti yang dimaksud pada ayat (1) di kecualikan terhadap masyarakat adat yang jika dalam kawasan tersebut sebelum Undang-un Undang-undang dang ini diberlakuk diberlakukan an telah lama berdiam dan melakukan aktivitas kehidupan dalam kawasan zona inti kawasan taman nasional “. Penambahan Penambahan Pasal diskresi diskresi dapat dilakukan melalui mekanisme mekanisme revisi revisi terhadap Undang-undang Nomor 05 tahun 1990. Revisi terhadap Undang-undang ini juga penting mengingat Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini mengandung banyak kelemahan, antara lain: 1. Masih mengacu mengacu kepada kepada UndangUndang-undan undang g 1945 yang yang belum belum diamandem diamandemen. en. 2. Mengacu Mengacu pada Undang Undang-unda -undang ng Nomor. Nomor. 4 Tahun Tahun 1982 1982 tentang tentang KetentuanKetentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah tidak berlaku lagi. 3. Mengacu Mengacu kepada kepada Undang-und Undang-undang ang Nomor 5 tahun1 tahun1967 967 tentang tentang Ketentua Ketentuannketentuan Pokok Kehutanan yang sudah tidak berlaku lagi. 4. Tidak ada satu satu pasal pun yang mengatur mengatur masalah masalah keberadaan keberadaan Masyarakat Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. 5. Penerap Penerapan an UndangUndang-und undang ang Nomor. Nomor. 5 Tahun 1990 1990 ini di banyak banyak tempat tempat telah melahirkan penderitaan bagi masyarakat hukum adat yang tempat tinggalnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi
2
2 Dengan penambahan pasal diskresi pada pasal 33 tersebut maka secara yuridis hak masyarakat adat yang berdiam di di kawasan Taman Nasional Nasional menjadi jelas jelas.. Bagi Bagi orang orang rimba rimba sendir sendirii pasal pasal diskre diskresi si berart berartii jamina jaminan n hukum hukum yang yang memiliki legitimasi yang kuat dan jelas tentang pemenuhan hak hidup mereka dalam kawasan hutan Taman Nasional bukit duabelas (TNBD). Pasal Diskresi pad padaa Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 05 Tahu Tahun n 1990 1990 seka sekali ligu guss dapa dapatt meng mengak akhi hiri ri ketidaksinkronan
SK
Menh Menhut utbu bun n
No.2 No.258 58/K /Kpt ptss-II II/2 /200 000 0
deng dengan an
kete ketent ntua uan n Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 05 Tahu Tahun n 19 1990 90 tent tentan ang g Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Keser eseriius usan an
pemer emeriintah tah
meru erumus uska kan n
kebi ebijakan akan
yang yang
memberikan memberikan kepastian perlindungan dan pemenuhan HAM Orang Rimba
akan kan
ber bermakna kna
sebag ebagai ai
bag bagian
dari ari
pelak elaksa san naan aan
kewa kewaji jiba ban n dan dan tang tanggu gung ng jawa jawabn bnya ya dala dalam m peme pemenu nuha han n HA HAM M Orang Rimba. Sebaliknya ketidaksungguhan pemerintah dalam merum merumusk uskan an kebij kebijaka akan n yang yang berpi berpihak hak pada pada pemenu pemenuhan han HA HAM M Orang Orang Rimb Rimba a dapat dapat diangg dianggap ap bahwa bahwa pemeri pemerinta ntah h melak melakuk ukan an pengabaian dan penundaan HAM Orang Rimba yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM dengan tindakan ( by commission ), dimana pemer pemerint intah ah dengan dengan sengaj sengajaa bertin bertindak dak melalu melaluii kebija kebijakan kan dan regula regulasi si taman taman nasion nasional al di Provinsi Provinsi Jambi Jambi sehing sehingga ga melangga melanggarr HAM
Orang Orang rimba, rimba, padaha padahall
mempumyai kemampuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.
2
2
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.
Berdasarkan analisis sintesis sintesis pada karya tulis tulis ini maka dapat dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pemb Pember erla laku kuan an kebi kebija jaka kan n tama taman n nasi nasion onal al di huta hutan n tempa tempatt Oran Orang g Rimb Rimbaa hidup hidup telah telah melang melanggar gar hak hidup, hidup, hak tanah tanah ulayat ulayat dan hak martab martabat at Orang Rimba yang merupakan kelompok khusus yang wajib mendapatkan perl perlak akuk ukan an dan dan perli perlind ndun unga gan n lebi lebih h dari dari peme pemerin rinta tah h sesu sesuai ai deng dengan an peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Pemerintah secara umum belum belum member memberika ikan n perlak perlakuan uan dan perlin perlindun dungan gan lebih lebih terhada terhadap p Orang Orang Rimba Rimba sebagai sebagai kelompok kelompok khusus khusus dalam kebijakan pembangun pembangunan an melalui penetapan kebijakan, program, dan anggaran yang berpihak pada HAM Orang Rimba. b. Alternatif Alternatif kebijakan kebijakan yang yang perlu perlu ditempuh ditempuh oleh oleh pemerintah pemerintah ke ke depan adalah merumuskan penambahan pasal diskresi atau pengecualian pada ketentuan Pasal Pasal 33
Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 05 tahun tahun 1990 tentang tentang Konserv Konservasi asi
Sumb Sumber er Daya Daya Alam Alam Haya Hayati ti dan dan Ekos Ekosis istem tem meng mengen enai ai jamin jaminan an dan dan perlindungan masyarakat adat yang telah hidup sebelum adanya kebijakan taman nasional tetap diakui dan dilindungi untuk hidup dan menetap di taman nasional.
5.2 Saran
1. Ke depan depan dalam dalam rangka rangka pengak pengakuan uan,, pengho penghorma rmatan tan dan pemenu pemenuhan han HAM Orang Rimba perlu diadopsi kebijakan affirmatif bagi kelompok khusus ini
2
2 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang bertujuan pemberdayaan Orang Rimba dengan menetapkan kebijakan yang berbasis HAM Orang Rimba 2. Pemerintah Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan melakukan melaksanakan melaksanakan tanggung tanggung jawab dan kewajibannya termasuk memulihkan HAM Orang Rimba yang telah dilanggar dengan kebijakan taman nasional bukit dua belas di Provinsi Jambi.
2
2
DAFTAR PUSTAKA Buku
Franz Magnis Suseno. 2008. Sepuluh Tahun HAM di Indonesua Pasca Reformasi: Makalah alah pad pada Sebua Sebuah h Refle Refleksi ksi (Buti (Butir-B r-Buti utirr Pokok Pokok Pembah Pembahasa asan) n) , Mak peluncuran peluncuran Buku Ajar Hukum Hukum HAM tanggal 19 April 2008, Pusham UII Yogyakarta. Jack Jack Donnel Donnely. y. 2003. 2003. Univer Universal sal Human Human Right Rightss in Theor Theoryy and Practi Practice, ce, University Press Ithaca London. Nicola Colbran. 2008. Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Tiga Wilayah (Aceh, Makala lah h pada pada Work Worksh shop op Hak Hak Yogyak Yogyakart arta a dan Kalima Kalimant ntan an Timur Timur)) , Maka Ekosob Ekosob diselenggarakan diselenggarakan oleh Pusham Pusham UII kerja sama dengan dengan Norwegian Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 16-18 Desember 2008) Rhona Rhona K.M. K.M. Smith Smith et al . 2009 2009.. Hukum Pusham UII, UII, Hukum Hak Asasi Asasi Manus Manusia, ia, Pusham Yogyakarta Scott Davidson. 1994. Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional, Grafiti Press, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1985. Penelitian Hukum Normatif, Grafiti Press, Jakarta. Makalah Saafroedin Bahar, Kebijakan Negara Dalam Rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia, Makalah pada Workshop Hasil Penelitian Di Tiga Wilayah “Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia” Lombok, 21 - 23 Oktober 2008, Pusham UII Yogyakarta. Laporan Komnas HAM, Laporan Akhir Pemantauan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Orang Rimba, Jakarta, Maret 2007. Surat Khabar Kompas, Orang Rimba Terancam, 17 Maret 2009.
2
2 Peraturan PerUndang-undangan
Undang-undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM
2
2 DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan................................... Pengesahan.......................................................... .......................................... ......................i ...i Kata Pengantar......................................................................................ii Daftar Isi................................................... Isi.......................................................................... .............................................iii ......................iii Ringkasan..............................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................. Belakang.................................................................... ............................... .............1 1 1.2 Rumusan Masalah........................................................................... Masalah........................................................................... .6 1.3 Tujuan Penulisan.................................. Penulisan......................................................... ......................................... .....................8 ...8 1.4 Manfaat Penelitian........................................... Penelitian.................................................................. .................................8 ..........8 BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia................................................ Manusia...................................................9 ...9 2.2 Hak Untuk Hidup............................................................................ Hidup............................................................................ 12 2.3 Hak Asasi Masyarakat Adat......................................... Adat............................................................ ...................13 13 2.4 Sinkronisasi. ........................................... .................................................................. .........................................15 ..................15 2.5 Undang – Undang................................... Undang.......................................................... .........................................17 ..................17 2.6 Surat Keputusan ............................................... ............................................................... ............................. ..............18 .18 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian.....................................................................19 3.2 Teknik Pengumpulan dan Sumber Data..........................................20 Data..........................................20 BAB IV ANALISIS SINTESIS 4.1 Efek Hukum Hukum UNDANG-UND UNDANG-UNDANG ANG Nomor 05 Tahun 1990 terhadap terhadap Orang rimba di Propinsi Jambi......................................................... Jambi.............................................................................21 ....................21 4.2 Taman Nasional Bukit Duabelas untuk Perlindungan Hak hidup Orang Rimba................................................................22 4.3 4.3 Sink Sinkro roni nisa sasi si UNDA UNDANG NG-U -UND NDAN ANG G Nomo Nomorr 05 tahu tahun n 1990 1990 deng dengan an SK
Menhutbun
2
2
No.258/KPTS-II/2000 sebagai solusi...............................25 BAB V PENUTUP 5.1 Kesim Kesimpul pulan. an.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... .... 5.2 Saran ...................................................... . ......................................................................28 .................28 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
28
2
2
LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH dengan Judul:
ANALISIS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PEMERINTAH DALAM RANGKA RANGKA PEMENUHAN HAM ORANG RIMBA DI PROPINSI JAMBI
NAMA PENULIS :
Beny Saputra
(B10007241)
Chris januardi
(B10008085)
Jambi, 27 April 2009 2009
Disahkan oleh:
Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jambi
Khabib Nawawi, S.H, M.H. NIP. 131654138
Dosen Pembimbing
Retno Kusniati, S.H, M.H. NIP. 132093589
2
2
Kata Pengantar
Puji Puji syukur syukur atas segala segala nikmat nikmat dari dari Allah Allah SWT, SWT, dengan dengan perken perkenan an dan rahmat rahmatNYA NYA maka maka akhirn akhirnya ya penuli penuliss dapat dapat menyel menyelesa esaika ikan n karya karya tulis tulis ilmiah ilmiah dengan dengan judul judul Kebija Kebijakan kan Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah dalam dalam Rangka Rangka Pemenu Pemenuhan han HAM HAM Or Oran ang g Rimb Rimba a Di Prop Propin insi si Jamb Jambi, i, dalam dalam kese kesemp mpat atan an ini ini penu penuli liss
mengha menghatur turkan kan ucapan ucapan terima terima kasih kasih kepada kepada berbag berbagai ai pihak pihak yang yang telah telah banyak banyak membantu dalam proses penyusunan karya tulis ini, antara lain : 1. Bapak Bapak Khabi Khabib b Nawawi, Nawawi, S.H, S.H, M.H M.H selak selaku u Pemban Pembantu tu Dekan Dekan III III Fakult Fakultas as Hukum Universitas Jambi yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya. 2. Ibu Retno Retno Kusniat Kusniati, i, S.H, M.H selaku selaku dosen dosen pembimb pembimbing ing yang yang dengan dengan kesabaran dan perhatian membimbing penulis dalam pembuatan karya tulis ini. 3. Keluarg Keluargaa Konserv Konservasi asi Indones Indonesia-W ia-Wars arsii Jambi Jambi selaku selaku LSM yang berger bergerak ak dalam usaha penyelamatan penyelamatan Orang Rimba di Propinsi Propinsi Jambi yang banyak banyak memberikan data dan informasi kepada kami dalam penyelesaian karya tulis ini. 4. Kedua Kedua oran orang g tua tua penu penuli liss yang yang sena senant ntia iasa sa mend mendoa oaka kan n penu penuli liss untu untuk k berprestasi. 5. RekanRekan-rek rekan an dan semua semua pihak pihak yang membant membantu u dalam proses proses pembuat pembuatan an karya tulis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan selalu mengharapkan keridhoan Alla Allah h SW SWT T semo semoga ga kary karyaa tuli tuliss ini ini dapa dapatt berm berman anfa faat at bagi bagi peni pening ngka kata tan n
2
2 pemahaman tentang mata kuliah Hukum HAM umumnya, pemenuhan Hak Hidup kelompok defable Orang Rimba di Provinsi Jambi khususnya.
Jambi, 27 April 2009
Penulis
2
2
KARYA TULIS ILMIAH
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK HIDUP ORANG RIMBA DI PROPINSI JAMBI
Beny Saputra Chris Januardi
B10007241 B10008085
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI
2
2
2009 Ringkasan
Karya tulis ilmiah ini dilatarbelakangi bahwa Orang rimba atau sering disebut sebagai suku anak dalam atau suku kubu yang telah menetap dan menjalani kehidupan dalam kawasan hutan selama ratusan tahun yang lalu, dilokasi-lokasi yang kaya sumber daya alam. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya adalah kawasan pesis pesisir ir dan hutan hutan di Provin Provinsi si Jambi Jambi yang yang sekaran sekarang g dikena dikenall sebaga sebagaii Taman Taman Nasio Nasional nal Bukit Bukit Dua Belas Belas (TNBD) (TNBD).. Namun, Namun, berdas berdasark arkan an ketent ketentuan uan Undang Undang Unda Undang ng Nomo Nomorr 05 Tahu Tahun n 1990 1990 tent tentan ang g Sumb Sumber er Daya Daya Alam Alam Haya Hayati ti dan dan Konservasi ditentukan bahwa tidak boleh ada aktivitas kehidupan di TNBD. Kebijakan taman nasional telah menimbulkan keresahan bagi Orang Rimba untuk menjal menjalani ani kehidu kehidupan pannya nya dan berpot berpotens ensii terjadi terjadinya nya pelang pelanggar garan an Hak Asasi Asasi Manu Manusi siaa (HAM (HAM). ). Di samp sampin ing g itu, itu, Peme Pemerin rinta tah h seca secara ra seca secara ra umum umum dan pemerintah daerah khususnya, belum memberikan perlakuan dan perlindungan terhad terhadap ap Orang Orang Rimba Rimba sebaga sebagaii kelomp kelompok ok khusu khusus. s. Potens Potensii pelang pelanggar garan an HAM antara lain adalah adalah hak hidup dan hak ulayat ulayat Orang Rimba, berupa berupa pembatasan, pembatasan, pengurangan, dan pelarangan terhadap aktivitas kehidupan Orang Rimba sebagai akibat kebijakan taman nasional bukit dua belas. Guna Guna menj menjam amin in hak hak hidu hidup p Oran Orang g Rimb Rimbaa di TNBD TNBD,, Peme Pemeri rint ntah ah kemu kemudi dian an mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No.25 No.258/K 8/KPTS PTS-II -II/20 /2000 00 yang yang mengat mengatur ur tentan tentang g jamina jaminan n untuk untuk tinggal dan hak hidup Orang Rimba. Keputusan ini tidak sinkron dengan aturan yang lebih tinggi yang mengatur sebaliknya yaitu Undang Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasi, dalam konteks ini aturan yang lebih rendah sudh tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pertanyaannya upaya apa yang perlu dilakukan untuk melindungi dan memenuhi HAM Orang Rimba yang hidup di taman nasional bukit dua belas?. Lalu dimanakah posisi hukum dalam kerangka kerangka upaya upaya tersebut?. tersebut?. Seterusnya Seterusnya bagaimanak bagaimanakah ah kebijakan kebijakan Pemerintah Pemerintah ke depan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM Orang Rimba.
Melalui penelitian normatif penelitian ini, penelitian ini bertujuan upayaa apa apa yang yang perl perlu u dila dilaku kuka kan n untu untuk k meli melind ndun ungi gi dan dan menganalisis upay memenuhi HAM Orang Rimba yang hidup di taman nasional bukit dua belas?. Lalu Lalu dimana dimanakah kah posisi posisi hukum hukum dalam dalam kerang kerangka ka upaya upaya tersebu tersebut?. t?. Seteru Seterusny snyaa bagaimanak bagaimanakah ah kebijakan kebijakan Pemerintah ke depan dalam upaya perlindungan perlindungan dan pemenuhan HAM Orang Rimba. Hasil penelitian menunjukan bahwa HAM orang
2
2 Rimba Rimba sebaga sebagaii kelomp kelompok ok khusus khusus dan sebaga sebagaii masyar masyaraka akatt adat adat telah telah dijami dijamin n perlindungan dan pemenuhan HAMnya melalui Konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun perlindungan dan perlakuan lebih kepada kelompok khusus ini dalam kenyataanya belum terlaksana terlebih dengan adanya adanya Undang Undang Undang Undang Nomor Nomor 05 Tahun Tahun 1990 1990 tentan tentang g Sumber Sumber Daya Daya Alam Hayati dan Konservasi. Sedangkan jaminan hak hidup bagi Orang Rimba yang diatu diaturr mela melalu luii Kepu Keputu tusa san n Ment Menter erii Kehu Kehuta tana nan n dan dan Perk Perkeb ebun unan an
No.258/KPTS-II/2000 sangat lemah. Oleh karena itu seharusnya peng pengat atur uran an meng mengen enai ai kebi kebija jaka kan n tam taman nasio asiona nall memu memuat at ketentuan pengecualian dalam melalui perubahan Undang Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan mengadopsi pasal pasal menge mengenai nai hak hidup hidup kelom kelompok pok khusu khusus s yang yang
seja sejak k dulu dulu ada ada ini ini teta tetap p dija dijami min n dan dan dili dilind ndun ungi gi.. Ke depa depan n pemerintah daerah yaitu penyelengara pemerintahan di kabupaten Batang hari, Kabupa Kabupaten ten Sarola Sarolangu ngun, n, Kabupa Kabupaten ten Tebo, Tebo, pemerin pemerintah tah Provin Provinsi si Jambi, Jambi, Balai Balai konservasi sumber Daya alam Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas perlu menjamin hak hidup Orang Rimba melalui penyusun Peraturan Daerah serta mendorong mendorong revisi Undang-un Undang-undang dang Nomor 05 Tahun 1990 tentang tentang Konservas Konservasii Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan merumuskan ketentuan pengecualian bagi bagi masyar masyaraka akatt adat adat yang yang telah telah hidup hidup di taman taman nasion nasional al tetap tetap dijami dijamin n dan dilindungi haknya.
