Karaha Bodas File

[email protected]

alam ayat )"* harus disertai dengan: )"*

lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otenti1ikasi dokumen asing, dan naskah ter-emahan resminya dalam bahasa 'ndonesia

)&*

lembar asli atau salinan otentik per-an-ian yang men-adi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otenti1ikasi dokumen asing, dan naskah ter-emahan resminya dalam bahasa 'ndonesia dan

)3*

keterangan dari perakilan diplomatik 5epublik 'ndonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan baha negara pemohon terikat pada per-an-ian, baik se6ara bilateral maupun multilateral dengan negara 5epublik 'ndonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional$ Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat )"* 44 Arbitrase, se6ara tegas dinyatakan baha penda1taran putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh arbitrator atau kuasanya$ Dalil(dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pertamina dalam perkara a E#o sama sekali tidak menguraikan masalah apakah putusan arbitrase internasional yang dimohonkan oleh Pertamina untuk dibatalkan, telah dida1tarkan oleh arbitrator atau kuasanya$ Pertamina

-elas bukan merupakan arbitrator yang memutuskan putusan arbitrase internasional$ Akibatnya timbul pertanyaan apakah Pertamina merupakan kuasa dari arbitratorI #ika ditin-au dalil gugatan butir 3, halaman &, -elas Pertamina telah men6oba mengaburkan ketentuan Pasal 8 44 Arbitrase$ Dari dalil yang dikemukakan oleh Pertamina telah sangat -elas baha Pertamina bukanlah arbitrator atau kuasa arbitrator, dengan mana Pertamina memiiki keenangan untuk melakukan penda1taran berdasarkan Pasal 8 )"* 44 Arbitrase$ /eskipun demikian, apabila KBC !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

;0

Gatot Soemartono [email protected]

bersikeras dengan dalilnya tersebut, maka KBC mohon akta kepada Pertamina yang dapat

membuktikan baha Pertamina merupakan arbitrator ataupun kuasa dari arbitrator yang menetapkan putusan arbitrase internasional$ Di samping itu, syarat lain yang harus terpenuhi agar Pertamina dapat menga-ukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah syarat(syarat yang terdapat dalam Pasal 8 ayat )&* 44 Arbitrase$ Pertamina dalam gugatannya sama sekali tidak dapat mengemukakan bukti(bukti baha putusan arbitrase internasional yang dimohonkan

untuk

dibatalkan

tersebut

telah

memenuhi

persyaratan

penda1taran

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat )&* 44 Arbitrase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh KBC di atas$ #ika putusan arbitrase internasional yang dia-ukan oleh Pertamina untuk dibatalkan ternyata belum dida1tarkan oleh arbitrator atau kuasanya, maka atas dasar apa Pertamina menga-ukan permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional tersebutI Pertamina seharusnya mengetahui, baha sebagaimana yang dinyatakan dalam Pen-elasan Pasal 8! 44 Arbitrase, se6ara tegas disebutkan baha permohonan pembatalan hanya dapat dia-ukan terhadap putusan arbitrase yang sudah dida1tarkan di pengadilan$ ;leh karena ternyata terbukti baha putusan arbitrase internasional sama sekali belum dida1tarkan oleh arbitrator atau kuasanya, maka permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional belum dapat dilakukan oleh Pertamina dalam perkara dan a E#o -elas terlalu dini untuk dia-ukan, atau dengan kata lain gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina premature Cpremat##r eceptio>$ ;leh karena itu, KBC mohon agar gugatan yang dia-ukan Pertamina ditolak atau setidak(tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima$

!ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

;;


0! &#gatan Pertamina ka"#r dan tidak elas (Exceptio Obscurum Libellum)

Pertamina dalam petitum gugatannya memohon kepada /a-elis akim yang

memeriksa dan mengadili perkara a E#o agar membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan arbitrase yang ditetapkan di #enea, Siss, tanggal "7 Desember &!!! berikut putusan sela Cprelimiary award> yang ditetapkan di #enea, tanggal 3! September "$ amun demikian, Pertamina dalam pokok perkara )posita* gugatannya, -ustru mengemukakan dalil(dalil yang menyatakan baha per-an-ian ker-a sama )#;C* dan per-an-ian kontrak -ual beli )9SC* adalah batal demi hukum Cn#ll and "oid> $

Selan-utnya alaupun dalam petitum gugatannya Pertamina memohon untuk dibatalkannya putusan arbitrase internasional, namun Pertamina dalam dalil(dalil gugatannya )posita* sama sekali tidak menguraikan alasan(alasan yang memenuhi syarat untuk menga-ukan permohonan agar putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan$ Bahkan, Pertamina dalam posita gugatannya -ustru lebih banyak menguraikan dalil(dalil yang bertu-uan untuk menyatakan serta memohonkan agar #;C dan 9SC dinyatakan batal atau batal demi hukum Cn#ll and "oid> $ Akibatnya maksud dan tu-uan dari gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina dalam perkara a E#o men-adi tidak -elas, apakah Pertamina menginginkan untuk membatalkan #;C dan 9SC$ 3! &#gatan Pertamina se"agai per"#atan li(ik (Exceptio Doli Praesintis)

Pertamina dengan menga-ukan gugatannya telah melakukan perbuatan li6ik terhadap KBC, dengan maksud agar pokok sengketa yang ter-adi !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

;


antara Pertamina dan KBC diperiksa dan diadili kembali oleh /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal "3$& #;C dan Pasal 7$& 9SC Pertamina telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang ter-adi melalui arbitrase dan tempat arbitrase tersebut adalah di #enea, Siss$ Pertamina dan KBC telah menyepakati untuk menyelesaikan persengketaan yang ter-adi melalui badan arbitrase dan bukan melalui badan peradilan umum )Pengadilan egeri*$

Sebagaimana diatur dalam Pasal "" 44 Arbitrase, se6ara -elas dinyatakan baha apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui 1orum arbitrase, maka kesepakatan tersebut akan meniadakan hak dari Pertamina untuk menga-ukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam per-an-ian ke Pengadilan egeri$ Atas dasar ketentuan tersebut, sesungguhnya Pertamina )dan -uga KBC* tidak lagi berhak untuk menga-ukan persengketaan ini kepada Pengadilan egeri #akarta Pusat$ Dengan demikian, gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina dalam perkara a E#o dapat dita1sirkan sebagai upaya li6ik Pertamina untuk menyidangkan kembali pokok persengketaan yang ter-adi antara Pertamina dan KBC$ Padahal putusan yang dikeluarkan oleh ma-elis arbitrase tersebut )putusan arbitrase internasional* merupakan putusan yang terakhir dan mengikat Cfinal and bindin> $ Tindakan Pertamina dengan menga-ukan gugatan dalam perkara a E#o, -ustru mengemukakan dalil(dalil yang menga-ak /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat untuk memeriksa kembali permasalahan yang men-adi pokok persengketaan yang ter-adi antara Pertamina dengan KBC$ Tindakan Pertamina tersebut -elas merupakan tindakan yang sangat li6ik$
;


ter-adi dengan KBC melalui arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Pasal "3$& #;C dan Pasal 7$& 9SC$ #ika Pertamina beritikad baik dalam melaksanakan per-an-ian )#;C dan 9SC*, tentunya Pertamina tidak akan memaksakan kehendaknya dengan 6ara menga-ukan gugatan terhadap KBC di Pengadilan egeri #akarta Pusat$ #ika Pertamina berniat untuk menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional

di Pengadilan egeri

#akarta

Pusat, apalagi

dengan

mendasarkan

permohonannya tersebut dengan menggunakan 44 Arbitrase, maka seharusnya Pertamina harus mengikuti persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 8! 44 Arbitrase$ Pertamina dalam posita gugatannya semestinya 6ukup menguraikan apakah putusan

arbitrase internasional tersebut telah mengandung salah satu dari ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8! 44 Arbitrase, tanpa perlu menga-ak /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat memeriksa serta mengadili )kembali* pokok persengketaan yang ter-adi antara Pertamina dengan KBC$ Dalam gugatannya Pertamina telah men6oba mempermasalahkan pertimbangan ma-elis arbitrase dalam mengeluarkan putusan arbitrase internasional$ Tindakan Pertamina ini -elas merupakan perbuatan didasari oleh itikad buruk dengan 6ara mengarahkan pandangan /a-elis akim agar ter-adi penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pemeriksaan perkara yang tunduk pada ketentuan arbitrase$ Tentu sa-a perbuatan Pertamina ini dapat memi6u ketidakpastian dalam penegakan hukum di 'ndonesia$ Dengan demikian, apabila gugatan dikabulkan oleh /a-elis akim yaitu dengan membatalkan putusan arbitrase internasional alaupun nyata(nyata permohonan yang dia-ukan oleh Pertamina dalam gugatannya sama sekali tidak menun-ukkan terpenuhinya syarat pembatalan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 8! !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

*


Arbitrase, maka Pertamina -elas telah mempengaruhi serta membaa /a-elis akim untuk memeriksa serta mengadili kembali perkara a E#o, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan atau peraturan perundang(undangan yang berlaku$ Berdasarkan dalil(dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pertamina telah melakukan perbuatan li6ik demi tu-uan agar dapat menga-ukan gugatan terhadap KBC$ Bahkan Pertamina, dalam mengemukakan dalil(dalilnya dalam gugatan, berniat dengan senga-a untuk men-ebak /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara a E#o agar ikut dalam perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh Pertamina$ ;leh karena itu, KBC menga-ukan permohonan kepada /a-elis akim agar tidak terpengaruh atas dalil(dalil yang menyesatkan dari Pertamina dengan menolak gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina atau setidak(tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Cniet ont"en2eli<2 "er2land>$

4raian argumentasi KBC di atas dapat diperin6i men-adi hal(hal sebagai berikut: "$ Gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional yang dia-ukan oleh Pertamina sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dia-ukan Cceptio 8nrechtmatie of 8nerond> $

&$ Gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina premature Cceptio *remat##r>$ 3$ Gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina kabur dan tidak -elas Cceptio 8bsc#r#m +ibell#m> $

.$ Pertamina dengan menga-ukan gugatannya telah melakukan perbuatan li6ik Cceptio Doli *rae Sinitis> $

Berdasarkan dalil(dalil yang telah diuraikan oleh KBC di atas, KBC menolak dengan tegas seluruh argumentasi Pertamina dalam gugatannya, !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1


ke6uali dalil yang se6ara tegas diakui dan diterima oleh KBC$ Selan-utnya, untuk memperkuat uraiannya tersebut, KBC menyampaikan beberapa hal, yaitu: "$ Setelah putusan arbitrase internasional di-atuhkan tidak ada surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu$ Pen-elasan mengenai hal ini dapat disampaikan sebagai berikut: a$ Berdasarkan dalil(dalil yang dia-ukan oleh Pertamina dalam gugatannya, Pertamina sama sekali tidak dapat menguraikan 1akta(1akta adanya surat atau dokumen yang dia-ukan dalam pemeriksaan yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, apalagi Pertamina dalam gugatannya tidak menga-ukan dalil atau bukti apapun yang dapat menyatakan hal tersebut$ Padahal hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pertamina dalam menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8! huru1 a 44 Arbitrase, khususnya putusan arbitrase internasional dalam perkara a E#o$ b$ Dokumen #;C dan 9SC yang dipermasalahkan oleh Pertamina dan bahkan dinyatakan oleh Pertamina batal demi hukum, bukanlah dokumen palsu dan sama sekali tidak diakui palsu oleh Pertamina$ Dokumen berupa #;C dan 9SC yang dia-ukan dalam pemeriksaan arbitrase

di #enea, Siss tersebut merupakan dokumen asli$ &$ Setelah putusan arbitrase internasional diambil tidak ditemukan adanya dokumen yang bersi1at menentukan yang disembunyikan oleh KBC$ Pen-elasan mengenai hal ini meliputi: a$ Pertamina dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan 1akta(1akta adanya dokumen yang bersi1at menentukan yang disembunyikan oleh KBC dalam pemeriksaan arbitrase$ Padahal hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pertamina !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

#


dalam menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8! huru1 b 44 Arbitrase$ b$ Dalam penyelesaian sengketa yang ter-adi antara Pertamina dengan KBC telah dilakukan melalui prosedur arbitrase di #enea, Siss$ Dalam persidangan perkara tersebut, tidak pernah ada bukti satupun yang dapat menun-ukkan baha KBC pernah menyembunyikan dokumen

yang bersi1at menentukan dalam

hal

dikeluarkannya

putusan

arbitrase

internasional$ ;leh karena itu, -elas syarat yang ditentukan dalam Pasal 8! huru1 b 44 Arbitrase tidak terpenuhi$ 3$ Putusan arbitrase internasional sama sekali tidak diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh KBC dalam pemeriksaan sengketa$ Dalam pemeriksaan sengketa dapat diketahui hal( hal sebagai berikut: a$ Pertamina dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan 1akta(1akta yang dapat membuktikan baha putusan arbitrase internasional diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh KBC dalam pemeriksaan sengketa$ Adanya unsur ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pertamina dalam menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8! huru1 6 44 Arbitrase$ b$ KBC menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang menyatakan baha putusan arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat KBC dan tidak mengindahkan hukum 'ndonesia$ Pertamina

dengan li6ik telah membuat -udul yang dapat mengelabui /a-elis akim ataupun pihak lain, seolah(olah putusan arbitrase internasional telah diambil dari tipu muslihat yang dilakukan KBC dalam pemeriksaan sengketa$ Padahal -ika diba6a dan ditelaah dengan seksama, dalil( dalil gugatan yang dia-ukan Pertamina sama sekali tidak menguraikan serta men-elaskan tipu muslihat yang dilakukan KBC dalam pemeriksaan sengketa yang !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se




ter-adi antara Pertamina dan KBC selama persidangan arbitrase di #enea, Siss$ 6$ Dalil(dalil yang dikemukakan oleh Pertamina dalam gugatannya, sama sekali bukan merupakan kondisi atau termasuk dalam konteks =tipu muslihat? sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8! huru1 6 44 Arbitrase$ Bentuk =tipu muslihat? yang dimaksudkan oleh Pertamina bukanlah termasuk dalam kategori =tipu muslihat?, atau bahkan termasuk dalam bentuk =tipu muslihat? yang dilakukan oleh KBC$ Pertamina dalam dalil(dalilnya tersebut hanyalah mempermasalahkan pertimbangan yang diambil oleh /a-elis Arbitrator untuk menerapkan hukum 'ndonesia dengan benar dan memutuskan dengan benar sesuai dengan bukti(bukti yang ada$ al ini tentunya bukan merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh KBC$ d$ #ika Pertamina menganggap baha pertimbangan yang diambil oleh /a-elis Arbitrator dalam mengeluarkan putusan arbitrase internasional diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh KBC, apakah semua pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan suatu perkara arbitrase dapat menganggap baha pihak laan yang menang tersebut telah melakukan tipu muslihatI e$ Pertamina seharusnya mengerti dan menyadari baha setiap putusan yang diambil dalam pemeriksaan suatu sengketa, baik oleh /a-elis akim ataupun oleh /a-elis Arbitrator, diambil berdasarkan adanya bukti(bukti yang otentik serta 1akta(1akta dan ketentuan hukum yang berlaku$ #adi keberatan Pertamina yang dia-ukan dalam dalil(dalil gugatannya, tidak boleh hanya merupakan keberatan Pertamina sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase internasional$ Dari putusan arbitrase internasional dapat dilihat baha /a-elis Arbitrator telah

mengeluarkan suatu putusan yang didasarkan atas bukti(bukti yang otentik, 1akta(1akta hukum yang ada serta dengan !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

6


memperlakukan para pihak )Pertamina dan KBC* se6ara adil dan seimbang Ca#di alterampertem>$ #adi, dengan demikian -elas dalam putusan arbitrase internasional,

KBC sama sekali tidak melakukan tipu muslihat apapun, baik terhadap /a-eis Arbitrator maupun terhadap Pertamina$ .$ Alasan(alasan permohonan pembatalan arbitrase internasional harus dibuktikan dengan putusan pengadilan$ a$ Di samping dalil(dalil yang dikemukakan di atas, 44 Arbitrase telah se6ara khusus mengkategorikan se6ara spesi1ik bukti(bukti yang harus dia-ukan oleh pihak yang hendak menga-ukan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase$ Pen-elasan Pasal 8! 44 Arbitrase menyatakan baha alasan(alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan$ Dengan demikian, suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase baru dapat dikabulkan apabila isi permohonan tersebut dapat menga-ukan suatu putusan pengadilan sebagai bukti, putusan mana menyatakan baha dalam suatu proses arbitrase salah satu atau lebih hal(hal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8! 44 Arbitrase, telah ter-adi$ b$ Dalam dalil(dalil gugatannya, Pertamina sama sekali tidak menga-ukan alasan(alasan permohonan pembatalannya yang didasarkan atas adanya suatu bukti putusan pengadilan, yang membuktikan baha KBC telah melakukan hal(hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8! 44 Arbitrase$ Apabila sampai pemeriksaan perkara ini berakhir dan Pertamina tidak dapat menga-ukan suatu bukti apapun, bukti mana harus dalam bentuk suatu putusan pengadilan, maka /a-elis akim semestinya menolak gugatan untuk seluruhnya, dan menyatakan putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan dan mengikat Pertamina, dan KBC$


5


+$ Pertamina telah menerima pemberitahuan se6ara patut untuk proses arbitrase dan penun-ukkan ma-elis arbitrase sebagaimana ditentukan dalam #;C dan 9SC$ Di sini KBC dengan tegas menolak dalil gugatan yang menyatakan baha Pertamina tidak diberikan pemberitahuan yang pantas Cproper notice> sehubungan proses arbitrase dan penun-ukkan ma-elis arbitrase di #enea, Siss berdasarkan alasan(alasan sebagai berikut: a$ Pemberitahuan arbitrase telah dikirimkan kepada Pertamina pada tanggal 3! April "7 dan Pertamina tidak pernah membantah baha Pertamina tidak menerima pemberitahuan tersebut$ b$ Sehubungan dengan pengangkatan para arbitrator, dalam #;C dan 9SC telah pula diatur baha dalam hal para pihak gagal untuk menun-uk arbitrator tersebut akan ditun-uk oleh Sekretaris #enderal 'CS'D$ Pertamina bahkan tidak men6oba untuk menun-uk arbitrator yang dikehendakinya dalam -angka aktu 3! hari$ ;leh karena itu maka 'CS'D yang menentukan$ 6$ Berdasarkan ketentuan Pasal 7$& 9SC, tidak diperlukan adanya persetu-uan dari KBC dan Pertamina untuk se6ara bersama(sama menun-uk satu arbitrator dan KBC turut menun-uk arbitrator yang lainnya$ #adi sangat tidak masuk akal apabila Pertamina menyatakan dirinya menderita kerugian sehubungan dengan penun-ukan arbitrator yang ditun-uk oleh KBC$ d$ Seandainya, Pertamina dalam pemeriksaan serta penun-ukan /a-elis Arbitrator di #enea, Siss merasa tidak diberitahukan dengan pantas, hal tersebut pun bukanlah merupakan salah satu alasan untuk dapat menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8! 44 Arbitrase$ !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

0


$ Pengadilan egeri #akarta Pusat hanya memiliki keenangan untuk memeriksa apakah alasan(alasan yang dia-ukan oleh Pertamina telah memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8! 44 Arbitrase$ Dalam kaitan ini, KBC menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan baha pelaksanaan putusan arbitrase harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum$ Adanya alasan =pelanggaran ketertiban umum? bukanlah merupakan alasan bagi Pertamina untuk menga-ukan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8! 44 Arbitrase$ =Pelanggaran ketertiban umum? hanya dapat dia-ukan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  44 Arbitrase$ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh KBC baha syarat(syarat untuk pembatalan putusan arbitrase hanyalah berdasarkan Pasal 8! 44 Arbitrase, sehingga hal(hal yang dikemukakan selain yang ter6antum dalam Pasal 8! 44 Arbitrase bukanlah hal(hal yang dimaksudkan untuk pembatalan putusan arbitrase$ Karena itu, KBC menolak dengan tegas berdasarkan alasan(alasan sebagai berikut: a$ Pelampauan batas eenang sebagaimana dimaksudkan oleh Pertamina dalam gugatannya bukan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8! 44 Arbitrase$ Adanya penggantian biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan yang harus ditanggung renteng oleh Pertamina, merupakan dua unsur baku yang dapat dia-ukan dalam gugatan ganti rugi, sehingga dalam hal ini, putusan /a-elis Arbitrator yang memutus permasalahan ganti kerugian tersebut, -elas tidak melampaui eenang mereka sebagai arbitrator$ b$ Penerapan hukum 'ndonesia dalam mena1sirkan force ma
;


merupakan alasan yang dapat dia-ukan untuk membatalkan putusan arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8! 44 Arbitrase$ 6$ /a-elis arbitrase telah tepat mena1sirkan ketentuan hukum yang menyatakan baha

bilamana ter-adi perselisihan di antara para pihak, berdasarkan #;C dan 9SC akan diselesaikan dalam satu proses arbitrase, sebab klausula(klausula yang terdapat dalam #;C dan 9SC memiliki hubungan erat, terlebih lagi #;C dan 9SC ditandatangani pada hari yang sama$ al ini dikarenakan dalam #;C se6ara tegas dinyatakan baha 9SC merupakan satu kesatuan dari #;C yang ketentuan(ketentuan dalam 9SC mengikat para pihak dan merupakan satu kesatuan dalam #;C$ Begitu pula, dalam 9SC -uga dinyatakan baha #;C merupakan satu kesatuan dengan seluruh per-an-ian yang dibuat oleh para pihak$ d$ Tindakan 'CS'D yang menun-uk arbitrator kedua adalah sudah tepat dan benar$ al ini dikarenakan Pertamina tidak menun-uk arbitrator dalam -angka aktu 3! hari setelah adanya permintaan untuk memulai proses arbitrase, sebagaimana yang diatur dalam #;C dan 9SC$ 8$ Klausula arbitrase dalam per-an-ian ker-a sama )#;C* dan per-an-ian kontrak -ual beli energi memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan$ Di sini KBC menolak dengan tegas dalil(dalil gugatan yang menyatakan baha oleh karena 9SC dan #;C tidak dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemerintah 5epublik 'ndonesia, maka #;C dan 9SC men-adi batal demi hukum dan klausula arbitrase yang terdapat dalam #;C dan 9SC tidak dapat di-alankan$ Dalil(dalil yang dikemukakan oleh Pertamina tersebut -elas merupakan dalil yang tidak benar, tidak beralasan serta tidak berdasar hukum, sebab: a$ Gugatan yang dia-ukan oleh Pertamina dalam perkara a E#o merupakan gugatan untuk menga-ukan permohonan pembatalan !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se




putusan arbitrase internasional dan bukan gugatan untuk melaksanakan atau menunda pelaksanaan dari klausul arbitrase dalam #;C dan 9SC, sehingga klausula( klausula dalam #;C dan 9SC mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan$ b$ Pasal '' )3*, Kon%ensi e ork "+7 yang digunakan oleh Pertamina bukanlah merupakan salah

satu alasan untuk

menga-ukan permohonan pembatalan putusan

internasional$ 6$ Keputusan Presiden o$ 3 Tahun "8 -un6to Keputusan Presiden

arbitrase

o$ + Tahun "7 )Keppres* tidak menun-uk baik langsung maupun tidak langsung #;C dan 9SC, apalagi untuk menyatakan mengenai pembatalannya$ 0alaupun Keppres tersebut menyatakan untuk menunda pelaksanaan proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi )P2TP* di Karaha, hal tersebut -uga tidak menyebabkan klausula arbitrase dalam #;C dan 9SC men-adi tidak dapat dilaksanakan atau men-adi batal$ al ini telah se6ara tegas ditentukan dalam Pasal "! huru1 h 44 Arbitrase yang menyatakan baha: =Suatu per-an-ian arbitrase tidak men-adi batal disebabkan oleh keadaan berakhirnya atau batalnya per-an-ian pokok$? (. P#t#san atas ksepsi KBC

9ksepsi KBC yang isinya menyatakan ketidakenangan Pengadilan egeri #akarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ditolak oleh Pengadilan egeri #akarta Pusat dalam putusan sela(nya, pada 8 /ei &!!&$ Dengan demikian Pengadilan egeri #akarta Pusat berenang untuk memeriksa dan mengadili pekara ini, dan selan-utnya KBC menga-ukan eksepsi(eksepsi lain$ KBC sebelum men-aab pokok perkaranya, telah menga-ukan eksepsi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "$ Gugatan pembatalan putusan arbitrase oleh Pertamina sama sekali tidak !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se




memiliki dasar hukum untuk dia-ukan$ Dalam Pasal 8! 44 o$ 3! Tahun " ditentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat menga-ukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur(unsur sebagai berikut : a* surat atau dokumen yang dia-ukan dalam pemeriksaan, setelah putusan di-atuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu b* setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersi1at menentukan, yang disembunyikan oleh pihak laan, atau 6* putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa$

Di sini putusan arbitrase tidak memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan Pasal 8! tersebut, sedangkan uraian gugatan sama sekali tidak menguraikan alasan(alasan pembatalan putusan arbitrase seperti dalam Pasal 8!$ &$ Gugatan a E#o premature$ Baha permohonan pembatalan hanya dapat dia-ukan terhadap putusan arbitrase yang sudah dida1tarkan di Pengadilan$ Dalam perkara a E#o tidak menemukan adanya dalil atau 1akta hukum yang membuktikan putusan arbitrase sudah dida1tarkan di Pengadilan$ Berdasarkan Pasal 8 ayat )"* 44 o$ 3! Tahun ", penda1taran putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh arbitrator atau kuasanya, dalam gugatan tidak diketemukan putusan arbitrase telah dida1tarkan oleh arbitrator atau kuasanya$ Pertamina bukan arbitrator yang memutus putusan arbitrase internasional, sehingga tidak berenang menda1tarkan berdasarkan Pasal 8 )"* 44 o$ 3! tahun " tersebut$ Putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pembatalan oleh Pertamina belum dida1tarkan oleh arbitrator atau kuasanya sehingga permohonan pembatalan a E#o yang dilakukan oleh Pertamina premat#re$ !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

*


3$ Gugatan a E#o kabur dan tidak -elas$ Dalam gugatannya Pertamina mohon agar /a-elis membatalkan, menyatakan batal, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan arbitrase #enea Siss tanggal "7 Desember &!!! berikut putusan sela tanggal &! September ", tetapi dalam positanya mengemukakan baha per-an-ian ker-asama dan per-an-ian kontrak -ual beli energi adalah batal demi hukum$ Selain itu dalam posita tidak menguraikan alasan untuk menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut$ Dalam gugatannya -ustru lebih banyak menguraikan dalil(dalil yang bertu-uan untuk menyatakan serta memohonkan agar kedua kontrak dinyatakan batal atau batal demi hukum, akibatnya maksud gugatan a E#o men-adi tidak -elas, apakah untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atau menginginkan membatalkan per-an-ian ker-asama dan per-an-ian kontrak -ual beli energi$ Baha petitum tidak didukung oleh posita

yang -elas tepat akurat dan benar mengakibatkan gugatan men-adi kabur dan tidak -elas$ .$ Dengan menga-ukan gugatan Pertamina telah menga-ukan perbuatan li6ik$ Dengan dia-ukan gugatan a E#o Pertamina telah melakukan perbuatan li6ik, adanya itikad buruk terhadap KBC dengan maksud agar pokok sengketa diperiksa dan diadili kembali oleh /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal "3$& #;C dan Pasal 7$& 9SC disepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan tempatnya di #enea, Siss$ #ika Pertamina berkehendak menga-ukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan egeri #akarta Pusat maka Pertamina harus mengikuti persyaratan dalam Pasal 8! 44 Arbitrase tanpa perlu menga-ak /a-elis akim memeriksa dan mengadili kembali pokok sengketa Pertamina dan KBC$ !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1


Terhadap eksepsi KBC tersebut Pertamina di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan : "$ Baha gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pertamina memiliki dasar hukum dia-ukan di hadapan Pengadilan di 'ndonesia &$ Gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pertamina tidak prematur 3$ Tidak benar gugatan a E#o kabur dan tidak -elas .$ Pertamina tidak melakukan perbuatan li6ik$ Terhadap eksepsi KBC /a-elis akim mempertimbangkan sebagai berikut : "$ Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan a E#o dia-ukan tidak mempunyai dasar hukum$ /a-elis berpendapat baha berdasarkan Keppres o$ 3. Tahun "7", 'ndonesia telah merati1ikasi $ew :or2 'on"ention 15 , berarti 'ndonesia se-ak tahun "+7 hingga kini telah mengikatkan diri pada ketentuan hukum dari Kon%ensi e ork tersebut, sehingga alasan pembatalan tersebut tidak sa-a berdasar Pasal 8! 44 o$ 3! Tahun " tetapi telah pula didasarkan Kon%ensi e ork "+7 seperti dalam Pasal ' -o Pasal  ayat )&* b Kon%ensi

e ork$ &$ Selain itu kontrak #;C dan 9SC berdasarkan Pasal "3$& #;C dan Pasal 7$& 9SC harus -uga didasarkan pada ketentuan )$'4A;!+ !rbitration ;#les, karena itu permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pertamina berdasarkan alasan 44 arbitrase, Kon%ensi e ork dan )$'4A;!+ !rbitration ;#les $

3$ Dalam bagian pen-elasan Bagian 4mum atas 44 Arbitrase o$ 3! Tahun " dikatakan alasan untuk menga-ukan pembatalan putusan arbitrase antara lain berdasarkan alasan(alasan seperti pada Pasal 8!$ Dengan adanya penyebutan kata =antara lain?, bukan =yaitu? dapat diartikan 44 ini !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

#


membolehkan menggunakan alasan(alasan selain yang diatur dalam Pasal 8! tersebut$ .$ Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan prematur menurut /a-elis gugatan a E#o tidaklah

prematur,

karena

seperti

telah

dipertimbangkan

pada

putusan

o$

7@PDT$G@&!!&@P@#KT$PST tanggal 8 /ei &!!& sehingga dengan mengambil alih putusan tersebut, maka eksepsi pada angka & telah tidak ber-alan menurut hukum +$ 9ksepsi yang menyatakan gugatan kabur dan tidak -elas, setelah /a-elis mempela-ari seluruh materi gugatan telah ternyata baha antara bagian posita dan petitum telah diurakan se6ara -elas dan gamblang, sehingga dapat dimengerti maksud gugatan a E#o adalah sebagai pembatalan putusan arbitrase internasional bukan membatalkan kontrak #;C dan 9SC$ $ Baha dia-ukan gugatan a E#o adalah telah tepat bukan sebagai perbuatan li6ik atau itikad buruk, karena upaya ini dalam rangka mempertahankan hak keperdataan Pertamina yang dalam gugatannya merasa dirugikan oleh putusan arbitrase internasional, sehingga karena itu Pertamina menga-ukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional seperti halnya dalam perkara a E#o$ Atas dasar seluruh pertimbangan di atas, eksepsi KBC dinilai telah tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak$

d. P#t#san Pro4isi Pengadilan 'egeri /akarta P#sat

Atas gugatan Pertamina, pada tanggal & April &!!& /a-elis akim telah men-atuhkan putusan pro%isional yang isinya: "$ /engabulkan gugatan pro%isi Pertamina &$ memerintahkan kepada KBC atau siapapun yang dapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se




arbitrase yang ditetapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desember &!!!, yang bersumber kepada per-an-ian ker-asama )#;C* dan kontrak -ual beli energi )9SC* kedua(duanya tanggal &7 opember ".: dengan ketentuan KBC dikenakan uang paksa 4S +!!$!!!,!! )lima ratus ribu 4S Dollar* setiap harinya -ika perintah ini dilanggar, -umlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Pertamina dan 3$ menangguhkan putusan perihal biaya, sehingga putusan akhir$ Karena putusan pro%isi tersebut diu6apkan sebelum memeriksa materi pokok perkara, maka terhadap putusan tersebut

apakah tetap dipertahankan

atau

tidak,

harus

dipertimbangkan kembali dalam putusan pokok perkara a E#o$ e. Pertim"angan dan P#t#san dalam Pokok Perkara

Karena gugatan Pertamina dibantah oleh KBC, sesuai hukum pembuktian kepada Pertamina dibebani untuk membuktikan gugatannya, sebaliknya kepada KBC dibebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya$ Berdasarkan surat gugatan, -aaban, replik, duplik dan surat(surat bukti yang dia-ukan kedua belah pihak terdapat 1akta yang tidak diperselisihkan dalam perkara ini, yaitu : "$ KBC dan Pertamina telah menandatangani Joint 8peration 'ontract )#;C* yang dibuat pada tahun "., dan antara KBC dan Pertamina telah ditandatangani nery Sales 'ontract )9SC* pada tahun ".$

&$ Dari kedua kontrak tersebut KBC telah menga-ukan gugatan kepada Pertamina melalui ma-elis arbitrase di #enea, sehingga telah keluar putusan arbitrase internasional yang ditetapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desember &!!! dan putusan sela tanggal 3! September "$


6


Di samping itu terdapat beberapa hal yang masih men-adi perselisihan, yaitu: 1! $en#r#t Pertamina

a$ Putusan arbitrase internasional tersebut telah bertentangan dengan Kon%ensi e ork "+7 maupun 44 o$ 3! tahun " b$ Dalam per-an-ian ker-asama )#;C* antara Pertamina dan KBC disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan 4C'T5A2 dan terhadap kontrak tersebut berlaku hukum 'ndonesia 6$ Dalam kontrak -ual beli energi )9SC* antara Pertamina dan KBC, disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan 4C'T5A2 dan dalam kontrak tersebut berlaku hukum 'ndonesia d$ /a-elis akim Arbitrase telah melampaui eenangnya karena tidak mempergunakan hukum 'ndonesia, dalam pertimbangan ma-elis arbitrase #enea telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum 'ndonesia yang seharusnya diberlakukan e$ Putusan arbitrase tanggal "7 Desember &!!! se6ara keliru mena1sirkan ketentuan tentang force ma
dari kea-iban membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga 1$ Putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum 5epublik 'ndonesia dan dibuat berdasarkan tipu muslihat KBC, putusan tersebut bertentangan dengan Kon%ensi e ork "+7 dan pengangkatan arbitrator tidak diberitahukan Pertamina selaku termohon eksekusi, sehingga putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan$


5


*! $en#r#t KBC

a$ Setelah putusan arbitrase internasional di-atuhkan tidak terdapat satupun surat atau dokumen yang dia-ukan diakui palsu atau dinyatakan palsu, tidak ada dokumen yang bersi1at menentukan, yang disembunyikan oleh KBC, tidak diambil dari tipu muslihat KBC dan alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan Pertamina telah pula menerima pembertitahuan se6ara patut untuk proses arbitrase, penun-ukan /a-elis Arbitrator sesuai yang ditentukan dalam #;C dan 9SC b$ Klausula arbitrase dalam #;C dan 9SC memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan$ 0! P#t#san pokok perkara Pengadilan 'egeri /akarta P#sat

Atas argumentasi Pertamina dan KBC dan perselisihan hukum tersebut maka /a-elis akim mempertimbangkan sebagai berikut: a$ Apakah ma-elis arbitrase telah melampaui eenangnya karena tidak mempergunakan hukum 'ndonesia, putusannya bertentangan dengan ketertiban umum, berdasarkan tipu muslihat, dan keliru mena1sirkan ketentuan tentang force ma
telah ter-adinya suatu kesepakatan yang menghasilkan dua kontrak ker-asama yaitu:


0


a$ Joint 8peration 'ontract )#;C*, yang menetapkan Pertamina bertanggung -aab untuk mengoperasikan proyek geo(termal dan KBC yang diberikan kuasa untuk mengembangkan proyek geo(termal )proyek Karaha Bodas*$ b$ nery Sales 'ontract )9SC*, dalam kontrak ini P2 setu-u untuk membeli dari Pertamina tenaga listrik yang diproduksi dan dipasok oleh Pembangkit Tenaga 2istrik yang dibangun oleh KBC$ Dalam Pasal &! #;C dan Pasal "&$" 9SC disebutkan =Per-an-ian ini tunduk pada hukum dan peraturan 5epublik 'ndonesia?$ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan baha para pihak dalam kontrak tersebut telah menundukkan dan memilih hukum 'ndonesia$ Karena Kontrak #;C dan 9SC berlaku hukum 'ndonesia, upaya hukum dari Pertamina terhadap putusan arbitrase internasional untuk menga-ukan suatu pembatalan putusan arbitrase adalah tepat untuk dia-ukan di pengadilan 'ndonesia dengan mempertimbangkan hal(hal sebagai berikut : a$ Karena 'ndonesia telah merati1ikasi Kon%ensi e ork "+7 se-ak tahun "7" hingga kini maka 'ndonesia termasuk negara yang mengikatkan diri pada ketentuan(ketentuan hukum yang ter6antum dalam Kon%ensi tersebut b$ /eskipun Pasal 8! 4ndang(undang o$ 3! Tahun " tentang Arbitrase mengatur mengenai alasan(alasan yang dapat dipergunakan untuk menga-ukan pembatalan suatu putusan arbitrase internasional, akan tetapi karena Pasal  Kon%ensi e ork "+7 menyatakan =baha terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, namun terhadap penolakan tersebut harus dapat dibuktikan hal(hal yang ter6antum dalam Pasal $


;


ang ter6antum dalam Pasal  huru1 b, d, dan e Kon%ensi e ork "+7 ini adalah : a$ Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang a-ar mengenai penun-ukan para arbitrator b$ Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan per-an-ian yang dibuat oleh para pihak 6$ Putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak$ Pasal  ayat & b Kon%ensi e ork menyatakan baha pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat -uga ditolak -ika badan yang berenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan menemukan baha pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan bertentangan dengan kepentingan umum$ Apakah /a-elis akim Arbitrase telah melampaui keenangannya karena tidak mempergunakan hukum 'ndonesia, bertentangan dengan ketertiban umum, berdasarkan tipu muslihat, keliru mena1sirkan ketentuan tentang force ma


Gatot Soemartono

[email protected]

/a-elis akim berpendapat baha baik dalam per-an-ian #;C maupun dalam per-an-ian 9SC telah menundukkan dan memilih hukum 'ndonesia$ 3$ Apakah ma-elis arbitrase telah melampaui eenangnya atau tidak, menurut pendapat /a-elis akim -ika dilihat dari Pasal  )"* Kon%ensi e ork "+7 dapat disimpulkan baha pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berenang dalam hal ini adalah Pengadilan egeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut$ .$ Dari apa yang men-adi pertimbangan di atas, ma-elis arbitrase telah melampaui eenangnya karena tidak mempergunakan hukum 'ndonesia, sedangkan kontrak #;C dan 9SC dengan tegas menyatakan baha mereka memilih hukum arbitrase 'ndonesia dan bukan hukum arbitrase Siss dan Kon%ensi e ork "+7 Pasal ' -o Pasal  )"* e memperbolehkan hal tersebut$ +$ =Apakah pengakuan atau pelaksanaan itu bertentangan dengan ketertiban umum atau tidakI? Dalam Pasal  ayat & huru1 b Kon%ensi e ork "+7 dinyatakan baha pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan -ika putusan itu bertentangan dengan ketertiban umum negara itu$ /a-elis akim menga6u pada Peraturan /ahkamah Agung 5' o$ & Tahun " yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di 'ndonesia$ Pasal . ayat & Peraturan /ahkamah Agung tersebut menyebutkan =baha pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di 'ndonesia terbatas pada keputusan(keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dalam seluruh sendi(sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat 'ndonesia$? /a-elis akim -uga mengutip pendapat 9rman 5a-agukguk mengenai ketertiban umum yang kadang diartikan sebagai ketertiban, kese-ahteraan !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se




dan keamanan atau disamakan dengan =ketertiban hukum ? atau disamakan dengan =keadilan?$ Dari hal tersebut, Keputusan Presiden o$ 3 Tahun "8 dan Keputusan Presiden o$ + Tahun "7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah 'ndonesia atas permintaan '/< bertu-uan untuk menyelamatkan dan mengatasi beban negara yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, sehingga -ika proyek geo(termal tersebut tetap diteruskan maka hal itu akan semakin menyengsarakan perekonomian bangsa 'ndonesia$ Berdasarkan Pasal  ayat & huru1 b Kon%ensi e ork "+7, sudah sepatutnya terhadap putusan

arbitrase internasional tersebut harus dinyatakan ditolak pengakuan dan

pelaksanaannya karena tidak hanya bertentangan dengan ketertiban umum akan tetapi -uga bertentangan dengan sendi(sendi asasi bangsa 'ndonesia$ Pertanyaan selan-utnya adalah, apakah telah ter-adi suatu kekeliruan mengenai pena1siran ketentuan force ma ke-adian(ke-adian yang disebabkan oleh keadaan memaksa men6akup, tetapi tidak terbatas pada: > )e* setiap tindakan yang berhubungan dengan kontraktor sa-a?$ Pernyataan yang sama pada Pasal $& kata =kontraktor? diganti dengan company =, dimana keduanya menga6u kepada KBC$ /elalui kontrak tersebut dinyatakan baha Keputusan Presiden adalah keadaan memaksa bagi KBC dan bukan bagi Pertamina dan P2$ Konsekuensi hukumnya adalah baha KBC berhak untuk memakai Keputusan Presiden sebagai alasan untuk tidak melaksanakan !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1**


kea-ibannya, sedangkan Pertamina dan P2 tidak berhak se-auh ini untuk melakukan hal yang sama, dan seterusnya$ Berhubung Pertamina dan P2 tidak dapat memakai Keputusan Presiden sebagai alasan yang sah untuk tidak melakukan kea-iban mereka di baah 9SC dan #;C, maka tindakan tidak melakukan kea-iban tersebut adalah pelanggaran kontrak sehubungan dengan tanggung -aab mereka$ Konsekuensi akibat Keputusan Presiden yang menghalangi pelaksanaan kontrak adalah tanggungan Pertamina dan P2$ Selan-utnya berdasarkan Keppres o$ 3 Tahun "8 tanggal &! September "8 Pemerintah 'ndonesia telah menunda beberapa proyek termasuk proyek geo(termal KBC, dengan pertimbangan untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan -alannya pembangunan nasional pada umumnya$ Dengan ditutupnya proyek KBC tersebut, Pertamina telah berusaha agar proyek tersebut dike6ualikan, sehingga atas usahanya tersebut melalui Keppres o$ .8 Tahun "8 tanggal " o%ember "8, proyek KBC tersebut dapat diteruskan$ Tetapi terhadap usaha yang baru dirintis oleh Pertamina tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan Keppres o$ + Tahun "7 tanggal "! #anuari "7 yang isinya menangguhkan kembali proyek Karaha Bodas, sehingga se-ak lahirnya Keppres o$ + Tahun "7 tersebut telah men-adi -elas baik Pertamina, maupun KBC tidak dapat melaksanakan proyek tersebut$ Dengan berhentinya proyek tersebut KBC dapat melaksanakan ketentuan keadaan memaksa Cforce ma sebagaimana Pasal "+ #;C dan  9SC tersebut$ Sebagaimana diketahui baha, ma-elis arbitrase di #enea menyatakan baha akibat Keputusan Presiden yang menghalangi pelaksanaan kontrak tersebut telah men-adi tanggungan Pertamina dan P2$ Sebaliknya ma-elis hakim menimbang baha suatu Keputusan Presiden, khususnya atas proyek(proyek pemerintah ataupun Badan 4saha /ilik !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*1


egara )B4/* mempunyai daya laku dan legitimasi sebagai peraturan perundang( undangan yang berlaku di negara 'ndonesia$ Sebagai akibat lahirnya Keppres yang

menyatakan agar proyek KBC ditangguhkan, konsekuensinya Pertamina sebagai B4/ harus tunduk dan mematuhi Keppres tersebut$ Dengan demikian Keppres tersebut merupakan tindakan publik yang dibenarkan menurut hukum 'ndonesia, sehingga Pertamina tidak mempunyai kemampuan se6ara hukum Cincapacity> untuk berbuat terhadap proyek yang ditangguhkan tersebut untuk dilan-utkan kembali$ Sebagaimana diketahui baha lahirnya Keppres tersebut adalah untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan -alannya pembangunan nasional pada umumnya, berarti pula kepentingan publiklah yang harus diutamakan lebih dahulu, apalagi pada saat itu )tahun "8* bangsa 'ndonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepan-angan, sehingga dengan demikian kepentingan dan keteriban umumlah yang menurut hukum 'ndonesia yang harus diutamakan$ Tetapi ma-elis arbitrase dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan keadaan seperti tersebut, dan telah mempertimbangkan se6ara sempit dengan menga6u kepada keadaan memaksa bagi KBC, seharusnya /a-elis Arbitrator dengan memperhatikan se6ara luas terbitnya Keppres yang menangguhkan proyek Karaha tersebut yang nota bene berakibat Pertamina tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, sehingga seharusnya pula dikategorikan sebagai keadaan memaksa$ Atas dasar pertimbangan di atas /a-elis berpendapat baha /a-elis Arbitrator telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum 'ndonesia$ 0alaupun ma-elis arbitrase mengakui hukum 'ndonesia berlaku terhadap sengketa yang timbul dari kontrak #;C dan 9SC, akan tetapi arbitrator telah tidak menggunakan ketentuan hukum 'ndonesia khususnya tentang keadaan memaksa yang tidak dipertimbangkan bagi Pertamina, sedangkan telah ternyata kedua per-an-ian #;C dan 9SC se6ara tegas menggunakan hukum !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*#


'ndonesia$ Terhadap kelalaian ma-elis arbitrase tersebut, /a-elis akim berenang untuk memutus pembatalan atas putusan arbitrase di #enea, Siss tersebut$ KBC dalam -aabannya menyatakan baha gugatan a E#o telah tidak memenuhi

ketentuan Pasal 8! 4ndang(undang Arbitrase o$ 3! Tahun "$ /enurut Pertamina dalam menga-ukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak sa-a berdasarkan ketentuan Pasal 8! 4ndang(4ndang o$ 3! Tahun " tetapi didasarkan pula kepada Kon%ensi e ork "+7$ Berdasarkan Keppres o$ 3. Tahun "7", 'ndonesia telah merati1ikasi Kon%ensi e ork tahun "+7$ Dengan demikian 'ndonesia se-ak tahun "7" sampai sekarang telah mengikatkan diri kepada ketentuan(ketentuan hukum yang ter6antum dalam Kon%ensi e ork sehingga gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional dapat didasarkan pada Kon%ensi e ork "+7 tersebut, yang hal ini se-alan dengan alasan(alasan untuk menga-ukan pembatalan putusan arbitrase asing yang antara lain adalah alasan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 8!$ Karena itu dengan adanya penyebutan kata =antara lain? dapat dita1sirkan baha oleh 4ndang(4ndang ini untuk menga-ukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain$ al ini telah dilakukan Pertamina yaitu dengan mendasarkan kepada Kon%ensi e ork$ Atas dasar seluruh pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan lebih lan-ut surat( surat lainnya yang dia-ukan oleh para pihak maka putusan arbitrase yang diterapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desmber &!!! berikut putusan sela Cpreliminary award> yang ditetapkan di #enea tanggal 3! September ", harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya$ Karena putusan arbitrase yang ditetapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desember &!! berikut putusan sela Cpreliminary award> yang ditetapkan di !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*


#enea tanggal 3! September ", dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka menghukum kepada KBC untuk taat dan patuh pada putusan tersebut$

Terhadap tuntutan pro%isional, /a-elis akim mempertimbangkan baha: "* Atas

tuntutan

pro%isi

yang

dia-ukan

oleh

Pertamina,

/a-elis

akim

telah

mempertimbangkannya yang dituangkan dalam putusan sela tanggal " april &!!&, yang isinya antara lain mengabulkan tuntutan pro%isi dari Pertamina untuk seluruhnya, dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam putusan sela tersebut, selengkapnya dianggap telah ter6antum dalam putusan ini dan /a-elis akim tetap mempertahankan putusan pro%isi tersebut$ &* Terhadap tuntutan yang memohon agar putusan perkara ini di-alankan lebih dulu meskipun ada banding, %erzet atau kasasi, /a-elis mempertimbangkan baha untuk menolak ataupun mengabulkan suatu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal "7! ayat " 5, harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut di atas antara lain, yaitu: ada gugatan pro%isional yang dikabulkan$ 3* Terhadap tuntutan pro%isional dari Pertamina oleh /a-elis akim telah dikabulkan dengan putusan selanya tentang pro%isi, oleh karena itu adalah layak dan beralasan hukum tuntutan Pertamina agar putusan perkara ini dapat di-alankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, %erzet atau kasasi, patut untuk dikabulkan$ .* Karena gugatan Pertamina telah dikabulkan, maka KBC berada pada pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini$


1*6


/engingat akan pasal(pasal dari undang(undang yang bersangkutan, dan hasil seluruh pemeriksaan /a-elis akim memutuskan sebagai berikut: "$ Dalam 9ksepsi, menolak seluruh eksepsi KBC$ &$ Dalam Pro%isi a$ /engabulkan gugatan pro%isional dari Pertamina untuk seluruhnya b$ /emerintahkan kepada KBC atau siapapun yang dapat hak daripadanya untuk tidak

melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan arbitrase yang ditetapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desember &!!!, yang bersumber pada per-an-ian ker-a sama CJoint 8peration 'ontract> dan kontrak -ual beli energy Cnery Sales 'ontract> , keduanya

dibuat pada &7 opember "., dengan ketentuan KBC dikenakan uang paksa 4S +!!$!!!,! )lima ratus ribu 4S Dollar* setiap harinya, -ika perintah ini dilanggar, -umlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Pertamina 3$ Dalam Pokok Perkara a$ /enyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan arbitrase yang ditetapkan di #enea, Siss tanggal "7 Desember &!!! berikut putusan sela Cpreliminary award> yang ditetapkan di #enea tanggal 3! September ", dengan segala akibat hukumnya b$ /enghukum kepada KBC untuk taat dan patuh pada putusan tersebut b$ /enyatakan putusan perkara ini dapat di-alankan lebih dahulu alaupun ada banding, %erzet atau kasasi 6$ menghukum KBC untuk membayar biaya perkara ini sebesar 5p$ +3$!!!,( )lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*$


1*5


0. Proses P#t#san $ahkamah Ag#ng Rep#"lik -ndonesia

Dalam rapat /a-elis /ahkamah Agung )/A* yang diadakan pada hari Senin, 7 /aret &!!. dengan dihadiri oleh Bagir /anan, Ketua /ahkamah Agung sebagai ketua sidang, Paulus 9$ 2otulung dan /arianna Sutadi sebagai hakim(hakim anggota, diputuskan untuk mengabulkan permohonan banding KBC$ Putusan /A tersebut diu6apkan oleh ketua sidang pada hari itu -uga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut, serta Shirley P$ 0idodo, S$$, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak$ a. Pertim"angan P#t#san se(ara 5ormal

Sebelum memutuskan dalam tingkat kasasi, /A mendapati baha tergugat )dalam hal ini adalah KBC* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  September &!!& menga-ukan permohonan banding pada  September &!!& atas putusan pengadilan negeri yang diu6apkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada &8 Agustus &!!& )yang dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat dan kuasa turut tergugat*$ al itu dapat dilihat dalam akte permohonan banding omor: 7&@Srt$Pdt$Kas@&!!&@P$#KT$PST$#o omor: 7@PDT$G@&!!&P$#KS$PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan egeri #akarta Pusat, yang kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan(alasan yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan egeri tersebut pada tanggal &3 September &!!&$ Setelah itu Pertamina, yang pada tanggal &+ September &!!& telah diberitahu tentang memori banding oleh KBC, menga-ukan -aaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan egeri #akarta Pusat pada tanggal 8 ;ktober &!!&$ /engenai tambahan memori banding yang dia-ukan oleh KBC, mengingat tambahan memori banding tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan egeri #akarta Pusat pada tanggal &+ !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*0


;ktober &!!&, sedangkan permohonan banding telah dia-ukan pada tanggal  September &!!&, maka tambahan memori banding tersebut telah meleati tenggang aktu ". )empat belas* hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal .8 ayat )"* 4ndang(4ndang o$ ". Tahun "7+ yang telah diubah dengan 4ndang(4ndang o$ + Tahun &!!. sehingga tambahan memori banding tersebut harus dikesampingkan$ /empertimbangkan baha permohonan banding a E#o beserta alasan(alasannya telah diberitahukan kepada pihak laan dengan seksama dalam tenggang aktu dan dengan 6ara yang ditentukan dalam 4ndang(4ndang, karena itu permohonan banding tersebut se6ara 1ormal dapat diterima

". -si Permohonan Kasasi

KBC menga-ukan keberatan(keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan baha: a$ berdasarkan ketentuan Pasal 8& ayat ).* 4ndang(4ndang o$ 3! Tahun " tentang Arbitrase dan Alternati1 Penyelesaian Sengketa disebutkan baha terhadap putusan )pembatalan* dari pengadilan negeri dapat dia-ukan permohonan banding ke /ahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir$ ;leh karena itu, upaya hukum yang dia-ukan oleh KBC terhadap putusan dengan menga-ukan banding kepada /ahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan 44 Arbitrase b$ karena dalam 44 Arbitrase tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas aktu penga-uan banding dan memori banding, maka KBC mendasarkan ketentuan hukum a6ara pada Pasal .8 4ndang( 4ndang o$ ". Tahun "7+ tentang /ahkamah agung yang menyatakan baha penga-uan memori banding oleh pemohon banding a-ib disampaikan dalam tenggang aktu ". )empat belas* hari setelah permohonan banding di6atat dalam buku da1tar register$ KBC telah !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*;


menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal  September &!!&, terhadap Putusan Sela ' pada tanggal " April &!!&, serta terhadap Putusan Sela '' pada tanggal &" /ei &!!&$ Di sini KBC telah menda1tarkan permohonan banding di Kantor Kepaniteraan Pengadilan egeri #akarta Pusat sebelum -angka aktu ". )empat belas* hari sebagai tenggang aktu yang diperbolehkan menurut 4ndang(4ndang 6$ berdasarkan pertimbangan hukum -udeE 1a6tie, Putusan o$7@PDT$G@&!!&@P$#KS$PST$ tanggal &8 Agustus &!!& adalah keliru dan tidak berdasarkan 1akta dan tidak adil$ Di samping itu /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat dinilai tidak berenang untuk memeriksa gugatan pembatalan putusan Arbitrase 'nternasional tanggal "7 Desember

&!!! yang diputuskan di #enea, Siss /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat telah melampaui batas eenang /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan akhirnya /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat telah lalai memenuhi syarat(syarat yang dia-ibkan oleh peraturan perundang(undangan$ (. Arg#mentasi H#k#m dari P#t#san $A

/ahkamah Agung

sebelum

membuat

putusannya,

telah

menyampaikan beberapa

pertimbangan hukum yang isinya mendukung argumentasi KBC, yaitu: a$ Termohon Kasasi )Pertamina* menurut hukum tidak dapat menga-ukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase 'nternasional dengan menggunakan 1ormat =gugatan? melainkan harus dengan menggunakan 1ormat =permohonan?$ al ini mengingat berdasarkan ketentuan Pasal &8 ayat ).* 4ndang(4ndang Arbitrase, keberatan atau permohonan banding yang dia-ukan terhadap putusan harus dia-ukan langsung ke /ahkamah Agung$ !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

1*


b$ /a-elis akim Pengadilan egeri #akarta Pusat tidak berenang baik se6ara kompetensi absolute maupun se6ara kompetensi relati1 untuk mengadili perkara a E#o, karena dalam Pen-elasan Pasal 8! 4ndang(4ndang Arbitrase se6ara tegas dinyatakan baha permohonan pembatalan hanya dapat dia-ukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah dida1tarkan di pengadilan$ Kemudian Pasal 8 ayat )"* 4ndang(4ndang Arbitrase, yang merupakan satu( satunya pasal yang mengatur mengenai penda1taran atas putusan Arbitrase 'nternasional dalam 4ndang(4ndang Arbitrase, -uga se6ara tegas diatur baha yang berenang untuk melakukan penda1taran terhadap Putusan Arbitrase 'nternasional di 'ndonesia adalah arbiter atau kuasanya$ 6$ J#de facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 8! sampai dengan Pasal 8& 4ndang(4ndang Arbitrase yang -elas(-elas telah menyatakan baha pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase dia-ukan dengan menggunakan 1ormat =permohonan? serta terlebih dahulu harus

memenuhi persyaratan penda1taran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 4ndang(4ndang Arbitrase$ Dengan diabaikannya ketentuan 4ndang(4ndang )44 Arbitrase* oleh <#de facti dalam mengeluarkan putusan, -elas telah membuktikan kelalaian yang dia-ukan oleh <#de facti dalam memenuhi persyaratan yang dia-ibkan oleh undang(undang$

d$ Dari segi kompetensi absolut Pengadilan egeri #akarta Pusat tidak berenang untuk mengadili perkara ini, karena pembatalan putusan Arbitrase 'nternasional hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Siss$ Berdasarkan Pasal ' -o Pasal  )"* )e* Kon%ensi e ork "+7 Pengadilan yang memiliki eenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase 'nternasional adalah hanya Pengadilan di negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat$


1*


e$ Dari segi kompetensi relati1, Pengadilan egeri #akarta Pusat -uga tidak berenang untuk mengadili perkara ini, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8& dan Pasal " ayat ).* 4ndang(4ndang Arbitrase, di mana Pengadilan egeri yang berenang untuk memeriksa perkara a E#o adalah Pengadilan egeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon )in cas# tempat tinggal KBC*$ ;leh karena itu Pengadilan egeri #akarta Pusat tidak mempunyai keenangan )kompetensi* untuk menerima dan memeriksa gugatan pambatalan Putusan Arbitrase 'nternasional a E#o, sebab ilayah hukum Pengadilan egeri #akarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal Pemohon Kasasi@tergugat )KBC*$ 1$ Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase 'nternasional yang dia-ukan oleh Pertamina tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dia-ukan, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pen-elasan Pasal 8! 44 Arbitrase, -elas ditentukan baha suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah dida1tarkan di Pengadilan$ Dalam perkara a E#o, Pertamina sama sekali tidak dapat menga-ukan satu bukti pun yang dapat membuktikan baha putusan Arbitrase 'nternasional tersebut sudah dida1tarkan ke Pengadilan egeri

#akarta Pusat$ ;leh karena Putusan Arbitrase 'nternasional belum dida1tarkan se6ara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka sebenarnya Putusan Arbitrase 'nternasional belum dida1tarkan oleh arbiter atau kuasanya$ 4ntuk memperkuat argumentasinya, /a-elis /A lebih -auh menyatakan baha keberatan( keberatan di atas dapat dibenarkan, karena -udeE 1a6ti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan(pertimbangan, yaitu: a$ Baha gugatan Pertamina pada pokoknya adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di #enea, Siss pada tanggal "7 Desember &!!! ) -inal !ward 4n !n !rbitration *roced#re )nder Ahe )$'4A;!+ !rbitration ;#les * !ased on Gatot%s (esearch nly 2or Pri3ate 4se

11*


b$ Baha menurut Pasal " butir  4ndang(4ndang o$ 3! Tahun " putusan yang di-atuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar ilayah hukum 5epublik 'ndonesia, seperti halnya putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya oleh Pertamina adalah Putusan Arbitrase 'nternasional 6$ Baha mengenai Arbitrase 'nternasional, 4ndang(4ndang o$ 3! Tahun " hanya mengaturnya dalam Pasal + sampai dengan Pasal  yang selain mengatur syarat(syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase 'nternasional di 'ndonesia, -uga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut d$ Baha Pasal  ayat )"* e Kon%ensi e ork "+7 ) 'on"ention on Ahe ;econition and nforcement of -orein arbitral !ward * yang disahkan dan dinyatakan berlaku dengan

Keputusan Presiden o$ 3. Tahun "7" berbunyi: = ;econition and enforcement of the award may be ref#sed, at the reE#est of the party aainst whom it is in"o2ed, only if @

)e*

=Ahe award has not yet become bindin on the parties, or has been set aside or

s#spended by a competent a#thorty of the co#ntry in which, or #nder the law of which, that award was made?$

e$ Baha kuasa hukum Pertamina telah menga-ukan permohonan banding terhadap putusan arbitrase yang disengketakan kepada /ahkamah Agung Siss sesuai dengan 4ndang(4ndang ukum Perdata 'nternasional egara Siss$


111


Catatan: 4ntuk butir e di atas, /ahkamah Agung menga6u pada asas nebis in idem yang

menyatakan baha untuk suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya$8 Atas dasar pertimbangan(pertimbangan butir a M e tersebut, Pengadilan egeri #akarta Pusat tidak berenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase 'nternasional yang dilakukan oleh Pertamina$ d. -si P#t#san $A

Setelah

melakukan

pertimbangan(pertimbangan

tersebut

di

atas,

tanpa

perlu

mempertimbangkan keberatan(keberatan lainnya, /ahkamah Agung berpendapat baha telah terdapat 6ukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari KBC dan membatalkan putusan Pengadilan egeri #akarta Pusat tanggal &8 agustus &!!& o$7@PDT$G@&!!&@P$#KT$PST$ Di samping itu, /ahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini$ /ahkamah Agung setelah mempertimbangkan baha Pertamina adalah pihak yang kalah, maka Pertamina dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan$ Sebelum membuat putusan, /A telah memperhatikan Pasal(pasal dari 4ndang(4ndang

o$ 3! tahun ", 4ndang(4ndang o$ ". Tahun "7+ sebagaimana yang telah dirubah dengan 4ndang(4ndang o$ + Tahun &!!. serta Pasal(pasal lain dari undang(undang yang bersangkutan$

;0 entang penga9uan kasus tersebut di Swiss, koordinator pengacara Pertamina membantah bahwa putusan arbitrase 48&('- telah diperiksa dan ditolak oleh $ahkamah 'gung Swiss. $enurutnya, upaya menga9ukan pembatalan putusan ke pengadilan di "enewa terlambat dilakukan sehingga tidak sempat diperiksa dan diputuskan. $enurutnya, $ahkamah 'gung (& telah salah ketika menyatakan berlakunya asas nebis in ide! dalam kasus ini. 'sas tersebut, yang menyatakan untuk suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya, tidak berlaku di sini, karena kasus ini belum pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Swiss.


11#


'si putusan dari /A dibedakan men-adi &, yaitu: a$ Putusan =mengadili? yang isinya adalah: "* /engabulkan permohonan banding dari pemohon banding Karaha Bodas Company )KBC* tersebut$ &* /embatalkan putusan Pengadilan egeri #akarta Pusat tanggal &8 Agustus &!!& o$7PDT$G@&!!&IP$#KS$PST$ 88 b$ Putusan =mengadili sendiri? yang isinya adalah: "* Dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi tergugat, yaitu: KBC$ &* Dalam pro%isi dan pokok perkara: menyatakan P #akarta Pusat tidak berenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat$ + /enghukum Pertamina untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar 5p+!!,!!!,( )lima ratus ribu rupiah*$ Dengan adanya putusan /ahkamah Agung tersebut, telah selesailah uraian seluruh rangkaian penyelesaian kasus Karaha Bodas, khususnya yang melibatkan Pertamina dan

Karaha Bodas File

Recommend Documents