KAK RTH

KERANGKA ACUAN ACUAN KERJA (KAK) Kegiatan

:

Pekerjaan

:

Lokasi Th. Anggaran

: :

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo APBDP 2017

1. URAIAN PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat UU PR pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008). Sebagai pusat perkembangan, kawasan perkotaan akan menarik dan meningkatkan rasio kependudukan di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berdampak kembali kepada peningkatan pembangunan untuk permukiman di kawasan perkotaan. Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya aktivitas pembangunan yang tidak seimbang (Rushayati, dkk, 2011). Pembangunan yang tidak seimbang mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak diimbangi dengan pemenuhan dan penyediaan ruang. Penggunaan lahan sebagai ruang terbangun (solid) salah satunya disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis lahan perkotaan. Sedangkan lahan atau tanah merupakan sumber daya yang terbatas, sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan perumahan dan permukiman di perkotaan terus meningkat. Hal ini lah yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan lahan perkotaan sebagai ruang terbuka (hijau). Ruang terbuka hijau kota memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan perkotaan, salah satunya adalah sebagai paru-paru kawasan. Banyak peranan yang dapat diberikan oleh ketersediaan dan keberadaan ruang terbuka hijau, seperti sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan; sebagai sarana rekreasi; sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara; sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuiuhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran Iingkungan; sebagai tempat perlindungan plasma nuftah; sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; dan sebagai pengatur tata air.

Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kab. Sukoharjo Th. 2017

1

Pemenuhan dan keberadaan ruang terbuka hijau secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan di kawasan permukiman perkotaan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi jenis dan letak ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sukoharjo. Pemetaan dan pendataan potensi Ruang Terbuka Hijau ini diharapkan akan dapat memberikan rekomendasi perletakan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk dan potensi wilayah perencanaan Ruang Terbuka Hijau. 1.2

Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah untuk pendataan yang akurat serta menghitung tingkat kebutuhan lahan terkait Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sukoharjo. 1.2.2 Tujuan Tujuan dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji keberadaan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo. 1.2.3 Sasaran Sasaran dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) Mengetahui kondisi keberadaan RTH eksisting di kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo; 2) Menganalisis kebutuhan RTH kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo; 3) Potensi ketersediaan lahan untuk RTH; 4) Tersusunnya arahan penyediaan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo. 1.3

Lokasi Kegiatan

Secara spasial, ruang lingkup wilayah dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo adalah kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo meliputi : 1) Kecamatan Sukoharjo; 2) Kecamatan Kartasura; 3) Kecamatan Bendosari; 4) Kecamatan Grogol; 5) Kecamatan Mojolaban; dan 6) Kecamatan Baki. 1.4

Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari Perubahan APBD Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk PPN.


2

1.5

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : R. SUDIARTO, SE., MSi Nama Organisasi Pelaksana : Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo

2. Data Penunjang 2.1

Data Dasar

Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Identifikasi RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) Data fungsi strategis kota/kawasan perkotaan di Kab. Sukoharjo; 2) Peta foto citra satelit; 3) Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatografi, fisiografi dan geologi. Data penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan; 4) Data ketersediaan PSU. 2.2

Standar Teknis

Standar teknis pelaksanaan pekerjaan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; 2.3

Referensi Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo antara lain: 1) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 3) Peraturan perundangan lain yang terkait dan diutamakan yang lebih baru.

3. Ruang Lingkup 3.1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup substansi pada penyusunan pekerjaan ini antara lain: 1) Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : a) Studi-studi yang terkait; b) Data kependudukan; c) Data penggunaan lahan; 2) Identifikasi keberadaan Ruang Terbuka Hijau Adapun keberadaan ruang terbuka hijau yang dikaji menurut: a) RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi; (1) Taman RT (2) Taman RW


3

(3) Taman kelurahan (4) Taman kecamatan (5) Taman kota (6) Hutan kota (7) Sabuk hijau (green belt) b) RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi: (1) Pulau jalan dan median jalan (2) Jalur pejalan kaki (3) Ruang dibawah jalan layang c) RTH Fungsi Tertentu, meliputi: (1) RTH sempadan rel kereta api (2) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi (3) RTH sempadan sungai (4) RTH sempadan pantai (5) RTH pengamanan sumber air baku/mata air (6) Pemakaman Pendataan yang dilakukan mencakup lokasi, luasan, status tanah, fungsi, jenis vegetasi dan sebagainya. 3) Kajian kebutuhan penyediaan RTH; Analisis yang dilakukan berdasarkan luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk. 4) Merumuskan arahan penyediaan RTH menurut kebutuhan. 3.2

Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi syarat norma, standar, pedoman dan kriteria. Terkait dengan hal ini, pihak penyusun diwajibkan memberikan pelaporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan ke dalam 3 (tiga) jenis laporan, yaitu 1) Laporan Pendahuluan ; 2) Laporan Antara ; dan 3) Laporan Akhir, serta CD Softcopy Laporan. 3.3

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

1) Peralatan 2) Material 3) Personil 3.4

Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya) Tim teknis pelaksana kegiatan

Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

1) Peralatan 2) Material 3.5

: : :

: Peralatan studio, transportasi dan pengukuran : -

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

3.5.1 Kewajiban Konsultan Kewajiban konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.


4

2) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan 3) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati. 4) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis. 3.5.2

Hak Konsultan

Hak konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1) Dalam pelaksanaan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan; 2) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja 3.6

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah diterimanya SPMK. 3.7

Personil

3.7.1 Tenaga Ahli Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo adalah: 1) Tenaga Ahli a) Team Leader/ Pemimpin Tim (1 orang) Disyaratkan Magister Teknik Arsitektur, berpengalaman dalam bidang perencanaan ruang terbuka hijau selama 3 tahun atau Sarjana Teknik Arsitektur dengan pengalaman 4 tahun, mempunyai SKA Madya Ahli Arsitektur atau SKA Ahli Lansekap serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasannya adalah : (1) Bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan anggota tim kerja. (2) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dan secara rutin melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja. (3) Merumuskan kerangka pikir dan metodologi analisis secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang akan dihasilkan. (4) Memimpin pembahasan yang dilakukan bersama Tim Teknis dan pihak lain yang terkait termasuk dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam penyelesaian pekerjaan. (5) Memfasilitasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi, rapat, maupun pertemuan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini. (6) Membina hubungan yang baik dan berkoordinasi dengan pemberi kerja, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan ini.


5

b) Tenaga Ahli Perencanaan Kota (1 orang) Disyaratkan Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, berpengalaman dalam bidang perencanaan ruang terbuka hijau/pertamanan selama 3 tahun, mempunyai SKA Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasannya adalah : (1) Melakukan kajian tentang kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. (2) Melakukan analisis tentang kebutuhan dan ketersediaan RTH. c) Ahli Kehutanan (1 orang) ; Disyaratkan Sarjana Kehutanan dengan pengalaman kerja selama 3 tahun di bidang perencanaan RTH. (1) Melakukan kajian tentang kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. (2) Melakukan analisis tentang kebutuhan dan ketersediaan RTH. 2) Tenaga Pendukung a) Surveyor (6 orang), Tugasnya adalah melakukan survei, pengukuran dan pendataan sesuai dengan arahan dari Team Leader. b) Drafter GIS (1 orang). Tugasnya adalah melakukan pemetaan lokasi RTH. c) Tenaga pendukung lainnya merupakan tenaga administrasi dan pelayanan untuk mendukung kinerja tenaga ahli dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya, yaitu diantaranya : Tenaga Adminstrasi (1 orang) serta Operator Komputer (1 orang). 3.8

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah diterimanya SPMK. Rincian jadwal pelaksanaan dapat dilihat berikut ini :


6

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.

Uraian Kegiatan

A 1 2 3 4 5 6 7 B I 1 2 II

1 2 3 4 C 1 2 3 4 5

1

2

Bulan I 3

4

TAHAP PENDAHULUAN Konsolidasi Tim Pengumpulan Data Sekunder Desk Study Survei Pendahuluan Penyusunan Draf Lap. Pendahuluan Diskusi Draf Lap. Pendahuluan Penyempurnaan Lap. Pendahuluan TAHAP ANTARA Survei Lapangan Survei Kondisi RTH Eksisting Survei Permasalahan Analisa Analisa Kebutuhan Penyusunan Draf Lap. Antara Diskusi Lap. Antara Penyempurnaan Lap. Antara TAHAP AKHIR Penyusunan Arahan Penyediaan RTH Penyusunan Draf Lap. Akhir Diskusi Draf Lap. Akhir Penyempurnaan Lap. Akhir Penyerahan Produk


7

1

2

Bulan II 3

4

Bulan III 1 2

4. Laporan 4.1

Laporan Pendahuluan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. 4.2

Laporan Antara

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi. Hasil pengumpulan pengolahan dan analisa harus didokumentasikan di dalam Laporan Antara. 4.3

Laporan Akhir

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Berisi data, analisa hasil perolehan data, survey lapangan serta rencana pengelolaan. Hasil rumusan ini di dokumentasikan sebagai Laporan Akhir. Selain itu, seluruh file di backup ke dalam kepingan CD sebanyak 5 keping. Distribusi penyerahan pekerjaan adalah sebagai berikut : No. (1) (2) (3) (4) (5) 4.4

Jenis Hasil Pekerjaan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Album Peta CD Softcopy Laporan

Jumlah 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 keping

Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain : 1) Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian; 2) Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain : a) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan; b) SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku; c) Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat; d) Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat. 3) Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.


8

4) Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan. 5) Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan. 6) Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan 7) Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan. 8) Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian. 9) Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Sukoharjo,

September 2017

Pejabat Pembuat Komitmen

R. SUDIARTO, SE., MSi NIP. 19620616 198607 1 001


9

KAK RTH

Recommend Documents