Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH
1.1 LATAR BELAKANG Kabupaten Sidoarjo terus berkembang seiring dengan lokasi yang strategis berbatasan dengan Kota Surabaya, sebagai jalur utama aktivitas ekonomi dan jasa, serta adanya daya tarik internal, di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu konsekuensi perkembangan adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang terbangun untuk menampung kegiatan di Kabupaten Sidoarjo. Kebutuhan ruang terbangun akan selalu disertai dengan perubahan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun dan dapat berpotensi menimbulkan konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga, menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, di dalam sebuah kota harus tersedia 30 % Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau tersebut dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga lingkungan perkotaan yang berkelanjutan secara ekologis. Ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus merupakan ruang publik yang memiliki manfaat rekreatif dan rasa nyaman karena faktor estetikanya. Atas dasar pertimbangan ekologis dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan tersebut maka, di Kabupaten Sidoarjo perlu ditegaskan alokasi untuk ruang terbuka hijau yang akan menjamin esksistensinya sebagai bagian dari kesatuan lingkungan fisik perkotaan dan warganya, memberikan dampak-dampak positif lingkungan kota. Upaya yang dilakukan untuk menata Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo pada tahun ini dilakukan Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sidoarjo. Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau ini akan mengalokasikan ruang yang akan dilindungi dan dipertahankan untuk Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada faktor kebutuhan RTH berdasarkan fungsi ekologi, faktor jumlah penduduk, dan estetika. Hasil dari rencana ini pada akhirnya secara umum diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan perkotaan di masa depan dengan mencegah penurunan kualitas
Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH lingkungan kawasan perkotaan kota sehingga tercapai kenyamanan fungsional kota dan sekaligus menjabarkan
2.
amanat dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 penataan ruang ruang tersebut diatas.
efisien. 3.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Terciptanya keterkaitan antara pengelolaan jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau yang selaras, serasi dan
Terjaganya konsistensi perwujudan Ruang Terbuka Hijau melalui arahan dan pengedalian pemanfaatan ruang
1.2.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sidoarjo adalah menyusun panduan penataan ruang terbuka hijau yang adap dijadikan salah satu panduan bagi mewujudkan pemanfaatan
1.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
ruang yang serasi dan seimbang antara kawasan terbangun dan Ruang Terbuka Hijau, sehingga terjamin pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 1.2.2 Tujuan
Lokasi perencanaan Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH adalah Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi 8 Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Sidoarjo (meliputi 24 Desa) 2. Kecamatan Buduran (Desa Buduran, Damarsi Prasung, Dukuh Tengah, Banjarsari, Wadungasih, Sidomulyo, Pagerwojo, dan Sidokerto)
Tujuan Penyusunan Master Plan Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH Kabupaten Sidoarjo adalah untuk menjamin tersedianya ruang terbuka Hijau yang Cukup di Kabupaten Sidoarjo khususnya di kawasan Perkotaan, sehingga terjamin ruang – ruang yang berfungsi sebagai berikut : 1. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; 2. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; 3. Area pengembangan keanekaragaman hayati; 4. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan;
3. Kecamatan Candi (meliputi 23 desa) 4. Kecamatan Tanggulangin (Meliputi desa Boro, kludan, Randegan, Kandensari dan Kalisampurno) 5. Kecamatan Krian (meliputi 22 Desa) 6. Kecamatan Taman 7. Kecamatan waru 8. Kecamatan Gedangan 9. Kecamatan Sukodono
5. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; 6. Tempat pemakaman umum; 7. Pembatas perkembangan perkotaan ke arah yang tidak diharapkan; 8. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
1.4.2 Lingkup Kegiatan 1. Lingkup Kegiatan Pendahuluan
dalam kebijakan terkait.
9. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; 10. Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
Persiapan dasar yang dilakukan adalah berupa studi literatur dan penelahaan materi yang tercantum di
Persiapan survey, berupa :
11. Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak . mengganggu
Persiapan dasar yang berupa penyusunan metode pelaksanaan, studi literatur dan penelaahan materi yang tertuang didalam rencana tata ruang wilayah terkait serta kebijakansanaan dan rencana
fungsi utama RTH tersebut.
sekotoral lainnya.
1.3 SASARAN
pertanyaan, peralatan survey dan lain-lain yang akan digunakan untuk tahap pekerjaan pendahuluan.
Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau (Master Plan) ini mempunyai sasaran sebagai berikut : 1.
Tersedianya arahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan kondisi fungsional kawasan di sekitarnya, dengan tetap mempertahankan dominasi fungsi ekologinya, tetapi juga mempertimbangkan aspek arsitektural yang sesuai dengan fungsional suatu kawasan;
Persiapan teknis dan administrasi yang berupa penyiapan surat-menyurat, peta dasar daftar
Penyiapan peta dasar/peta garis 1:25.000 dan data-data sekunder penunjang.
Peralatan survey lainnya yang digunakan untuk pekerjaan lapangan.
Penyusunan Laporan Pendahuluan, yang berintikan :
Latar belakang, maksud dan tujuan, serta lingkup studi
Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH
Gambaran lokasi perencanaan
Lingkup kegiatan dalam rancangan rencana yang perlu dilakukan konsultan minimal menghasilkan keluaran
Metodologi pendekatan
sebagai berikut :
Metodologi teknik analisa
Rencana penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan
Jadwal penyelesaian
Rencana penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan
Sistematika laporan kemajuan pekerjaan
Rencana jenis/tipologi RTH berdasarkan criteria vegetasi
Struktur organisasi pelaksana pekerjaan
Rencana pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan
Komposisi tenaga ahli
Rencana arahan elemen pelengkap pada RTH
Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya dan Ketentuan
2. Lingkup Kegiatan Pengumpulan Data, Fakta dan Informasi
Cakupan data minimal yang harus didapatkan dari survey primer, meliputi:
Identifikasi kondisi eksisting RTH
Identifikasi penggunaan dan status lahan, dilengkapi dengan peta dan foto situasi
Identifikasi karakteristik pemanfaatan ruang
Identifikasi karakter tata bangunan dan lingkungan
Identifikasi karakter fisiografis kawasan
Identifikasi karakter tata lingkungan luar
Data sekunder minimal yang perlu dikumpulkan dari intansi terkait meliputi :
Kebijakan Pemanfaatan Ruang yang bersumber dari Rencana Tata Ruang
Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Kota dari dinas teknis terkait
Data status lahan
3. Lingkup Kegiatan Tabulasi Data dan Analisa
pemanfaatan RTH secara umum
Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah perkotaan;
5. Langkah Kegiatan Diskusi Kegiatan Diskusi merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan hasil dari penyusunan rencana. 6. Lingkup kegatan penyempurnaan hasil rencana
Menyempurnakan rancangan rencana sesuai saran dan masukan yang diperoleh pada forum diskusi dan forum lainnya.
Menyusun rencana dimana pokok-pokok materinya sama dengan pokok-pokok materi pada rancangan rencana
7. Langkah Kegiatan Pembuatan Album Peta Setelah seluruh kegiatan penyusunan produk akhir perencanaan selesai, maka selanjutnya dilakukan finalisasi gambar dan bentuk pembuatan album peta.
Kegiatan pokok yang diperlukan dalam analisa adalah
Analisis dan sinkronisasi kebijakan terkait penataan Ruang Terbuka Hijau
1.5 LANDASAN HUKUM
Analisa fungsi kawasan
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Analisa kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau
Analisa penyediaan RTH pada lingkup RTH Privat dan Publik
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Analisis terhadap tingkat polusi kawasan
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Analisa penataan jenis vegetasi
Analisa penataan desain RTH berdasarkan karakteristik kawasan fungsional atau karakter tata
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
lingkungan luar kawasan
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Hasil dari kegiatan tabulasi data dan analisa diwujudkan dalam buku Laporan Antara. 4. Lingkup Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
Mengenai Keanekaragaman Hayati
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sidoarjo merupakan pengisian lebih lanjut dari
7. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
rencana tata ruang terkait. Secara garis besar kedudukan Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Hijau (Master Plan) Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut :
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Lahan
BAB I
PENDAHULUAN
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Bab ini menguraikan latar belakang dari penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Raperbup Tentang RTH Kabupaten Sidoarjo, tujuan dan sasaran, dasar hukum, pendekatan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
perencanaan dan ruang lingkup perencanaan serta sistematika pembahasan. BAB II
Pencemaran Air
TINJAUAN KEBIJAKAN DAN IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU WILAYAH PERENCANAAN
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
Bab ini membahas tentang tinjauan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH Kabupaten Sidoarjo berdasarkan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo, rencana teknis dan review perundangan/pertaruran terkait.
18. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional
Serta identifikasi Ruang Terbuka Hijau, permasalahan dan potensi yang berkaitan dengan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo. BAB III
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Viena dan
KONSEP PENGEMBANGAN Menguraikan arahan konsep sebagai dasar rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perencanaan
BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN
Protokol Motreal tentang Lapisan Ozon (Vienna Convention for the Ozone Layer, dan Montreal Protocol on
Berisi tentang rencana kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), arahan penyediaan RTH meliputi
Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties
pemilihan jenis vegetasi pada RTH Publik dan RTH Privat, serta bentuk-bentuk RTH yang akan
London, 27-29 June 1990). 23. Kepmen PU No.378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia,
kembangkan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo. BAB V
PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMBIBITAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBIAYAAN RTH
khususnya pada lampiran 22 mengenai Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Dengan Permen
Berisi tentang pedoman sebagai dasar dalam perencanaan terkait pengelolaan, pembibitan,
PU No.41/PRT/89 maka Standar Konstruksi ini telah disahkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)
pemeliharaan dan pembiayaan RTH.
1733-1989-F (Kebijaksanaan Teknis Menyangkut Ruang Terbuka Hijau, seperti Standar Perencanaan Sarana Olahraga dan Daerah Terbuka) 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Tata Ruang Kota 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan 26. Peraturan Menteri Kehutanan No P.03/MENHUT – V/2004 tentang Hutan Kota 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 29. Peraturan Menteri Kehutanan No. P71/Menhut/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota 30. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/IN/N/1991 tentang Penghijauan dan Penanaman Pohon di Sepanjang Jalan di Seluruh Indonesia.
Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan Raperbup Tentang RTH
