KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )
KEGIATAN: PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN REVIEW MEMORANDOM PROGRAM RPIJM BIDANG CIPTA KARYA (KAB.KOBAR ( KAB.KOBAR))
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Review Memorandom Program RPIJM Bidang Cipta Karya (Kab.Kobar)
I.
LATAR BELAKANG Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.Pendayagunaan sumber daya yang optimal diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di daerah, penciptaan lapangan kerja dan penangulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu, melalui perencanaan program yaitu Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan infrastruktur yang lebih luas dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dam lingkungan. RPIJM Bidang Cipta Karya merupakan suatu pendekatan dan cara yang dapat digunakan untuk keseluruhan sektor pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana Cipta Karya. Prinsip Keterpaduan yang digunakan dalam penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya diharapkan akan memudahkan mobilisasi sumber pembiayaan melalui kesepakatan bersama untuk pengalokasian sumber daya dalam jangka menengah, memudahkan kerjasana antara instansi Pusat dan Daerah dan antara program dan pelaksanaan. Disamping itu RPIJM Bidang Cipta Karya ini disusun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi
kebutuhan
nyata
masyarakat
sesuai
dengan
strategi
dan
arah
pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Disamping
itu,
RPIJM
Bidang
Cipta
Karya
disusun
dengan
mempertimbangkan
kemampuan keuangan/pendanaan dan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor, kelayakan spasial dan lingkungan.Dengan adanya RPIJM Bidang Cipta Karya diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Disamping itu,penyusunan RPJM Bidang Cipta Karya diharapkan mampu mendukung pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana PU yang mempunyai ciri-ciri :
1. memerlukan mobilisasi sumber pembiayaan yang besar 2. memerlukan persiapan dan perencanaan teknis yang matang 3. memerlukan pemantapan program dan penganggarannya 4. memerlukan manajemen pelaksanaan yang menjamin tercapainya tujuan, sasaran, danmanfaatsecara efisien serta pemanfaatan sumber daya. Dalam mendorong pembangunan permukiman, prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya di Kabupaten Kotawaringin Barat idealnya perlu disusun RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten yang mencakup program tiap sektor secara keseluruhan. RPIJM Kabupaten Kotawaringin Barattahap pertama telah disusun Tahun 2013, namun karena pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan dan waktu penyusunan serta prioritas mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Tahun 2014, maka RPIJM Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun hanya untuk mendukung pelaksanaan KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Penyusunan Buku Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Baratpembangunan Tahun 2013,Workshop singkronisasi Program Bidang Cipta Karya RPIJM Tahun 2013dan perbaikan Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013,
dengan
Penyediaan
Inftrastruktur
Permukiman
menjadi
Kewenangan
wajib
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.Sehingga lebih mendekatkan antara mengambil kebijakan dengan Masyarakat pengguna Insftrastruktur Permukiman ,Menghadapi prioritas kawasan
Untuk itu
dilakukan penyusunan kembali RPIJM yang lebih komprehensif
meliputi seluruh kawasan prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk semua sektor Cipta Karya dan dalam jangka waktu 5 tahun yaitu mulai Tahun 2014 s/d 2018. Sebelum penyusunan RPIJM Kabupaten Kotawaringin Baratharus dilakukan review terlebih dahulu terhadap hasil penyusunan RPIJM yang telah disusun berdasarkan kawasan dan Program Prioritas Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan tersebut.Untuk mendukung penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk satuan tugas (Satgas Dan Tim Teknis) RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Baratyang mengarahkan konsultan dalam penyusunan Review RPIJM Bidang Cipta Karya sehingga RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun dapat mencerminkan keterpaduan program dan pembangunan Bidang Cipta Karya secara konkrit, dengan mengakomodasi kebutuhan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, mendorong pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kotawaringin Barat.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tujuan dari kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah BidangCipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat yang diwujudkan dalam bentuk buku yang berisi kemandirian kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
III.
SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah: 1. Menyiapkan program pembangunan yang menunjang kemandirian Perkotaan, layakuntuk dihuni dan mampu mendanai pembangunan kotasendiri. 2. Menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatsecara
berkelanjutan
dan
mendorong
pertumbuhan
ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai; 3. Menerjemahkan atau operasionalisasi dari dokumen legal seperti Properda, Renstrada dan Renstra Dinas-dinas dalam kerangka tata ruang yang berlaku; 4. Menyusun program investasi infrastruktur Perkota yang akan didanai dengan skema pendanaan melalui pinjaman, hibah/grant dan dana pendamping ( equity ); 5. Menyusun
program
reformasi
dasar
perkotaanyaitu
partisipasi
dan
transparansi,pengelolaankeuangan daerah dan reformasi pengadaan barang dan jasayang mendukung program utama; 6. Menyusun program reformasi yang mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baikmelalui kapasitas pengelolaan pemerintahan.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Penyusunan Buku RencanaProgram Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Barat
IV.
NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Nama pengguna jasa adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal
ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat .
V.
SUMBER PENDANAAN Untuk
pelaksanaan
PekerjaanReviewRencana
Kegiatan
ProgramInvestasi
Pengembangan Jangka
Bidang
Menengah
Cipta
BidangCipta
Karya Karya
KabupatenKotawaringin Baratberdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
VI.
LINGKUP,
LOKASI
KEGIATAN,
DATA
DAN
FASILITAS
PENUNJANG
KEGIATAN, ALIH PENGETAHUAN SERTA PENGERTIAN VI.1. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan ini adalah penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas (RPIJM yang berkualitas), sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah dalam Bidang Cipta Karya. Adapun cakupan RPIJM Bidang Cipta Karya, yaitu : 1. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya dari APBD dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun BidangCipta Karya sebagaimana dimaksud dalam RPJMN maupun MGD 2015 yang akan datang. 2. Pembangunan daerah BidangCipta Karya terutama di kawasan yang menjadi prioritasdalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan daerah. 3. Sistematika RPIJM Bidang Cipta Karyamencakup: a) Isu dan Kecenderungan situasi dan kondisi yang perlu diperhatikan; b) Kerangka Logis (Logical Framework ) penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya dan sasaran/keluaran yang perlu dicapai; c) Rencana pembangunan perkotaan ; d) Sinkronisasi dan prioritas program (kesepakatan program/anggaran sebagai ringkasan program); e) Program Investasi Menengah BidangCipta Karya mencakup: -
Pembangunan perumahan dan permukiman
-
Penyehatan lingkungan permukiman : pengelolaan air limbah pengelolaan persampahan penanganan drainase
-
Penyediaan dan pengelolaan air minum
-
Penataan bangunan dan lingkungan
4. Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi dan Aspek Legalitas . a) Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota b) Ringkasan Program Prioritas Infrastruktur c) Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan Sistematika materi dari bagian ini terdiri dari : 4.1.
Logical Framework Rencana Investasi
4.2.
Prioritas dan Kelayakan Program
4.3.
Program Investasi
4.4.
Kaidah dan rencana pelaksanaan
VI.2. LOKASI KEGIATAN Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputiKota Pangkalan Bun .
VI.3. DATA DAN FASILITAS Penyediaan data dan fasilitas adalah: 1. Penyediaan oleh Pemerintah daerahData dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan danharus dipelihara oleh penyedia jasa: a) Laporan dan Data Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu yang telah dilakukan olehinstansi terkait. b) Staf Pengawas/ Pendamping Pengguna
Jasa
akan
mengangkat
petugas
yang
bertindak
sebagai
pendamping(counterpart) / Tim Teknis / pemeriksa Akhir pelaksanaanpekerja jasa konsultansi. Tim ini akan ditentukan dan diinformasikan kemudian. c) Fasilitas yang Disediakan Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa, yakni; Biaya Pemeliharaan Komputer dan Printer; Kendaraan Roda 2 dan 3; Fasilitas tersebut dialokasikandalam anggaran biaya pekerjaan jasa konsultan
dalam
alokasi
dana
sewa
selama
pelaksanaan
pekerjaan
berlangsung.
2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Barang-barangyang harusdisediakan oleh penyedia jasa, yakni: Komputer dan Printer, Kendaraan Roda 2dan 3,barang-barang tersebut harus disediakan oleh penyedia
jasa dengan cara
sewa.
VI.4. ALIH PENGETAHUAN Produk yang dihasilkan oleh konsultan yang sesuai dengan keluaran yang diinginkan akan menghasilkan produk yang optimal, apabila sebelumnya dilakukan pembahasan bersama semua pihak/unsur terkait dalam penanganan kegiatan memorandum. Pembahasan dilakukan dengan cara ekspose atau diskusi-diskusi oleh pihak Konsultan dihadapan pihak/unsur terkait. Pembahasan dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) kali. Jadual waktu ekspose/diskusi-diskusi/pembahasan terhadap
produk laporan tersebut ditentukan berdasarkan jadual pelaksanaan penyusunan rencana yang dibuat oleh pihak konsultan dan disetujui oleh pihak Pengguna Jasa atau jadual pembahasan ini akan ditentukan kemudian.
VI.5. PENGERTIAN Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya atau disingkat sebagai RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan dokumen rencana kerjasama
pembangunan
infrastruktur
(Infrastruktur
Development
Plan)
di
Kabupaten/Kota yang bersifat lintas sektoral. RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan fungsi RPJMD sebagai dokumen politik sebagaimana Repelitada pada masa yang lalu, akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program (Feasibility Study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara profesional (oleh ahlinya), namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan pihak-pihak terkait, masyarakat, profesional dan lain-lain pada tahap penyusunan rencana pembangunan dan melalui dialog investasi dengan masyarakat dan dunia usaha maupun pihak-pihak yang terkait pada tahap penyusunan prioritas program/kelayakan program investasi. Dengan demikian, RPIJM yang bersifat sektoral dan terpadu merupakan Consolidated FS yang dapat diterima semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait
yangbatas
dan
sistemnya
ditentukan
berdasarkan
aspek
administratif
dan
atauaspekfungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan
Strategis
Nasional
adalah
wilayah
yang
penataan
ruangnya
diprioritaskan karenamempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahana dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan
Strategis
Provinsi
adalah
wilayah
yang
penataan
ruangnya
diprioritaskan Provinsi karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan. Kawasan
Strategis
Kabupaten/Kota
adalah
wilayah
yang
penataan
ruangnyaterhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih
Kawasanmetropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah system.
Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah
kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhansekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuansistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sektor Strategis adalah sektor yang mempunyai kontribusi nyata terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sistem Pusat Permukiman adalah Suatu sistem yang memperlihatkan keterkaitan
secara fungsional dan hierarkis pusat-pusat kota dan desa. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik
yang berupakawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal ataulingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang melayani dalam bidang
ekonomi,sosial, dan jasa pemerintahan lebih dari satu Propinsi atau secara nasional dan merupakan pintu-pintu ke luar negeri. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota yang melayani dalam bidang
ekonomi, sosial, danjasa pemerintahan lebih dari satu Propinsi atau beberapa Kabupaten dan mempunyai akses yang tinggi dengan PKN.
Pusat
Kegiatan Lokal (PKL)
adalah kota yang melayani dalam bidang
ekonomi,sosial,dan jasapemerintahan satu Kabupaten atau beberapa kecamatan dan mempunyai akses yang tinggi dengan PKW, termasuk dalam kategori ini kota khusus
untuk
pengembangan
sektor-sektor
strategis
(pariwisata,
industri,
perkebunan, tambang) dan pusat yang tumbuh cepat karena perkembangan sektor strategis dan pembangunan Infrastruktur . Desa Pusat Pertumbuhan adalah desa yang diarahkan untuk dapat mendorong
perkembangan desa-desa sekitarnyatermasuk desa tertinggal. DesaDPP ini ditentukan dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap melihat prasarana yang ada serta kemungkinan pengembangannya, Kawasan-kawasan perdesaan, sektor yang dilayani, ketersediaan prasarna dan sarana pelayanan ekonomi,sosial, dan jasa pemerintahan termasuk kemungkinan perkembangannya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Skenario adalah bagian dari strategi yang menjabarkan isi strategi menjadi
langkah-langkah untukmencapai sasaran. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional adalah penjabaran
dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,yang memuat strategipembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga
dan
lintasKementerian/Lembaga,
kewilayahan
dan
lintaskewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SatuanKerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)
penyelenggaraan
pembangunan
prasarana
dan
sarana
adalah rencana (infrastruktur)
Kabupaten/Kota yang disusun sebagai Considated Feasibility Study (CFS) dengan
keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik untukmendukung perwujudan wilayah perkotaan. Program Tahunan RPIJM adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
jangkaw a k t u s a t u t a h u n dan merupakan bagian dari RPIJM. RPIJM Bidang PU/Cipta Karya adalah merupakan dokumen teknis bidang
CiptaKarya sebagai Considated Feasibility Study (CFS) yang berisi rencana penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur
bidang
Cipta
Karya
dengan
pendekatan keterpaduan dan pengembangan wilayah berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum(KSNP
SPAM)
adalah
merupakan
pedoman
untuk
pengaturan,
penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, swasta danmasyarakat. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah merupakan satu kesatuan sistem
fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Sarana
Lingkungan
adalah
fasilitas
penunjang
yang
berfungsi
untuk
penyelenggarakan dan pengembangan kehidupan, sosial dan budaya. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan umum.
VI.6.KEDUDUKAN Kedudukan RPIJM BidangCipta Karya yaitu berada di bawah kebijakan spasial dan kebijakan sektoral yang ada di setiap daerah sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) di masing-masing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota. RPIJM pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari RPJMN dan RPJMD.Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu pada
RTRW
Nasional,
Propinsi,
Kabupaten/Kota
sedangkan
kebijakan
sektoral/program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD atau lanjutannya serta Masterplan sektor yang ada.Masterplan Sektor (RIS) masih dapat dilakukan assessment berdasarkan kebijakan tata ruang maupun kebijakan sektoral yang ada.
VII.
PENDEKATAN DAN METODOLOGI VII.1
POLA PIKIR
Pola pikir di dalam penyusunan RPIJM pada prinsipnya akan selalu diawali dari formulasi tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan yang diinginkan dan mencari upaya bagaimana dapat mencapai tujuan tersebut dengan melihat kondisi, ataupun potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maupun tanpa suatu rekayasa. Lebih jauh, yang perlu ditekankan di dalam cara berpikir dalam penyusunan RPIJM bagaimana dapat mengenali permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan, terutama dalam rangka untuk bisa merencanakan dan memprogramkan kegiatan investasi secara efektif, sehingga diharapkan RPIJM yang disusun adalah dapat
menjawab
tantangan
pembangunan,
namun
masihdalam
batas-batas
efisiensi
kemampuan penyelenggaraan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakan dan strategi penanganannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. Pendekatan berpikir dalam proses penyusunan RPIJM bidangCipta Karya terutama dalam hal melakukan analisis permasalahan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan, pada prinsipnya dapat disederhanakan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam setiap proses pengambilan keputusan, yaitu dalam bentuk input/output proses. Dalam hal ini; i) Output adalah situasi ataupun kondisi yang dituju, ii) Input adalah kondisi saat ini, dan iii) Proses adalah upaya bagaimana mencapai situasi ataupun kondisi yang dituju tersebut, dengan melihat kekuatan/potensi (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), serta Ancaman/Resiko yang harus ditanggung (Threat). Hal ini secara teknis dikenal dengan analisis SWOT.
VII.2. PENDEKATAN Pendekatan penyusunan RPIJM pada hakekatnya perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 1. Proses Perencanaan yang Partisipatif: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan Kabupaten/Kota yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas infrastruktur, dan yang layak, memadai, terjangkau, adil, serta bagi masyarakat luas. Untuk itu diperlukan perencanaan program investasi yang partisipatif; 2. Membangun Transparansi dan Persepsi Bersama: Permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota baik persoalan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun persoalan kapasitas institusi agar menjadi persepsi bersama; 3. Keterpaduan dan Keberlanjutan:
Perencanaan Program Investasi Jangka
Menengah Bidang Cipta Karya mengacu pada prinsip pengembangan wilayah, RUTRW/K, RPJMN, RPJMD, dan Renstra PU/Cipta Karya, Dinas Terkait, Masterplan Sektor, Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota, maupun Peraturan Perundangan yang berlaku; 4. Kelayakan Teknis, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan:
Penentuan prioritas
program dan kegiatan perlu mengacu pada hasil Studi Kelayakan (FS/DED), kelayakan ekonomi dan sosial serta lingkungan; 5. C r e d i t W o r t h i n e s s dan Akuntabilitas; Perhitungan kemampuan penyediaan dana perlu didasarkan pada hasil analisis keuangan. Demikian pula kemampuan pelaksanaan perlu diperhitungkan dari hasil analisis kelembagaannya serta perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan.
VIII.
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan forum stakeholder memerlukan w a k t u 2 b u l a n a t a u 6 0 (e n a m p u l u h ) hari kalender yang meliputi kegiatan persiapan, mobilisasi tim,
proses pengumpulan dokumen terkait, data pendukung, proses penggalian aspirasi masyarakat, diskusi dengan forum stakeholder, penyusunan laporan dan sosialisasi dokumen kepada publik. Dalam pelaksanaan kegiatan ini konsultan senantiasa berkonsultasi dengan Tim Satgas dan tim Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Tim Satgas Provinsi dan Konsultan Pendamping Provinsi. Produk yang dihasilkan oleh konsultan yang sesuai dengan keluaran yang diinginkan akan menghasilkan produk yang optimal, apabila sebelumnya
dilakukan
pembahasan
bersama
semua
pihak/unsur
terkait
dalam
pelaksanaan kegiatan. Pembahasan dilakukan dengan cara ekspose, konsultasi atau diskusi-diskusi oleh pihak Konsultan dihadapan pihak/unsur terkait. Mekanisme kerja antara Konsultan penyusun dan Satgas Kabupaten.
IX.
TENAGA AHLI
Untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Baratdiperlukan Tenaga Ahli yang berkualitas dalam bidangnya sebagai berikut : 1. Ahli Tata Ruang / Pengembangan Wilayah Kota / Ketua Tim
= 1 orang
2. Ahli Sarana Prasarana Perkotaan / Planologi
= 1 orang
TENAGA PENDUKUNG 1. Surveyor.
=2 orang
2. Operator Acad / Drafter
=1 orang
3. Operator Komputer / Administrasi
= 1 orang
Uraian Tugas Tenaga : 1. Team Leader Team Leader adalah sarjana Tata Ruang / Pengembangan Wilayah Kota yang berpengalaman bidang pengembangan perkotaan minimal 5 tahun dan mempunyai Sertifikat Keahlian.Team Leader bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyelesaian
pekerjaan
perencanaan
secara
menyeluruh,
memantau
laporan,
merekomendasi, mengawasi juga mengkoordinir semua aspek kegiatan perencanaan. 2. Ahli Sarana Prasarana Perkotaan adalah
seorang
sarjana
Teknik
Planologi
pengembangan perkotaan atau wilayah
yang
berpengalaman
di
selama 3 tahundan mempunyai
bidang Sertifikat
Keahlian, dimanatugas Ahli Sarana Prasarana Perkotaan, ahli ini adalah untuk membantu ketua tim merencanakan pekerjaan penataan lingkungan pada lokasi
perencanaan, pengumpulan, pengolahan data dan analisa data yang berhubungan dengan perkembangan kota, sekaligus memberikan advice teknik yang dibutuhkan. 3. Operator Komputer Membantu dalam pengolahan data, dan menyiapkan keperluan administrasi kegiatan dalam pekerjaan perencanaan teknis yang menunjang lancarnya pelaksanaan kegiatan perencanaan. 4. Operator Auto Cad Bertanggung
jawab
dalam
melakukan
pengolahan
data
fisik
lapangan,
dan
menuangkannya ke dalam gambar teknis perencanaan secara detail. 5. Surveyor Bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data lapangan, baik data sekunder maupun primer.Berkoordinasi dengan perencana dan juru gambar dalam melaksanakan tugasnya.
X.
KELUARAN
Keluaran atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen/ buku RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT yang mengacu pada Surat Dirjend Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No. Pr. 02.03-DC/496 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya serta buku Panduan Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya.
XI.
LAPORAN
Proses penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Produk Laporan yang perlu dikonsultasikan akan dihasilkan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan,
berisikan ruang lingkup pekerjaan, rencana kerja, dan
metodepelaksanaan, sebanyak 5 eksemplar dan diserahkan 30 hari setelah kontrak. 2. Laporan Antara, berisikan data kondisi eksisting dan hasil analisa kondisi eksisting dan kemungkinan pengembangannya, sebanyak eksemplar dan diserahkan 70 hari setelah kontrak. 3. Draft laporan akhir, berisikan konsep RPIJM, sebanyak 5 eksemplar 4. Laporan akhir, berisikan seluruh hasil RPIJM, diserahkan 90 hari setelah kontrak, sebanyak 15 eksemplar yang telah didiskusikan dengan tim teknis. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Penyusunan Buku Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat. 5. Program RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kota Pangkalan Bun, berisi ringkasan RPIJM diserahkan 90 hari setelah kontrak, sebanyak didiskusikan dengan tim teknis.
15 eksemplar yang
telah
6. CD Data, dokumentasi dan laporan sebanyak 5 Set
XII.
PEMBAHASAN PRODUK
Agar produk yang dihasilkan konsultan sesuai dengan keinginan/ optimal maka sebelumnya perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan unsur terkait dikawasan studi. Koordinasi dan pembahasan dilakukan dengan cara rapat koordinasi dan ekspose oleh konsultan bersama Pengguna Jasa / PPK dan pihak/ unsur terkait. Jadwal rapat kooordinasi dan ekspose dibuat oleh konsultan dan telah disetujui oleh Pengguna Jasa / PPK.
XIII.
PROGRAM KERJA
Konsultan harus menyusun program kerja yang menyangkut : 1. Jadwal kegiatan secara terinci 2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa / PPK. 3. Program kerja harus mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa/ PPK dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan ini.
XIV.
PENUTUP
1. Setelah KAK ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, konsultan menyusun Program Kerja sebagai bahandiskusi untuk menghasilkan Program Kerja yang menjadi pegangan pelaksanaan kegiatanbaik untuk pihak konsultan maupun pihak Satuan Kerja sebagai bahan pengendalian pelaksanaan. 3. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang KAK ini dari panitia, konsultan agar segera membuat Usulan Administrasi, Usulan Teknis dan Usulan Biaya, dan disampaikan sesuai dengan persyaratan, jadual dan ketentuanketentuan yang tertuang dalam Dokumen Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi ini. 4. Semua usulan teknis yang diajukan oleh Konsultan harus didiskusikan dengan Pemberi Tugas. Pangkalan Bun,
Maret 2014
