DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : 02.D/Pokja-Tarkim/Konsultan/ULP/2014 Tanggal : 5 April 2014
Untuk Pengadaan Jasa Konsultan PAKET PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SINJAI
Kelompok Kerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN SINJAI Tahun Anggaran : 2014
67
B.
BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA CONTOH
REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
No.
Uraian
I
Biaya Langsung Personil
II
Biaya Langsung Non-Personil Sub-total PPN 10% Total
Terbilang:
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)
Total Harga (Rp)
68
C. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) CONTOH
RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL No
Kualifikasi
A. Biaya Personil Tenaga Ahli Ketua Tim (Ahli 1. Perencanaan Wilayah dan Kota) Ahli Perumahan dan 2. Pemukiman Ahli Prasarana dan 3. Sarana 4. Ahli Lingkungan
Jumlah Orang/ Waktu Orang Bulan
1
5
5
1
5
5
1
5
5
1
5
5
1
5
5
B. Biaya Personil Non Tenaga Ahli 1. Surveyor 2
2
4
5.
Ahli Pemetaan
2.
Operator Komputer
2
5
10
3.
Administrasi
1
5
5
Harga Satuan (Rp)
1. Total Biaya
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)
Jumlah (Rp)
69
D. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)10 CONTOH
RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL No
Uraian Biaya
VOLUME Satuan
Jumlah
Waktu
A.
Biaya Survey
1
Transportasi
OK
6
3
2
Akomodasi Sewa Kendaraan Roda4 dan Perawatannya Sewa Kendaraan Roda 2 dan Perawatannya
OH
6
3
Unit/Bulan
1
5
Unit/Bulan
1
5
5
Sewa Printer A3
Unit/Bulan
2
5
6
Sewa GPS
Unit/Bulan
2
2
7
Sewa Kamera Digital
Unit/Bulan
2
2
8
Sewa Scanner
Unit/Bulan
2
4
9
Sewa Komputer
Unit/Bulan
2
5
3 4
Harga (Rp)
Jumlah Satuan (Rp)
Jumlah No
Uraian Biaya
B. 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Presentasi Konsumsi Snack Penggandaan Materi Transport Lokas Peserta Sewa Ruangan Dokumentasi
VOLUME Satuan
Jumlah
Hari
Paket Paket Unit/Hari Paket Unit/ Hari
30 30 30 2 2
2 2 2 1 1
Harga (Rp)
Jumlah Satuan (Rp)
Jumlah No C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Biaya Laporan Buku Laporan Pendahuluan Buku Laporan Antara Buku Draft Laporan Akhir Buku Laporan Akhir Album Peta A3 Album Peta A1 Compact Disc
VOLUME Satuan
Jumlah
Examplar
Eks Eks Eks Eks Eks Eks Buah
1 1 1 1 1 1 1
5 10 5 10 10 5 5
Harga (Rp)
Jumlah Satuan (Rp)
JUMLAH
10
Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidak diperkenankan.
42
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Uraian Pendahuluan4
A. LATAR BELAKANG Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada.Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip : a.
Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.
b.
Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll.
Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu scenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi balak terjadi pada periode tertentu. Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan.Untuk itu pemerintah kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan dorongan pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam bantuan teknis penyusunan RP3KP yang disertai pendamping yang intensif pada saatnya akan mendewasakan pemerintah kabupaten dalam mengisi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai Kondisi yang diharapkan. Kabupaten Sinjai tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah satu wiayah yang memiliki pertumbuhan pesat di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai wilayah hinterland bagi Kota Sinjai, arus perkembangan penduduk di Kabupaten Sinjai tergolong cukup tinggi. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien. 4
Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
43
Kabupaten Sinjai telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten Sinjai maka diperlukan scenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dalam tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada tersusunnya dokumen RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP nantinya. Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP3KP sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999, bahwa RP3KP merupakan acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.Muatan pokok RP3KP di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Pada tingkat propinsi, muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih kabupaten/ kota yang berbatasan. Pada tingkat nasional, muatan pokok RP3KP merupakan masukan daerah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perumahan dan permukiman. RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW disektor perumahan dan permukiman. RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/ optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya. Muatan pokok RP3KP meliputi: 1. Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah; 2. Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait; 3. Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/ kelurahan; 4. Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya; 5. Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah); 6. Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan; 7. Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait; 8. Mekanisme pemberdayaan masyarakat; 9. Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman; 10. Daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru; 11. Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan antar zoning sangat diutamakan.
44
Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan- kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan. Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman.Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem-PERDAkan dokumen RP3KP tersebut. Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu: 1. Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP; 2. Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman; 3. Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP3KP” sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya. B. NAMA PEKERJAAN Nama pekerjaan adalah Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah : a.
Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan scenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.
b.
RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait. D. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP3KP Kabupaten Sinjai ini adalah: 1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang
45
menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah. 2. tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal. 3. tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. 4. tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang; 5. teridentifikasinya masalah peruimahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman; 6. terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dah permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; 7. terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya 8. tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi : penyusunan kebajikan pemerintah vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut serta/ melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E.
LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Kabupaten Sinjai.
F.
SUMBER PENDANAAN
Biaya untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sinjai adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai G. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sinjaidi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014. H. RUANG LINGKUP KEGIATAN a.
Lingkup Wilayah
Secara internal Kabupaten Sinjai dengan luas 819,96 km2(81996 Ha) terdiri dari 9 Kecamatandefenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan, Wilayah Kabupaten Sinjai terbagi dua yakni berada di daratan Sulawesi Selatan dan Pulau-Pulau yang dikenal dengan Pulau-Pulau Sembilan.
46
b.
Lingkup Layanan Jasa Konsultansi
Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi adalah sebagai berikut: Bidang : Tata Lingkungan (15000) Sub Bidang : Jasa Perencanaan Urban (15002) c.
Lingkup Kegiatan
Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sinjaidi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 d.
Lingkup Substansi Materi
Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah meliputi materi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP yang sekurang-kurangnya memuat tentang : 1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah; 2. Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman; 3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah; 4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di daerah; 5. Pengaturan kelembagaan permukiman daerah;
dan
mekanisme
penyelenggaraan
perumahan
dan
6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah. e.
Jangka Waktu Perencanaan
Jangka waktu perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2014 - 2034. f.
Sistem Informasi Geografis Pengolahan dan penyajian data spasial dapat dilakukan denganmemanfaatkan sistem informasi geografis. Oleh karena itu, SistemInformasi Geografis dalam kegiatan ini berfungsi sebagai alat bantu danbasis data perencanaan. Sistem informasi geografis terdiri dari 3 (tiga)komponen dasar yang dapat digunakan untuk memasukkan data, prosesmanipulasi/ analisa data, dan keluaran data. Penggunaan system informasi geografis memungkinkan pemrosesan data dan analisis datakeruangan secara efisien, dan sistem keluaran dapat menayangkaninformasi ataupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupunkuantitatif. Penyusunan SIG dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap system informasi geografis yang telah ada terutama mengenai interpretasipenggunaan lahan, batas delineasi dan kesesuaian peta rencanaterhadap substansi kegiatan.Identifikasi terhadap kondisi obyektif dilakukan dengan survey primer dansurvey sekunder.
g.
Metodologi Secara garis besar, RP3KP terdiri dari beberapa tahapan, yakni:
47
1. TAHAP I - Sosialisasi Awal dan Pendataan Tahapan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut: a.
Persiapan
b.
Pengumpulan Data Dan Informasi
c.
Analisa
d.
Perumusan Pilihan Strategi
2. TAHAP II - Penyusunan dan Pemantapan Naskah RP3KP Dalam tahap ini, hasil penyusunan RP3KP pada tahap sebelumnyadiperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini jugamerupakan proses sosialisasi dan uji terap terhadap naskah RP3KP,dan terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: a.
Pendetilan Rancangan
b.
Penyiapan Perangkat Pelaksanaan
b.
Penyepakatan
3. TAHAP III - Evaluasi dan Pelaporan Tahapan ini terdiri dari kegiatan supervisi, pemantauan, serta evaluasiakhir, dengan rincian sebagai berikut: a.
Supervisi.
b.
Pemantauan, terdiri dari: 1) Review terhadap proses dan prosedur pemberian perijinanpengembangan kawasan perumahan & permukiman baru,upaya resetltlement, upaya konsolidasi, pembangunan skalabesar. 2) Review terhadap pemanfaataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang pembangunanmnya memberikan dampak besar terhadap berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan penhidupan masyarakat 3) Review tengah tahunan sebagai bahan masukan untukpenyusunan program tahunan yang akan berjalan, pengandalan arah dan sasaran target serta terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lokal.
h. Metode Analisis Metode analisis yang minimal harus dipergunakan oleh KonsultanPerencana adalah: 1. Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity). 2. Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman. 3. Analisa Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Analisa Kelembagaan. 5. Analisa SWOT dalam pemilihan konsep dan strategi pengembanganperumahan dan permukiman I.
KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan DanKawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sinjai ini adalah berupa NaskahAkademis RP3KP yang siap digunakan sebagai dasar acuan
48
dalampenyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan danpermukiman di daerah, yang secara umum berupa laporan-laporan sebagaiberikut : 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara 3. Laporan Draft Akhir 4. Laporan Akhir 5. Album Peta A3 6. Dokumen Ekspose/FGD J.
HASIL (OUTCOME)
Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah: 1. Diperolehnya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaanperumahan dan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhanterkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan wilayah; 2. Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan danpermukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagipenyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan danpermukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi, maupunDaerah; 3. Diperolehnya dukungan stakeholder perumahan dan permukiman daerahyang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasipermasalahan perumahan dan permukiman daerahnya; 4. Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerahberdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil kegiataninventarisasi dan penyusunan data; 5. Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selarasdengan arahan penatan ruang wilayah; 6. Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukimanbagimasyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkandapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensiperkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentukantisipasi permasalahan. K. MASUKAN 1. Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan dengan Jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan dalam kurun waktu selama5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender. 2. Kebutuhan Tenaga Ahli Dan Tenaga PendukungAgar menghasilkan produk yang optimal, pelaksanaan pekerjaan inidiperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman danmemiliki keahlian. a.
Tenaga Ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaanjasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; Lulusan perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instnasi yang berwenang atau yang lulus ujian negara,
49
atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di dibidang pendidikan tinggi (yang asli ditunjukkan/Legalisir cap basah) 2) Mempunyai pengalaman di bidangnya serta mempunyai sertifikat tenaga Ahli dan menyertakan Referensi dari Pejabat Pembuat Komitmen b.
Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/ BUMD dilarangmenjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambilcuti diluar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
c.
Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli 1) Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyediakantenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik jumlah dankeahliannya ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkatkekomplekan kegiatan 2) Jika tenaga yang disediakan dinilai tidak mampu, maka Pemimpinkegiatan berhak minta ganti dengan tenaga ahli yang lain yanglebih mampu, disertai curriculum vitae 3) Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, terkecuali tenaga ahli yang belum memiliki asosiasi keahlian, dengan rincian tenaga ahli sebagai berikut : a) Ketua Tim = 1 Orang Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Dua(S2) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah DanKota/ Teknik Arsitektur lulusan universitas negeri atauuniversitas swasta yang telah disamakan berpengalamandalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaandan/atau perancangan tata ruang dan permukiman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun atau Sarjana Teknik Strata Satu(S1) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah DanKota lulusan universitas negeri atau universitas swasta yangtelah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaanPekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan tataruang sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin danmengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalampelaksanaan pekerjaan sampai selesai. b) Ahli Perumahan Dan Permukiman =1 Orang Ahli Perumahan Dan Permukiman disyaratkan seorangSarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah Dan Kota lulusan universitas negeriatau universitas swasta yang telah disamakan berpengalamandalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaandan/atau perancangan tata ruang dan permukiman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. c) Ahli Prasarana Dan Sarana = 1 Orang Ahli Prasarana Dan Sarana disyaratkan seorang SarjanaTeknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Teknik Sipil lulusanuniversitas negeri atau universitas swasta yang telahdisamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan diBidang perencanaan dan/atau perancangan prasarana dansarana (fasilitas dan
50
utilitas) perumahan dan permukimandalam tata ruang sekurangkurangnya 6 (enam) tahun. d) Ahli Lingkungan = 1 Orang Ahli Lingkungan disyaratkan seorang Sarjana Teknik StrataSatu (S1) Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitasnegeri atau universitas swasta yang telah disamakanberpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidangperencanaan dan/atau perancangan lingkungan perumahandan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6(enam) tahun. e) Ahli Pemetaan/Ahli GIS = 1 Orang Ahli Pemetaan/Ahli GIS disyaratkan seorang Sarjana TeknikStrata Satu (S1) Jurusan Teknik Geodesi lulusan universitasnegeri atau universitas swasta yang telah disamakanberpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidangperencanaan dan/atau perancangan GIS kawasan perumahan dan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6(enam) tahun. 4) Selain tenaga ahli profesional yang mutlak harus dipenuhi sesuaidengan disiplin ilmunya, untuk kelancaran dan ketertiban sertaoptimalnya pelaksanan pekerjaan, perlu didukung tenagapendukung sesuai dengan keahliannya dengan tingkat disiplinilmu yang dapat melaksanakan tugas sesuai kedudukannya.Tenaga pendukung yang akan diperlukan dalam pekerjaan iniadalah sebagai berikut: a) Sekretaris 1 orang Minimal lulusan Diploma I/II/III dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan administrasi proyek perencanaan. b) Operator Komputer 1 orang Minimal lulusan SMU/SMK/sederajat dengan pengalaman minimal 3 tahun sebagai operator computer dalam proyek perencanaan. c) Tenaga Survey 4 Orang Minimal lulusan SMU/SMK/Sederajat dengan pengalaman minimal 3 tahun sebagai operator computer dalam proyek perencanaan. L.
SISTEM PELAPORAN
1. Jenis Laporan Jenis laporan yang yang harus diserahkan kepada Pejabat PembuatKomitmen adalah sebagai berikut : a.
Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan di dalam pekerjaan ini berisikan uraian tentanghasil evaluasi dan pemahaman konsultan terhadap tujuan, metodologidan model analisa, langkah-langkah/ jadwal pelaksanaan pekerjaan,struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, rencana kegiatan,rencana survey dan pedoman/ kriteria/ standar yang akan digunakan.Inti dari laporan pendahuluan ini adalah review terhadapPenyelenggaraan perumahan dan permukiman. Laporan Pendahuluan tersebut diserahkan kepada pihak pemberipekerjaan sebanyak 5 (lima) eksemplar cetak jilid dalamformat kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporanaslinya.
51
b.
Laporan Antara Laporan Antara berisi mengenai inventarisasi data dibidangperumahan dan permukiman berdasarkan hasil-hasil surveyinstansional dan observasi lapangan, analisa citra satelit, identifikasidan analisa kondisi wilayah perencanaan.Hasil utama laporan iniadalah kompilasi data dan rumusan potensi, permasalahan, peluang,tantangan, hambatan dan kecenderungan kebutuhanpengembangan perumahan dan permukiman. Laporan Fakta Analisa diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaansebanyak 10 (sepuluh) eksemplar yang dicetak jilid dalamformat A4 dan penyampaiannya sudah termasuk laporan aslinya.Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telahmelakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasildiskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sertaPenelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia PenerimaHasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnyadibuat dalam Berita Acara Laporan Antara/ Berita Acara KemajuanPekerjaan.
c.
Laporan Draft Akhir Laporan Draft Akhir merupakan laporan yang memuat alternative konsep dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman,berikut dengan arah kebijakan dan strategi, arah pengembanganruang, arahan pengelolaan, arahan kelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat, serta indikasi program pembangunan. Laporan ini diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5(lima) eksemplar dalam format kertas A4. Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telahmelakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasildiskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sertaPenelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia PenerimaHasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnyadibuat dalam Berita Acara Laporan Draft Akhir/ Berita AcaraKemajuan Pekerjaan.Sebelum laporan draft akhir disetujui oleh pemberi jasa, perludilakukan presentasi tambahan kepada instansi terkait.
d.
Laporan Akhir Laporan Akhir disampaikan setelah penyempurnaan Laporan DraftFinal.Laporan Akhir diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaansebanyak 10(sepuluh) eksemplar dalam format kertas A4 danpenyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya.Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telahmelakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasildiskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sertaPenelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia PenerimaHasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnyadibuat dalam Berita Acara Laporan Akhir/ Berita Acara KemajuanPekerjaan.
e.
Album Peta Laporan Album Peta Rencana ukuranA3 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
f.
Dokumen Ekspos/Focus Group Discussion (FGD) Laporan ini berisikan mengenai latar belakang, tujuan, metoda,laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Focus GroupDiscussion (FGD). Laporan pelaksanaan FGD berisikan opini danaspirasi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kebijakan danstrategi dan rumusan pengembangan perumahan dan kawasanpermukiman.Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaansebanyak 5 (lima) eksemplar cetak jilid dalam format kertas A4 danpenyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya.
52
2. Format Laporan Format Produk Laporan yang dihasilkan oleh konsultan dibuat dalambentuk tulisan yang dilengkapi dengan gambar, peta, foto, dan tabel,dengan format, sebagai berikut: a.
Kertas: 1) Ukuran kertas : A4 (21,5 cm x 29,7 cm), 70 gram. 2) Jenis kertas : Polos, HVS, warna putih. 3) Pembatas : Kertas tipis berwarna sebagai pembatas antarbab.
b.
Tulisan: 1) Jenis huruf : Tegak, standar. 2) Bentuk huruf : Jelas, huruf cetak. 3) Spasi : 1,5 spasi. 4) Warna : Tulisan, peta, gambar, dan foto yang pentingberwarna sesuai kebutuhan.
c.
Sampul/Cover: 1) Bahan sampul : Kertas tebal, dilaminasi, hardcover. 2) Warna sampul : Akan disepakati kemudian. 3) Jilid : Dijilid rapi. 4) Format sampul : Desain dan tata letak tulisan pada sampuldidesain konsultan dan disetujui oleh pihakPengguna Jasa.
d.
Gambar dan Peta: 1) Ukuran kertas : A3 2) Warna : Warna harus jelas 3) Skala : 1 : 5000 atau lebih besar (disesuaikan dengankebutuhan).
53
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN LAMPIRAN B: BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (File I) A. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (File I)
[KOP SURAT BADAN USAHA]
CONTOH
______________,_____________20__ Nomor : _____________________ Lampiran : _____________________ Kepada Yth.: Pokja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan ULP Kabupaten Sinjai di Jl. Tanassang, Kel. Alehanuae Sinjai Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Perencanaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 6 Juli 2014. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :
1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada] 2) Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari : 1) Data Organisasi Perusahaan; 2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir; 3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir; b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari: 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja; 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) Komposisi tim dan penugasan; 5) Jadwal penugasan tenaga ahli; c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
54
1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan; 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan; d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran
55
LAMPIRAN C : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (FILE I) METODE 2 (DUA) FILE (i) BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN CONTOH
DATA ORGANISASI _____________[ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan (KSO)]
[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].
55
