Kak Rdtr Wates

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KULON PROGO Jalan Perwakilan No . 1, Wates, Kulon Progo 55611  (0274) 773010. EMAIL : lpse.kulonprogokab.go.id

DOKUMEN SELEKSI UMUM PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA DENGAN METODE EVALUASI PAGU ANGGARAN SATU SAMPUL NOMOR

: 06/POKJA 3 (3.6)/ULP-KP/IV/2012 TANGGAL : 8 APRIL 2013

UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA DETIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN WATES KABUPATEN KULON PROGO

L O K A S I : KAB. KULON PROGO

TAHUN ANGGARAN

: 2013

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Jasa Konsultansi Badan Usaha Metode e-Seleksi Umum/Sederhana (dengan Prakualifikasi)

42

BAB III. LEMBAR LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP (LDP) DP ) A. Lingkup Pekerjaan

1.

Pokja ULP : POKJA JASA KONSULTASI KONSULTASI 3 (3.6) ULP KABUPATEN KULON PROGO 2. Alamat Pokja ULP: ULP Kabupaten Kulon Progo Jalan Perwakilan no.1 Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773010 3.

Alamat website: http://www.kulonprogokab.go.id website: http://www.kulonprogokab.go.id

4.

Alamat website LPSE website LPSE : http://lpse.kulonprogokab.go.id

5.

Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo

Uraian singkat pekerjaan: Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo 7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90(sembilan puluh) hari kalender. 6.

B. Sumber Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD KABUPATEN KULON PROGO Tahun Anggaran 2013

C. Pemberian P P emberian Penjelasan Dokumen Pemilihan

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D. Peninjauan Lapangan (apabila diperlukan)

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada : Hari : __________ Tanggal : __________ Waktu : ____s.d____ Tempat : __________

E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

1.

Bentuk mata uang penawaran : Rupiah

2.

Pembayaran dilakukan dengan cara temin

F. Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

43

G. Jadwal G. Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran H. Batas Akhir Pemasukan Penawaran I. Pembukaan Penawaran J. Evaluasi Teknis


Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai : 1.

Unsur Pengalaman Perusahaan : 15% a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik referensi/PPK/pemilik pekerjaan. b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak dinilai. c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam. d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah jumlah paket pengalaman perusahaan pada jumla pekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan NP = Nilai Pengalaman JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan Perusahaan e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah jumlah paket pengalaman perusahaan pada jum pekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

44

(Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan

penghitungan

sebagai

berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama 1, dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian sub unsur : i) Pengalaman sebagai lead firm : Dihitung jumlah jumlah pengalaman menjadi lead firm . Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan NPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai Lead Firm

ii) Pengalaman mengelola kontrak: Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan : X = Nama perusahaan NPK = Nilai Pengalaman Kontrak NK = Nilai Kontrak 1

Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

45

iii)Ketersediaan fasilitas utama : Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

Keterangan : X = Nama perusahaan NFU = Nilai Fasilitas Utama NFU bernilai 0 (nol) apabila : (a) fasilitas utama yang dibutuhkan tidak dicantumkan di dalam KAK. (b) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam Penawaran Teknis. (c) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran Teknis, namun tidak memenuhi salah satu kriteria. NFU bernilai 1 (satu) apabila : Fasulitas utama yang diusulkan dalam Penawaran Teknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK. iv)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama NPLF + NPK + NFU

=

g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah jumlah tenaga ahli tetap terbanyak untuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan KP = Kapasitas Perusahaan JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap h. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % i. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL + Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + Nilai Sub Unsur Lainnya.


46

2.

Unsur Pendekatan dan Metodologi : 30% a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus); 2) apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh); 3) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh); 4) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh); 5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);] 6) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai. 7) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur. b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: _____________ 3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: _____________ 5) uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan ang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

47

akan dicapai, diberi nilai : _____________ 7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai. 11) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 12) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur. c. Sub unsur hasil kerja (deliverable ), dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja 2 [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis 2 [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________ 4) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai. 5) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 6) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable ) = Nilai ratarata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur. d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

2

dipersyaratkan untuk konsultan konstruksi Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

48

1) [apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat baik, diberi nilai 100 (seratus); 2) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta baik, diberi nilai 80 (delapan puluh); 3) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta cukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh); 4) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta kurang, diberi nilai 40 (empat puluh); 5) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);] 6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 7) Apabila peserta tidak mengajukan gagasan baru untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, maka tidak diberikan nilai. 8) Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan Oleh Peserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran Yang Diinginkan dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur . e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % f. NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi. 3.

Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 55% a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) Tingkat pendidikan: a) ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100 (seratus); b) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol). 2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan. b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi : a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus); b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol); c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam. 2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, : (i) lingkup pekerjaan : a) sesuai, diberi nilai : 100 Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

49

c.

d. e. f.

g.

b) menunjang/terkait, diberi nilai : 50 c) lingkup pekerjaan yang : i. sesuai adalah : __________ [deskripsikan dengan jelas] . ii. menunjang/terkait adalah : ______ [deskripsikan dengan jelas] . (ii) posisi : a) sesuai, diberi nilai : 100 b) tidak sesuai, diberi nilai :0 c) posisi yang : i. sesuai adalah : __________ [deskripsikan dengan jelas] . ii. tidak sesuai adalah : _____ [deskripsikan dengan jelas] . (iii) perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional (iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional (v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional : a) memiliki ≥ ____ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus); b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh); 3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional X Bobot Sub Unsur. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi 3, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki, diberi nilai : 100 (seratus). 2) tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol). 3) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot = _____________ 2) Tenaga Ahli 2 (____________), diberi bobot = _____________ 3) dan seterusnya Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =

3

Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki organisasi profesi. Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

50

NILAI tenaga ahli h. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI. AHLI 4. 5.

Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI Ambang batas nilai teknis ( passing grade ) = 65

K. Jadwal Tahapan Pemilihan


L.


Pembukaan Penawaran M. Evaluasi Biaya

1.

[untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] Bobot Penawaran Teknis : ______________ % Bobot Penawaran Biaya : ______________ %

2.

Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya : _______________ s.d _______________ [tuliskan tanggal bulan dan tahun]

N. Unit Biaya Personil BerdasarBerdasarkan Satuan Waktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:

O. Sanggahan Sanggahan,, Sanggahan Banding dan Pengaduan PP engaduan

1. 2.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RP4D b. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGO c. IRDA KABUPATEN KULON PROGO

3.

Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline ) ditujukan kepada : BUPATI KULON PROGO

4.

Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline ) ditujukan kepada : a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RP4D b. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGO c. IRDA KABUPATEN KULON PROGO

5.

Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE

1 (satu) bulan : 22 (dua puluh dua)hari kerja 1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja


51

(offline ) ditujukan kepada: a. IRDA KABUPATEN KULON PROGO P.

Jaminan Sanggahan Banding

Q. Jaminan Uang Muka

1.

Besarnya jaminan sanggahan banding Rp.749.880 (Tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

2.

Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja 3 (3.5) ULP Kab. Kulon Progo.

3.

Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

1. Nilai Jaminan Uang (____________)

Muka

sebesar

Rp

___________

2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada ____________ [diisi nama PPK] 3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan __________ [Kas Negara/Kas Daerah] (apabila ada)


pada

52

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI PEKERJAAN : RDTR Kawasan Perkotaan Wates

1.

LATAR BELAKANG

:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Hal utama dalam perencanaan tata ruang adalah berpijak pada sumber daya manusia agar dapat melakukan aktivitasnya dengan berdasar pada potensi yang ada sehingga kelestarian sumber daya alam tetap terjaga. Di dalam penyelenggaraan penataaan ruang, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang dan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo pasal 8 bahwa terdapat beberapa kawasan perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), salah satunya adalah Kawasan Perkotaan Wates. Kawasan Perkotaan Wates termasuk dalam wilayah Kecamatan Wates. Kedudukan perkotaan Wates sebagai salah satu pusat pertumbuhan perkotaan memiliki nilai strategis terkait dengan letak dan posisinya yang dilewati jalan nasional yang menghubungkan Yogyakarta – Cilacap dan sebagai ibukota Kabupaten Kulon Progo. Selain itu posisi Kecamatan Wates juga berada dalam kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, yang meliputi kawasan strategis koridor yang menghubungkan Wates – Wates – Yogyakarta dan kawasan minapolitan. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan Dokumen Pengadaan Standar Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

53

Tanjung Adhikarto yang terletak di Kecamatan Wates, menjadikan Kawasan Perkotaan Wates memiliki peranan yang sangat penting. Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan Kawasan Perkotaan Wates Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo (2012-2032) kedudukan perkotaan Wates adalah sebagai PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan, dan jasa. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten. Dengan demikian sarana dan prasarana yang terdapat di perkotaan Wates tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat lokal perkotaan Wates, namun juga memiliki cakupan propinsi atau antar kabupaten. Perencanaan tata ruang perkotaan yang dimaksud adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang dimaksudkan untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan. Rencana tata ruang ini diharapkan dapat sebagai sarana regulasi bagi pemberian advis planing, pengaturan bangunan setempat, penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan serta memberikan acuan untuk pekerjaan yang akan datang yang menyangkut peruntukan dan pemilikan lahan pada simpul-simpul kegiatan maupun pada wilayah perkotaan keseluruhan dan selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat perkotaan secara luas. Dengan disusunnya RDTRK Wates ini, selain dapat menjadi arahan lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan baik Pemerintah, di tingkat Nasioanal, Provinsi, Kabupaten maupun masyarakat Selain itu RDTRK juga dapat digunakan untuk penyusunan Pengaturan Bangunan Setempat (PBS), Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK) perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta pelaksanaan programprogram pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Dengan tersusunnya RDTRK Wates pembangunan, kegiatan investasi masyarakat dan peningkatan minat dunia usaha menjadi terarah, terencana dan terkendali. RDTRK dilengkapi dengan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai alat untuk mewujudnyatakan rencana yang tertuang di dalamnya..


54

2.

MAKSUD DAN TUJUAN

:

a. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates adalah terlaksananya fungsi penyelengaraan penataan ruang dengan tersedianya suatu rencana tata ruang perkotaan Wates yang terpadu, dinamis dan komprehensif, yang bersifat operasional, dapat mengakomodir dan mengikat bagi seluruh stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) juga untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan agar tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. b. Tujuan Tujuan dari Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates adalah : 1. Menyusun rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan

secara terperinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan programprogram pembangunan perkotaan. 2. Menyusun

rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

3. Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan

program pembangunan perkotaan. 4. Menjaga

konsistensi pembangunan perkembangan kawasan perkotaan Kabupaten Kulon Progo.

dan keserasian dengan RTRW

5. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras,

serasi dan efisien. 6. Menjaga

konsistensi perwujudan perkotaan melalui pengendalian pembangunan perkotaan.

ruang kawasan program-program

7. Menciptakan pengaturan pemanfaatan ruang yang berdaya

guna dan berhasil guna. 8. Menciptakan pola pemanfaatan ruang yang lebih terarah

dan optimal tanpa mengorbankan kelestarian manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup. 9. Menyiapkan pedoman untuk jaminan kepastian hukum

dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya. Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

55

3.

TARGET/ SASARAN

:

Target/Sasaran dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates adalah : 1. Tersusunnya arahan kebijakan, strategi dan rencana

pengembangan Kawasan Perkotaan untuk kurun waktu 20 tahun ke depan, yang akan menjadi pedoman operasional bagi pengembangan program-program perkotaan. 2. Tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang perkotaan

Wates bagi seluruh stakeholder (pelaku pembangunan), baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Tersusunnya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

untuk Kawasan Perkotaan Wates bagi pemerintah, swasta dan masyarakat. 4. Tersusunnya tujuan pengembangan kawasan fungsional

perkotaan Wates. 5. Tersusunnya rencana struktur dan pola pemanfaatan

ruang Kawasan Perkotaan Wates. 6. Tersusunnya

pedoman pelaksanaan kawasan fungsional perkotaan Wates.

pembangunan

7. Tersusunnya Draft Raperda dan Peraturan Zonasi Rencana

Detail Tata Ruang Perkotaan Wates. 4.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI

:

a. SKPD

: Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Kulon Progo. b. PA/KPA

: Nama : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Jabatan : Kepala Bappeda Kab. Kulon Progo NIP

c. PPK

: 19610801 198903 1 005

: Nama : Ir. LANGGENG RAHARJO, MT Jabatan : Kepala Bidang Praswil Tata Ruang dan Lingkungan Hidup NIP

d. PPTK

: 19661207 199303 1 008

: Nama : EKO SETYA NUGROHO, S.HUT, MSc Jabatan :Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan NIP

: 19760513 200003 1 002


56

5.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

:

a. Sumber Dana : APBD Tahun 2013 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 135.782.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

6.

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

:

Ruang lingkup wilayah perencanaan dikaji dalam 2 (dua) aspek, yaitu lingkup kawasan perencanaan dan lingkup substansial materi perencanaan. 1. Lingkup Kawasan Perencanaan Wilayah perencanaan RDTRK meliputi : 

Wilayah Kecamatan intensif : Kawasan Perkotaan Wates, khususnya Desa Karangsari, Desa Sendangsari, Desa Pengasih, Desa Margosari, Kelurahan Wates, Desa Giripeni, Desa Kedungsari, Desa Gotakan, Desa Bendungan, Desa Triharjo, Desa Cerme . 

Wilayah Kecamatan ekstensif : Kabupaten Kulon Progo, khususnya kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi (meliputi kawasan strategis strategis koridor yang menghubungkan Temon – Wates – Yogyakarta, kawasan minapolitan,). Untuk itu wilayah amatan mencakup Kecamatan Wates, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Temon dan Sentolo. 

Dengan demikian pembuatan zonasi tidak hanya terbatas pada perkotaan Wates, akan tetapi pada seluruh Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih.

2. Lingkup Materi/Substansi Perencanaan Secara keseluruhan lingkup substansi keluaran pekerjaan ini adalah : penentuan kawasan perencanaan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates yang meliputi : a. Penentuan kawasan perencanaan kota Dalam menentukan kawasan perencanaan perkotaan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

57

penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi wilayah kota. Penentuan Batas Kawasan Perkotaan Wates : Batas kawasan perkotaan Wates ditentukan berdasarkan aspek-aspek atau kriteria-kriteria penentu kawasan perkotaan. Kriteria-kriteria ini merupakan dasar yang digunakan/ ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik suatu kawasan perkotaan. Ciri fisik ini merupakan penciri kawasan perkotaan yang mudah dikenali serta dapat dilihat secara nyata di lapangan. Kriteria penentu batas kawasan perkotaan Wates tersebut adalah : • • •

Kepadatan Permukiman Kerapatan Jaringan Jalan Ketersediaan dan Kelengkapan Fasilitas Pelayanan

Kriteria lain sebagai pendukung kriteria fisik tersebut adalah kriteria non-fisik. Meskipun sebenarnya kriteria fisik sudah dapat menggambarkan aktivitas penduduk perkotaan, kriteria non-fisik masih tetap diperlukan. Kriteria non-fisik tersebut antara lain adalah aktivitas ekonomi penduduk pada kawasan yang bersifat nonpertanian. Aktivitas utama dari penduduk perkotaan biasanya adalah perdagangan, jasa, industri maupun perkantoran. b.

c.

Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan •

Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan perkotaan yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya;

•

Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban heritage dsb.

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut ditinjau dari kebutuhan Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

58

aspek kependudukan, sosial, prasarana, sarana, dan lahan.

3.

serta

ketersediaan

d.

Perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan kriteria sbb : 1) Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan penetapan dalam Rencana Tata Ruang yang lebih tinggi (RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten). 2) Rumusan rencana sudah merupakan penyiapan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. 3) Rumusan rencana sudah dapat dipakai sebagai alat pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota, yang secara teknis sudah merupakan kebijakan yang lebih kongkrit tentang pengembangan penduduk, pemanfaatan ruang blok peruntukan, struktur tingkat pelayanan kegiatan kota, dan sistim jaringan fungsi jalan.

e.

Draft Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Zonasi Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota, perlu adanya suatu penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai penjabaran RTRW Kabupaten.

Lingkup Temporal Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates yang akan disusun direncanakan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

7.

PRODUK YANG DIHASILKAN

1. 2. 3. 4. 5.

Laporan Pendahuluan : 5 Eksemplar Laporan Antara : 5 Eksemplar Laporan Akhir : 5 Eksemplar Executive Summary : 5 Eksemplar Materi Teknis (dilengkapi buku data dan analisis, buku rencana format A4) : 5 Eksemplar 6. Album Peta A3 (pelengkap Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi) : 5 Eksemplar 7. Album Peta A1 Skala 1:5000 (pelengkap materi Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

59

teknis) : 3 Eksemplar 8. CD Laporan dan Peta Format digital (Arc GIS) : 5 buah 9. Draft Raperda dan Peraturan Zonasi beserta lampiranya (tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas) : 5 buah 8.

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wates dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja oleh Pengguna Jasa di Kabupaten Kulon Progo. Diperkirakan dari tanggal 30 Mei s/d 29 Agustus 2013. Termasuk dalam kurun waktu tersebut adalah :

a. b. c. d. e.

9.

TENAGA AHLI

:

kegiatan pengumpulan data, pekerjaan survey lapangan, analisis, perencanaan dan penyusunan laporan serta rapat panitia pengarah (steering committee) dengan pihak pemberi tugas dan instansi terkait lainnya.

Konsultan diwajibkan untuk mempersiapkan Tim Perencana yang akan ditugaskan khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini, dari mulai survei sampai dengan penyusunan perencanaan. Tim perencana minimal terdiri dari : 1. Seorang yang merangkap Ahli Team Leader Perencanaan/Pengembangan Wilayah, kualifikasi pendidikan S2 Perencanaan/Pengelolaan SDA/Pembangunan Wilayah dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. 2. Tim Inti Perencanaan, kualifikasi pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, yang meliputi bidang keahlian : 1 orang ahli Arsitektur Pendidikan S1 Teknik • Arsitektur 1 orang ahli Pemetaan Pendidikan S1 Teknik Planologi • 1 orang ahli Teknik Sipil Pendidikan S1 Teknik Sipil • 1 orang ahli Teknik Lingkungan Pendidikan S1 Teknik • Lingkungan 1 orang ahli Ekonomi Pembangunan Pendidikan S1 • Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan 1 orang ahli Sosial Pendidikan S1 • Sosiologi/Antropologi Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

60

1 orang ahli Hukum Pendidikan S1 Hukum

•

Diskripsi Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli 1. Ahli Perencanaan Kota sebagai Team Leader. a. b. c.

d. e.

f. g.

h. i. j.

k. l.

Memberi pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Melakukan komunikasi tingkat pimpinan dengan pemberi tugas. Bertanggung jawab penuh terhadap pemberi tugas / hasil pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis dan administrasi. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja. Melakukan koordinasi dengan Designing leader serta melakukan komunikasi konsultatif dengan pimpinan kegiatan dan pengguna jasa. Bertanggung jawab atas kualitas, kontinyuitas, jadwal waktu serta efisiensi pelaksanaan kegiatan. Melaksankan koordinasi kerja dalam divisi pengembangan wilayah terhadap pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan, yaitu mulai dari pengumpulan data, penyiapan kelengkapan dokumen, evaluasi teknis, proses pengajuan substansi muatan teknis raperda dan raperbup tetang zonasi. Merumuskan konsep perencanaan kawasan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Membuat rencana pola-pola disain kawasan, serta rencana perubahan-perubahan ruang kawasan. Menyusun program-program yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana dalam tahap implementasi. Bertanggung jawab terhadap kajian dan rencana spasial kawasan. Melaksanakan kontrol terhadap RMK.

2. Ahli Arsitektur a. b. c.

d. e.

Melakukan kajian terhadap kondisi tata bangunan di kawasan. Menyusun potensi dan permasalahan berkaitan dengan aspek tata bangunan. Menganalisa kerangka rencana arsitektural kawasan terutama dalam disain arsitektur bangunan, sesuai dengan identitas karakter kawasan. Menyusun kajian kebutuhan keruangan banguan di kawasan. Merumuskan konsep perencanaan bangunan pada


61

tapak mikro. f. Menyusun aspek insentif desinsentif dari aspek fisik bangunan. g. Menyusun rencana tapak, rencana ruang terbuka hijau, pavement serta street furniture sebagai bagian dari site development. 3. Ahli Pemetaan a.

b.

c.

d. e.

f.

g.

h.

Bertanggung jawab melakukan pengukuran site, stickout tapak dan kontur serta memberikan analisis yang berkaitan dengan situasi lahan. Menyajikan peta-peta thematic berkaitan dengan kondisi fisik kawasan yang sangat terukur dengan skala yang sesuai. Melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap komponen-komponen yang terdapat pada kawasan, misalnya sarana prasarana dan jaringan utilitas. Menyusun peta-peta rencana dalam lingkup makro, mezzo dan mikro. Memberikan masukan bagi tenaga ahli lain berkaitan dengan karakteristik mapping di kawasan perencanaan. Melakukan evaluasi secara komprehensif baik untuk kepentingan penyusunan muatan teknis raperda dan raperbup tetang zonasi serta album peta. Melakukan koordinasi intensif dengan operator GIS dalam penyiapan evaluasi muatan teknis raperda dan raperbup tetang zonasi serta album peta. Bertanggung jawab atas kualitas berbagai produk peta, kesesuaian dengan ketentuan standar pemetaan maupun kesesuaian kebutuhan peta untuk kelengkapan produk.

4. Ahli Teknik Sipil

Melakukan analisa dan rencana dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan sarana dan prasarana kawasan sehingga tercipta sistem yang dapat menunjang kualitas kawasan ditinjau dari segi aksesibilitas dalam maupun antar kawasan. b. Melakukan survey dan investigasi kondisi sistem jaringan sarana dan prasarana kawasan yang ada di kawasan perencanaan. c. Melakukan kajian terhadap mitigasi bencana alam dalam aspek konstruksi bangunan, mengingat bahwa wilayah studi termasuk wilayah rawan bencana longsor dan gempa bumi. a.


62

Melakukan perencanaan sistem jaringan prasarana di kawasan perencanaan yang efektif dan efisien untuk dapat mencapai hasil maksimal dengan tetap menjaga kualitas ekosistem yang ada dan mengantisipasi perkembangan/perubahan di masa yang akan datang. e. Memberikan masukan kepada bidang urban design, arsitektur, dan bidang-bidang terkait lainnya tentang segala sesuatu yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perumusan sistem prasarana dan sarana yang tepat. f. Memberikan solusi kreatif terhadap penanganan konstruksi bangunan di wilayah studi, khususnya berkaitan dengan keberadaan wilayah studi dalam konteks hidrologi. g. Melakukan analisa terhadap kondisi dan kinerja jaringan prasarana di kawasan perencanaan, h. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan keandalan rancangan sistem utilitas kawasan. i. Menyusun program pengendalian pengembangan kawasan dari aspek struktur bangunan dan saranaprasarana. d.

5. Ahli Teknik Lingkungan a.

b. c. d. e.

f. g.

Membuat analisa kerja pemanfaatan ruang kawasan berkaitan dengan aspek lingkungan dan dampak yang bisa ditimbulkan. Menetapkan strategi dan pendekatan perencanaan program, berpedoman baku mutu lingkungan. Menyusun potensi dan permasalahan lingkungan dari bangkitan kegiatan yang ada. Memberikan masukan pada bidang keahlian lain tentang analisa kondisi lingkungan. Bertanggung jawab terhadap rekomendasi penanganan lingkungan guna pengembangan kawasan. Melakukan analisa daya dukung lingkungan. Menyusun rencana penanganan dan antisipasi terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari bangkitan kegiatan yang ada dan akan berkembang.

6. Ahli Ekonomi Pembangunan

Melakukan analisa kelayakan ekonomi untuk pemanfaatan dan pengembangan kawasan. b. Memperhitungkan kebutuhan di masa mendatang sesuai dengan aspek demand and supplay , terutama dari segi pembiayaan pembangunan. c. Memberikan solusi alternatif pengembangan kegiatan a.


63

berkaitan dengan kepentingan pemerataan pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan umum. d. Bertanggung jawab terhadap konsep pembiayaan pembangunan. e. Mengembangkan metode insentif dan desinsentif sebagai alat pengendali dalam proses pembangunan. 7. Ahli Sosial a. b. c. d. e.

Melakukan kajian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan perencanaan. Melakukan identifikasi permasalahan sosial budaya. Memperhitungkan pengaruh pengembangan kegiatan terhadap perilaku budaya masyarakat dan sebaliknya. Memberikan solusi alternatif pengembangan kegiatan berkaitan dengan kepentingan sosial budaya. Bertanggung jawab terhadap konsep penembangan sosial budaya.

8. Alli Hukum a.

b. c.

d.

e. f.

g. h.

Melakukan analisa pengembangan regulasi pembangunan dan pengendalian pembangunan di kawasan. Mengkaji sistem peraturan yang dapat mendukung atau menghambat pengembangan kawasan. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan peraturan atau regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan. Melakukan resume terhadap peraturan-perundangan yang berkaitan dengan penyusunan raperda dan raperbup tetang zonasi. Menyusun draf/rancangan raperda dan raperbup tetang zonasi. Mengkaji keterpaduan antar produk peraturan kebijakan penataan ruang baik lintas sektoral, wilayah dan lintas horizontal/ hirarkis sehingga dapat dicapai aspek sinerginya. Menyiapkan draft produk hukum sebagai hasil dari produk ini, untuk kemudian dilakukan pembahasan. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil kajian legal.

3. Tenaga Pembantu, dengan jumlah dan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi : • • • •

Administrasi Kantor 1 orang Operator Komputer 2 orang Surveyor 4 orang Sopir 1 orang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

64

10

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

:

Penyusunan RDTR Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan penelitian data primer maupun sekunder meliputi data numerik, tekstual dan spasial.Tahapan-tahapan pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan studi ini, adalah : 1. Pemahaman terhadap KAK yang diberikan dan penyusunan jadual kegiatan serta persiapan dan studi literatur a.

Mengumpulkan informasi dan produk/buku pengaturan, konsultasi, hasil penyusunan database yang sudah ada sebagai referensi/contoh.

b.

Persiapan, meliputi penyusunan rencana kerja, mobilisasi tenaga dan peralatan, studi pustaka dsb.

c.

Penelitian pendahuluan, meliputi penentuan lokasi pengamatan, jumlah responden, berbagai data sekunder, peta dan kondisi lokasi dilapangan.

2. Review studi/ evaluasi Rencana Tata Ruang yang sudah ada Pengkajian ulang tentang kebijakan, strategi dan rencana pengembangan kawasan perkotaan. 3. Penelitian pokok, meliputi pengumpulan data primer dan sekunder dan analisisnya. a. Persiapan survey (penyusunan check list, penyusunan jadual, penetapan petugas survey dari Konsultan di koordinasikan dengan Tim Pelaksana Bantuan Teknis Tingkat Desa dan Kecamatan serta Tim Teknis Kabupaten. b. Dalam rangka pelaksanaan pelibatan masyarakat, dilakukan penjaringan data aspirasi masyarakat dengan menggunakan metode semacam focus group discussion (FGD). c. Pelaksanaan survey (lapangan dan instansional), dikofirmasikan secara intensif dengan pemberi tugas dan aparat dari instansi/dinas terkait. 4. Penyusunan data base. a. Proses penyusunan hasil survey ke dalam format digital dan non digital. b. Format data base berupa tabel, uraian singkat dan peta tematik dengan Arc GIS . 5. Pembuatan produk rencana Materi yang termuat dalam produk RDTR Perkotaan Wates Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

65

yang berupa rencana desain akhir sekurang-kurangnya memuat isi sebagai berikut: a. Kebijakan pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan;

b. Pemanfaatan ruang ditinjau dari segi besarannya untuk setiap blok peruntukan yang materinya sekurangkurangnya akan mengatur pusat perbelanjaan/ pasar/ pertokoan, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai dari TK s.d. sekolah menengah, puskesmas dan rumah sakit, rumah ibadat, taman rekreasi dan olah raga, perkantoran dan perumahan, penginapan/hotel/wisma, stasiun, terminal, pertanian, pemakaman dan kawasan khusus lainnya; c. Pembagian pola ruang menjadi kawasan budidaya (pertanian, perkebunan, perikanan dll)dan kawasan lindung (sempadan sungai, sempadan pantai, mata air, rawan bencana dll) d. Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata jenjang kapasitas dan intensitas antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur perdagangan, pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi; e. Sistim jaringan fungsi jalan dalam hal penentuan lokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder termasuk jaringan jalan kereta api; f.

Sistim jaringan utilitas dalam hal penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersiser pada air bersih, telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah, air limbah dan air hujan;

g. Kepadatan bangunan lingkungan dalam hal perbandingan antara keseluruhan luas lahan yang tertutup dengan luas bangunan pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur : koefisien dasar bangunan sangat tinggi (di atas 75%), tinggi (50% - 75%), menengah (20% - 50%), rendah (5% - 20%) dan sangat rendah (kurang dari 5%); h. Penentuan tinggi bangunan, maksimum dan minimum Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

66

pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurangkurangnya akan mengatur jumlah maksimum lantai bangunan. i.

Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalan bagi lahan yang boleh atau tidak boleh ada bangunan diatasnya pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur : jarak antara as jalan dengan pagar halaman / rumah baik pada sisi muka, samping dan belakang;

j.

Penetapan luas petak bangunan yang terdapat pada setiap blok peruntukan, dimana materinya sekurangkurangnya akan mengatur klasifikasi luas perpetakan sebagai berikut : 1. Klasifikasi I, di atas 2.500 meter persegi 2. Klasifikasi II, antara 1000 - 2.500 meter persegi 3. Klasifikasi III, antara 600 - 1000 meter persegi 4. Klasifikasi IV, antara 250 - 600 meter persegi 5. Klasifikasi V, antara 100 - 250 meter persegi 6. Klasifikasi VI, antara 50 - 100 meter persegi 7. Klasifikasi VII, di bawah 50 meter persegi 8. Klasifikasi VIII, untuk rumah susun

k. Indikasi pelayanan dalam hal fasilitas Langsung kota yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga pada setiap blok peruntukan. l.

Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam hal pengendalian peruntukan, pelaksanaan program / kegiatan dari sarana dan prasarana kota dalam kurun waktu 10 tahun yang dibagi dalam tahunan.

m. Pengelolaan/ penanganan lingkungan dalam hal peningkatan perbaikan, pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali pada tingkat pemerintah wilayah kecamatan. 11

SPESIFIKASI TEKNIS

:

Spesifikasi yang diperlukan, meliputi: a. Kajian kebijakan dan strategi pengembangan perlu mengacu pada studi-studi/ rencana, kebijakan dan peraturan-peraturan pembangunan yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,antara lain : 1. UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. 2. UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

67

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 4. UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 5. UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 6. UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 7. UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8. Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2004 tentang Panatagunaan Tanah. 9. Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. 10. Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. 11. Permen PU nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan

Penyusunan RDTR Perkotaan Wates akan dilaksanakan dengan sistem organisasi sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tim Pelaksana akan bertindak sebagai pusat koordinasi di dalam proses pengambilan keputusan dalam memberikan masukan serta membantu pelaksanaan, khususnya saran informasi dan dukungan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Proses pembahasan akan dilaksanakan oleh Tim pelaksana dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan dalam penyusunan RDTR. 2. Dalam proses penyusunan RDTR Perkotaan Wates dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada masyarakat, dan LSM untuk berperan baik dalam bentuk pemberian masukan-masukan, informasi-informasi, saransaran dan dalam proses pembahasan. Dilain pihak masyarakat berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk RDTRK mampu mengakomodir dan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat), sehingga hasil perencanaan tata ruang dapat menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antara pemerintah,swasta dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang akan meningkatkan koordinasi antar pihak. 3. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

68

'community driven planning` yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan-proses penataan ruang yang partisipatif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. 4. Seluruh keluaran pekerjaan studi dalam bentuk draft harus dikonsultasikan dan didiskusikan dengan tim teknis dan unsur lain yang terkait. Kesepakatan hasil konsultasi dan diskusi menjadi bahan perbaikan keluaran dimaksud dan bersifat mengikat bagi tahapan pekerjaan berikutnya. 12

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

:

a. Laporan Pendahuluan (Inception Report) oran ini berisi tentang : 1. Pemahaman/tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diartikulasikan sebagai persepsi terhadap KAK; 2. Penjabaran Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke dalam itemitem jenis dan urutan kegiatan (menampilkan rencana dan jadual kegiatan); 3. Latar belakang permasalahan (pentingnya pekerjaan); 4. Struktur organisasi tata kerja dan personil yang bertanggung jawab/ Job Description; 5. Bahan dan rencana kegiatan survey (instansional dan lapangan); 6. Pendekatan teoritis terhadap kondisi yang ada; 7. Deskripsi awal profil wilayah perencanaan 8. Metode pengumpulan data, metode analisis dan metode pembakuan mekanisme perencanaan; 9. Rencana proses penyusunan produk laporan dibuat dengan pola bagan alir atau flow chart ; 10. Rancangan pelaporan (garis besar per laporan) dan tahapan kerja keseluruhan.

Laporan Pendahuluan ini diserahkan dalam bentuk draft sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar untuk pembahasan dengan tim teknis. Setelah dibahas dan disetujui tim teknis, maka Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah dikeluarkannya SPMK. Cara penyajian laporan ini akan diperkuat dengan beberapa diagram untuk metode pendekatannya dan gambar-gambar peta untuk deskripsi awal wilayah perencanaan.

b. Laporan Antara (Interim Report) Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

69

Laporan Antara berisi tentang: 1. Hasil survey terdiri atas: a. Metode survei dan pengumpulan data;

Data eksisting (data dasar, produk peraturan dan halhal lain yang dipandang perlu); c. Laporan pelaksanaan FGD dan hasilnya; d. Peta-peta dasar dan peta-peta pendukungnya. b.

2. Hasil analisis . a. Metode analisis yang digunakan; b. Hasil analisis; c. Sintesis (Gabungan) hasil analisis.

Laporan Antara (Interim report) berisi hasil pengamatan lapangan dan pengumpulan data di lapangan terhadap wilayah studi disertai dengan analisis perencanaan tata ruang serta rancangan konsep strategi dan rencana pengembangan. Laporan Antara ini diserahkan dalam bentuk draft sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar untuk pembahasan dengan tim teknis. Setelah dibahas dan disetujui tim teknis, maka Laporan Antara diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

c. Laporan Akhir (Final Report) Laporan akhir berisi rencana akhir yang memuat rencana Kota yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Akhir berisi tentang : 1. Data eksisting prasarana-sarana. 2. Penilaian kondisi prasarana-sarana serta permasalahan

yang berkaitan dengan kinerjanya dan permasalahanpermasalahan yang mungkin akan timbul di masa mendatang. 3. Dalam laporan akhir ini mempertimbangkan hasil pelaksanaan Konsultasi Publik. Laporan Akhir, Draf Raperda dan Peraturan tentang Zonasi ini diserahkan dalam bentuk draf untuk pembahasan sebanyak 25 (lima belas) eksemplar dan setelah dibahas dan disetujui, Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima) termasuk CD laporan sebanyak 5 (lima) buah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK. Semua bentuk produk Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir dibuat dalam kertas HVS 80 gram ukuran Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

70

kuarto 1 ½ spasi, dijilid dengan sampul kualitas baik.

d. Album Peta Ukuran A3 Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Peta ukuran A3 yang memuat peta-peta sesuai dengan rencana kota sebanyak 5 (lima) set, dilengkapi dengan CDnya dengan format GIS/Arc View sebanyak 5 (lima) buah. Album peta A3 diserahkan sebanyak 5 (lima) eksp termasuk CD laporan sebanyak 5 (lima) buah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK

e. Album Peta Ukuran A1 Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Peta ukuran A1 skala 1 : 5.000 yang memuat peta-peta sesuai dengan rencana kota sebanyak 1 (tiga) eks, dan dilengkapi dengan CDnya dengan format Arc GIS. Dan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK. Album peta minimum terdiri atas: peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa • bumi, dan batas administrasi BWP dan sub BWP (bila ada); peta penggunaan lahan saat ini; • peta rencana pola ruang BWP, yang meliputi rencana • alokasi zona dan subzone sesuai klasifikasi yang telah ditentukan; peta rencana jaringan prasarana BWP, yang meliputi • rencana pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi,jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, prasarana lainnya;dan peta penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya

f. Executive Summary Berisi ringkasan dari rencana detail tata ruang, dicetak sebanyak 5 eksemplar, diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK

g. Materi Teknis Dilengkapi buku data dan analisis, dan buku rencana format A4. Dicetak sebanyak 5 exsemplar, diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK h. Draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan tentang Zonasi tentang RDTR Perkotaan Wates sebanyak 5 (lima) eksemplar, diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

71

i. Jadwal penyerahan Laporan Sesuai dengan uraian diatas maka kepada penyedia jasa diharapkan dapat menyerahkan laporan sesuai jadwal pada tabel 1 berikut : Tabel 1. Jadwal Penyerahan Laporan No 1 2 3 4 5 6 7 8

9

Jenis Laporan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Eksekutif Summary Album Peta A3 Album Peta A1 Materi Teknis CD Laporan dan Peta Format arc view Draft Rancangan Perda dan Peraturan Zonasi

Jumlah

Bulan 5

6

5 eksp 5 eksp 5 eksp 5 eksp 5 eksp 3 eksp 5 eksp 5 buah

5 eksp


7

Kak Rdtr Wates

Recommend Documents