Jl. Jl. R. A. KAR KARTI TINI NI No. No. 01 SoE SoE - KAB. KAB. TTS TTS
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
BELANJA BELANJA JASA KONSULTA KONSULTASI SI PERENCAN PERENCANAAN AAN PERENCANAAN GEDUNG/RUMAH DINAS PUSKESMAS TAHUN 2018 (TANEOTOB, NUAPIN, NUAPIN, NOEBEBA, FATUMNASI, FATUMNASI, OEEKAM,NOEBANA, OEEKAM,NOEBANA, FATUKOPA DAN BIANUS)
LOKASI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Oleh PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE Program
: Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pr Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Kegiatan
: Pembangunan Pu Puskesmas
Pekerjaan
: Perencanaan Gedung/Rumah Dinas Puskesmas Tahun 2018 (Ta (Taneotob, Nuapin, Noebeba, Fatumnasi, Fatumnasi, Oeekam,Noebana, Oeekam,Noebana, Fatukopa Fatukopa dan Bianus)
Sumber Dana
: APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan (DAK)
Kode Rek Rekening
: 1.02.1.02.01.01.25.01 5.2 5.2.2.21.02
Tahun Anggaran
: 2017
Pagu Dana
: Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
HPS
: Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
A.
Latar Belakang 1. Dasar Hu Hukum
•
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan; Undang Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Jasa Konstruksi;
•
Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
•
Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
•
Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung .
•
Peraturan Presiden Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan perubahan perpres 70 tahun 2012 2012 tentang tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaa Pelaksanaan n Pengadaan Pengadaan Barang Barang / Jasa Pemerintah Pemerintah beserta beserta perubahannya.
•
Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Pembangunan Gedung Negara.
•
Peraturan Menteri Menteri Negara Lingkungan Lingkungan Hidup RI No 05 tahun tahun 2012 tentang jenis rencana/usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
•
Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
•
•
•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
•
•
Permenkes nomor 75 tahun 2016 tentang Puskesmas
•
Pedoman
•
Pedoman strandar bangunan Revolusi KIA propinsi NTT
•
Dokumen gambar bangunan rumah dokter, rumah paramedis dan
•
bangunan Puskesmas sebelumnya
•
Pedoman Teknis IPAL Kementerian kesehatan RI tahun 2011.
•
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 12).
2. Gambaran Umum
Peningkatan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitarnya menuntut tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kebutuhan akan penambahan ruang, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan pembangunan rumah dokter dan rumah para medis, rehabilitasi rumah dokter dan rumah paramedis, menjadi penting, untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepala masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pusat kesehatan milik pemerintah yang memiliki cakupan pelayanan untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitarnya harus mampu mengemban misi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat serta adanya perkembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitarnya diprediksi akan meningkatkan kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang semakin bermutu, di antaranya adalah penyediaan sarana kesehatan yang memenuhi syarat, penyiapan SDM yang berkualitas, serta sistem pelayanan dan peralatan yang memadai. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengemban misi pemerintah sebagai salah satu mata rantai pelayanan dalam Sistem Kesehatan Nasional, dengan
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum serta sebagai fasilitas kesehatan pertama dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya. Sebagian pasien yang datang adalah merupakan pasien jaminan kesehatan masyarakat, namun tetap terbuka bagi penderita yang langsung datang (walk-i n patients) yang bahkan akan mempunyai prosentase yang lebih besar dari pasien jaminan kesehatan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017, telah disediakan anggaran untuk Perencanaan Gedung/Rumah Dinas Puskesmas Tahun 2018. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik perlu dilakukan perencanaan fisik dengan baik. Perencanaan Fisik untuk Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Ruang Poned, Penambahan Ruang Perawatan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dokter dan Rumah Paramedis mengikuti protatipe dan merupakan perencanaan berulang. Adapun kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitemen dan Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat tercapai kinerja yang tinggi dengan hasil sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Persyaratan teknis perencanaan meliputi; 1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Untuk itu harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya. 2. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan pengguna jasa. Perencanaan fisik ini membutuhkan Konsultan Perencana yang akan menghitung kebutuhan biaya untuk pekerjaan pembangunan sampai bangunan selesai. B.
1. Maksud dan Tujuan:
•
Kerangka Acuan Kerja [KAK] ini sebagai petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan, dan diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
•
Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan KAK ini.
•
Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya.
•
Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.
•
Terlaksananya
Perencanaan
Gedung/Rumah
Dinas
Puskesmas Tahun 2018 (Taneotob, Nuapin, Noebeba, Fatumnasi, Oeekam,Noebana, Fatukopa dan Bianus)
2. Sasaran:
1.
Penyelesaian pekerjaan perencanaan yang tepat waktu,
2.
Biaya pekerjaan kegiatan,
3.
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis,
4.
Diperolehnya Dokumen perencanaan DED, RAB spesifikasi teknis dan gambar Perencanaan Gedung/Rumah Dinas Puskesmas Tahun 2018 (Taneotob, Nuapin, Noebeba, Fatumnasi, Oeekam,Noebana, Fatukopa dan Bianus)
konstruksi
sesuai
dengan
anggaran
3. Lokasi Kegiatan:
Kabupaten Timor Tengah Selatan
4. Sumber Dana:
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPPA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
BERINCE S. S. YALLA, SKM., M.Kes
7. Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen:
Dinas Kesehatan Kabupaten Timr Tengah Selatan
8. Lingkup dan Lokasi Kegiatan:
a. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan ini, adalah: 1). Lingkup Pelayanan ( scope of service) Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan ini adalah melaksanakan tugas Perencanaan Gedung/Rumah Dinas Puskesmas Tahun 2018 (Taneotob, Nuapin, Tobu, Fatumnutu, Manufui, Kualin, Nunukniti, Noemuke, Hauhasi, Boking, Oenino) yang meliputi pengendalian waktu, biaya, sasaran fisik, dan tertib adminstrasi dalam perencanaan bangunan gedung negara. 2). Lingkup Pekerjaan (scope of work ) Melakukan kegiatan perencanaan yang terdiri atas: a. Pembuatan Site Plan lengkap dengan Rencana Pengembangn b. Penambahan ruang perawatan c. Rehabilitasi gedung Puskesmas d. Pembanguan gedung Poned e. Rehabilitasi berat/sedang rumah dokter dan rumah
paramedis f. Pembangunan pagar g. Penataan halaman h. Pembuatan tembok penahan i.
Pembangunan rumah dokter dan rumah paramedis
j.
Melakukan pengawasan berkala pada saat pelaksanaan pembangunan kontruksi dilaksanakan
k. Membuat Perencanaan Konstruksi dan menjadi satu kesatuan dengan perencaan pendukung lain yang terintegrasi;
Perencanaan instalasi listrik Perencanaan instalasi air Perencanaan sistim pengolahan air hujan Perencanaan sistim sanitasi Perencanaan IPAL Puskesmas Pembangunan selasar untuk akses penghubung antar ruangan/bangunan Perencanaan sistem transportasi Perencanaan akses masuk keluar Perencanaan pagar Perencanaan garasi kendaraan.
3). Lingkup Tugas (scope of duty) Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan untuk perencanaan konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, Permenkes yang dapat meliputi tugastugas perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari: a. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan (10%) Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan melalui survey lapangan kelokasi, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, gambar perencanaan yang telah ada, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan; b. Penyusunan pra-rencana (20%), Penyusunan pra-rencana seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan membantu mengurus perizinan
sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. c. Penyusunan pengembangan rencana (20%), Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat: i) rencana utilitas tapak termasuk jalan akses masuk ke kawasan, parkir, penghijauan dan saluran drainase dan lain-lain, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada; ii) rencana sub – struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada; iii) rencana utilitas (mekanikal – elektrikal) luar gedung beserta uraian konsep dan perhitungannya termasuk studi energi terbarukan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada; iv) garis besar penyesuaian spesifikasi teknis ( Outline Specifications); v) perkiraan biaya yang dibutuhkan pelaksanaan pembangunan lanjutan;
untuk
d. Penyusunan rencana detail (25%) Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada; e. Pembuatan dokumen perencanaan teknis (25%) Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada; f. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana
harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pemberi Tugas dan Tim Teknis; g. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikalelektrikal bangunan; h. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP dalam hal memberi penjelasan bila diperlukan. b. Lokasi Kegiatan Kecamatan Nunbena, Fatumnasi, Noebeba, Oeekam, Noebana, Fatukopa, Mollo Tengah. 9. Keluaran1:
Keluaran yang dihasilkan oleh Kegiatan Jasa Konsultansi Perencana yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Keluaran kegiatan perencanaan tersebut yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana adalah sesuai Kerangka Acuan Kerja ini, lebih lanjut dalam surat perjanjian kerja yang minimal meliputi: a) Site Plan keseluruhan bangunan di lokasi Puskesmas dan rencana pengembangan, b) DED, RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar, dengan harapan sebagai berikut: 1. Tahap Konsep Rencana a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan; b. Konsep skematik rencana teknis bangunan; c. Presentasi perencanaan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman d. Laporan data dan informasi survei lapangan, dll, e. Laporan presentasi konsep rencana 2. Tahap Pra Rencana Teknis a. Site plan keselurah bangunan puskesmas b. Gambar-gambar rencana tapak; c. Perkiraan biaya lanjutan pembangunan; d. Laporan perencanaan; e. Hasil Konsultansi rencana dengan Pemda setempat; f. Presentasi hasil perencanaan dengan Dinas Kesehatan
uaran lain.
dan SKPD terkait; g. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 3. Tahap Pengembangan Rencana a. Site Plan Keseluruhan Bangunan yang ada di lokasi Puskesmas b. Gambar pengembangan rencana jaringan jalan, utilitas dan parkir; c. Rencana sub – struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; d. Rencana utilitas (mekanikal elektrikal) dari luar gedung, beserta uraian konsep dan perhitungannya; e. Garis besar spesifikasi teknis (outline specification); f. Perkiraan biaya pembangunan lanjutan; 4. Tahap Rencana Detail a. Membuat gambar perencanaan secara lengkap, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada b. Membuat detail gambar arsitektur c. Membuat detail gambar struktur, dengan perhitunganperhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan d. Membuat detail gambar utilitas (mekanikal electrical) lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. b. Presentasi hasil perencanaan dengan Dinas Kesehatan dan SKPD terkait 5. Dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan meliputi : a. Gambar rencana beserta detail pelaksanaan : arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang; b. Rencana kerja dan syarat-syarat administrasi, syarat umum dan syarat teknis (RKS); c. Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Rincian Volume Pekerjaan/Bill of Quantity (BQ); e. Spesifikasi tehnis f. Menyusun laporan perencanaan;
10.Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa:
Fasilitas Penunjang 1). Penyediaan oleh pengguna jasa Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: a) Laporan dan Data Kumpulan laporan dan data. b) Akomodasi dan Ruangan Kantor Harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa.
c) Staf Pendamping (Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pendamping ( counterpart ), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi). 2) Penyediaan oleh penyedia jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 30 (tiga puluh ) hari kalender.
11. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan: 12. Data Pendukung
A.
Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana mencari informasi dapat melalui survei ke lapangan maupun sumber data lainnya yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui KAK ini.
B.
Konsultan Perencana memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tangung jawab Konsultan Perencana.
C.
Penyedia jasa mencari sumber informasi untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:
a.
Informasi tentang kondisi dilapangan , meliputi: 1) Kondisi fisik lokasi seperti: luasan, batasbatas,dan topografi 2) Kondisi tanah 3) Keadaan air tanah 4) Koefisien dasar bangunan 5) Koefisien lantai bangunan 6) Kondisi listrik 7) Perincian penggunaan lahan, penghijauan dan lain-lain 1) Penggunaan bangunan dan kebutuhan bangunan sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan. 2) Pembangunan sarana pendukung lain; 3) Program Ruang berdasarkan kebutuhan bangunan yang telah tersedia. b) Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang
akan digunakan dalam ruang tersebut. c) Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/bangunan. d) Informasi tentang rencana pemnafaatan;data demografi, data kesehatan dan lain lain yang diperlukan. 13. Standar Teknis
A. Kriteria Umum 1. Penyusunan Perencanaan Site Plan ( Puskesmas secara keseruruhan) DED, RAB, spesifikasi tehnis dan Gambar
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas: 1) Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan, 2) Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. 3) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 4) Sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran belanja:
b.
•
Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
•
Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi.
•
Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri bahkan material lokal dengan memperhatikan kemampuan/potensi lingkungan, maka dalam perencanaan pembangunan gedung ini konsultan perencana dapat menterjemahkannya kedalam tugas perencanaan.
Persyaratan Arsitektur dan lingkungan Pelaksanaan pekerjaan Konsultan Perencana yang obyektif, untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam,kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku. 1)
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, sesuai wujud bangunan rumah sakit, sehingga
nyaman, sehat, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 2) Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. 3) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 4) Menjamin bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan gambar yang telah ditetapkan sebelumnya. c.
Persyaratan Struktur Bangunan: 1) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat penggunaan sesuai fungsinya, akibat perilaku alam dan akibat perilaku manusia. 2) Menjamin bangunan yang akan dibangun sesuai dan/atau tetap mempertimbangan struktur bangunan yang telah terbangun sebelumnya. 3) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. 4) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. 5) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
d.
Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran dan Gempa: 1) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia 2) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: •
Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman
•
Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api
Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang tahan gempa sehingga pada saat kejadian gempa bumi bangunan gedung tidak langsung runtuh. •
3)
e. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar:
1)
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya, 2) Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat, 3) Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas kesehatan. f.
Persyaratan Transportasi dalam Gedung: 1) Menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung 2) Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, mengingat fungsinya sebagai bangunan fasilitas kesehatan.
g. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya: 1) Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat 2) Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat. h. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi: 1) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai fungsinya, baik yang terkoneksi dengan jaringan PLN maupun generator otomatis. 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir 3) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Meliputi telpon, aipon, audio central,wifi i.
Persyaratan pemenuhan kebutuhan air 1) Menjamin tersedianya sarana air bersih yang tersedia di ruangan sesuai kebutuhaan, yang terkoneksi dengan jaringan perpipaan dan bak penampungan sementara 2) Menjamin upaya beropesianya instalasi airbesih dan penampungan sementara secara baik
j.
Persyaratan Sanitasi dalam Bangunan: 1) Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai
dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya 2) Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan 3) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik. k.
Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara: 1) Menjamin terpenuhnya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik.
l.
Persyaratan Pencahayaan : 1) Menjamin terpenuhnya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik
m. Persyaratan Kebisingan dan Getaran : 1) Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan 2) Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan B. Kriteria Khusus
Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan kelanjutan pembangunannya, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya: a.
Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada dengan memperhatikan material dan sumber daya daerah setempat.
b.
Kesatuan perencanaan kelanjutan bangunan disesuaikan dengan gambar dan bangunan yang telah ada.
D.
c.
Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengembangan rencana ke depan (Rumah Sakit Tumbuh).
d.
Terhadap kontruksi bangunan yang sebagian sudah terbangun berupa bangunan knock down (pondasi, rangka baja dan dinding panel) dilanjutkan rencana penyelesaian bangunannya menggunakan material konstruksi bangunan permanen dengan mempertimbangkan konstruksi yang sudah ada untuk disesuaikan.
e.
Solusi dan batasan-batasan konstekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lainlain.
Kriteria khusus bangunan
Persyaratan teknis bangunan: 1. Masa Bangunan dan Block Plan a. Perencanaan Intensitas Bangunan harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan/atau Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL). b. Perencanaan Intensitas Bangunan meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS), dan Jarak antar bangunan. c. Rangka koseng dan pintu mengunakan aluminium, atap mengunakan rangka baja d. Untuk ruang perawatan, kamar masi, lab dan ruang tindakan mengunakan karamik dengan luas 3/4 bangunan
C.SARANA PENDUKUNG 1. Sistem Tata Udara Sistem ventilasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang optimal apabila diperlukan. b) harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. Bukaan minimal 15% dari luas total lantai.
c) Ventilasi harus dapat mengatur pertukaran udara (; air change) sehingga ruangan tidak terasa panas, tidak terjadi kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, atau langit-langit. d) Ventilasi mekanik/buatan harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. 2. Sistem Kelistrikan. Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi PUIL/SNI.0225 edisi terakhir tentang persyaratan umum instalasi listrik. Sistem kelistrikan menjamin ketersediaan 24 jam untuk penyimpanan obat dan vaksin.
a) Sumber Daya Listrik Sumber daya listrik normal bangunan menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau lainnya dan cadangan genset. b) Sistem Distribusi Sistem distribusi terdiri dari: (1) Panel-panel listrik. (2) Instalasi pengkabelan. (3) Instalasi kotak kontak dan sakelar. c) Sistem Pembumian Nilai pembumian (;grounding) bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.5 ohm. Nilai pembumian ( ;grounding) alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.1 ohm. d) Proteksi Petir Suatu instalasi proteksi petir dapat melindungi semua bagian dari bangunan, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap bahaya sambaran petir. 3. Sistem pencahayaan. a) Bangunan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan. b) Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan. 4. Sistem proteksi kebakaran. menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan.
5. Sistem Komunikasi Komunikasi telepon diperlukan untuk hubungan/ komunikasi didalam dan keluar (Telp, aipon,Wife, Audio sentral,CC TV, LAN DLL)
6. Sistem Sanitasi. Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
a) Sistem air bersih. (1) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusi pada lokasinya serta harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis. (2) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu fisik, kimia, dan biologis yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Sistem penyediaan air bersih (4) Sistem sambungan langsung pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air. (5) Sistem tangki atap/ tanki grafitasi Jika sistem sambungan langsung tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah (dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah), kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini didistribusikan ke seluruh bangunan. (6) Distribusi air keruangan ruangan menggunakan perpipaan dengan tekanan positif. ) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah khusus untuk gedung laboratorium poned, ruang perawatan dan ruang tindakan (1) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan. . (1) Sistim Pengolahan Limbah mengunakan IPAL Puskesmas (2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%. (3) Di dalam sistem penyaluran/pembuangan air kotor dan/atau air limbah dari ruang pantri/dapur disediakan
perangkap lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak. (4) Air limbah yang berasal dari laboratorium sebelum dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah harus diencerkan terlebih dahulu dengan rasio perbandingan air bersih dan air limbah adalah 10:1. (5) system pengolahan air hujan, mengunakan system resapan c)
Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis. (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan pengelolaan limbah padat medis dan non medis yang dihasilkan (3) Limbah padat medis harus dipisahkan dengan limbah padat non medis. (4) Benda benda tajam dan jarum suntik harus di tampung dengan wadah khusus yang terpisah dengan limbah padat lainnya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak mudah untuk membukanya (5) Setiap ruangan harus mempunyai tempat pembuangan limbah padat padat sesuai dengan limbah padat yang dihasilkan. (6) Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. (7) Pertimbangan fasilitas penampungan yang terpisah dengan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan limbah padat medis non medis, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume kotoran dan sampah. (8) Penempatan pewadahan limbah padat medis dan non medis harus tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pengolahan, dan pembuangan limbah padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (10) Pengolahan limbah padat mengunakan incinerator
7. Sistem Pengendalian Terhadap Kebisingan Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber kebisingan.
8. Sistem Transportasi Vertikal Setiap bangunan yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi bangunan tersebut berupa tersedianya tangga dan ram. a) Tangga 1) Umum Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. 2) Persyaratan tangga (a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm, lebar masing-masing pijakan adalah 28 – 30 cm. (b) Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya bencana. (c) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga. (d) Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan ( handrail). (e) Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm-80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. (f) Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm. (g) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya. (h) tersedia tempat untuk mendorong pasien dan jalan kaki b) Ram 1) Umum Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. 2) Persyaratan Ram . (a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 70, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram ( curb ramps/landing). (b) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 70) tidak boleh lebih dari 9 m. (c) Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman. (d) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan stretcher , dengan ukuran minimum 180 cm. C). Sistem transportasi antar ruangan,
1). Slasar antar ruangan 2)Jalan 14. Tenaga:
Untuk mealaksanakan tugasnya konsultan perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini minimal terdiri dari: 1. Penanggung Jawab Pengawas ( Team Leader ), 1 (satu) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Arsitektur/Sipil, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKA Ahli Madya Arsitektur / Sipil yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan; c. Berpengalaman di bidangnya minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK / Pengguna Jasa sebelumnya; d. Memiliki KTP dan NPWP.
2.
Tenaga Ahli Arsitektur, 1 (satu) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Arsitektur, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKA Ahli Muda Arsitektur yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan; c. Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK / Pengguna Jasa sebelumnya; d. Memiliki KTP dan NPWP.
3.
Tenaga Asisten Ahli Arsitektur, 1 (satu) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah D3 Teknik Arsitektur, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKT/SKA Ahli Muda Arsitektur yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan; c. Berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK / Pengguna Jasa sebelumnya; d. Memiliki KTP dan NPWP.
4.
Tenaga Asisten persyaratan:
Ahli
Sipil,
1 (satu)
orang
dengan
a. Memiliki Ijazah D3 Teknik Sipil, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKT/SKA Ahli Muda Sipil yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan; c. Berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK / Pengguna Jasa sebelumnya; d. Memiliki KTP dan NPWP. 5.
Drafter 4 (empat) orang dengan persyaratan: a. Minimal memiliki ijazah STM; b. Mempunyai SKT Ahli Muda yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja; d. Memiliki KTP.
6.
Juru Ukur Bidang Sipil/Arsitektur, 4 (empat) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah D3 Sipil/Arsitektur; b. Mempunyai SKT Ahli Muda yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja; d. Memiliki KTP.
7.
Asisten Juru Ukur Bidang Sipil/Arsitektur,4 (empat) orang dengan persyaratan: e. Memiliki Ijazah D3 Sipil/Arsitektur; f.
Mempunyai SKT Ahli Muda yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan
g. Berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja; h. Memiliki KTP. 8.
Administrasi/Operator Komputer, sebanyak 2 (dua) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah SMU/SMK Segala jurusan; b. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja; c. Memiliki KTP. .
15. Peralatan yang dibutuhkan:
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11
16. Biaya Perencanaan:
1. Biaya Perencanaan dibebankan pada DPPA SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
Peralatan Theodolit Waterpas GPS Pita ukur Kamera digital Komputer/ Printer A3 Ploter Lain lain alat survey Kedaraan R2 Kendaraan R4
Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket
Status Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/ Sewa Milik/sewa Milik/sewa Milik/sewa
2. Besarnya biaya konsultan perencana merupakan biaya harga satuan; 3. Pagu Anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah); 4. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggadaan laporan c. Pembelian dan / atau sewa peralatan d. Sewa kendaraan e. Biaya rapat-rapat f. Perjalanan (lokal maupun luar kota) g. Jasa dan overhead pengawasan h. Pajak dan iuran lainnya; 5. Pembayaran biaya konsultan perencana adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan. 17. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:
Tahapan pelaksanaan pekerjaan ini adalah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi 30 (tiga puluh Puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK; Tahapan Kegiatan: 1. Pengumpulan dokumen pendukung 2. Survey 3. Pembuatan draf desain Site Plan, DED, RAB dan Spesifikasi teknis 4. Konsultasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan 5. Pembuatan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara 6. Pemaparan draf desain site plan, DED, RAB dan Spesifikasi teknis bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan 7. Perbaikan 8. Pemaparan desain desain site plan, DED, RAB dan Spesifikasi tehnis bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan 9. Konsultasi teknis dan pengesahan 10. Pembuatan laporan Akhir 11. Penyerahan Site Plan, DED, RAB dan Spesifikasi teknis
18. Laporan Pendahuluan:
19. Laporan Antara (Laporan Fakta Analisis dan Draft akhir):
Laporan Pendahuluan memuat: laporan perencanaan bangunan fisik (Site Plan, DED, EE/RAB, Harga Satuan dan Gambar) Laporan harus diserahkan sebanyak 10 ( sepuluh) buku laporan masing masing produk Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: laporan pra rencana teknis dan pengembangan rancangan; (DED,EE/ RAB,Spesifikasi tehnias, Harga Satuan dan Gambar) Masing-masing laporan harus diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
20. Laporan Dokumentasi:
Laporan Dokumentasi.
21. Laporan Akhir:
Laporan Akhir memuat: laporan rencana detail bangunan fisik (Site plan DED, EE/RAB, Harga satuan, spesifikasi tehnis dan Gambar) masing masing
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: minggu terakhir setiap bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
Laporan harus diserahkan sebanyak 5 ( lima) buku laporan dan gambar untuk masing masing produk dan cakram padat ( compact disc 5 buah). Laporan Akhir dilaksanakan.
memuat:
keseluruhan
kegiatan
yang
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh ) hari kerja sejak Serah Terima Pertama diterbitkan sebanyak 5 lima) buku laporan dan cakram padat ( compact disc). 22. Laporan Pengawasan Berkala:
Laporan pengawasan berkala memuat hasil pemeriksaan proses pembangunan konstruksi di sesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkala Laporan harus diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan cakram padat ( compact disc).
23. Produksi dalam Negeri:
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan: 25. Alih Pengetahuan:
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: data harus akurat dan terukur.
26. Program Kerja:
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus segera menyusun: 1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail; 2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan kegiatan.
C.
Penutup Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen. SoE,
24 Oktober 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dr Hosianni In Rantau, Mkes NIP. 19620106 1988122 002
