KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PERENCANAAN PENDATAAN/INVENTARISIR ASET BANGUNAN/GEDUNG NEGARA APBD TAHUN ANGGARAN 2015
D I N A S P E K E R J A A N U M U M PROVINSI MALUKU UTARA B I D A N G P E N A TA TA A N R U A N G P E R E N C A N A A N PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK) PERENCANAAN PENDATAAN ASET/INVENTARISIR BANGUNAN/GEDUNG NEGARA A.
LATAR BELAKANG Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang
telah
mendaat
enyemurnaan
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor !" Tahun 200"yang dimaksud dengan# a$ B!"# $%%' "#! adalah semua %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an
APBN atau %erasal dari erolehan
lainnya yang sah$ %$ B!"# $%%' !* adalah semua %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an APBD atau %erasal dari erolehan lainnya yang sah$ Barang Milik Negara/Daerah meliuti # 1$ %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an APBN/D& 2$ %arang yang %erasal dari erolehan lainnya yang sah' yaitu # a$ %arang yang dieroleh dari hi%ah/sum%angan atau yang seenis& %$ %arang
yang
dieroleh
se%agai
elaksanaan
dari
eranian/kontrak& $ %arang yang dieroleh %erdasarkan ketentuan undang*undang& atau d$ %arang yang dieroleh %erdasarkan utusan engadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum teta$ Badan*%adan emerintahan memerlukan %er%agai +asilitas dalam menalankan
tugasnya$
,alah
satu
+asilitas
terse%ut
adalah
engadaan %arang dan asa$ Baik emerintah usat mauun emerintah daerah hendaknya mamu meman+aatkan +asilitas ini seotimal
mungkin
sehingga
mamu
memenuhi
keentingan
masyarakat dengan se%aik*%aiknya$ De-asa ini munul %anyak sekali ermasalahan*ermasalahan yang %erkaitan
dengan
engelolaan
Barang
Milik
Negara/daerah$
Permasalahan*ermasalahan terse%ut antara lain yaitu terdaat eru%ahan dari %e%eraa eraturan erundang*undangan di %idang BMN' antara lain .ndang*.ndang Nomor 1/200! tentang euangan Negara'
.ndang*.ndang
Nomor
1
Tahun
200
tentang
Per%endaharaan Negara' .ndang*.ndang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Negara/
Daerah'
Permen
euangan Nomor 120/PM$06/200 tentang Penatausahaan BMN' dan PM nomor 6/PM$06/200 tentang Tata 3ara Pelaksanaan Penggunaan' Peman+aatan' Penghausan' dan Pemindahtanganan BMN$ Namun' ada dasarnya terdaat iri yang menonol dari roduk*roduk hukum terse%ut yaitu meletakkan landasan hukum dalam
%idang
emisahan
administrasi
seara
tegas
keuangan antara
negara
dan
emegang
melakukan ke-enangan
administrati+ dan emegang ke-enangan er%endaharaan$ ,elain itu' sealan dengan ke%iakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta %ergulirnya eru%ahan struktur ka%inet yang memunulkan enghausan
suatu
kementerian
di
satu
sisi
dan
endirian
kementerian ada sisi yang lain mem%a-a imlikasi adanya mutasi %arang milik negara$ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 200' enilaian %arang milik daerah dilakukan dalam rangka enyusunan neraa emerintah daerah' eman+aatan' dan emindahtanganan %arang milik daerah$ Penetaan nilai %arang milik daerah dalam
rangka enyusunan neraa emerintah daerah dilakukan dengan %eredoman ada ,tandar Akuntansi Pemerintah (,AP) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 200 menyatakan %ah-a enghausan %arang milik daerah meliuti enghausan dari da+tar
%arang
engguna
dan/atau
kuasa
engguna
dan
enghausan dari da+tar %arang milik daerah$ Penghausan %arang milik daerah dilakukan dalam hal %arang milik daerah dimaksud sudah tidak %erada dalam enguasaan engguna dan/atau kuasa engguna dan sudah %eralih keemilikannya' teradi emusnahan atau karena se%a%*se%a% lain$ Penghausan dilaksanakan dengan keutusan engelola atas nama eala Daerah untuk %arang milik daerah dimaksud sudah tidak %erada dalam enguasaan engguna dan/atau kuasa engguna dan dengan eutusan eala Daerah untuk %arang milik daerah yang sudah %eralih keemilikannya' teradi emusnahan atau karena se%a%*se%a% lain$ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 200 %arang milik daerah yang dihaus dan masih memunyai nilai ekonomis' daat dilakukan melalui elelangan umum/elelangan ter%atas& dan/atau disum%angkan atau dihi%ahkan keada ihak lain$ Bentuk*%entuk emindahtanganan se%agai tindak lanut atas enghausan
%arang
milik
daerah
meliuti
enualan'
tukar
menukar' hi%ah' dan enyertaan modal emerintah daerah$ 4denti5kasi ermasalahan dalam engelolaan aset' %eserta ation yang daat dilakukan antara lain se%agai %erikut &
1.+K,!"#"- %"#' ',!% "%% -"# %'.
Permasalahan ini dise%a%kan karena tidak terti%nya enatatan aset$ ,eerti diketahui %ah-a untuk organisasi u%li seerti emerintah'
masih
terdaat
%anyak
kelemahan
dalam
hal
enatatan aset$ Padahal hal ini enting' karena enatatan aset' yang mana nilainya akan menadi neraa %arang' dan kemudian diga%ungkan diisahkan
dan
menadi
dengan
satu
laoran
kesatuan
keuangan
yang
tidak
daat
kementerian/lem%aga$
Poin satu, terti% enatatan ini harus dimulai seak dari taha
engadaan' ada taha engadaan mengenai detail sesi5kasi dari aset harus dirini dengan dengan elas' %aik untuk aset tidak %ergerak
mauun
untuk
aset
tidak
%ergerak$
Masih
%anyak
kelemahan dalam hal ini' antara lain terdaat kesalahan enulisan sesi5kasi atauun ukuran kuantitas ada kontrak' adahal ini menadi sangat kruisal dan %erengaruh untuk roses selanutnya$ Poin kedua, kementerian/lema%aga selaku emilik dan engelola
%arang
milik
Negara
tidak
terti%
dalam
masalah
enilaian
enatatan %arang milik Negara$ Terdaat eraturan khusus yang mengatur dalam hal enatatan dan rekonsiliasi %arang milik Negara'
yaitu
7ekonsiliasi
PM
Barang
No$
102/0$PM/200
Milik
Negara$
Tentang
Pentingnya
Tata
3ara
enilaian
dan
rekonsiliasi ini adalah agar daat diketahui nilai -aar sesungguhnya dari
nilai aset$
Pihak
engelola %arang
milik
Negara
sering
mengangga remeh mengenai enilaian dan rekonsiliasi$ Padahal dengan rekonsiliasi daat diketahui nilai kesesuaian nilai aset dengan
nilai
-aar$
Dengan demikian daat diketahui aakah aset terse%ut erlu dilakukan enilaian ulang atau tidak$ Dan yang enting adalah mengenai rekonsiliasi ini menadi salah satu komonen yang menadi o%yek emeriksaan dari instansi emeriksa (4nsektorat' BPP'
BP*74)$
Aa%ila
tidak
terdaat
kesesuaian
mengenai
rekonsiliasi dengan Diren ekayaan Negara' maka hal ini daat diangkat menadi temuan$ Adanya temuan instansi emeriksa ini akan
%ermuara
ada
enilain
8aoran
euangan
ementerian/8em%aga$
2. K%'" , -"# %'. Aset emerintah' selain terdaat di usat uga %anyak terse%ar di daerah$
Aset
didaerah
ini
digelontorkan
ke
daerah
dengan
mekanisme dana dekonsentrasi' tugas em%antuan' dan urusan %ersama'
serta
dalam
%entuk
dana
eman+aatannya digunakan untuk
alokasi
khusus'
yang
menunang alannya urusan
emerintahan$ Poin satu, hal ini %isa menadi masalah yaitu ketika aset usat
yang %erada di daerah tidak
segera dilakukan enghi%ahan$
Pemerintah daerah' ketika akan melakukan enganggaran untuk emeliharaan aset usat terse%ut' tidak %isa dilakukan %egitu saa' dikarenakan aset tere%ut adalah aset usat maka untuk anggaran emeliharaan tidak %isa diam%ilkan dari daerah$ Aa%ila anggaran emeliharaan ini diam%ilkan dari usat' di tingkat usat tidak terdaat alokasi untuk emeliharaan$ 9al ini yang menye%a%kan %anyak
aset
meskiun
usat
umur
di
daerah
akainya
%anyak
masih
mengalami
sedikit'
karena
kerusakan kurangnya
emeliharaan$ :leh karena itu' seak dilakukan enganggaran terhada renana engadaan %arang milik Negara' erlu disiakan ula mekanisme hi%ah/enyerahan ke daerah agar tidak teradi ermasalahan di %elakang' yang mana akan %ermuara ada oini instansi emeriksa atas laoran keuangan kementerian lem%aga$ Mekanisme hi%ah ini akan menadikan elas mengenai status aset (%arang milik Negara/daerah) aakah menadi milik usat atau daerah' sehingga alokasi untuk anggaran emeliharaan daat diyakini akunta%ilitasnya$
Poin dua, hal enting yang erlu mendaat erhatian adalah masih
rendahnya nilai ta-ar dari instansi emerintah dalam hal ketika teradi tukar guling atas aset' terutama aset tidak %ergerak$ ,eerti kita ketahui %ersama' %anyak aset*aset emerintah %erua aset tidak %ergerak yang menyusut atau %ahkan lenya %egitu saa ketika teradi tukar guling dengan ihak instansi lain atauun ihak s-asta$ Dalam hal ini terdaat indikasi adanya tindakan korusi/sua dari
engelola
atauun
emangku
a%atan
ada
kementerian/lem%aga/instansi daerah$ 9al lain adalah lemahnya tindakan/engetahuan hukum dari engelola aset mengenai tekhnis tukar guling aset$ Tukar guling aset adalah hal yang rumit' karena hal ini %erkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas$ ,elain itu untuk aset tidak %ergerak uga %erkaitan dengan lem%aga lain yang %erkometen'
yaitu
Badan
Pertanahan
Nasional$
Dierlukan
keakaan dari ihak seum%er daya manusia engelola aset' agar tidak teradi kerugian dalam hal tukar guling ini$
. K,!"# 3%$"- 3"##,"" B!"# M%%' N#! $ !"#' $",',"# ,# 3'' " 4,"#% 3$!%"*. Terdaat kekurang ermatan seak dari erenanaan engadaan %arang milik Negara/daerah yang %eraki%at ada kurang otimalnya +ungsi enggunaan aset$ Pada roses erenanaan' masih diumai kurang ermat dalam emilihan aset yang akan diadakan' sehingga setelah roses erolehan aset' ternyata kurang %isa %er+ungsi otimal untuk menunang elaksanaan kinera emerintah$ 9al ini sering teradi untuk aset*aset yang dianggarkan di emerintah usat namun enggunaan untuk di daerah dengan melalui mekanisme dekonsentrasi' tugas em%antuan' dan urusan %ersama$ Misalnya untuk
aset*aset
%ergerak
yang
mem%utuhkan
aringan
listrik
atauun aringan internet' di dalam erenanaan seharusnya sudah %isa dietakan aakah aset yang dianggarkan terse%ut digunakan
.
di
%isa
daerah$
K,!"# 3%$"- 3$"4" " 3$%"*"#"" B!"# M%%' N#! $ !"#' $"#*%'" 3"3" N#!. ,etelah teradi erolehan aset' sering tidak di+ungsi*gunakan dengan %aik oleh emerintah$ Antara lain dise%a%kan karena ihak engelola
tidak
memunyai
kaa%ilatas
yang
%aik
mem+ungsi*gunakan
dalam aset$
Poin satu, erlu adanya eningkatan kemamuan tekhnis dari
user atauun engelola aset agar daat mengoerasikan aset sehingga
daat
mem%erikan
nilai
tam%ah
%agi
kinera
emerintahan$ 9al ini sering teradi untuk aset %erua aset %ergerak klasi5kasi aset tak %er-uud' %erua alikasi omuter$ Pemerintah memunyai %anyak aset %erua aset tak %er-uud' yang memunyai +ungsi guna se%agai tools dalam menunang kinera emenrintahan' namun aset ini sering tidak didayagunakan dengan %aik karena rendahnya kualitas sum%er daya manusia' atauun kurang %agusnya engelolaan sum%er daya manusia itu sendiri$ 9al ini sering teradi di daerah$ 4nstansi daerah' sering tidak memerhatikan
kekhususan
keteramilan
dari
sum%er
daya
manusia dalam hal enematan ada -ilayah kera$ Atauun sdm yang menguasai mengenai aset tak %er-uud terse%ut ditematkan ada temat lain yang tidak %erhu%ungan sama sekali dengan aset terse%ut$ Poin kedua'sering teradi tidak terti%nya dalam hal enguasaan aset' terutama untuk aset dalam enguasaan ea%at yang urna tugas' atauun aset yang digunakan oleh ihak ketiga$ 9al ini dikarenakan kurang tegasnya dari ihak engelola aset
untuk menarik kem%ali aset yang telah selesai dalam masa akai$
5. +M$%"%$%% !%"- '!,#%" N#! 6#% '%6 !% 3"#" B!"#
M%%' N#!.
Banyak terdaat aset*aset yang memunyai masa akai masih sedikit' namun yang %anyak mengalamai kerusakan atauun tidak daat digunakan$ Poin satu' tidak %er+ungsinya aset*aset yang masa akai masih sedikit ini se%agai aki%at dari kurangnya emeliharaan dari aset$ Aa%ila hal ini teradi ada aset tidak %ergerak seerti gedung' aa%ila gedung ru%uh tidak hanya terdaat kerugian materiil namun uga kerugian i-a$ Poin dua' kurang terti%nya dari mekanisme in;entarisasi %arang milik negara %aik di tingkat usat atauun daerah$ Pentingnya in;entarisasi harus dilakukan agar diketahui seara elas nilai aset/kekayan negara yang saat ini %erada di enguasaan kementerian/lem%aga atauun instansi daerah$ Banyak aset*aset di tingkat usat atauun di daerah yang tidak diketahui ke%eradaanya' dan hal ini sudah menadi temuan %agi instansi emeriksa BP*74$ Permasalahan ini dikarenakan
tidak
kementerian/lem%aga
terti%nya dan
instansi
engelola daerah$
%arang 9al
yang
ada daat
dilakukan adalah menematkan sdm yang memunyai kaa%ilitas yang memadai dalam hal engelolaan %arang milik Negara/daerah' serta meningkatkan kaasitas sdm dengan mem%erikan kediklatan engelola %arang$
B.
MAKSUD
Maksud
dari
kegiatan
A,
ini
adalah
BAN>.NAN/>
menyusun N<>A7A
P
daat
mem%erikan arahan dalam Peningkatan aset %angunan/gedung negara/daerah
dan
.ntuk
menamin
terlaksananya
enyelenggaraan endataan aset/in;entarisasi
terse%ut' maka
kegiatan terse%ut se%agai auan %agi emerintah Pro;insi dan emerintah a%uaten/ota dan outut elaksanaan kegiatan daat diaai seara otimal sesuai dengan maksud' tuuan dan sasaran kegiatan$
C.
TUJUAN Tuuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong Pemerintah Pro;insi a%uaten/kota dalam er-uudan P.NAN/> N<>A7A dengan melakukan 1.
emutakhiran em%ukuan BMN/D ada ,istem 4n+ormasi Manaemen Akuntansi euangan$
2.
me-uudkan enatausahaan BMN/D di seluruh satuan kera (satker) instansi Pemerintah Pusat/Daerah
!$ menyaikan koreksi nilai aset teta $ melakukan tindak lanut enatausahaan dan engelolaan BMN yang terti% dan otimal
D.
SASARAN Adaun sasaran yang hendak diaai dari elaksanaan ekeraan ini adalah # 1$ Ter-uudnya keterti%an administrasi mengenai kekayaan daerah& 2$ Teritanya e5siensi dan e+ekti;itas enggunaan aset daerah& !$ Pengamanan aset daerah&
$ Tersedianya data/in+ormasi yang akurat mengenai umlah kekayaan daerah$
E.
MAN7AAT Be%eraa man+aat dari elaksanaan ekeraan antara lain # 1$ Menatat dan menghimun data aset yang dikuasahi unit organisasi/ deartemen$ 2$ Menyiakan dan menyediakan %ahan laoran ertanggunga-a%an atas enguasaan dan engelolaan aset organisasi/ negara$ !$ Menyiakan dan menyediakan %ahan auan untuk enga-asan aset organisasi atau negara$ $ Menyediakan in+ormasi mengenai aset organisasi /negara yang dikuasahi deartemen se%agai %ahan untuk erenanaan ke%utuhan' engadaan dan engelolaan erlengkaan deartemen$ $ Menyediakan in+ormasi tentang aset yang dikuasai deartemen untuk menunang erenanaan dan elaksanaan tugas deartemen$
7.
RUANG LINGKUP KEGIATAN .ntuk menyelesaikan ekeraan ini' dierlukan serangkaian kegiatan dengan lingku se%agai %erikut # 1$ Memilih kota dalam ro;insi dan lokasi terilih yang akan didata/in;entarisasi
%ersama*sama ,PD' konsultan dan
Pemerintah ota ,o55$ 2$ Mem%uat edoman atau ketentuan endataan/in;entarisasi %angunan gedung negara/daerah$ !$ Melengkai aset dengan dokumen yang memadai' seerti nilai erolehan/harga $ Mengikutsertakan
enatatan
dan
elaoran
endataan/in;entarisasi %angunan gedung negara/daerah
G.
TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN .ntuk melaksanakan ekeraan ini dierlukan 10Tenaga Ahli se%anyak
2
MM
sesuai
%idang
keahliannya'
dengan
engalaman ro+esi se%agai %erikut#
TABEL 1. K6,,*" T"# A*% N J,$ T"# A*% . * 1 1 Ahli eogra5/ >4, :rang 10 Total :rang
B," 2 MM
1) A*% E'"$% Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 %idang ekonomi yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 atau ,! di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang eranangan kota sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ 8ingku enugasan dan tanggung a-a% ahli eranangan kota %ersama?sama dengan tenaga ahli lain adalah # a$ Mem%uat
edoman
gedung negara
/ketentuan
endataan/in;entarisasi
%$ Memersiakan in;entarisasi masukan emerintah kota dan masyarakat$ $ Merumuskan
outut
endataan/in;entarisasi
gedung
negara
2) A*% T'"%' %3% Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 Teknik siil yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 atau ,! di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang eranangan kota/ka-asan sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ 8ingku enugasan dan tanggung a-a% ahli eranangan kota %ersama?sama dengan tenaga ahli lain adalah # a$ Mem%uat
edoman
/ketentuan
endataan/in;entarisasi
gedung negara %$ Memersiakan in;entarisasi masukan emerintah kota dan masyarakat$ $ Merumuskan
outut
endataan/in;entarisasi
gedung
negara
) A*% H,',$ Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 ilmu 9ukum yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 atau ,! di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ 8ingku enugasan dan tanggung a-a% ahli eranangan kota %ersama?sama dengan tenaga ahli lain adalah # a$ Mem%uat
edoman
gedung negara
/ketentuan
endataan/in;entarisasi
%$ Memersiakan in;entarisasi masukan emerintah kota dan masyarakat$ $ Merumuskan
outut
endataan/in;entarisasi
gedung
negara
) A*% H,',$ P!"*" Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 %idang 9ukum ertanahan' yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang %idang hukum ertanahan sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ 8ingku enugasan dan tanggung a-a% ahli eranangan kota adalah # a$ Memersiakan in;entarisasi masukan emerintah kota dan masyarakat$ %$ merumuskan
outut
endataan/in;entarisasi
gedung
negara
5) A*% E'"$% A',""% Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 %idang ekonomi Akuntansi yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang akuntansi sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ Tugas dan tanggung a-a% ahli ekonomi akuntansi adalah merumuskan
strategi
em%iayaan
endataan/in;entarisasi gedung negara$
8) A*% G#!9/ GIS
ada
uaya
Disyaratkan dengan endidikan sekurang*kurangnya enang ,1 >eogra5/>4, yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 di %idang terse%ut sekurangnya tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang ,istem 4n+ormasi >eogra5s sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$ Tugas
dan
tanggung
a-a%
ahli
geogra5/>4,
adalah
memersiakan eta dasar untuk endataan/in;entarisasi gedung negara$ ,elain
Tenaga
Ahli
terse%ut'
di%utuhkan
ula
Tenaga
Pendukung se%agai %erikut#
TABEL 2. K6,,*" T"# P",',"# T"# N. J,$* B," P",',"# 1 ,ekretaris 1 :rang 6 2 :erator omuter 2 :rang 6 Total ! :rang 12 MM
H. KURUN :AKTU PENCAPAIAN KELUARAN urun -aktu elaksanaan ekeraan endataan/in;entarisasi gedung negara ini
adalah selama (emat) %ulan kalender
terhitung seak dikeluarkannya ,PM$
I. BIAYA YANG DIBUTUHKAN .ntuk Pelaksanaan kegiatan ini dierlukan %iaya se%agaimana 7AB terlamir$
J. SUMBER PENDANAAN egiatan
ini
di%iayai
dari
sum%er
endanaan
Anggaran
Pendaatan dan Belana Daerah Tahun Anggaran 201$
K. KELUARAN DAN PELAPORAN Pelaksanaan kegiatan Pendataan/in;entarisasi gedung negara melalui laoran*laoran %erikut#
1)L3!" P"*,," 8aoran ini %erisikan metoda atau ara elaksanaan kegiatan' ad-al rini elaksanaan kegiatan' dan ersonil yang akan terli%at dalam
elaksanaan
kegiatan
ini' serta
anduan
enyusunan roosal renana endataan /in;entarisasi aset %angunan gedung negara yang akan disusun emerintah kota$ 8aoran endahuluan ini di%uat se%anyak 10 eksemlar dan diserahkan 1 %ulan setelah ,PM ditandatangani$
2)L3!" A!4 A'*%! 8aoran ini akan %erisikan hasil sur;ei laangan %ersama dengan emerintah kota %erua enentuan lokasi' luasan dan %atasan endataan / in;entarisasi aset gedung negara dari masing*masing
kota
terilih' edoman/ketentuan*ketentuan
endataan / in;entarisasi aset gedung negara' serta laoran elaksanaan enyusunan endataan in;entarisasi aset gedung negara termasuk hasil elaksanaannya' dan laoran +asilitasi yang telah di%erikan keada emerintah
kota dalam %entuk
endamingan em%entukan Tim Desain Daerah$ 8aoran ini akan di%uat se%anyak 20 eksemlar dan diserahkan ! %ulan setelah ,PM ditandatangani$ Presentasi untuk laoran antara akan dilakukan di usat dan daerah$
)L3!" A'*%!
8aoran akhir ini akan %erisikan enyemurnaan laoran se%elumnya
dilengkai
laoran
monitoring
kemauan
er-uudan endataan/ in;entarisasi aset %angunan gedung negara di kota terse%ut$ 8aoran ini di%uat se%anyak 10 eksemlar diserahkan %ulan setelah elaksanaan ekeraan$
8aoran akhir dilengkai
dengan # a$ Executive Suary <@euti;e ,ummary meruakan ringkasan dari seluruh laoran
elaksanaan
ekeraan'
di%uat
se%anyak
10
eksemlar$ %$ !o"act #i$c %!#& $ Berisi $o'tco"y dari seluruh laoran yang di%uat oleh onsultan harus diserahkan keada em%eri kera se%anyak 20 %uah$ d$ 4ndikasi Program' %aik itu angka endek' angka menengah' dan angka anang dalam rangka uaya erenanaan endataan / in;entarisasi aset gedung %angunan negara$ e$ 7enana Pem%iayaan$
L. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN ,eluruh keemilikan data dan hasil kegiatan se%agaimana diantumkan dalam A ini adalah organisasi engguna asa yakni Dinas Pekeraan .mum Pro;insi Maluku .tara Bidang Penataan 7uang Perenanaan dan asa onstrusi$
S99; 15 O'6! 2015
M"#*,%; K, P"##," A"##!" B%"# PRPPJK D%" P'!" U$,$ P!<%"% M,', U!
................................................. NIP. ....................................
