KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYIAPAN DOKUMEN PROYEK INVESTASI I NVESTASI PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN MONOREL DI PULAU BATAM
BADAN PENGUSAHAAN BATAM
Tahun anggaran 2013
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYIAPAN DOKUMEN PROYEK INVESTASI PENYELENGGARAAN MONOREL DI PULAU BATAM
A.
LATAR BELAKANG
Batam merupakan pintu gerbang wilayah Barat Indonesia. Semenjak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas ( free trade zone), laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian terus mengalami peningkatan. Dampak dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian tersebut adalah semakin tingginya pergerakan barang maupun manusia. Untuk mengakomodir kebutuhna tersebut, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, efektif, dan efisien. Kereta api merupakan pilihan moda terbaik yang memiliki keunggulan daya angkut yang besar, hemat energi, ramah lingkungan, serta kebutuhan lahan yang kecil. Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, telah melakukan kegiatan penyusunan “Masterplan Perkeretaapian di Pulau Batam ” pada tahun anggaran 2009, penyusunan “Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintas Utama Pulau Batam” pada tahun anggaran 2010, dan penyusunan “Studi Penetapan Trase Jalan Kereta Api Lintas Utama Pulau Batam” pada tahun anggaran 2012. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa prioritas pembangunan jaringan kereta api di Pulau Batam adalam Batam CenterTanjung Uncang (±17,7 Km) dan Batu Ampar-Bandara Hang Nadim (±19,6 Km). Pada lintas tersebut diperkirakan besaran permintaan perjalanan dapat mencapai 10.499 pnp/hari dan 8.328 pnp/hari pada tahun pertama operasi (2016) dan mencapai 48.820 pnp/hari dan 38.725 pnp/hari pada akhir tahun tinjauan (2065). Potensi perjalanan tersebut mayoritas berasal dari kawasan komersial, kawasan pelabuhan, dan kawasan permukiman padat. Hasil rancangan awal rencana ja lur KA lintas utama Pulau Batam adalah dengan menggunakan kereta monorel. Jalur monorel Pulau Batam direncanakan eleveted dengan ketinggian ± 8 m di atas per mukaan jalan. Dalam rangka memulai langkah implementasi pembangunan proyek monorel di Pulau Batam ini, Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, diperlukan penyiapan proyek kerjasama investasi , secara khusus kajian awal prastudi kelayakan (atau outline business case ). Keluaran kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan lelang penyelenggara layanan monorail di Pulau Batam.
B.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pekerjaan ini adalah memastikan kesanggupan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) dan siap untuk dilanjutkan ke tahap transaksi proyek (kerjasama) pembangunan Monorel di Pulau Batam, terutama terkait pengalihan resiko yang telah dikaji secara seksama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen proyek investasi penyelenggaraan monorel di Pulau Batam. Dalam hal ini adalah membuat dokumen kajian dengan keluaran berupa Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case, Dokumen Rancangan Dasar ( Basic Design), dan Dokumen Lelang Investasi dalam rangka penyelenggaraan monorail di Pulau Batam. Adapun, secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah: 1. Menentukan sasaran dan kendala proyek kerjasama; 2. Mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan barang/jasa yang dibutuhkan; 3. Menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya, usulan mengatasi permasalahan serta bentuk dan besarnya Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; 4. Mengidentifikasi pilihan bentuk kerjasama terbaik; 5. Mengidentifikasi resiko dan upaya mitigasi yang diperlukan; 6. Mengidentifikasi persyaratan pelaksanaan Proyek Kerjasama, termasuk landasan hukum yang diperlukan dan pelaksanaan pengadaan tanah; dan 7. Menyusun rencana komersial yang mencakup alokasi resiko dan mekanisme pembayaran.
C.
LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan ini, secara umum, terdiri dari substansi sebagai ber ikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Kajian Hukum dan Kelembagaan; Kajian Teknis; Kajian Kelayakan Proyek; Kajian Lingkungan dan Sosial; Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur.
Secara lebih rinci, lingkup kajian masing-masing substansi tersebut disampaikan sebagai berikut: 1. Kajian Hukum dan Kelambagaan, meliputi: Analisis Peraturan Perundang-undangan; • Analisis Kelembagaan. •
2. Kajian Teknis, meliputi: Analisis Teknis; • Penyiapan Tapak; • Rancang Bangun Awal; • Lingkup Proyek Kerjasama; dan • Spesifikasi Keluaran. • 3. Kajian/Evaluasi Kelayakan Proyek, bersumber dari studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya (Ditjen KA, Kemenhub, 2010), meliputi: • Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS); • Analisis Pasar; • Analisis Keuangan; Analisis Resiko; dan • Analisis Struktur Tarif. • 4. Kajian Lingkungan dan Sosial, meliputi: • Kajian lingkungan hidup untuk Proyek Kerjasama yang wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL; Analisis sosial; dan • • Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman Kembali. 5. Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur, mengikuti ketentuan sebagai berikut: Karakteristik dasar bentuk kerjasama harus mencerminkan alokasi resiko, • penanggung jawab pembiayaan, dan status pengelolaan aset kerjasama; Bentuk-bentuk kerjasama yang ditawarkan diantaranya adalah: • a. Bangun-milik-guna-serah (build-own-operate-transfer ); b. Bangun-guna-serah (build-operate-transfer ); c. Bangun-serah-guna (build-transfer-operate); d. Rehabilitasi-guna-serah (rehabilitate-operate-transfer ); e. Kembangkan-guna-serah (develop-operate-transfer ); dan f. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya. • Pemilihan bentuk kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Kepastian kertersediaan infrastruktur tepat pada waktunya; 2. Optimalisasi investasi oleh Badan Usaha; 3. Memaksimalkan investasi oleh Badan Usaha; 4. Kemampuan Badan Usaha untuk melakukan transaksi; dan 5. Kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis sektor swasta ke sektor publik. 6. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Dukungan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan keuangan Proyek Kerjasama, dapat diberikan dalam bentuk: Perizinan; • Pengadaan tanah; • Dukungan sebagian konstruksi; • Kontribusi fiskal dalam bentuk tunai dan/atau dalam bentuk non-tunai • dan/atau non fiskal; dan/atau Bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Jaminan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangki risiko Badan Usaha diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
D.
LOKASI KEGIATAN
Kegiatan ini berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada trase yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1 Rencana Koridor Monorel di Pulau Batam
E.
KELUARAN 1. Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outli ne Busin ess Case rencana penyelenggaraan Monorel di Pulau Batam. 2. Dokumen Rancangan Dasar ( Basic Design) Monorel di Pulau Batam, yang terdiri dari: a. Dokumen gambar rancang, yang didalamnya terdapat rencana kinerja terkait dengan monorel seperti struktur bangunan (rel dan stasiun) sistem kelistrikan, sistem persinyalan, dan jenis kereta yang akan digunakan; b. Dokumen volume dan biaya investasi, termasuk biaya konstruksi, operasional, dan perawatan. 3.
F.
Dokumen lelang investasi meliputi: a. Persyaratan dokumen lelang; b. Persyaratan peserta lelang; c. Mekanisme lelang; d. Mekanisme penetapan pemenang lelang, yang didalamnya terdapat kriteria-kriteria pemenang lelang; e. Rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan sistem monorel; f. Penyusunan dokumen draft kontrak konsesi monorel; g. Kajian hukum terkait dengan daerah khusus Free Trade Zone (FTZ) Batam.
TENAGA AHLI
Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli yang professional dengan kualifikasi sebagai berikut: Ahli Perencana Transportasi (Ketua Tim) , dengan kualifikasi pendidikan minimal Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Planologi/Manajemen Transportasi/ Teknik Transportasi, dengan pengalaman minimal 9 (sembilan) tahun dalam bidang perencanaan transportasi. 2. Ahli Perencanaan Wilayah , dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Planologi/Perencanaan Wilayah Kota, dengan pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. 3. Ahli Pemodelan Transportasi , dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Planologi/Manajemen Transportasi/Teknik Transportasi, dengan pengalaman di bidang pemodelan transportasi minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. 1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ahli Sipil/Struktur, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil, dengan pengalaman di bidang struktur minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Prasarana KA, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil, dengan pengalaman di bidang prasarana kereta api minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Sarana dan Sistem Operasi KA , dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Teknik Mesin, dengan pengalaman di bidang sarana dan sistem operasi kereta api minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Ekonomi Transportasi, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Ekonomi, dengan pengalaman di bidang ekonomi transportasi minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Lingkungan, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan, dengan pengalaman di bidang teknik lingkungan minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) , dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Industri, dengan pengalaman di bidang kelembagaan KPS minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2. Ahli Hukum, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Hukum, dengan pengalaman di bidang hukum minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
Selain itu, tim didukung oleh tenaga asisten, dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana S1 dan pengalaman minimal 4 (empat) tahun dibidangnya, sebagai berikut:
G.
Asisten Ahli Perencana Transportasi (1 orang)
Asisten Ahli Struktur (1 orang)
Asisten Ahli Prasarana KA (1 orang)
Asisten Ahli Sarana dan Sistem Operasi KA (1 orang).
PELAPORAN
Pelaporan studi ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan studi dengan pentahapan sebagai berikut. 1.
Laporan Pendahuluan, diserahkan pada akhir bulan ke-1 sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Pendahuluan ini berisi penjabaran dari kerangka acuan kerja, yang meliputi pendahuluan, metodologi dan pendekatan teori yang
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8.
H.
diterapkan dalam studi, gambaran umum secara singkat, rencana kerja, jadwal kegiatan dan instrumen pengumpulan data primer dalam penelitian, termasuk keperluan data sekunder. Laporan Antara, diserahkan pada akhir bulan ke-3 sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Antara berisikan hasil survei primer, hasil studi kasus/studi terdahulu serta progres pekerjaan. Draft Laporan Akhir, diserahkan pada akhir bulan ke-5 sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Konsep Laporan Akhir merupakan draft hasil kajian yang akan dibahas oleh stakeholder yang relevan. Laporan Akhir, diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Akhir adalah Konsep Laporan Akhir yang telah disempurnakan sesuai pembahasan akhir. Laporan Ringkas (Eksum), diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Ringkas adalah laporan yang digunakan untuk laporan eksekutif sehingga merupakan laporan yang lebih kompak dan padat mengenai hasil studi. Album Gambar (A3) diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 5 (lima) eksemplar. Dokumen Lelang Rencana Kerjasama diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 5 (lima) eksemplar. Softcopy berupa CD/DVD berisi keseluruhan laporan kegiatan, diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 20 (dua puluh) keping.
STUDI KOMPARASI MONOREL
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait praktek penyelenggaraan monorel, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri, perlu kiranya dilakukan studi komparasi ke luar negeri. Pemilihan negara tujuan studi komparasi ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu negara yang telah menggunakan monorel sebagai angkutan umum massal (jumlah kapasitas angkut penumpang tinggi), serta terdapat pabrik pembuatan monorel dan seluruh kelengkapannya.
I.
SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan PNBP Badan Pengusahaan Batam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.800.000.000.- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
J.
JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, dengan jadwal sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan No. 1. a. b. c. d. e. 2. a. b.
BULAN KE-
KEGIATAN
1
3
4
5
6
Penyusunan Outl in e Busin ess Case Kajian Hukum Kelembagaan Kajian Teknis Kajian Kelayakan Proyek Kajian Lingkungan-Sosial Kajian Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Dasar ( Basic Desi gn ) Survei lapangan Penyusunan Rancangan Dasar (Basic Design)
c.
Perhitungan konstruksi
3. 4. a.
Penyusunan Dokumen Lelang Pelaporan Laporan Pendahuluan
b. c.
Laporan Antara Konsep Laporan Akhir
d. e. f.
Laporan Akhir dan Ringkas Album Gambar Dokumen Lelang Kerjasama
5. a. b.
Presentasi Presentasi Laporan Pendahuluan Presentasi Laporan Antara
c.
Presentasi Konsep Laporan Akhir
K.
2
volume
dan
biaya
x x x x x x
x x x
KETENTUAN KHUSUS
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan ini mengundang Lembaga Penyedia Jasa Konsultansi, baik secara mandiri maupun kemitraan (kerjasama), dengan ketentuan memiliki pengalaman yang cukup di bidang perencanaan perkeretaapian. Jika dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini dilakukan dengan kemitraan, maka penyedia jasa diwajibkan mengikuti ketentuan/persyaratan yang berlaku.
L.
PENUTUP
Hal-hal teknis yang yang belum tercakup dalam KAK ini akan disampaikan dalam acara rapat penjelasan (aanwijzing ) berikut addendum (bila ada) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan.
