Kajian TRIPs dan TRIMs Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Pembangunan

MAGISTER ILMU HUKUM SEMESTER GANJIL 2013/2014

MATA KULIAH PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN Dosen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. Dr. Netty SR Naiborhu, S.H., M.H., Sp.N.

TUGAS MAKALAH

KETERKAITAN TRIPS DAN TRIMS – WTO DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI-PEMBANGUNAN

Disusun oleh: ARIEF DARMAWAN

NPM P.4301.12.009

PROGRAM PASCASARJANA (S2) - MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG (STHB) JUNI 2013

KATA PENGANTAR

Makalah/ Paper ini mengenai penerapan/ implementasi ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPs (mengenai Hak Kekayaan Intelektual) dan TRIMs (mengenai pembatasan investasi terkait perdagangan) yang merupakan bagian dari kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) sebagai dasar pembentukan World Trade Organization (WTO), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Makalah ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dalam bidang hukum perdagangan internasional dan hukum ekonomi pembangunan, serta melengkapinya melalui pencarian referensi dari sumber Buku dan Internet. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Metode ini diterapkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada mengenai TRIPs dan TRIMs, dengan fokus pada upaya-upaya penerapan dan harmonisasi hukum Nasional terhadap kedua perjanjian tersebut. Kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulis menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, masukkan dan saran lebih lanjut, guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Terimakasih,

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ii 1.

2.

3.

4.

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 1.1

Latar Belakang ....................................................................................................... 1

1.2

Identifikasi Masalah ............................................................................................... 3

1.3

Tujuan Penelitian .................................................................................................... 4

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................... 5 2.1

Landasan Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia ............................................ 6

2.2

Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIPs............................................................................ 8

2.3

Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIMs ........................................................................ 12

PEMBAHASAN ......................................................................................................... 18 3.1

Implementasi TRIPs dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)18

3.2

Implementasi TRIMs dalam Kerangka Hukum Perdagangan dan Investasi ........ 21

SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................................ 24 4.1

Simpulan ............................................................................................................... 24

4.2

Saran ..................................................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 26 BIODATA PENULIS ........................................................................................................ 28

ii

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Menyadari akan arti penting keikutsertaan dalam percaturan politik dan ekonomi global dalam kerangka GATT, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengambil peran aktif, dengan langkah awalnya adalah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 yang berarti bahwa Indonesia memiliki keterikatan untuk untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay (Uruguay Round), yakni Kesepakatan mengenai kebijakan pembatasan Investasi yang terkait dengan perdagangan atau Trade Related Investment Measures (TRIMs), kesepakatan mengenai aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan atau Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs) dan Kesepakatan Umum mengenai Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Service (GATS).

Keanggotaan Indonesia dalam WTO memiliki nilai strategis, mengingat beberapa tujuan penting pembentukan WTO, yaitu : a. Pertama, mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. b. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu; c. Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan – aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan – aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan– perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara. 1

Persetujuan GATT, termasuk TRIPs, merupakan negosiasi dan tarik-menarik kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Perjanjian akhir yang telah dicapai diasumsikan telah merepresentasikan kepentingan negaranegara maju dan negara-negara berkembang, misalnya, ketentuan yang tercermin tujuan dan prinsip-prinsip TRIPs. Dalam Pasal 7 TRIPs tentang tujuan TRIPs, ditentukan bahwa perlindungan dan pelaksanaan HKI harus memberikan kontribusi pada pemajuan inovasi teknologi dan pengalihan serta penyebaran teknologi untuk kemanfaatan timbal balik dari pihak yang menghasilkan pengetahuan teknologi dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang mendukung untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban. Demikian pula pada Pasal 8 tentang Prinsip-prinsip TRIPs, ditentukan bahwa negara-negara anggota dapat, dalam merumuskan atau mengamandemen ketentuan-ketentuan hukum dan

peraturan-peraturannya,

mengambil

langkah-langkah

yang

perlu

untuk

melindungi kesehatan dan nutrisi publik, dan untuk mengedepankan kepentingan publik dalam bidang-bidang yang sangat penting untuk pengembangan sosio-ekonomi dan teknologinya dengan syarat langkah-langkah tersebut sesuai dengan Perjanjian TRIPs. Demikian pula ditentukan bahwa negara-negara anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, dengan syarat langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPs, yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan HKI oleh para pemegangnya atau timbulnya praktik-praktik yang secara tidak wajar menghalangi perdagangan atau secara bertentangan memengaruhi alih teknologi internasional. Prinsip dan tujuan tersebut tercermin, misalnya, dalam Pasal 30 mengenai Paten1 yang memberikan kemungkinan bagi negara-negara anggota untuk memberikan pembatasan-pembatasan secara terbatas terhadap hak-hak ekslusif yang diberikan kepada pemegang paten, sepanjang pengecualianpengecualian itu tidak bertentangan dengan pemanfaatan yang wajar dari paten.2

Sedangkan TRIMs

merupakan

perangkat

perjanjian mengenai

mekanisme

Penanaman Modal Asing (PMA), dengan mengingat dampak-dampak negatif PMA, dewasa ini Negara negara berkembang umumnya berpendapat bahwa akivitas atau 1

2

Pasal 30 TRIPs mengenai Patent. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 13 TRIPs yang mengatur tentang pembatasan dan pengecualian dalam perlindungan Hak Cipta, Pasal 17 tentang pengecualian perlindungan terhadap Merek.

2

ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya di segala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya dampak-dampak negatif tersebut tadi.

Pada prinsipnya TRIMs ini merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan negara tuan rumah, terutama negara sedang berkembang. Beberapa negara sedang berkembang bahkan ada pula yang menganggap TRIMs sebagai sarana pembangunannya.3 Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMS ini untuk meminimalkan dampak dari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upayaupaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya. Tujuan lainnya dari negara tuan rumah di dalam menerapkan TRIMS ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Di samping itu, penerapan TRIMS dipandang sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara untuk mengatur perekonomiannya, termasuk PMA di dalamnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA). Kebijakan seperti ini sudah barang tentu suatu langkah yang lebih menguntungkan negara penerima (khususnya negara sedang berkembang) daripada negara-negara maju (pengimpor modal dan negara di mana perusahaan-perusahaan besar berdomisili).

1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimanakah perjanjian TRIPs dan TRIMS diadopsi oleh Indonesia, dalam bentuk peraturan-perundangan yang menjadi acuan pembangunan hukum ekonomi pembangunan? 2. Apakah implementasi perjanjian TRIPs dan TRIMs dalam peraturanperundangan tersebut memberi manfaat seperti yang diharapkan bagi Indonesia?

3

Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 9

3

1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip perjanjian TRIPs dan TRIMs. 2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip perjanjian TRIPs dan TRIMs dalam kerangka Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia. 3. Untuk menganalisis dan menemukan permasalahan dalam penerapan/ implementasi perjanjian TRIPs dan TRIMs oleh Indonesia.

4

2.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade atau GATT). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).4

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptkan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.5

Meskipun Indonesia telah meratifikasi GATT, namun perlu di pertimbangkan adanya pertentangan nilai yang dianut oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam perlindungan HKI dan Investasi dapat ditekan dengan melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum yang dimaksudkan di sini adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum.6 Dasar dan orientasi upaya harmonisasi hukum adalah untuk tujuan harmonisasi, nilai-nilai, asas-asas hukum dan tujuan hukum (terjadinya harmonisasi antara keadilan dan kepastian hukum). Oleh karena itu, dalam upaya harmonisasi pengaturan

4

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 36 5 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, Bab IV hlm. 1 6 Kusnu Goesniadi, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis suatu Masalah), (Surabaya: JP Books, 2006), hlm.71

5

kepentingan umum dalam perlindungan HKI dan Investasi, Indonesia harus berani mengedepankan nilai-nilai yang mendasari kebijakan perekonomian Indonesia, yaitu yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Hukum Ekonomi Pembangunan adalah suatu kaidah hukum yang mengedepankan prinsipprinsip ekonomi pembangunan yang terdapat dalam UUD 1945 dan berlandaskan Pancasila. Terkait dengan implementasi TRIPs dan TRIMs dalam kerangka hukum ekonomi pembangunan, maka harmonisasi hukum yang dilalukan haruslah sejalan dengan konsep Hukum Ekonomi Pembangunan, yaitu meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional dan berencana.7

2.1 Landasan Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Landasan hukum ekonomi pembangunan Indonesia, berupa peraturan perundangundangan yang ada, sudah mencoba mengakomodir perlindungan industri dalam negeri terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia sebagai dampak langsung dari pemberlakukan GATT/ WTO.

Instrumen peraturan perundang-undangan yang ada terkait harmonisasi hukum penerapan GATT/ WTO, khususnya perjanjian TRIPs dan TRIMs, antara lain sebagai berikut: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

33

disebutkan

bahwa

perekonomian

disusun

sebagai

usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran berdasarkan atas

rakyat;

perekonomian nasional

diselenggarakan

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi,

berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 7

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 49

6

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pokok mengatur bidang peindustrian. Industri dipandang sebagai faktor yang memegang peranan dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Dalam struktur ekonomi ini diharapkan terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuannya sendiri.

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban penanam modal dalam rangka melaksanakan kegiatannya, serta peran negara sendiri dalam melaksanakan dan mengatur penanaman modal. Kegiatan industri dilaksanakan baik melalui penanaman modal yang dilakukan oleh negara, oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Pengaturan undang-undang ini memudahkan dam memberikan jaminan kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dalam pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemrintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota serta dari

pemerintah

daerah kabupaten/kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

e. RUU tentang Peningkatan Produk Dalam Negeri. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber alam, dan/atau hasil budidaya dalam negeri; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri; meningkatkan kemampuan, pengusaha dan mendorong terciptaknya teknologi nasional sejak tahap rancang bangun dan perekayasa, pelaksanaan pabrikasi pemilihan bahan baku dan bahan penolong, prosedur, proses produksi sampai dengan menjamin mutu hasil produksi serta menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia 7

usaha nasional; meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan

industri

nasional;

meningkatkan

penerimaan

devisa

melalui

peningkatkan ekspor hasil produksi dalam negeri yang bermutu,penghematan devisa melalui pemakaian hasil produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pad produk luar negeri dan menunjang, memperkuat dan memperkokoh ketahan nasional.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. g. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. h. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. i. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. j. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komiter Pengamanan perdagangan Indonesia.

2.2 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIPs Salah satu Perjanjian yang dicapai melalui Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the World Trade Organization, yang selanjutnya disingkat dengan WTO) adalah Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights untuk selanjutnya disingkat TRIPs). Melalui TRIPs negara-negara maju menghendaki agar pengaturan perlindungan dan penegakan aturan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) dilakukan dalam kerangka sistem perdagangan dunia. Dengan demikian pengaturan dan penegakan aturan di bidang HKI tunduk pada prinsipprinsip GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang menjadi dasar Persetujuan Pembentukan WTO, yaitu prinsip National Treatment,8 Most Favoured Nations9 dan Transparency.10 Prinsip National Treatment, menentukan bahwa pemegang HKI dari negara lain akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan

8

Pasal 3 TRIPs

9

Pasal 4 TRIPs

10

Pasal 41 TRIPs

8

pemegang HKI warga negara dari negara anggota WTO. Prinsip Most Favoured Nations menentukan perlakuan yang sama terhadap pemegang HKI dari negaranegara lain. Prinsip transperancy mengharuskan negara-negara anggota WTO lebih terbuka dalam pengaturan dan pelaksanaan perundangan-undangan nasional dalam bidang perlindungan HKI.

Secara umum Perjanjian dalam TRIPs meliputi: ketentuan mengenai jenis HKI, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang lingkup perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI, ketentuan mengenai kelembagaan, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam standar perlindungan minimum, Perjanjian tersebut menetapkan norma-norma dan standar substantif minimum terhadap HKI sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang sudah ada yang berada di bawah naungan World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat WIPO). Di samping itu Perjanjian tersebut juga mewajibkan negara anggota untuk meratifikasi konvensi mengenai perlindungan HKI yang terkait. Perjanjian ini juga menentukan bahwa negara penandatangan konvensi di bidang HKI dapat memberlakukan perlindungan yang melebihi dari yang diharuskan oleh Perjanjian dalam ketentuan nasionalnya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian, atau memberlakukan peraturan yang ekstra teritorial. Hal ini dapat digunakan sebagai sumber penekanan untuk meningkatkan perlindungan umum terhadap HKI melalui tindakan resiprositas.11

TRIPs yang merupakan instrumen hukum dalam WTO yang mengatur aspek perdagangan yang terkait dengan HKI juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan. Persoalan keadilan di sini tidak saja berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian TRIPs, tetapi juga keadilan secara umum untuk kemanusiaan.

Banyak teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun dalam kaitan dengan HKI ini, setidaknya ada dua pendapat ahli yang penting untuk dikemukakan,

11

H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.35.

9

yaitu teori keadilan oleh John Rawls dan Robert Nozick12, yang menunjukkan dua kutub pemikiran yang berbeda, yang sama-sama bertitik tolak dari keadilan distributif. John Rawls yang terkenal dengan teorinya justice as fairness, di mana di dalamnya

juga

terdapat

konsep

keadilan

distributif

(distributive

justice),

mengemukakan dua prinsip keadilan. Pertama prinsip greatest equal liberty, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung (difference principle) dan setiap posisi dan jabatan terbuka untuk semua pihak (principle of (fair) equality of opportunity).

Rawls juga mengemukakan prioritas terhadap prinsip-prinsip keadilannya. Menurutnya, kebebasan individu yang sama (greatest equal liberty) lebih diutamakan dari pada tuntutan-tuntutan prinsip kedua yang berkaitan kesamaan terhadap peluang bagi semua pihak dan kesamaan dalam distribusi sumber-sumber bagi semua pihak. Dalam hal prinsip kedua, di mana ada dua tuntutan di dalamnya, maka prinsip equality of opportunity lebih diprioritaskan dari pada prinsip difference principle.

Teori keadilan distributif Rawls sering disamakan juga teori keadilan sosial (social justice). Dalam konteks HKI, berdasarkan teori keadilan sosial Rawls, perlu keterlibatan negara yang lebih langsung untuk menata masyarakat yang lebih egaliter. Di sisi lain Nozick berpendapat bahwa keadilan sosial menghendaki campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin terhadap pengaturan-pengaturan privat. Nozick membedakan tiga masalah keadilan sosial dalam kepemilikan ke dalam tiga isu:13 (a) Keadilan dalam perolehan awal, (b) Keadilan dalam pengalihan-pengalihan berikutnya, dan (c) keadilan berkaitan dengan perbaikan-perbaikan (remedies) untuk pelanggaran terhadap isu pertama dan isu kedua.

12

13

Winner Sitorus, Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman), Makassar: Disertasi Universitas Hasannudin, 2008, hlm. 43 Ibid. hlm. 44

10

Mengenai perolehan awal, Nozick sebagian besar mengikuti John Locke, yang memberikan hak-hak untuk memiliki terhadap apa yang dibuat seseorang dan untuk mengambilalih apapun yang belum dimiliki, dengan syarat pengambilalihan tersebut meninggalkan “cukup dan sama baiknya” bagi lainnya. Keadilan dalam pengalihan kemudian sebagian besar tergantung pada pasar bebas; pemerintah harus menghindar untuk campur tangan atau memaksa pengalihan (termasuk perpajakan, yang disamakan oleh Nozick sebagai usaha yang dipaksakan). Keadilan dalam perbaikan (remedy) adalah pemberian ganti kerugian pada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh pihak-pihak lain. Dengan kata lain, Nozick lebih menekankan pada nilai kebebasan (liberty), yang dipandangnya sebagai kebebasan dari negara. Sementara Rawls mensyaratkan keterlibatan negara. Lembaga-lembaga politik harus selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang banyak dalam masyarakat, dan keberhasilan atau kegagalan mereka bergantung pada seberapa baik mereka mencapai tujuan ini. Inilah perbedaan utama Rawls terhadap Nozick, yang menghendaki lembaga-lembaga politik melindungi kepemilikan privat dan kontrak yang bebas, dengan redistribusi yang sekecil-kecilnya.14

Di samping perlu mempertimbangkan asas keadilan, perlindungan HKI juga memperhatikan equity. Equity mempunyai peran yang unik dalam struktur hukum karena terpisah dari norma-norma hukum tetapi merupakan bagian dari normanorma hukum. Keunikan lainnya adalah keberadaan equity yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan keadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa equity dan keadilan sangat erat kaitannya. Berdasarkan artinya equity mempunyai beberapa makna. Walaupun dalam perkembangannya pengertian yang digunakan sering mengacu pada pengertian ke empat, namun pada dasarnya substansi yang diterapkan adalah pengertian equity yang kedua dan ketiga, yaitu bahwa equity adalah sekumpulan prinsip yang menentukan apa yang prinsip-prinsip diterapkan

keadilan

pada

untuk

memperbaiki

keadaan-keadaan

tertentu.

patut dan benar atau

atau melengkapi hukum ketika Jika

perlindungan

HKI harus

memperhatikan asas keadilan, maka perlindungan itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip equity. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perlindungan HKI juga harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama.

14

Ibid, hlm. 44

11

2.3 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIMs Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Di dalam suatu laporannya yang diterbitkan pada tahun 1996, WTO menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mendasar di bidang penanaman modal, khususnya sejak tahun 1980-an. Aliran penanaman modal secara global hanyalah sekitar 60 miliar dollar AS pada tahun 1985. Namun angka ini mengalami peningkatan yang cepat dalam kurun waktu 10 tahun kemudian (pada tahun 1995), yaitu sebesar 315 miliar dollar AS.15

Demikian pula aliran penanaman modal asing ke negara-negara sedang berkembang mengalami perkembangan yang berarti dalam jangka waktu 15 tahun terakhir. Meskipun adanya peningkatan, namun tidak ada penjelasan resmi mengenai sebabsebab terjadinya peningkatan angka penanaman modal tersebut. Namun demikian sebuah penelitian menunjukkan bahwa adanya liberalisasi hukum penanaman modal asing baik di negara maju maupun negara berkembang menjadi faktor penyebab utama meningkatnya angka penanaman modal asing tersebut.

Satu hal yang menjadi permasalahan cukup mendasar adalah bahwa hukum internasional yang mengatur bidang ini ternyata berkembang agak lambat guna mengimbangi

perkembangan

ini.

Salah

satu

pendapat

yang

berkembang

mengungkapkan bahwa lambatnya perkembangan hukum internasional di dalam mengatur masalah ini adalah karena kurangnya upaya koordinasi masyarakat internasional untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang ini. Pendapat lainnya menyatakan bahwa lemahnya aturan hukum internasional mengatur bidang ini disebabkan karena tidak adanya keinginan yang sungguh dari masyarakat internasional.

Michael Geist mengungkapkan bahwa tidak adanya niat yang serius dari berbagai negara untuk mengatur bidang ini merupakan kendala bagi perkembangan hukum di bidang investasi. Ada pula yang berpendirian bahwa alasan utama dari lambatnya hukum internasional di dalam mengatur masalah ini adalah karena tidak adanya 15

Huala Adolf, Op.Cit. Hlm. 2

12

lembaga khusus yang memformulasikan

hukum

internasional

di

bidang

penanaman modal asing.16

Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) bidang utama dari hukum internasional yang mengatur penanaman modal ini. (1) Hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap investor dan harta miliknya. (2) Hukum internasional yang mengatur hubungan atau transaksi bilateral antara dua negara (yang disebut juga sebagai BIT atau bilateral investment treaty). Perjanjian seperti ini banyak dibuat baik negara maju maupun berkembang. (3) Hukum internasional yang mengatur upaya-upaya penanaman modal di suatu wilayah (region) tertentu. Upaya ini timbul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap hukum internasional yang melindungi investor dan harta miliknya. Termasuk dalam hal ini adalah prinsip pembayaran ganti rugi manakalah terjadi nasionalisasi penanaman modal asing. (4) Berkembangnya aturan hukum internasional baru yang mengatur upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional (the traderelated investment measures atau TRIMs dalam kerangka WTO).17

Keempat bidang pengaturan hukum penanaman modal ini timbul sebagai reaksi terhadap semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang. Mereka menganggap upaya-upaya atau kebijakan penanaman modal tersebut telah mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan internasional.

Sebagai salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan

16 17

Huala Adolf, Op.Cit. Hlm. 3 Huala Adolf, Op.Cit. Hlm. 4

13

kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syaratsyarat tertentu juga Hal ini sangat penting diketahui para pengusaha di Indonesia sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang sangat signifikan mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari.

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan

dengan

perdagangan.

Kesepakatan

TRIMs

dimaksudkan

untuk

mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO.

Di satu sisi pemberlakuan/ penerapan perjanjian TRIMs

ternyata tidak selalu

berdampak positif bagi iklim investasi, khususnya untuk bidang-bidang yang masih membutuhkan proteksi dan subsidi dari Pemerintah. Seperti kasus Mobnas yang pernah diadukan oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya ke WTO, di mana Indonesia dianggap melanggar ketentuan GATT, TRIPs dan TRIMs.18

Perundingan

TRIMs

sarat

dengan

kepentingan

negara-negara

maju

dan

mendapatkan pertentangan dari negara berkembang, sehingga menjadi isu yang sensitif. Sejak awal pembahasan agenda Putaran Uruguay, pihak Amerika Serikat yang didukung oleh Jepang mendorong supaya TRIMs diikutsertakan dalam Putaran Uruguay. Keinginan Amerika Serikat adalah larangan terhadap TRIMs yang paling menyebabkan distorsi perdagangan dan adanya kerangka penerbitan untuk TRIMs yang lain.

18

Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2006. Hlm. 220

14

Bagi negara maju TRIMs diarahkan untuk menghilangkan aturan dalam bidang investasi yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional. Tuntutan pokok negara-negara maju yang belum dapat diterima negara berkembang meliputi 2 hal. Pertama, negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian produksinya sebagai syarat izin investasi (export performance requirement). Kedua, menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk menggunakan sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri (Domestic Content Requirements). 19

Preambul Perjanjian TRIMs memuat dan menegaskan putusan mandat Deklarasi Punta Del Este bahwa beberapa upaya penanaman modal tertentu "can cause trade-restrictive and distorting effects" (' dapat menyebabkan rintangan terhadap perdagangan dan berakibat yang merugikan').

Pasal 1 Perjanjian menyatakan bahwa perjanjian hanya terkait dengan perdagangan di bidang barang (yang terkait dengan penanaman modal). Pasal ini dengan jelas menyatakan keinginan negara sedang berkembang yang menginginkan agar pengaturan di bidang penanaman ini tidak memuat aturan baru atau tambahan. Pada pokoknya hasil dari perjanjian TRIMS ini merupakan penegasan kembali prinsipprinsip pokok, yaitu the National Treatment (Pasal III) (National Treatment on Internal Taxation and Regulation) dan larangan penggunaan restriksi kuantitatif (kuota) Pasal XI (General Elimination of Quantitative Restrictions).

Pasal 3 menyatakan bahwa semua pengecualian yang termuat dalam

GATT

(GATT 1994) akan tetap berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal Perjanjian TRIMs, seperti misalnya moral masyarakat, perlindungan lingkungan, keamanan nasional, dan lain-lain.

Pasal 4 secara khusus untuk negara sedang berkembang. Pasal ini membolehkan negara-negara ini untuk menyimpangi untuk sementara waktu ketentuan pasal 2, sepanjang dan sesuai dengan ketentuan pasal III dan XI GATT dapat disimpangi 19

Siti Anisah, Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi di Indonesia, Hukum Bisnis, Vol. 22 (Desember 2005), hlm. 34.

15

sesuai dengan Pasal XVIII GATT 1994, the Understanding on the Balance-ofPayments of GATT 1994 dan Deklarasi mengenai Upaya-upaya Perdagangan yang diambil guna tujuan penyeimbangan neraca perdagangan (Declaration on Trade Measures taken for Balance-of- Payment Purposes of 28 November 1979).

Pasal 5 mensyaratkan

negara

anggota

untuk

menotifikasi kepada Dewan

Perdagangan Barang (the Trade in Goods Council) dalam jangka waktu 90 hari setelah berlakunya Perjanjian WTO semua TRIMs yang tidak sesuai yang negaranegara anggota terapkan (ayat 1). Pasal 5 ayat 2 juga mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menghapuskan semua TRIMs dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara sedang berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara miskin (least developed countries).

Negara sedang berkembang

dapat pula

memohon

perpanjangan

waktu

transisi apabila mereka menghadapi masalah dalam mengimplementasikan perjanjian TRIMs (ayat

3). Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa:

“a Member shall not modify the terms of any TRIMs which it notified under paragraph 1 from those prevailing at the date of entry into force of the WTO Agreement so as to increase the degree of inconsistency with the provisions of Article 2.” Pasal ini memuat pula suatu ketentuan khusus yang membolehkan penerapan TRIMs terhadap perusahaan-perusahaan (baru) selama jangka waktu transisi apabila hal ini dipandang perlu agar tidak merugikan perusahaan yang telah ada yang tunduk kepada ketentuan Perjanjian TRIMs (Ayat 5).

Pasal 6 memuat kewajiban transparansi di dalam menerapan perjanjian TRIMs. Pasal ini mensyaraktan kewajiban notifikasi kepada Sekretariat WTO mengenai publikasi adanya TRIMs, termasuk TRIMs yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan atau pejabat- pejabat yang memiliki kewengan di bidang kebijakan penanaman modal di dalam wilayah kekuasaannya.

Pasal 7 memuat pembentukan badan baru, yaitu the Committee on Trade-Related Investment Measures (the "Committee") (Ayat 1). The Committee bertugas memonitor pelaksanaan komitmen-komitmen negara anggota berdasarkan Perjanjian 16

TRIMs ini dan melaporkannya setiap tahun kepada the Council for Trade in Goods (Ayat 3).

Pasal 8 terkait dengan penyelesaian sengketa TRIMs. Pasal ini memberlakukan pasal XXII-XXIII GATT 1994. Ketentuan penyelesaian sengketa ini kemudian mengacu pula kepada Annex 2 mengenai the Dispute Settlement Understanding.

Pasal 9 menyatakan bahwa the Council for Trade in Goods akan meninjau Perjanjian TRIMs dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Perjanjian. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengusulkan amandemen terhadap muatan atau isi daftar ilustrasi dan mempertimbangkan ketentuan mengenai kebijakan investasi (the scope of complimentary provisions on investment policy) dan kebijakan persaingan (competition policy).

Lampiran Perjanjian memuat daftar ilustasi TRIMs yang tidak sesuai dengan Pasal III (4) dan Pasal XI (1) GATT 1994. Lampiran ini sifatnya memaksa dan mengikat baik berdasarkan hukum (substantif GATT) atau aturan-aturan administratif.20

TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan investasi akan terus berkembang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai Konvensi Internasional terkait GATT.

20

Huala Adolf, Op.Cit. Hlm. 6

17

3.

PEMBAHASAN Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan GATT sebagai hasil Uruguay Round merupakan suatu negosiasi global yang mencakup kehendak dan kepentingan negara berkembang maupun negara maju. Antara lain yakni perlindungan terhadap hak atas kekayaan intellectual property rights ( TRIPs ) dan disiplin dalam menerapkan kebijaksanaan di bidang investasi yang ada dampaknya terhadap perdagangan atau Trade Related Investment Measures ( TRIMs ).

TRIPs dan TRIMs tersebut merupakan tuntutan negara maju sebagai imbalan untuk memperoleh akses ke pasar adalah kesediaan negara-negara berkembang untuk menerima kewajiban dalam kegiatan perdagangan. Juga kesediaan Indonesia dan negara-negara berkembang lainya dituntut untuk memberikan konsesi lebih luas dalam memfasilitasi kepentingan investasi/ penanaman modal asing dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual (HKI) serta membatasi kebebasan dalam menentukan kebijaksaan yang mengatur pola investasi perusahaan sejauh berkaitan dengan perdagangan.

3.1 Implementasi TRIPs dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Persetujuan TRIPS ini memuat norma-norma dan standar perlindungan karya intelelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual sebagai dasar. Selain itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan

pelaksanaan

penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual

secara ketat yang harus ditaati oleh seluruh Negara WTO. Dalam Persetujuan TRIPS disebutkan prinsip-prinsip sesuai Pasal 8 bahwa: 1. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, Anggota dapat, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosio- ekonomi dan teknologi. 2. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, langkahlangkah yang sesuai perlu disediakan untuk mencegah penyalahgunaan HKI

18

(Hak atas Kekayaan Intelektual) atau praktek-praktek yang secara tidak wajar menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk dapat mendukung kegiatan pem- bangunan ekonomi nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai per- kembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta nasional kemudian

menyempunakannya dengan UU Nomor 7 Tahun 1987,

kemudian menyempurnakan lagi dengan UU

No. 12 Tahun 1997. Perubahan

Undang-Undang Hak Cipta ini, selain menyempurnakan be- berapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pencipta, dimaksudkan juga untuk me- nyesuaikannya dengan Persetujuan TRIPS.

Tujuannya adalah untuk

meng- hilangkan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.

Adapun perubahan sebelumnya, yaitu dari UU No.6 Tahun 1982 dengan UU No. 7 Tahun 1987, pada intinya juga merupakan penyempurnaan beberapa ke- tentuan perlindungan hukum bagi pencipta. Sebagaimana dilihat dari bunyi Penjelasan UU No. 7 Tahun 1987, antara lain disebutkan, “Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap seorang

karya

cipta

pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat

membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten, di- nyatakan selain penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi penemu, dirasakan perlu pula melakukan penyempurnaan dengan per- setujuan TRIPS.

Tujuannya, untuk menghapuskan berbagai hambatan,

terutama untuk memberi fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.

Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta nasional sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan perdagangan multi-lateral akan membawa konsekuensi terhadap implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Makalah ini akan

19

menyampaikan sejauh mana aspek hukum HKI di Indonesia dan permasalahan implementasi perjanjian TRIPs.

Persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori Kekayaan Intelektual yang terdiri dari: a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain b. Merek Dagang c. Indikasi Geografis d. Desain Produk Industri e. Paten f. Desain Lay-out (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan Perjanjian TRIPs juga berimplikasi pada pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional masing-masing negara yang ikut

menandatangani persetujuan

TRIPs. Di Indonesia, ratifikasi dan perbaikan undang-undang juga dilakukan oleh pemerintah karena merupakan salah satu konsekuensi dari bergabungnya Indonesia dalam persetujuan TRIPs. Proses ini secara intensif mulai dilakukan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Lebih

komprehensifnya perjanjian TRIPs oleh

banyak kalangan juga terkait dengan aturan main yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Seiring dengan banyaknya konflik mengenai hak kekayaan intelektual yang ada saat ini, terutama di negara berkembang yang notabene adalah pengguna output dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara maju, dapat diantisipasi dengan lebih jelas melalui TRIPs.

Konvensi Paris dan Berne dinilai oleh sebagian kalangan selama ini kurang dapat menjembatani sengketa yang terjadi antar stakeholder karena aturan main yang masih longgar dan tidak terperinci. Sejauh ini, TRIPs dipandang sebagai tools paling sempurna dalam menyelesaikan persoalan pengaturan hak kekayaan intelektual dewasa ini. Keleluasaan negara anggota WTO, yang notabene anggota TRIPs juga tidak dapat menghindar untuk tidak memberlakukan mekanisme TRIPs di ranah domestik. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negaranegara yang menandatangani TRIPs (negara anggota WTO) wajib mengimplementasikan TRIPs. Lebih lanjut, persetujuan TRIPs ini juga tidak memberikan ruang gerak yang luas kepada negara anggotanya karena mekanisme ini tidak menghendaki adanya 20

persyaratan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs. Artinya, kewajiban ini dilaksanakan tanpa syarat apapun, termasuk ketika negara anggotanya melakukan ratifikasi terhadap mekanisme TRIPs dalam hukum nasionalnya.

3.2 Implementasi TRIMs dalam Kerangka Hukum Perdagangan dan Investasi Agreement on Trade Related Investment (TRIMs), timbul dari pemikiran perusahaan multinasional yang menilai banyaknya tindakan negara anggota World Trade Organization (WTO), dalam proses penanaman modal yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan.21 Tujuan di aturnya masalah penanaman modal di dalam WTO disebutkan dalam bagian konsideran dari TRIMs yang meliputi: 1) kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh negara anggota WTO yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan; 2) Penyesuaian dengan pengaturan tentang pembatasan perdaganganyang terdapat didalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994; 3) Meningkatkan kebijakan penanaman modal asing yang mendukung perdagangan bebas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara anggota.

Pasal 1 dari TRIMs yaitu: “This Agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this Agreement as “TRIMs”. Menurut Prof Erman Radjagukguk, Pasal 1 ini atas memiliki 2 (dua) alternatif, pertama bahwa TRIMs berhubungan dengan perdagangan barang, dan kedua TRIMs meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai akibat penyimpangan dari prinsip GATT dan merugikan perdagangan barang. Sementara pengertian kedua hal tersebut adalah mengurangi atau menghapus segala kebijakan investasi yang menghambat kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi dan menghapus aturan

21

Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal - Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005, Hlm. 57

21

investasi yang dapat mengganggu dan menghambat perdagangan barang dagangan pada TRIMs yang diidentifikasi.22

Secara umum TRIMs, melarang kebijakan penanaman modal yang dilakukan tidak sesuai dengan GATT 1994 khususnya yang di atur didalam Pasal III dan XI GATT 1994. Dalam lampiran TRIMs terdapat daftar yang memuat kebijakan penanaman modal yang dilarang dilakukan yang antara lain mencakup yang memaksakan agar penanam modal asing menggunakan barang lokal dalam persentase tertentu, atau memaksakan untuk mengekspor sebagian barang tertentu dari barang produksinya. Melalui Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Indonesia selaku anggota WTO, mengatur kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka yang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk melaksanakan TRIMs. Di dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007, Pasal 3 ayat (1)d, salah satu asas penanaman modal Indonesia adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal baik asing dan dalam negeri. Kebijakan utama yang harus disesuaikan adalah tentang penerapan fasilitas penanaman modal, yang wajib sesuai dengan aturan – aturan tentang Performance Requirement yang disebutkan dalam lampiran TRIMs.

Berdasarkan atas hal tersebut maka akan dianalisa kesesuaian UU Penanaman Modal dengan TRIMs. Analisa tentang kesesuaian dua peraturan tersebut dilakukan terbatas pada pengaturan tentang fasilitas penanaman modal yang diatur didalam UU Penanaman modal dan kesesuaiannnya dengan Performance Requirement yang terdapat didalam TRIMs. Pengaturan tentang Performance Requirement atau kewajiban pembatasan tindakan dalam penanaman modal berdasarkan TRIMs merupakan pelaksanaan dari prinsip dasar WTO sebagaimana di atur di dalam Pasal III dan Pasal XI GATT 1994 yang meliputi prinsip National Treatment dan Most Favored Nation. UU Penanaman Modal disebutkan memiliki salah satu asas utama yaitu prinsip kesamaan (National Treatment), hal mana mengartikan kewajiban penghilangan diskriminasi perlakuan kepada penanam modal asing.

22

Erman Rajagukguk, Bahan Kuliah TRIMs dan Investasi, Medan: Fakultas Hukum USU, 2010, diakses tanggal 4 Juli 2013 dari http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20%20Pendahuluan.pdf

22

Berdasarkan atas hal tersebut maka selayaknya kesemuanya hak dan kewajiban penanam modal asing berlaku juga bagi penanam modal dalam negeri, akan tetapi bilamana menelaah Pasal 12 ayat (2), UU Penanaman Modal, secara khusus, di atur bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing yaitu: 1) produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; 2) bidang – bidang yang secara eksplisit di atur tertutup untuk penanaman modal asing. Tertutupnya produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang berdasarkan Pasal XXI huruf b.(ii) GATT merupakan pengecualian untuk melindungi keamanan negara, akan tetapi untuk pengaturan tentang produksi hal lain sesuai peraturan perundangan, dapat dianggap suatu perlakuan diskriminasi mengingat pengaturan tersebut di atur secara terbuka, dengan digantungkan pada kebijakan yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik penanam modal. UU Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modal menjadi suatu permasalahan

dalam

hal

fasilitas

tersebut

dilakukan

dikaitkan

dengan

pemenuhan Performance Requirement yang dilarang di dalam TRIMs. Salah satu hal yang menjadi perhatian di dalam UU Penanaman Modal adalah Pasal 18 ayat (3) huruf j, yang menyebutkan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal salah satunya adalah penggunaan komponen lokal. Bilamana ditelaah maka pengaturan Pasal 18 ayat (3) huruf j, UU Penanaman Modal merupakan suatu perlakuan yang tidak sama antara barang dalam negeri dan barang import. Pasal 18 ayat (3) huruf j, UU Penanaman Modal secara eksplisit merupakan pelanggaran dari pengaturan Performance Requirement yang di atur di dalam TRIMs. Larangan pengaturan kebijakan diskriminasi terkait dengan penggunaan produksi lokal dalam TRIMs, di atur sebagai suatu kegiatan yang diwajibkan, sedangkan didalam UU Penanaman Modal, tindakan tersebut lebih kepada suatu pilihan yang tidak mempengaruhi pada keberadaan dari penanam modal. Ketentuan tentang larangan penggunaan komponen lokal dalam TRIMs juga mensyaratkan bahwa secara spesifik negara anggota mengatur tentang jumlah, nilai dan presentase khusus, sedangkan didalam UU Penanaman Modal hanya mengatur secara umum.

23

4.

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan Simpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengambil peran aktif, dengan langkah awalnya adalah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 yang berarti bahwa Indonesia memiliki keterikatan untuk untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay (Uruguay Round), yakni Kesepakatan mengenai kebijakan pembatasan Investasi yang terkait dengan perdagangan atau Trade Related Investment Measures (TRIMs), kesepakatan mengenai aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan atau Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs) 2. .Secara umum Perjanjian dalam TRIPs meliputi: ketentuan mengenai jenis HKI, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang lingkup perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI, ketentuan mengenai kelembagaan, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam standar perlindungan minimum, Perjanjian tersebut menetapkan norma-norma dan standar substantif minimum terhadap HKI sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang sudah ada yang berada di bawah naungan World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat WIPO). 3. TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO. 4. TRIPs dan TRIMs tersebut merupakan tuntutan negara maju sebagai imbalan untuk memperoleh akses ke pasar adalah kesediaan negara-negara berkembang untuk menerima kewajiban dalam kegiatan perdagangan. Juga kesediaan Indonesia dan negara-negara berkembang lainya dituntut untuk memberikan konsesi lebih luas dalam memfasilitasi kepentingan investasi/ penanaman modal asing dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap

24

pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual (HKI) serta membatasi kebebasan dalam menentukan kebijaksaan yang mengatur pola investasi perusahaan sejauh berkaitan dengan perdagangan.

4.2 Saran Saran yang dapat disampaikan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan implementasi TRIPs dan TRIMs dalam kerangka hukum ekonomi pembangunan, maka harmonisasi hukum yang dilalukan haruslah sejalan dengan konsep Hukum Ekonomi Pembangunan, yaitu meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional dan berencana. 2. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan investasi akan sebaiknya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai Konvensi Internasional terkait GATT. 3. Melalui penerapan prinsip-prinsip perjanjian TRIPs, banyaknya konflik mengenai hak kekayaan intelektual yang ada saat ini, terutama di negara berkembang yang notabene adalah pengguna output dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara maju. 4. Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik penanam modal. UU Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modal menjadi suatu permasalahan dalam hal fasilitas tersebut dilakukan dikaitkan dengan pemenuhan Performance Requirement yang dilarang di dalam TRIMs. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk merevisi UU Penananaman Modal, guna menghindari gugatan-gugatan Negara Maju kepada Indonesia di WTO atau forum Internasional lainnya.

25

DAFTAR PUSTAKA Buku: Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2006 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 Kusnu Goesniadi, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis suatu Masalah), (Surabaya: JP Books, 2006). Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal - Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1988 Siti Anisah, Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi di Indonesia, Hukum Bisnis, Vol. 22 (Desember 2005) Winner Sitorus, Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman), Makassar: Disertasi Universitas Hasannudin, 2008

Peraturan-Perundangan: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

26

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. Internet: Erman Rajagukguk, Bahan Kuliah TRIMs dan Investasi, Medan: Fakultas Hukum USU, 2010, diakses tanggal 4 Juli 2013 dari http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20%20Pendahuluan.pdf Ekop P. Sudrajat, Analisis Kebijakan Penanaman Modal Indonesia dan Kesesuaiannya Dengan Perjanjian World Trade Organization Dalam Bidang Penanaman Modal, 2008, diakses tanggal 4 Juli 2013, dari http://priliantobylaw.blogspot.com/2008/06/analisiskebijakan-penanaman-modal.html

27

BIODATA PENULIS

Arief Darmawan dilahirkan di Bandung, pada tanggal 29 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar sampai SMA di Bandung, mendapat gelar Sarjana Sains Fisika dari Institut Teknologi Bandung (2000), dan saat ini tengah menyelesaikan Magister Hukum di STHB dan Magister Manajemen di IKOPIN.

Penulis adalah seorang Konsultan di bidang Bisnis dan Manajemen sejak tahun 2000, pernah bekerja di beberapa Perusahaan PMA dengan berbagai jabatan, pernah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan di dalam dan luar negeri, serta berpengalaman menangani pekerjaan terkait Foreign Direct Investment (FDI) dan Business Development di bidang infrastruktur, pertambangan, manufaktur, teknologi informasi dan telekomunikasi.

Untuk sumbang saran dan diskusi, penulis dapat dihubungi di [email protected]

28