Juknis GTRA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BIDANG PENATAAN AGRARIA DI DAERAH

TAHUN 2018

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Penataan Agraria

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridha-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2018 ini dapat disusun dengan baik. Petunjuk Teknis Gugus Tugas Reforma Agraria ini akan membantu Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas bagi Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah. Petunjuk Teknis ini disusun dan dipersiapkan secara komprehensif berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan landreform. Sebagai pedoman, Petunjuk Teknis ini harus dibaca, dimengerti dan dipahami, sehingga seluruh kegiatan Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Selamat berkarya.

Jakarta, 2 Februari 2018 A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penataan Agraria,

H.S. Muhammad Ikhsan NIP 19620209 198703 1 002

1

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A

Latar Belakang …………………………………………........

1

B

Maksud, Tujuan, dan Sasaran ……………………………....

3

1. Maksud …………………………………………..………..

3

2. Tujuan …………………………………………………….

3

3. Sasaran ……………………………………………………

3

C

Ruang Lingkup ……………………………………………...

3

D

Manfaat ………………………………………………….......

4

E

Substansi Pekerjaan …………………………………….......

4

F

Referensi …………………………………………………....

4

BAB II GAMBARAN UMUM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

A

Tim Reforma Agraria Nasional………………………….......

7

B

Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat ……………………….

8

C

Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi......…………………

10

D

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota....………...

18

BAB III SUBSTANSI PEKERJAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

3.1

Ruang Lingkup Pekerjaan ………………………………

26

3.1.1

Tahap Persiapan …………………………………………

26

3.1.2

Tahap Pelaksanaan ………………………………………

27

3.1.3

Tahap Pelaporan …………………………………………

36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Diagram Gugus Tugas Reforma Agraria ………………

Gambar 2

Organisasi Tim Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

…………………………………….. Gambar 3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh SK Gubernur tentang GTRA Provinsi

Lampiran 2

SK Ketua Tim Pelaksana Harian tentang Tim Pelaksana GTRA Provinsi Format Hasil Penatan Asset dan Pengembangan Pengembangan Akses Reform by Name by Address

Lampiran 4

8

Diagram Alur Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

……………………………………………… ..

Lampiran 3

5

Format Daftar Isi Pelaporan

15

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reforma Agraria merupakan salah satu cita-cita Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat RPJMN 2014-2019. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani dengan seoptimal mungkin oleh segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah. Karena itu diperlukan keterlibatan seluruh sumberdaya secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform. Ada 5 kegiatan agenda utama dalam pelaksanaan program Reforma Agraria yaitu : 1.

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;

2.

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;

3.

Kepastian Hukum dan Legalisasi Aset Atas Tanah Obyek Reforma Agraria;

4.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi Obyek Reforma Agraria;

5.

Kelembagan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Salah satu implementasi kegiatan pada butir ke-5 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah yaitu dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah. Gugus Tugas Reforma Agraria terdiri dari unsur-unsur teknis yang melaksanakan penyiapan data dan lokasi serta fasilitasi pemberian aset reform, yang terdiri dari unsur-unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja Daerah Kementerian/Lembaga Pusat terkait.

1

Direktorat Jenderal Penataan Agraria memiliki tugas dan fungsi mencakup bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Penataan Agraria memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), memberikan bimbingan teknis dan supervise, memonitoring dan evaluasi dalam konteks penyelenggaraan penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, konsolidasi tanah dan landreform yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan program Reforma Agraria. Sedangkan pelaksanaan penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, konsolidasi tanah dan landreform dilakukan langsung di 33 Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 500 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pembentukan Gugus Tugas di daerah sangat diperlukan mengingat untuk mencapai target Reforma Agraria dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antar stakeholder di daerah. Pada tahun 2017 pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria baru pada tingkat pusat melalui kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi dan Supervisi, sedangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah baru dimulai pada tahun 2018 di 33 Provinsi yang anggarannya dialokasikan pada DIPA Kanwil BPN Provinsi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria ini disusun dengan harapan akan menjadi acuan Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam rangka melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.

2

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 1. Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kanwil BPN Provinsi, c.q, Kabid 3 bidang Penataan Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan penataan pertanahan terkait Gugus Tugas Reforma Agraria.

2. Tujuan Petunjuk teknis pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang Penataan Pertanahan yang menjadi tugas pembinaan dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria.

3. Sasaran Sasaran petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah Kabid 3 bidang Penataan Agraria Kanwil BPN Provinsi, agar dapat melaksanakan tugas terkait Gugus Tugas Reforma Agraria melalui pekerjaan-pekerjaan yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan. secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah Tahun Anggaran 2018, mencakup: 1.

Gambaran umum Gugus Tugas Reforma Agraria.

2.

Lingkup kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria

3.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan

3

D. Manfaat Manfaat buku petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi Kabid 3 bidang Penataan Agraria Kanwil BPN Provinsi, dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

E. Substansi Pekerjaan Substansi Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah, dirinci dalam dokumen DIPA dan Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2018.

F. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

5.

Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

6.

Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan BadanBadan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang; 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

5

BAB II GAMBARAN UMUM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA Pelaksanaan Reforma Agraria tidak saja menjadi perhatian bagi Kementerian ATR/BPN namun juga merupakan perhatian dari kementerian/lembaga tinggi lain karena di dalam program Reforma Agraria kita tidak saja bicara terkait target 9 juta ha melalui penataan asset tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, transmigrasi maupun bekas-bekas tanah perkebunan namun juga melalui penataan akses. Berbicara mengenai Reforma Agraria berarti akan banyak sektor yang terlibat didalamnya. Untuk itu sangat dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antar K/L maupun stakeholder lain agar pelaksanaan penataan asset dan penataan akses dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi. Pembentukan kelembagaan

Reforma

Agraria

menjadi

sangat

penting

dalam

rangka

mengharmonisasikan pelaksanaan RA baik di pusat maupun di daerah. Kelembagaan Reforma Agraria tergambar dalam diagram sebagai berikut:

TIM REFORMA AGRARIA

GUGUS TUGAS RA PUSAT

Tim Pelaksana

GUGUS TUGAS RA

Tim Sekretariat

Pelaksana

GUGUS TUGAS RA

Tim Sekretariat

Pelaksana

Sekretariat

Gambar 1 Diagram Gugus Tugas Reforma Agraria

6

A. Tim Reforma Agraria Nasional Kelembagaan Penyelenggara Reforma Agraria di tingkat Pusat adalah Tim Reforma Agraria Nasional yang fungsinya adalah menjalankan program Reforma Agraria sesuai dengan kebijakan Nawacita maupun RPJMN sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, TAP MPR RI. NO. IX/MPR/2001 Undang-Undang Undang -Undang NO. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN

Tahun 2005-2025 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN Tahun 2015-2019, selain itu juga memberikan suatu arahan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti pada tataran teknisnya. Tim Reforma Agraria Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan susunan keanggotaan sebagaimana diagram berikut:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota: Menteri/K Menteri/Kepal epalaa Lembaga Lembaga yang membidangi membidangi urusan: urusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dalam Negeri ; Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan; Ling Lingku kung ngan an Hidu Hidupp dan dan Kehu Kehuta tana nann ; Pertanian; Bada Badann Usah Usahaa Mili Milikk Nega Negara ra;; Desa, Pemban Pembangun gunan an Daera Daerahh Tertin Tertingga ggall dan Transmigrasi ; Perenc Per encana anaan an Pemban Pembangun gunan an Nasion Nasional; al; Kopera Koperasi si dan Usaha Usaha Kecil Kecil dan Meneng Menengah ah;dan ;dan Pengen Pengenda dalia liann dan Pengaw Pengawas asan an Pemban Pembangun gunan. an.

Gambar 2 Diagram Susunan Keanggotaan Tim Reforma Agraria Nasional

Tugas dari Tim Reforma Agraria Nasional adalah : 1.

Menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria

2.

Koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria;

3.

Pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria;

7

4.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria

Tim Reforma Agraria Nasional di dalam pelaksanaan operasionalnya dibantu Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat diketuai oleh Menteri ATR/BPN dengan wakil ketua Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai Ketua Pelaksana Harian adalah Direktur Jenderal Penataan Agraria dengan anggota Pejabat Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga

yang berkaitan dengan

penataan aset dan penataan akses. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Ketua: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Daya Alam dan Lingkungan Lingkungan Hidup, Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Bidang Perekonomi Perekonomian an

Ketua Pelaksana Harian: Direktur Jenderal Penataan Penataan Agraria

Anggota: Pejabat Tinggi Madya pada Kementerian/Lemba Kementerian/Lembaga ga yang berkaitan berkaitan dengan penataan aset dan penataan akses

Gambar 3 Diagram Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat

8

Kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penataan aset dan penataan akses merupakan kementerian/lembaga yang membidangi urusan: a. agraria, tata ruang dan pertanahan; b. lingkungan hidup dan kehutanan; c. desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; d. pertanian; e. kelautan dan perikanan; f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perindustrian; i.

perdagangan;

j.

Badan Usaha Milik Negara;

k. keuangan; l.

energi sumber daya mineral;

m. perencanaan pembangunan nasional; dan n. dalam negeri. Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat dibantu oleh Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dari GTRA Pusat adalah : 1.

Melaksanakan Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;

2.

Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat pusat;

3.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

Pemberdayaan

Masyarakat

Reforma

Agraria di tingkat pusat; 4.

Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat pusat;

9

5.

Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Nasional kepada Presiden

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat dibantu oleh Tim Pelaksana Harian dan Sekretariat. Susunan organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Diagram Struktur Organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat

C. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Di tingkat Provinsi, GTRA juga dibentuk untuk membantu pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi. GTRA Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan wakil ketua Sekretaris Daerah Provinsi dan anggota Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, serta wakil dari masyarakat

yang

berpengalaman

di

bidang

reforma

agraria.

Susunan

keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Secara operasional, Gubernur dalam menyelenggarakan Reforma Agraria dibantu oleh Tim Pelaksana Harian yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

10

Pertanahan Nasional. Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Diagram Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, terdiri dari dinas yang membidangi urusan: a.

tata ruang;

b.

lingkungan hidup dan kehutanan;

c.

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

d.

pertanian;

e.

kelautan dan perikanan;

f.

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

g.

koperasi, usaha kecil dan menengah;

h.

pemberdayaan masyarakat;

i.

perindustrian;

j.

perdagangan;

k.

Badan Usaha Milik Daerah;

11

l.

keuangan;

m.

energi sumber daya mineral; dan

n.

perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dapat disesuaikan sesuai dengan potensi aset dan akses reform yang ada di daerah masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dibantu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Panglima Daerah Militer/Komandan Resort Militer. Tugas dari GTRA Provinsi adalah : 1.

Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Provinsi;

2.

Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;

3.

Memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di tingkat provinsi;

4.

Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan asset dan penataan akses di tingkat provinsi;

5.

Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi;

6.

Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dibantu oleh Tim Pelaksana Harian dan Sekretariat. Susunan organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi adalah sebagai berikut:

12

Gambar 6 Diagram Struktur Organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

Sekretariat membantu operasionalisasi kegiatan GTRA Provinsi, sedangkan Tim Pelaksana Harian membantu terlaksananya penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat Provinsi. Tim Pelaksana Harian terdiri dari beberapa satuan tugas. Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Harian dapat dibantu oleh tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Sekretariat adalah: 1. Menyusun kerja penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat Provinsi; 2. Menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan termasuk penyiapan konsep SK dan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Provinsi; 3. Melaksanakan penguatan kapasitas pelaksana Reforma Agraria Daerah; 4. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

13

Tugas Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi adalah : 1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data TORA hasil pengumpulan data TORA ke kab/kota 2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi Pemberian Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya; 3. Menyiapkan Bahan Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Provinsi; 4. Memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses; 5. Penyusunan data by name by address penataan aset dan penataan akses; 6. Menyusun dan membuat system database TORA di tingkat Povinsi;

Rincian struktur organisasi Sekretariat dan Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi dapat dilihat pada diagram berikut:

KetuaPelaksana Harian Kakanwil Kakanwil BPN Provinsi

Sekretariat Sekretariat Pelaksana Pelaksana GTRA Provinsi Kabid Penataan Pertanahan Dibantu Dibantu oleh: Es. 3 Bappeda Provinsi Kasie LR dan KT Tenaga Outsourcing • • •

Satgas Penataan Asset Koord. Koord. Kasi Kasie e LR dan KT Tanah Transmig Transmig rasi Koo rd : Kasie Bina Pengadaan & Penetapan Tanah Tanah;; Anggo ta: Pejabat SKPD bidang Transmigrasi, dll •

Tanah Tanah dari Kawasan Kawasan Hutan Hutan Koord : Kasie Kasie PGT, PGT, Anggota Pejabat SKPD LHK LHK dan BPKH •

Tanah Terlantar Koord : Kasie Pengendalian Pertanahan •

Tanah HGU Habis dan PTSL Koord : Kasie Pengukuran dan Pemetaan Dasar •

Satgas Pengembangan Akses Akses Reform Koord Koord : Kasie Kasie Peneta Penetapan pan hak hak Tanah Tanah danPemberdayaan Hak Tanah Tanah Masyarakat Anggota Anggota SKPD bidang bidang 1. Pekerjaan Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat 2. Pemberd Pemberdayaa ayaan n masyarakat masyarakat 3. koper koperas asii dan dan UKM 4. Pertan Pertania ian n dan Perkebun Perkebunan an 5. Kelautan autan dan Perikanan kanan 6. perindust perindustrian; rian; 7. perdagang perdagangan; an; 8. BadanUsaha BadanUsaha Milik Milik Daerah Daerah;; 9. keuanga keuangan n •

•

•

Data TORA Usulan Daerah/Masy Koord : Kasie Kawasan Tertentu •

Gambar 7 Diagram Struktur Organisasi Sekretariat dan Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi

14

Tim Sekretariat, bertugas melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan Reforma Agraria di Tingkat Provinsi. Sebagai koordinator Tm sekretariat adalah Kepala Bidang Penataan Pertanahan dibantu oleh Eselon 3 dari SKPD bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta outsourcing konsultan perorangan sejumlah 3 s/d 7 orang (lulusan S1 jurusan perencanaan wilayah dan kota, geografi/geodesi dan sosial ekonomi pertanian) sesuai dengan kebutuhan tim kerja. Dan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konsultan perorangan tersebut perlu menyediakan komputer (laptop) sejumlah konsultan perorangan yang dibutuhkan. Tim Satgas, bertugas dalam pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, pelaporan data Tanah Obyek Reforma Agraria dan potensi pengembangan akses reform, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal yang terkait dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria di Tingkat Provinsi. Tim Satgas terbagi atas Satgas Penataan Aset dan Satgas Pengembangan Akses Reform. Satgas Penataan Aset meliputi Satgas Data Tanah Transmigrasi , Satgas Data Kawasan Hutan, Satgas Data Tanah Terlantar, Satgas Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, Satgas Data TORA Usulan Daerah Tk. II/ Masyarakat Partisipatif. Koordinator dari Satgas Penataan Asset adalah Kepala Seksi Land

Reform dan Konsolidasi Tanah. Deskripsi tugas dan keanggotaan masing-masing Satgas adalah sebagai berikut: 1) Satgas Data Kawasan Hutan, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Satgas ini beranggotakan

-

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai koordinator;

15

-

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik;

-

Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

-

Pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

2) Satgas

Data

Tanah

Terlantar,

bertugas

melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari tanah terlantar/tanah negara lainnya, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Satgas ini beranggotakan:

-

Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan sebagai Koordinator;

-

Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

-

Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;

3) Satgas Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data HGU Habis/Bekas Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan

reforma

agraria

di

tingkat

Provinsi.

Satgas

ini

beranggotakan:

-

Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar sebagai Koordinator;

-

Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang permukiman;

4) Satgas Data Tanah Transmigrasi, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data tanah transmigrasi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Satgas ini beranggotakan:

16

-

Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah sebagai Koordinator;

-

Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang transmigrasi

5) Satgas Data TORA Usulan Daerah Tk. II/ Masyarakat Partisipatif, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data TORA usulan daerah/partisipasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Satgas ini beranggotakan:

-

Kepala Seksi Kawasan Tertentu (Koordinator);

-

Pejabat fungsional Kanwil BPN (1 Orang).

6) Satgas Pengembangan Akses Reform, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengembangan rencana dan kegiatan pemberian akses reform bagi penerima TORA, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Tim ini beranggotakan:

-

Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat sebagai Koordinator;

-

Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang : 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Pemberdayaan masyarakat



koperasi dan UKM



Pertanian dan Perkebunan



Kelautan dan Perikanan



perindustrian;



perdagangan;






Keuangan.

17

Untuk provinsi yang akses reformnya lebih kepada non pertanian, anggota tim pengembangan akses reform dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Tim Satgas menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan sumber TORA yang tersedia di masing-masing provinsi. Sebagai contoh Untuk provinsi yang hanya melaksanakan PTSL cukup membentuk tim sekretariat, Tim Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, dan tim pengembangan akses reform yang anggotanya juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

D. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota dengan wakil ketua Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala Kantor Pertanahan dengan anggota Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Wakil dari masyarakat yang berpengalaman di bidang reforma agraria. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

18

Ketua: Bupati/Walikota Bupati/Walikota Wakil Wakil Ketua : Sekretaris Sekretaris Daerah Kab/Kota Kab/Kota Ketua Pelaksana Pelaksana Harian: Harian: Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Anggota: 1. Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kabu paten/Kota, dan 3. Wakil dari masyarakat yang berpengalaman berpengalaman di bidang reforma agraria.

Gambar 8 Diagram Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Walikota

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penataan aset

dan

penataan

akses

merupakan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten/Kota yang membidangi urusan: a.

tata ruang;

b.

lingkungan hidup dan kehutanan;

c.

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

d.

pertanian;

e.

kelautan dan perikanan;

f.

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

g.

koperasi, usaha kecil dan menengah;

h.

pemberdayaan masyarakat;

i.

perindustrian;

j.

perdagangan;

k.


l.

keuangan;

m.

energi sumber daya mineral; dan

n.

perencanaan pembangunan daerah.

19

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dapat disesuaikan sesuai dengan potensi aset dan akses reform yang ada di daerah masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dibantu oleh Komandan Distrik Militer, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, dan Kepala Kepolisian. Tugas dari GTRA Kabupaten/Kota adalah : a.

Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten/Kota;

b.

Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kab/kota;

c.

Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat;

d.

Melaksanakan Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA;

e.

Mewujudkan Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas TORA;

f.

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria;

g.

Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten/kota;

h.

Memperkuat

kapasitas

pelaksanaan

Reforma

Agraria

di

tingkat

kabupaten/kota; i.

Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Pelaksana Harian dan Sekretariat. Susunan organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

20

GUGUS TUGAS RA KAB/KOTA

SEKRETARIAT

Satgas Pengembangan Pengembangan Akses Reform

Satgas Pen ataan Aset

Kawasan Hutan

Tanah Terlantar

HGU Habis/ PTSL

Tanah Transmigrasi

TORA Usulan Daerah/masyarakat

Gambar 9 Diagram Struktur Organisasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota

Sekretariat

membantu

operasionalisasi

kegiatan

GTRA

Kabupaten/Kota,

sedangkan Tim Pelaksana Harian membantu terlaksananya penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana Harian terdiri dari beberapa satuan tugas. Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Harian dapat dibantu oleh tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan. Tugas Sekretariat adalah: 1. Menyusun kerja penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota; 2. Menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan termasuk penyiapan konsep SK dan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan penguatan kapasitas pelaksana Reforma Agraria Daerah; 4. Menyiapkan

bahan

laporan

hasil

pelaksanaan

Reforma

Agraria

Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi. Tugas Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota adalah : 1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data TORA hasil pengumpulan data TORA ke lokasi

21

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi Pemberian Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya; 3. Menyiapkan Bahan Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten/Kota; 4. Memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses; 5. Penyusunan data by name by address penataan aset dan penataan akses; 6. Menyusun dan membuat system database TORA di tingkat Kabupaten/Kota; Rincian struktur organisasi Sekretariat dan Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota dapat dilihat pada diagram berikut:

Ketua Ketua Pelaksana Pelaksana Harian Harian Kepala Kantor Pertanahan

Sekretariat Sekretariat Pelaksana Pelaksana GTRA Provinsi Provinsi Kasi Penataan Pertanahan Dibantuoleh: Dibantuoleh: Es. 4 Bappeda Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kasunbsi LR dan KT KT Tenaga Outsourcing Tenaga Outsourcing •

•

•

Satgas Penataan Asset Koord. Koord. Kas Kasub ubsi si LR dan dan KT

•

Tanah Tanah Transmigrasi Transmigrasi Koord : Kasubsi Fasilita Fasilitasi si Pengadaa Pengadaan n & Penetapan Penetapan Tanah anah Pemerintah Pemerintah Anggota: Pejabat SKPD bidang Transmigra Transmigrasi, si, dll •

Tanah Tanah dari Kawasan Kawasan Hutan Hutan Koord : Kasiubsi Kasiubsi PGT dan Kawasa Kawasan n Terten ertentu tu Anggota Pejabat Pejabat SKPD LHK •

Tanah Terlantar Koord : Kasubsi Pengendalian Pengendalian Pertanaha Pertanahan n •

Satgas Pengembangan Akses Akses Reform Koord : Kasubsi Kasubsi Penetap Penetapan an HT dan Pemberdayaan Pemberdayaan HT Masyarakat Anggota Anggota SKPD bidan bidang g 1. Pekerja Pekerjaan an Umum Umum dan Perumahan Rakyat 2. Pemberd Pemberdaya ayaan an masyara masyarakat kat 3. kope kopera rasida sidan n UKM UKM 4. Pertan Pertanian ian dan dan Perkebu Perkebuna nan n 5. Kelau Kelautan tan dan dan Perikan Perikanan an 6. perindus perindustrian trian;; 7. perdaga perdaganga ngan; n; 8. Badan Badan Usaha Usaha Milik Milik Daerah Daerah;; 9. keuan keuanga gan n •

•

Tanah Tanah HGU Habis dan PTSL Koord : Kasubsi Pengukuran Pengukuran dan Pemetaan Pemetaan Dasar dan Tematik, Tematik, anggota Kasubsi PHT dan Pejabat SKPD permukiman permukiman •

Data TORA TORA Usulan Usulan Daerah/Masy Daerah/Masy Koord : Kasubsi Penan Penangana ganan n Sengketa, Sengketa, Konflik dan Perkar Perkara a Pertanahan •

Gambar 7 Diagram Struktur Organisasi Sekretariat dan Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota Tim Sekretariat, bertugas melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai koordinator Tm sekretariat adalah Kepala Seksi Penataan Pertanahan dibantu oleh Eselon 4 dari SKPD

22

Kabupaten/Kota

bidang

Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah

serta

outsourcing konsultan perorangan (lulusan S1 jurusan perencanaan wilayah dan kota, geografi/geodesi dan sosial ekonomi pertanian) sesuai dengan kebutuhan tim kerja. Dan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konsultan perorangan tersebut perlu menyediakan komputer (laptop) sejumlah konsultan perorangan yang dibutuhkan. Tim Satgas, bertugas dalam pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, pelaporan data Tanah Obyek Reforma Agraria dan potensi pengembangan akses reform, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal yang terkait dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten/Kota. Tim Satgas terbagi atas Satgas Penataan Aset dan Satgas Pengembangan Akses Reform. Satgas Penataan Aset meliputi Satgas Data Tanah Transmigrasi , Satgas Data Kawasan Hutan, Satgas Data Tanah Terlantar, Satgas Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, Satgas Data TORA Usulan Desa/ Masyarakat Partisipatif. Koordinator dari Satgas Penataan Asset adalah Kepala Subseksi Land

Reform dan Konsolidasi Tanah. Deskripsi tugas dan keanggotaan masing-masing Satgas adalah sebagai berikut: 1) Satgas Data Kawasan Hutan, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Koordinator Satgas ini yaitu Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu dengan anggota Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 2) Satgas

Data

Tanah

Terlantar,

bertugas

melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah

23

obyek reforma agraria yang berasal dari tanah terlantar/tanah negara lainnya, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Koordinator Satgas ini yaitu Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan. 3) Satgas Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data HGU Habis/Bekas Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi. Koordinator Satgas ini yaitu Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasardan Tematik; dan beranggotakan Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah dan Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang permukiman. 4) Satgas Data Tanah Transmigrasi, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data tanah transmigrasi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka

penyelenggaraan

reforma

agraria

di

tingkat

Kabupaten/Kota.

Koordinator Satgas ini yaitu Kepala Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah dan anggotanya Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menangani bidang transmigrasi. 5) Satgas Data TORA Usulan Daerah Tk. II/ Masyarakat Partisipatif, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data tanah obyek reforma agraria yang berasal dari data TORA usulan daerah/partisipasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Koordinator Satgas ini yaitu

Kepala

Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

24

6) Satgas Pengembangan Akses Reform, bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengembangan rencana dan kegiatan pemberian akses reform bagi penerima TORA, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Koordinator satgas ini yaitu Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat dan anggota adalah Pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang menangani bidang : 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Pemberdayaan masyarakat



koperasi dan UKM



Pertanian dan Perkebunan



Kelautan dan Perikanan



perindustrian;



perdagangan;






Keuangan.

Untuk Kabupaten/kota yang akses reformnya lebih kepada non pertanian, anggota tim pengembangan akses reform dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Tim Satgas menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan sumber TORA yang tersedia di masing-masing Kabupaten/kota. Sebagai contoh Untuk provinsi yang hanya melaksanakan PTSL cukup membentuk tim sekretariat, Tim Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL, dan tim pengembangan akses reform yang anggotanya juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Apabila sebelum tersusunnya Petunjuk Teknis ini Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah ditetapkan yang susunan organisasi dan keanggotaannya berbeda dengan susunan dalam petunjuk teknis dan tidak dimungkinkan untuk direvisi, maka Gugus Tugas Reforma Agraria tetap diteruskan dan dirubah pada tahun anggaran berikutnya.

25

BAB III SUBSTANSI PEKERJAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA A. Ruang Lingkup Pekerjaan Sesuai dengan alokasi anggaran yang ada pada DIPA masing-masing Kantor Wilayah BPN, ruang lingkup pekerjaan Gugus Tugas Reforma Agraria meliputi: a. Tahap Persiapan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Pelaporan

1. Tahap Persiapan a) Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Tahap awal untuk melaksanakan pekerjaan adalah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi yang penetapannya melalui Surat Keputusan Gubenur.Sekretariat melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi menyiapkan dan menyusun konsep SK GTRA yang sebelumnya telah dibahas melalui rapat koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait dan kemudian menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan. Gugus Tugas Reforma Agraria akan bertugas selama tahun anggaran 2018. Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Pelaksana Harian adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 2. b) Penunjukan Konsultan Perorangan Tahap selanjutnya adalah penunjukan konsultan perseorangan yang akan membantu pelakanaan pekerjaan GTRA. Jumlah konsultan perseorangan antara 3 s/d 7 orang dengan kualifikasi lulusan S1 jurusan perencanaan wilayah dan kota, geografi/geodesi dan sosial ekonomi pertanian. Jumlah

26

konsultan perseorangan disesuaikan dengan kebutuhan tim kerja dan anggaran yang tersedia. c) Penyiapan rencana kerja pelaksanaan GTRA Melalui Sekretariat Tim Pelaksana Harian menyiapkan rencana kerja pelaksanaan GTRA selama satu tahun anggaran dan menyiapkan berkasberkas administrasi serta perlatan kerja yang dibutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria provinsi dilaksanakan 1 (satu) kali di masa awal terbentuknya gugus tugas reforma agraria. Dalam rapat ini disampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari gugus tugas yang dibentuk, mengingat rapat ini diselenggarakan dalam bentuk fullboard selama 2 hari. Bertindak sebagai narasumber dalam rapat ini adalah Gubernur, Sekretaris Provinsi, satu orang Pejabat Eselon I dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 1 orang Pejabat Eselon II dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kakanwil BPN Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Sebagai peserta dalam rapat koordinasi ini adalah anggota gugus tugas reforma agraria dan para kepala kantor pertanahan dalam lingkup provinsi. Pada rapat koordinasi ini. b) Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Reforma Agraria Pelatihan teknis penyelenggaraan reforma agraria dilaksanakan dalam rangka menyampaikan tata cara kerja tim gugus tugas reforma agraria kepada para pelaksana di daerah. Bertindak sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kakanwil BPN Provinsi, 1 orang pejabat eselon II dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 1 orang pejabat eselon III dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 4 orang pejabat eselon III dari Kanwil BPN. Sebagai peserta dalam pelatihan teknis ini adalah petugas yang

27

ditunjuk oleh setiap kantor pertanahan masing-masing sebanyak 2 orang dan seluruh Tim Pelaksana, Tim Kerja dan tenaga ahli. Khusus untuk provinsi DKI jakarta, Bali dan DIY. c) Pengumpulan Data TORA dan Rencana Pengembangan Akses Reform Pengumpulan data TORA dan rencana pengembangan akses reform disetiap kabupaten/kota terpilih dilaksanakan oleh Tim Kerja atau petugas yang ditunjuk dari Kantor Wilayah BPN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan sejumlah anggaran untuk perjalanan dinas ke lokasi-lokasi kegiatan reforma agraria maupun ke lokasi rencana pelaksanaan kegiatan reforma agraria.

Teknis Pelaksanaan Pengumpulan Data TORA adalah sebagai berikut: Pengumpulan data TORA adalah pengumpulan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Data TORA berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN, dan sumber eksternal dari Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa dan PDTT), Pemerintah Daerah, maupun usulan dari masyarakat (kelompok masyarakat dan LSM). Data TORA yang dikumpulkan adalah data spasial dan data tabular (atribut). Secara umum data TORA berasal dari kelompok-kelompok tanah Negara yang dikelompokkan menjadi:

1) Tanah Transmigrasi yang Belum Bersertipikat Pengumpulan data atas tanah transmigrasi yang sudah ada SK HPL maupun yang belum ada SK HPLnya; sudah ada SK HPLnya yang telah diteruskan pendaftarannya menjadi sertipikat HPL dan yang belum menjadi sertipikat HPL; serta

tanah transmigrasi yang berasal dari

pelepasan Kawasan Hutan.

28

2) Legalisasi Aset/Pensertipikatan Tanah oleh Pemerintah Pengumpulan

data

atas

tanah

yang

akan

dijadikan

target

pensertipikatan tanah oleh pemerintah..

3) HGU Habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya: a) HGU dan Hak Guna Bangunan i. Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan:

-

yang telah habis masa berlakunya, tidak diperpanjang, dan/atau

tidak

diperbarui

dan/atau

permohonan

perpanjangan haknya ditolak;

-

yang

penggunaan

tanahnya

melebihi

dari

luas

yang

tercantum dalam surat keputusan pemberian Hak yang bersangkutan. ii. Tanah yang diperoleh dari pelepasan Hak Guna Usaha yang diubah menjadi Hak Guna Bangunan karena penyesuaian tata ruang. iii. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyerahkan sebagian dari tanah yang diusahakan oleh pemegang hak. b) Tanah Terlantar Dilakukan terhadap tanah hasil penertiban tanah terlantar: i.

telah ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara yang pendayagunaannya ditujukan untuk kegiatan Reforma Agraria.

ii.

pelepasan

sebagai

hasil

optimalisasi

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah terindikasi terlantar. c) Tanah Negara Lainnya i. Tanah hasil penyelesaian konflik; ii. Tanah bekas tambang yang telah direklamasi di luar kawasan hutan; iii. Tanah timbul;

29

iv. Tanah Negara yang belum digarap dan/atau telah digarap; v. Tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:

-

tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;

-

tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria yaitu berupa sumbangan tanah untuk pembangunan

(STUP)

dan

tanah

pengganti

biaya

pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; dan

4) Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan tanah hasil perubahan tata batas kawasan hutan. Kegiatan pengumpulan data TORA dilakukan dalam satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota, dengan informasi sampai desa/kelurahan. Kegiatan inventarisasi lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria secara umum menghasilkan data spasial dan tekstual lokasi TORA, dalam format shape file (.shp) dan terdefinisi dalam system proyeksi UTM atau lat/long. Untuk

keseragaman data, struktur data sebagai berikut:

1. Tanah Transmigrasi yang belum Bersertipikat No

Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel

SP

Status

Tahun penempatan

Ket

Luas (ha)

1 2

Keterangan - F_id

-

: Informasi id bidang/lokasi TORA (type: short integer)

Provinsi

: Nama provinsi (type: text, width:30 )

Kab/Kota

: Nama kabupaten/kota (type: text, width:50)

Kecamatan

: Nama kecamatan (type: text, width:50)

Desa/kel

: Nama desa/kelurahan (type: text, width:50)

30

- SP

: Nama satuan permukiman transmigrasi (type: text,

width:50)

- Status

: Status tanah transmigrasi (Belum HPL/SK HPL/SHPL) (type: text, width:50)

- T_Penempatan : Tahun penempatan transmigran : Informasi tanah transmigrasi (masuk dalam kawasan - Keterangan hutan/konflik dengan masyarakat (type: text, width:50)

- Luas

: Luas dalam hektar (type: double, precision:9, scale: 3)

2. HGU habis No

Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel

Pemilik

No. SK

Hak Berakhir

Ket

Luas (ha)

1 2

Keterangan

-

F_id


Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


Pemilik

: Nama PT pemegang hak/bekas pemegang (type: text,

width:50)

- Tahun_hak

: Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Hak (type: text, width:50)

- No. SK - Keterangan

: Nomor SK Hak/ Nomor HGU(type: text, width:50) : Informasi HGU habis (dikuasai masyarakat, dikuasai pihak ketiga….)(type: ketiga….)(type: text, width:50)

- Luas


3. Tanah Terlantar No

Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel

Pemilik Pem ilik

No. SK

Tanggal SK

Ket

Luas (ha)

1 2

Keterangan - F_id


31

-

Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


Pemilik

: Nama PT pemilik/bekas pemilik (type: text, width:50)

No. SK

: Nomor SK Penetapan Tanah terlantar (type: text, width:50)

- Tanggal - Keterangan

: Tanggal, bulan dan tahun SK(type: text, width:50) : Informasi tanah terlantar (dikuasai masyarakat, dikuasai pihak ketiga….) (type: text, width:50)

- Luas


4. Tanah Negara lainnya No

Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel

Jenis_TN

Ket

Luas (ha)

1 2

Keterangan - F_id

-


Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


Jenis TN

: Jenis Kelompok tanah negara lainnya (Tanah timbul, TN Bebas, TN dikuasai (type: text, width:50)

- No. SK

: Nomor SK Penetapan Tanah terlantar (type: text, width:50)

- Keterangan

: Informasi TN lainnya (dikuasai masyarakat, dikuasai pihak ketiga….)(type: ketiga….)(type: text, width:50)

- Luas

5. No


Pelepasan Kawasan Hutan Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel

No. SK

Tanggal SK

Kriteria

Ket

Luas (ha)

1 2

Keterangan

32

-

F_id


Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


No. SK

: Nomor SK Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan (type: text, width:50)

- Tanggal - Kriteria

: Tanggal, bulan dan tahun SK(type: text, width:50) : Kriteria/kategori pelepasan kawasan hutan (alokasi 20% kebun, permukiman dan fasos, fasum, transmigrasi dll…) (type: text, width:50)

- Keterangan

: Informasi terkait dengan PKH (sudah tata batas, perlu tata batas ….)(type: ….)(type: text, width:50)

- Luas


Untuk keperluan pengolahan TORA diperlukan kegiatan pengumpulan data pendukung yang terdiri antara lain informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Kegiatan pengumpulan data pendukung dilakukan dengan menggunakan bantuan data skunder ataupun data primer hasil pengumpulan data di lapangan. Dari kegiatan inventarisasi ini diharapkan terkumpul data nominatif subyek dan obyek reforma agraria (jumlah dan daftar nama subyek, serta jumlah bidang obyek reforma agraria). No

Fid

Prov

Kab/Kota

Kec

Desa/kel Desa/kel

Sumber Obyek

Luas

Jumlah bidang

Jumlah KK

Ket

1 2

Keterangan - F_id

-


Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


33

- Sumber_TORA: Kelompok TORA, dari PKH, HGU habis dst

(type: text,

width:50)

-

Luas


Jumlah_bid : Jumlah bidang tanah (type: double, precision:9, scale: 0) Jumlah_KK

: Jumlah KK /subyek (type: double, precision:9, scale: 0)

Keterangan

: Informasi tambahan (type: text, width:50)

Dari kegiatan pengumpulan data TORA ini diharapkan terkumpul data/informasi

lokasi

TORA

antara

lain

berupa

penggunaan

dan

penguasaan tanahnya, RTRW dan data pendukung seperti kemampuan tanah dan untuk melihat kelayakan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah. No

Fid

Prov

Kab/ Kota

Kec

Desa /kel

Sumber Obyek

Luas

Penggunaan Tanah

Penguasaan

RTRW

Ket

1 2 3

Keterangan - F_id

-


Provinsi


Kab/Kota


Kecamatan


Desa/kel


Sumber_TORA: Kelompok TORA, dari PKH, HGU habis dst

(type: text,

width:50)

-

Luas


Penggunaan_T : Jenis penggunaan tanah (type: text, width:50) Penguasaan : Jenis penguasaan tanah (type: text, width:50) RTRW

: Arahan pola ruang pada lokasi (type: text, width:50)

Keterangan

: Informasi tambahan (type: text, width:50)

34

d) Supervisi/Monitoring

Penyelenggaraan

Reforma

Agraria

ke

Kabupaten/Kota. Supervisi/monitoring pelaksanaan tugas gugus tugas reforma agraria ke kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana dan atau petugas yang ditunjuk dalam rangka memantau dan memberikan masukan dan bimbingan bagi para pelaksana di kantor pertanahan. e) Penyusunan database pelaksanaan penataan asset dan pengembangan akses reform Tim Sekretariat membuat suatu database hasil pelaksanaan penataan asset dan pengembangan akses reform yang sudah terintegrasi by name by address dalam kerangka data yang sistematis. Format database penataan asset dan pengembangan akses reform sebagaimana contoh pada Lampiran 3. Alur Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria secara umum ditunjukan pada diagram alur berikut:

Gambar 8 Alur Kegiatan Tugas Reforma Agraria di Daerah.

35

3. Tahap Pelaporan Ada tiga laporan yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, yaitu: a.

Laporan Pendahuluan, berisi rencana kerja penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat provinsi selama 1 tahun

b.

Laporan

Kemajuan,

berisi

kemajuan

pelaksanan

penyelenggaran

Reforma Agraria c.

Laporan Akhir, berisi laporan hasil penyelenggaran Reforma Agraria disertai dengan file data base dan contoh keberhasilan pelaksanan penataan aset dan penataan akses.

B. Output Pekerjaan Output yang dihasilkan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria adalah: 1. Realisasi pelaksanaan reforma agraria tahun 2018 se-Provinsi (akses reform dan aset reform); 2. Rencana lokasi tanah obyek reforma agraria (TORA) se-Provinsi untuk tahun 2019; 3. Arahan program-program akses reform dan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria untuk tahun 2019. 4. Data by name by address hasil pelaksanaan Reforma Agraria sejak 2015. 5. Laporan success story pelaksanaan reforma agraria secara utuh (aset plus akses) beserta informasi perubahan/perkembangan/capaian peningkatan kondisi subyek Reforma Agraria.

36

Lampiran SK Gugus Tugas

GUBERNUR ............................ KEPUTUSAN GUBERNUR ............................ NOMOR : .............. TENTANG TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI ................... ...................

GUBERNUR ............................ Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2015-2019, 2015-2019, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Reforma Agraria guna mencapai target Reforma Agraria;

b. bahwa untuk mendukung mendukung pelaksanaan pelaksanaan Reforma Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Aset Reform dan Akses Reform maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria; b. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Se-Provinsi ............

Mengingat

:

1. Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ; 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47); 47); 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 125, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara 4437); 6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) 4725) ; 7. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 130) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah

Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59) Jo Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.05/2010 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; 14. Peraturan Gubernur Nomor …. Tahun …. tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi ..… ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ................................ TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DI PROVINSI…….. TAHUN ANGGARAN ......

KESATU

:

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Se-Provinsi …… dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi; b. Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset aset di tingkat tingkat provinsi; provinsi; c. Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan asset dan penataan akses di tingkat provinsi; d. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di tingkat provinsi; e. Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Provinsi; f. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat ;

KETIGA

:

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada : a. Anggaran Pendadapat dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendadapat dan Belanja Daerah (APBD);

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal tanggal . GUBERNUR .................................

Cap & ttd ( ........................... ......................................... .............. )

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; Bupati/Walikota Se-Provinsi .............. di Tempat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ……… ……… Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi ............ di Tempat Arsip.

Lampiran Keputusan Gubernur .............. Nomor Tanggal

: :

.................................. ..................................

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA SE PROVINSI……. Ketua Wakil Ketua Ketua Pelaksana Harian Anggota

: : : :

Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Kepala Kantor Wilayah BPN 1. Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan: a. tata ruang; b. lingkungan hidup dan kehutanan; c. desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; d. pertanian; e. kelautan dan perikanan; f. pekerjaan umum dan dan perumahan rakyat; rakyat; g. koperasi, usaha kecil dan menengah; h. pemberdayaan masyarakat; masyarakat; i. perindustrian; j. perdagangan; k. Badan Usaha Milik Daerah; l. keuangan; m. energi sumber daya mineral; dan n. perencanaan pembangunan pembangunan daerah 2. Pejabat Kantor Wilayah BPN Provinsi Provinsi (Kabid IK, Kabid HHK, Kabid PT, Kabid PMPP) 3. Pejabat yang ditunjuk oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan 4. Wakil dari masyarakat yang berpengalaman di bidang Reforma Reforma Agraria

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dapat disesuaikan sesuai dengan potensi aset dan akses reform yang ada di daerah masing -masing.

GUBERNUR .................................

Cap & ttd ( .......................... ........................................ ................ )

Lampiran SK Pelaksana Harian Gugus Tugas RA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ................... SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ..................................... NOMOR : .............. TENTANG TIM PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI ................... ...................

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI .....................................

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pelaksanaa n tugas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ……, diperlukan Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria yang akan melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaran Reforma Agraria;

b. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Se-Provinsi ............ Mengingat

:

1. Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

2. Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ; 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47); 47); 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 125, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara 4437); 6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) 4725) ; 7. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 130) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59) Jo Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.05/2010 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; 14. Peraturan Gubernur Nomor …. Tahun …. …. tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Dinas-Dinas Daerah Provinsi ..… ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI .................. ......... .................. .............. ..... TIM PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DI PROVINSI…….. TAHUN ANGGARAN ...... :

Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria SeProvinsi …… dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a.

Menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan termasuk penyiapan konsep SK dan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Provinsi;

b. Menyusun dan membuat database TORA di tingkat Povinsi; c.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data TORA hasil pengumpulan data TORA ke kab/kota

d. Menyusun data/rencana kerja pemberian Asset Reform dan Akses Reform masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya; e.

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi Pemberian Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya;

f.

Menyiapkan data dan bahan Konflik Agraria di tingkat Provinsi;

g. Memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses; akses; h. Penyusunan data by name by address address penataan aset dan penataan akses; i.

KETIGA

:

Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada : a. Anggaran Pendadapat dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendadapat dan Belanja Daerah (APBD);

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal tanggal . KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI .............................

Cap & ttd ( .......................... ......................................... ............... ) NIP. TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; Bupati/Walikota Se-Provinsi .............. di Tempat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ……… ……… Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi ............ di Tempat Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nasional Provinsi Provinsi .............. Nomor Tanggal

: :

.................................. ..................................

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA SE-PROVINSI …….

Ketua Sekretariat

: :

Kepala Kanwil BPN Provinsi 1. Kepala Bidang Penataan Pertanahan 2. Es. 3 Bappeda Provinsi 3. Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Satgas Penataan Aset Koordinator

:

Kepala Seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah

Satgas Tanah Transmigrasi Koordinator

:

Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pejabat SKPD bidang Transmigrasi

Anggota : Satgas Tanah dari Kawasan Hutan Koordinator : Angggota :

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah 1. Pejabat SKPD bidang lingkungan hidup dan kehutanan 2. Pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Satgas Tanah Terlantar Koordinator : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Satgas Tanah HGU Habis dan PTSL Koordinator : Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Satgas TORA Usulan Daerah/Masyarakat Koordinator : Kepala Seksi Kawasan Tertentu

Satgas Pengembangan Akses Reform Koordinator : Anggota

:

Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Pejabat SKPD yang menangani bidang: 1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Pemberdayaan masyarakat 3. koperasi dan UKM 4. Pertanian dan Perkebunan 5. Kelautan dan Perikanan 6. perindustrian; 7. perdagangan; 8. Badan Usaha Milik Daerah; 9. Keuangan.

Anggota tim pengembangan akses reform dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Tim Satgas menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan sumber sumber TORA yang tersedia di masing-masing masing-masing provinsi.

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI .............................

Cap & ttd ( ........................... ......................................... .............. ) NIP.

Form by name by addres

HASIL PENATAAN ASSET REFORM DAN AKSES REFORM (BY NAME BY ADDRESS) PROVINSI.........................................

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Jumlah

Nama Penerima Tanah

Jenis Mata

KK

(Subyek)

Pencaharian

Luas (Ha)

Nama Penerima Tanah Yang Cocok dengan

Jumlah KK Penerima

Kriteria Program Pemberdayaan

Program Pemberdayaan

KL

Yang Sesuai Kriteria

Program Pemberdayaan KL

Lampiran Sistematika Laporan SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 20...... I.

PENDAHULUAN

a.

Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan II. PELAKSANAAN KEGIATAN REFORMA AGRARIA TAHUN 20.... (T0)

a. Laporan Realisasi pelaksanaan Reforma Agraria se Provinsi (asset reform dan akses reform); b. Laporan success story pelaksanaan reforma agraria secara utuh (aset plus akses) beserta informasi perubahan/perkem perubahan/perkembangan/capaia bangan/capaian n peningkatan peningkatan kondisi kondisi subyek Reforma Agraria c. Masalah dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan d. Langkah-Langkah Penanganan Masalah III. RENCANA KEGIATAN TAHUN 20... (T+1)

a.

Rencana lokasi tanah obyek reforma agraria (TORA) seProvinsi

b. Arahan program-program akses reform dan pemberdayaan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria agraria IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

a.

Daftar Hasil Penataan Asset Reform dan Akses Reform (by name by addres) addres )

b.

Daftar Isian Masalah Pelaksanaan Reforma Agraria

Catatan : Laporan dibuat dalam bentuk hardcopy dan hardcopy dan softcopy softcopy

Juknis GTRA

Recommend Documents