JENIS LAPANGAN HUKUM 1. Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara atau organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan negara. Menurut beberapa ahli pengertian Hukum Tata Negara adalah diantaranya, Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yg menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan individu-individu (dalam kegiatannya) (Van der Pot); Hukum konstitusi merukan hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (monarki atau republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik pemimpin dan bawahan serta tingkat (hierarchie) hierarchie) yang selanjutnya menegaskan lingkungan daerah dan orang-orang dari masyarakat hukum dan akhirnya menunjukkan peralatan ilmiah (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum dan komposisi (terdiri dari satu atau beberapa orang), tingkat wewenang, dan menggambar alat negara (Prof. Kusumadi Kusumadi Pudjosewojo, Pudjosewojo, S.H). Ruang lingkup pengaturan Hukum Tata Negara meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara, dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dan lain sebagainya. Ruang lingkup hukum tata negara yang berkaitan dengan badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan sebagai organisasi negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, meliputi, cara pembentukannya, susunan masing-masing badan, tugas dan wewenang masing-masing badan, cara kerja masing-masing badan, perhubungan kekuasaan kekuasaan antara badan, badan, masa jabatan jabatan dan lain sebagainya. sebagainya. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai kehidupan politik rakyat yang meliputi jenis, penggolongan, dan jumlah partai politik di dalam negara dan ketentuan yang mengaturnya, hubungan antara kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan, kekuatan politik dan pemilihan umum, arti dan kedudukan golongan kepentingan, arti kedudukan dan peranan golongan penekan, pencerminan pendapat, cara kerjasama antara kekuatan politik, dan lain sebagainya. Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia adalah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Konvensi Ketatanegaraan, dan Traktat. 2. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi Negara sebagai keseluruhan aturan hukum yg menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan mengusahakan tugas-tugasnya (Kusumadi Pudjosewoyo). Hukum Administarasi Negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaanya terletak dalam ruang lingkupnya yaitu organisasi negara, sedangkan dalam hal perbedaan Hukum Tata Negara lebih berfokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian negara, sedangkan Hukum Administrsi Negara fokus pada aktifitas dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan
Hukum Tata Negara cenderung statis, sedangkan Hukum Administrasi Negara lebih dinamis. Sebagai contoh, Hukum Tata Negara mempelajari daerah otonom, Hukum Administrasi Negara mempelajari kewenangan kepala daerah otonom dalam mengelola daerahnya. 3. Hukum Perdata Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo). Jadi,. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu dengan individu dalam masyarakat. 4. Hukum Dagang Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata khusus. Sifat hukum Dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.. Hukum Dagang Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab UndangUndang Hukum Sipil (KUHS). 5. Hukum Pidana Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, Hukum Pidana adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu, sedangkan dalam arti sempit, Hukum Pidana adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi , ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab UndangUndang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab UndangUndang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik). Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari a. Hukuman Pokok / hoofd straffen 1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara 3. Hukuman kurungan 4. Hukuman denda
b. Hukuman Tambahan / Bijkomende staffen 1. Pencabutan beberapa hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim.
6. Hukum Acara Hukum Acara atau Hukum Formal adalah suatu peraturan hukum mengenai tata cara bagaimana menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum yang berwujud materil. Dapat dikatakan bahwa hukum acara sebagai alat penegak aturan hukum material, di mana aturan ini tidak membebankan tugas sosial kehidupan manusia. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata diperlukan hukum acara perdata, sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara diperlukan hukum acara tata usaha negara. 7. Hukum Agraria Hukum agraria menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang melibatakan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria (Prof. E. Utrecht, S.H). Hukum Agraria dalam arti luas yaitu merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi: a. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. b. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. c. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan. d. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yangterkandung di dalam air. e. Hukum Kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan dan hasil hutan. f. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA. Dalam arti sempit Hukum Agraria hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan perturan hukum lain yang lebih tinggi. 8. Hukum Internasional Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum internasional lainnya (Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja). Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Hukum Perdata Internasional: hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga Negara dari negara lain (hukum antar bangsa) b. Hukum Publik Internasional: hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)
ANALISIS KASUS Kasus
: Reklamasi Teluk Benoa yang ditolak warga bali (sumber: http://www.dw.com/id/kisruh-di-pulau-dewatasebagian-warga-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa/a19502209)
Kisruh di Pulau Dewata: Sebagian Warga Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Tidak jauh dari tempat turis santai minum koktail, ribuan pengunjuk rasa bersarung melambaikan spanduk dan meneriakkan yel-yel menentang megaproyek Reklamasi Teluk Benoa. Pemandangan yang tidak biasa di "Pulau Dewata", tempat yang dikenal banyak wisatawan asing sebagai sorga damai, dengan bangunan kuil Hindu dimana-mana. Di kartu pos, Bali memang selalu tampak indah, ramah dan sentosa. Tapi sebuah megaproyek di Teluk Benoa yang diperkirakan akan menghabiskan dana 15 miliar dolar AS sejak beberapa lama memicu gerakan protes terbesar di pulau wisata yang tersohor itu. Reklamasi Teluk Benoa rencananya akan menjadikan kawasan itu resor wisata mewah bertaraf internasional. Proyek yang dirancang antara lain oleh pengusaha Tomy Winata itu berencana menggeruduk pantai dengan pasir untuk mendapatkan lahan baru seluas lebih 800 hektar. Para pengeritik mengatakan, proyek itu akan menjadi bencana lingkungan bagi Bali yang sudah penuh sesak dengan hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas wisata lainnya. Selain merusak lingkungan, proyek itu juga akan menghancurkan mata pencarian para nelayan, dan menodai kawasan yang dianggap suci oleh kaum Hindu. Para aktivis lingkungan khawatir, nantinya sampah proyek dan resor baru itu akan dibuang ke Teluk Benoa. Air bersih akan menjadi langka dan rencana pembangunan yang memotong jalur muara tiga sungai itu bisa menyebabkan banjir di musim hujan.. "Bisa ada banjir di masa depan, air akan jadi kotor dan bau," kata koordinator protes Wayan Gendo Suardana. Dia datang bersama ribuan penduduk desa di sekitar kawasan itu. Aksi protes dimeriahkan dengan rangkaian acara musik yang diramaikan bintang-bintang pop lokal. Proyek Reklamasi Teluk Benoa ingin membangun sekitar 12 pulau baru dengan lahan seluas 700 hektar untuk dijadikan resor, lengkap dengan fasilitas pertokoan dan pertamanan. Untuk itu akan didatangkan 40 juta meter kubik pasir dari luar Teluk Benoa. Para aktivis lingkungan mengatakan, terumbu karang dan pantai di Teluk Benoa justru harus dilindungi, apalagi kawasan ini adalah bagian dari cagar alam. Selain itu, ada 24 kuil Hindu di kawasan ini yang juga perlu dilindungsi, kata NGO Conservation International. "Hubungan antara manusia dan alam sangat kuat dan perlu dipertahankan," kata juru bicara Conservation International, I Made Iwan Dewantama. Tahun 2014, sebelum meninggalkan jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres No 51 Thn 2014 yang mengubah status kawasan itu dari "wilayah konservasi" menjadi "wilayah revitalisasi". Perusahaan pengembang Tirta
Wahana Bali Internasional, bagian dari Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata, kemudian mengumumkan megaproyek Reklamasi Teluk Benoa. Pihak pengembang menerangkan megaproyek itu akan membuka lapangan kerja bagi 200.000 orang dan akan menjadi penopang penting perekonomian Bali. Tapi para aktivis yang tergabung dalam Bali Forum Against Reklamasi (ForBali) menolak klaim itu (www.forbali.org). Mereka mengatakan, tingkat pengangguran di Bali termasuk rendah. Bali juga tidak tidak membutuhkan resor wisata baru, karena pembangunan sarana wisata sudah berlangsung pesat dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang banyak kamar hotel yang sering tidak terisi. Tapi Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mendukung megaproyek Teluk Benoa. Dia mengatakan, saat ini area teluk adalah kawasan rawa yang perlu revitalisasi. Pastika juga menegaskan, proyek itu tidak akan mengakibatkan banjir. "Jika permukaan laut tidak naik, (air) tidak akan naik drastis," kata Pastika kepada kantor berita AFP. "Di bagian lain dunia, negara-negara lain juga melaksanakan proyek reklamasi. Singapura terus reklamasi tanah, Belanda bahkan reklamasi seluruh provinsi. Apa mereka tenggelam? Tidak," tambahnya. Menurut Gubernur Bali, pulau-pulau baru nantinya akan memiliki hutan mangrove yang ditanam di sekitarnya dan berfungsi sebagai pelindung, misalnya dari h al tsunami. ForBali menyatakan optimis, gerakan protes mereka akhirnya akan menghentikan megaproyek itu. Mereka juga yakin, Presiden Joko Widodo akan memperhatikan keberatan mereka. Wayan Gendo Suardana menyatakan, aksi protes sampai saat ini sudah berhasil mengangkat isu itu menyebar di media. "Kalau kita tidak pernah memprotes, proyek reklamasi ini sudah dimulai sejak dulu-dulu. Suara kami akan diperhitungkan," tandasnya.
Ringkasan : Pada kasus penolakkan reklamasi Teluk Benoa, warga Bali menuntut perubahan pada Perpres No 51 Thn 2014 yang mengubah status kawasan itu dari "wilayah konservasi" menjadi "wilayah revitalisasi" serta pencabutan surat izin lokasi dengan nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 untuk pengembang reklamasi Teluk Benoa, PT Tirta Wahana Bali Internasional yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena surat izin tersebutlah yang menjadi dasar hukum PT Tirta Wahana Bali Internasional dapat mereklamasi Teluk Benoa. Alasan warga Bali melakukan hal tersebut adalah kawasan tersebut masih merupakan kawasan konservasi serta mengenai dampak lingkungan yang disebabkan proyek yang diperkirakan menghabiskan dana 15 juta dollar Amerika Serikat ini. Selain itu, proyek itu juga akan menghancurkan mata pencarian para nelayan dan menodai kawasan yang dianggap suci oleh kaum Hindu.
Jenis lapangan Hukum Alasan
: Hukum Administrasi Negara :
Berdasarkan Perpres No 122 Thn 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi, seharusnya Teluk Benoa kebal dengan reklamasi namun tindakan pemerintah yang mengeluarkan Perpres No 51 Tahun 2014 yang mengubah status kawasan itu dari "wilayah konservasi" menjadi "wilayah revitalisasi" membuka peluang Teluk Benoa
untuk direklamasi, salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan surat izin lokasi dengan nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 untuk pengembang reklamasi Teluk Benoa, PT Tirta Wahana Bali Internasional. Hal tersebut sungguh tidak relevan karena selain minimnya partisipasi publik dalam terbitnya Perpres tersebut, dimana tidak satupun pihak yang menolak reklamasi Teluk Benoa dilibatkan dan penerbitan surat izin yang mendahului Pembahasan AMDAL. Hal tersebut menimbulkan respon karena pernyataan yang tertuang pada Perpres No 51 Tahun 2014 sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada dimana k ondisi Teluk Benoa merupakan perairan pasang surut, terletak di belahan selatan Pulau Bali, perairan Teluk Benoa paska reklamasi Pulau Serangan merupakan tipologi teluk semitertutup karena mulut teluk yang menyempit hingga 75%, maka dari kondisi tersebut sangat pantas untuk memberi status Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi (Konservasi: pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan . KBBI). Selain itu, di Teluk Benoa juga terdapat cagar alam dan 24 kuil hindu yang tentu saja perlu dijaga kelestariannya. Mengenai dampak lingkungan yang ada, dapat dipastikan bahwa reklamasi Teluk Benoa bukan merupakan solusi pendangkalan yang ada, karena tidak terdapat titik temu antara reklamasi dengan upaya menggiatkan kembali kawasan perairan Teluk Benoa dengan fungsinya sebagai kawasan perairan dengan cara menguruk laut kawasan Teluk Benoa, justru r eklamasi hanya akan mempercepat proses pendangkalan. Keterangan di atas berkenaan dengan kasus Hukum Administrasi Negara karena objek sengketa adalah keputusan administratif berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara serta adanya ketidaksesuaian antara bentuk dalam dunia nyata dengan perizinan yang dikeluarkan. Peristiwa itu sesuai dengan pengertian Hukum Administrasi Negara yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi Negara sebagai keseluruhan aturan hukum yg menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan mengusahakan tugastugasnya (Kusumadi Pudjosewoyo).
