Investigasi Pengadaan PENGANTAR
Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi tersbesar dalam sektor keuangan publik. Tiap-tiap tahun tahu n BPK maupun BKPP, BKPP, melaporkan kasus pengadaan yang mengandung mengandu ng unsur tindak pidana korupsi. Pemb Pembaca aca dapat dapat memp memper erkir kiraka akan n poten potensi si kerug kerugia ian n Negar Negara, a, hanya hanya dari dari beber beberapa apa pengeluaran dalam dala m Realisasi Belanja Negara di tingkat tingk at Pemerintah Pusat yang berikut berik ut : Tahun
Pengeluaran (Rp miliar)
Penjelasan tentang pengeluaran
!!!
$.&'(
Pengeluaran Pembangunan
!!"
$".%&%
Pengeluaran Pembangunan
!!
#'.#%
Pengeluaran Pembangunan
!!#
)(.$'
Pengeluaran Pembangunan
!!$
(!.%%(
Belanja Barang, *odal dan +ain-lain
!!%
($.&&%
Belanja Barang, *odal dan +ain-lain
Realisasi Realisasi seluruh belanja Negara Pusat dan aerah untuk tahun !!$ adalah Rp ($ triliun, sedangkan untuk tahun !!%, Rp #%' triliun. *ajalah Tempo melaporkan dugaan korupsi di B/*N per "' 0ktober !!%. ari "' B/*N dengan #! dugaan kasus korupsi, "! B/*N dengan "% kasus diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dann jasa. Kerugian Negara No.
B/*N
Kasus
*odus
Rp
".
PT BR3, Tbk
Pengadaan barang
*anipulasi harga
'!
Pembangunan kapal
Rekayasa proses kerja
$
6ina
sama, mark-up harga
Pembellian kapal
Rekayasa proses
Korea
pengadaan kapal, mark-
/12
dan 4asa 3T .
#.
PT 51P
PT 51P
up harga
$.
PT P+N,Tbk
Pengadaan Customer
Pelanggaran terhadap
Information System
prosedur pengadaan
##'
barang 7 jasa, mark-up harga %.
PT Pupuk
Pembelian 8edung
Pelanggaran terhadap
Kaltim, Tbk
1iemens Kebon 1irih prosedur pengadaan
%%
barang 7 jasa, mark-up harga ).
PT
Pengadaan barang
3ndo9arma,
Pelanggaran ketentuan
%$ pengadaan barang
Tbk '.
PT Pelindo 33 Penyimpangan kerjasama
Pelanggaran ketentuan
",&
pengadaan barang
pengoperasian container
&.
PT Pelindo 33 Pengadaan unit kapal tunda
Pelanggaran terhadap
!,"
prosedur pengadaan barang 7 jasa, mark-up harga
(.
PT Pelindo 33 Pekerjaan docking kapal tunda
Pelanggaran terhadap
prosedur pengadaan barang 7 jasa
"!.
Perum Bulog Mark-up pembangunan unit
Penyimpangan prosedur pengadaan
pengelolaan gabah beras "".
PT 4akarta
*anipulasi dalam
Pelanggaran terhadap
+loyd
pengadaan kapal
prosedur pengadaan
6araka 4aya Niaga 333 barang 7 jasa, mark-up harga
"
".
PT Petro
ugaan mark-up
Pelanggaran terhadap
Kimia
dalam impor kcl
prosedur pengadaan
8resik
$,&
barang 7 jasa, Pengadaan dilakukan melebihi kebutuhan
"#.
PT Petro
Proyek Rehabilitasi
Kimia
dan leksibilitas
8resik
0perasi Pabrik
ugaan mark-up
)
'."%!
Pupuk os9at "$.
"%
PT
Penyele;engan
Pelanggaran terhadap
Pembangkit
dalam pembangkit
prosedur pengadaan
4a;a Bali
P+T/ 6ilacap
barang 7 jasa
PT
Penyele;engan
Pelanggaran terhadap
Pembangkit
dalam pengadaan
prosedur pengadaan
4a;a Bali
pembangkitP+T8
barang 7 jasa
%$!
*uara Ta;ar 4umlah
&.#
&,(
6atatan : Kerugian dalam rupiah dinyatakan dalam miliadran rupiah. 1edangkan angka /.1.dollar dinyatakan dalam jutaan. PENGADAAN PUBLI ! "U#BER UTA#A EB$%$RAN NEGARA
1istem pengadaan publik 3ndonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin 3ndonesia. 1uatu sistem pengadaan e9ekti9 harus dipusatkan pada upaya untuk memastikan bah;a dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan e9ekti
re>im pengadaan perlu mencakup ciri-ciri sebagai berikut : Kerangka hukum yang jelas, komprehensi9 dan transparan yang me;ajibkan Kejelasan tentang tangungja;ab-tanggungja;ab dan akuntabilitas 9ungsional 1uatu organisasi yang bertanggung ja;ab untuk kebijakan pengadaan
penga;asan penerapan tepat dari kebijakan tersebut 1uatu mekanisme penegakan 1ta9 pengadaan yang terlatih baik
dan untuk
"I"TE# PENGADAAN IND$NE"IA TIDA BER&UNG"I
Kajian Pengadaan Nasional Bank unia untuk 3ndonesia menyimpulkan bah;a sistem pengadaan tidak ber9ungsi dengan baik. ?ia tidak dipacu oleh pasar, rentan terhadap penyalahgunaan dan penyele;engan, dan menurunkan nilai yang dibayar dari dana-dana publik@ 5turan kolusi9 ini terjadi dengan keterlibatan akti9 pejabat-pejabat permerintah. *ekanisme-mekanisme pemberian kontrak berbeda-beda. Para pena;aar dalam lingkaran kolusi9 bisa bergilir memperoleh kontrak, atau mereka bisa mengambil bagian di dalam suatu lelang di mana perusahaan mena;arkan presentase dari nilai kontrak untuk dibagi dengan perusahaan-perusahaan lain dari lingkaran tersebut. 5sosiasi-asosiasi bisnis seperti 8apensi, yang ditudung telah berperan dalam pengaturan-pengaturan kolusi9. #ENGAPA ERANGA AUTABILITA" UNTU PENGADAAN GAGAL
Kerangka 5kuntabilitas untuk pengadaan publik di 3ndonesia cacat dalam beberapa hal. erang'a hu'um aat
Para eksekuti9 dari legislati
No"&A!!!
juga mempunyai
kelemahan-kelemahan
lain.
3a tidak
menyatakan dengan jelas bah;a ia menggantikan keputusan-keputusan presiden sebelumnya sebaliknya, ia menyiratkan bah;a beberapa di antara peraturan tersebut masih berlaku. Bah;a pengadaan barang publik dipandu oleh keputusan presiden, dan bukan oleh suatu undang-undang yang meniru praktek terbaik internasional, mencerminkan rendahnya nilai penting yang dikenakan oleh penguasa untuk memastikan pengadaan barang yang bersih. Pemerintah tida' terrganisasi untu' menangani pengadaan
Pemerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan publik. 3a tidak punya badan yang jelas harus bertanggung ja;ab untuk kebijakan dan pemantauan pengadaan publik. Intensi*+intensi* terdistrsi
5kibat pamong praja yang dikelola dengan buruk serta peradilan yang lemah, kerangka insenti9 melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk e9isiensi dan kejujuran
dan tidak ada hukuman untuk korupsi. Baik pimpro maupun anggota panitia lelang menghadapi intensi9-intensi9 kuat untuk berpartisipasi dalam korupsi dan kolusi: Bagian mereka dari hasil lingkaran kolusi9 yang mendominasi pengadaan publik
mungkin sekali relati
Pengadaan dila'u'an di ,ali' pintu tertutup
Pengungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan memperkuat insenti9insenti9 buruk tersebut. 1ebagian besar proses tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Casil-hasil pena;aran, berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenangan pena;aran tidak diumumkan. Pengauditan lemah
Proses audit, satu-satunya instrument yang tersedia untuk menegakkan aturan main dan ketentuan-ketentuan seperti telah dicatat, untuk sebagian besar tidak e9ekti9. D9ekti
iba;ah ini disajikan tiga kasus pengadaan yang diungkapkan dalam studi Bank unia. Kasus pertama dapat dilihat dalam kotak "'.. kasus ini menunjukkan tipologi dari indikasi fraud melalui ?kelemahan@ dalam dokumentasi proses tender dan pembayaran.
Kasus kedua kotak "'.#. seolah-olah menunjukkan kelemahan dokumentasi. Eang sebenarnya bisa membantu in
Kasus ketiga kotak "'.$. menarik, seringkali kasus semacam ini mencerminkan cara untuk ?mempertanggungja;abkan proyek@ pada akhir tahun anggaran. engan
lain
perkataan, ini murni masalah sistem anggaran dan turunnya dana.
ETENTUAN PERUNDANG+UNDANGAN
Kepres &!A!!#, dalam proses pelaksanaan pengadaan barangAjasa pemborongAjasa lainnya yang memerlukan penyedia barangAjasa dibedakan menjadi empat cara sebagai berikut :
Pelelangan /mum Pelelangan Terbatas pada prinsipnya sam dengan proses pelelangan umum, kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barangAjasa yang akan diundang. 5pabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barangAjasa tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kuali9ikasi, maka ;ajib
untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. Pemilihan langsung Penunjukan langsung
Prakuali9ikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barangAjasa sebelum memasukkan pena;aran. Pascakuali9ikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barangAjasa setelah memasukkan pena;aran. Proses prakuali9ikasi secara umum meliputi pengumuman prakuali9ikasi, pengambilan dokumen
prakuali9ikasi,
prakuali9ikasi,
penetapan
pemasukan calon
dokumen
peserta
prakuali9ikasi,
pengadaan
yang
lulus
e
dokumen
prakuali9ikasi,
dan
pengumuman hasil prakuali9ikasi. Proses pascakuali9ikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kuali9ikasi bersamaan dengan dokumen pena;aran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang die
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungja;abkan a9tar biayaAtari9 barangAjasa yang dikeluarkan oleh agen tunggalApabrikan Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 9aktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya a9tar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang ber;enang. CP1 dibuat oleh panitiaA pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barangAjasa. CP1 digunakan sebagai alat untuk menilai ke;ajaran harga pena;aran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi pena;aran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan pena;aran. Nilai total CP1 terbuka dan tidak bersi9at rahasia. CP1 merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan. Pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa ini busa berupa sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi atau gugatan perdata, dan pemrosesan secara pidana. IN.E"TIGA"I PENGADAAN
6ara-cara inimnya ada tiga tahapan besar sebagai berikut : ". Tahap pra tender presolicitation phase
. Tahap pena;aran dan negoisasi solicitation and negotiation phasei #. Tahap pelaksanaan dan penyelesaian administrati
5uditor harus mengenali penyimpangan dari prosedur baku atau prosedur yang sudah la>im diterima. 3a juga perlu me;aspadai ketidaklengkapan dokumen. 5da dua skema fraud atau bentuk permainan yang utama dalam tahap ini. Pertama, dalam penentuan kebutuhan. Kedua, dalam penentuan spek. alam menentukan kebutuhan, seringkali terjadi persengkongkolan antara pejabat atau pega;ai dari lembaga yang membeli dengan kontraktor atau pemasok. Pejabat atau pega;ai bagian pembelian terang-terangan memberikan ;e;enang kepada pemasok untuk menentukan kebutuhan lembaga pembeli. alam rancangan fraud yang kedua, yang menjadi sasaran adalah spek-nya. 8ejalagejala berikut patut di;aspadai. Kontrak dibuat secara ceroboh, melemahkan kedua pembeli danAatau menguatkan
kedudukan pemasokan. 1pek-nya yang ?ngambang@ memudahkan pemasok mengirimkan barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal. 1pek-nya dibuat dengan ?pengertian@ bah;a ia akan diubah. 1pek sementara membuat peesaing lain sulit memenuhi persyaratan. Berikut ini tanda-tanda red-flag yang perlu dikenali auditor. 0rang-orang memberikan in9ormasi atau nasehat yang menguntungkan satu kontraktor Pembeli menggunakan jasa konsultasi, masukan, atau spek yang dibuat oleh kontraktor
yang diunggulkan Pembeli membolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan pengembangan spek, menjadi sub kontraktor atau konsultan dalm proyek itu Biaya dipecah-pecah dan disebar ke bermacam akun atau rincian sehingga lolos dari pengamatan atau re
1kema fraud dalah tahap ini umumnya berupa persekongkolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor ?pendamping@ atau ?pemantas@, yang meramaikan proses pena;aran. Beberapa skema fraud akan dibahas diba;ah ini:
Permainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen pena;aran, misalnya :
membuka dokumen pena;aran lebih a;al, menerima dokumen pena;aran meskipun telah mele;ati batas ;aktu, mengubah secara tidak sah dokumen pena;aran setelah berhasil ?mengintip@ dokumen saingan, mengatur harga pena;aran, memalsukan berita acara dan dokumen proses tender lainnya Permainan yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan terbuka. 3ni dilakukan dengan persekongkolan di antara pembeli dan sebagian peserta tender. Tender arisan bid rotation. Persekongkolan ini dilakukan untuk menentukan pemenang kontraktor dengan persyaratan atau terms terbaik sebelum dokumen pena;aran dibuka. *enghalang-halangi penyampaian dokumen pen;aran, seseorang atau beberapa peserta tender tiba-tiba dengan atau tanpa alasan mengundurkan diri. Peserta tender ditolak karena menggunakan@9ormulir@ yang salah atau ?lupa@ merekatkan materai. Beberapa peserta mengatur persyaratan tambahan, seperti i>in dari asosiasi pengusaha sejenis atau ?putra daerah@, dan lain-lain. Eang tidak jarang terjadi, pengusaha da9tar ?hitam@ justru yang mengendalikan asosiasi pengusaha sejenis. 5sosiasi semacam ini tidak lain dari penikmat rente ekonomi. *enyampaikan dokumen pena;aran pura-pura complementary bids. Eang berisi harga yang relati
Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berikut : Perubahan dalam order pembelian Re
bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran 5da dua rancanga fraud atau bentuk permainan dalam tahap ini, yakni substitusi atau penggantian produk dan ?kekeliruan@ dalam perhitungan pembebanan. /ntuk menaikkan keuntungan, kontraktor mengganti barang atau produk atau bahan bakuApembungkus yang dipasoknya. 1ubstitusi produk ini bisa bermacam-macam bentuknya : Pengiriman barang yang mutunya lebih rendah Pengiriman barang yang belum diuji Pemalsuan hasil pengujian Pengiriman barang palsu Pemalsuan serti9ikasi, misalnya mengenai keaslian barang, mutu, atau persyaratan lain
termasuk serti9ikasi ?putra daerah@ kalau kuali9ikasi ini memang disyaratkan Pembuatan sample yang khusus untuk pengujian dan memang lulus pengujian, namun sebagaian besar produk yang dikirimkan tidak sebaik sample ini. Pemindahan tags yang bertanda ?1udah iperiksa@ dari barang yang sudah diperiksa ke
barang-barang yang belum diperiksa Penggantian dengan barang-barang yang kelihatannya rupanya sama. /ntuk mendeteksi permainan di atas, auditor harus melakukan : Pengecekan secara rutin maupun kunjungan mendadak 1ecara cermat mere
memastikan adanya kepatuhan Penilaian atas barang dan jasa yang diserahkan untuk memastikan bah;a ketentuan yang disepakati telah dipenuhi, termasuk di dalamnya, pengendalian mutu Bentuk permainan kedua, kekeliruan dalam pembebanan, bisa berupa kekeliruan perhitungan misalnya ada biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek, kekeliruan dalam pembebanan biaya material atau tenaga kerja. 6ontoh yang paling sederhana adalah dalam kontrak penggunaan tenaga konsultan yang pembebanannya meliputi jumlah ;aktu man-hours, man-days, man-months, dan seterusnya dikalikan tari9 per satuan ;aktu. Eang bisa dimainkan adalah jumlah ;aktunya, tari99 seharusnya, dan hasil perkalian. DIAGRA#
iagram "'." ini terlihat pembayaran uang suap dilakukan sesudah kontraktor menerima pembayaran kontrak. 3ni dikenal sebagai kickback.
mputer se,agai alat ,antu
5danya teknologi komputasi, membantu auditor dalam mendeteksi fraud dalam pengadaan barang. Program komputer dapat khusus dibuat atau sudah tersedia, seperti 56+ untuk mengidenti9ikasi : Pemasok dengan alat P.0. BoF Pemasok dengan alamat yang sama dengan alamat pega;ai Kontrak yang gagal dalam proses tender, tapi sekarang menjadi subkontraktor Pembayaran-pembayaran kepada pemasok tertentu selama suatu jangka ;aktu untuk
mendeteksi kemungkinan pembayaran yang berulang-ulang, atau pembayaran ganda Pembayaran kepada pemasok yang tidak melalui sistem yang ada Pega;ai atau konsultan yang dalam hari yang sama menangani beberapa proyek, atau proyek yang bukan untuk pembeli
PP 12 TA3UN 45246 PEN-ELENGGARAAN PENGADAAN TANA3 BAGI PE#BANGUNAN UNTU EPENTINGAN U#U#
PP '" tahun !" merupakan pelaksanaan dari // No " tahun !" pasal %# ayat # dan pasal %( tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dimana PP '" mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, de9inisi dari pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: ".
Perencanaan
.
Persiapan
#.
Pelaksanaan dan
$.
Penyerahan hasil
Perenanaan Pengadaan Tanah
Perencanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang
Gilayah
dan
prioritas
pembangunan
yang
tercantum
dalamRencana
Pembangunan 4angka *enengah, Rencana 1trategis, Rencana Kerja Pemerintah 3nstansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat:
maksud dan tujuan rencana pembangunan
kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Gilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan aerah
letak tanah
luas tanah yang dibutuhkan
gambaran umum status tanah
perkiraan ;aktu pelaksanaan Pengadaan Tanah perkiraan jangka ;aktu pelaksanaan pembangunan perkiraan nilai tanah dan
rencana penganggaran. okumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. okumen perencanaan
tersebut dibuat dan ditetapkan oleh 3nstansi yang memerlukan tanah kemudian diserahkan kepada pemerintah pro
3nstansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah pro
Pemberitahuan rencana pembangunan Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
b
Pendataan a;al lokasi rencana pembangunan Pendataan a;al lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data a;al pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.Pendataan a;al dilaksanakan dalam ;aktu paling lama #! tiga puluh hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Casil pendataan a;al lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.
c
Konsultasi publik rencana pembangunan Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musya;arah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui per;akilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. 1etelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kemudian 3nstansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada 8ubernur sesuai dengan kesepakatan tersebut. 8ubernur menetapkan lokasi dalam ;aktu paling lama "$ empat belas hari kerja terhitung sejak di terimanya pengajuan permohonan penetapan oleh 3nstansi yang memerlukan tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam ;aktu paling lama )! enam puluh hari kerja. 5pabila sampai dengan jangka ;aktu )! enam puluh hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama #! tiga puluh hari kerja. 5pabila masih terdapat
pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, 3nstansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. 8ubernur akan membentuk tim untuk melakukan atas keberatan rencana lokasi pembangunan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas: •
1ekretaris aerah pro
•
Kepala Kantor Gilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota
•
3nstansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota
•
Kepala Kantor Gilayah Kementerian Cukum dan Cak 5sasi *anusia sebagai anggota
•
BupatiAGali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota dan
•
5kademisi sebagai anggota.
Tim bentukan 8ubernur tersebut bertugas sebagai berikut : •
*engin
•
*elakukan pertemuan atau klari9ikasi dengan pihak yang keberatan
•
*embuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan Casil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana
lokasi pembangunan dalam ;aktu paling lama "$ empat belas hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. 8ubernur berdasarkan rekomendasi mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. alam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, 8ubernur menetapkan lokasi pembangunan. alam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, 8ubernur memberitahukan kepada 3nstansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain. alam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata /saha Negara setempat paling lambat #! tiga puluh hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata /saha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan dalam ;aktu paling lama #! tiga puluh hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata /saha Negara dalam ;aktu paling lama "$ empat belas hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada *ahkamah 5gung Republik 3ndonesia.
*ahkamah 5gung ;ajib memberikan putusan dalam ;aktu paling lama #! tiga puluh hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan
umum.
8ubernur
bersama
3nstansi
yang
memerlukan
tanah
mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bah;a di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Pela'sanaan Pengadaan Tanah
Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, 3nstansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada +embaga Pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:
3n
Penilaian ganti kerugian
*usya;arah penetapan ganti kerugian
Pemberian ganti kerugian, dan
Pelepasan tanah 3nstansi. 1etelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak
hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada 3nstansi yang memerlukan tanah melalui +embaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Pen0erahan 3asil Pengadaan Tanah
+embaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada 3nstansi yang memerlukan tanah setelah:
Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak dilaksanakan danAatau
Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri. 3nstansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan
setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, kon9lik sosial yang meluas, dan ;abah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.1ebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada
pihak yang berhak. alam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah,
3nstansi
yang
memerlukan
tanah
tetap
dapat
melaksanakan
kegiatan
pembangunan.3nstansi yang memperoleh tanah ;ajib menda9tarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan e
Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari 5nggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5PBN danAatau 5nggaran Pendapatan dan Belanja aerah 5PB. alam hal 3nstansi yang memerlukan tanah Badan Cukum *ilik NegaraABadan /saha *ilik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ana pengadaan tanah yang dimaksud meliputi dana:
Perencanaan
Persiapan
Pelaksanaan
Penyerahan hasil
5dministrasi dan pengelolaan dan
1osialisasi. Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh 3nstansi
dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PP No '" tahun !" sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu: ".
Peraturan Presiden Nomor $! Tahun !"$ tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor '" Tahun !" tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan /mum +embaran Negara Republik 3ndonesia Tahun !"$ Nomor ($
.
Peraturan Presiden Nomor (( Tahun !"$ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor '" Tahun !" tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan /mum +embaran Negara Republik 3ndonesia Tahun !"$ Nomor # #.
Peraturan Presiden Nomor #! Tahun !"% tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor '" Tahun !" tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan /mum +embaran Negara Republik 3ndonesia Tahun !"% Nomor %%
4 .
Peraturan Presiden Nomor "$& Tahun !"% tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor '" Tahun !" tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan /mum +embaran Negara Republik 3ndonesia Tahun !"% Nomor #))
