LAPORAN PRAKTEK PERATUN MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA MOMO CAFE Tugas Praktek Peradilan PERATUN/Kelas A OLEH: SAPRIZAL HADI ANDRIAN (B10012182) JUAN STEVA DEWANGGA (B10012263) MOHAMMAD LUTFI (B10012008) ILHAM ERDI UTOMO (B10012255) AFRIANSYAH (B10012059) DICKO HANDAKA PRAYUDI (B10012045) KEVIN AHMAD HASYAPUTRA (B10012093) MUHAMMAD JAMHARI (B10012039) OBBIE RANDHO R (B10012243) AFIF ZULFANDRY (B10012094) AMAL PUTRA AGUS SALIM (B10012161) GUSTI SUJATMIKO (B10012252) CINDHY MARINA (B10012077)
DOSEN PENGAMPU: RATNA DEWI, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AKADEMIK 2014/2015
KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir, sehingga kita mampu mengemban misi amanah kekhalifahan di dunia ini, serta menyelamatkan diri dan umat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Qudwah kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing manusia menuju alam kedamaian, berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, keluarga beliau, sahabat-sahabat serta orang yang istiqamah mengikuti jalan mereka dengan ahsan. Tidak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ratna Dewi, S.H., M. H. sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktek PERATUN/Kelas A, yang sebagaimana telah membimbing
kami semua untuk memberikan kesempatan agar dapat menyelesaikan tugas
kelompok berupa praktek beracara PTUN dalam peradilan semu. Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas yang berbentuk laporan ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak, untuk memperbaiki segala kekurangannya.
Jambi, 16 Juni 2015
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Kegiatan
1
B. Waktu dan Pelaksanaan
1
C. Tujuan dan Manfaat Praktek PTUN
1
D. Peran Anggota Kelompok
2
E. Proses Persidangan
3
BAB II GAMBARAN UMUM
7
A. Ilustrasi Perkara
7
B. Skenario Praktek PTUN
10
C. Lampiran-Lampiran
35
BAB III PENUTUP
58
A. Kesimpulan
58
B. Kesan
59
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG KEGIATAN Kegiatan praktek PTUN peradilan semu ini merupakan syarat wajib kelulusan mata kuliah Praktek Peratun yang melibatkan mahasiswa/mahasiswi untuk ajang pelaksanaannya. Penggabungan antara penerapan ilmu yang sudah di peroleh dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan praktek PTUN ini dilaksanakan pada semester 6 (genap), yaitu berupa salah satu orientasi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang nantinya dapat mengerti pada proses persidangan khususnya di PTUN, oleh karena itu kegiatan praktek peradilan semu ini nantinya diharapkan agar mahasiswa/mahasiswi dapat mengetahui aplikasi praktis dari teori perkuliahan yang diterima di bangku perkuliahan, selain itu juga untuk mempelajari beberapa materi seputar tugas dan wewenang PTUN. Dengan demikian Praktek Peradilan PTUN dapat menjadi sarana latihan kerja dan observasi bagi mahasiswa setelah mendapatkan bekal teori dari perkuliahan.
B. WAKTU DAN PELAKSANAAN Pelaksanaan Praktek PTUN di ruang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Jambi berlangsung pada hari selasa tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana ditetapkan dan dihadirkan oleh Ibu Ratna Dewi,S.H., M.H. sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktek Peratun/Kelas A.
C. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK PTUN Kegiatan praktek ini merupakan kegiatan yang diterapkan oleh mata kuliah Praktek Peratun Fakultas Hukum Universitas Jambi
yang sangat membantu
mahasiswa/mahasiswi dalam mengenal dunia kerja yaitu dunia praktek karena pada akhirnya mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan akan terjun langsung ke masyarakat 1
sehingga dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dari kegiatan praktek ini. Pada kenyataannya, praktek yang terjadi di pengadilan tidak selamanya berjalan seperti dalam teori, kadang lebih mudah atau sebaliknya, lebih rumit sehingga perlu pengalaman yang cukup dan wawasan yang luas. Dengan adanya praktek PTUN ini mahasiswa/mahasiswi mengetahui dan mengerti akan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persidangan, karena ada banyak hal prosedur yang mesti dilakukan, dan itu hanya bisa diperoleh ketika melaksanakan kegiatan praktek ini.
D. PERAN ANGGOTA KELOMPOK Kelompok ini terdiri dari 13 orang, yang memiliki masing-masing peran, yakni:
No
Nama
Jabatan
1.
Saprizal Hadi Andrian
Hakim Ketua
2.
Juan Steva Dewangga
Hakim Anggota 1
3.
Mohammad Lutfi
Hakim Anggota 2
4.
Dicko Handaka Prayudi
Tergugat
5.
Kevin Ahmad Hasyaputra
Penggugat
6.
Muhammad Jamhari
Panitera
7.
Afriansyah
Kuasa Hukum Tergugat
8.
Ilham Erdi Utomo
Kuasa Hukum Penggugat
9.
Afif Zulfandry
Opas dan Rohaniawan
10.
Gusti Sujatmiko
Saksi Tergugat 1
11.
Amal Putra Agus Salim
Saksi Tergugat 2
12.
Cindhy Marina
Saksi Penggugat
13.
Obbie Randho R
Saksi Ahli
2
E. PROSES PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM
PANITERA
OPAS & ROHANIAWAN
3
PENGGUGAT
PENASEHAT HUKUM PENGGUGAT
TERGUGAT
PENASEHAT HUKUM TERGUGAT
4
SAKSI PENGGUGAT
SAKSI TERGUGAT
KELOMPOK I PRAKTEK PERATUN/KELAS A
5
SAKSI AHLI
BERSAMA IBU RATNA DEWI, S.H., M.H. SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING MATA KULIAH PRAKTEK PERATUN/KELAS A TAHUN AKADEMIK 2014/2015
6
BAB II GAMBARAN UMUM A. ILUSTRASI PERKARA Pada tanggal 19 Maret 2015 Walikota Jambi Dicko Handaka Prayudi, S.H., M.H. mengeluarkan keputusan Nomor :08/II/1189/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe, dikarenakan cafe tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. Surat keputusan ini tertuju langsung kepada pemilik Momo Cafe Kevin Ahmad Hasyaputra sebagai pihak penggugat yang melaporkan surat keputusan itu ke PTUN dengan dalih bahwa surat keputusan tersebut tidak tepat karena penggugat merasa tidak menjual minuman beralkohol di tempat umum dan penggugat memiliki surat izin yang sah untuk membuka usaha berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri serta Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki Surat Perizinan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 penggugat Kevin Ahmad Hasyaputra memberikan kuasanya kepada Ilham Erdi Utomo, S.H., M.H. sebagai Penasehat Hukum Penggugat dan melayangkan surat gugatan pada tanggal 22 Mei 2015 ke PTUN untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut. Setelah itu berdasarkan Ketetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Mei 2015 Nomor : 10/2015/03/PTUN/Jambi sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 65 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, tanggal 27 Juni 2015 Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara di Jambi H. Muhammad Jamhari, S.H., M.H. melayangkan surat panggilan kepada penggugat dan tergugat agar dapat menghadiri persidangan perkara tersebut pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 pukul 09.00 WIB sampai selesai. Dengan diterimanya surat panggilan tersebut Walikota Jambi Dicko Handaka Prayudi,S.H., M.H. memberikan kuasa kepada Afriansyah,S.H., M.H. untuk menjadi Penasehat Hukum, yang saat ini dikatakan sebagai Penasehat Hukum Tergugat. 7
Tiba tanggal 01 Juni 2015 persidangan pertama PTUN dilaksanakan dengan di pimpin oleh Dr. H. Saprizal Hadi Andrian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Juan Steva Dewangga, S.H., L.L.M. dan Dr. H. Mohammad Luthfi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Sidang pertama mempertemukan pihak penggugat bersama kuasa hukumnya dan pihak tergugat bersama kuasa hukumnya, kemudian berlangsungnya pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim. Dengan selesainya pembacaan gugatan, pihak tergugat merasa keberatan oleh isi gugatan tersebut dan meminta kepada majelis hakim menunda persidangan untuk mempersiapkan jawaban atau eksepsi dari gugatan penggugat. Dengan begitu majelis hakim memberikan persetujuan agar sidang ditunda dan dilanjutkan lagi minggu depan. Tanggal 07 Juni 2015 persidangan kedua PTUN pun berlangsung, dimana majelis hakim tetap sama dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Sidang kedua ini adalah pembacaan jawaban atau eksepsi oleh kuasa hukum tergugat, seusai pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum tergugat kemudian pihak penggugat tidak terima atas isi dari eksepsi tersebut. Lantas pihak termohon memohon kepada majelis hakim menunda sidang lagi agar dapat menghadiri para saksi yang dapat menjadi dasar pembuktian dari eksepsi tersebut. Dengan begitu majelis hakim memberikan persetujuan agar sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Tanggal 14 Juni 2015 persidangan ketiga PTUN dilaksanakan, dengan dipimpin oleh majelis hakim yang sama dan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Sidang ketiga ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat kemudian disambut pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat. Setelah pembacaan replik dan duplik, kuasa hukum tergugat menghadirkan para saksi seperti yang telah dijanjikan sidang kedua silam, untuk memperkuat argumentasi menjadi bukti yang nantinya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Saksi tersebut adalah Ir. Gusti Sujatmiko sebagai Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Jambi dan Amal Putra Agus Salim, S.H. sebagai Pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Jambi yang langsung mengucapkan sumpah atas agama yang dianutnya dengan dibantu oleh rohaniawan Afif Zulfandry, S.H. agar dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Dengan terhadirnya saksi oleh pihak tergugat, maka pihak penggugat memohon kepada majelis hakim menunda persidangan untuk dapat menghadiri saksi juga. Majelis hakim pun memberikan persetujuan agar sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan. 8
Tanggal 21 Juni 2015 persidangan keempat PTUN dilaksanakan, tetap dipimpin oleh majelis hakim yang sama serta dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Sidang keempat ini adalah menghadirkan saksi tunggal dari pihak penggugat yaitu Cindhy Marina yang melainkan karyawan dari pihak penggugat itu sendiri. Setelah majelis hakim mendengarkan saksi dari pihak penggugat, majelis hakim memutuskan kembali untuk menunda persidangan dan melanjutkan persidangan satu minggu kedepan. Tanggal 28 Juni 2015 persidangan kelima PTUN dilaksanakan, dengan dipimpin oleh majelis hakim yang sama dan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Sidang kelima ini adalah dimana PTUN menghadirkan salah satu saksi ahli yaitu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jambi Prof. Dr. H. Obbie Randho R, S.H., M.H. Setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ahli, majelis hakim membuka sesi pertanyaan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk dapat menanyakan suatu hal kepada saksi ahli. Dengan mendengarkan keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi dan saksi ahli, maka majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu pada sidang keenam, dan meminta para pihak penggugat dan tergugat untuk dapat hadir serta menerima keputusan tersebut. Tanggal 06 Juli 2015 persidangan keenam PTUN dilaksanakan, dengan dipimpin oleh majelis hakim yang sama dan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Sidang
keenam
ini
adalah
pembacaan
putusan
terhadap
perkara
Nomor:
132/2015/12/PTUN/Jambi atas surat keputusan Walikota Jambi Nomor: 08/II/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe, dengan demikian persidangan dinyatakan selesai.
9
B. SKENARIO PRAKTEK PTUN I.
SIDANG PERTAMA
Jambi, 01 Juni 2015 Sidang sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi) sebagai tergugat.
Sidang Pertama 01 Juni 2015 Opas
: “Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri (setelah majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk ditempatnya hadirin dipersilahkan duduk kembali)
Hakim Ketua
: Kepada para peserta sidang silahkan persiapkan hal-hal yang
berkenaan
dengan
persidangan,
agar
tidak
mengganggu jalannya proses persidangan. “hari ini tanggal 01 Juni 2015 sidang sengketa Tata Usaha Negara nomor: 132/2015/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum, hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. (Hakim mengetuk palu 3X) Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 15 april 2014, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima, selanjutnya sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Panitera
: Penggugat dan tergugat sudah hadir pak Hakim
Hakim ketua
: Persilahkan mereka dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat
yang telah
disediakan. Hakim ketua
: Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam 10
perkara ini? Penggugat
: Benar pak Hakim yang mulia, saya penggugat dalam perkara ini
Hakim ketua
: Apakah anda telah dipanggil secara patut?
Penggugat
: Saya sudah dipanggil secara patut yang mulia
Hakim ketua
: Dapatkah
saudara
memperlihatkan
surat
panggilan
tersebut? Penggugat
: Dapat pak Hakim yang mulia (maju kedepan Hakim sambil memperlihatkan surat panggilan)
Hakim ketua
: Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama?
Penggugat
: Kevin Ahmad Hasyaputra pak
Hakim ketua
: Apakah pekerjaan saudara?
Penggugat
: Wiraswasta pak, saya sebagai pemilik.
Hakim ketua
: Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara?
Penggugat
: Dapat pak Hakim (maju kedepan sambil memperlihatkan identitasnya)
Hakim ketua
: Saudara
penggugat,
apakah
dalam
hal
ini
anda
didampingi penasehat hukum? Penggugat
: Iya pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudara dapat menghadirkan penasehat hukum saudara?
Penggugat
: Dapat pak Hakim
Panitera
: Kuasa hukum penggugat dipersilahkan maju kemuka sidang
KH P.
: (maju kemuka sidang meberi hormat kepada para Hakim)
Hakim ketua
: Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini?
KH P.
: Benar pak Hakim
Hakim ketua
: Kalau benar, tolong tunjukan surat kuasa saudara
KH P.
: (maju sambil memperlihatkan surat kuasa dari penggugat kepada Hakim 11
Hakim ketua
: (setelah memeriksa dari KH P., lalu menoleh ke arah tergugat). Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini?
Tergugat
: Benar pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudara telah dipanggil secara patut?
Tergugat
: Saya telah dipanggil secara patut pak Hakim
Hakim ketua
: Saudara tergugat sebutkan identitas saudara, nama?
Tergugat
: Nama saya Dicko Handaka Prayudi pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Tempat dan tanggal lahir saudara dimana?
Tergugat
: Jambi, 14 April 1976
Hakim ketua
: Apa jabatan saudara?
Tergugat
: Jabatan saya sebagai Walikota Jambi pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara?
Tegugat
: Dapat pak Hakim (sambil maju kedepan menunjukan KTP nya)
Hakim ketua
: Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasehat hukum?
Tergugat
: Iya pak Hakim, saya didampingi oleh penasehat hukum saya
Hakim ketua
: Dapatkah saudara menghadirkan penasehat
hukum
saudara tersebut? Tergugat
: Dapat pak Hakim
Panitera
: Kuasa hukum tergugat dipersilahkan menuju kemuka sidang
KH T.
: (maju sambil memberi hormat kepada para Hakim)
Hakim ketua
: Silahkan menempati tempat yang telah disediakan. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini?
KH T.
: Benar pak Hakim 12
Hakim ketua
: Tolong saudara tunjukan surat kuasa khusus saudara?
KH T.
: (Maju kearah pak Hakim dan menunjukan surat kuasanya)
Hakim ketua
: (membaca surat kuasa yang diberikan). Kuasa tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali?
KH T.
: Bapak Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali.
Hakim ketua
: Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut (silahkan Hakim anggota I membaca surat gugatan tersebut)
Hakim anggota 1
: Baik pak Hakim yang mulia (membaca surat gugatan)
Hakim ketua
: Kepada pihak tergugat apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut?
KH T.
: Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut?
KH T.
: Iya pak Hakim yang terhormat, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut
Hakim ketua
: Apakah saudara sudah mepersiapkan esepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut?
KH T.
: Kami belum mempunyai esepsi baik lisan maupun tulisan pak Hakim yang mulia, kami mohon pak hakin memberikan waktu agar kami bisa mepersiapkannya terlebih dahulu.
Majelis Hakim berembuk mempertimbangkannya Hakim ketua
: Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana dan murah, agar saudara mepersiapkan 1 minggu setelah sidang ini.
KH T.
: Baik pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mepersiapkan jawaban atau esepsinya atas 13
gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 07 Juni 2015, kepada pihak yang berpekara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemnggilan terlebih dahulu dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup (ketuk palu 3x) Opas
: Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (Hakim keluar terlebih dahulu beru diikuti peserta sidang lain).
II.
SIDANG KEDUA
Jambi, 07 Juni 2015 Sidang sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad Hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi) sebagai tergugat.
Opas
: Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri (setelah majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya hadirin dipersilahkan duduk kembali).
Hakim ketua
: Hari ini tanggal 07 Juni 2015 sidang tata usah negara nomor: 132/2015/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum (ketuk palu 3x), panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir?
Panitera
: Pihak penggugat dan tergugat telah hadir pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Panitera persilahkan mereka masuk untuk dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat disediakan. 14
yang telah
KH P. Dan KH T.
: (memasuki ruang sidang dan memberi hormat kepada Hakim kemudian duduk)
Hakim ketua
: Bagaimana pihak tergugat dan penggugat, apakah sidang sudah bisa kita mulai?
KH P. Dan KH T.
: Sudah pak Hakim yang mulia.
Hakim ketua
: Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan gugatan penggugat tersebut?
KH T.
: Sudah pak yang mulia, saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis pak Hakim
Hakim ketua
: Silahkan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut
KH T.
: Baik pak Hakim yang mulia, terima kasih (membacakan jawaban atas gugatan penggugat). Sudah pak Hakim
Hakim ketua
: Apakah ada yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut?
KH P.
: Ada yang mulia hakim
Hakim ketua
: Silahkan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut.
KH P.
: Bapak Hakim yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan, yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi.
Hakim Ketua
: Selanjutnya, apakah Hakim anggota ada pertanyaan?
Hakim Anggota 1
: Ada pak Hakim, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat.
Hakim Ketua
: Baiklah, dipersilahkan pak Hakim anggota 1.
Hakim Anggota 1
: Terima kasih yang mulia Hakim, kepada saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan, tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat pada penggugat tersebut tidak sesuai dengan 15
ketentuan yang berlaku, bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. KH P.
: Bisa pak Hakim yang terhormat, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor : 08/II/1189/2015 tentang pencabut izin usaha momo cafe.
Hakim Anggota 1
: Saudara kuasa hukum tergugat apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat?
KH T.
: Ada pak Hakim yang mulia, berkenaan dengan argumen tadi pihak penggugat tersebut tidak benar pak hakim karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha momo café tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Hakim anggota 1
: Bagaimana prosedur yang anda maksudkan?
KH T.
: Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha momo cafe maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait, kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha toko tersebut
Hakim ketua
: Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku?
KH T.
: Bisa pak Hakim, dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha momo café oleh walikota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar pak Hakim yang mulia, yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan, dalam hal ini tim yang dibentuk oleh Walikota. 16
Yang
kedua
tergugat
telah
melakukan
panggilan secara tertulis kepada penggugat dalam hal ini yang dibentuk oleh Walikota. Hakim Ketua
: Selanjutnya, apakah Hakim ada pertanyaan?
Hakim Anggota II
: Ada yang mulia hakim, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat.
Hakim Ketua
: Baiklah dipersilahkan Hakim anggota II.
Hakim anggota II
: Terima kasih yang mulia Hakim, baiklah saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi?
KH T.
: (memberikan surat-surat tersebut kepada Hakim suratsurat tersebut).
Hakim anggota II
: Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat.
Penggugat
: Tidak pernah pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: KH P., apakah ada yang perlu saudara kemukakan lagi?
KH P.
: Ada pak Hakim yang mulia, bolehkah kami melihat surat panggilan yang diperlihatkan tadi?
Hakim ketua
: Boleh, silahkan maju kepada penggugat dan kuasa hukumnya dipersilahkan untuk maju.
Penggugat dan KH P.
: (maju kemuka sidang dan memeriksa surat tersebut, kemudian kembali ketempat semula)
Hakim ketua
: Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan?
KH T.
: Ada pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Silahkan
KH T.
: Bapak Hakim yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha momo cafe. Jika surat tersebut tidak sampai ketangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami “cukup pak Hakim”. 17
Hakim ketua
: Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi?
KH T.
: Tidak pak Hakim, akan tetapi bila diizinkan kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari, karena kami akan menghadirkan saksi-saksi pak Hakim yang mulia.
Majelis Hakim
: (setelah majelis Hakim berembuk). Panitera, satu minggu setelah sidang ini dilaksanakan tepatnya tanggal berapa?
Panitera
: Tanggal 14 Juni yang mulia
Hakim ketua
: Baiklah permintaan saudara kami terima, atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2015. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang hari ini ditutup (ketuk 3 kali).
Opas
: Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin di mohon berdiri
III.
SIDANG KETIGA
Jambi, 14 Juni 2015 Sidang sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad Hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi)
Sidang ketiga (14 Juni 2015) Opas
: Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, hadirin dimohon duduk kembali 18
Hakim ketua
: Hari ini tanggal 14 Juni 2015 sidang Tata Usaha Negara nomor: 132/2015/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum (ketuk 3 kali). Panitera apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir?
Panitera
: Sudah yang mulia
Hakim ketua
: Panitera persilahkan mereka untuk dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan.
KH P. Dan KH T.
: (Masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat memasuki ruang sidang dan memberi hormat kepada Hakim kemudian duduk di tempat yang telah disediakan.)
Hakim ketua
: Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan?
KH P. Dan KH T.
: Sudah pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik?
KH P.
: Sudah pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Silahkan kepada pihak penggugat untuk membacakan repliknya
KH P.
: Terimakasih pak Hakim yang mulia (membacakan replik)
Hakim Ketua
: Silahkan pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya?
KH T.
: Sudah bapak Hakim yang mulia
Hakim Ketua
: Baiklah, silahkan bacakan
KH T.
: Terimakasih bapak Hakim yang mulia (baca duplik)
Hakim ketua
: Kepada pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin ditambahkan? 19
KH T.
: Ada pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Silahkan
KH T.
: Terima kasih pak Hakim, perlu diingat bahwa klien kami
mengeluarkan
surat
keputusan
nomor:
08/II/1189/2015 tentang pencabutan izin usaha momo cafe, SK tersebut ditujukan kepada saudara Kevin Ahmad Hasyaputra (penggugat), berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat dimana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Walikota Kota Jambi selaku pimpinan di Kota Jambi dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2012 tentang usaha Toko pasal 3 huruf C Hakim Ketua
: Saudara hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara
KH T.
: Ada pak Hakim yang mulia untuk lebih jelasnya kami menghadirkan saksi kemuka sidang untuk didengarkan kesaksiannya.
Hakim ketua
: silahkan dihadapkan kemuka sidang saksi yang anda maksud.
KH T.
: Baik pak Hakim yang mulia, kami akan memanggil Kepala dan Pegawai Badan pengawas daerah Kota Jambi
Panitera
: Kepada saksi dipersilahkan masuk ke ruangan sidang (saksi memberi hormat kepada Hakim dan duduk di tempat yang telah disediakan)
Hakim ketua
: Saudara saksi apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan kemuka sidang dengan alasan apa?
Saksi T1dan T2
: Tahu pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Saudara saksi, sebutkan identitas saudara? 20
Saksi T1
: Nama saya Ir. Gusti Sujatmiko pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Tempat tanggal lahir saudara?
Saksi T1
: Jambi, 12 Oktober 1980
Hakim ketua
: Agama saudara?
Saksi T1
: Islam pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat?
Saksi T1
: Tidak pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Saudara saksi kedua, sebutkan identitas saudara?
Saksi T2
: Nama Saya Amal Putra Agus Salim, S.H. pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Tempat tanggal lahir saudara?
Saksi T2
: Jambi, 02 Februari 1985
Hakim Ketua
: Agama Saudara?
Saksi T2
: Islam
Hakim Ketua
: Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat?
Saksi T2
: Tidak pak Hakim yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut?
Saksi T1
: Bersedia pak Hakim
Rohaniawan menuju kearah saksi yang akan diambil sumpahnya, saksi berdiri Hakim anggota I
: Ikuti kata-kata saya
Saksi T1 & T2
: Baik pak Hakim yang mulia
Hakim anggota I
: Bismillahirrohmanirrohim, bersumpah
akan
demi
memberikan
Allah, keterangan
saya yang
sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saksi T1 & T2
: (duduk kembali)
Hakim ketua
: Saudara saksi pertama, apakah saudara pernah 21
melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Saksi T1
: Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik Momo Cafe pak Hakim.
Hakim ketua
: Selanjutnya, apakah Hakim anggota ada pertanyaan?
Hakim Anggota II
: Ada Pak Hakim.
Hakim Ketua
: Dipersilahkan hakim anggota II
Hakim Anggota II
: Terima kasih yang mulia hakim, baiklah kepada saudara saksi pertama, berapa kali saudara meberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa?
Saksi T1
: Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 02 Maret 2015 pak Hakim yang mulia dan jawabannya bahwa penggugat akan mempertimbangkannya.
Hakim Ketua
: Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi?
Hakim anggota I
: Ada yang Mulia hakim.
Hakim Ketua
: Baiklah dipersilahkan hakim anggota I
Hakim anggota I
: Terima kasih yang mulia hakim, baiklah saudara saksi hukum penggugat apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut?
KH P.
: (setelah berembuk dengan penggugat), ada pak Hakim yang mulia
Hakim anggota I
: Silahkan
KH P.
: Pak Hakim, bahwa saksi saya memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2015 dan SK dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2015 jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keuptusan dan panggilan yang
22
dilakukan kepada penggugat tidak relevan, seharusnya dilakukan pemanggilan secara
tertulis kepada
penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada panggilan lewat telepon dan itupun hanya satu kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Hakim ketua
: Apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan?
Penggugat
: Tidak pak Hakim yang mulia, karena semua urusan kepada berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kuasa hukum saya.
Hakim anggota II
: Saudara saksi kedua, apakah anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat
Saksi T2
: Iya pak Hakim yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia.
Hakim anggota II
: Kapan itu diberikan?
Saksi T2
: Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015, kemudian tanggal 14 Maret dan terakhir 16 Maret 2015 pak Hakim yang mulia
Hakim anggota II
: Kepada siapa anda memberikan surat tersebut?
Saksi T2
: Surat itu saya berikan kepada pekerja momo cafe tersebut yang mulia.
Hakim anggota II
: Apa ada bukti tentang hal tersebut?
Saksi T2
: Ada yang mulia, ini bukti serah terima surat tersebut yang mulia.
Hakim
: (Berembuk)
Hakim Ketua
: Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Hakim Anggota II
: Cukup Hakim ketua.
Hakim
: Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak Kuasa Hukum Penggugat? 23
KH P.
: Tidak Hakim yang mulia, tapi jika di izinkan kami meminta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi.
Majelis Hakim berembuk Hakim ketua
: Panitera satu minggu setelah sidang tanggal berapa?
Panitera
: 21 Juni 2015 yang mulia
Hakim ketua
: Baiklah, permintaan saudara kami terima, atas permintaan saudara, maka sidang saya tunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 Juni 2015. Dengan
ini
pihak-pihak
yang
berkepentingan
diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang hari ini ditutup (ketuk palu 3x)
IV.
SIDANG KEEMPAT
Jambi, 21 Juni 2015 Sidang Sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad Hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi)
Sidang Keempat (21 Juni 2015) Opas
: Majelis akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, hadirin dimohon duduk kembali.
Hakim ketua
: Hari ini tanggal 21 Juni 2015 sidang Tata Usaha Negara nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum (ketuk 3 kali). Panitera apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir?
Panitera
: Sudah yang mulia 24
Hakim ketua
: Panitera persilahkan mereka untuk dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan.
Hakim ketua
: Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan?
KH P. & KH T.
: Sudah pak Hakim yang mulia
Hakim Ketua
: Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa saksi?
KH P.
: Iya pak Hakim yang mulia.
Hakim Ketua
: Silahkan dihadapkan kemuka sidang
KH P.
: Baik pak Hakim yang mulia, kami membawa saksi yang mulia dimana saksi kami tersebut adalah pekerja ditoko kami.
Panitera
: Kepada saksi dipersilahkan masuk
Hakim Ketua
: Saudari saksi apakah saudari mengetahui bahwa saudari dihadapkan kemuka sidang dengan alasan apa?
Saksi P
: Tahu pak Hakim yang mulia.
Hakim ketua
: Saudari saksi sebutkan identitas saudari
Saksi P
: Nama saya Cindhy Marina
Hakim ketua
: Tempat tanggal Lahir saudari?
Saksi P
: Jambi, 15 desember 1994.
Hakim Ketua
: Agama Saudari
Saksi P
: Islam yang mulia
Hakim ketua
: Apakah saudari ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat?
Saksi P Hakim Ketua
: Tidak pak Hakim yang mulia Apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut?
Saksi P
: Bersedia pak Hakim 25
Rohaniawan menuju kearah saksi yang akan diambil sumpahnya, saksi berdiri Hakim Anggota 1
: Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya.
Saksi P1
: (duduk Kembali)
Hakim ketua
: Saudari saksi apakah anda pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari dinas badan pengawas daerah Kota Jambi.
Saksi P1
: Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia,
tapi
yang
memberikan
surat
tersebut
menggunakan pakaian dinas yang mulia, dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Pak Kevin yang mulia yang dalam hal ini sebagai penggugat Hakim Ketua
: Kapan anda menerima surat tersebut?
Saksi P1
: Tepatnya pada tanggal 02 Maret 2015 yang mulia.
Hakim ketua
: Apakah Hakim anggota ada yang ingin ditanyakan?
Hakim anggota II
: Ada yang mulia
Hakim ketua
: Silahkan
Hakim anggota II
: Terima kasih yang mulia hakim, baiklah saudari saksi, apakah benar anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut?
Saksi P1
: Pernah yang mulia, setelah surat itu saya terima saya menandatangain tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia
Hakim anggota II
: Kemudian, anda apakan surat tersebut?
Saksi P1
: Saya letakkan diatas meja kerja Pak Kevin yang mulia, karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat.
Hakim anggota II
: Saudara penggugat, benar pada tanggal 02 Maret 2015 anda tidak ada di tempat? 26
Penggugat
: Benar yang mulia, saat itu saya sedang berada diluar Kota yang mulia.
Hakim anggota II
: Jadi anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu?
Penggugat
: Benar yang mulia
Hakim anggota II
: Cukup pertanyaan dari saya ketua hakim.
Hakim Ketua
: Baiklah terima kasih hakim anggota II, kemudian kepada saudari saksi, setelah hal tersebut apakah ada lagi surat panggilan yang ke 2.
Saksi P
: Ada yang mulia, yang menerima surat panggilan kedua saya sendiri yang mulia.
Hakim ketua
: Kapan anda menerima surat tersebut?
Saksi P
: Surat kedua saya terima pada tanggal 07 Maret 2015
Hakim ketua
: Apakah anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti serah terima?
Saksi P2
: Iya yang mulia.
Hakim Ketua
: Selanjutnya apakah hakim anggota ada yang ingin bertanya lagi?
Hakim anggota I
: Ada yang mulia
Hakim Ketua
: Silahkan
Hakim anggota I
: Terima kasih yang mulia hakim, baiklah saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut apakah langsung anda serahkan kepada penggugat?
Saksi P
: Tidak yang mulia, karena pada saat itu Pak Kevin yang dalam hal ini sebagai penggugat juga sedang tidak ditempat, jadi saya letakkan di atas meja..
Hakim anggota I
: Jadi, surat kedua anda letakkan lagi diatas meja kerja penggugat.
Saksi P
: Benar pak Hakim yang mulia
Hakim anggota I
: Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? 27
Penggugat
: Benar yang mulia
Hakim anggota I
: Saudara saksi, lalu apakah anda dikemudian hari mendapat surat peringatan lagi?
Saksi P
: Iya yang mulia, tepatnya tanggal 14 Maret 2015
Hakim anggota I
: Terus, apa yang anda lakukan terhadap surat tersebut?
Saksi P
: Langsung saya berikan kepada Pak Kevin yang mulia.
Hakim anggota I
: Saudara penggugat, apa benar apa yang dikatakan saksi ketiga?
Penggugat
: Benar yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau itu surat peringatan, karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal itu.
Hakim anggota I
: Kenapa
anda
tidak
tahu,
apakah
anda
tidak
mengeceknya? Penggugat
: Tidak pak Hakim, karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya.
Hakim anggota 1
: Baik. Dari saya cukup itu dulu yang mulia Hakim ketua
Hakim ketua
: Baik terima kasih hakim anggota I. Baiklah apakah ada yang ingin ditambahkan dari kuasa hukum pihak penggugat?
KH P.
: Ada yang mulia Hakim.
Hakim ketua
: Silahkan.
KH P.
: Menurut saya tetap saja ini tidak masuk akal yang mulia, pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut langsung kepada klien kami akan tetapi melalu perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia
KH T.
: Keberatan yang mulia.
Hakim Ketua
: Keberatan diterima, silahkan.
KH T.
: Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah mematuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan klien saya 28
adalah hal yang sesuai. KH P.
: Keberatan yang mulia, itu adalah argumentasi yang tidak berdasar mulia.
Hakim Ketua
: Keberatan ditolak.
Hakim Ketua
: (Berembuk). Baiklah, untuk memastikan kebenaran tentang aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan akan mendatangkan saksi ahli, oleh sebab itu maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2015. Dengan
ini
pihak-pihak
yang
berkepentingan
diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang hari ini ditutup (ketuk 3x) Opas
: Majelis Hakim meniggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
V.
Sidang Kelima
Jambi, 28 Juni 2015 Sidang Sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad Hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi)
Sidang Kelima (28 Juni 2015) Opas
: Majelis Hakim akan memasuiki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, hadirin dimohon duduk kembali.
Hakim ketua
: Hari ini tanggal 28 Juni 2015 sidang Tata Usaha Negara nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum (ketuk 3 kali). Panitera apakah 29
pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Panitera
: Sudah yang mulia
Hakim ketua
: Panitera persilahkan mereka untuk dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menmpati tempat yang telah disediakan.
KH P. & KH T
: (Memasuki ruang sidang dan memberi hormat kepada Hakim kemudian duduk di tempat yang telah disediakan)
Hakim ketua
: Bagaimana Pihak Penggugat dan tergugat, apakah sidang bisa kita mulai.
KH P. & KH T.
: Bisa yang mulia
Hakim ketua
: Panitera, apakah saksi ahli sudah hadir?
Panitera
: Sudah yang mulia
Hakim ketua
: Silahkan hadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik yang mulia, saksi ahli silahkan masuk
Saksi ahli
: (masuk dan memberi hormat kemudian duduk)
Hakim ketua
: Saudara saksi ahli, bisa sebutkan identitas saudara
Saksi ahli
: Prof. Dr. H. Obbie Randho R, S.H.
Hakim ketua
: Tanggal lahir saudara?
Saksi ahli
: 07 Juni 1963
Hakim Ketua
: Agama saudara?
Saksi ahli
: Islam yang mulia
Hakim Ketua
: Apa pekerjaan saudara?
Saksi Ahli
: Saya Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Yang mulia.
Hakim ketua
: Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara?
Saksi ahli
: Bersedia pak Hakim.
Rohaniawan menuju kearah saksi yang akan diambil sumpahnya, saksi berdiri 30
Hakim anggota II
: Ikuti
kata-kata
saya.
Bismillahirrohmanirrohim, bersumpah
akan
Ikuti demi
memberikan
kata-kata
saya.
Allah,
saya
keterangan
yang
sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saksi ahli
: (duduk kembali)
Hakim Ketua
: Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus anda jawab sesuai keahlian anda. Bisa anda jelaskan, bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha?
Saksi ahli
: Baik yang mulia. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, hal pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha dimana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Itu yang mulia.
Hakim ketua
: Kepada Pihak Penggugat atau tergugat apakah ada yang ditanyakan?
KH T.
: Ada yang mulia.
Hakim ketua
: Silahkan
KH T.
: Terimakasih yang mulia. Saudara saksi ahli dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya?
Saksi ahli
: 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.
KH T.
: Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut?
Saksi ahli
: Jarak pemberian surat adalah 7 hari dan dihitung sejak surat itu mulai diberikan.
KH T.
: Cukup yang mulia.
Hakim ketua
: Baiklah. Pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? 31
KH P.
: Ada yang mulia.
Hakim ketua
: Silahkan
KH P.
: Terimakasih yang mulia. Saudara saksi ahli. Dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang lain.
Saksi ahli
: Ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada ditempat maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya dan terakhir dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti serah terima.
KH P.
: Saudara saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain, tapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan. Apakah itu tetap sah?
Saksi Ahli
: Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat, misalnya saudara atau keluarga. Jika perusahaan atau usaha bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja. Jadi, masalah sampai atau tidaknya itu bukan lagi menjadi urusan pihak pemberi surat dan surat tersebut tetap sah.
KH P.
: Cukup yang mulia
Hakim Ketua
: Baiklah. Terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan, anda boleh meninggalkan ruangan sidang. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan, dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu tanggal 06 Juli 2015. 32
Pihak-pihak yang berpekara diaharapkan kehadirannya pada sidang keenam dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ditutup (ketuk 3 kali) Opas
: Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri.
VI.
Sidang Keenam
Jambi, 06 Juli 2015 Sidang Sengketa Tata Usaha Negara Nomor
: 132/2015/12/PTUN/Jambi
Antara
: Kevin Ahmad Hasyaputra berhadapan dengan Walikota Jambi (Dicko Handaka Prayudi)
Sidang Keenam (20 mei 2014) Opas
: Majelis Hakim akan memasuiki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, hadirin dimohon duduk kembali.
Hakim ketua
: Hari ini tanggal 06 Juli 2015 sidang Tata Usaha Negara nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum (ketuk 3 kali). Panitera apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir?
Panitera
: Sudah yang mulia
Hakim ketua
: Panitera persilahkan mereka untuk dihadapkan kemuka sidang
Panitera
: Baik pak Hakim, para pihak dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menmpati tempat yang telah disediakan.
KH P. & KH T
: (Memasuki ruang sidang dan memberi hormat kepada Hakim kemudian duduk di tempat yang telah disediakan) 33
Hakim Ketua
: Pada hari ini tanggal 06 Juli 2015 adalah pembacaan putusan
terhadap
132/2015/12/PTUN/Jambi
perkara atas
surat
Nomor: keputusan
Walikota Jambi Nomor: 08/II/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe, kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatian. (Hakim ketua membacakan putusan dan kemudian Hakim mengetuk palu 3 kali) Hakim ketua
: Saudara tergugat, apakah anda menerima putusan ini?
KH T.
: Menerima yang mulia
Hakim ketua
: Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan ini?
KH P.
: Untuk sementara, kami menerima putusan ini
Hakim ketua
: Baiklah kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara Nomor: 132/2015/12/PTUN/Jambi Nomor: 08/II/1189/2015 tanggal 19 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe dinyatakan selesai. Kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. (ketok 3 kali)
Semua pihak bersalaman dengan Hakim
34
C. LAMPIRAN-LAMPIRAN
WALIKOTA JAMBI KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR: 08/II/1189/2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA MOMO CAFE
Membaca
:
1. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Kota Jambi Nomor: 83/10/BAWASDA 2. Berita Acara Rapat Tim Penjatuhan Hukum Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe 19 Maret 2015.
Menimbang
:
Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut pada angka 1 tersebut diatas. Momo Cafe mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar, dan menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan menfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkotika. Pelanggaran yang dilakukan oleh toko tercantum pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. b. Demi Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Toko.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
a.
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol 35
Di Tempat Umum MEMUTUSKAN Menetapkan
:
1. Mencabut Izin Tempat Usaha Toko Nama : KEVIN AHMAD HASYAPUTRA Jabatan : Pemilik Momo Café Alamat : Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyta terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagai mana mestinya
Ditetapkan di: Jambi Pada tanggal: 19 Maret 2015
WALIKOTA JAMBI DICKO HANDAKA PRAYUDI, S.H.,M.H.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Bapak Kepala BNN Republik Indonesia 2. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Jambi 3. Yth. Bapak Kepala BNN Provinsi Jambi
36
SURAT KUASA KHUSUS Yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Pekerjaan
: Wiraswasta
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi
Dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Nama
: Ilham Erdi Utomo, S.H.,M.H.
Pekerjaan
: Advokat
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jln. Javanica Batang Hari Kecamatan Jambi Timur No. 01 Jambi
…………..…………………………..………..KHUSUS………………………..……………….. Mewakili pemberi kuasa untuk: mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Terhadap: DICKO HANDAKA PRAYUDI atas diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 08/II/1189/2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA MOMO CAFE. Karena Penerima Kuasa dapat mewakili Pemberi Kuasa menghadap maupun menghadiri sidang, membuat dan menandatangani surat gugatan maupun menyerahkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jambi membuat/mengajukan/replik, kesimpulan, mengajukan bukti-bukti surat-surat maupun saksi-saksi, mengadakan perdamaian, mohon putusan, menyatakan banding, membuat/menyerahkan Memori Banding, Kontra Memori Banding, menyatakan Saksi, membuat menandatangani/menyerahkan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi. Tegasnya Penerima Kuasa dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan gugatan dalam sengketa sebagaimana tersebut diatas. Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. Jambi, 28 Maret 2015 Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa
Ilham Erdi Utomo, S.H., M.H.
KEVIN AHMAD HASYAPUTRA
37
SURAT KUASA KHUSUS Walikota Jambi berkedudukan di Jambi : Sebagai pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada : Yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: Afriansyah, S.H.,M.H.
Pekerjaan
: Pengacara
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jalan Demo Jaya Kec. Telanaipura No. 18
Sebagai Penerima Kuasa …………..…………………………..………..KHUSUS………………………..………………... Untuk mewakili dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa sebagai TERGUGAT didalam perkara dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 tanggal 28 Mei 2015 di lingkungan pemerintah Kota Jambi dan untuk penerima kuasa berhak untuk melakukan kegiatan: a. Menghadap ke instansi-instansi pemerintah atau swasta yang dirasa perlu; b. Mengajukan Eksepsi, jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, saksi ahli, serta kesimpulan dan juga memohon untuk pemeriksaan lainnya yang dirasa perlu; c. Meminta putusan hakim dan meminta kepada hakim untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu; d. Menyatakan banding, membuat, menandatangani dan megajukan memori banding dan atas kontrak memori banding ; e. Menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi dan atau kontrak kasasi ; f. Melakukan tindakan atau mengajukan sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut diatas ; Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. Jambi, 28 Mei 2015 Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa
Afriansyah, S.H.,M.H.
DICKO HANDAKA PRAYUDI, S.H.,M.H.
38
SURAT GUGATAN Perihal
: Gugatan
22 Mei 2015 Kepada Yth : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DiJambi Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Kewarganegaraa
: Indonesia
Jabatan
: Pemilik Toko Momo Cafe
Alamat
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi
Selanjutnya disebut Pihak kedua Yang dalam perkara/sengketa ini memberi kuasa kepada : Nama
: Ilham Erdi Utomo, S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat
Warganegara
: Indonesia
Alamat
: Jln. Javanica Batang Hari Kecamatan Jambi Timur No. 01 Jambi
Sebagai PENGGUGAT
MELAWAN
Walikota Jambi Tempat kedudukan di Kantor Walikota Jambi Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut: Bahwa yang menjadi objek gugat dalam perkara/sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 08/II/1189/2015 yang dikeluarkan oleh tergugat :
39
1. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2015 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN, gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat: 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki Surat Perizinan. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, penggugat memohon kepada pengadilan untuk dapat memutuskan perkara berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya 2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 3. Mewajibkan tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan
Tata
Usaha Negara
08/II/1189/2014 Tanggal 19 Maret 2015 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 08/II/1189/2014 Tanggal 19 Maret 2015. 5. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon. (petitum 3, 4 dan 5 dapat dipilih sesuai kasusnya) 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini kepada tergugat.
Demikian surat gugatan ini saya sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih.
Jambi, 22 Mei 2015 Hormat Penggugat/Kuasa
Ilham Erdi Utomo, S.H.,M.H. 40
SURAT PANGGILAN PENGGUGAT
SURAT PANGGILAN Nomor: 33/04/I/PTUN/2015 Kami, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara di Jambi berdasarkan Ketetapan Ketua Majelis Tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 10/2015/03/PTUN/Jambi sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 65 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Wiraswasta
Tempat Tinggal
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi
Selaku Pihak Penggugat LAWAN Nama Jabatan
: Walikota Jambi
Tempat Kedudukan
: Kota Jambi
Dalam Perkara
: 10/2015/03/PTUN/Jambi
Selaku Pihak Tergugat Agar hadir pada persiapan perkara tersebut, dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan pada ; Hari
: 01 Juni 2015
Pukul
: 09.00 wib s.d Selesai
Tempat
: Ruang sidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Hayam Wuruk Kota Baru Jambi.
Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat
Jambi, 27 Juni 2015 Panitera/Panitera Pengganti
Muhammad Jamhari, S.H., M.H.
41
SURAT PANGGILAN TERGUGAT
SURAT PANGGILAN Nomor: 33/04/I/PTUN/2015 Kami, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara di Jambi berdasarkan Ketetapan Ketua majelis Tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 10/2015/03/PTUN/Jambi sesuai dengan pasal 59 ayat (4) dan pasal 65 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Nama
: Dicko Handaka Prayudi, S.H., M.H.
Tempat Kedudukan
: Kota Jambi
Pekerjaan
: Walikota Jambi
Selaku Pihak Tergugat LAWAN Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Kewarganegaraan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi
Selaku Pihak Penggugat Agar hadir pada persiapan perkara tersebut, dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan pada ; Hari
: 01 Juni 2015
Pukul
: 09.00 wib s.d Selesai
Tempat
: Ruang sidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Hayam Wuruk Kota Baru Jambi.
Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat
Jambi, 27 Mei 2015 Panitera/Panitera Pengganti
Muhammad Jamhari, S.H., M.H.
42
EKSEPSI 07 Juni 2015 Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Jambi Dalam Perkara Nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi Di Jambi
Dengan Hormat,
Tergugat/Kuasa dalam Perkara Nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi
Dengan ini mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut : Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang dengan perkara gugatan Nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi terhadap surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015. Tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe terhadap Saudara Kevin Ahmad Hasyaputra. Dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa surat keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin Usaha Momo Cafe terhadap saudara Kevin Ahmad Hasyaputra. Yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, sebab : a. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. b. Atau bahwa Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 dan/atau Pasal 49 UU PTUN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan/atau 43
Pasal 49 UU PTUN adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. c. Atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 UU PTUN, sehingga PTUN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut : a. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi yaitu gugatan yang berkaitan dengan Nomor : 08/II/1189/2015. c. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima d. Menghukum penggugat untuk membayar perkara
Hormat, Tergugat/Kuasa Hukum
Afriansyah, S.H.,M.H.
44
TANGGAPAN PENGGUGAT TERHADAP EKSEPSI 07 Juni 2015 Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera Kota Jambi Dalam Perkara Nomor: 132/2015/12/PTUN/Jambi DiTempat Dengan Hormat Kami penggugat/kuasa hukum penggugat dalam perkara nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi dengan ini memberikan tanggapan terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan tertanggal yang disampaikan oleh penggugat antara lain: 1. Surat keptusan nomor ; 08/II/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 pencabutan izin usaha Momo Cafe saudara Kevin Ahmad Hasyaputra, adalah benar-benar keputusan tata usaha negara yang diatur dalam pasal 1 angka (9) No. 51 Tahun 2009. 2. Untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan nomor : 08/II/1189/2015 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe terhadap saudara Kevin Ahmad Hasyaputra. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undang yang mengharuskan untuk menyelesaikan melalui upaya administrasi, oleh karenanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sudah tepat. 3. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jambi berwenang memeriksa, memutuskan
dan
menyelesaikan
gugatan
perkara
dalam
perkara
nomor
:
132/2015/12/PTUN/Jambi. Berdasarkan uraian sebagaimana yang disebut diatas, penggugat mohon majelis hakim dapat memberikan putusan/penetapan yaitu menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat tentang absolut pengadilan dan memerintahkan pihak-pihak perkara ini dan untuk selanjutnya dalam putusan akhir mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhya.
Penggugat/Kuasanya
Ilham Erdi Utomo, S.H.,M.H. 45
Hal : Replik Kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jambi DiJambi Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Ilham Erdi Utomo, S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jln. Javanica Batang Hari Kecamatan Jambi Timur No. 01 Jambi
Bertindak atas nama pemberi kuasa : Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Warganegara
: Indonesia
Pekerjaan
: wiraswasta
Alamat
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi
Selanjutnya disebut Penggugat Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut : a. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan Usaha Momo Cafe, tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 5 Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum, maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. b. Menyatakan batal dan tidak sah SK Nomor : 08/II/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe, mewajibkan tergugat untuk
mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon Penggugat. c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara/sengketa kepada Tergugat. Jambi, 14 Juni 2015 Kuasa Hukum Penggugat
Ilham Erdi Utomo, S.H.,M.H. 46
Hal
: Duplik
Kepada Yth ; Bapak Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jambi DiTempat
Dengan Hormat, Nama
: Afriansyah, S.H.,M.H.
Warga Negara
: Indonesia
Pekerjaan
: Pengacara
Alamat
: Jln. Demo Jaya Kec. Telanaipura No. 18
Bertindak atas nama Pemberi Kuasa : Nama
: Dicko Handaka Prayudi, S.H., M.H.
Tanggal Lahir
: Jambi, 14 April 1976
Warga Negara
: Indonesia
Jabatan
: Walikota Jambi
Tempat kedudukan
: Kantor Walikota Jambi, Jambi
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap PERDA No. 7 Tahun 2010 sehingga Walikota Jambi
47
menerbitkan SK Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe. 2. Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Nomor 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Momo Cafe. Pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Badan Tim Khusus yang diberi mandat oleh Walikota Jambi. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak ketua majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut: a. Menolak seluruh permohonan penggugat b. Menguatkan surat keputusan Walikota Jambi, penggugat menaati SK Nomor : 08/II/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin Momo Cafe. c. Memohon kepada Ketua Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya.
Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat. Jambi, Kuasa Hukum tergugat
Afriansyah, S.H.,M.H.
48
PUTUSAN Nomor : 10/2015/03/PTUN/JAMBI.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, dalam perkara ANTARA
Nama
: Kevin Ahmad Hasyaputra
Umur
: 35 Tahun
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jalan Kol. M. Kukuh Kota Baru No. 666 Jambi;
Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
Nama
: Ilham Erdi Utomo, S.H., M.H.
Umur
: 33 Tahun
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Jln. Javanica Batang Hari Kecamatan Jambi Timur No. 01 Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN
Nama
: Dicko Handaka Prayudi, S.H., M.H.
Jabatan
: Walikota Pemkot Jambi
Alamat
: Jln. Letkol. Dialaguna Kec. Kota Baru No. 14 Jambi 49
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 25 Mei 2015 Nomor: 10/2015/03/PTUN/Jambi Tentang Penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa;
-
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 25 Mei 2015 Nomor: 10/2015/03/PTUN/Jambi Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;
-
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Mei 2015 Nomor: 10/2015/03/PTUN/Jambi, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan yang pertama yaitu pada Hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Jam 09.00 WIB ;
-
Telah membaca surat-surat Bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;
-
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya, telah menggugat Tergugat / Walikota Pemkot Jambi; Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 4. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2015 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN, gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat: 5. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri. 6. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki Surat Perizinan. 50
PETITUM
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan TUN untuk memutus : 7. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya 8. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 9. Mewajibkan tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan
Tata
Usaha Negara
08/II/1189/2014 Tanggal 19 Maret 2015 10. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 08/II/1189/2014 Tanggal 19 Maret 2015. 11. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon. 12. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini kepada tergugat.
Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 07 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan
Memutus
Perkara a quo. 3. Bahwa surat keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin Usaha Momo Cafe terhadap saudara Kevin Ahmad Hasyaputra. Yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, sebab : d. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 51
e. Atau bahwa Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 dan/atau Pasal 49 UU PTUN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan/atau Pasal 49 UU PTUN adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. f. Atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 UU PTUN, sehingga PTUN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut : e. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut f. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 132/2015/12/PTUN/Jambi yaitu gugatan yang berkaitan dengan Nomor : 08/II/1189/2015. g. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima h. Menghukum penggugat untuk membayar perkara
DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ; 1. Bahwa penerbitan surat Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe Oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Bahwa penerbitan surat Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Jambi Tanggal 03 Februari 2015 No. 496/TB/2015 yang menyatakan bahwa Momo Cafe terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik.
52
Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
PETITUM Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan surat Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe yang diterbitkan oleh Tergugat sah menurut hukum; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
53
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : DALAM GUGATAN: Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan dengan Keputusan TUN Nomor : 08/II/1189/2015 karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tindakan Tergugat sebagai Walikota Pemkot Jambi dalam menerbitkan Keputusan TUN Nomor : 08/II/1189/2015 bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini Penggugat ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan TUN Nomor : 08/II/1189/2015 diterima.
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan TUN untuk memutus : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
-
Menyatakan batal Keputusan TUN Nomor : 08/II/1189/2015.
-
Menghukum Tergugat karena mencabut izin usaha Momo Cafe atas nama Kevin Ahmad Hasyaputra.
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah pada pokoknya seperti terurai diatas; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak Tergugat setelah Majelis teliti dan telaah dengan seksama maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogyanya diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
54
1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 5. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa 55
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa penerbitan surat Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe Oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Bahwa penerbitan surat Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Jambi Tanggal 03 Februari 2015 No. 496/TB/2015 yang menyatakan bahwa Momo Cafe terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.;
Memperhatikan segenap Pasal daripada Peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini ;
MENGADILI DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini;
56
Demikianlah diputuskan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Majelis dan terdiri dari : Dr. H. Saprizal Hadi Andrian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Juan Steva Dewangga, S.H., L.L.M. dan Dr. H. Mohammad Lutfi, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Hari : SENIN tanggal 01 Juni 2015, Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 06 Juli 2015 dengan susunan Majelis yang sama yang terdiri dari Dr. H. Saprizal Hadi Andrian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Juan Steva Dewangga, S.H., L.L.M. dan Dr. H. Mohammad Lutfi, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Muhammad Jamhari S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.
HAKIM KETUA
Dr. H. Saprizal Hadi Andrian, S.H.
HAKIM ANGGOTA
Dr. H. Juan Steva Dewangga, S.H., L.L.M.
Dr. H. Mohammad Lutfi, S.H.
PANITERA PENGGANTI
H. Muhammad Jamhari, S.H., M.H.
57
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan yang menyelenggarakan dan menyelesaikan
sengketa
administrasi
negara
yang
menyangkut
fungsi
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dimana Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara sering disebut dengan para pihak, yaitu: 1. Penggugat a) Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); b) Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 2. Tergugat Sebagai jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintahan, sehingga dapat menjadi pihak Tergugat dalam Sengketa TUN dapat dikelompokkan menjadi: a) Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif. b) Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan. c) Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. d) Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 58
e) Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
B. KESAN Dengan mengikuti mata kuliah Praktek Peratun ini, maka kami selaku mahasiswa/mahasiswi Kelas A sebagai calon sarjana hukum sangat berterima kasih khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Ratna Dewi, S.H., M.H. yang selalu membimbing kami dengan segenap keikhlasan hati beliau, sehingga kami dapat memahami bagaimana beracara di PTUN, dari mengetahui bentuk KTUN, obyek dalam PTUN, bagaimana mengajukan gugatan ke PTUN, kemudian prosedur penerimaan gugatan di PTUN, proses pemeriksaan gugatan di PTUN, lalu penunjukan majelis hakim yang menyidangkan perkara oleh Ketua PTUN, penyelesaian perkara serta upaya hukum. Semoga dengan adanya sinergisitas diantara kelompok 1 (satu) khususnya mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, maka telah menjadi kewajiban untuk kita menyalurkan ilmu ini kepada masyarakat khalayak ramai sehingga dapat mengetahui proses beracara di PTUN, serta tugas dan kewenangan PTUN itu sendiri. Demikianlah laporan ini kami bentuk untuk menyelesaikan prasyarat kelulusan dari mata kuliah Praktek Peratun, oleh karena itu kami atas nama Kelompok 1 (satu) memohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat, kejadian ataupun cerita, dan tutur kata bahasa maupun tulisan yang tidak berkenan dihati kami mohon untuk dimaafkan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak, untuk memperbaiki segala kekurangannya.
59
