PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN
Abstrak Pada akhir akhir ini muncul sejumlah sejumlah cabang cabang ilmu pengetahuan pengetahuan yang yang baru dan masingmasingmasi masing ng caba cabang ng ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n
yang yang baru baru ini ini
cend cender erun ung g
mema memanf nfaa aatk tkan an
pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri sehingga bisa juga ditanggapi sebagai suatu suatu cabang cabang ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an yang yang bersif bersifat at antar antar
caban cabang g ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an
( interd interdisc iscipl iplina inary) ry) atau atau disebu disebutt juga juga penge pengetah tahua uan n antar antar bidang bidang.. Perkem Perkemban bangan gan Kepolisian sebagai suatu profesi terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah –masalah kepolisian. Ilmu Kepolisian seperti cabang ilmu pengetahuan yang baru tebentuk sebagai hasil penggabungan unsur unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama merupakan merupakan bagian bagian dari ilmu pengetahu pengetahuan an seperti seperti pengetahu pengetahuan an hukum hukum khususny khususnya a hukum pidana dan hukum acara pidana, Kriminologi, Kriminalistik, ilmu kedokteran dan lain –lain. Dalam perkembanganya ilmu kepolisian diperkaya dengan unsur unsur baru yang berasal dari cabang ilmu pengetahuan lain selanjutnya Ilmu Kepolisian menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru dan yang mempunyai iden identi tita tas s ters tersen endi diri ri dian dianta tara ra caba cabang ng
ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n lain lain.. Saat Saat ini ini mula mulaila ilah h
bermuncul bermunculan an sekolah sekolah tinggi tinggi Kepolisian Kepolisian yang mempelaja mempelajari ri tentang tentang Ilmu kepolisian kepolisian.. Dengan Dengan adanya adanya perkemban perkembangan gan kejahatan kejahatan skala Internasion Internasional al maka pengetahu pengetahuan an tentang tentang ilmu kepolisian kepolisian juga berkemban berkembang g dimana dimana Negara Negara kita banyak meratifikas meratifikasi i aturan aturan yang berlaku Internasion Internasional al serta menerapka menerapkanya nya sebagai sebagai undang-un undang-undang dang di Indonesia.
Pengertian Ilmu Kepolisian
Menurut Prof.Dr.harsya Bachtiar (alm) mengatakan bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas
ilmu alamiah (natural science) ,ilmu mengkaji budaya ( humanities ) dan
ilmu ilmu social social (social (social scien science) ce)..
Ilmu-i Ilmu-ilmu lmu social social adalah adalah ilmu yang yang mengka mengkajiji perila perilaku ku
manusia manusia yang mempunya mempunyaii kepercay kepercayaan, aan, ideology, ideology, pengetahu pengetahuan, an, nilai –nilai,atura –nilai,aturan n atur aturan an,, motiv motivas asii dan dan bany banyak ak lagi lagi yang ang menj menjad adik ikan anya ya makh makhlu luk k berb berbud uday aya a dan dan
2
mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan.1
Prof.parsudi mengatakan pendekatan Prof.Harsya Bachtiar
dengan bukunya ilmu kepolisian ( suatu cabang ilmu pengetahauan baru) adalah multi disciplinair.2 Ilmu Kepolisian pada dasarnya adalah imu administrasi kepolisian (Bailey,dkk 2005:10-25 ) yaitu ilmu mengenai bagaimana membangun dan memantapkan organisasi
dan pranata-pranata kepolisian, kebudayaan dan etika kepolisian,
managemen personil, birokrasi dan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan social, mengayomi dan melindungi masyarakat dan warga serta harta benda mereka, mencegah terjadinya dan memerangi kejahatan, menindak secara adil berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku.3 Ilmu Kepolisian atau Police Science dapat juga dinamakan kajian kepolisian atau police studies. Kalau dinamakan kajian ilmu kepolisian maka yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut biasanya diselenggarakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Dalam Pidato dies natalis PTIK ke 53 tanggal 17 Juni 1999 Prof Parsudi mendefinisikan Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang Ilmu pengetahaun yang mempelajari masalah-masalah social dan isu –isu penting serta pengelolaan keteraturan social dan moral dari masyarakat, mempelajari tehnik-tehnik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahanya. Sebagai ilmu pengetahuan maka ilmu kepolisian mempunyai paradigma atau sebuah sudut
pandang ilmiah yang mencakup epistomologi, Ontologi, Aksiologi dan
Metodologi yang mempersatukan berbagai unsur-unsur yang mencakup didalamnya sebuah system yang bulat dan menyeluruh. Paradigma yang ada dalam ilmu kepolisian adalah antar bidang ( interdisciplinary) , sebagimana yang dikemukakan oleh Prof.Harsja merupakan penggabungan berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui berbagai bidang pengajaran dalam sebuah kurikulum yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada kaitanya antara satu dengan lainya. Karena itu kalau Ilmu Kepolisian adalah multi bidang maka ilmu kepolisian tidak mempunyai paradigma dan juga tidak memerlukan adanya epistomologi, ontology, aksiologi dan metodologi yang mencirikan sebagai 1 2 3
ilmu adminsitrasi dan
managemen
perlu
dipelajari
dan
Harsya W.Bachtiar, ilmu kepolisian, Gramedia,cetakan pertama,1994, hal. 13 Awaloedin Djamin, polri dan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia, 6 juni 2011 Parsudi Suparlan, ilmu kepolisian, YPKIK, cetakan pertama, 2008, hal. 27
3
dikembangkan untuk diketahui dan digunakan oleh polisi dalam mengatur kegiatankegiatan organisasi dan administrasi kepolsian sehingga penampilan polisi dalam tugas tugasnya dapat dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya dalam masyrakat.4 Menurut Muhammad Mustofa bila dikaitkan dengan kebutuhan Polisi maka definisi ilmu kepolisian secara umum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang
polisi dalam
melaksankan
tugas kepolisian secara
professional. Definisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang bersifat professional atau merupakan profesi seseorang. Dengan uraian ini maka yang menjadi obyek studi ilmu kepolisian harus dikatkan dengan tugas pokok dan fungsi polisi sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002. 5
Pendapat lainya dari
Langgeng Purnomo dan Soedarso mengatakan bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana agar tugas-tugas kepolisian dapat dilaksanakan secara professional sesuai dinamika jaman dan tuntutan masyarakat. Ilmu kepolisian menyangkut bagaimana pengorganisasian kepolisian yang efektif dan efesien, teknikteknik dan hal-hal lain yang terkait untuk dapat melaksanakan fungsinya mencegah dan
menanggulangi
berbagai
masalah
sosial
dengan
kata
lain
bagaimana
menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan amanat uu.no 2 tahun 2002.6
Masalah ilmu kepolisian Ilmu kepolisian memiliki dua satuan permasalahan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi yaitu masalah social dan penangananya. Masalah social muncul dan terwujud dalam kehidupan social manusia yaitu didalam kelompok,komunitas,institusi dan masyarakat. Masalah social adalah sesuatu yang dianggap menggangu, merugikan atau merusak kehidupan warga, komunitas, pranata dan masyarakat sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh yang bersangkutan atau oleh pranata-pranata yang mengemban terwujudnya keteraturan dan ketertiban social. Masalah social dapat merupakan tindakan kejahatan walaupun tidak selalu demikian. Sesuatu tindak kejahatan dapat muncul dalam kehidupan social karena adanya masalah social yang ada dalam masyarakat atau serangkaian tindak kejahatan memunculkan berbagai
4 5 6
Ibid., hal. 38 Muhammad mustofa, jurnal studi kepolisian, PTIK, Jakarta, 2011, hal.125 Langgeng purnomo dan Soedarso, jurnal studi kepolisian, PTIK, Jakarta,2008, hal.63
4
masalah social.
7
Dengan demikian Ilmu kepolisian sebetulnya muncul sebagai akibat
respons terhadap adanya masalah sosial yang harus ditangani guna mensejahterakan kehidupan
masyarakat dan
Negara.
Dalam
prespektif inilah ilmu kepolisian
mempunyai ciri-ciri yang universal karena paradigma , konsep dan teori penanganan masalah –masalah social berlaku secara universal. Akan tetapi Ilmu kepolisian juga bersifat kontekstual disesuaikan dengan corak masalah sosial yang ada dalam konteks kehidupan sosial masyarakat bersangkutan.8
Penggunaan Ilmu Kepolisian di Indonesia Di Eropa penelitian ilmiah tentang organisasi kepolisian dalam tatanan kenegaraan berkembang sejak pertengahan abad 19. Di Jerman kegiatan ilmiah ini ini dikenal dengan istilah “ polizeiwissenschaff dan di Belanda dengan “ Politiewetenschap”.9 Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia maka pada tahun 1950 Akademi Polisi ditingkatkan menjadi Perguruan tinggi IlmuKepolisian disingkat PTIK. Inilah pertama kali istilah Ilmu Kepolisian digunakan di Indonesia, pada saat iut
mahasiswa
akngkatan 1 dan 2 Akademi Kepolisian bergabung dengan PTIK dan menjadi mahasiswa angkatan I dan angkatan II PTIK. Kuliah PTIK umumnya digabung dengan fakultas hukum UI dengan Mata pelajaran seperti pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana,Hukum Acara pidana,Ilmu Negara,Hukum Tata Negara, Kriminologi, Hukum Internasional, Sejarah Kepolisian dll.
10
Adanya wacana untuk membubarkan PTIK
maka pada tahun 1980 Mendikbud dan Kapolri membentuk tim gabungan Depdikbud, Universitas Indonesia dan Polri mengahasilkan SK bersama Mendikbud-Kapolri untuk memeperkokoh keberadaan PTIK sehingga secara deJure memantapkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.11 Pada saat Prof.parsudi Suparlan menjabat dosen KIK-UI dikatakan bahwa ilmu kepolisian adalah Interdisciplinar atau antar bidang. sedangkan Prof.parsudi menquote Bayley bahwa ilmu kepolisian itu adalah Administrasi Kepolisian yang Inter disciplinair. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa KIK –UI menganut pendekatan multidisciplinair karena dibagi dalam tiga kekhususan yaitu hukum kepolisian, Adminstrasi Kepolisian dan Managemen Sekuriti sedangkan PTIK 7
Awaloedin Djamin, sistem administrasi kepolisian, YPKIK, cetakan pertama , Jakarta, 2011 , hlm 15 8 Ibid., hal. 36 9 Mardjono Reksodiputro, Jurnal Polisi Indonesia, cv Adicipta Grafinda, Jakarta, 2005, hlm.16 10 Awaloedin Djamin, makalah polri dan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia,6 Juni 2011, hal 3 11 Ibid., hal. 4
5
dulu dengan satu jurusan Administrasi Kepolisian adalah Interdisciplinair. 12 Sebagai ilmu antar bidang maka ilmu kepolisian tidak mengenal adanya ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dalam ruang lingkup bidangnya sehingga dalam ilmu kepolisian berbagai bidang ilmu pengetahuan yang mendukung menjadikanya sebagai ilmu kepolisian “terserap”
menjadi bagian dan ilmu kepolisian tidak seharusnya berdiri
sendiri sebagai sebuah bidang ilmu yang berbeda dan ilmu kepolisian tetap ada dalam lingkup bidang ilmu kepolisian itu.13
Ius Cogens Ius Cogens adalah prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan jus cogens dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Akan tetapi, pelarangan genosida, pembajakan laut dan perbudakan biasanya dianggap sebagai salah satu jus cogens.( M. Cherif Bassiouni. (Autumn 1996) "International Crimes: ‘Jus Cogens’ and ‘Obligatio Erga Omnes'." Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4, Pg. 68)
14
C ontohnya adalah Dalam
Article 4 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) disebutkan bahwa “no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms”. Ketentuan dalam Article 4 secara jelas melarang perbudakan dan perdagangan budak. Larangan perbudakan juga terdapat dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan kalimat yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Article 4 (UDHR), Article 8 (ICCPR) secara jelas menyatakan bahwa “no one shall be held in Slavery: Slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited”.
15
Dengan adanya aturan yang
mengatur tersebut maka pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi dengan membuat undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang lainya yang sudah diratifikasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ( konvensi 12 13
Ibid., hal. 5 Mohammad Nian Syaifuddin, Jurnal Polisi I ndonesia, padma studio, Jakarta, 2007,
hlm.25 14
Wikipedia Indonesia, jus cogens, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens, diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 12.00 15 Alexander christian silaen, Tindak pidana human trafficking dalam instrument internasional, dalam http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2324673-tindakpidana-human-trafficking, diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 13.00,
6
perserikatan
bangsa-bangsa
menentang
tindak
pidana
transnasional
yang
terorganisasi).16 Dibidang penegakan hukum kita telah melihat berbagai kasus besar telah berhasil diungkap melalui ilmu-ilmu forensic dan menggunakan metode scientific investigation. Terungkapnya bom Bali I dan Bom Bali II melalui upaya pengenalan korban dan pelaku dengan menggunakan tehnik identifikasi dan penerapan DNA merupakan bukti nyata sumbangan ilmu kepolisian pada upaya peningkatan profesionalisme Polri, selain itu juga ada kasus Narkotika, pemalsuan uang, Illegal loging dengan menerapkan metode dan maangemen penyelidikan dan penyidikan ilmiah berhasil diungkap. Demikian juga dengan kejahatan maya ( cyber crime) yang merupakan dampak negatif kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dapat diungkap dengan ilmu dan teknologi kepolisian.
Penutup Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah –masalah sosial dan penangananya. Dalam Era reformasi sekarang ini dimana kita ingin membangun organisasi Polri maka kajian ilmiah tentang kepolisian sangat diperlukan sebab ilmu kepolisian adalah kajian yang memerlukan berbagai pendekatan keilmuwan. Perkembangan ilmu kepolisian akan dapat membantu kajian itu khususnya kalau kita melihat pada kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia dan makin kompleksnya permasalahan masyarakat kita saat ini yang dipengaruhi oleh perkembangan global yang begitu cepat.
16
Carapedia, Undang-undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, http://carapedia.com /pengesahan _united_ nations_ convention_ against_ transnational_ organized, diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 14.00
7
DAFTAR PUSTAKA BUKU Harsya W.Bachtiar, ilmu kepolisian, Gramedia,cetakan pertama,1994 Parsudi Suparlan, ilmu kepolisian, YPKIK, cetakan pertama, 2008 Awaloedin Djamin, sistem administrasi kepolisian, YPKIK, cetakan pertama , Jakarta, 2011 Awaloedin Djamin, makalah polri dan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia, 2011
JURNAL Mardjono Reksodiputro, Jurnal Polisi Indonesia, cv Adicipta Grafinda, Jakarta, 2005 Mohammad Nian Syaifuddin, Jurnal Polisi Indonesia, padma studio, Jakarta, 2007 Muhammad mustofa, jurnal studi kepolisian, STIK, Jakarta, 2011 Langgeng purnomo dan Soedarso, jurnal studi kepolisian, PTIK, Jakarta,2008
INTERNET Wikipedia Indonesia, jus
cogens,
dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens,
diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 12.00
Alexander christian silaen, Tindak pidana human trafficking dalam instrument internasional,
dalam
http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2324673-
tindak-pidana-human-trafficking, diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 13.00
Carapedia, Undang-undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, http://carapedia.com /pengesahan _united_ nations_ convention_ against_ transnational_ organized, diakses tanggal 21 Januari 2013 pukul 14.00
8
