BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya untuk menyediakan kebutuhan hidup anggota masyarakat berkaitan berkaitan dengan dengan konstelasi konstelasi hidup berdampingan berdampingan dengan dengan orang lain di sekelilingnya. sekelilingnya. Di kehidu kehidupan pan sehari-ha sehari-hari, ri, kebutu kebutuhan han bersama bersama itu sering sering kita artikan artikan sebaga sebagaii “kebutu “kebutuhan han publik”. publik”. Salah satu contoh contoh kebutuh kebutuhan an publik publik yang mendasar mendasar adalah kesehatan. kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejah kesejahtera teraan an masyara masyarakat. kat. Untuk Untuk semua semua pelayan pelayanan an yang yang bersifa bersifatt mutlak mutlak,, negara negara dan apara aparatu turn rnya ya berke berkewa wajib jiban an untu untuk k meny menyed ediak iakan an layana layanan n yang yang berm bermut utu u dan dan muda mudah h didapa didapatkan tkan setiap saat. saat. Salah Salah satu wujud wujud nyata nyata penyed penyediaan iaan layanan layanan publik publik di bidang bidang kese kesehat hatan an adala adalah h adan adanya ya Pusk Puskesm esmas. as. Tujua Tujuan n utama utama dari dari adan adanya ya Pusk Puskesm esmas as adala adalah h menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Puskes Puskesmas mas sebagai sebagai bentuk bentuk nyata nyata peran peran birokras birokrasii dalam dalam member memberikan ikan pelayana pelayanan n publik kepada masyarakat, masyarakat, khususnya khususnya dalam bidang kesehatan. kesehatan. Dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan yang optimal, optimal, puskesmas puskesmas harus melakukan melakukan perencanaan perencanaan program program kesehatan kesehatan deng dengan an lang langka kah h ; analis analisaa situa situasi, si, ident identifi ifikas kasii masal masalah ah dan dan mene menetap tapka kan n prior priorita itas, s, menetapkan tujuan, melakukan analisis, untuk memilih alternative kegiatan terbaik, dan menyusun rencana operasional.
1.2
Batasan Pe Penulisan
1
Makalah ini membahas tentang cara mengidentifikasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Andalas. 1.3
Tujuan Penulisan
1.
Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas.
2.
Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas.
3. Mengidentifika Mengidentifikasi si masalah-masalah masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan di lingkup Puskesmas. 4. Mencari Mencari dan menemukan menemukan faktor-faktor faktor-faktor penyebab terjadinya terjadinya masalah-masalah masalah-masalah di lingkup lingkup Puskesmas. 1.4
Metode Penulisan
Metode Metode penulisa penulisan n makalah makalah
ini berupa berupa tinjauan tinjauan pustaka pustaka yang merujuk merujuk pada
beberapa beberapa literatur literatur dan Laporan Laporan Bulanan Bulanan Puskesmas Puskesmas Andalas Andalas Tahun Tahun 2011 2011 dan Tahun 2012. 2012.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2
2.1
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
Visi dan misi Puskesmas di Indonesia dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai (benchmark). Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM) diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat. UW-SPM wajib meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal. 2.2
Identifikasi Masalah di Puskesmas
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu perencanaan program kesehatan diperlukan proses perencanaan yang akan menghasilkan suatu rencana yang menyeluruh (komprehensif dan holistik). Langkah-langkah perencanaan yang dilakukan adalah analisis situasi, identifikasi masalah dan menetapkan prioritas, menetapkan tujuan, melakukan analisis untuk memilih alternatif kegiatan terbaik, dan menyusun rencana operasional. Masalah dalam perencanaan kesehatan tidak terbatas pada masalah gangguan kesehatan saja, akan tetapi meliputi semua faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk (lingkungan, perilaku, kependudukan, dan pelayan kesehatan). Menurut definisi, masalah adalah terdapatnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh sebab itu, cara perumusan masalah yang baik adalah kalau perumusan masalah tersebut jelas menyatakan adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut dikemukakan secara kualitatif dan dapat pula secara kuantitatif. Identifikasi dan prioritas masalah kesehatan mrupakan bagian dari proses perencanaan harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk masyarakat. Sehingga masalah yang ditetapkan yang ditanggulangi betul-betul
3
merupakan masalah dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada, masyarakat dapat berperan aktif didalamnya. Sumber masalah kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara, diantaranya : 1. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada 2. Surveilans epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit 3. Survey kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan 4. Hasil kunjungan lapangan supervise Dalam menentukan masalah kesehatan diperlukan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran yang lazim dipakai adalah angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Masalah kesehatan harus diukur karena terbatasnya sumber daya yang tersedia sehingga sumber daya yang ada betul-betul dipergunakan untuk mengatasi masalah kesehtan yang penting dan memang bisa diatasi. Ada 3 cara pendekatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi maslah kesehatan yakni : 1. Pendekatan logis Secara logis, identifikasi masalah kesehatan dilakukan mengukur mortalitas, morbiditas, dan cacat yang timbul dari penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. 2.
Pendekatan pragmatis Pada umumnya setiap orang ingin bebas dari rasa sakit dan rasa tidak aman yang ditimbulkan penyakit atau kecelakaan. Dengan demikian ukuran pragmatis suatu masalah gangguan masalah adalah gambaran upaya masyarakat untuk memperoleh pengobatan, misalnya jumlah orang yang datang berobat ke suatu fasilitas kesehatan.
3.
Pendekatan politis Dalam pendekatan ini, maslah kesehatan diukur atas dasar pendapat orang-orang penting dalam suatu masyarakat (pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat).
4
2.3
Prioritas Masalah
Tidak semua masalah tersebut dapat dipecahakan sekaligus ( direncanakan pemecahannya) karena keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga, dan teknologi. Untuk itu maka harus dipilih masalah mana yang “ feasible ” untuk dipecahkan. Proses memilih masalah ini disebut memilih atau menetapkan
prioritas. Pemilihan prioritas dapat
dilakukan melalui 2 cara: 1.
Melalui teknik skoring Prioritas masalah ditentukan berdasarkan
pemberian bobot dan skor kriteria
terhadap masalah dengan menggunakan ukuran ( parameter ) antara lain: -
Besarnya masalah dan berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut.
-
Kemungkinan intervensi.
-
Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (meningkatkan mutu).
-
Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah, termasuk dalam hal ini dana dan tenaga kesehatan. Pembobotan berarti penentuan kepentingan relatif dari setiap kriteria yang dipilih.
Kisaran pembobotan yang digunakan adalah 1-5, artinya bobot terendah 1 sedang yang tertinggi adalah 5. Masalah yang memperoleh nilai tertinggi adalah yang diprioritaskan. Pemberian bobot atau skor kriteria terhadap masalah : •
•
Urgensi
: Merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan
Nilai 1
: Tidak penting
Nilai 2
: Kurang penting
Nilai 3
: Cukup penting
Nilai 4
: Penting
Nilai 5
: sangat penting
Intervensi Nilai 1
: tidak mudah
5
•
•
2.
Nilai 2
: kurang mudah
Nilai 3
: cukup mudah
Nilai 4
: mudah
Nilai 5
: sangat mudah
Biaya Nilai 1
: sangat mahal
Nilai 2
: mahal
Nilai 3
: cukup murah
Nilai 4
: murah
Nilai 5
: sangat murah
Kemungkinan meningkatkan mutu Nilai 1
: sangat rendah
Nilai 2
: rendah
Nilai 3
: cukup sedang
Nilai 4
: tinggi
Nilai 5
: sangat tinggi
Melalui teknik non – skoring Dengan menggunakan teknik ini masalah dinilai melalui diskusi kelompok, oleh
sebab itu, juga disebut “ nominal group technique” (NGT). Ada dua NGT, yakni: i.
Delphi Technique
6
Delphi Technique : yaitu masalah – masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi tersebut akan menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama. ii.
Delbeq Technique Delbeq Technique : melalui diskusi kelompok, namun peserta diskusi terdiri dari
para peserta yang tidak sama keahliannya, maka sebelumnya dijelaskan dulu, sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah – masalah yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati bersama. 2.4
Masalah Kesehatan di Puskesmas
Dalam melaksanakan program kesehatan yang berdasarkan kepada standar pelayanan minimal, puskesmas bekerja untuk mencapai target sesuai SPM pada setiap program. Permasalahan kesehatan akan muncul jika target tidak dapat dicapai. Secara makro, masalah kesehatan terdiri dari 3 : 1.
Mortalitas Infant mortality rate : jumlah kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup. Maternal mortality rate : jumlah kematian ibu melahirkan dalam 100000 kelahiran hidup.
2.
Usia harapan hidup
3.
Status gizi anak dibawah 5 tahun Penjabaran ketiga masalah makro tersebut berupa program wajib dan program
penunjang puskesmas. Masalah kesehatan di puskesmas terlihat pada laporan tahunan yang tidak dapat mencapai target SPM. Selain itu, sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, permasalahan kesehatan di puskesmas dapat diidentifikasi dari 2 hal tersebut. 2.5
Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
7
Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalahmasalah. Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46) 1.
Faktor Internal
•
Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam mencapai
tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas. Dimana fungsi manajemen itu untuk planning, organizing, leading, dan controling. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap ‘‘baik/sudah biasa’’. •
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai target dari
program-program Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi pada Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standar kesehatan. •
Tenaga medis Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya
melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyandu yang tidak tepat sasaran.
•
Sumber keuangan Puskesmas Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak
sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa
8
yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. •
Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dengan
penduduk
menimbulkan
hambatan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
Puskesmas.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri dari orangorang
terpelajar dan bukan
berasal
dari
daerah
tersebut,
sehingga
penduduk
menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas. 2.
Faktor Eksternal
•
Kondisi Geografis Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau setingkat
dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki keadaan yang berbeda beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas. •
Pemerintah daerah Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman
pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legislatif dan eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan tulang punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan masyarakat sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar.
9
•
Keadaan Ekonomi Penduduk Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan
pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara Indonesia mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi ekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan yang memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian justru enggan datang ke Puskesmas. •
Kondisi Pendidikan Penduduk Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan yang
dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah, maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya. •
Peran Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani
penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain itu Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.
BAB III ANALISIS SITUASI 3.1
Keadaan Geografis
10
Puskesmas Andalas terletak di kelurahan Andalas dengan luas 8.15 km 2 dengan batas-batas sebagai berikut: •
Sebelah Utara
: Kecamatan Padang Utara, Kuranji
•
Sebelah Selatan
: Kecamatan Padang Selatan
•
Sebelah Barat
: Kecamatan Padang Barat
•
Sebelah Timur
: Kecamatan Lubuk Begalung, Pauh
Puskesmas Andalas meliputi 10 kelurahan sebagai wilayah kerjanya. Kesepuluh kelurahan tersebut adalah: 1. Kelurahan Sawahan 2. Kelurahan Jati Baru 3. Kelurahan Jati 4. Kelurahan Sawahan Timur 5. Kelurahan Simpang Haru 6. Kelurahan Andalas 7. Kelurahan Kubu Marapalam 8. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah 9. Kelurahan Parak Gadang Timur 10. Kelurahan Ganting Parak Gadang
11
Gambar 3.1
3.2
Peta wilayah kerja Puskesmas Andalas
Keadaan demograf
Data kependudukan Kecamatan Padang Timur menurut kelurahan di bawah wilayah kerja Puskesmas Andalas dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan sasaran kesehatan di Puskesmas Andalas dapat dilihat di Tabel 3.2.
12
Tabel 3.1 Distribusi Penduduk menurut Kelurahan Tahun 2011 No
Kelurahan
Jumlah jiwa
1
Kelurahan Sawahan
5,438
2
Kelurahan Jati Baru
6,798
3
Kelurahan Jati
10,207
4
Kelurahan Sawahan Timur
6,646
5
Kelurahan Simpang Haru
4,274
6
Kelurahan Andalas
9,785
7
Kelurahan Kubu Marapalam
6,309
8
Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
10,964
9
Kelurahan Parak Gadang Timur
8,217
10
Kelurahan Ganting Parak Gadang
13,294
Jumlah
81,932
Sumber data : Laporan Tahunan Puskesmas Andalas Tahun 2011 Dari Tabel 3.1 dapat dilihat distribusi penduduk dengan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di Kelurahan Ganting Parak Gadang dan jumlah penduduk yang paling sedikit di kelurahan Simpang Haru dibandingkan dengan jumlah penduduk di seluruh kelurahan wilayah kerja Puskesmas Andalas.
13
Tabel 3.2 Daftar Sasaran Kesehatan Puskesmas Andalas Tahun 2011 Kelurahan
BAYI
BALITA
BUMIL
BULIN
BUTEKI
WUS
PUS
LANSIA
Sawahan
153
749
168
160
306
1571
1076
531
Jati Baru
161
786
177
169
322
1650
1130
558
Jati
250
1223
275
262
500
2567
1758
868
Sawahan
128
629
142
135
256
1321
904
446
152
741
167
160
304
1560
1069
527
221
1081
243
232
442
2268
1554
766
Dalam 250
1226
275
263
500
2572
1762
869
922
207
198
376
1934
1325
653
689
155
148
282
1446
991
489
1229
276
263
502
2579
1766
871
9275
2085
1990
3790
19468
13335
6578
Timur Kubu Marapalam Andalas Kubu
Parak Karakah Parak Gadang 188 Timur Simpang Haru
141
Ganting Parak 251 Gadang Jumlah
1895
Sumber data: Laporan Tahunan Puskesmas Andalas Tahun 2011 3.3
Sarana Dan Prasarana
3.3.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Wilayah Kerja Puskesmas Andalas sangat luas, oleh karena itu untuk melayani masyarakat, Puskesmas Andalas memiliki 1 buah Puskesmas induk, dan 8 buah Puskesmas pembantu dan 1 buah Poskeskel yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Andalas, yaitu : 1.
Puskesmas Pembantu Andalas Barat
2.
Puskesmas Pembantu Parak Karakah
3.
Puskesmas Pembantu Tarandam
4.
Puskesmas Pembantu Ganting Selatan
14
5.
Puskesmas Pembantu Jati Gaung
6.
Puskesmas Pembantu Sarang Gagak
7.
Puskesmas Pembantu Kubu Dalam
8.
Puskesmas Pembantu Kampung Durian
9.
Poskeskel Kubu Marapalam Untuk kelancaran tugas pelayanan terhadap masyarakat, Puskesmas Andalas
mempunyai: •
1 buah kendaraan roda empat (Puskel)
•
5 buah kendaraan roda dua
Sarana kesehatan lain yang ada di wilayah kerja Puskesmas Andalas yaitu: •
Rumah Sakit Pemerintah
:3
•
Rumah Sakit Swasta
:6
•
Klinik Swasta
:6
•
Dokter Praktek Umum
: 51 Orang
•
Dokter Praktek Spesialis
: 15 Orang
•
Bidan Praktek Swasta
: 30 Orang
•
Dukun Terlatih
: 2 Orang
•
Kader aktif
: 352 Orang
•
Pos KB
: 12 Pos
•
Posyandu Balita
: 88 Buah
•
Posyandu Lansia
: 8 buah
3.3.2
Sarana dan Prasarana Umum
15
Puskesmas Andalas memiliki beberapa sarana dan prasarana umum di wilayah kerjanya. Sarana dan prasarana di Puskesmas Andalas dapat dilihat di Tabel 3.3. Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Umum di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas No.
Variabel
Jumlah
1
TK
33 buah
2
SD Negeri
35 buah
3
SD Swasta
13 buah
4
SMP/MTsN
11 buah
5
SMA/SMK
15 buah
6
Perguruan Tinggi
7
Rumah Ibadah
8
Salon
34 buah
9
Pasar
2 buah
4 buah 112 buah
Sumber data : Laporan Tahunan Puskesmas Andalas Tahun 2010
3.4
Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi
Penduduk wilayah kerja Puskesmas Andalas sebagian besar beragama Islam dengan presentase sebesar 96% dan keadaan ekonomi masyarakat Andalas merupakan kelompok menengah kebawah.
BAB IV MASALAH KESEHATAN DI PUSKESMAS ANDALAS 4.1
Identifikasi Masalah
Proses identifikasi masalah dilakukan melalui observasi, Laporan Bulanan Puskesmas Andalas Tahun 2011 dan 2012 dan wawancara dengan kepala Puskesmas dan
16
juga para penanggung jawab program di Puskesmas. Beberapa masalah di Puskesmas Andalas yang ditemui adalah: •
Partisipasi dan peran masyarakat di Padang Timur terhadap Posyandu masih kurang.
•
Kasus BB Bawah Garis Merah/ gizi buruk pada Balita masih ditemukan.
•
Angka kasus Diare masih konstan pada setiap bulan.
•
Angka kasus TB Paru klinis masih tinggi.
•
Angka kasus DBD masih ditemukan pada setiap bulan.
4.2
Prioritas Masalah
Banyaknya
masalah
yang
ditemukan
dalam
program
puskesmas
tidak
memungkinkan untuk diselesaikan sekaligus atau seluruhnya, sehingga perlu dilakukan prioritas masalah yang merupakan masalah terbesar. Hasil dari prioritas masalah yang kami temukan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dalam memprioritaskan masalah-masalah yang kami temukan di wilayah kerja Puskesmas Andalas, kami menggunakan teknik skoring dengan kriteria nilai yang digunakan adalah sebagai berikut: •
•
Urgensi: merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan -
Nilai 1 : tidak penting
-
Nilai 2 : kurang penting
-
Nilai 3 : cukup penting
-
Nilai 4 : penting
-
Nilai 5 : sangat penting
Intervensi -
Nilai 1 : tidak mudah
-
Nilai 2 : kurang mudah
-
Nilai 3 : cukup mudah
17
•
•
-
Nilai 4 : mudah
-
Nilai 5 : sangat mudah
Biaya -
Nilai 1 : sangat mahal
-
Nilai 2 : mahal
-
Nilai 3 : cukup murah
-
Nilai 4 : murah
-
Nilai 5 : sangat murah
Kemungkinan meningkatkan mutu -
Nilai 1 : sangat rendah
-
Nilai 2 : rendah
-
Nilai 3 : cukup sedang
-
Nilai 4 : tinggi
-
Nilai 5 : sangat tinggi
Tabel 4.1. Penilaian Prioritas Masalah di Puskesmas Andalas Masalah Kesehatan Masyarakat
Urgensi
Intervensi
Biaya
Mutu
Total
Rangking
18
Partisipasi dan peran masyarakat 1
2
1
5
9
V
3
3
5
16
III
masih 3
2
2
3
10
IV
Angka kasus TB Paru klinis 5
2
5
5
17
II
5
5
3
18
I
di
Padang
Timur
terhadap
Posyandu masih kurang. Kasus BB Bawah Garis Merah/ 5 gizi buruk pada Balita masih ditemukan Angka
kasus
Diare
konstan pada setiap bulan.
masih tinggi. Angka
kasus
DBD
masih 5
ditemukan pada setiap bulan
Setelah mempertimbangkan urgensi, intervensi, biaya dan mutu dari semua masalah yang telah diidentifikasi kami mendapatkan prioritas masalahnya adalah masih adanya kasus DBD yang ditemukan setiap bulannya sebagai rangking pertama (Tabel 4.1). 4.3.
Analisis Sebab Akibat Masalah
Berdasarkan penilaian prioritas di atas, kami menganggap perlunya identifikasi, analisis, dan upaya pemecahan masalah kasus DBD yang masih ditemukan setiap bulan. Rekapitulasi kasus DBD dapat dilihat dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2 Angka Kasus DBD menurut kelurahan Tahun 2011 dan Tahun 2012 No
Kelurahan
Angka Kejadian 2011 (Jan-Dis)
1
Kelurahan Sawahan
12
2012 (Jan-Feb) 3
19
2
Kelurahan Jati Baru
9
1
3
Kelurahan Jati
23
6
4
Kelurahan Sawahan Timur
12
1
5
Kelurahan Simpang Haru
4
1
6
Kelurahan Andalas
21
4
7
Kelurahan Kubu Marapalam
15
1
8
Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
20
8
9
Kelurahan Parak Gadang Timur
12
4
10
Kelurahan Ganting Parak Gadang
12
5
Jumlah
140
34
Sumber data : Laporan Bulanan Puskesmas Andalas Tahun 2011 dan Tahun 2012 Tabel 4.3 Angka pasien DBD yang dirawat inap dan meninggal Tahun
Bulan
Rawat Inap
Meninggal
2011
Januari- Februari
140
0
2012
Januari
18
1
Februari
16
0
Sumber data : Laporan Bulanan Puskemas Andalas Tahun 2011 dan Tahun 2012
Dari tabel 4.2 didapatkan kasus DBD pada wilayah kerja Puskesmas Andalas tahun 2011 adalah sebesar 140 kasus, dan pada tahun 2012 bulan Januari dan bulan Februari tercatat 34 kasus. Dari table 4.3, pada Tahun 2012 tercatat 1 penderita DBD yang meninggal yaitu pada bulan Januari 2012 di kelurahan Jati sehingga hal ini dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Setelah melakukan diskusi dan wawancara dengan petugas puskesmas, maka didapatkan beberapa penyebab masalah terjadinya kasus DBD di Puskesmas Andalas, yakni sebagai berikut:
20
•
Manusia Dari masyarakat -
Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang pentingnya kebersihan lingkungan.
-
Masih terdapat masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya kebersihan lingkungan.
-
Masyarakat seringkali salah dalam mendiagnosis penyakit DBD ini dengan penyakit lain seperti flu atau typhus
•
Metode -
Kerjasama lintas sektoral antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan Kota kurang optimal
•
Material -
•
Media informasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan kurang optimal.
Lingkungan -
Masih banyak daerah dengan lingkungan yang memiliki tempat yang potensial menjadi tempat pembiakan jentik-jentik.
BAB V PENUTUP 5.1
Kesimpulan
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata masih menyimpan berbagai permasalahan terkait kesehatan masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana, pra sarana serta tenaga medis tetapi juga dilihat dari segi kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam
21
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta komitmen dan kerjasama masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu, Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 5.2 •
Saran
Puskesmas perlu meningkatkan upaya promotif dan preventif terutama pada daerah dengan angka kejadian yang tinggi.
•
Pemerintah juga harus memainkan peran
dalam menyadarkan masyarakat betapa
pentingnya kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyakit berbasis liingkungan ini. •
Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang kepentingan kebersihan terhadap lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Definisi-puskesmas.html 2. Model-puskesmas-era-desentralisasi.html 3. Kebijakan dasar puskesmas (menuju Indonesia sehat 2010), Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI, 2003. 4. Maidin, Alimin, dr.MPH, Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Padang, 2010, Dinas Kesehatan Kota Padang, Padang.
22
5.Laporan Bulanan Puskesmas Andalas Tahun 2011 dan Tahun 2012
23
