(HUBIN) Analisis Kelebihan Dan Kelemahan UU Ketenagakerjaan (1)

Nama : Aprillia Aprillia Asmawati Asmawati

NPM : 21011 21011013 013034 0341 1 Kelas : HUMAS D Analisis Kelebihan dan Kelemahan Undang-Undang Ketenagakeraan 1. Keleb elebih ihan an Seba Sebaga gaii

sal salah

satu satu

upay upaya a

untu untuk k

menc encipt iptakan akan

hubu hubung ngan an

industrial yang baik antara pekerja dengan instansi, campur tangan pemerintah dalam hal ini dibuatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, dirasa sangat tepat. eraturan perundang-undangan ini dapat dijadikan sebagai

sarana

yang

cukup

e!ekti!

dalam

upaya

menjaga

kesin kesinamb ambung ungan an antara antara pelak pelaku u usaha usaha dan pekerj pekerja a dalam dalam hubung hubungan an kerja erja.. Kar Karena ena atura aturan n ini ini dapat dapat menj menjam amin in kepas epasti tian an huku hukum, m, nila nilaii keadilan, asas keman!aatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan h"kum h"kum serta serta mengat mengatur ur hak, hak, kewaj kewajiba iban n serta serta tanggu tanggungj ngjawa awab b para para pihak. Sejauh ini, UU n". 1# tahun $%%# tentang ketenagakerjaan sudah sangat baik karena sudah mampu menjadi wadah aspirasi bagi untuk pihak pekerja maupun pihak instansi. UU n". 1# tahun $%%# juga telah mencakup segala aspek tentang pekerja maupun instansi. Sehingga Undang Undang-Un -Undan dang g Ketenaga etenagake kerj rjaan aan ini sudah sudah layak layak dijadi dijadikan kan acuan acuan dalam menjalin hubungan industrial. $. Kelem elemah ahan an Kele elemahan ahan yang ang

terda erdapa patt

dalam alam UU n". n".

1# tahun ahun $%%#

diant diantar arany anya a adal adalah ah tida tidak k adan adanya ya pene penera rapa pan n sank sanksi si pida pidana na atau atau administrati! atas pelanggaran pasal. &al ini tercermin dalam asal '(, ') dan '' UU n". 1# tahun $%%#. asal-pasal tersebut berbunyi*

Pasal !4 erusaha erusahaan an dapat menyerahk menyerahkan an sebagian sebagian pelaksanaan pelaksanaan pekerja pekerjaan an kepada kepada perusahaan lainnya melalu laluii per perjanj janjiian

pem pemb"r b"r"nga "ngan n

pek pekerj erjaan aan

pekerja+buruh pekerja+buruh yang dibuat secara tertulis.

atau atau

peny penye ediaa diaan n

jasa asa

Pasal !" 1 enyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemb"r"ngan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. $ ekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama* b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan* c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan* dan d. tidak menghambat pr"ses pr"duksi secara langsung. # erusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk badan hukum. ( erlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja+buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat $ sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ) erubahan dan+atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat $ diatur lebih lanjut dengan Keputusan enteri. ' &ubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja

secara

tertulis

antara

perusahaan

lain

dan

pekerja+buruh yang dipekerjakannya. / &ubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ' dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam asal )0.  2alam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat $ dan ayat # tidak terpenuhi,

maka demi hukum status hubungan kerja pekerja+buruh dengan perusahaan penerima pemb"r"ngan

beralih

menjadi

hubungan

kerja

pekerja+buruh

dengan

perusahaan pemberi pekerjaan. 0 2alam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat , maka hubungan kerja pekerja+buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat /. Pasal !! 1 ekerja+buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja+buruh tidak b"leh digunakan "leh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan p"k"k atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan pr"ses pr"duksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pr"ses pr"duksi. $ enyedia jasa pekerja+buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pr"ses pr"duksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya

hubungan

kerja

antara

pekerja+buruh

dan

perusahaan

penyedia jasa pekerja+buruh* b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huru! a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam asal )0 dan+atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani "leh kedua belah pihak* c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan

yang

timbul

menjadi

penyedia jasa pekerja+buruh* dan

tanggung

jawab

perusahaan

perjanjian antara perusahaan

pengguna jasa pekerja+buruh dan perusahaan lain yan bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja+buruh dibuat secara tertulis

dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. # enyedia jasa pekerja+buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki i3in dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. ( 2alam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat $ huru! a, huru! b, dan huru! d serta ayat # tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja+buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja+buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja+buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 2engan tidak tercantumnya penerapan sanksi pidana atau administrati! dalam pasal makan akan memungkinkan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar pekerja. 4anpa adanya upaya h"kum yang bersi!at memaksa tidak aka nada e!ek jera bagi pihak instansi yang melanggar perjanjian.