PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN JASA KONSULTANSI Oleh: Fatimah Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang Kita yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa pemerintah pasti tahu bahwa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat harga perkiraan pekerjaan yang biasa kita sebut harga perkiraan sendiri (HPS). Tugas menetapkan HPS bagi PPK merupakan tugas yang sangat penting. HPS tidak boleh dibuat terlalu rendah karena yang terjadi nanti penyedia tidak akan berani mengikuti lelang. Sebaliknya, HPS juga tidak boleh terlalu tinggi karena PPK harus menerapkan asas efisiensi dalam setiap proses pengadaaan barang jasa. Salah satu fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPS berdasarkan sumber data yang valid sehingga menghasilkan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. sumbernya. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan barang/jasa pada pada instansi pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Di dalam tulisan berikut, penulis ingin memaparkan k husus tentang penyusunan HPS pada pengadaan jasa konsultansi. Yang dimaksud dengan jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai
bidang keilmuan
yang
mengutamakan
adanya
olah
pikir (brainware). Di dalam
penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang termasuk di dalam Pengadaan
Jasa
Konsultansi
meliputi, namun tidak terbatas pada: a. jasa rekayasa (engineering); b. jasa perencanaan ( planning planning), perancangan (design) dan pengawasan ( supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi; c. jasa perencanaan ( planning planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan perikanan, kelautan,
Konstruksi, lingkungan
seperti hidup,
transportasi, pendidikan,
kesehatan,
kehutanan,
kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan,
pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi; d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian,
jasa
pendampingan,
bantuan
teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum; e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.
SUMBER DATA PENYUSUNAN HPS Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, d ata yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi: a.
Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c.
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f.
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
g.
hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i.
norma indeks; dan/atau
j.
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
KOMPONEN DAN KETENTUAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) JASA KONSULTANSI Komponen yang diperlukan untuk menghitung HPS jasa konsultansi terdiri atas: 1. Biaya Langsung Personil (Remuneration); 2. Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ); dan 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan mengenai biaya langsung personil yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: a) Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan b) Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar ( basic salary ) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi. c)
Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya umum (overhead ), biaya sosial ( social charge), keuntungan ( profit ) maksimal 10% (sepuluh perseratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
d) Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut : SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x 1,1 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3 Dimana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu SBOH = Satuan Biaya Orang Hari SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam Sedangkan ketentuan yang harus diperhatikan mengenai biaya langsung nonpersonil adalah:
a) Biaya langsung nonpersonil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya langsung nonpersonil ini terdiri atas 3 komponen meliputi: 1. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ), misal tiket pesawat 2. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, misal sewa kendaraan
3. Lump sum adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dibayarkan, misal biaya survey b) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost ), yang meliputi antara lain pembelian ATK, sewa surat
ijin,
biaya
biaya
untuk
peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan komunikasi,
biaya
pencetakan
laporan,
biaya
penyelenggaraan
seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain. c)
Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain. Pada saat menyusun HPS, PPK tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan
pajak penghasilan (PPh) penyedia. HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi.
CONTOH PENYUSUNAN HPS PENGADAAN JASA KONSULTANSI Selanjutnya penulis akan memberikan contoh penyusunan HPS untuk pengadaan jasa konsultansi dengan sumber data berupa informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada contoh berikut, sumber data yang akan penulis gunakan adalah informasi pedoman biaya standar minimal 2011 biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan jasa konsultansi yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). Dalam tulisan ini, penulis akan mengambil contoh pengadaan jasa konsultansi perencana pekerjaan peningkatan kapasitas jaringan listrik. Kebutuhan personil dan non personil untuk pekerjaan tersebut dirinci sebagai berikut:
GAMBAR 1. PERKIRAAN KEBUTUHAN PERSONIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X TAHUN 2012
NO A.
URAIAN KEGIATAN
PENDIDIKAN/ PENGALAMAN
JUMLAH TENAGA
JAM
HARI
MAN-MONTH (OB)/HOUR (OJ)
S1/12
1,00
8,00
30
1
OB
TENAGA AHLI A.1. Masa Perencanaan
1
Ketua Tim
2
Tenaga Ahli Elektrikal
S1/8
1,00
8,00
30
1
OB
3
Tenaga Ahli Mekanikal
S1/8
1,00
8,00
30
1
OB
4
Tenaga Ahli Struktur
S1/8
1,00
8,00
30
1
OB
5
Tenaga Ahli Estimator
S1/8
1,00
8,00
30
1
OB
S1/12
1,00
1,00
30
30
OJ
A.2.Masa Pengawasan berkala 1
Ketua Tim
2
Tenaga Ahli Elektrikal
S1/8
1,00
1,00
30
30
OJ
3
Tenaga Ahli Mekanikal
S1/8
1,00
1,00
30
30
OJ
4
Tenaga Ahli Struktur
S1/8
1,00
1,00
30
30
OJ
B.
TENAGA SUB PROFESIONAL
1
Drafter CAD
D3/7
1,00
8,00
30
1
OB
2
Tekhnisi
D3/7
1,00
8,00
30
1
OB
TENAGA PENDUKUNG Sekretaris
SMA
1,00
8,00
30
1
OB
2
Driver
SMA
1,00
8,00
30
1
OB
3
Office Boy
SMA
1,00
8,00
30
1
OB
C. 1
Penetapan kebutuhan personil dan estimasi waktu penyelesaian pekerjaan sudah dibuat oleh PPK dengan berdasarkan kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan dalam rencana umum pengadaan. PPK menyusun dengan mempertimbangkan berbagai hal dan selanjutnya menetapkan kebutuhan personil untuk pekerjaan ini. Selanjutnya, PPK bisa mengisi standar biaya sesuai dengan sumber data digunakan yaitu sumber data dari INKINDO. Kita bisa melihat tabel rincian biaya langsung personil pada tabel 2-11 untuk biaya langsung personil untuk tenaga ahli, tabel 3-11 untuk biaya langsung personil tenaga subprofesional, dan 4-11 untuk biaya langsung personil tenaga pendukung.
GAMBAR 2. TABEL BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI, TENAGA SUBPROFESIONAL, DAN TENAGA PENDUKUNG SESUAI TABEL INKINDO 2011
Selanjutnya kita masukkan biaya satuan sesuai dengan satuan biaya minimal di atas, misalnya untuk Ketua tim dibutuhkan Sarjana Strata 1 dengan pengalaman minimal 12 tahun, pada gambar 2 kita lihat bahwa tenaga ahli dengan pendidikan sarjana str ata 1 dan pengalaman 12 tahun masuk ke dalam kelompok ahli m adya dengan rupiah per bulan sebesar Rp26.850.000,00. Standar biaya yang terdapat pada sumber data kita di atas adalah orang per bulan. Sementara di dalam rincian kebutuhan biaya langsung personil terdapat peker jaan yang diasumsikan membutuhkan hanya 1 jam setiap harinya yaitu pekerjaan yang dilakukan pada masa pengawasan berkala. Untuk pekerjaan ini kita harus mengkonversi terlebih dahulu satuannya menjadi orang per jam dengan rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam kasus ini misalnya, kita akan mengkonversi satuan biaya langsung personil untuk tenaga ahli pendidikan sarjana strata 1, pengalaman 12 tahun, standar biaya orang per bulan sebesar Rp 26.850.000,00 serta tenaga ahli pendidikan sarjana strata 1, pengalaman 8 tahun, standar biaya orang per bulan sebesar Rp 20.850.000,00. Perhitungan konversi untuk menghasilkan standar biaya orang per jam adalah sebagai berikut:
GAMBAR 3. KONVERSI STANDAR BIAYA ORANG PER BULA N MENJADI ORANG PER JAM
Contoh: Konversi Standar Biaya Langsung Personil Tim Ahli orang per bulan (OB) menjadi orang per jam (OJ) Rumus penghitungan standar biaya per orang per hari SBOH = (SBOB/22) x 1,1 Rumus penghitungan standar biaya per orang per jam SBOJ
= (SBOH/8) x 1,3
Untuk Tenaga ahli/S1/ 12 tahun Diketahui : SBOB = Rp26.850.000,00 SBOH
=(Rp26.850.000,00/22)x 1,1 =
SBOJ
Rp1.342.500,00
=(Rp1.342.500,00/8)x 1,3 =
Rp218.156,25
Dibulatkan Rp218.500,00
Untuk Tenaga ahli/S1/ 8 tahun Diketahui : SBOB = Rp20.850.000,00 SBOH =(Rp20.850.000,00/22)x 1,1 = Rp1.042.500,00 SBOJ =(Rp1.042.500,00/8)x 1,3 = Rp169.406,25 Dibulatkan Rp170.000,00 Setelah perhitungan konversi ini kita lakukan, maka selanjutnya akan kita hitung total kebutuhan biaya langsung personil sesuai standarnya, baik orang per bulan maupun orang per jam. Selanjutnya jika semua biaya satuan sudah kita isi, maka rincian HPS untuk biaya langsung personil akan tampak sebagai berikut: GAMBAR 4. RINCIAN HPS UNTUK BIAYA LANGSUNG PERSONIL PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X TAHUN ANGGARAN 2012
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL NO
URAIAN KEGIATAN
PENDIDIKAN/ PENGALAMAN
JUMLAH TENAGA
JAM
HARI
S1/12 S1/8 S1/8 S1/8 S1/8
1 1 1 1 1
8 8 8 8 8
30 30 30 30 30
MANMONTH (OB)/HOUR (OJ)
BIAYA SATUAN
TOTAL BIAYA
26.850.000
26.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
20.850.000
JUMLAH A1
110.250.000
218.500
6.555.000
170.000
5.100.000
170.000
5.100.000
170.000
5.100.000
JUMLAH A2
21.855.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
JUMLAH B
14.400.000
4.650.000
4.650.000
2.600.000
2.600.000
A.1. Masa Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 B. 1 2 C. 1 2
Ketua Tim Tenaga Ahli Elektrikal Tenaga Ahli Mekanikal Tenaga Ahli Struktur Tenaga Ahli Estimator A.2.Masa Pengawasan berkala Ketua Tim Tenaga Ahli Elektrikal Tenaga Ahli Mekanikal Tenaga Ahli Struktur TENAGA SUB PROFESIONAL Drafter CAD Tekhnisi TENAGA PENDUKUNG Sekretaris Driver
1 1 1 1 1
OB OB OB OB OB
S1/12 S1/8 S1/8 S1/8
1 1 1 1
1 1 1 1
30 30 30 30
30 30 30 30
OJ OJ OJ OJ
D3/7 D3/7
1 1
8 8
30 30
1 1
OB OB
SMA SMA
1 1
8 8
30 30
1 1
OB OB
3
Office Boy
SMA
1
8
30
1
OB
1.750.000
1.750.000
JUMLAH C
9.000.000 155.505.000
JUMLAH A + B + C
Standar biaya yang ditunjukkan pada gambar tabel di atas adalah untuk kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar Jakarta harus dikalikan dengan indeks untuk masing-masing propinsi. Kita ambil contoh saja biaya langsung personil tenaga ahli pendidikan sarjana strata 1 dengan masa kerja 12 tahun di atas tadi untuk DKI Jakarta adalah Rp26.850.000,00 per bulan. Jika pekerjaannya akan dilaksanakan di Surabaya, maka biaya langsung personil untuk tenaga ahli yang sama dengan lokasi di Surabaya adalah sebesar Rp26.850.000,00 x 0,681 (Indeks Propinsi Jawa Timur)sama dengan Rp18.284.850,00. Setelah kita menyelesaikan penghitungan untuk biaya langsung personil, sekarang kita akan beralih ke biaya langsung non personil. Kita anggap saja bahwa kebutuhan untuk nonpersonil adalah seperti yang ada di gambar 5 di bawah ini. GAMBAR 5. PERKIRAAN KEBUTUHAN NONPERSONIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X TAHUN 2012 II. KEBUTUHAN NONPERSONIL NO
URAIAN KEGIATAN
VOLUME
INTENSITAS
WAKTU/ BULAN
A. 1. 2. 3.
PERALATAN KANTOR Sewa Komputer Sewa Printer Sewa Plotter
2 1 1
1 1 1
1 1 1
B 1. 2. 3.
OPERASIONAL KANTOR ATK Sewa kendaraan Telekomunikasi
1 5 1
1 1 1
1 1 1
C. 1.
DOKUMEN Dokumen prarencana Dokumen pengembangan rencana Dokumen pelelangan - Gambar - RKS - BQ
2. 3.
- Flashdisk
5 5 5 5 5 1
Selanjutnya kita akan melihat, besaran biaya satuan nonpersonil untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan sumber data kita. Kita perhatikan rincian biaya langsung nonpersonil pada gambar 6 berikut. GAMBAR 6. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK SEWA PERALATAN KANTOR, SEWA KENDARAAN, BIAYA KOMUNIKASI, DAN BIAYA PELAPORAN
Jumlah hari dan waktu sewa kita dasarkan pada perkiraan selama pekerjaan dilaksanakan, misal sewa mobil. Untuk sewa mobil, tidak perlu kita mengasumsikan selama satu bulan penuh akan menyewa mobil, tapi bisa kita kira-kira kemungkinan penggunaannya. Setelah kita rekap biaya satuan dari masing-masing komponen biaya non personil, kita akan mendapatkan total biaya langsung non personil sebagai berikut: GAMBAR 7. RINCIAN HPS UNTUK BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X TAHUN ANGGARAN 2012 II. BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL NO
URAIAN KEGIATAN
A. 1. 2. 3.
PERALATAN KANTOR Sewa Komputer Sewa Printer Sewa Plotter
B 1. 2. 3. C. 1. 2. 3.
OPERASIONAL KANTOR ATK Sewa kendaraan Telekomunikasi DOKUMEN Dokumen prarencana Dokumen pengembangan rencana Dokumen pelelangan - Gambar - RKS - BQ - Flashdisk
VOLUME
INTENSITAS
WAKTU/ BULAN
SATUAN
SATUAN BIAYA
TOTAL
2 1 1
1 1 1
1 1 1
unit unit bulan
1.000.000 1.000.000 4.000.000
2.000.000 1.000.000 4.000.000
1 5 1
1 1 1
1 1 1
bulan hari bulan
2.400.000 3.400.000 2.300.000
2.400.000 17.000.000 2.300.000
5 5
set set
150.000 200.000
750.000 1.000.000
5 5 5
set set set
500.000 500.000 500.000
2.500.000 2.500.000 2.500.000
1
buah
160.000
160.000
JUMLAH A+ B + C
38.110.000
Selanjutnya biaya langsung personil dan nonpersonil ini direkap sehingga kita mendapatkan prosentase dari masing-masing biaya. Setelah direkap maka total biaya yang diperoleh adalah sebagai berikut
III. REKAPITULASI 1. Biaya Langsung Personil 2. Biaya langsung nonpersonil Jumlah PPN 10% TOTAL
155.505.000,00 38.110.000,00
80,32% 19,68%
193.615.000,00 19.361.500,00 212.976.500,00
Total HPS yang kita peroleh dari penghitungan di atas adalah sebesar Rp212.976.500,00, dimana total biaya tersebut terdiri atas 80,32% biaya langsung personil dan 19,68% biaya langsung nonpersonil. Karena pekerjaan konsultansi yang akan dikerjakan merupakan pekerjaan sederhana dan tidak bersifat khusus, maka penghitungan total HPS di atas sudah memenuhi syarat karena biaya nonpersonilnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya. Demikian paparan penulis mengenai penyusunan HPS untuk pekerjaan konsultansi, semoga bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi pihak yang ingin mempelajari mengenai pengadaan barang jasa pemerintah khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan HPS.
DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pe ngadaan Barang Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden
Nomor
70
tahun
2012 tentang
perubahan
kedua
atas Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
