Elisabeth NSB Tukan, SH.,LLM
2 ISTILAH : 1.Hukum Laut Keperdataan atau Hukum Maritim (Maritime Law) : kaidah2 hk yg m‟atur hub dibidang keperdataan yg d‟timbulkan akibat adanya kegiatan yg terjadi di laut co : keg eksport-import mlalui laut 2.Hukum Laut Internasional Publik (International Law of The Sea) : kaidah hukum yg m‟atur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yg berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (national jurisdiction) Co : hak&kewenangan neg atas laut teritorial
Kebiasaan (Custom) : co : klaim neg2 atas laut Perjanjian Internasional ( Treaty ) : konvensi penyelamatan jiwa Manusia di Laut 1914, konvensi tabrakan kapal2 di laut 1952, UNCLOS „58, „82 dll Putusan Pengadilan : co : Anglo-Norwegian Fisheries case 1951 Prinsip2 umum Hukum : Co : occupatio (hk perdata) Pendapat para ahli : co : canon shoot rule o/ Cornelis Van Bynkershoek
Laut (boer mauna) : keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi (fisik) Laut : keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi Hukum Laut : seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yg berhubungan dgn pantai yg terkurung o/ daratan,dan atau organisasi atau subyek hk int‟l lainnya yg mengatur ttg kedaulatan neg di laut,yurisdiksi neg & hak2 neg atas perairan tsb
A.
Zaman Romawi Kuno
1. Res Communis Omnium hak bersama seluruh umat, laut milik semua orang, dapat dipergunakan semua orang 2. Res Nullius Laut mrp sebuah tempat atau benda yg tidak ada pemiliknya bagi yg dapat menguasai laut, dpt pula memilikinya (occupatio )
B. Masa Abad Pertengahan runtuhnya Romawi, byk neg2 kecil yg mklaim wil laut, contohnya Venetia, Pisa, Genoa 1. Teori Bartolus Laut dibagi menjadi 2 : Laut yg berada di bawah kekuasaan neg pantai dan Laut yang bebas 2. Teori Baldus terdapat 3 konsepsi : Pemilikan Laut, Pemakaian Laut, Yurisdiksi dan wewenang atas laut u/ perlindungan kepentingan di laut *pembagian laut dan benua o/ paus Alexander XII menjadi 2 bag u/ Spanyol dan Portugis (inter caetera) thn 1493
3. Battle of Books a. Mare Liberum Dikemukakan o/ Hugo Grotius dlm buku mare liberum (1609) ttg Freedom of the sea (kebebasan berlayar di laut). Pd prinsipnya : Laut bersifat terbuka Laut tidak dapat dimilki Laut itu bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun juga (u/ aktivitas pelayaran dan perikanan)
b. Mare Clausum ( laut tertutup) Dikemukan o/ John Selden (1635), dikemukan o/ inggris u/ menentang ide Grotius : selama laut dikuasai oleh suatu neg ttt, maka neg tsb mmiliki kekuasaan atas laut tsb. Disanggah oleh : - Pontanus : Laut yg bdekatan dgn daratan bisa menjadi kedaulatan neg pantai, selebihnya adlh laut bebas - Cornelis Van Bynkershoek : dlm buku “de dominio maris desertatio”. Mlahirkan Canon Shoot Theory/ teori tembakan meriam : lebar teritorial laut sebuah neg pantai adlh 3 mil laut (sesuai jarak tembakan meriam saat itu)
C. Zaman Modern 1.Konvensi Den Haag 1930 : Nationality, territorial waters, responsibility of states. Neg2 tdk sepakat ttg lebar laut teritorial 2.Proklamasi Truman 1945 : ttg Landas Kontinen (Continental Shelf): suatu kelanjutan alamiah dr wil daratan dgn tujuan u/ mengamankan dan mencadangkan smbr kekayaan alam dan penguasaannya. Isi dari proklamasi ini : - Perlu SDA baru dr minyak bumi dan mineral lain u/ kebutuhan jangka panjang
- Perlu adanya eksplorasi dan eksploitasi smbr kekayaan alam yg tdapat di seabed dan subsoil landas kontinen AS dgn memanfaatkan kemajuan teknologi - Landas Kontinen AS mrpkan klanjutan alamiah dr wil daratan shg usaha u/ m‟olah kekayaan alamnya memerlukn kerjasama dan perlindungan dgn neg pantai yg bbatasan 3.Konferensi 1958 (UNCLOS I) a. Konvensi mengenai laut wilayah dan zona tambahan b. Konvensi mengenai laut lepas
c.
Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas laut d. Konvensi mengenai landas kontinen 4. Konferensi 1960 (UNCLOS II) Ttg Laut Wilayah, GAGAL 5. UNCLOS III, montego bay, Jamaica, 1982 Rezim hukum laut antara lain : perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, Landas Kontinen, Laut Lepas, Dasar Laut Dalam,
Dipengaruhi o/ tuntutan negara2 u/ memperluas kekuasaannya di laut Teritoriaal Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, psl 1 : “lebar laut wil indonesia adlh 3 mil laut, diukur dari garis air rendah dari pulau2 yg termasuk dlm daerah indonesia” Akibatnya : sebagian besar pulau2 atau kelompok pulau yang akan mempunyai laut wilayah msg2 dan kantong2 laut lepas Menimbulkan persoalan dr segi keamanan,ekonomi, dan politik
Pengumuman Pemerintah 13 desember 1957 “Deklarasi Djuanda”, yang berbunyi : bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau2 atau bag pulau2 yang termasuk daratan neg Rep Indonesia dgn tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian2 yg wajar dari wil daratan neg RI dan dgn demikian mrpkan bagian dari perairan nasional yang b’ada di bawah kedaulatan mutlak dari neg RI. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tdk bertentangan dgn kedaulatan dan keselamatan neg Indo. Penentuan batas laut teritorial yg lebarnya 12 mil yg diukur dari garis2 yg mhubungkan titik2 terluar pd pulau2 neg indo akan ditentukan dgn UU Diresmikan dgn UU No.4/PRP/1960 ttg Perairan Indonesia
Apakah tindakan pemerintah Indonesia ini merupakan langkah yang tepat/sah??
Diatur dlm psl 8 UNCLOS 1982 “perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut” Termasuk danau, sungai, kanal dll Berada di bawah kedaulatan dan yurisdisdiksi negara Di Indo : perairan pedalaman dibagi 2 : laut pedalaman dan perairan daratan (uu no.4/1960)
Psl 1 konv laut wilayah 1958 dan psl 2 UNCLOS 1982, Laut wilayah : wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan suatu negara dimana negara memiliki kedaulatan atasnya Lebarnya : hk laut tradisional : 3 mil, UNCLOS ’82 (psl.3) : 12 mil
Pengukuran 1 : psl 3 konv ’58 + psl 5 UNCLOS ‘82 : garis pangkal normal (normal base line) ditetapkan dari garis batas air rendah sesuai dengan bentuk pantai yang diakui oleh negara pantai tersebut
Pengukuran 2 : psl 4 konv „58 + psl 7 UNCLOS „82 : garis pangkal lurus (Straight Baseline) “di tempat2 dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis2
pangkal
lurus
(straight
baseline)
yang
m’hubungkan titik2 yang tepat dpt digunakan dgn menarik garis pangkal dari mana lebar laut wil diukur”
1.
2. 3.
Wewenang neg pantai : psl 2 UNCLOS ‟82 : “kedaulatan suatu neg pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya”. Mengambil langkah2 pencegahan lintas yang tidak damai Melakukan pencegahan thd planggaran o/ kapal Menangguhkan hak lintas damai kapal asing apabila diperlukan u/ perlindungan keamanannya
Hak Lintas Damai (right of Innocent Passage) Psl 14 (4) konv „58 + psl 19 (1) UNCLOS ‟82 “lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan neg pantai” ndera Yurisdiksi di atas kapal adalh yurisdiksi neg bendera, kecuali : 1. Dampak dari tindakan pidana terasa hingga ke neg pantai 2. Jika kejahatan tersebut dilakukan untuk mengacaukan perdamaian dan keamanan dari negara pantai 3. Jika ada permintaan dari kapten kapal atau konsul dan perwakilan diplomatik bendera kapal terhadap negara pantai 4. Jika ada dugaan kuat bahwa kapal tersebut dan awak kapalnya melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang
Hak Menangkap Ikan
Bermula dari praktik Inggris (antipenyelundupan-1669 dan hovering act-1673) dan Amerika Serikat (peraturan Bea Cukai1790 dan Prohibition act 1919) Diatur dlm psl 33 UNCLOS‟82 : “daerah yg bbatasan langsung antara laut wilayah dan laut lepas dpt diklaim mjadi Zona Tambahan bg neg2 pantai u/ kepentingan2 : Mcegah pelanggaran kepabeanan, bea cukai,fiskal, imigrasi, atau karantina brg2 ttt yg akan masuk dr laut
Tdk boleh melebihi batas 24 mil dr pantai (diukur dr garis pangkal) atau 12 mil dari laut wilayah Status zona tambahan tidak sama dgn laut wilayah
Diatur dlm psl 55 UNCLOS‟82 : “daerah diluar dan berdampingan dgn laut teritorial yg tunduk pd rezim hukum khusus dimana terdapat hak2 dan jurisdiksi neg pantai, serta hak dan kebebasan neg lain yg diatur konvensi” Psl 57 UNCLOS‟82 : “ZEE tdk boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dimana laut teritorial diukur” Hak neg pantai dlm pasal 56 UNCLOS‟82 : hak berdaulat u/ eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati termasuk juga wilayah dasar lautan dan eksplorasi di bawah tanah dari laut tersebut
Kewajiban neg pantai : mnetapkan batas2 ZEE dgn neg tetangga bdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya kpd SEKJEN PBB Hak negara lain dlm psl 58 UNCLOS‟82 : bebas berlayar atau terbang di atas wilayah ini, serta bebas pula memasang kabel dan pipa bawah lautan Kewajiban neg lain : menghormati ketentuan hukum neg pantai
??? Adakah Hak neg lain u/ menangkap ikan di ZEE???
Diatur dlm psl 86 UNCLOS‟82 : “semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu neg, dan perairan kepulauan dlm neg kepulauan” Laut lepas = Bebas (psl 87) Freedom of the High Seas : kebebasan pelayaran (freedom of navigation), kebebasan penerbangan (freedom of overflight), kebebasan memasang pipa dan kabel di bawah laut, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, penangkapan ikan, riset ilmiah kelautan
Batasan : kepentingan neg lain, u/ tujuan2 damai (peaceful purposes), tidak boleh menerapkan kedaulatan Kapal+bendera kapal = kebangsaan kapal (agar ada kesatuan hukum di atas kapal) Kapal = floating portion of the flag state Neg bendera wajib mlaksanakan yurisdiksinya di bid administrasi, teknis dan sosial di atas kapalnya Kewajiban neg : menghormati yurisdiksi neg bendera, wajib memberikan bantuan, wajib memiliki tim SAR, mencegah dan menghukum perdagangan budak, bekerja sama memberantas bajak laut, dan menumpas siaran gelap.
Atau Hak Pengejaran Seketika (psl 111) Suatu negara dapat mengejar, menangkap dan membawa ke pelabuhannya suatu kapal swasta asing yang telah melakukan perbuatan mlawan hukum di laut wilayah atau perairan pedalamannya, hingga ke laut lepas. Syarat : harus terus menerus dan tidak boleh berhenti dan dihentikan ketika memasuki laut wilayahnya atau laut wil neg lain
a)
b)
Baca kembali ttg Deklarasi Truman!!! Psl 76 UNCLOS‟82 : Dasar laut dan tanah di bawahnya yg tletak di luar laut teritorialnya sepanjang ada kelanjuta ilmiah dr wil daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen, atau; Dasar laut dan tanah dibawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana laut teritorial diukur To be continued…
c). Landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukurnya d). Tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter Hak negara pantai : hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di LK Kewajiban negara pantai : menetapkan batas terluar batas kontinen dan melaporkannya kpd SEKJEN PBB yg disertai dgn informasi2 relefan spt data2 pendukung geologis dan peta2
Buatlah sebuah paper tentang PERAIRAN KEPULAUAN Yang harus ada : dasar hukum, garis pangkal kepulauan, status hukum parairan kepulauan, udara diatasnya dan tanah dibawahnya, serta alur laut kepulauan Tugas diketik, spasi 1,5 dan minimal 5 hlm
Diatur o/ International Maritime Organization (IMO), HQ di London Dlm UNCLOS 1982 diatur dlm psl 17-45, Psl 52-53, 87, 90. di Indonesia diatur dlm UU No 17 Thn 2008
1). Hak Lintas Damai&Tidak Damai Diatur dlm psl 17-19 UNCLOS‟82 Lintas yaitu berlayar atau navigasi melalui laut territorial untuk tujuan melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadsteads) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut (psl.18) psl 19 (1) UNCLOS ‟82 “lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan neg pantai”
Tdk damai : mbahayakan kdamaian k‟amanan+ktertiban neg pantai, atau melakukan : (1) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan (use of force) terhadap kedaulatan,integritas territorial atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau tindakan apapun yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana terdapat dalam Piagam PBB; (2) setiap latihan atau praktik dengan senjata jenis apapun; (3) setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang merugikanpertahanan atau keamanan negara pantai; (4) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai; (5) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
(6) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer; (7) bongkar muat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai; (8) setiap perbuatan sengaja yang menimbulkan terjadinya pencemaran serius yang bertentangan dengan Konvensi ini; (9) setiap kegiatan penangkapan ikan; (10) melakukan kegiatan riset atau survei; (11) setiap perbuatan yang dbertujuan mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai; (12) setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.
2). Hak Lintas Transit (right of transit passage) berlaku pada selat2 yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas (highseas) atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dan penerbangan (overflight) semata-mata untuk tujuan transit terus-menerus langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya (psl 38 UNCLOS‟82)
3). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Penetapan ALKI dimaksudkan agar Pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua periran bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi: ALKI I : Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-SelatSunda ALKI II : Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok ALKI III : Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda
4). Kapal Hak lintas damai bagi kapal2 (publik&privat) di laut teritorial
asing
Kewajiban NP : memberikan keamanan pelayaran internasional sekaligus melakukan pengawasan thdp lalu lintas kapal asing, sehingga tidak merugikan kepentingan NP, tdk mhalangi pelayaran int‟/ tetapi juga mempunyai hak untuk mengambil langkah2 perlindungan kepentingan di laut teritorialnya, terutama mencegah lalu lintas kapal yang tidak damai
Psl 56 :setiap negara mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan eksplorasi,eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (living resources) maupun nonhayati (non-living resources) Psl 61.1 : NP harus menentukan jumlah tangkapan sumber hayati yang dapat diperbolehkan (allowable catch of the living resources) di ZEE
Tdk penuhi Allowable Catch , maka NP tsb dpt mberikan izin kpd neg lain untuk melakukan penangkapan ikan dari sisa yang dibolehkan sesuai dgn perjanjian dan peraturan perUU yang berlaku NP ptimbangkan : pemberian izin yang ketat, pbayaran atau kompensasi atas izin penangkapan itu tsb, penangkapan ikan yg dibolehkan, jmlh penangkapan yg dibolehkan, pengaturan musim pnangkapan, ukuran dan jmlh alat penangkap/kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan jumlah penangkapan, dan prosedur penegakan hknya apabila terjadi pelanggaran izin tsb
Psl 69 :Hak neg tdk berpantai (right of landlocked States)& neg yg tdk b‟untung scr geografis (right of geographically disadvantaged States) Hak tsb tdk boleh dialihkan (psl 70) dpt meminta bantuan teknis atau keuangan dari negara ketiga atau OI dlm mmudahkan pelaksanakan hak tersebut berdasarkan kesepakatan dgn negara yang berkepentingan, yaitu negara pantai (psl 72)
Diatur dlm psl 133-191 UNCLOS 82 Kawasan berarti dasar laut, dasar samudera, dan tanah di bawahnya di luar batas-batas jurisdiksi nasional (psl 1) tunduk pada rejim internasional, yaitu common heritage of mankind, yaitu warisan bersama umat manusia kekayaan berarti segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas di kawasan atau di bawah dasar laut termasuk nodul polimetalik (psl 133)
dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otorita Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Authority-ISBA) Yg melakukan produksi (eksplorasi+eksploitasi) di Kawasan adalah negara atau perusahaan atau kontraktor, stlh mdapat izin dr ISBA (psl 151) aaaa
marine scientific research penting dalam menggali potensi kekayaan SD laut yang kemudian harus dioptimalkan bagi pembangunan nasional Diatur dlm Pasal 238-265 UNCLOS ‟82 Psl 238 “semua neg tanpa memperhatikan lokasi geografisnya dan organisasi internasional mempunyai hak u/ melakukan riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur oleh Konvensi” Prinsip2 umum penyelenggaran : a. riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan sematamata u/ tujuan damai (peacefulpurposes);
b. riset ilmiah kealautan harus dilakukan dengan metode ilmiah (scientifi methods) c. riset ilmiah kelautan tidak boleh mengganggu penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi; d. riset ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dgn peraturan perUU dan Konvensi Negara2 pantai (coatal states) mempunyai hak eksklusif (exclusive right) u/ m‟atur, m‟izinkan, dan mlaksanakan riset ilmiah kelautan di laut teritorial, ZEE dan landas kontinen Psl 263 “responsibility and liability dlm keg riset ilmiah kelautan
Diatur dlm Bab XIV UNCLOS „82 Pasal 270-274 mewajibkan setiap negara yg sdh terikat untuk melakukan kerja sama internasional (international cooperation) dlm pengembangan dan alih teknologi kelautan baik melalui kerja sama bilateral, regional, dan Multilateral
pencemaran lingkungan laut berarti dimasukannya o/ manusia scr langsung atau tdk langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut yg m‟akibatkan a/ mungkin mbawa akibat buruk sedemikian rupa spt kerusakan pada kekayaan hayati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan.
pasal 192 “states have the obligation to protect and preserve the marine enviroment.” Psl 193 “ states have the souvereign right (hak berdaulat) to exploit their natural resources pursuant to their enviromental policies and accordance with their duty to protect and preserve the marine enviroment.” Sumber-sumber pencemaran psl 194 ayat (3), yang mencakup : a. Dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau karena dumping;
b. Pencemaran dari kendaraan air c. Pencemaran dari instalasi2 dan alat peralatan yg digunakan dlm eksplorasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya d. Pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut
Buatlah paper “Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982” Diketik, min 3 hal max 5 hal. Spasi 1,5
