SUMBANGAN HUKUM KODRAT TERHADAP HUKUM MASA KINI
Hukum kodrat adalah hukum yang dirumuskan dengan mengacu pada hakekat alamiah kita sebagai manusia. Hukum tersebut diketahui melalui pengalaman manusiawi setiap orang. Oleh sebab itu hukum kodrat berlaku universal, karena berbicara mengenai manusia pada umumnya. Secara garis besar, teori hukum kodrat menjabarkan inti gagasan hukum kodrat dalam ajaran Thomas Aquinas, yaitu: 1. Kodrat manusia merupakan landasan aturan fundamental hukum kodrat, atau hukum kodrat dipromulgasikan kepada manusia melalui kodrat rasionalnya sendiri; 2. Masing-masing kelompok aturan hukum kodrat disusun atas dasar putusan akal budi, dalam arti bahwa manusia menemukan hukum kodrat melalui kemampuan akal budinya dalam menyimpulkan intisari kodratnya sendiri; 3. Sebagai asas moral, aturan-aturan hukum kodrat menunjukkan perspektif tentang hukum yang lebih tinggi yang dapat dipergunakan untuk menilai atau mengevaluasi adat istiadat dan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum kodrat merupakan kriteria untuk merumuskan putusan-putusan moral. Aliran hukum kodrat mempelajari sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalan-kegagalannya. Berbagai anggapan dan pendapat mengenai hukum kodrat bermunculan dan dikelompokkan dari masa ke masa. Adakalanya hukum kodrat muncul dengan kuatnya, tetapi juga terdapat saat dimana hukum kodrat akan diabaikan karena aliran hukum kodrat dianggap tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sebab hanya berpedoman pada norma metayuridis saja. Namun yang pasti hukum kodrat tidak akan pernah mati karena telah memberikan sumbangan bagi hukum di masa sekarang ini, dimana hukum kodrat sebagai sumber makna hukum positif.
1. Hukum kodrat menjadi dasar dan sumber dari hukum positif Thomas Aquinas yang merupakan bapak hukum kodrat menyatakan bahwa “Hukum adalah positivisasi prinsip moral.” 1 Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa prinsip moral yang diterima sebagai norma yang mengatur relasi sosial masyarakat merupakan latar belakang yang mendorong lahirnya positivisme hukum. Karena hukum kodrat hanya menuntut hukum untuk tergantung pada validitas moral saja sehingga masyarakat merasa bahwa hukum kodrat tidak memberikan kepastian hukum. Walaupun begitu, pada dasarnya hukum juga mengandung nilai-nilai, ide, dan moral serta keadilan yang hidup di masyarakat dan diakui kebenarannya. Kandungan dari hukum baik berupa nilai-nilai, ide, dan moral tersebut bersifat abstrak, metayuridis, tidak tertulis sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena nilai-nilai, ide, dan moral yang dianut setiap orang berbeda akibatnya tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan. Sehingga hukum diwujudkan dalam bentuk norma (tertulis). Dimana moralitas dan khususnya keadilan yang bersifat metayuridis tersebut termasuk dalam ranah aliran hukum kodrat. Jadi pembuatan hukum positif berasal dari moralitas yang dipositifkan sehingga membentuk normanorma yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum positif tidak terlepas dari adanya hukum kodrat. 2. Membantu dalam memahami hukum agar tercapai tujuan dari pembentukan hukum sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Hukum merupakan peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong untuk melakukan atau mencegah tindakan, akibatnya hukum mewajibkan orang untuk bertindak. Dimana ukuran bertindak itu merupakan rasio yang sekaligus merupakan
sumber
utama
tindakan
manusia.
Adanya
rasio
tersebut
memerintahkan kita untuk mengejar tujuan kita, khususnya ke arah kehidupan
1
Andrea Ata Ujan, Membangun Hukum Membela Keadilan, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), halaman 50.
yang baik. Selain itu rasio yang menjadi sumber dari apa saja yang menjadi tujuan manusia, juga merupakan ukuran dan peraturan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu hukum termasuk wilayah rasio. Rasio berasal dari Tuhan yang bersifat metayuridis. Dengan adanya rasio tersebut maka seseorang dituntun untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk yang membawa kebaikan bersama atau dengan kata lain, adanya rasio tersebut dapat membantu seseorang dalam memahami hukum dengan lebih bijaksana tanpa mengindahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum. Sehingga dalam mengadapi hukum, seseorang tidak melihat hukum dengan ”kaca mata kuda” saja,
