Ekspektasi Masyarakat Terhadap Bisnis Dan Akuntansi MARCH 25, 2015 1 COMMENT
Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA., Ak., CA Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan atau lebih tepatnya keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Pertama, keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang menjamin kemakmuran nasional. Ketiga, keuntungan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bertahan melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya. Masalah penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik sering terjadi di berbagai negara. Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai negara super power dan juga kiblat ilmu pengetahuan termasuk displin ilmu akuntansi harus menelan kepahitan. Skandal bisnis yang terjadi seakan menghilangkan kepercayaan oleh para pelaku bisnis dunia tentang praktik Good Corporate Governance di Amerika Serikat. Enron yang hancur berkeping terdapat beberapa skandal bisnis yang menimpa perusahaan perusahaan besar di Amerika Serikat. Worldcom juga merupakan salah satu perusah perusahaan aan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat melakukan manipulasi keuangan dengan menutupi pengeluaran US$3.8 milyar untuk mengesankan pihaknya menuai keuntungan, padahal kenyataannya kenyataann ya rugi. Terjadinya krisis keuangan yang disebabkan skandalkeuangan oleh berbagai perusahaan besar di dunia menyebabkan men yebabkan perubahan peru bahan pada persepsi mayarakat terhadap terh adap nilai serta perilaku etika perusahaan. Pembentukan komite audit dan komite etika yang berisikan oleh individu di luar perusahaan, pembentukan nilai code of conduct perusahaan serta peningkatan nilai pelaporan perusahaan untuk meningkatkan integritas adalah berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk menumbuhkan menu mbuhkan kembali kepercayaan keperca yaan publik tersebut.
Terjadinya jurang kepercayaan tersebut pada akhirnya akan berujung pada aturan yang lebih ketat, hukuman yang lebih besar serta penyelidikan tentang integritas,independensi dan peranan profesi akuntan akun tan dan auditor. Pola Hubungan
Tujuan utama bisnis adalah bersifat ekonomis, yaitu dalam menjalankan bisnis, perusahaan menggunakan sumber daya yang sekecil-kecilnya untuk mendapat penghasilan yang sebesar besarnya. Tidak jarang perusahaan melakukan kecurangan-ke kecurangan-kecurangan curangan dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Disisi lain, tujuan utama masyarakat adalah tujuan sosial, yaitu memperoleh kemakmuran bersama dari anggota masyarakat tersebut. Hal itu jelas sangat kontradiktif dengan tujuan bisnis yang dijalankan perusahaan, dimana perusahaan tidak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Perusahaan dapat dengan mudahnya mengenali kelompok masyarakat, karena masyarakat umumnya memiliki suatu pola perilaku tertentu. Masyarakat mudah dikenali karena perilaku konsumsi akan kebutuhan tertentu, yang tergambar dengan permintaan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, agak sulit untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu bisnis perusahaan, karena masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui praktek bisnis yang dijalankan perusahaan. Untuk itu masyarakat mengandalkan pandangan atau pendapat yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik atas hasil pemeriksaan terhadap suatu perusahaan. Tentunya Akuntan Publik dalam mengeluarkan pandangan atau pendapat dibatasi oleh ketentutan-ketentuan tertentu , sehingga apa pendapat akuntan tersebut bersifat andal dan dapat dapat dipertanggung jawabkan serta tidak bertentangan dengan Etika Akuntan Publik. Prinsip Etika Bisnis
Muslich (1998) 1. Prinsip otonomi Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan
yang berorientasi
pada kemakmuran dan kesejahteraan
karyawan dan
komunitasnya. 2. Prinsip kejujuran Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal
perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut. 3. Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu. 4. Prinsip keadilan Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat dan prinsip keadilan. Profesi Akuntan Publik
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan peru sahaan dan berbagai berb agai bentuk badan b adan hukum perusahaan perus ahaan di negara tersebut. te rsebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Peran akuntan antara lain : 1. Akuntan Publik (Public Accountants) Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan system manajemen. 2. Akuntan Intern (Internal Accountant)
Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern. 3. Akuntan Pendidik Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. 4. Akuntan Pemerintah (Government Accountants) Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK). Jenis Jasa Akuntan Publik Atestasi
Adalah jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Jenis Jasa Atestasi adalah 1. Audit adalah audit laporan keuangan, dimana klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 2. Pemeriksaan yaitu penugasan atas jasa ini adalah memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai dengan kriteria yang ditentukan 3. Review yaitu wawancara dengan manajemen dan analisi komparatif informasi keuangan suatu perusahaan 4. Agreed upon procedure yaitu pekerjaan yang lingkup kerjanya lebih sempit daripada audit maupun examination Non Atestasi
Jasa nonatestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan
Jenis jasa non atestasi antara lain : 1. Penyusunan Sistem Akuntansi 2. Penyusunan Anggaran 3. Pepajakan 4. Lainnya Ekspektasi Publik
Beberapa hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap profesi akuntan publik adalah: 1. Masyarakat pada umumnya mengatakan akuntan sebagai orang yang profesional khususnya di dalam bidang akuntansi. Karena mereka mempunyai suatu kepandaian yang lebih di dalam bidang tersebut dibandingkan dengan orang awam 2. Masyarakat berharap bahwa para akuntan dapat mematuhi standar dan sekaligus tata nilai yang berlaku dilingkungan profesi akuntan 3. Masyarakat dapat mengandalkan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat menentukan sebuah pilihan Nilai-Nilai Etika Profesi Akuntan
1. Tanggung Jawab profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 3. Integritas Integritas
adalah
suatu
elemen
karakter
yang
mendasari
timbulnya
pengakuan
profesional.Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh
dikalahkan oleh keuntungan pribadi.Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 4. Obyektivitas Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Kompetensi
diperoleh
melalui
pendidikan
dan
pengalaman.Setiap
anggota
harus
melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada public. 6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.Anggota
mempunyai
kewajiban
untuk
menghormati
kerahasiaan
informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya.Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. 7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. https://akuntansiterapan.com/2015/03/25/ekspektasi-masyarakat-terhadap-bisnis-danakuntansi
Peningkatan Dan Pemantapan Peran Dan Posisi Profesi Akuntansi Lingkungan Yang Berubah
Peningkatan Dan Pemantapan Peran Dan Posisi Profesi Akuntansi Lingkungan Yang Berubah Syahelmi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Profesi akuntansi Sudah sejak lama peran dan posisi menjadi sasaran kritik masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Pada masa yang lalu, yang menjadi sasaran utama adalah profesi akuntan publik berhubung dengan keterlibatannya dalam mekanisme pengendalian sosial yang sarat dengan konflik-konflik kepentingan ekonomi dan politik. Kritik-kritik tersebut tampaknya tak terhindarkan karena menurut Peter Agars, presiden Internasional Federation of Accountans, kesenjangan harapan [expectation gap] masyarakat hampir mustahil untuk ditutup.1 Posisi para akuntan akan selalu berada diujung tanduk dan akan mencapai titik hadir pada masa depresi serta resesi ekonomi, terutama kalau kejadiannya juga dipacu oleh skandal korporasi. Keprihatinan mereka akan memuncak pada masa-masa sulit tersebut karena semua telinga akan tertutup bagi para auditor. Penderitaan profesi akuntan publik tampaknya tidak akan pernah berakhir : akan mereda pada masa kemakmuran dan akan memuncak pada masa resesi dan terbulensi. Dalam era revolusi industri dimana: (1) lingkungan pasar masih didominasi oleh para produsen;(2) hukum Say" supply creates its own supply demand" masih berlaku; [3] paradigma organisasi dengan governance structure" hirarkis-mekanistik-otokratik-konfrontatif.masih dominan film-film
Holywood selalu menampilkan profile akuntan sebagai gentleman berkepala dingin. berbusana konservarif yang selalu asyik dengan olah “raga neraca” dan tidak begitu
kontroversial. Wajah yang relatif "lugu" tersebut tampaknya akan sirna dalam film-film Holywood kontimporer. Dalam masa peralihan memasuki era revolusi informasi di mana : [1] lingkungan pasar makin didominasi oleh para konsumen yang makin well-infonned dan demanding; [2] hukum demand creates its own supply menggantikan hukum Say; [3] persaingan menjadi makin tajam; [4] yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri dan yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri; dan [5] kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada keberhasilan transformasi dan reformasi menuju paradigma dengan governance structure "jejaring-organik-partisipatif-koeksistensi",2 risiko kegagalan usaha menjadi makin besar. Dalam sejumlah kasus kegagalan merjer dan akuisisi, leverage buyouts, corporate raider, rekayasa akuntansi, dan manipulasi keuangan, persepsi publik selalu menggiring posisi auditor pada titik episentrum. Dalam situasi semacam ini, publikasi yang sering rancu dari media masa cenderung mengakselerasikan tekanan darah para regulator dan mencapai titik kulminasinya dalam bentuk ungkapan kecurigaan yang pada umumnya tertuju pada the 1 Stephen Edick, “Go global to escape piranhas and carubals”, Australian Accountant, April
1993, h.7. 2 perubahan paradigma ini dijelaskan daah Wahjudi Prakarsa,” Dampak Perubahan Lingkungan Pasar terhadap Organisasi dan manajemen’, dalam prof. Dr. Moh. Arsyad Anwar
dan Winarno Zain S.E. (Eds.) Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan : Beragam Pemikiran, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995,h 387-422 e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 1 Big Six dan public accounting firms besar lainnya yang menurut Arens dan Loebbecke mengaudit 90 % dari laporan keuangan para emiten yang terdaftar di NYSE daD AMEX.3 Tekanan politik yang dimasa yang lalu cukup ditindak lanjuti dengan ritual politik kosmetik seperti metamorfosa Committee on Accounting Procedures [CAP] menjadi Accunting Principle Board [APB] pada tahun 1959 dan selanjutnya Financial Accounting Standards Board [FASB] pada tahun 1972, tidak lagi mempan. Para regulator menuntut self-regulation yang lebih nyata, termasuk mekanisme pengendalian perilaku yang cenderung makin spisiflk. Kalau segala usaha yang telah dilakukan oleh profesi akuntansi masih dapat dipandang tidak menandai, tidak tertutup peluang kedalam bentuk self-regulation yang elama ini di nikmati profesi akan diambil alih oleh para regulator. Untuk mencegah kemungkinan ini, satu –
satunya alternatif yang terbuka lagi profesi akuntasi publik adalah menignkatan cost of self – regulation. Dalam lingkungan ganas yang sarat dengan berbagai skandal keuangan, profit akuntan yang ditampilkan film Holywood tentu jauh berbeda dengan apa yang digambarkan di muka. Kalau Holywood memutuskan untuk membuat versi film mengenai krisis saving and loan di AS,audara tentu akan menyerahkan peran akuntan publik kepada Robert deNiro, bukan Wally COX.4 Sejak akhir dasawarsa 1980-an, penampilan yang kurang populer tersebut tidak hanya terbatas pacta profesi akuntan publik, tetapi bahkan telah menjalar ke profesi akuntan manajemen dan akuntan pendidik. Untuk menghadapi para konsumen informasi akuntansi isu yang timbul belakangan ini tidak terbatas pada pemantapan dan peningkatan peran dan posisi profesi, tetapi juga mengejar ketertinggalan yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Menurut Peter Drucker,5 dunia usaha pada umumnya memiliki dua sistem informasi. Sistem yang pertama mengatur arus data eksternal dan sistem lainnya yang jauh lebih tua dan mengatur arus data internal adalah sistem akuntansi. Meskipun telah berumur 500 tahun, penampilan sistem akuntansi dewasa ini sangat menyedihkan. Perubahan dalam teknologi informasi dalam 20 tahun yang akan datang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perubahan yang akan terjadi dalam akuntansi. Dewasa ini, perbaikan sedang berlangsung dalam akuntansi biaya manufaktur yang sejak dasawarsa 1920-an bertahan dalam posisi status quo dan telah lama usang. Sedang akuntansi bisnis jasa masih menghadapi masalah yang belum terpecahkan berhubung dengan kesulitan untuk menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang dicapai. Meskipun dewasa ini masih terpisah satu sama lain, menurut Peter Drucker, sistem yang diorganisasi di sekitar data eksternal dan internal ini akan menyatu dimasa depan sehingga manajemen puncak tidak hanya tergantung pada sistem akuntansi yang selama ini mudah dimanipulasi dan hanya menjelaskan apa yang telah terjadi, bukan apa yang akan terjadi. Sumber Kemerosotan Citra Akuntan dan Usaha Perbaikan Ketidakmantapan peran dan posisi profesi akuntan publik yang telah berlangsung sedemikian lama, menurut Mills dan Bettner, timbul karena empat kesenjangan 3 A.A. Arens dan J.loebbecke , Auditing : An Integrated Approach, 5 th ed. Englewood Clift, NJ : Prentice Hall, 1991 4 Phil Zinkewicz, “ Accounting Firma” Liability Exposures Increasing ; Big Six Woes Have Emphasized Vulnerability in Changing Business Cimate”, International Insurance Monitor,
August 1992 h 16-17
5 Peter F, Drucker, “ Infoteracy”, Forbes, Aug 29, 1994, h.108
e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 2 perseptual: [1] kesenjangan harapan [the expectation gap]; [2] kesenjangan ragam jasa [the scope of service gap]; [3] kesenjangan persaingan intraprofesional [the intraprofessional gap]; dan [4] kesenjangan ambiguitas peran [the role ambiguity gap]. Kesenjangan harapan expectation gap, suatu istilah yang diciptakan oleh the Commission on Auditors'Responsibilities [terkenal dengan sebutan the Cohen Commission] ini timbul karena adanya perbedaan persepsi antara profesi akuntan publik dan masyarakat, tentang peran dan tugas serta tanggung jawab para auditor. Kesenjangan ini makin melebar sebagai akibat dari berbagai skandal yang telah dijelaskan di muka dan juga sebagai akibat dari ketidakpuasan yang makin meningkat terhadap kinerja FASB. 6 Kesenjangan dalam ragam jasa yang ditawarkan, timbul karena dugaan adanya konflik antara jasa atestasi yang diberikan auditor independen dengan jasa-jasa lain yang ditawarkan kantor akuntan publik. Kesenjangan ini cenderung melebar belakangan ini sebagai akibat dari perubahan lingkungan pasar sehingga memaksa kantor-kantor akuntan publik, terutama yang besar, untUk mempertahankan diri dari berbagai ancaman akibat intensifikasi regulasi pemerintah, peningkatan tanggung jawab hukum dan perubahan teknologi. Demi untuk mempertahankan keunggulan daya saing, perubahan lingkungan pasar tersebut harus ditanggapi oleh kantor akuntan publik, terutama yang berskala besar, melalui transformasi visi, misi dan strategi dan adaptasi selanjutnya dalam kultur, struktur dan sistem organisasi. Peningkatan cost of self-regulation dalam jasa audit eksternal yang telah disinggung di muka memaksa kantor akuntan publik untuk melakukan diversifikasi usaha. Disamping ekspansi jasa konsultansi manajemen yang telah ada seperti perpajakan, manajemen sumber daya manusia, metodologi manufaktur, teknologi informasi dan rekrutmen eksekutif, juga ditawarkan jasa-jasa baru seperti personal financial planning, risk management, litigation support, corporate finance, dan appraisal services. Diversifikasi usaha ini tidak semata-mata dipacu oleh permintaan atau merupakan akibat yang wajar dari kemajuan teknologi yang mendorong kantor-kantor akuntan publik untuk mengembangbn keahlian dan ketrampilan nontradisional, tetapi juga dipacu oleh intensifikasi regulasi pemelintah serta wabah litigasi yang cenderung meningkatkan cost of self-regulation dan selanjutnya mengurangi kesejahteraan ekonomi kantor akuntan publik berskala besar.7 Diversikasi jasa dengan risiko yang lebih kecil dari jasa atestasi mempengaruhi service mix sehingga aktivitasnya makin menyimpang dari, core services yang tradisional. Komposisi jasa nontradisional makin membesar. Dari tahun 1975 sampai 1990, pendapatan bruto kantor
akuntan besar dari jasa akuntansi dan audit menurun dari antara dua-per-tiga dan tiga perempat menjadi kurang dari setengah, sehingga dewasa ini usaha utama kantor akuntan publik telah bergeser dari jasa audit ke konsultansi manajemen.8 Sebagai akibat dari perubahan service mix ini, orientasi ke strategi bisnis tampaknya tak terhindarkan. Kebijakan harga pun. diterapkan sehingga tidak jarang jasa audit ditawarkan dengan potongan harga yang relatif besar agar dapat menarik nasabah 6 Don E, Glacomino, “ Expanding the Auditor’ Role o Narrow the Expectation Gap “,
Business Forum, summer/Fall 1994, h.31-35 7 Gaa, J.C. The Expectation Gmae regulation of auditor by Government and the Professin “,
Critical Perspective on Accounting, Vol.2, No.1 1991, h.83-107 8 Donald h. chapin, “Changing The Image of The CPA”, CPA J ournal , Dec, 1992h.16-24
e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 3 untuk memanfaatkan jasa konsultasi dengan risiko yang lebih kecil dan tarip yang lebih mahal Kalau dalam organisasi kantor akuntan publik jasa audit merupakan profit center yang mandiri, tidak tertutup peluang bahwa tarip yang murah tersebut akan dikompensasikan dengan penurunan kualitas audit. Kesenjangan dalam persaingan intraprofesional, menyangkut konflik yang timbul akibat . perilaku persaingan diantara kantor akuntan publik. Seperti telah disinggung di muka, keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan daya saing memaksa kantor akuntan publik untuk berpaling dari strategi profesi ke strategi bisnis yang sering diorientasi pada tujuan (meraih laba sebesar-besarnya) menghalalkan segala cara. Manurut Peter Agars,potensi untuk maju sering terhambat oleh beberapa kelemahan yang inheren dalam profesi. Salah satu kelemahan tersebut adalah perilaku kanibalistik. Sebagai contoh, kalau seorang nasabah berkepentingan dengan audit opinion atau expert opinion dari seorang akuntan, dia dengan mudah dapat mencari akuntan lain untuk memberikan opini alternatif dengan harga yang cocok. Perilaku ini, menurut Agars, telah menurunkan derajat profesi menjadi piranha. 9 Kesenjangan ambiguitas peran, menyangkut konflik antara nilai dan norma yang diproyeksikan kantor-kantor akuntan bagi para staf profesional dan persepsi para staf profesional mengenai nilai dan norma tersebut. Konvergensi antara dua sistem nilai ini sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi karena ambiguitas peran cenderung memacu konflik peran (role conflict) dan selanjutnya kedua variabel ini secara signifikan berkaitan dengan persepsi para auditor senior mengenai iklim organisasi dan kepuasan serta ketegangan kerja.10 Berbagai studi juga mengkonfirmasikan dampak potensial dari ambiguitas dan
konflik peran ini terhadap SITES, turnover, dan kinerja suboptimal yang sangat merugikan organisasi.11 Akuntan publik merupakan profesi yang rawan stres. Beberapa studi telah mengungkapkan peningkatan secara signifikan kadar kolesterol akuntan selama musim sibuk dan kemudian cenderung menurun pada masa senggang.12 Dengan ancaman yang datg,ng saling suSHI menyusul dalam bentuk regulasi, litigasi, pesaingan yang makin tajam, balas jasa yang cenderung menurun, standard overload, pertumbuhan yang lambat, dan kemajuan teknologi yang tak terkejar, peningkatan kadar kolesteral tampaknya akan bekelanjutan sepanjang tahun. Tampaknya perlu diadakan penelitian apakah umur para akuntan publik lebih rendah daripada penduduk Nevada. Kalau lebih pendek, alangkah malangnya nasib akuntan publik, mati kecewa, ditakdirkan mati muda tanpa pernah merasakan kenikmatan hidup. Masalah ini akan menjadi makin kritikal selaras dengan pembesaran usaha melalui diversifikasi jasa dan perluasan wilayah kerja, khususnya setelah kantor akuntan publik menjadi global firm. Merjer dan ekspansi global the Big Six telah menciptakan masalah baru yang tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian jasa audit bermutu kepada para nasabah global, tetapi juga masalah koordinasi yang meliputi manajemen stardarisasi aktivitas seperti proses audit, kriteria rekrutmen dan promosi, dan 9 Stephen Wrolick, "Go global to escape piranhas and canibals", Australian Accuntant, April 1993, h. 7. 10 P.T. Senatra, "Role Conflict, Role Ambiguity, and Organizational Climate in Public Acrounting firm", The Accounting Review, Oct.1930, h. 594-603. 11 Lilut E.M Bamber, D. Snowball, dan R.M. Tubbs, "Audit Structure and Its Relation to Role Conflict and Role Ambiguity: An Empirical Investigation", Accounting Review, April 1989, h. 285-99. 12 J.C. Sanders, D. I. Fulks, dan J.K. Knoblett, "Stress and Stress Manajemen in Public Accounging", CPA Journal, Aug. 1995, h. 46-9. e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 4 implementasi kode etik pada tingkat lokal dengan kultur yang berbeda satu sama lain.13 Untuk menghadapi ekspansi teritorial, yang diperlukan tidak terbatas pada stress management, tetapi juga management of cultural diversity. 14 Tanggapan Regulator dan Profesi Untuk menanggapi berbagai kesenjangan tersebut, terutama kesenjangan harapan, pada tahun 1985 dan 1986 the House Subcommittee on Oversight and Investigation (lebih dikenal dengan sebutan the Dingell Committee) menyelenggarakan dengar pendapat untuk
memperoleh jawaban mengenai isu tentang sejauh mana : [1] tugas dan tanggung jawab auditor dalam pengungkapan kecurangan, tindakan ilegal, dan evaluasi kelangsungan usaha para nasabah; dan [2] perbaikan yang mungkin dilakukan oleh profesi akuntansi terhadap hakekat dan limitasi fungsi audit pada umumnya. Untuk mempersempit kesenjangan harapan tersebut, perluasan peran auditor tampaknya tak terhindarkan. Sebagai tindak lanjut dari hasil dengar pendapat tersebut kemudian dibentuk task force, komisi, dan beberapa standard audit serta laporan audit baru. Pada tahun 1985, dibentuk the National Commission on Fraudulent Financial Reporting [the Treadway Commission]. Pada tahun 1987 komisi ini merekomendasikan reformasi besar besaran dalam pelaporan informasi keuangan. Rekomendasi ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam pelaporan keuangan, meliputi emiten, akuntan publik, SEC, badan-badan sektor publik dan swasta, dan sektor pendidikan. Rekomendasi yang ditujukan kepada emiten dan manajemen puncak menyangkut lingkungan pengendalian, fungsi audit dan pengendalian internal, dan komite audit. Kepada akuntan publik/komisi merekomendasikan deteksi pelaporan kecurangan, kualitas audit, komunikasi yang jelas/mengenai misi audit, perbaikan susunan standar audit, dan intensifikasi peer review. Selanjutnya rekomendasi yang ditujukan kepada badan-badan publik dan swasta, termasuk SEC, menyangkut perbaikan yang perlu dilakukan terhadap lingkungan hukum serta regulaki. Akhirnya, rekomendasi yang ditujukan kepada sektor pendidikan, menyangkut penyusunan kurikulum bisnis dan akuntansi yang tepat, ujian sertifikasi dan pendidikan profesi berkelanjutan. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh semua pihak, menanggapi dua isu yang disoroti the Dingell Committee tersebut di atas. Pada tahun 1992, the Committee of Sponsoring Organizations [COSO] of the Treadway Commission [AICPA,AAA,HA, IMA, dan FEI] menerbitkan hasil studi, Internal Control - Integrated Framework, yang antara lain mendefinisikan pengendalian internal, menjelaskan komponen pengendalian internal, memberikan kriteria dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian. Studi ini merupakan literatur pengendalian internal yang paling otoritatif. Auditing Standards Board juga menerbitkan sejumlah pernyataan dalam lima bidang: [1] deteksi kecurangan dan tindakan ilegal (SAS 52 dan 54); [2] audit yang lebih 13 J. R. Cohen, L. W. Pant. dan D.V. Sharp, .Culture-based ethical conflicts confronting multinational accounting firms.”Accounting Horizons, Sept. 1993, h. 1 -13.
14 Lihat Wahjudi Prakarsa, "Dampak Perubahan Lingkungan Pasar terhadap Organisasi dan Manajemen. dalam Prof. Dr. Moh. Arsyad Anwar dan Winamo Zain S.E. (Eds.), Alumni
FEUI dan Tantangan Masa Depan: Beragam Pemikiran, PT. Gramedia Pustaka Utarna, 1995, h. 387-422. e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 5 efektif (SAS 55, 56 dan 57); [3] perbaikan komunikasi eksternal (SAS 58 dan 59); [4] perbaikan komunikasi internal (SAS 60); dan [5] hal-hal yang perlu diperhatikan dalam audit (SAS 61). Pada bulan Maret 1993, the Public Oversight Board [POB] menerbitkan laporan, In the Public Interest - Issues Confronting the Accounting Profession, menyangkut litigation, selfregulation, standards, public confidence, dan professional practice. Rekomendasi yang diberikan meliputi Congresional legislation, SEC requirements dan audit committees untuk memperbaiki pelaporan keuangan. Pada bulan Mei 1993 AICPA mendukung the Federal Financial Fraud Detection and Disclosure Act dan pada bulan Juni 1993, mengkonfirmasikan tekadnya untuk memberantas kecurangan, memperbaiki pelaporan keuangan, memastikan independensi auditor publik, memperbarui sistem kewajiban profesional, dan memperkuat professional's self-regulation. Pada bulan September 1994, POB menerbitkan laporan, Strengthening the Professionalism of the Independent Auditor, yang memberikan rekomendasi pembentukan panel tiga anggota untuk menanggapi pertanyaan mengenai obyektivitas auditor yang diajukan oleh Warren Schuetze. Chief Accountant SEC. Pada tahun 1995, the POB menerbitkan laporan yang ditujukan pada direksi, manajemen, dan auditor dengan judul Allies in Protecting Shareholder Interests, yang memberikan pedoman penafsiran kepada tiga kelompok ini dalam untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diterbitkan pada bulan September tersebut. Pada tahun 1988, the AICPA's Special Committee on Standards of Professional Conduct for CPAs [the Anderson Committee] memberikan beberapa rekomendasi: [1] restrukturisasi the AICPA's Code of Professional Conduct dalam dua seksi: principles of conduct dan revised rules of performance and behavior; [2] memberi pedoman pada para praktisi dalam member ikan pertimbangan mengenai lingkup dan hakekat pemberian jasa, disamping ketaatan pada profesionalisme; [3] membentuk program baru untuk memantau praktik akuntansi dan memperbaiki konsistensi analitisnya; dan [4] membentuk pendidikan profesi berkelanjutan yang mandatory dan mempersyaratkan 150 SKS pendidikan tinggi pada tahun 2000 bagi mereka yang ingin memasuki profesi. Seperti yang telah dikemukakan Peter Drucker di muka, perbaikan yang berlangsung tanpa
tekanan regulator dan bahkan lebih drastik telah melanda akuntansi manajemen yang telah sekian lama hanya diperlakukan sebagai by products dari akuntansi keuangan. Secara tidak langsung perbaikan ini cenderung meningkatkan konsistensi analisis akuntansi sesuai dengan rekomendasi the Anderson Committee. Perubahan paradigma organisasi dan manajemen dari corporate governancee dengan struktur hirarkis-mekanstik-otokratik-konfrontatif menuju struktur jejaring-organik-partisipatif-koeksistensi mendorong perubahan yang drastik dalam visi, misi dan strategi dan adaptasi selanjutnya dalam struktur, kultur dan sistem, termasuk struktur, kultur dan sistem yang inheren dalam akuntansi manajemen. Saran the Anderson Committee tersebut juga telah meluas ke sektor pendidikan yang sudah sejak lama menghadapi kesenjangan, terutama kesenjangan harapan. Menurut laporan Bedford Committee, 15 program pendidikan akuntansi yang berjalan selama ini 15 AAA Committe on the Future Structure, Content and Ccope of Accounting Education (The Bedford Commite), 1986 e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 6 kurang tanggap dalam menampung perubahan ekstensif yang terjadi dalam teknologi, nilainilai kemasyarakatan, dan institusi sosial, pemerintahan serta bisnis. Kurikulum dan silabus pendidikan akuntansi yang berjalan selama ini juga telah usang karena dikembangkan pada dasawarsa 1960-an.16 Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh para sekiltu the Big Eight yang selanjutnya menspesifikasikan beberapa kapabilitas yang dipersyaratkan untuk mencapai sukses dalam profesi akuntansi publik dimasa depan.17 Kompleksitas yang inheren dalam lingkungan kontemporer mendorong Accounting Education Change Commission [AECC] yang dibentuk untuk menindak lanjuti laporan Bedford Committe dan kesimpulan para sekutu the Big Eight public accounting firms tersebut di atas untuk merekomendasikan reorientasi fokus pendidikan tinggi akuntansi dengan memberikan prioritas pada pengajaran dan pengembimgan kurikulum dan mata ajaran.18 Untuk maksud ini AECC telah memberikan hibah sebesar $4 juta dari the Big Eight untuk membiayai implementasi proyek perbaikan dalam pendidikan akuntansi pada sepuluh universitas dan dua community college.19 Pada dasarnya AECC menyarankan sistem pendidikan akuntansi yang mampu menghasilkan lulusan yang "utuh" sebagai tenaga professional. Untuk mencapai sasaran tersebut, yang diperlukan tidak semata-mata pengetahuan akuntansi dan pengetahuan bisnis yang relevan dengan akuntansi, tetapi juga keahlian atau skills, yang meliputi intellectual skills, interpersonal skills, dan communication skills, dan orientasi profesional. Berhubung product life cycle pengetahuan cenderung makin pendek, proses belajar mengajar dimasa depan akan
lebih menekankan learning to learn daripada knowledge acquisition. 20 Berbagai tanggapan profesi pada hakekatnya dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan harapan yang sengaja ditampilkan secara berkelebihan ini dimakudkan untuk menekankan betapa besarnya cost of self-regulation. Cost of Self-Regulation di Indonesia Dibandingkan dengan negara-negara maju pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya da, cost of self-regulation [terutama yang legal] di Indonesia masih sangat rendah. Campur tangan regulator relatif tidak berarti dan akan selalu terlambat dibandingkan dengan yang akan berlangsung di negara-negara maju. Keterlambatan ini wajar karena peningkatan regulasi akuntansi di negara-negara maju tersebut di atas tidak langsung dilakukan oleh birokrat, tetapi sebagai akibat tidak langsung dari ketidakpuasan masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Ketidakpuasan ini terutama yang dipacu oleh berbagai skandal keuangan yang tidak Pareto Optimal sehingga 16 gary G, johnson, “ Raising the Next Generation of Accountnt”’ National Public aacount,
May 1994, h.17-20 17 Perpective on education : Capasibilities for success in the accounting profesion . New york : arthur Andersen &Co, arthur young coper &Lybrand, deloitte Haskins &Sells, Ernst & Whitney, peat Marwich Main & Co. Price water dan Tiuche Ross, 1989. 18 AECC,”AECC urges Priority for Teaching in Higher Education”, Issues in Accounting
eucation , Fall 1990, h, 330-331 19 Doyle Z. william dan Gary L. Sundem,” Grands award for Implementing Improvement in aacounting education “, issue in Accounting Education, fall 1990 h.313 -329
20 Perubahan orientasi sistem pendidikan ini dijelaskan secara panjang dalam Wahjudi prakarsa, “ Transformasi pendidikan Akuntansi Menuju Globalisasi”, makalah yang juga
dipresentasikan dalam konvensi Nasional III dan KLB IAI ini. e- USU Repository © 2004 Universitas Sumatera Utara 7 memaksa lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk bertindak. Dalam lingkungan yang dewasa ini sedang dilanda wabah transformasi, termasuk debirokratisasi, deregulasi, privatisasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung dalam lingkungan organisasi makro, sangat ironis untuk menghadapi kenyataan bahwa dalam lingkungan profesi akuntansi justru berlangsung kecenderungan yang sebaliknya. Kecenderungan regulasi, birokrasi dan deprivatisasi profesi akuntansi yang sedang berlangsung di negara-negara maju tersebut timbul karena warisan sejarah. Sudah sejak lama profesi akuntansi publik menikmati status sebagai badan semi-legislatif yang seharusnya
merupakan wewenang negara. Status tersebut dinikmati akuntan publik di Amerika Serikat sejak pembentukan SEC yang diatur dalam the Securities and Exhange Act 1934. Seharusnya yang diberi wewenang sebagai hakim "fair disclosure" yang ditampung dalam the Securities Act 1933 adalah SEC, bukan akuntan publik. Namun, berhubung pasar modal di AS pada waktu itu sudah relatif besar dan SEC tidak mempunyai aparat yang memadai dan dipandang tidak akan mampu mengembangkan aparat untuk masa selanjutnya, maka tugas tersebut diserahkan pada profesi akuntan publik. Perlu dicatat bahwa penyerahan kekuasaan tersebut tidak dilakukan secara formal, tetapi hanya berdasarkan "gentlemen agreement. Selama ini SEC hanya berkepentingan dengan disclosure laporan keuangan, sedang mengenai contents diserahkan pada profesi akuntan publik. Sampai dengan awal dasawarsa 1970-an, SEC tidak mengakui GAAP sebagai referensi satusatunya yang dapat digunakan oleh akuntan publik dalam audit laporang keuangan.21 Kriteria yang digunakan oleh SEC sangat kabur, yaitu substantial authoritative support yang didefinisikan dalam Accounting Series Release [ASR] No. 4. SEC baru mengakui GAAP secara formal setelah pembentukan FASB pada tahun 1972. Wewenang dan kekuasaan FASB diperkuat oleh SEC dalam ASR No. 150 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1973: "For purposes of this policy, principles, standards, and practices promulgated by the FASB in its statements and interpretations will be considered by the Commission as having substantial authoritative support, and those contrary to such FASB promulgation will be considered to have no support" Nah, tidak berbeda dengan AS, profesi akuntan publik di Indonesia juga merupakan badan semi-legislatif yang harus mengatur rumah tangganya sendiri. Citra profesi akuntan publik akan merosot kalau profesi tidak dapat melaksanakan self-regulating mechanism secara efektif. Untuk menghadapi para pemakai laporan keuangan yang diharapkan makin wellinformed dan makin demanding di masa depan, usaha untuk mengejar ketertinggalan dan pemantapan serta peningkatan peran dan posisi profesi secara mandiri tampaknya merupakan satu-satunya alternatif yang terbuka demi untuk menetralisasi peningkatan cost of regulation dimasa depan. 21 Wahjudi Prakarsa Benjamin, Accounting Policy Intervention and the Behavior of security Return, Ph,d.Dissertation, University of Missouri- Colombia 1980, dalam accountancy development in Indonesia : Publication No.14, Tim koordinasi Perkembangan Akuntansi h.3 Peran Akuntan dalam Sistem Informasi Akuntansi
Posted by Bambang Hariyanto Kamis, 21 November 2013 0 comments
Akuntan memiliki banyak peran penting dalam sebuah Sistem Informasi Akuntansi.
Berbagai macam peran yang dapat dikerjakan seorang akuntan. Peran akuntan menjadi tiga golongan yaitu:
1. Akuntan Sebagai Pengguna Akuntan dan Manajer dapat dikatakan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi karena mereka menggunakan sistem informasi untuk mengolah pemrosesan transksi pada semua siklus transaksi keuangan perusahaan (membukukan transaksi dan memyusun laporan). Sebagai pengguna akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem baru harus berisi ciri-ciri (features) yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas/fungsi/pekerjaan dalam organisasi. Peran akuntan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada para profesional/spesialis sistem yang merancang sistem mereka. IFAC menekankan pula bahwa para pengguna perlu memahami arsitekstur suatu sistem informasi seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan metode pengorganisasian data serta harus mampu menggunakan paket pengolahan data, lembar kerja, basis data, dan akuntansi.
2. Akuntan
Sebagai
Designer
Salah satu faktor keberhasilan/kesuksesan dalam preancangan suatu sistem informasi adalah dengan melibatkan pemakai sistem tersebut. Akuntan sebagai harus dilibatkan dalam perancangan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode
pengembangan sistem, upaya perancangan sistem merupakan kolaborasi antara akuntan dengan profesional/spesialis sistem. Akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya sedangkan professional/spesialis sistem bertanggung jawab untuk sistem fisiknya seperti pembuatan program baik itu dalam tampilan program maupun laporan yang dihasilkannya.
3. Akuntan Sebagai Auditor Output/hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik/data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang di sajikan laporan keuangan dibutuhkan seorang auditor. Baik auditor internal maupun auditor eksternal/publik accountant melakukan pengauditan SIA untuk menyediakan kepastian (assurance) mengenai informasi yang terkandung pada laporan keuangan tersebut. Akuntan sebagai auditor harus menguji program yang sedang berjalan, menilai efisiensi dan efektivitas sistem dan berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, auditor harus memiliki pengetahuan teknik pengembangan sistem, pengendalian dan teknologi informasi yang digunakan serta perancangan dan pengoperasian SIA tersebut. Categories : Akuntansi
peran akuntan di indonesia
SABTU, 06 JUNI 2009 peran akuntan di indonesia Sejak kurang lebih bulan Juni 1997, negara kita dilanda suatu krisis ekonomi yang sangat dasyat, yang hingga saat ini pemulihannya masih terus diupayakan oleh anggota kabinet reformasi. Adapun kejadian awalnya yaitu adanya penarikan dana oleh para fund manager asing
yang melakukan penarikan besar-besaran, kejadian ini berakibat terkurasnya devisa yang disertai melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dampak lainnya yaitu tingginya tingkat inflasi dan suku bunga deposito di bank, sehingga hampir seluruh bank mengalami negatif spread yang berdampak modal bank menjadi negatif. Bagi perusahaan atau perseorangan yang memiliki pinjaman di bank-pun terkena dampaknya, yaitu mereka harus membayar lebih besar bunga yang harus dibayarkan atas pinjamannya itu, sehingga banyak perusahaan yang menunggak karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di lain pihak karena daya beli masyarakat menurun, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dapat diserap oleh konsumen, keadaan ini mem perburuk keadaan dari seluruh sektor riil.
Singkatnya saat ini, keadaannya sebagai berikut :
1. Banyak perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, & perusahaan dagang mengalami kesulitan keuangan & bangkrut. 2. Banyak bank yang dilikuidasi, akibat negatif spread dan debitur macet yang semua ini akibat lemahnya pengawasan bank & kelemahan pengurus dan pemilik bank yang bekerja kurang profesional. 3. Tingkat inflasi tinggi sekali, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. 4. Tingkat pengangguran sangat tinggi. 5. Nilai tukar rupiah kurang stabil.
Hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha memulihkan ekonomi Indonesia, dan memang harus kita akui bahwa arah perbaikan sudah sedikit menunjukkan hasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi yang mulai terkendali, suku bunga perbankan sudah mulai turun dan nilai tukar rupiah mulai dapat dikendalikan dan bantuan dari IMF dan lembaga keuangan asing terus berjalan. Jika dikaitkan dengan keadaan dimasa pemulihan ekonomi Indonesia dengan profesi akuntan, banyak yang bisa dilakukan oleh para akuntan melalui jasanya untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi negara kita
ini. Karena bagi perusahaan-perusahaan yang juga sedang mengalami kesulitan saat ini, perusahaan ini harus mempunyai konsep dan strategi yang jitu agar bisa tetap bertahan.
Dalam hal ini, peranan informasi akuntansi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik sangatlah menolong dalam menentukan dan mencari jalan keluar dimasa sulit seperti sekarang ini. Dari data akuntansi dapatlah diidentifikasi masalah yang sedang dihadapi masing-masing perusahaan, dan mencarikan berbagai alternatif pemecahan yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada.
Untuk hal ini peranan akuntan sangatlah besar, karena akuntanlah yang dapat membantu manajemen menginterprestasikan data akuntansi yang ada dalam suatu perusahaan, dalam hal ini profesionalisme akuntan sangat menentukan untuk mencarikan jalan keluar di dalam menghadapi kesulitan yang sedang dialami perusahaan.
KEADAAN DAN MASALAH TENAGA KERJA AKUNTAN DI INDONESIA
Profesi akuntan Indonesia bila dibandingkan dengan profesi lain memang relatif belum terlalu tua. Profesi akuntan belum dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan pada kalangan usahawan sekalipun.
Pada dekade 1950-an, juru buku-pun dikenal sebagai akuntan. Sehingga banyak kantor administrasi, yang membantu membuat pembukuan & neraca menamakan dirinya Kantor Akuntan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 1954, maka pemakaian gelar akuntan ini ditertibkan. Hanya yang lulus dari perguruan tinggi negeri saja yang berhak menggunakan gelar akuntan. Walaupun gelar akuntan sudah ada pengaturannya, namun jasa akuntan itu sendiri tetap belum dikenal dengan baik. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan perusahaan Indonesia lebih banyak bertumpu pada perorangan atau keluarga. Tidak banyak perusahaan yang dimiliki publik secara luas. Perseroan Terba-
tas lebih banyak berupa perseroan tertutup, pemegang sahamnya terdiri dari kerabat atau handai tolan. Kondisi kepemilikan perusahaan yang demikian tidak memberikan peluang kepada profesi akuntan untuk tumbuh.
Hubungan kekerabatan dan kolegialitas, tidak memerlukan pihak independen untuk memberikan penilaian. Perselisihan antar pemegang saham diakhiri dengan keluarnya pihak yang tidak puas dari perseroan atau dengan saling pengertian atau bubar. Masalahnya sendiri sering tidak terpecahkan.
Perkembangan dunia usaha semakin lama semakin cepat dan sangat bervariasi. Bidang-bidang yang dahulu tidak dibayangkan sebagai sektor usaha, sekarang menjadi usaha besar. Perkembangan profesi akuntan terasa lebih meninggi setelah tahun 1985, berbarengan dengan menggeliatnya Bursa Efek Jakarta. Bunga bank yang tinggi mendorong orang mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan permodalannya, persaingan antar perusahaan semakin meningkat dengan dibarengi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi itu semua para pengelola perusahaan sangat membutuhkan informasi akuntansi dalam rangka pengambilan keputusan. Sejak itulah profesi akuntan mulai dipertimbangkan keberadaannya. Jasa akuntan sangat diperlukan.
Dalam hal ini, profesionalisme akuntan dituntut semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan stake holder yang semakin tinggi pula. Keadaan ini lebih dipacu lagi dengan globalisasi. Ibarat air, apabila di suatu tempat meluap, maka luapan akan mengalir ke bawah. Demikian juga dunia usaha termasuk usaha jasa akuntansi. Apabila persaingan dipasar dalam negeri sudah sangat sesak, maka dengan globalisasi di mana batas-batas negara semakin tipis, memungkinkan arena akan pindah ke negara-negara lain. Negara berkembang menjadi sasaran lim pahan ini, khususnya yang potensinya besar seperti negara-negara berkembang. Disinilah masalah ketangguhan profesionalisme kita diuji.
JASA AKUNTAN DI INDONESIA
Jasa akuntansi di Indonesia terbagi menjadi jasa :
1. Akuntan Publik 2. Akuntan Manajemen 3. Akuntan Pendidik 4. Akuntan Pemerintah
Jasa akuntan publik di Indonesia akan dipengaruhi perkembangan perusahaan multinasional. Audit laporan keuangan perusahaan multinasional akan dikuasai kantor akuntan yang berada di negara induk perusahaan dan yang mempunyai jaringan internasional. Dalam hubungan ini, Kantor Akuntan asing yang saat ini beroperasi di Indonesia dalam bentuk korespondensi dengan kantor akuntan domestik, nantinya akan dapat membuka cabang yang berdiri sendiri.
Kantor Akuntan asing lebih efisien, lebih menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan kantor Akuntan Publik Indonesia, sehingga persaingan akan lebih ketat.
Tenaga akuntan Indonesia yang bekerja di bidang akuntan publik, akuntan manajemen, pendidik, maupun akuntan pemerintah masih lemah dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi,sehingga tidak dapat bersaing dengan lulusan luar negeri.
ARAH PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING
Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam bukunya,Auditing An Integrated Approach mengatakan sebagai berikut "The third general standard involves due care in the performance of all aspects of auditing. Simply stated, this means that the auditor is a professional responsible for fulfilling his or her duties diligently and care-
fully. As an illustration, due care includes consideration of the completeness of the working papers, the sufficiency of the audit evidence, and the appropriateness of the audit report. As a professional, the auditor must avoid negligence and bad faith, but the auditor is not expected to make perfect judgments in every instance".
Dari kutipan di atas, akuntan pemeriksa dituntut bekerja secara profesional di dalam melakukan tugasnya, sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik yg disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia hal 201.1 dikatakan sebagai berikut :
Butir 01 Standar umum pertama berbunyi "Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor". Sedangkan butir 03 Tentang Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat,auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum".
Dari dua kutipan di atas, pada intinya akuntan harus terus menjaga dan mengembangkan profesionalismenya dalam menjalankan seluruh tugasnya, karenanya dapatlah diuraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap akuntan sesuai dengan bidangnya sebagai berikut :
1. Profesionalisme akan dapat ditingkatkan melalui penguasaan bahasa asing, teknologi informasi, dan penguasaan metode akuntansi untuk transaksi perusahaan multinasional. 2. Akuntan publik yang profesional adalah mereka yang kompeten dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan domestik dan
multinasional dengan sistem manual atau berbasis teknologi informasi. Kantor akuntan publik juga haus mempunyai kompetensi di bidang review dan kompilasi. 3. Akuntansi manajemen perlu meningkatkan profesionalismenya di bidang metode akuntansi untuk transaksi perusahaan nasional dan multinasional, penguasaan bahasa asing, dan teknologi informasi. Akuntan manajemen juga perlu memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan manajemen, sehingga dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan. 4. Akuntan pendidik harus dapat melakukan transfer of knowledge ke pada mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian. 5. Akuntan pemerintah harus menguasai akuntansi dan audit pemerintahan serta audit perusahaan karena lingkup keuangan negara juga meliputi BUMN dan BUMD.Dengan penguasaan teknologi informasi akan meningkatkan profesionalisme akuntan pemerintah.
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa akuntan yang profesional itu adalah akuntan yang selalu mengembangkan dan meningkatkan terus pengetahuannya, & menjunjung tinggi kode etik profesinya pada waktu melakukan tugasnya.
TINDAKAN-TINDAKAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA
1. Mengendalikan tingkat inflasi dengan cara mengurangi uang yang beredar dan memperbaiki jalur distribusi atas kebutuhan pokok. 2. Melakukan likuidasi terhadap bank-bank yang memiliki jumlah modal yang negatifnya cukup besar, dengan demikian diharapkan hanya bank yang sehat saja yang layak masih jalan. 3. Mengembalikan daya beli masyarakat yang merosot, dengan jalan memberikan berbagai skema kredit dengan tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian usaha-usaha kecil yang mengalami kesulitan dana dapat bangkit kembali.
4. Membangun ekonomi kerakyatan melalui pendirian lembaga pembiayaan alterantif seperti pendirian Perusahaan Perseroan Permodalan Nasional Madani perusahaan ini kegiatannya melakukan investasi pada perusahaan pasangan usahanya. Pola pembiayaan demikian sangat meringankan para pengusaha, karena tidak ada beban tetap seperti bunga, tetapi polanya bagi hasil. 5. Melibatkan koperasi dalam kegiatan penyaluran kredit dan distri busi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. 6. Mempermudah prosedur pemberian kredit program yang dilakukan oleh bank pelaksana. 7. Menurunkan tingkat bunga bank, untuk meringankan beban para penguasaha. 8. Melakukan rekapitalisasi perbankan, hal ini perlu dilakukan agar dengan sehatnya kembali bank yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 9. Banyak perusahaan yang mengajukan reschedule dan restructure atas kredit yang diterima dari bank, hal ini diajukan oleh banyak perusahaan agar tetap terus jalan.
Langkah-langkah tersebut di atas merupakan upaya-upaya pemulihan perekonomian Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah, menurut saya usaha ini apabila dilakukan secra konsisten disertai dengan adanya jaminan keamanan dari pemerintah, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ekonomi indonesia dapat pulih kembali.
PERANAN AKUNTAN DIMASA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA
Para pengusaha yang tangguh atau manajemen perusahaan yang profesional, akan selalu mencari jalan keluar semaksimal mungkin untuk dapat keluar dari segala kesulitan yang sedang menimpa usahanya.
Di dalam mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya, ataupun untuk mengembangkan usahanya para pengelola perusahaan membutuhkan informasi akuntansi dalam membuat keputusannya, hal ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh Horngren, Sundem dan Stratton dalam bukunya Management Accounting mengatakan bahwa: "Ultimately, all accounting information is accumulated to help someone make decisions. That someone may be company president, a production manager, a hospital or school administrator, a sales manager, a shareholder, a small business owner, a politician - the list is almost infinite". Di mana informasi akuntansi disini, dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi, yaitu suatu mekanisme formal untuk mengarahkan, mengorganisasi & mengkomunikasikan tentang seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.
Dalam rangka penyediaan informasi akuntan ini, peranan akuntansi besar sekali, karena akuntan telah didik melalui pendidikan formal tentang hal ini. Tetapi pendidikan formal saja tidak cukup untuk hal ini, karenanya harus terus ilmu yang telah dimilikinya dikembangkan melalui iktu serta seminar-seminar atau mengikuti pendidikan dibidang manajemen keuangan dan lainnya. Dengan demikian proses peningkatan profesionalisme melalui jalur pendidikan dapat tercapai. Jika ini sudah dilakukan maka ada yang juga diperhatikan kaitannya dengan profesionalisme yaitu akuntan harus terus menjunjung tinggi kehormatannya dengan selalu mentaati kode etik di dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan pengalaman penulis yang bekerja dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya, terdapat masalah yang sangat besar dalam rangka penyaluran kredit atau dananya, masalah tersebut adalah lemahnya administrasi keuangan dan akuntansinya. Banyak perusahaan di Indonesia dijalankan dengan cara-cara yang konvensional bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang bentuk Perseroan Terbatas tidak memiliki laporan keuangan. Hal ini sangat sulit bagi bank menilai performance dari perusahaan tersebut, sehingga penyaluran kredit kepada perusa-haan tersebut akan terhambat.
Karenanya kita semua harus memasyara-katkan kepada para pengusa-
ha, bahwa data akuntansi itu sangat penting untuk mengendalikan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari maupun dalam rangka pengam bilan keputusan yang sifatnya tidak rutin, ini semua merupakan tantangan bagi Akuntan Manajemen sekaligus menjadi peluang dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan kariernya.
Bagi akuntan pendidik juga memegang peranan penting, terutama harus terus meningkatkan selain ilmu akuntansinya,juga harus belajar tentang metode mengajar yang baik dan menguasai ilmu komunikasi sehingga transfer of knowledge di ruang kuliah dapat berjalan dengan baik.
http://nuddinlubis.blogspot.co.id/
REVITALISASI PERAN AKUNTAN PUBLIK Jum'at, 01 Juli 2016 11:16 WIB
Akuntan Publik (AP) ialah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. AP ialah satusatunya profesi yang dilindungi peraturan setingkat undang-undang untuk melakukan jasa asurans, yakni jasa yang meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi para pengambil keputusan. AP diperbolehkan untuk memberikan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. AP dikenal sebagai ahli akuntansi dengan istilah akuntan independen atau auditor eksternal. AP memberikan jasa melalui kantor akuntan publik (KAP), baik berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma. Seluruh AP harus menjadi anggota asosiasi profesi dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ialah satusatunya asosiasi profesi AP di Indonesia.
Dengan demikian, peran AP terutama sebagai pihak yang meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Peran itu mensyaratkan kompetensi profesional, independensi, dan dapat dipercaya. Perusahaan yang mencari investor, berutang kepada bank, atau mencari sumber pendanaan lain harus memberikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Bagaimana investor dan kreditor percaya bahwa laporan keuangan telah disampaikan itu bebas dari kesalahan atau manipulasi? Mereka tentu merasa lebih aman untuk menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit AP daripada tidak diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit AP saja tidak menjamin bebas dari kesalahan dan manipulasi, apalagi tidak diaudit. Peran AP yang lain ialah sebagai pelindung kepentingan publik. Di pasar modal, pemerintah mendorong penambahan jumlah perusahaan dan investor (investor dalam dan luar negeri) untuk menopang pembangunan ekonomi bangsa. Perusahaan yang menjual saham atau obligasi di pasar modal disyaratkan telah diaudit. Selain jasa audit, AP dibutuhkan untuk menerbitkan comfort letter atau jasa asurans lain. Ketika regulator menemukan indikasi kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan emiten, pihak AP turut diminta keterangan untuk melindungi kepentingan publik sebagai investor. Selain kepentingan publik di bursa efek, AP dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik yang menjadi anggota koperasi. Laporan keuangan koperasi yang diaudit AP diatur dalam peraturan pemerintah dan dipertegas peraturan menteri koperasi dan UKM, yang mewajibkan koperasi simpan pinjam dengan volume pinjaman satu tahun lebih dari Rp1 miliar diaudit. Selain pasar modal dan koperasi, masih banyak aturan dari pihak di bidang lain yang mewajibkan laporan keuangan diaudit untuk melindungi kepentingan publik seperti perusahaan asuransi, perusahaan maskapai penerbangan, dan perusahaan travel melalui asosiasi masing-masing. AP juga memiliki peran penting untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak demi kelangsungan pembangunan. AP berperan untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak (WP), yang menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar, telah sesuai dengan SAK. Kewajiban laporan keuangan diaudit sudah diatur bagi perusahaan yang memiliki aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar oleh UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 1999
mewajibkan perusahaan (tidak hanya PT) dengan omzet Rp25 miliar ke atas harus memiliki laporan keuangan diaudit. Dalam mengamankan penerimaan negara melalui pajak, otoritas pajak terbantu jika meminta laporan keuangan diaudit kepada WP dan AP sebagai filter pertama menghindari salah saji dan manipulasi. Di lain pihak, WP juga terbantu jika meminta AP mengaudit laporan keuangan untuk mencegah pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Pemeriksaan laporan keuangan oleh WP dapat meminimalkan sengketa pajak, yang diharapkan meminimalkan praktik manipulasi, korupsi, dan kolusi perpajakan. Otoritas perpajakan, wajib pajak, dan negara diuntungkan dengan mendasarkan perhitungan pajak menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam fungsi kontrol terhadap tata kelola keuangan negara, AP berperan sebagai mitra kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Penunjukan AP sebagai mitra kerja BPK didasari keterbatasan auditor BPK untuk memeriksa seluruh laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Saat ini sekitar 3.300 auditor BPK dan 3.000 staf lain sebagai pendukung belum mencukupi jumlah ideal. Keterlibatan AP sebagai pihak yang memiliki keahlian diperlukan juga untuk meningkatkan fungsi BPK di masa depan. Ketua BPK pernah mengungkapkan saat ini fungsi BPK sekitar 55% audit laporan keuangan, 25% audit kinerja, dan sisanya untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Di masa depan, beliau mengharapkan fungsi BPK ialah 90% mengaudit kinerja pemerintah dan 10% mengaudit laporan keuangan seperti BPK di Amerika Serikat. Pemerintah RI, BPK, BI, Kementerian Keuangan (termasuk Ditjen Pajak), Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi Pemilihan Umum, regulator, organisasi nirlaba, dan asosiasi telah mengeluarkan regulasi untuk melibatkan AP dalam memeriksa laporan keuangan entitas di area otoritasnya. Situasi itu menunjukkan pemerintah dari waktu ke waktu telah assurance literate (melek asurans) bahwa profesi AP memiliki peran strategis dan vital dalam pembangunan. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong assurance literate sampai ke masyarakat luas. Klien jasa asurans saya datang dari berbagai negara maju untuk berinvestasi di Indonesia. Laporan keuangan diaudit merupakan alat komunikasi bisnis mereka dalam pengambilan keputusan dulu, sekarang dan masa depan. Menurut mereka, regulator di
