BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Makalah Makalah ini membahas mengenai pemerintahan pemerintahan negara dan warga negara serta permasala permasala demokrasi demokrasi di di Indonesia. Indonesia. Makalah Makalah ini berjudul berjudul , Negara Negara Dan Warga Negara Negara Serta Permasalahan Permasalahan demokrasi” demokrasi” Negara Indonesia Indonesia menganu menganutt sistem sistem pemeri pemerintah ntahan an Demokra Demokrasi si dimana dimana seorang seorang Presid Presiden en sebagai sebagai Kepala Kepala Negara Negara dan dalam dalam mengemb mengemban an tugasny tugasnyaa Preside Presiden n dibantu dibantu oleh oleh Wakil Wakil Presiden dan dibantu oleh lembaga-lembaga negara. Lemba Lembaga ga-le -lemba mbaga ga nega negara ra ters terseb ebut ut ditu ditunju njuk k dan dan dipi dipili lih h langs langsung ung oleh oleh Presiden. Lembaga-lembaga negara tersebut terdiri dari MPR, DPR, DPRD, MA, BPK. Setiap lembaga mengemban dan melaksanakan tugasnya untuk mencapai kemakmuran bangsa Indonesia. Negara Negara merupakan merupakan integrasi integrasi kekuasaan kekuasaan politik, politik, organisasi organisasi pokok kekuatan kekuatan politik, politik, agency (alat) masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasi mengintegrasikan kan dan membimbing membimbing berbagai berbagai kegiatan kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan dibahas menjadi pembahsan makalah ini yaitu mengenai 1. Peng Penger erti tian an Nega Negara ra 2. Penge Pengert rtian ian warg wargaa Neg Negar araa 3. Tuga Tugass dan tang tanggu gung ng jawa jawab b nega negara ra 4. Hak Hak dan Kew Kewaj ajiba iban n Warg Wargaa negar negaraa
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara
Beberapa abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani: Socrates , Plato, dan Aristoteles sudah mengajarkan beberapa teori tentang “negara”. Telaah mereka
tentang ilmu negara dan hukum masih berpengaruh hingga saat ini kendati sesungguhnya pengertian mereka tentang negara pada waktu itu hanya meliputi lingkungan kecil, yakni lingkungan kota atau negara kota yang disebut “polis”. Maka dapat dimaklumi jika Plato menamai bukunya Politeia (soal-soal negara kota) dan bukunya yang lain Politicos (ahli polis, ahli negara kota). Aristoteles menamai bukunya Politica (ilmu tentang negara kota). Dari kata itulah asal kata “politik” yang berarti hal-ihwal dan seluk beluk negara atau kebijakan dalam menghadapi seluk-beluk negara. Pada waktu itu di Yunani digunakan kata polis untuk negara sedangkan di Romawi digunakan kata civitas dengan arti yang lebih kurang sama. Istilah negara mulai dikenal pada masa Renaissance di Eropa dalam abad XV melalui Niccolo Machiavelli yang mengenalkan istilah Lo Stato dalam bukunya yang berjudul Il Principe. Semula istilah itu digunakan untuk menyebut sebagian dari jabatan negara, kemudian diartikan juga sebagai aparat negara, dan “orangorang yang memegang tampuk pemerintahan beserta staf-stafnya”, maupun “susunan tata pemerintahan atas suatu masyarakat di wilayah tertentu”. Lo Stato pada masa itu juga digunakan untuk menyebut pihak yang diperintah (dependent ). Namun pada masa pemerintahan absolut raja-raja, state (negara) diartikan sebagai pemerintah (ingat ucapan terkenal Louis XIV dari Prancis: “L’Etat cest moi” – Negara adalah aku). Pada masa demokrasi, pengertian negara sebagai “the community that is governed” dapat mereduksi pengertian dari zaman pemerintahan absolut para raja. Edward Mac Chesney Sait dalam buku Political
2
Institution, a Preface menulis: “But usance has changed, Stalin or Mussolini or Hitler can be no more than governed. Today the state is a territorial society.” Negara ( state) tidak lagi sama dengan pemerintah ( government ). Perbedaan antara state (negara) dan government (pemerintah) secara tepat telah dinyatakan oleh The Supreme Court of the United States (MA Amerika Serikat) pada tahun 1870 dalam keputusannya mengenai tabrakan antara kapal Prancis Euryale dengan kapal AS Saphire. Dalam keputusan itu kapal Euryale dinyatakan tetap menjadi milik Prancis, meskipun pemerintahannya telah berganti (dari Kaisar Napoleon III kepada Pemerintah Republik Prancis). Istilah Lo Stato kemudian disepadankan dengan: L’Etat (Prancis), The State (Inggris), Der Staat (Jerman), De Staat (Belanda), Negara (Indonesia). 1. Beberapa definisi negara oleh para ahli: •
Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang
integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).” •
Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat
manusia teritorial yang diorganisasikan. •
Hugo de Groot (Grotius ): Negara merupakan ikatan manusia yang
insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat. •
Leon Duguit: There is a state wherever in a given society there exists a
political differentiation (between rulers and ruled) … •
R.M. MacIver: The state is an association which, acting through law
as promugated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order. (Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).
3
•
Prof. Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.” •
Herman Finer: The state is a territorial association in which social
and individual forces of every kind struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa negara merupakan: 1. suatu organisasi kekuasaan yang teratur; 2. kekuasaannya bersifat memaksa dan monopoli; 3. suatu organisasi yang bertugas mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat; dan 4. persekutuan yang memiliki wilayah tertentu dan dilengkapi alat perlengkapan negara. 5. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, organisasi pokok kekuatan politik, agency (alat) masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasikan dan membimbing berbagai kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.
2. Beberapa tinjauan tentang negara yang dikemukakan para ahli: Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan (J.H.A. Logemann) •
Negara
adalah organisasi
kekuasaan
yang
bertujuan
mengatur
masyarakat dengan kekuasaannya itu. Negara dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata pergaulan hidup warga masyarakat. •
Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan.
•
Negara merupakan kenyataan sejarah, maka bentuk dan sifatnya pun
ditentukan oleh sejarah.
4
Negara ditinjau dari segi organisasi politik (R.M. MacIver) •
Negara adalah persekutuan manusia seperti halnya perseroan terbatas
(PT), suatu perhimpunan masyarakat. •
Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melaksanakan kehendak
anggotanya yang dituangkan dalam peraturan undang-undang. •
Ciri khusus yang membedakan negara dengan perhimpunan manusia
lainnya adalah kedaulatan, karena dengan kedaulatan itu negara dapat memaksa anggota-anggotanya untuk menaati peraturan undang-undang. •
Ciri khusus lainnya adalah bahwa keanggotaan negara bersifat mengikat
semua orang.
Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan (G.W. Friedrich Hegel) •
Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai suatu
sintesis antara kebebasan individu dengan kemerdekaan universal. •
Negara adalah organisme yang mewadahi penjelmaan seluruh individu
dengan kekuasaan tertinggi1
B. Konsep dasar warga negara
Salah satu unsure yang mendukung suatu Negara ialah rakyat. Tanpa rakyat, maka Negara itu hanya ada dalam angan-angan. Termasuk rakyat suatu Negara ialah meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara tersebut.2 Menurut Kansil3, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu Negara itu dapat dibedakan menjadi :
1
Apeldoorn, L.J.V, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. hal 112 Gunawan Setiardja. 1993. Negara Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta. Kanisius. Hak 12 3 ibid 2
5
1. Penduduk ialah mereka yang telah tinggal lama dan menetap (domisili ) di suatu Negara atau wilayah tertentu penduduk ini dapat dibedakan menjadi 2 lagi yitu : a. Warga Negara yaitu penduduk yang mengakui pemerintahan Negara itu adalah penerintahannya (penduduk asli ). b. Bukan warga Negara atau orang asing adalah warga Negara asing yang tinggal di suatu Negara tertentu (bukan penduduk asli ). 2.
Bukan penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut. Misalnya : wisatawan. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara4 dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. 5Bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan
dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau
peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Dari poin-poin diatas, kita bisa mengetahui pengertian asli (warga Negara asli ), warga Negara dan penduduk. Yang membedakan antara ketiganya adalah kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing dalam hukum. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA ialah sah bilamana dilangsungkan menurut ukum yang berlaku dineagra mana perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat I UU no I tahun 1974 Menurut pasal 26 ayat 2, ayat 4 UU no 12 tahun 2006. tentang kewarganegaraan, perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA tetap dapat menjadi WNI dengan membuat pernyataan kepada pejabat atau perwakilan
4 5
sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 Dalam pasal 1 UU No. 22/1958
6
RI ditempat kedudukannya setelah 3 ( tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.6
C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Pasal-Pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31 a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan c. Pasal 27 ayat (3) dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamnya masing-masing dan beribadat menurut agamanya f. Pasal 30 ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa mendapatkan pengajaran.
6
ibid
7
tiap-tiap warga negara berhak
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia. Contoh Hak Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undangundang yang berlaku Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik baiknya 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun 7 bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik 7
http://www.scribd.com/doc/35218920/Makalah-tentangkewarganegaraab
8
D. Tanggung jawab Negara
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya. 2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongangolongan ke arah tercapainya tujuan seluruh masyarakat. Prof.Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de studie van
het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum Belanda) menyatakan bahwa: •
Istilah negara dalam arti “penguasa”: untuk menyatakan orang atau
orang-orang yang melaksanakan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah. •
Istilah negara dalam arti “persekutuan rakyat”: untuk menyatakan suatu
bangsa yang hidup dalam suatu wilayah di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. •
Negara juga mengandung arti “wilayah tertentu”, dalam hal ini istilah
negara digunakan untuk menyatakan suatu wilayah yang di dalamnya diam sekelompok masyarakat/ rakyat/ bangsa di bawah suatu kekuasaan tertinggi. •
Negara dapat berarti juga “kas negara/ ficus”: untuk menyatakan bahwa
harta yang dipegang penguasa adalah demi kepentingan umum (misalnya dalam istilah: domain negara, pendapatan negara, etc.).
Herman Finer dalam bukunya yang berjudul The Theory and Practice of Modern
Government menyatakan: 1. Orang Yunani tidak mengenal istilah negara atau state karena ukuran wilayahnya kecil; lebih menekankan pada kepemilikan hak, bukan keunggulan dalam ketaatan. 2. Romawi juga bukan state karena:
9
•
merupakan a closed corporation dan penduduknya memelihara budak
•
dinamakan civitas atau res publica, kemudian disebut imperium, dan tak
satu pun dari istilah itu setara dengan istilah state.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
10
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa : Rakyat suatu negara ialah meliputi semua pendudk orang yang bertempat tinggal didalam wlayah kekuasaan Negara tersebut, yang dapat dibedakan mejadi Penduduk dan bukan penduduk. Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati negara tersebut. Dalam penerapan nya dikenal 3 pedoman yaitu : (1) asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, (2) asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan , (3) asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi atau pewarganegaraan
B. Saran
Berdasarkan hasil makalah ini, semoga apa yang disajikan penulis dapat menambah wawasan pembaca, penulis menyarankan kepada pembaca agar menambah khasanah wawasannya karena penulis menyadari banyak kekurangan.
DAFTAR PUSTAKA
Gunawan Setiardja. 1993. Negara Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta. Kanisius.
11
Apeldoorn, L.J.V, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
Asshiddiqie, Jimly (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II.
Propatria (2006). Kajian Kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Jakarta. Propatria.
Achmad Kosasih Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral V.C.T. dan Games dalam V.C.T. Jurusan PMPKN IKIP Bandung.1985.
http://www.scribd.com/doc/35218920/Makalah-tentangkewarganegaraab
DAFTAR ISI
iii HALAMAN JUDUL ........................................................................................... KATA PENGANTAR..........................................................................................
12
i
DAFTAR ISI........................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.............................................................................................................Latar Belakang...................................................................................................
1
1.2.............................................................................................................Rumusan Masalah.....................................................................................................
2
1.3.............................................................................................................Tujuan ..................................................................................................................
2
1.4.............................................................................................................Manfaat ..................................................................................................................
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..........................................................................
3
BAB III PEMBAHASAN....................................................................................
5
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan...............................................................................................
28
B. Kritik dan Saran ......................................................................................
28
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................
iii
MAKALAH CIVIC EDUCATION EDUCATION ii
13
Hak dan Kewajiban Warga Negara, Serta Tanggung Jawab Negara
Disusun Oleh Metta Manya Sary Erika Indrayani Dosen Pembimbing Pembimbing : M. Iqbal, M.Ag
JURUSAN TARBIYAH PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN BENGKULU 2012
14
Syukur Alhamdulillah Penyusun Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “ Tindak Pidana Pemilukada” Salawat beserta salam penyusun sampaikan kepada Reformator dunia yaitu Baginda Rasulullah SAW yang telah menghijrahkan umatnya minal kufri ilal iman, kecintaannya kepada umat melebihi cintanya pada dirinya sendiri.. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui masih banyak terdapat kejanggalan- kejanggalan dan kekurangan dalam makalah ini. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penyusun miliki, oleh karena itu, kritik dan saran yang konsruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan makalah ini dimasa yang akan datang. Penyusun juga berharap makalah ini mudah-mudahan berguna dan bermamfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alami
Bengkulu,
Penulis
i
15
