HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PUSKESMAS KRITERIA
:
2.4.1 Hak dan Kewajiban penggunaan puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan puskesmas POKOK PIKIRAN ELEMEN PENILAIAN 25 1. Adanya kejelasan han dan kewajiban pengguna puskesmas a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada b. Dokumen I.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Sk kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien penggunaan pelayanan puskesmas: Contoh Dinkes.Kab. PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS N ANJUNGAN
NOMOR 445/ /I/PKM.N/2016 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PROGRAM DAN PASIEN PENGGUNAAN PELAYANAN PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN Menimbang : a) Bahwa agar memahami tugas,peran dan tanggung jawab karyawan baru baik yang diposisi kan sebagaipimpinan puskesmas.penanggung puskesmas.penanggung jawab upayapuskesmas maupun pelaksaaan kegiatan harusmengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan b)
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasperlu di tetapkan hak dan kewajiban sasaran programdan pasien pengguna pelayanan puskesmas dengansurat keputusan kepala puskesmas.
Mengingat 1) Undang undang RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2) Undang undang RI no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 3) Undang undang RI no 36 tentang tahun 2009 kesehatan 4) Peraturan menteri kesehatan no 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat 5) Peraturan menteri kesehatan no 69 tahun 2014 kewajiban pasien dan kewajiban puskesmas
Memutuskan Keputusan Kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban program dan pasien penggunaan pelayanan puskesmas kesatu
: pertimbangan tersebut diatasperlu di tetapkan hak dan kewajiban sasaran programdan pasien pengguna pelayanan puskesmas
Kedua
: surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perybahan sebagai mana mestinya Ditetapkan di ................ Pada tanggal.................. Kepala Puskesmas........
II.
Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada Rekaman kegiatan dan bukti lain yang di perlu disiapkan Brosur, leaflaet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/ penggunaan jasa puskesmas Contoh
2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang t erkait tentang hak dan kewajiban mereka a.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat/sasaran/pasien kepada masyarakat, sasaran, pasien, tokoh masyarakat, lintas sektor, dan karyawan puskesmas Contoh NOTULEN SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN Nama pertemuan : Sosialisasi Tentang Hak dan Kewajiban Pasien Tanggal
: 22 mei 2017
Waktu
: 09.00 WIB s/d selesai
Tempat
: ruang tunggu Puskesmas Tanjung PatiSusunan
Acara
:
1)
Pembukaan
2)
penyampaian tentang hak dan kewajiban pasien
3)
umpan balik pasien
4)
penutup
HAK PASIEN 1)
Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
2)
Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas.
3)
Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan StandarProsedur pelayanan
4)
Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang di dapatkan
5)
Memilih petugas sesuai keinginannnya dalam pemberian pelayanan diPuskesmas
6)
Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang penyakit dan tindakanmedis yang akan dilakukan medis
7)
Hak atas rahasia kedokteran / data penyakit, status, diagnosis dll
8)
Hak untuk memberi persetujuan / menolak a tas tindakan medis yang akandilakukan pada pasien
9)
Hak atas isi rekaman medis / data medis.
10)
Hak untuk memeriksa dan menerima penjelasan tentang biaya yangdikenakan / dokumen pembayaran / bon /bill.
11)
Mengajukan usul, saran, perbaikan atas Pelayanan yang diberikan
KEWAJIBAN PASIEN 1)
Memberi keterangan yang jujur tentang penyakit dan perjalanan penyakitkepada petugas kesehatan.
2)
Mematuhi nasihat dokter dan perawat
3)
Harus ikut menjaga kesehatan dirinya.
4)
Memenuhi pembayaran sesuai dengan Perda
5)
Mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas
Umpan balik pasien
1)
Semua pasien memahami informasi tentang hak- hak pasien.
2)
Semua pasien bersedia untuk menjalankan kewajiban nya.
Penutup 1)
Kesimpulan
2)
Saran
b. Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai r egulasi internal Tidak ada II. Dokumen lain yang perlu disiapkan dipuskesmas Tidak ada III. Rekaman kegiatan dan bukti lain yang perlu disiapkan 3. Adanya kebijakan dan prosedur penyelenggaraan puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna a.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada
b.
Dokumen I.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal Kebijakan yang menyatakan kewajiban karyawan puskesmas untuk memberi pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat atau pengguna prosedur pelayanan mencerminkan perhatian terhadap hak dan kewajiban pengguna, misalkan hak akan privasi, hak untuk dijaga kerahasiaan. Contoh: PANDUANPELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN PRIVASI PASIENA. DEFINISI Pelayananadalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lainseperti tamu atau pembeli. Pelayanan dapat juga diartikan dengan melakukanperbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan,maupun kelompok atau masyarakat. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kel angsungan hidup danapabila tidak dipenuhi akan berakibat fatal. Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendakiseseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yangdiinginkanitu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanyakeinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atauberusaha supaya sukar dicapai oleh orang lai n. Adapun definisi lain dariprivasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi,kemampuan untuk memperoleh pilihan pilihan atau kemampuan untukmencapai interaksi seperti yang diinginkan. Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit baik dalamkeadaan sehat maupun sakit. Ruang Lingkup Rahsia kedokteran diatur dalam beberapa peraturan/ketetapan yaitu:
1. Peraturan Pemerintahan nomor 10 tahun 1966 dan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1963 untuk untuk dokter gigi yang menetapkan menetapkan bahwa tenaga kesehatan termasuk mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 22 ayat (1) b. peraturan pemerintahan nomor 32 tahuan 1996 tentang tenaga kesehatan diataur bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksankan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. K ode etik kedokteran dalam pasal 12 memetapkan : “ setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia”. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan
kesehatan pasien, memenuhi permintaan aperatur penegak hokum dalam rangka penegak hokum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatau yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berkaitan dengan pengungkapan rahasia kedokteran tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis sebagai berikut: informasi tentang identitas, diagnosis,riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: a. Untuk kepentingan kesehatan pasien b. Memenuhi permintaan aparatur penegak hokum dalam ra ngka penegakkan hokum atas perintah pengadilan c. Permintaan, dan/ atau persetujuan pasien sendiri d. Permintaan institusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, an audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas identitas pasien. pasien. Mengenai rahasia kedokteran kedokteran dikenal adanya trilogi rahasia kedokteran yang meliputi m eliputi persetujuan tindakan kedokteran, rekam medis dan rahasia kedokteran karena terkaitan satu sama lain. Jika menyangkut pengungkapan rahasia kedokteran maka harus ada izin pasien ( consent) dan bahan rahasia kedokteran terdapat dalam berkas rekam medis. HAK ATAS PRIVACY Hak privacy ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang. Inti dari hak ini adalah suatu hak dan kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya. Hak atas privacy disini berkaitan dengan hubungan terapeutik antara dokter- pasien ( fiduciary relationship). Hubungan ini di dasarkan atas kepercayaan bahwa dokter itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pengobatan pula. Kepercayaan bahwa penyakit yang diderita tidak akan
diungkapkan lebih lanjut kepada orang lain tanpa persetujuannya. Dalam pasal 11 Peraturan menteri kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 diatur bahwa penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh di lakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat pemeriksaan seperti wawancara klinis, prosedur tindakan, pengobatan, dokter atau perawat atau bidan atau petugas medis lainnya wajib melindungi privasi pasien seperti data pasien, diagnose pasien, dan liannya dapat juga menutup korden pintu pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengobatan semua bergantung dari kebutuhan pasien. B. PENGERTIAN Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindari atau berusaha supaya sulit dicapai orang lain. Adapun defenisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Pri vasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak pihak lain. Identifikasi privacy pasien adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan privacy pasien selama dalam rumah sakit Privacy pasien adalah merupakan hak pasien yang perlu dilindungi dan dijaga selama dalam rumah sakit. a. Faktor privasi Ada perbedaan jenis kelamin dalam privasi, dalam suatu penelitian pria lebih memilih ruangan yang terdapat tiga orang o rang sedangkan wanita tidak mempermasalahkan isi dalam ruangan itu. Meneurut Maeshall perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan privasi. b. Faktor situasional Kepuasan akan berhubungan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengijinkan orang-orang didalamnya untuk mandiri c. Faktor budaya
Pada penelitian tiap-tiap budaya tidak ditemukan perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan tetapi berbeda dalam c ara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Misalnya rumah orang jawa tidak terdapat pagar dan menghadap ke jalan, tinggal dirumah kecil dengan dinding dari bambu terdiri dari keluarga tunggal anak,ayah,dan ibu C. TUJUAN Guna mengetahui kebutuhan pasien akan privacynya selama dalam rumah sakit sebagai bentuk kepedulian RS yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi pasien (hak privacy) D. PROSEDUR Untuk Rawatan Inap 1. Perawat menerima pasien baru dan melakukan identifikasi pasien dengan dengan meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal l ahir 2. Perawat memberikan informasi kepada pasien –merujuk kepada cek list pemberian informasi dengan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya termasuk didalamnya hak akan privasi pasien selama dalam perawatan. 3. Perawat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pasien guna menjaga privasinya selama dalam perawatan : Menutup acces pengunjung (baik keluarga, kerabat) Menempatkan tanda/ signage pada pintu masuk kamar Memastikan prefrensi pasien untuk gender atau jenis kelamin petugas y ang diberi izin masuk kamar. 4. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dokter atau pun pun perawat di kamar perawatan pastikan privacy pasien terlindungi dengan pintu dan tirai kamar tertutup. 5. Untuk pasien yang akan transfer antara unit karena akan dilakukan pemeriksaan penunjang atau pindah rawat/kamar, pastikan saat transfer privascy pasien terlindungi. Contoh dengan menggunakan selimut. 6. Pastikan dokumen/ file pasien terdapat pada tempatnya 7. Memastikan seluruh staff rumah sakit tidak membicarakan membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien di area umum. Untuk Pasien Rawat Jalan 1. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat
di ruang konsultasi pastikan privacy pasien terlindungi dengan pintu dan tirai ruangan konsultasi tertutup 2. Memastikan seluruh staff rumah sakit tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien diarea umum. E. DOKUMENTASI Catat pada case note/ catatan perawatan tentang privacy pasien yang kehendaki F. REFERENSI 1. Kebijakan hak dan kewajiban 2. Undang-undang no 44 tentang rumah sakit 3. Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. II.
Dokumen lain yang perlu disiapkan dipuskesmas: Tidak ada
III.
Rekaman kegiatan dan bukti lain yang perlu disiapkan Pelaksanaan pelayanan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat
KRITERIA
:
2.4.2 Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur prilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksanaan dalam prose penyelenggaraan upaya/ kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, ,isi dan tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan Pokok pikiran Perlu disusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan upaya/ Kegiatan puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan puskesmas serta tujuan program kegiatan. ELEMEN PENILAIAN 26 1. Adanya peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksanaan pelaksanaan Upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Pertemuan penyusunan peraturan internal Contoh Pasal 12 Minilokakarya Puskesmas 1) Minilokakarya Puskesmas merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala K epala Puskesmas, merupakan proses penggalangan kerjasama tim Puskesmas dengan pendekatan sistem 2) Minilokakarya Puskesmas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
3) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Puskesmas sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya. 4) Keputusan Minilokakarya Puskesmas diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak. 5) Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Plane of Action (POA) Puskesmas 6) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir. b. Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: SK Kepala puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi beraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas Contoh KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUKESMAS SILUNGKANG Nomor : 188.47/ /PKS/I/2016 TENTANGPERATURAN INTERNAL BAGI STAFF PUSKESMAS SILUNGKANG DALAMPELAKSANAAN UPAYA PUSKESMAS DAN KEGIATAN PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS SILUNGKANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG, Menimbang
:
a.bahwa perlu adanya peraturan internal yang jelasuntuk mengatur perilaku Kepala Puskesmas,Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan PelaksanaKegiatan dalam proses penyelenggaraanUpaya/Kegiatan Puskesmas; b.bahwa peraturan internal tersebut harusmencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuanPuskesmas; c.bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perludi tetapkan dengan keputusan Kepala UPTDPuskesmas Silungkang; Mengingat
:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 3.Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 75 tahun 201 4, tentang Puskesmas; 4.Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 46 tahun 201 5, tentang Akreditasi FasilitasKesehatan Tingkat Pertama; 5.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/515/2004 tentang IndeksPembangunan Kesehatan Masyarakat; 6.Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang SistemKesehatan Nasional; 7.Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan diKabupaten/Kota;8 .Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010Nomor 19); 9.Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentangPemerintah Daerah;
10.Keputusan Menteri Kesehatan nomor 983 tahun1992 tentang Pedoman Organisasi Puskesmas; 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KerjaPuskesmas; 12.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PusatKesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan danSosial (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011Nomor 28); MEMUTUSKAN Menetapkan
:PERATURAN INTERNAL BAGI STAFF PUSKESMASSILUNGKANG DALAM
PELAKSANAAN UPAYAPUSKESMAS DAN KEGIATAN PELAYANAN PADA UPTDPUSKESMAS SILUNGKANG KESATU
:Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatanPelayanan Puskesmas
perlu disusun peraturan internal yang disepakati bersama oleh Kepala Puskesmas,Penggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalammelaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan PelayananPuskesmas. KEDUA
:Peraturan internal yang disepakati mengatur perilakuKepala Puskesmas,
Penanggungjawab Upaya Puskesmasdan Pelaksana Upaya/Kegiatan P uskesmas. KETIGA
: Peraturan internal staff yang dimaksud harus sesuaidengan visi, misi, tata
nilai, dan tujuan Puskesmas.KEEMPAT:Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruanakan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Silungkang
Pada tanggal
: Januari 2016
KEPALA UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG 2. Pearturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan puskesmas Pertemuan penusunan peraturan internal Dalam notulen rapat dapat dibuktikan bahwa dalam pembahasan peraturan internal karawan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai, dan tujuan puskesmas
2.5.1 Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga ditanda tangani dan pengolahan dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku POKOK PIKIRAN ELEMEN PENILAIAN 28 1. Adanya kejelasan indikator dan standar ki nerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan a.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada
b.
Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Dokumen Kontrak/ PKS Contoh:
II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Contoh: 2. Dilakukan monitoring dan eveluasi o leh pengelolah pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Monitoring kinerja pihak ketiga Contoh;
b. Dokumen I. Kebijakan dan SOAP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitor dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga Contoh: SOP Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan Puskesmas Ini adalah contoh mengenai SOP MONITORING PELAKSANAAN KEGIATANPROGRAM DAN PELAYANAN yang ada di puskesmas Karena ini hanya sebagai contoh maka anda harus menyesuaikan dengan dengan lingkungan dan kndisi puskesmas anda Kebijakan Monitoring Program Puskesmas dalam kegiatannya langkah-langkah yang diterapkan harussesuai dengan SOP ini. Tujuan Sebagai panduan didalam melakukan monitoring program P uskesmasAgar upaya kesehatan/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusunRevisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaianyang optimal dari k inerja Puskesmas Menemukan masalah yang menyebabkan hasil tidak sesuai target Referensi Pedoman lokakarya mini puskessmas depkes RI 2007 Pengertian Monitoring Program Puskesmas adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisisin'ormasi dari penerapan program termasuk mengecek secara reguler untuk melihatapakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dili hat/ditemui dapat diatasi. Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis in'ormasi dari penerapansuatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/programitu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Analisis adalah penguraian suatu pokok at as berbagai bagiannya dan penelaahan bagianitu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan Program Puskesmas adalah (paya )esehatan di puskesmas berupa program *ajib dan program pengembangan Langkah - langkah 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring dilakukan setiap bulan sekali 2. Petugas melalui bagian tata usaha membuat undangan
3. Bagian tatausaha mendistribusikan undangan kepada penanggung jawab program dan petugas terkait yang terlibat minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan 4. Petugas menyiapkan tempat dan perlengkapan lainnya daftar hadir notulen konsumsi proyektor laptop dll 5. Peserta mengisi daftar hadir 6. Masing-masing Penanggungj jawab program melaporkan kinerja berupa c apaian programdibandingkan dengan target capaian kepada kepala P uskesmas 7. Penanggung jawab Program yang capaiannya sudah mencapai target meneruskan rencanakegiatan program yang sudah ditetapkan di RP 8.
Penanggung jawab Program yang capaiannya belum belum mencapai target mencari mencari pokok permasalahan yang menyebabkan target capaian belum tercapai
9. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggung jawab program berdiskusi dan melakukan penelaahan masalah dan mencari pemecahan untuk mencapai target c apaian II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Contoh:
3. Adanya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Monitoring kinerja pihak ketiga Contoh: b. Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Tidak ada II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Bukti tindak lanjut hasil monitoring Contoh: KRITERIA
:
2.4.1 Pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas dilaksanakan dan di dokumentasikan secara jelas dan akurat POKOK PIKIRAN ELEMEN PENILAIAN 29 1. Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris puskesmas a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada b. Dokumen I.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelolah barang Contoh:
II.
Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada
III.
Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Tidak ada
2. Ada daftar investaris sarana dan peralatan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya puskesmas a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Inventarisasi sarana dan peralatan puskesmas Contoh: b. Dokumen a.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Tidak ada
b. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada c.
Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Daftrar investaris Contoh:
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada b. Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemerihaan Contoh: II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Tidak ada 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Pelaksanaan program kerja Contoh: b. Dokumen I.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Tidak ada
II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Tidak ada III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Bukti pelaksanaan program pemeliharaan Contoh: 5. Adanya tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan a. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi: Tidak ada b. Dokumen I. Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal: Peraturan tentang pengelolaan barang dan barang berbahaya Contoh: II. Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas Ketersediyaan tempat, dan pemenuhan persyaratan penyimpanan Contoh: III. Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu di siapkan Tidak ada
