Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan yang Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia

BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup obyek dilindungi paling luas. Hak cipta sebagai ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art literary) literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Seiring dengan perkembangan p erkembangan ekonomi kreatif kreat if yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan perkembangan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan UndangUndang Hak Cipta. Oleh sebab itu, selanjutnya dibentuk dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui UU ini sangat diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. 1 Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainnya. Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini juga memiliki semangat untuk mendukung seluruh pencipta dan para pelaku usaha untuk semakin kreatif melahirkan karyanya. Setelah disahkannya Rancangan UndangUndang Hak Cipta pada tanggal 15 September 2014 lalu, Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini diharapkan berkontribusi pada sektor hak cipta dan hak bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. 2 Hak Cipta3 adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara prinsip, hak cipta antara lain melindungi karya sastra (literaty (literaty works) works) dan karya seni (artistic ( artistic works) works) dengan segala bentuk dan perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan (termasuk print out cetakan), dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain. 4 Hak Cipta memberikan hak kepada Pencipta untuk menggunakan sendiri ciptaan 1

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis Di Indonesia, http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-dikampus- ugm/ 3 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 1 UUHC). 4 Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Inteleektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Indonesia , Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 132. 2

1

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











tersebut atau memberikan izin kepada Pihak lain untuk menggunakan kreasinya. Perlindungan Hak Cipta secara universal untuk memberikan perlindungan atas karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak Cipta di dalamnya merupakan suatu hak milik. Karena bersifat khusus, maka dari itu hak tersebut t ersebut hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemilik/Pemegang Hak yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak Cipta adalah hak eksklusif. Diartikan sebagai hak eksklusif karena Hak Cipta hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemilik/Pemegang Hak 5, dan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin Pencipta selaku Pemilik Hak, atau orang yang menerim hak dari pencipta tersebut (Pemegang Hak), dan bahwa orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tersebut. 6 Maka dari itu, Hak Cipta merupakan salah satu hak yang harus dilindungi karena dalam menciptakan suatu karya Pencipta 7 memerlukan penelitian dan percobaan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta memerlukan pengorbanan tenaga dan waktu untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk menciptkan karya yang memiliki nilaii-nilai moral, praktis, dan ekonomis. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pencipta dalam menciptakan karya yang berguna untuk kehidupan manusia merupakan sumber mata pencahariannya sehingga perlu dilindungi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi ( Economy Rights) Rights) dan Hak Moral ( Moral Rights). Rights). Hak ekonomi adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat 5

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. (Pasal 1 angka 4 UUHC).











dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis. Sedangkan hak moral adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan denga diri si Pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan. 8 Salah satu hak kebendaan yang bergerak tetapi tidak berwujud adalah Hak Cipta. Dalam undang-undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ci pta (selanjutnya disingkat UUHC) disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat (1) UUHC). Hak kebendaan yang diatur dalam buku II BW dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu tertuju terhadap benda orang lain, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan/atau benda berwujud dan tidak berwujud. Hak Cipta memiliki karakteristik khusus benda bergerak yang tidak berwujud yang memiliki hak ekonomi, dan dapat memberikan keuntungan secara finansial, serta dapat diasumsikan juga bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Sebagai salah satu hak kebendaan kebendaan yang bersifat khusus, Hak Cipta sebagai hak eksklusif memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan kebendaan pada umumnya. umumnya. Hak Kebendaan yang yang melekat pada Hak Cipta telah memberikan konsekuensi bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Pengalihan tersebut bukan hak moral dari suatu ciptaan tetapi hak ekonomi-nya yang dapat dialihkan. Pengalihan dapat terjadi karena:9 a. b. c. d. e. f.

pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

Selain dapat dialihkan dan merupakan benda bergerak tidak berwujud, Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila dicermati ini merupakan











konsekuensi dari pengertian luas mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory (inventory), ), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini (UUJF) obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dalam dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur sebagai pelaku usaha, melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan j aminan yang tidak termasuk dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UndangUndang Jaminan Fidusia). Apabila dikombinasikan dengan UUHC, maka Pencipta mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana dengan menjaminkan ciptaannya atau karyanya untuk mendapatkan pinjaman. Karena baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank pastinya memerlukan jaminan agar pelaku usaha dalam hal ini yaitu Pencipta tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kredit atau pinjaman yang telah diberikan. Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan baik itu sebagian atau seluruhnya. Hak Cipta mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit (collateral (collateral ), ), dalam hal ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan secara finansial kepada Pencipta atau kepada Pemegang hak. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk memaparkan lebih lanjut dalam sebuah tulisan dengan judul HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN YANG BISA DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, yang menjadi permasalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Hak Cipta dapat dikatakan sebagai Hak Kebendaan? 2. Apakah Hak Cipta bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia?











BAB II HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN YANG BISA DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA 1. HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN

Sebelum membahas mengenai Hak Cipta sebagai hak kebendaan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian Hukum Benda ( Zakenrecht ( Zakenrecht ) terlebih dahulu. A. Pengertian Benda dan Pembedaan Macam-Macam Benda

Pengertian benda ( zaak ) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 BW). 10 Hak disebut juga dengan “bagian dari harta kekayaan” ( vermogensbestanddeel ). ). Harta kekayaan meliputi barang, hak dan hubungan hukum mengenai barang dan hak, diatur dalam Buku II dan Buku III BW. Sedangkan zaak meliputi meliputi barang dan hak hanya diatur dalam Buku II BW. Barang bersifat berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu, benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksudkan dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan, dapat diperalihkan kepada pihak lain. 11 Di dalam Hukum Benda, terdapat pembedaan macam-macam benda yang diatur dalam BW. Berikut merupakan pembedaan macam-macam benda, yaitu: a. Benda berwujud dan benda yang tidak berwujud (ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak betubuh (Pasal 503 BW)) Arti penting pembedaan ini ialah terletak pada cara penyerahannya apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya jual beli, pewarisan, atau pemberian (hibah). Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama.











Penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan sebagai berikut, tercantum dalam Pasal 613 BW, yaitu:  

Piutang atas nama (op (op naam) naam) dengan cara cessie; cessie; Piutang atas tunjuk (aan ( aan toonder ) penyerahan surat dari tangan ke tangan;

dengan

Piutang atas pengganti (aan ( aan order ) dengan cara endosemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 BW) Arti penting pembedaan ini terletak pada penguasaan (bezit ( bezit ), ), penyerahan (levering ), ), daluarsa (verjaring (verjaring ), ), pembebanan (berzwaring ). ). Mengenai penguasaan (bezit (bezit ), ), pada benda bergerak berlangsung asas dalam pasal 1977 BW yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Pada benda tidak bergerak asas itu tidak berlaku. Benda dipakai habis dan tidak dipakai habis Arti penting pembedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang obyeknya adalah benda pakai habis, apabila dibatalkan mengalami kesulitan dalam pemulihan kepada keadaan semula. Penyelesainnya ialah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Benda sudah ada dan benda akan ada Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan, dan perjanjian yang obyeknya benda akan ada dapat d apat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali (Pasal 1320 BW 12: unsur ketiga). Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan Arti penting pembedaan ini terletak pada pemindahtanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas, dapat diwariskan kepada ahli waris. Benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan. 

b.

c.

d.

e.

12

cara

Pasal 1320 BW: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;













f. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Arti penting pembedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perjanjian. Dalam perikatan yang obyeknya adalah benda yang dapat dibagi, prestasinya dapat diberikan secara sebagian demi sebagian. Sebaliknya dengan perikatan yang obyeknya adalah benda yang tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, melainkan secara utuh. g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar Arti pentingnya terletak pada pembuktian pemilikannya, untuk ketertiban umum, dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, sehingga mudah dikontrol pemilikannya, pengaruhnya terhadak kepentingan umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. lai n. zakelij kelij kre kr ech cht t ) dan Hak Perseorangan ( pe per soo soonlijk nlij k B. Hak Kebendaan ( za recht ) Hak kebendaan dan hak perseorangan merupakan bagian hak perdata. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak), sedangkan hak perseorangan bersifat nisbi (relatif). Hak kebendaan itu bersifat mutlak (absolut) yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Jadi, setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu, pada zakelijk recht ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan pihak lain. 13 Hak kebendaan mempunyai ciri sebagai berikut: 14 

Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan











kata lain dalam penyelesaian hutang, hipotik diselesaikan lebih dahulu, kemudian hipotik kedua; 





pertama

Lebih diutamakan, misalnya hak hipotik atas rumah, jika pemilik rumah pailit, maka hipotik memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu; Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang menggangu benda tersebut; Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun juga.

Hubungan hukum antara seseorang dengan seseoarang yang diatur dalam pasal-pasal Buku II BW menimbulkan hak terhadap seseorag atau hak perseorangan ( persoonlijk persoonlijk recht ), ), yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang (yang berhak) untuk menuntut sesorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, hak perseorangan ini bersifat realitf (nisbi) yang berarti bahwa hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja yang mempunyai hubungan hukum. Jadi, persoonlijk recht r echt ini ini senantiasa ada hubungan antara seseorang dengan seseorang lain tertentu, meskipun ada terlibat suatu benda dalam hubungan hukum itu. 15 Hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BW dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu: 1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan 



Yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan ( bezit ) atas benda bergerak. Yang bersifat member kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya bezit atas benda bergerak atau













Hak Tanggungan



Hipotik

C. Pemilikan

Pada umumnya, ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah sebagai berikut:16 1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang semula. 2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya. 3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai barang, hak hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas memo dat quod nonhabet 17 . Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain. 4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut dikemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya. 5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B dan kepada C memberikan hak











D. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif 18 pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 19 setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC UUHC Indonesia, yaitu: 20 1. Hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. l ain. 2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa Hak Cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi Hak Cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial).21 Di atas telah disebutkan mengenai pembedaan macam-macam benda. Berdasarkan penjelasan diatas, Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud22. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf;











e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 23 Seperti halnya bentuk-bentuk bergerak lainnya, Hak Cipta juga dapat beralih atau ata u dialihkan diali hkan , baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam Hak Cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:24 a. ‘transfer’ : merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian jual-beli, dan sebagainya. b. ‘assignment’ : merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi. Di dalam hak ekslusif dari pemilik atau pemegang Hak Cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi 25 bagi pihak ketiga, Pengguna ( Users) Users) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta kepada users pada users pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti 26. Selain sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, Hak Cipta juga merupakan salah satu benda yang harus didaftarkan kepemilikannya. Apabila Hak Cipta sudah didaftarkan, maka Hak Cipta juga termasuk ke dalam benda yang terdaftar. Alasan mengapa Hak Cipta harus didaftarkan yaitu untuk melindungi karya dari Pencipta dari berbagai pelanggaran, seperti penjiplakan, peniruan, penggandan, atau menggelapkan karya Pencipta, yang menyebabkan kerugian secara finansial terhadap Pencipta itu sendiri. Karena, kemampuan yang dimiliki













deklaratif, untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan Pencipta, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan untuk menghindari pelanggaran pelanggaran yang pada ujungnya bisa merugikan Pencipta. Fungsi pendaftaran Hak Cipta dan diisyaratkan oleh UUHC selain berguna sebagai a lat bukti yang sah atas Hak Cipta yang terdaftar, pendaftaran Hak Cipta juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap Hak Cipta yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain la in untuk Ciptaan sejenis. Maka dari itu, perlindungan terhadap Ciptaan karya Pencipta dilakukan dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya mutlak disini yaitu yaitu dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak Cipta bisa dikuasai dengan bebas ole h Pencipta atau dipertahankan oleh Pencipta. Karena apabila dibandingkan antara Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta, lebih luas Pencipta, karena selain menciptakan suatu karya, Pencipta juga merupakan Pemegang Hak yang juga memiliki kekuasaan untuk mengalihkan pemilikan haknya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, atau dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak setelah Pencipta. Namun, meskipun haknya dialihkan, yang beralih itu adalah hak ekonominya, bukan hak moralnya. Hanya hak ekonomilah yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan apabila Pencipta masih hidup, hanya saja pelaksanaannya dapat dialihkan dengan











atau cara-cara lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu melanggar ketentuan yang telah dicantumkan dalam UUHC. Sedangkan penguasaan dengan cara penyerahan dilakukan dengan persetujuan dari Pencipta, dengan diberikannya lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau karya Pencipta atau Pemilik Hak Terkait dengan persyaratan tertentu. Penguasaan dengan penyerahan inilah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, yang menyebutkan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Buku II BW hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak Cipta merupaka benda yang bersifat memberi jaminan. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit (collateral ), ), karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaian dengan cara-cara yang telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC. Dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) disebutkan, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepentingan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan











Hak Cipta tersebut tetap melekat pada Pencipta. Hak moral tetap dimiliki oleh Pencipta dan berlaku tanpa batas waktu. 30 Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, Hak Cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. hak ekonomi atas suatu atau karya ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. e konomi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. 31 Hak Kebendaan pada Hak Cipta memberikan konsekuensi bahwa Hak Cipta dapat dialihkan. Pengalihan tersebut bukan hak moral dari suatu ciptaan tetap hak ekonomi yang dapat dialihkan. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.











2. HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.32 Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 33 Namun, sekarang lembaga jaminan fidusia ini telah diatur dalam hukum jaminan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan J aminan Fidusia (LNRI 1999 No. 168). Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan











menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai.35 Sebelum ada Undang-Undang Nomo 42 Tahun 1990 tentang Jaminan ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut UUJF obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang t entang Hak Tanggungan. 36 Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJF disebutkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Sedan gkan Jaminan J aminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia













Hak Cipta yang merupakan hak ekslusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (economic rights). rights). Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang Hak Cipta tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan royalti. Selain hak ekonomi, Hak Cipta mempunyai hak moral yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada Hak Cipta, maka dapat dikatakan bahwa Hak Cipta dapat menjadi obyek jaminan. 38 Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai ketentuan Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak











Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.39 Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia memang baru dikenal setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga peraturan peraturan pelaksananya pun belum lengkap. Masalah yang sedang dihadapi sekarang yaitu belum ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan atau agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan, serta lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari Hak Cipta juga belum tersedia. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti Hak Cipta sudah diatur. Developer diatur. Developer Software bisa mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan. Di dalam Pasal 16 ayat (4) UUHC disebutkan: “Ketentuan mengenai Hak











untuk lembaga appraisal pada pada royalty performing rights pencipta/pemegang rights pencipta/pemegang hak ciptanya41. Salah satu cara menghitung nilai ekonomi suatu Hak Cipta, misalnya lagu dapat dilihat dari seberapa seringnya lagu ciptaan tersebut diputar atau dimainkan dimainkan ( performing performing rights), rights), sehingga pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta mendapatkan imbalan ataupun royalti apabila terjadi perjanjian lisensi. Pada saat ini, para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan persentase royalti yang diterima tidak seragam dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut. Para LMK tersebut tidak ada yang mengaudit, sehingga diperlukan badan yang lebih tinggi dari para LMK. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN ini dibentuk di bawah payung Direktorat Jenderal Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bertugas mengatur pendapatan











Apabila kita cermati Pasal 1 angka 2 UUJF yang berbunyi: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. Maka dapat dikatakan Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 angka angka 2 UUJF tersebut. Namun pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikan Hak Cipta sebagai jaminan kredit karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan Hak Cipta sebagai objek jaminan. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut











BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hak Cipta memiliki karakteristik khusus benda bergerak yang tidak berwujud yang memiliki hak ekonomi, dan dapat memberikan keuntungan secara finansial, serta dapat diasumsikan juga bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang yang bersifat memberikan jaminan. Sebagai salah satu hak kebendaan yang bersifat khusus, Hak Cipta sebagai hak eksklusif memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hak Kebendaan yang melekat pada Hak Cipta telah memberikan konsekuensi bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Pengalihan tersebut bukan hak













Hak Cipta bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia masih baru, maka dari itu yang menjadi permasalahannya yaitu pranata peraturan yang mengatur ketentuan itu belum tersedia dan juga belum ada lembaga yang menjadi penilai dari nilai ekonomi Hak Cipta yang dijadikan jaminan. Di dalam Pasal 16 ayat (4) UUHC disebutkan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)











DAFTAR PUSTAKA Buku

Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.











Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan yang Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia

Recommend Documents