GEOGRAFI KELAS XI - POSISI STRATEGIS INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA.pdf

POSISI STRATEGIS INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Oleh,

Doni Kosdiansah, S.Pd., M.Pd Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangandaran

1. LETAK LUAS DAN BATAS WILAYAH INDONESIA Indonesia telah diakui masyarakat internasional sebagai negara kepulauan yang tertulis dalam Konversi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (United Nations Convertion pada tahun 1982 dan telah disahkan dalam UU No. 17 Tahun 1985. on the Law of the Sea) pada Untuk mengetahui karakteristik wilayah Indonesia, perlu dibahas tata geografi yang mencakup unsur fisik, topologi, dan biotik. A. Pengaruh Unsur Fisik 1) Iklim dan cuaca Iklim dan cuaca dapat mempengaruhi jenis tanaman dan persebaran binatang, kesehatan, vitalitas penduduk (kemampuan bertahan hidup), maupun aktivitas kerja. 2) Air 2) Air Besar kecilnya pengaruh tergantung dari jarak antara perairan dan masyarakat. Air di permukaan banyak digunakan untuk pengairan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. 3) Relief dan tanah Relief dan tanah sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, jaring-jaring lalu lintas, ongkos angkutan, jenis pengangkutan, jenis usaha bidang pertanian, dan kebudayaan. 4) Hasil tambang dan mineral Ada tidaknya tambang, baik berupa batuan, mineral, atau gas alam dalam suatu daerah menyebabkan perbedaan perhatian manusia terhadap daerah tersebut. B. Pengaruh Unsur Biotik Flora, fauna, dan manusia saling memerlukan. Flora dan fauna merupakan bahan makanan, bahan pakaian, dan juga bahan bangunan bagi manusia. Flora dan fauna harus dipelihara agar jangan sampai punah. Dengan memahami tata geografi suatu daerah dapat diketahui ciri khas daerah tersebut. Ciri khas yang dimaksud adalah keadaan alam (subur, tandus, dataran, atau pegunungan), mata pencaharian dan bentuk kehidupan penduduk, pemusatan dan persebaran penduduk, kebudayaan, serta kehidupan sosial. C. Pengaruh Unsur Topologi Pengaruh topologi meliputi letak, luas, bentuk dan batas suatu wilayah yang berpengaruh terhadap unsur biotik. 1) Pengaruh letak Untuk dapat mengetahui dengan baik keadaan geografis suatu tempat atau daerah, telebih dahulu perlu kita ketahui letak tempat atau daerah tersebut di permukaan

Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

1

bumi. Dengan mengetahui ini, kita dapat memahami berbagai hal yang menyangkut daerah tersebut, seperti kehidupan penduduk di daerah tersebut, posisi daerah itu terhadap tempat atau daerah lain, dan latar belakang sejarah serta berbagai pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. a) Letak a) Letak astronomis Letak astronomis adalah letak suatu tempat dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Indonesia terletak di antara 6° 08’ LU - 11° 15’ LS dan 94° 45’ BT - 141° 05’ BT. b) Letak b) Letak geologis Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batubatuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesa dapat terlihat dari beberapa sudut formasi geologi, keadaan batuan dan jalur-jalur pegunungannya. Formasi geologi Indonesia dibagi menjadi tiga zona geologi; (1) bagian utara merupakan Paparan Sunda (Lempeng Asia); (2) bagian barat dan selatan merupakan Paparan Sahul (lempeng Indo-Australia); (3) bagian timur merupakan Lempeng Dasar Samudera Fasifik. c) Letak geomorfologis geomorfologis Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi. Perbedaan letak geomorfologis mempunyai pengaruh yang bermacam-macam, misalnya penduduk di suatu tempat yang morfologinya berbukit atau terjal kepadatan penduduknya kecil. d) Letak d) Letak geografis Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataanya di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografisnya ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara Benua Asia dan Benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungannya, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. e) Letak e) Letak maritim Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut serta apakah sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh laut, dan sebagainya. f) Letak ekonomis Letak ekonomis adalah letak suatu negara ditinjau dit injau dari jalur dan kehidupan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia kedudukannya sangat baik karena terletak antara Benua Asia dan Australia ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia I ndonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan. g) Letak g) Letak sosiokultural Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhdap daerah di sekitarnya. Indonesia secara sosio-geografis dan kultural terletak di persimpangan jalan antara Benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa yang menyebabkan budaya akulturasi budaya kaya dan aneka ragam budaya. 2) Pengaruh luas dan bentuk Pada umumnya suatu negara yang memiliki wilayah yang luas akan memperoleh keuntungan lebih banyak daripada negara yang mempunyai wilayah


2

sempit. Negara yang luas akan memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengejar peningkatan kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi akan lebih dimungkinkan terhadap iklim suatu tempat, dengan teknologi modern. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh laut-laut yang luas. Pulau-pulaunya terdapat di daerah paparan atau laut dangkal. Pulau-pulau itu merupakan pegunungan sisa dari pegunungan tua yang telah terkikis. Luas seluruh wilayah Negara Indonesia adalah 9,8 juta km2, yang terdiri dari lautan dan daratan yang berupa pulau-pulau besar dan kecil. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas lautnya sekitar 7,9 juta km2 atau 81% dari luas seluruhnya dengan panjang garis pantai mencapai ± 81.497 km. Luas daratannya sekitar 1,9 juta km 2 atau 19% dari luas seluruhnya. Seluruh wilayah Indonesia terdiri atas 18.110 buah pulau (besardan kecil). Dari seluruh pulau tersebut hanya 6.044 buah yang memiliki nama, sedangkan yang berpenghuni (didiami manusia) hanya 931 buah. 3) Pengaruh batas Ada dua batas, yaitu batas alam (lautan, pegunungan, sungai) dan batas buatan (tembok, tugu, kawat berduri). Berbatasan dengan laut berarti perlu memikirkan dan perencanaan terhadap pelabuhan, pertahanan, dan usaha perikanan. Berbatasan dengan negara yang lebih maju akan lebih menguntungkan, karena akan memacu pembangunan di Indonesia. a) Batas wilayah Indonesia Sebelah utara : Serawak (Malaysia Timur), Singapura, Filipina Sebelah timur : Papua Nugini dan Samudra Pasifik Sebelah selatan : Australia dan Samudra Hindia Sebelah barat : Samudra Hindia b) Batas wilayah udara Indonesia menyatakan bahwa wilayah kekuasaan dirgantara atas ruang udara dan antariksa termasuk GSO (Geo Stationer) dengan jarak ± 36.000 m/km. Tertuang dalam pasal 30 ayat (c) UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara. c) Batas wilayah perairan laut Indonesia Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika Tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : (1) Batas laut teritorial, adalah 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya. (2) Batas landas kontinen, sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Landasan kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. (3) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Hingga kini wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh    


3

negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Palu, Timor Leste, dan Australia. Banyak sengketa wilayah laut yang terjadi, diantaranya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Timur, yang akhirnya jatuh ke negara Malaysia. Ini contoh pengalaman buruk Indonesia karena tidak hanya pulau tersebut yang hilang, tetapi sumber daya alam Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. KARAKTERISTIK WILAYAH DARATAN DAN PERAIRAN INDONESIA Setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam di Indonesia yang dapat dilihat pada peta adalah kenampakan alam daratan dan perairan.

Kepulauan Raja Ampat

Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, dan selat. Berikut ini akan dijelaskan kenampakan alam wilayah Indonesia seperti pegunungan, gunung, sungai, danau, laut, dan selat. A. Karakteristik Wilayah Daratan 1) Pegunungan Di pulau Sumatera terdapat deretan pegunungan yang memanjang. Pegunungan ini disebut Pegunungan Bukit Barisan. Pulau Jawa dilalui pegunungan yang membentang di daerah bagian barat, tengah, dan selatan. Masing-masing pegunungan ini diselingi oleh dataran rendah dan lembah. Pegunungan yang terdapat di bagian selatan Pulau Jawa pada umumnya merupakan pegunungan kapur. Di bagian utara Jawa Timur terdapat jalur pegunungan kapur yang dikenal dengan deretan Pegunungan Kendeng. Di daerah ini terdapat banyak tambang minyak bumi. Selain itu terdapat beberapa pegunungan yang tedapat di Pulau Jawa, seperti Pegunungan Dieng, Pegunungan Serayu, Pegunungan Kapur Utara (Jawa Tengah), Pegunungan Tengger (Jawa Timur), dan Pegunungan Sewu (Yogyakarta).


4

Pegunungan Jayawijaya, Papua

Di Pulau Kalimantan terdapat pegunungan yang lebih tua dibandingkan dengan pegunungan yang terdapat di Jawa dan Sumatera. Di pegunungan ini tidak terdapat gunung api yang masih aktif, kecuali di Kalimantan Utara. Pegunungan yang terdapat di Pulau Kalimantan antara lain Pegunungan Meratus (Kalimantan Selatan) serta Pegunungan Schwaner dan Pegunungan Muller yang membatasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Selain itu, terdapat Pegunungan Kapuas yang membatasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur di sebelah utara. Pegunungan Iban juga membatasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Malaysia Timur di sebelah utara. Pegunungan yang terdapat di Sulawesi termasuk pegunungan yang cukup tinggi, antara 2000-3500 meter. Pegunungan ini terdapat hampir di seluruh semenanjung yang ada di Pulau Sulawesi. Adapun pegunungan yang terdapat di Sulawesi antara lain Pegunungan Utambela (Gorontalo); Pegunungan Fenema dan Pegunungan Pompange (Sulawesi Tengah); Pegunungan Quarles, Pegunungan Tineba, dan Pegunungan Verbek (Sulawesi Selatan); Pegunungan Matarombea dan Pegunungan Tangkeleboke (Sulawesi Tenggara). Di Irian terdapat jalur pegunungan tinggi yang membujur ke arah timur dan barat. Pegunungan yang terdapat di Irian banyak memiliki puncak yang sangat tinggi, antara lain Pegunungan Sudirman dengan Puncak Jaya (5030 m) dan Puncak Trikora (4750 m), Pegunungan Jaya Wijaya dengan Puncak Mandala (4700 m) dan Puncak Yamin (4506 m). Selain itu, juga terdapat Pegunungan Tamru. 2) Gunung Anda tentu tahu nama-nama gunung yang terdapat di daerah tempat tinggal anda. Gunung-gunung di Indonesia sangat banyak, baik yang berapi maupun yang tidak berapi. Hampir semua pulau di Indonesia memiliki gunung. Gunung tertinggi di Pulau Sumatera adalah Gunung Kerinci yang tingginya mencapai 3805 meter. Gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru yang tingginya mencapai 3676 meter. Gunung tertinggi di Pulau Sulawesi adalah Gunung Rantekombola yang tingginya mencapai 3456 meter. Adapun puncak tertinggi di Irian (Papua) adalah Puncak Jaya yang mencapai 5030 meter. Puncak Jaya selalu diselimuti oleh salju abadi karena begitu tinggi sehingga udara di atasnya sangat dingin sepanjang tahun.


5

Gunung Semeru

3) Dataran Tinggi

Dataran Tinggi Dieng

Dataran tinggi sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk daerah perkebunan teh dan tempat peristirahatan. Ada beberapa dataran tinggi yang terdapat di Indonesia, misalnya Dataran Tinggi Alas, Dataran Tinggi Karo, Dataran Tinggi Kerinci, Dataran Tinggi Cianjur, Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Bone, Dataran Tinggi Muler, dan lain-lain. 4) Dataran Rendah

Dataran Rendah Ciasem


6

Hampir semua wilayah provinsi di Indonesia memiliki daerah dataran rendah. Dataran rendah sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk pertanian, peternakan, pemukiman, industri, perkebunan kelapa, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dan lain-lain. 5) Sungai

Sungai Musi

Di Indonesia banyak sekali terdapat sungai, besar maupun kecil, panjang maupun pendek. Sungai terbesar di Sumatera adalah Sungai Musi. Di atas Sungai Musi terbentang sebuah jembatan yang sangat panjang. Di Pulau Jawa, ada juga sungai yang terpanjang, yaitu Sungai Bengawan Solo. Sungai ini melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Kalimantan juga terdapat sungai yang terpanjang. Sungai yang terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas tidak saja terpanjang di Pulau Kalimantan, tetapi juga di Indonesia. Di Papua terdapat sungai terpanjang, yaitu Sungai Memberamo. 6) Danau

Danau Toba

Di Indonesia, terdapat cukup banyak danau. Di Pulau Sumatera terdapat Danau Laut Tawar (Nangroe Aceh Darussalam), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Sentani (Papua), Danau


7

Batur (Bali), Danau Segara Anak (Lombok), Danau Lebo (Sumbawa), serta Danau Kelimutu (Nusa Tenggara Timur). Danau Kelimutu disebut juga Danau Tigawarna. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Di tengah-tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Danau Toba termasuk contoh daerah lembah depresi karena tanahnya turun setelah terjadi letusan gunung api. Sedangkan Danau Kerinci, Danau Ranau, dan Danau Maninjau terjadi akibat lembah puncak gunung yang terisi air hujan (kaldera). B. Karakteristik Wilayah Lautan 1) Laut

Laut Flores

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas. Semua provinsi di Indonesia memiliki wilayah laut. Nama-nama laut yang terdapat di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, Laut Flores, Laut Sawu, dan Laut Timor. Selain itu, juga terdapat Samudera Hindia. Samudera adalah laut yang sangat luas. 2) Selat

Selat Sunda

Selat digunakan sebagai sarana penyeberangan antarpulau. Banyak sekali selat yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Selat-selat itu misalnya Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Sape, Selat Bangka, dan Selat Berhala.


8

3) Pantai

Pantai Kuta, Bali

Sebagian besar wilayah negara kita merupakan perairan, terutama laut, sehingga kita memiliki wilayah pantai yang cukup luas. Kita mengenal beberapa pantai, misalnya Pantai Ancol di Jakarta, Pantai Cermin di Sumatera Utara, Pantai Sanur dan Pantai Kuta di Bali, Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Pantai Carita di Banten, Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Senggigi di Lombok, Pantai Maluk di Sumbawa Barat, Pantai Losiana di Nusa Tenggara Timur, dan Pantai Korem di Papua.

3. PERKEMBANGAN JALUR TRANSPORTASI INTERNASIONAL DI INDONESIA

DAN

PERDAGANGAN

A. Perkembangan Jalur Transportasi di Indonesia 1) Transportasi Air Indonesia sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Tak heran, alat transportasi yang paling banyak ragamnya di Indonesia adalah perahu dan kapal. Setiap daerah berpantai di Indonesia memiliki jenis perahu tradisional dengan bentuk dan ornamen khas. Misalnya, Pinisi dari Makasar, Sope dari Jakarta, Alut Pasa dari Kalimantan Timur, Lancang Kuning dari Riau, Gelati dari Perairan Bali, dan Kora-kora dari Maluku. Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Kalimantan, jalur penghubung utama antarwilayah adalah sungai. Transportasi utama yang banyak digunakan adalah perahu. Mulai dari perahu kecil yang disebut kelotok atau ketingting yang bisa memuat 10 penumpang, hingga bus air berupa perahu panjang (long boat ) yang bisa mengangkut puluhan penumpang. 2) Transportasi Darat Pulau Jawa yang menjadi pusat perkembangan peradaban Nusantara sejak abad ke-4, jalur perhubungan yang berkembang adalah jalur darat. Kuda banyak dipakai untuk bepergian karena kekuatan dan kecepatannya. Alat transportasi yang berkembang pun menggunakan jasa kuda, misalnya, kereta kuda yang kemudian berkembang menjadi andong atau delman. Sedangkan untuk mengangkut barang, selain menggunakan jasa kuda, juga ada pedati yang ditarik sapi atau kerbau.


9

Awal masuknya transportasi darat modern di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda, di pusat pemerintahannya saat itu yang berada di Batavia atau Jakarta. Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api dengan rute BataviaBuitenzorg (Bogor), tahun 1873. Sedangkan alat transportasi yang digunakan di dalam kota adalah trem yang digerakkan oleh mesin uap. Trem merupakan angkutan massal pertama yang ada di Jakarta. Pada 1910, Jakarta sudah mempunyai jaringan trem. Tahun 1960-an, Presiden Sukarno memerintahkan penghapusan trem karena dianggap tidak cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta. Trem pun digantikan bus-bus besar. Untuk transportasi jarak dekat, ada oplet dan becak. Ada pula bemo yang mulai dipakai sejak tahun 1962. Tahun 1970-an, muncul helicak dan bajaj. Meski sudah dilarang beroperasi, kita masih bisa menemukan beberapa jenis alat transportasi ini. Saat ini, alat transportasi darat yang biasa dimanfaatkan masyarakat adalah bus dan kereta listrik. Pemerintah pun berusaha mengembangkan transportasi massal yang modern dan murah seperti bus Trans Jakarta. Di masa depan, rencananya akan ada monorel yang lebih cepat dan canggih. 3) Transpostasi Udara Sejarah transportasi udara di Indonesia terkait dengan sejarah kemerdekaan. Untuk kemudahan transportasi, pada 1948, mantan presiden Soekarno membeli dua pesawat tipe DC-3 dari Singapura. Pembelian pesawat tersebut didanai para pengusaha asal Aceh. Wilayah Aceh kala itu merupakan bagian Indonesia yang belum tersentuh Belanda. Sebagai bentuk penghargaan kepada Aceh, dua pesawat tersebut dinamai RI-001 Seulawah Agam dan RI-002 Seulawah Inong. Pesawat tersebut melakukan penerbangan pertama pada 26 Januari 1949 dengan rute penerbangan CalcuttaRangoon. Kedua pesawat tersebut menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan pertama tanah air yaitu Garuda Indonesia. Industri penerbangan nasional dirintis tahun 1946 di Yogyakarta oleh tim Angkatan Udara Republik Indonesia yang dipelopori Wiweko Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, dan J. Sumarsono. Salah satu hasil rancangannya adalah pesawat Si Kumbang yang melakukan penerbangan pertama pada 1 Agustus 1954. Pada 26 April 1976 industri pesawat terbang itu berkembang menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang didirikan dengan DR. B.J. Habibie. Salah satu hasil karya IPTN adalah prototipe pesawat turbo N-250 yang pertama kali terbang selama 55 menit, pada 10 Agustus 1995. Namun industri pesawat terbang ini harus berhenti karena kekurangan dana akibat krisis moneter pada 1997. B. Perkembangan Perdagangan Internasional di Indonesia Bagi kebanyakan negara berkembang, sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian negara tersebut. Sektor perdagangan yang berbasis pada industrialisasi memegang peranan kunci karena produk yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing dengan produk industri negara lain dalam pasar global. Kemajuan pembangunan sektor industri maupun perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Salah satu


10

cara tolak ukur untuk menilai prestasi pembangunan tersebut adalah dengan melihat tingkat pertumbyhan ekonomi daerah. Pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB/PNB. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan stuktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, proses pembangunan ekonomi di Indonesia terasa berhenti, bahkan pertumbuhan ekonomi negatif pada awal tahun 1998. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional turun hingga 8% selama tahun 1998, dan perekonomian nasional secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 12,64%. 1) Perkembangan Sektor Perdagangan di Indonesia Tujuan reformasi perdagangan adalah membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor di masa datang di atas trend yang berlaku. Target jangka pendek dapat berupa menambah ekspor non-migas pada 2009 dan terus berkembang untuk pencapaian target jangka menengah selanjutnya pada tahun 2014. Di samping itu juga mengurangi ketergantungan perdagangan luar negeri Indonesia kepada negara tertentu seperti Amerika Serikat, sehingga keadaan ekonomi negera tersebut tidak terlalu memengaruhi perdagangan dan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan strategi perdagangan komprehensif yang dapat: a) Memberi peluang untuk pengembangan industri. b) Memperbaiki akses Indonesia di pasar utama dunia. c) Mendukung perdagangan internal dengan menghilangkan kendala (bottleneck ) infrastruktur dan hambatan regional dalam perdagangan internal dan antardaerah. d) Menggalakkan dan mendiversifikasi produksi dan basis ekspor Indonesia ke wilayah tujuan ekspor yang baru. e) Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan perdagangan. f) Mendukung kebijakan perdagangan, industri, dan pertanian yang akan disatukan agar tercipta industri-industri berdaya saing.

Ada beberapa langkah pemerintah di bidang perdagangan antara lain: a) Program Pemerintah mengenai harmonisasi tarif jangka menengah pada bulan Februari 2006 menuju kepada tingkat tarif rendah dan standar, mengkhususkan pada kerangka penurunan tarif periode 2005-2010. b) Beberapa langkah non-tarif untuk kelompok produk pertanian. c) Upaya perbaikan fasilitasi perdagangan.


11

d) National and ASEAN Single Window (satu jendela layanan pengurusan dokumen

ekspor dan impor). e) Penyempurnaan seluruh peraturan dengan melakukan upaya standarisasi proses dokumentasi/bisnis menuju satu sistem. f) Prosedur kepelabuhanan harus terintegrasi dengan prosedur pengurusan perdagangan. g) Terwujudnya penggunaan sistim dokumen on line dan elektronik. 2) Perdagangan Luar Negeri Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Penganjur perdagangan bebas berargumen bahwa liberalisasi menguntungkan semua negara dan keseluruhan ekonomi di dunia. Setiap negara dapat berkonsentrasi untuk memproduksi barang tertentu dengan seefisien mungkin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dunia. Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam perdagangan bebas dan seakan-akan ‘diharamkan’. Namun demikian, perdagangan bebas antar-negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara dapat berakibat pada keadaan dimana pengusaha dalam negeri terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah semakin terpuruk karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat. Sistem perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia menjadi dirugikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia. Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia.


12

Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.

4. POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN INDONESIA A. Potensi Sumberdaya Pesisir dan Laut di Indonesia Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sangat menjanjikan. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang memiliki arti penting secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu. Sumberdaya di wilayah pesisir merupakan penopang hidup bagi masyarakat yang hidup di pesisir untuk memperoleh makanan, kayu bakar, bangunan, dan fungsi lainnya. 1) Potensi terumbu karang Ikawati et al. (2001) dalam Gianto (2007), mengatakan, salah satu dari sekian banyak ekosistem yang dimiliki Indonesia adalah ekosistem terumbu karang. Selanjutnya kurang lebih 14% terumbu karang dunia berada di Indonesia yakni mencapai luas sekitar 75.000 Km2. Terumbu karang mempunyai fungsi yang penting, antara lain sebagai penahan ombak dan pelindung pantai dari abrasi, tempat berkumpul dan berkembang biaknya ikan-ikan dan biota laut lain yang merupakan sumber protein dan sumber bahan obat. Manuputty (2008) melaporkan, terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai tempat rekreasi bawah air dengan panorama keindahan bawah air yang menarik yang berbeda dengan di darat, oleh karena itu ekosistem terumbu karang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Konferensi kelautan dunia (WOC) yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara 11-15 Mei 2009 menyepakati bahwa untuk mengurangi bencana akibat perubahan iklim tentu harus dihindari dengan mengurangi tingkat emisi karbon. Negara-negara berkembang mesti menjaga kelestarian laut dan hutan sebagai paru-paru dunia. Potensi terumbu karang di Indonesia sebagai paru-paru dunia di dasar laut bahwa untuk mengatasi perubahan iklim pengaruh emisi karbon sangat besar (Protopo, 2009).

2) Potensi perikanan Sektor perikanan, potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan mencapai 65 juta ton, terdiri 7,3 juta ton pada sektor perikanan tangkap khususnya ikan-ikan pelagis dan 57,7 juta ton pada sektor perikanan budidaya (Kusuma, 2004). Sektor budidaya biota laut yang di budidaya seperti ikan belanak, ikan kakap putih, udang, kepiting bakau, dan teripang. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia mencapai 20,18 kg perkapita pertahun, dan mengalami peningkatan 4,5% pertahun (Dahuri, 2003). Tingkat konsumsi dan permintaan ikan dunia cenderung meningkat. Sejak tahun 1990, dunia sebenarnya telah mengalami kekurangan pasokan ikan diperkirakan sebesar 19,6 juta ton pada tahun 2000; 37,5 juta ton pada tahun 2010 dan 62,4 juta ton pada tahun 2020 (FAO, 2000). Hingga saat ini Indonesia menempati urutan ke-12 sebagai Negara pengekspor produk perikanan di bawah posisi Thailand dan Vietnam (Kusuma, 2004). Potensi perikanan Indonesia yang mencapai 65 juta ton sebenarnya cukup


13

untuk mencukupi kebutuhan ikan dalam negeri dan kebutuhan ikan dunia. Indonesia mempunyai potensi ikan yang banyak tetapi banyak ikan juga dicuri oleh nelayannelayan asing dan alat tangkap nelayan Indonesia masih banyak yang kurang mendukung sehingga potensi ikan di Indonesia belum dikelola dengan baik. 3) Potensi rumput laut Rumput laut merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang telah dikenal sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun di indonesia bahkan mancanegara. Umumnya rumput laut digunakan sebagai bahan makanan dan minuman, namun seiring dengan perkembangan iptek dewasa ini rumput laut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam berbagai macam industri misalnya tekstil, kosmetik dan industri kefarmasian (Syafikri, 2009). Rumput laut yang banyak dimanfaatkan adalah dari jenis ganggang merah (Rhodophyceae) karena mengandung agar-agar, keraginan, porpiran, furcelaran maupun pigmen fikobilin (terdiri dari fikoeretrin dan fikosianin) yang merupakan cadangan makanan yang mengandung banyak karbohidrat. Ada juga yang memanfaatkan jenis ganggang coklat (Phaeophyceae). Ganggang coklat ini banyak mengandung pigmen klorofil a dan c, beta karoten, violasantin dan fukosantin, pirenoid, dan lembaran fotosintesa (filakoid). Selain itu ganggang coklat juga mengandung cadanganmakanan berupa laminarin, selulose, dan algin. Selain bahanbahan tadi, ganggang merah dan cokelat banyak mengandung yodium (Prabowo, 2007). 4) Potensi hutan mangrove Indonesia mempunyai salah satu hutan mangrove yang terluas di dunia yaitu sekitar 4,25 juta ha sebelum tahun 1969. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia. Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia (Dahuri, 2002 dalam Kusuma, 2002). Kusuma (2002) menjelaskan, mangrove merupakan sumberdaya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources atau flow resources) yang mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis). Manfaat ekonomis diantaranya terdiri atas hasil berupa kayu (kayu bakar, arang, kayu konstruksi, dan lain-lain) dan hasil bukan kayu (hasil hutan ikutan dan pariwisata). Kawaroe (2001) menyebutkan manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi lindungan baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, di antaranya: sebagai proteksi dari abrasi atau erosi, gelombang atau angin kencang, tsunami, pengendali intrusi air laut, habitat berbagai jenis fauna, sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang, pembangun lahan melalui proses sedimentasi, pengontrol penyakit malaria, memelihara kualitas air, penyerap CO2 dan penghasil O2 yang relatif tinggi dibanding tipe hutan lain. 5) Potensi padang lamun Di Indonesia, lamun yang ditemukan terdiri atas tujuh marga, dari 20 jenis lamun yang dijumpai di perairan Asia Tenggara, 12 di antaranya dijumpai di Indonesia. Penyebaran padang lamun di Indonesia cukup luas, mencakup hampir seluruh perairan Nusantara yakni Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.


14

Jenis Thalassiahemprichii merupakan yang paling dominan di Indonesia (Husein, 2005). Sebagaimana terumbu karang, padang lamun menjadi menarik karena wilayahnya sering menjadi tempat berkumpul berbagai flora dan fauna akuatik lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan (Arlyza, 2007). Di padang lamun juga hidup alga (rumput laut), kerang-kerangan (moluska), beragam jenis Echinodermata (teripang-teripangan), udang, dan berbagai jenis ikan. Ikan-ikan amat senang tinggal di padang lamun. Ada jenis ikan misalnya yang sepanjang hayatnya tinggal di padang lamun, termasuk untuk berpijah, tetapi beberapa jenis lain memilih tinggal sejak usia muda (juvenil) hingga dewasa, kemudian pergi untuk berpijah di tempat lain. Ada juga yang hanya tinggal selama juvenil, sebagian lagi memilih tinggal hanya sesaat. Penyu hijau (Chelonia mydas) dan ikan duyung atau dugong (Dugong dugon) adalah dua hewan ‘pencinta berat’ padang lamun, yang merupakan beberapa contoh hewan laut yang cukup banyak dijumpai. Boleh dikatakan, dua hewan ini amat bergantung pada lamun, kebergantungan kedua hewan ini terhadap lamun karena tumbuhan tersebut merupakan sumber makanan penyu hijau dan dugong. Penyu hijau biasanya menyantap jenis lamun Cymodoceae, Thalassia, dan Halophila, sedangkan dugong senang memakan jenis Poisidonia dan Halophila. Dugong mengkonsumsi lamun terutama bagian daun dan akar rimpangnya karena dua bagian ini memiliki kandungan nitrogen cukup tinggi (Aswandi, 2008). Wilayah pesisir dan laut Indonesia telah menjadi tumpuan harapan dimasa depan baik untuk pemenuhan kebutuhan bangsa dan dunia. Harus disadari bahwa sumberdaya kelautan kalau tidak dikelola dengan baik akan mengalami kerusakan dan kerugian yang besar. Agar bisa mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan salah satu faktor penting adalah perlu menguasai sains dan teknologi secara terpadu. B. Eksploitasi Sumberdaya Laut di Indonesia Sensus penduduk yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2010, dari biro stastitik memperkirakan jumlah penduduk indonesia akan mencapai 231 juta orang, atau naik 29 juta orang dibandingkan hasil pendataan sensus penduduk tahun 2000 lalu yang tercatat sebanyak 202 juta orang (Santoso & Martina, 2009). Bertambahnya penduduk bisa berdampak positif atau negatif terhadap pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Peningkatan populasi manusia, berdampak pada meningkatnya pola konsumsi merupakan ancaman terhadap keanekaragaman hayati (Indrawan et al. 2007). Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Anonim, 2007). Sugiarti et al (2000) mengatakan, kekayaan sumberdaya laut tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir, meliputi pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.500 pulau, yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kekayaan sumberdaya pesisir tersebut telah atau sedang mengalami kerusakan. Sejak awal tahun 1990, fenomena degradasi biogeofisik sumberdaya pesisir semakin berkembang dan meluas. Laju kerusakan sumberdaya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuary atau muara sungai.


15

Dahuri (2003) menyebutkan berdasarkan faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati pesisir dan lautan adalah: 1) Pemanfaatan berlebihan (over exploitation) sumberdaya hayati. Ketika tingkat usaha pemanfaatan kelestarian sumber daya hayati, akan tercipta tingkat pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumberdaya laut yang telah dieksploitasi secara berlebihan adalah sumberdaya perikanan. 2) Penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Pengunaan bahan peledak, bahan beracun (sodium dan potassium sianida) dan pukat harimau dapat memusnahkan organisme dan merusak lingkungan. 3) Perubahan dan degradasi fisik habitat Kerusakan fisik pada habitat ekosistem pesisir dan laut di Indonesia telah terjadi pada ekosistem terumbu karang, padang lamun, estuari dan hutan mangrove. Hutan mangrove diberbagai daerah di Indonesia telah mengalami penurunan luas dari tahun ke tahun. Degradasi tersebut akibat adanya konversi hutan mangrove untuk lahan tambak, pertanian, pemukiman, pelabuhan, dan industri. 4) Pencemaran Sebagian besar bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia. Sumber pencemaran terdiri dari industri, limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, per-tambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya. 5) Introduksi spesies asing Adanya introduksi spesies-spesies asing ke dalam suatu ekosistem dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan laut. Hasil penelitian yang dilakukan Amerika dan Australia menunjukkan bahwa di dalam air ballast kapal pada setiap perjalanan kapal ditemukan lebih dari 50 jenis asing yang terdiri dari fitoplanton dan zooplankton. Bila air ballast tersebut dibuang, bahan pencemar biotik tersebut akan memasuki perairan, sehingga mengakibatkan struktur komunitas, baik fitoplankton maupun zooplankton berubah. 6) Konversi kawasan lindung perlindungan laut. Pembangunan wilayah pesisir dan laut mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi banyak aspek dan faktor. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ekologis, sosial, budaya, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan. Beberapa sektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dengan kawasan pemukiman, indutri, rekreasi, dan pariwisata, transportasi, budidaya tambak, serta kehutanan dan pertanian. Sering kali kegiatan pembangunan tidak memperhatikan aspek ekologis (kelestarian lingkungan), melainkan hanya memperhatikan aspek ekonomis. Beberapa ancaman yang telah diuraikan sebelumnya merupakan faktor utama penyebab terjadinya degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Terdapat lima alasan kehidupan di wilayah pesisir dan laut berisiko terhadap keanekaragaman hayati laut, pertama, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan; kedua, tingkat konsumsi yang berlebihan dan penyebaran sumberdaya yang tidakmerata; ketiga, kelembagaan; keempat, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam; dan kelima, kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam. C. Konservasi Sumberdaya Perairan di Indonesia Minat masyarakat umum untuk melindungi keanekaragaman hayati di dunia semakin meningkat dalam beberapa dekade ini (Stanis & Nurbambang, 2007). Baik


16

ilmuwan maupun masyarakat umum, kini memahami bahwa kita hidup dalam periode pemusnahan keaneka-ragaman hayati yang luar biasa (Indrawan et al. 2007). Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatiaan yang sangat besar terhadap penyelamatan keanekaragaman hayati perairan. Bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi keanekaregaman hayati adalah dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil serta peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan, kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam (Anonim, 2009b). Pendekatan pembangunan dan perencanaan wilayah yang dilakukan secara sektoral tidak membuahkan hasil dalam mencapai pemanfaatan ekosistem pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Alternatif yang lebih baik adalah melalui pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu. Pengelolaan pesisir secara terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis secara terus menerus, dimana segala keputusan dibuat untuk penggunaan yang berkelanjutan, pembangunan dan perlindungan terhadap daerah serta sumberdaya pesisir dan laut (Indra, 2008). Alternatif pembangunan yang lain yaitu pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pemberi wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya lautnya, keinginan, dan tujuan serta aspirasinya (Viktor & Nikijuluw, 2001). Secara garis besar ada lima prinsip dasar yang penting dalam pengelolaan berbasis masyarakat yaitu, pem-berdayaan, pemerataan akses dan peluang, ramah lingkungan dan lestari, pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan tradisional, kesetaraan gender (COREMAP-LIPI, 2001). Masyarakat adat di Indonesia umumnya telah mengenal dan memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan di wilayahnya (Karubaba et al. 2001). Kearifan lokal muncul, sebagai interaksi dari masyarakat terhadap keterbatasan dan kelangkaan sumberdaya perikanan akibat meningkatnya kebutuhan dan akses pemanfaatannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional telah berhasil dalam menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati melalui praktek konservasi tradisional (Patinama, 2009). Aturan adat dalam mengelola sumberdaya oleh masyarakat tradisional sangat penting sehingga rasa kepedulian dalam melestarikan sumberdaya bersumber dari dalam diri masyarakat. Adanya rasa kepemilikan terhadap sumberdaya perikanan dalam wilayah adatnya mendorong masyarakat untuk bertanggungjawab dalam memanfaatkan sumberdaya secara bijaksana (Kaimuddin, 2008). Keanekaragaman hayati laut merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, artinya jika kita manfaatkan dengan cara-cara yang ramah lingkungan (berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan), pembangunan ekonomi berbasiskan keanekaragaman hayati laut dapat berlangsung secara kesinambungan. Disinilah keyakinan kita mendapatkan pembenaran, bahwa pembanguan ekonomi berbasis sumberdaya alam dapat diselamatkan kembali, termasuk keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan keanekaragaman hayati laut secara tepat dan benar dapat menghantarkan Indonesia menuju cita-cita luhurnya, yakni bangsa yang adil dan sejahtera.


17

D. Menuju Poros Maritim Dunia Secara geo-politik dan geo-strategis, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan (kemaritiman) dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Potensi perikanan laut Indonesia yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara efisien untuk dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan. Akan tetapi dengan menurunnya jumlah populasi ikan di laut akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut, dan eksploitasi berlebihan serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun belakangan ini. Selain kapal-kapal nelayan, perairan Indonesia juga ramai dengan kapal-kapal pengangkut hasil tambang. Kapal-kapal ini mengangkut hasil tambang dari pelabuhan lokasi penambangan menuju pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia bahkan ke luar negeri. Tidak sedikit upaya pengawasannya terhadap kapal-kapal pengangkut ini, meskipun hal ini telah diatur oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI. Ditambah lagi dengan kapal-kapal pengangkut kontainer baik antar pulau maupun antar negara, serta kapal pelayaran domestik. Pada tataran lain, pengakuan internasional terhadap keberadaan wilayah perairan Indonesia meliputi 4 hal yaitu perairan nusantara, laut teritorial, batas Landas Kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan menyadari betapa luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia ditambah dengan posisi silangnya yang sangat strategis, hal ini seharusnya dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Namun, dalam konteks ekonomi, Indonesia belum mampu memanfaatkan selat strategis seperti Selat Malaka dan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai sumber pendapatan negara, melalui pengembangan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam pengembangan negara maritim, Indonesia harus memiliki visi ”outward looking” didasarkan pada peraturan internasional yang dimungkinkan untuk mendapatkan sumberdaya alam laut secara global maupun mengembangkan kekuatan armada laut nasional untuk dapat menguasai pelayaran internasional dengan menciptakan daya saing sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia menguasai pelayaran internasional dan memiliki kekuatan laut (sea power) yang unggul. Pemerintah Indonesia belum mampu melakukan pengembangan pelabuhanpelabuhan yang kompetitif, efisien dan maju di segenap wilayah Indonesia. Akibatnya, peningkatan perdagangan dunia melalui aktivitas ekonomi di seluruh kepulauan maupun jalur ALKI belum dapat dimanfaatkan secara optimalbagi pertumbuhan kemakmuran. Padahal wilayah laut Indonesia memiliki peranan penting dalam lalu lintas laut, selain memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata dengan potensi-potensi laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota-biota laut lainnya, atau bahkan harta karun bekas kapal yang tengelam beratus tahun lalu. Namun, selama beberapa dekade, Indonesia belum dapat melihat kembali pentingnya potensi laut, seperti pada zaman kejayaan di masa lalu. Banyak potensi-potensi kelautan Indonesia yang belum termanfaatkan secara optimal, bahkan yang lebih tragis malah membiarkan bangsa asing


18

untuk menguasai dan memanfaatkannya. Padahal di masa lalu, bangsa Indonesia pernah jaya dalam kemaritiman. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang cukup luas, namun dalam hal penjagaannya cukup menghawatirkan, ditambah dengan terlalu banyak instansi yang berwenang dan memiliki tugas yang sama di wilayah perairan Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan suatu negara untuk menjaga wilayah perairannya yaitu dengan menata rapi dan kokoh dalam menjaga perairannya. Hingga saat ini Indonesia memiliki 12 instansi (ditambah BAKAMLA menjadi 13), bertugas di wilayah perairan dengan tugas yang sama, serta berbagai macam aspek pendukung seperti kapal dan alat navigasinya yang tidak saling mendukung. TNI AL, tugas utamanya adalah pertahanan, penegakan hukum di perairan pantai dan pelabuhan merupakan wewenang Polisi (Polair) dan Syahbandar sebagai otoritas tertinggi di pelabuhan. Berbagai instansi yang berkepentingan di bidang maritim antara lain, KPLP, Polisi Perairan, Quarantine, Custom, Imigrasi dan sebagainya. Akibatnya terjadi tumpang tindih penegakan hukum di bidang maritim. Di dalam undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2009, tertera jelas bahwa otoritas tertinggi di pelabuhan adalah Syahbandar. TNI AL berhak melakukan penegakan hukum di daerah ZEE, sementara 12 mil dari garis pantai merupakan wewenang Polisi Perairan dan KPLP. Pengaturan keselamatan dan keamanan transportasi di laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran. Ini juga dilakukan sebagai implementasi amanat Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Internasional di Bidang Maritim. Oleh sebab itu, kapal perikanan yang termasuk dalam kriteria kapal niaga harus tunduk kepada hukum yang mengatur tentang kapal niaga, termasuk pula yang menyangkut masalah keselamatan dan keamanan pelayaran yang pembinaannya merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Posisi Indonesia secara geo-politik dan geo-strategis harus didukung dengan kedaulatan penuh terhadap wilayah NKRI secara nyata, sehingga batas-batas wilayah dengan negara tetangga dapat secara nyata dikuasai oleh Indonesia melalui penguasaan yang efektif dan ”sea power” yang unggul. Keadaan tersebut juga harus diperkuat kemampuan mempertahankan diri dari segenap ancaman baik dari dalam maupun dari luar melalui kemampuan maritime security yang disegani secara global. Geo-strategis Indonesia diperkuat dengan geo-politik, geo-fisik, geo-ekosistem, geo-ideologi, geo-ekonomi serta keunggulan kewilayahan yang dimiliki maupun wilayah laut lainnya yang dapat dikuasai sesuai hukum nasional maupun internasional yang berlaku, harus menjadi kekuatan bangsa Indonesia menjamin tercapainya keberlangsungan kehidupan, kemajuan, kemandirian dan kemakmuran bangsa, dan negara Indonesia. Posisi strategis wilayah Indonesia seharusnya dapat memberikan keunggulan secara geo-ekonomi melalui kemampuan mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hingga kini, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan tidak secara terpadu antara kawasan darat dan laut dalam wilayah NKRI serta kemampuan memanfaatkan aktivitas global yakni pelayaran dan perdagangan global ditambah dengan eksploitasi sumberdaya tidak dilakukan secara optimal. Wilayah perairan Indonesia ramai dengan aktivitas pelayaran, baik domestik maupun internasional. Tercatat, jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan mengalami


19

fluktuasi, meskipun secara umum mengalami trend positif. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (1995-2015) di beberapa pelabuhan strategis telah mengalami peningkatan jumlah kunjungan kapal lebih dari 45 persen. Tidak hanya itu, penambahan jumlah gross ton kapal juga mengalami peningkatan lebih dari 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kapal yang berlayar di perairan Indonesia semakin bertambah besar dan nilai perdagangan melalui jasa perhubungan laut semakin meningkat. Namun secara garis besar, prestasi ekonomi di sektor maritim Indonesia hanya mencapai tiga persen. Hal ini menandakan bahwa pembangunan sektor maritim di Indonesia masih sarat dengan “kelemahan”. Misalnya persoalan infrastruktur yang berdampak pada kerugian di berbagai sisi sehingga menimbulkan multiplier effect yang besar. Kerugian yang langsung terlihat adalah besarnya biaya produksi yang berasal dari ongkos logistik. Padahal ongkos logistik memiliki kontribusi sekitar 20 hingga 30 persen dari total biaya produksi. Sebagai contoh, biaya pengangkutan kontainer barang impor dari Singapura, China, atau Hong Kong ke Indonesia masih lebih murah daripada biaya pengangkutan kontainer barang dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Selisihnya bisa mencapai US$ 300 per kontainer. Ini yang membuat banjirnya barang impor di Indonesia menjadi lebih murah ketimbang produk lokal. Pemerintah Inonesia harus segera mengubah paradigma pembangunan, sebab ekonomi maritim menyimpan potensi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional, industri sampai dengan jasa maritim. Apalagi ke depan ekonomi maritim semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini sudah terlihat, bahwa aktivitas 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun. Perlahan namun tampak pasti, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai terbuka implementasi mengenai gagasan tol laut dan poros maritim. Dimana, tol laut dan poros maritim diwujudkan dengan menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan. Karena dengan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan yang memadai dan terkelola dengan manajemen yang efisien, maka nantinya arus barang dan jasa serta orang akan lebih baik. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan gagasan tersebut mulai disampaikan dan publik mulai terbuka pemahamannya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, dengan 24 pelabuhan. Pelabuhan sebanyak itu terbagi atas pelabuhan yang menjadi hubungan internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Dari 24 pelabuhan itu terbagi dua hubungan internasional, yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi ruang tamu bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. Selanjutnya pemerintah menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapalkapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu. Enam pelabuhan itu adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Nantinya, pelabuhan utama akan menjadi jalur utama atau tol laut. Sedangkan 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut pelabuhan pengumpul. Sebanyak 24 pelabuhan tersebut merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara total pelabuhan di Indonesia sekitar 1.230 pelabuhan, sebanyak 110


20

pelabuhan dikelola oleh Satuan Kerja Perhubungan, Provinsi dan lainnya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memproyeksikan dana sebesar Rp 700 triliun lebih, belum termasuk pengadaan kapal. Menurut kalkulasi Bappenas, pengadaan kapal untuk tol laut tersebut sekitar Rp100 sampai Rp150 triliun. Sedangkan biaya investasi untuk membangun pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit listrik dan sebagainya sekitar Rp 70 triliun. Berbagai pembenahan dan pengembangan tersebut juga harus diikuti dengan pembangunan sarana prasarana keamanan didalamnya.


21

DAFTAR PUSTAKA

. 2012. Perkembangan Transportasi di Indonesia . (Online). Tersedia di http://teofilusthereddevil.blogspot.co.id/2012/03/perkembangan-transportasi-diindonesia.html (27 Juli 2017) . 2014. Ciri-Ciri Kenampakan Alam Wilayah . (Online). Tersedia di http://layarasdos.blogspot.co.id/2014/03/ciri-ciri-kenampakan-alam-wilayah.html (26 Juli 2017). . 2015. Perkembangan Sektor Perdagangan . (Online). Tersedia di http://www.psp3.web.id/2015/10/perkembangan-sektor-perdagangan.html (26 Juli 2017). Baransano, Henky. K dan Mangimbulude, Jubhar. C. 2011. Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia . Papua: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cendrawasih. Volume 3, Nomor 1, Hal. 39-45, April 2011. Kadar. A. 2015. Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia . Jakarta: Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol. 1, No. 3, 2015. Wardiatmoko. K. 2013. Geografi untuk SMA Kelas X . Jakarta: Erlangga.


22

GEOGRAFI KELAS XI - POSISI STRATEGIS INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA.pdf

Recommend Documents