KERAJAAN Sejarah kerajaan majapahit, pemberontakan yang terjadi pads pemerintahan raja jayanegara 1. Pemberontakan Ranggalawe (1309) => Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan Patih di Istana Majapahit, dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan. 2. Pemberontakan Lembu Sora (1311) => Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanegara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam Istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak Istana. 3. Pemberontakan Nambi (1316) => Nambi memberontak karrena ambisi ayahnya Aria Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai Patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. 4. Pemberontakan Kuti (1319) => Kuti dapat menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan Istana. Oleh para Bhayangkari Kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di desa Badander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya raja Jayanegara dapat kembali lagi ke istana.
ORGANISASI PERGERAKAN KEMERDEKAAN 1. Tujuan indische partij 1912? Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air. 2. surat kabar perhimpunan indonesia adalah? Majalah Indonesia Merdeka surat kabar organisasi pergerakan nasional 1. Budi Utomo, surat kabarnya berjudul Darmo Kondo; 2. Sarekat Islam, surat kabarnya berjudul Oetoesan Hindia; 3. Indische Partij, surat kabarnya berjudul Het Tijdsrift dan De Express; 4. Perhimpunan Indonesia, menerbitkan majalah Indonesia Merdeka; 5. Partindo, surat kabarnya berjudul Pikiran Rakjat; 6. PNI Baru, surat kabarnya berjudul Daoelah Rakjat; 7. PNI, surat kabar berjudul Soeloeh Indonesia Moeda.
PERSIAPAN KEMERDEKAAN 1. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal berapa?10-16 juli 1945 Sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei–1 Juni 1945).
membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. a) Mr. Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 1) Peri Kebangsaan 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyatan 5) Kesejahteraan Rakyat b). Prof. Dr. Soepomo tanggal 30 mei 1945. 1) Persatuan 2) Kekeluargaan 3) Keseimbangan lahir dan batin 4) Musyawarah 5) Keadilan rakyat c). Ir. Soekarno (1 Juni 1945) 1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2) Internasionalisme (peri kemanusian) 3) Mufakat (demokrasi) 4) Kesejahteraan sosial 5) Ketuhanan YME (Ketuhanan yang berbudaya) sidang BPUPKI kedua ( 10- 17 Juni 1945). BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan sembilan, atau yang dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. anggota Panitia Sembilan terdiri atas : Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, A. A. Maramis. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Chapter). Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. 1) Keputusan BPUPKI pada rapat tanggall 10 juli 1945 mengambil keputusan mengenai bentuk negara. 2) keputusan rapat tangal 11 juli 1945 mengenai luas wilayah negara baru 3) Keputusan lain pada sidang BPUPKI yang kedua yaitu sebagai berikut: Panitia perancang Undang2 D diketuai oleh Ir. Soekarno Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta Panitia pembelaan tanah air iketuai oleh Abikusnno Tjokrosoejoso 4) Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :
1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi :
Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah HindiaBelanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabahdan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
Hasil-Hasil Sidang PPKI Secara Lengkap sidang PPKI ke-1 tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Coosakai (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Sidang ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya dan berhasilmemutuskan beberapa hal berikut. 1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi. a. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan 2. Membentuk Komite Nasional (Daerah). 3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Berikut ini 12 departemen tersebut. a. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah b. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo c. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo d. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
e. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo f. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara h. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri i. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi j. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso k. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso l. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin Sedangkan 4 menteri negara yaitu: 1. Menteri negara Wachid Hasyim 2. Menteri negara M. Amir 3. Menteri negara R. Otto Iskandardinata 4. Menteri negara R.M Sartono Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu: 1. Ketua Mahkamah Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja 2. Jaksa Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja 3. Sekretaris negara, Mr. A.G. Pringgodigdo 4. Juru bicara negara, Soekarjo Wirjopranoto Sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan: 1. Pembentukan Komite Nasional 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
Provinsi yg dibentuk pada saat sidang PPKI (pilihannya sumatera, sulsel, dki jkt, jogja) Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan Departemen yg dibentuk untuk menangani kesejahteraan pd sidang PPKI adalah Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
pancasila menurut Soepomo ketuhanan, kekeluargaan, keadilan social, musyawarah mufakat Urutan
proklamasi dari awal sampai dibacakannya...
6 agustus 1945 Pada tanggal 6 agustus 1945 kota Hiroshima di Jepang di bom oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan moral tentara jepang diseluruh dunia menurun. 7 agustus 1945 Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Zyunbi IInkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. 9 agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 agustus 1945 sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 10 agustus 1945 Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 agustus 1945 bahwa jepang telah menyerahakn diri kepada pihak sekutu. Para pejuang bawah tanah menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang dan bersiap-siap memproklamasikan
kemerdekaan
RI.
Syahrir
langsung
memberitahukan
tentang
dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah kepada Chairil Anwar. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir. 12 agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, jepang mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 agustus 1945 Pada tanggal 14 agustus 1945 Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan ‘hadiah’ dari Jepang.
15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta. 16 Agustus 1945 Gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan
teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad
Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[5] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR)
yang
akan
dibentuk
kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Isi teks proklamasi Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah: Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605. Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut: Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang
sesingkat-singkatnya.
Jakarta,
hari
17,
bulan
8,
tahun
45
Wakil2 bangsa Indonesia.
PEMILU 1. PEMILU di era UUDS dan Jumlah dan syarat" DPR pada UUDS ? Pemilu 1955 (pemilu pertama) bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.
2. Tentang KPU ada di ayat brp ? 22 E ayat 5: 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***) 3. Sifat lembaga KPU ? nasional, tetap, mandiri UUD&HUKUM Konstitusi RIS tentang konstituante diatur dalam pasal (UUD RIS Pasal 186 : Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekaslekasnja menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini)
6.saat uud ris, presiden mmberikan grasi dgn persetujuan? Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi grasi dan amnesti [pasal 160];
4. Konstitusi RIS pasal 189 dan 1xx isinya ttg apa Pasal 189 (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjanganKonstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang. (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan2 dalam rantjangan Konstitusi. Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurangkurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah. (3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Konstitusi, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran. (4) Kepada tiap2 negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi.
Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusjawarat tentang suatu perhubungan chusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland. Uud ris pasal 81 Dan 111
Uuds 50 pasal 69 tentang DPR Pasal 69 (1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hak menanja; Anggauta-anggauta mempunjai hak menanja. (2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia
5. sistem Pemerintahan yang dianut saat UUDS Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku antara 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 adalah parlementer
6. Bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) adalah bunyi pasal dan ayat berapa pd UUD '45? pasal 1 ayat 3 7. uud pasal 1 ayat3, 18 ayat 1, 7c 1 Ayat 3 : Negara Indonesia Berdasarkan Hukum 18 Ayat 1 : NKRI terdiri atas propinsi yg terdiri kab/kota, dan Propinsi, Kab, kota
memiliki pemerintahan yang di atur oleh UU 7C : Presiden tidak dapat Membekukan/membubarkan DPR
7. Tugas Presiden sebagai kepala negara diatur pd pasal berapa sampai berapa
pd UUD '45 pasal 5 Pasal 4 s.d 16 8. Pasal 29 ? BAB XI: Agama (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 9. Pasal UUD 1945 tentang pertahanan atau bela negara (pasal 30) BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**) (1) Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang. **)
7. Pasal 33 (BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. ****)
MK punya brp kewajiban n wewenang : 4 wewenang n 1 kewajiban
Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar. ***) (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***) (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***) (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. ***)
Hakim biasa diawasi oleh siapa?KY Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***) (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***) (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.***)
Yg berhak menyita dokumen n surat siapa? Pilihannya Kepolisian, kehakiman, kejaksaan, 2 lg lupa)..Jaksa uu kpk? UU No.30 Tahun 2002 -UU KPK tentang penyidikan.. -UUD 45 pasal 31 ayat 1&2..(Hak memperoleh pendidikan & Negara wajib membiayai pendidikan dasar)
SISTEM PEMERINTAHAN/ TATA NEGARA
1. maklumat wapres Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis.
2. Indonesia menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan atau pemisahaan kekuasaan dalam arti formil (Division Of Power). salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sistem pembagian kekuasaan yang jelas. nah, kalo di dunia ini kita mengenal sistem pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh dua orang ahli hukum yaitu, John Locke yang mengatakan bahwa untuk menjalankan suatu negara maka harus ada pemisahan kekuasaan antara badan-badan yang ada yaitu: 1 Legislatif; badan yang bertugas untuk membuat Undang-undang 2. Eksekutif; badan yang bertugas menjalankan Undang-undang 3. Federatif, badan yang bertugas untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri. Montesque, yang ga setuju kemudian mengemukakan pendapatnya bahwa harus ada badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas eksekutif jadi menurutnya hanya ada 3 badan dalam suatu negara yaitu: 1. Legislatif; badan yang bertugas untuk membuat Undang-undang 2. Eksekutif; badan yang bertugas untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang itu, dan 3. Yudikatif; badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, selain itu juga mengadili pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan undang-undang. perbedaannya terletak pada ada tidaknya kekuasaan yudikatif. jika Locke menyatukan kekuatan Yudikatif dengan eksekutif dan menempatkan Federatif pada tempat ke 3. sedangkan Montesque menyatukan kekuasaan Federatif pada kekuasaan Eksekutif dan menambahkan Yudikatif pada tempat ke 3. banyak negara menggunakan cara-cara pembagian kekuasaan ala Montesque. dalam perjalanannya pembagian kekuasaan (Separation of Power) dianggap terlalu kaku sehingga banyak negara yang lebih memilih pembagian kekuasaan (Distribution of Power) dengan berpegangan pada mekanisme Check and Balances.... Indonesia menganut pembagian kekuasaan.
Di Negara Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Jimli Asshiddiqie mengatakan bahwa saat ini kita menganut system separation power yang menganut prinsip check and balance. Juga pada kenyataannya kita tetap menganut antara separation of power dengan distribution of power. Dengan berpatokan pada pembagian pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arthur Mass Di tingkat horizontal hubungan antara eksekutif, legislative dan judikatif tetap terjadi pemisahan dari segi kewenangan masing-masing. Sedangkan istilah pembagian kekuasaan berlaku dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertical sebagimana yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Khusus untuk Indonesia dalam penerapannya tidak murni melakukan pemisahan kekuasaan, akan tetapi menerapkan trias politika dengan prinsip (division of power) dalam artian hubungan antar kekuasaan negara tersebut tidak secara murni terpisah satu sama lain, namun pemisahan yang tetap memungkinkan korelasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
7.
Isi DWIKORA
Tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya: ●
Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
●
Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia
8. Presiden saat kabinet AMPERA I >soekarno AMPERA II>soeharto PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN -> Setelah KMB, Militer jadi gimana – KNIL bergabung dengan Angkatan Bersejata Indonesia -> tahun kabinet Ali 2 (1956 – 1957)
Pemimpin serangan 1 maret 1949 di yogya? Soeharto Latar Belakang Hal yang melatarbelakangi terjadinya serangan Umum 1 Maret ini karena adanya serangan Agresi Militer yang dilakukan oleh pihak Belanda. Setelah serangan Agresi militer ke II yang dilakukan oleh Belanda, kondisi dari rakyat Inodnesia sangat memprihatinkan. Khususnya di Kota Jogjakarta. Dalam bidang ekonomi sendiri sudah sangat kacau salah satunya banyak rakyat yang kelaparan. Apabila dari segi ekonomi sangat kacau, maka dari segi politik dan sosial juga akan ikut kacau. Pada tanggal 21 Januari 1949, perdana mentri India Pandit Jawaharlal Nehru membuka sidang konferensi Asia Kedua di New Delhi. 19 negara Asia mengirimkan utusan ke konferensi itu, teramsuk Australia. Dalam pidato pembukaannya Perdana Mentri Nehru menguraikan maksud dan tujuan konferensi, yang secara khusus di adakan untuk membicarakan persoalan Indonesia. Pada hari kedua konferensi tersebut sudah mengambil suatu resolusi untuk dewan keamanan, yang antara lain menyebutkan : “Aksi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 di Indonesia, jelas merupakan suatu agresi militer yang berusaha membangkitkan kembali kekuasaan kolonialisme yang seluruhnya bertentangan dengan piagam perserikatan bangsa – bangsa. Apabila hal tersebut dibiarkan berlanjut, perdamaian di Asia Tenggara, Asia dan seluruh Dunia akan terganggu. Oleh sebab itu Konferensi Bangsa – Bangsa Asia di New Delhi menuntut : a. Semua pemimpin Republik Indonesia dan tahanan – tahanan politik lainnya harus segera di bebaskan
b. Pemerintah Republik Indonesia harus diberi kesempatan untuk melakukan tugas – tugas pemerintah, untuk itu : · Yogyakarta harus segera di kembalikan kepada republik Indonesia. Kepadanya harus di berikan alat alat komunikasi. Belanda tidak boleh menghalangi, menghambat, dan mengganggu pengembalian itu. · Semua daerah yang pada tanggal 18 Desember 1948 merupakan wilayah kekuasaan Republik Indonesia harus di kembalikan sebelum tanggal 15 Maret 1949. · Pembatasan pembatasan yang di lakukan Belanda terhadap perdagangan dan pelayaran Republik Indonesia harus di hentikan. Sebagai penutup konferensi Asia untuk Indonesia meminta, supaya dewan keamanan memberi pertanggung jawabanya pada sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 24 April 1949. Pelaksanaan serangan Umum 1 Maret 1949 Sejak pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta berantakan akibat penyerbuan dan penahanan para pemimpin oleh tentara Belanda pemirintahan De Facto sudah berpindah ke Keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono IX oleh rakyat dan tentara diakui sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan pemerintahah khususnya di daerah Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki ide. Dimana ide tersebut adalah suatu strategi yang akan dilakukan untuk menyerang Belanda. Sri Sultan akan menggunakan Strategi Gerilya. Mulai 19 Desember 1948, Sri Sultan telah melaksanakan suatu pelatihan kepada TNI. Serangan Umum 1 Maret memiliki 2 tujuan yakni : · Ke dalam Untuk meningkatkan semangat rakyat serta TNI yang sedang bergerilya melawan pasukan Belanda dan juga untuk mendukung perjuangan yang dilaksanakan secara diplomasi · Ke luar Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa TNI mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia Adapun sasaran dari serangan Umum 1 Maret ini adalah : · Sasaran Politik Memberikan dukungan moril terhadap perjuangan yang dilaksanakan secara diplomasi · Sasaran militer Bertujuan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa TNI tidak hancur seperti yang dikatakan oleh pihak Belanda. · Sasaran Psikologis Untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap TNI, yang mana TNI akan mampu mengusir Belanda Dengan adanya sasaran dalam penyerangan TNI maka TNI beserta rakyat ingin merebut kembali Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda sejak agresi militer kedua. Persiapan yang dilakukan menjelang serangan Umum adalah Sri Sultan melakukan perundingan – perundingan terhadap rakyat dan perundingan terhadap kolonel Soeharto. Sri Sultan mempercayai kolonel Soeharto untuk memimpin serangan tersebut. Kemudian diselundupkan pasukan – pasukan untuk masuk ke dalam Kota Pada tanggal 1 Maret, tepatnya pukul 06.00 pasukan gerilya mulai memasuki kota jogjakarta. Pasukan Belanda tidak mengira akan adanya serangan, maka daldm waktu yang singkat TNI yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Soeharto mampu mukul mundur pasukan Belanda. TNI tetap mempertahankan pasukan Belanda di dalam Kota agar tidak ada pasukan Belanda yang keluar untuk meminta bantuan terhadap Belanda. Pasukan berhasil menduduki kota Jogjakarta. Pasukan berhasil merebut pabrik amunisi “waatson” dan senjata – senjata ringan serta dapat merebut 1 tank kecil. Keberhasilan tersbut sangat
mengejutkan seluruh dunia. Sebelum jam 12.00, kolonel Soeharto berhasil memundurkan pasukkannya di dalam kota. Sempat terjadi serangan dari belanda karena datangnya bantuan dari belanda. Namun serangan tersebut tidak terlalu memakan korban banyak dipihak Indonesia namun dari pihak Belanda sangat banyak menelan korban serta mendapati kerugian yang cukup besar. Akibatnya, indonesia tidak di ijinkan untuk melakukan serangan selama 2 x 24 jam terhadap Belanda yang sedang melakukan pemindahan pasukan.
11. Kronik Nasionalisasi Perusahaan Asing Tahun 1957: Perebutan perusahaan belanda di indonesia oleh kaum buruh (efek perebutan irian barat) Pada bulan November 1957, upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan Irian Barat di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemui jalan buntu. Sidang Umum PBB ke-XII gagal menyelesaikan persoalan Irian Barat.Pemerintah Indonesia sangat kecewa dengan gagalnya upaya penyelesaian damai tersebut. Dalam Sidang Kabinet diputuskan rencana pemulangan orang-orang Belanda. Sementara itu, di dalam negeri, pada 30 November 1957, terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ia digranat oleh gerombolan DI/TII sangat menghadiri perayaan HUT Perguruan Cikini. Bung Karno berhasil selamat. Namun, ledakan granat itu menewaskan 10 orang, termasuk anak sekolah dan pengawal Bung Karno. Tak lama setelah itu, Dubes keliling AS, Gordon Main, mengunjungi Indonesia. Ia meminta persetujuan pemerintah Indonesia terkait rencana pendirian pangkalan SEATO di Irian Barat. Namun, pemerintah dan rakyat Indonesia menafsirkan rencana itu sebagai upaya campur tangan imperialisme di wilayah NKRI. Sementara itu, Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia menyebarluaskan telegram berisi seruan solidaritas kepada kaum komunis dan kaum buruh seluruh dunia untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan Rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Pada bulan Desember 1957, majalah New York Times melaporkan kerasahan orang-orang Belanda di Indonesia. Dilaporkan bahwa mayoritas orang Belanda yang bermukim di Indonesia tidak setuju dengan politik pemerintah Belanda mempertahankan cengkeramannya di Irian Barat. Dilaporkan pula, salah seorang pengusaha Belanda menganggap “tidak masuk akal” sikap nekat pemerintah Belanda mempertahankan ‘hutan rimba Irian Barat’, namun justru mempertaruhkan resiko semua modal Belanda di wilayah Indonesia lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya aksi mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda (Bartlett, 1986:100). Tanggal 2 Desember 1957, sebagai respon atas seruan pemerintah, kaum buruh mulai menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun pabrik campuran milik Belanda-Indonesia. Akibatnya, pengusaha Belanda menderita kerugian lebih dari Rp 100 juta. Tiga hari kemudian, pemerintah Indonesia mulai menutup konsulat Belanda di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membekukan semua transfer keuntungan perusahaan Belanda ke luar negeri.
Tanggal 6 Desember 1957, kantor KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), perusahaan pelayaran Belanda, di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta, diambil-alih oleh kaum buruh. Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambilalih Hotel Des Indes. Motor utama aksiaksi nasionalisasi ini adalah SOBSI (Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan KBKI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia). Pada hari yang sama, Kementeria Luar Negeri Indonesia menginstruksikan semua perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya. Tiga kapal KPM, yang rencananya berlayar ke Indonesia, terpaksa berhenti di Singapura. Sehari kemudian, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) di Jakarta berupaya untuk menduduki dan menguasai bank-bank Belanda di Jakarta. Aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kehakiman RI telah memerintahkan 5000 warga Belanda di negerinya untuk segera kembali ke negerinya. Namun, Menteri Kehakiman juga memerintahkan agar agar kaum buruh tidak menguasai pabrik yang sudah diambilalih dari tangan Belanda. Sebaliknya, Menteri Kehakiman menuntut agar perusahaan tersebut diserahkan ke militer (TNI). Pada tanggal 7 Desember 1957, seiring dengan menghebatnya aksi-aksi nasionalisasi di Indonesa, Panglima Angkatan Laut (AL) AS di Pasifik, Felix Sump, menerima radiogram dari Kepala Operasi AL Laksamana Arleigh Burke tentang perintah pengerahan pasukan AL Amerika Serikat ke perairan Indonesia karena “situasi kritis di Indonesia”. Sejurus dengan itu, atas permintaan Belanda, NATO (Fakta Pertahanan Atlantik Utara) menggelar Sidang Darurat untuk mendengar dan membahas laporan dari Indonesia. 9 Desember 1957, pers-pers di Indonesia memuat keputusan Perdana Menteri Juanda, bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, juga campuran Belanda-Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak itu berada di bawah pengawasan pemerintah RI. Pemerintah juga mengambilalih pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk KPM dan KLM, Bank-Bank Belanda, Perusahaan Niaga, kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 1957, Menteri Pertahanan secara resmi menginstruksikan menguasai perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Padahal, perusahaanperusahaan ini diambilalih dan dikuasai oleh kaum buruh Indonesia. Inilah titik balik dari aksi nasionalisasi tahun 1957. Pertengahan Desember 1957, Serikat Buruh Belanda menyatakan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan menuntut agar penjajah meninggalkan Irian Barat. Kemudian, 15 Desember 1957, UU Keadaan Bahaya ditandatangani. UU ini merupakan upaya militer untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh dan sekaligus merebut kendali atas perusahan asing yang direbut dengan darah dan keringat oleh kaum buruh. Puncaknya adalah berlakunya Keadaan Bahaya (SOB) pada tahun 1958. Namun, aksi-aksi nasionalisasi oleh kaum buruh masih terus berlanjut hingga tahun 1958. Tahun 1958, Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Januari 1958, kubu negara-negara sosialis dan negara-negara Asia-Afrika menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia terkait pengembalian Irian Barat.
Pada Februari 1958, pihak imperialis berhasil menyulut pemberontakan separatis PRRI. Imperialisme AS menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak. Selain itu, AS juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 untuk daerah pemberontakan. Alasannya: untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak AS, Caltex. Tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. Tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia jaman itu. Sementara itu Prof Dr R.Z Leirissa dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia mencatat: sejak terjadinya gelombang nasionalisasi, kepemilikan dari 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa
12. Regional Representative Coun (DPD) Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
HUBUNGAN INTERNASIONAL Anggota tetap dewan keamanan PBB:ADA 5 RRC RUSIA PERANCIS AS UK
-> Tentang diplomat, maksud fungsi representative apa, -> mewakili negara, melakukan protes, mengadakan penyelidikan, mengadakan pertanyaan-pertanyaan.
Tugas umum seorang kepala perwakilan diplomatik adalah: a.
Representasi, yaitu mewakili negara, melakukan protes, mengadakan penyelidikan,
mengadakan pertanyaan-pertanyaan. b.
Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan.
c.
Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.
d.
Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-kepentingan warga negaranya
di negara penerima. e.
Persahabatan, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim
dengan negara penerima. Fungsi perwakilan diplomatik a.
Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
b.
Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima
c.
Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
d.
Memberikan keterangan kondisi dan perkembangan negara penerima
e.
Memelihara persahabatan antar kedua negara.
-> hubungan internasional, kalau negara pengen melakukan hub internasional dia lihat situasi kemana ... (dalam negeri, luar negeri, regional)
7.Komunisme dan liberalisme muncul karena (revolusi industri, perang dingin dll) perang dingin as vs uni soviet
13. Politik luar negri bebas aktif mrpk bagian dari fungsi eksekutif Departemen luar negeri sebagai bagian dari pemerintah (eksekutif)
13. syarat pendirian organisasi internasional Berdasarkan Konvensi Wina, maka unsur -unsur pendirian OI adalah: 1) Dibuat oleh negara sebagai para pihak (contracting state) 2) Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen 3) Untuk tujuan tertentU 4) Dilengkapi dengan organ/struktur OIyang jelas 5) Berdasarkan hukum internasional 14. KAA Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung,Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atauneokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.
Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kerusuhan dan kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961.
Isi Dasasila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi (penyelesaian masalah hukum) , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama 10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
Kilas balik
23 Agustus 1953 - Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia.
25 April–2 Mei 1954 - Berlangsung Persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma (sekarang Myanmar), dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia memberikan usulan perlunya adanya Konferensi Asia-Afrika.
28–29 Desember 1954 - Untuk mematangkan gagasan masalah Persidangan AsiaAfrika, diadakan Persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan, serta siapa saja yang akan diundang.
18–24 April 1955 - Konferensi Asia-Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh PresidenSoekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung.
Pertemuan kedua Untuk memperingati lima puluh tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut, para Kepala Negara negara-negara Asia dan Afrika telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan Jakarta antara 19-24 April 2005. Sebagian dari pertemuan itu dilaksanakan di Gedung Merdeka, lokasi pertemuan lama pada 50 tahun lalu. Sekjen PBB, Kofi Annan juga ikut hadir dalam pertemuan ini.
14. Gerakan nonblok Gerakan Non-Blok (GNB) Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan merekamenentang imperialisme, kolonialisme,neokolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. [2] Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaanPBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT)NonBloktermasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia,Aljazair, SriLanka, Kuba, India, Zimbabwe, In donesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia. Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan,Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawanTiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasiAfganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi. Kata "Non-Blok" diperkenalkan pertama kali[butuh rujukan] oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Perjanjian non-agresi Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain Kesetaraan dan keuntungan bersama Menjaga perdamaian
Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah lima pemimpin dunia: Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteriIndia, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggotaanggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979. Normalnya, pertemuan GNB berlangsung setiap tiga tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB di antaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan tiga tahun. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba danSiprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme. Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut. Pertemuan paling baru (ke-13) diadakan di Malaysia dari 20-25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung [3] [4] [5] Tempat dan tanggal KTT GNB No. Tanggal
Negara tuan rumah
Kota penyelenggaraan
1
1–6 September 1961
Yugoslavia
Beograd
2
5–10 Oktober 1964
Republik Arab Bersatu Kairo
3
8–10 September 1970
Zambia
Lusaka
4
5–9 September 1973
Aljazair
Algiers
5
16–19 Agustus 1976
Sri Lanka
Kolombo
6
3–9 September 1979
Kuba
Havana
7
7–12 Maret 1983
India
New Delhi
8
1–6 September 1986
Zimbabwe
Harare
9
4–7 September 1989
Yugoslavia
Beograd
10 1–6 September 1992
Indonesia
Jakarta
11 18–20 Oktober 1995
Kolombia
Cartagena de Indias
12 2–3 September 1998
Afrika Selatan
Durban
13 20–25 Februari 2003
Malaysia
Kuala Lumpur
14 15–16 September 2006
Kuba
Havana
15 11–16 Juli 2009
Mesir
Sharm el-Sheikh
16 26–31 Agustus 2012
Iran
Teheran
17 2015
Venezuela
Karakas
komunitas Asean dihasilkan pada KTT Asean Keberapa (KTT Ke -9) KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.
Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi. Berikut ini tokoh-tokoh yang pernah di-persona non grata-kan. Amerika Serikat Wiranto dari Indonesia pada tahun 1999 Perancis Ariel Sharon dari Israel pada tahun 2004. BAHASA
1. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional dari negara ? Malaysia 2. EYD secara resmi dipakai mulai tanggal ? 17 Agustus 1972 3. KBBI dibuat pd kongres bahasa thn?
Kongres Bahasa Indonesia V, 28 Oktober-3 November 1988 4. UU bahasa diajukan pd kongres bahasa tahun? Kongres Bahasa Indonesia VI, 28 Okt-2 November 1993 Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas Bahasa Indonesiadan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya.
Kongres Bahasa Indonesia I[sunting | sunting sumber]
Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pendatangan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya (Pasal 36) menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya.
Kongres Bahasa Indonesia II Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terusmenerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara.
Tanggal 16 Agustus 1972 H. M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.
Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Wawasan Nusantara).
Kongres Bahasa Indonesia III
Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantabkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia IV[ Tanggal 21-26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalamGaris-Garis Besar Haluan Negara, yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin.
Kongres Bahasa Indonesia V[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober hingga 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira tujuh ratus pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan mempersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia danTata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia VI[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. Diikuti oleh peserta sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hongkong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia VII
Tanggal 26-30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa.
Kongres Bahasa Indonesia VIII Pada bulan Oktober tahun 2003, para pakar dan pemerhati Bahasa Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke- VIII. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni Bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar Bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan Bahasa Indonesia. Dan bulan bahasa tahun ini mencakup juga Kongres Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia IX Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008., diadakan Kongres IX Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober-1 November 2008 di Jakarta. Kongres tersebut akan membahas lima hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa.
PANCASILA
1. pancasila scr nilai realis dan materialis ?
1) Pancasil Bersifat realis karena Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman ras, suku serta kepercayaan. 2) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2. Hubungan Pacasila dengan UUD 1945 Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan idiologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi prolamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupak hukum dasar yang tertulis yang Mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Dalam Pembagian pembukaannya terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara yang tiada laindalah pancasila pokok-pokok pikitran tersebut yang diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang merupakan aturan aturan pokok dalam garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya. Menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undangundang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal dan UUD itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatianan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila. Disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Atau dengan kata lain bahwa pembukaan UUD 1945 yang membuat dasar falsafah negara pancasila, merupakan satu keasatuan nilai dan norma yang terpadau yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945. hal inilah yang harus kita ketahui, dipahami dan dihayati oleh setiap orang Indonesia. Jadi pancasila itu disamping termuat dalam pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya) dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.
3. Gambar lambang pada sila-sila Pancasila Burung Garuda melambangkan kekuatan.Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan.Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Masing-masing simbol di dalam perisai melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu:
● ● ● ●
Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa [sila ke-1]. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [sila ke-2]. Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia [sila ke-3]. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan [sila ke-4]. ● Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [silake-5]. Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa. Makna Jumlah Bulu pada Burung Garuda Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: ● Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 ● Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 ● Jumlah bulu dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 ● Jumlah bulu pada leher berjumlah 45
4. Penerapan Pancasila 1.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain :
a. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya; b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah- NYA dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. a) Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehala hak dan kewajiban asasinya; b) Perlakuan yang adil terhdap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan; c) Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan. 3. Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa a) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme) b) Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa c) Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme).
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilainilai kerakyatan. a) Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat b) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat c) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama d) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakilwakil rakyat. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial a) Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya b) Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain;
5. Sistem filsafat Pancasila itu termasuk sistem apa? Nilai Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu,dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian/unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain,dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. UMUM
1. globalisasi Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspekkebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya
2. Mitigasi bencana: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya. Kegiatan mitigasi bencana di antaranya: a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana; d. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; e. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; f. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; g. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi; h. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup i. kegiatan mitigasi bencana lainnya. Robot sebagai perangkat bantu manusia, dapat dikembangkan untuk turut melakukan mitigasi bencana. Robot mitigasi bencana bekerja untuk mengurangi resiko terjadinya bencana.
3. Masa Penjajahan belanda, pendudukan jepang dan pemberotakan di daerah daerah setelah kemerdekaan.
1. Kenapa perjanjian renvile merugikan tni? TNI terpusat di yogja, belanda mudah menyerang TNI. 2. Kabinet juanda tahun berapa? 9 April 1957 - 10 Juli 1959 5. Yg memberikan ke daulatan indonesia di KMB? -Lambang Negara pada konstitusi RIS diatur dalam (pasal 3 ayat 3).
-Perubahan pada pasal 5 ayat 1 UUD 45 apa implikasinya terhadap presiden.. Sebelum amandemen,: Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat. Sesudah Amandemen : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3.pasal 1 ayat 3 4.jumlah hakim konstitusi = 9 10.isi maklumat no 3 tahun 1975?? Kalo tidak salah tentang fusi ppp dan pdi dan n golkar11.lanjutan dengan selamat sentosa...:? 6.yg bukan inti alinea ke 2 pembukaan uud 45 7.yg bukan inti alinea ke 3 3. Bentuk negara indonesia berdasarkan uud pasal 1 (1)? Negara kesatuan yang berbentuk Republik 8. Anggotan MK ada 9, yg ditetapkan oleh Presiden, yg diusulkan tiga orang masingmasing oleh? MA, DPR, Presiden 9. Siapa yg berwenang menguji undang-undang, memutus perselisihan pemilu, dll? MK 10. Menurut UUD pasal 33 (4) perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip? kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
16.ktt asean yg mengesahkan kerja sama dalam bidang intelijen dan keamanan KTT 12 DI CEBU FILIFINA Hasil dari KTT Resmi ASEAN 1. KTT ke-1 ASEAN di Bali, Indonesia, 23-25 Februari 1976 Deklarasi Kerukunan ASEAN Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN. 2. KTT ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 Agustus 1977 Pencetusan Bali Concord 1 3. KTT ke-3 ASEAN di Manila, Filipina, 14-15 Desember 1987 Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN. Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang. Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN. Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN. 4. KTT ke-4 ASEAN di Singapura, 27-28 Januari 1992 ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). 5. KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand, 14-15 Desember 1995 Membicarakan upaya memasukkan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota ASEAN Memperkuat identitas ASEAN. 6. KTT ke-6 ASEAN di Hanoi, Vietnam, 15-16 Desember 1998 Pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Bold Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 7. KTT ke-7 ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5-6 November 2001 Mengeluarkan deklarasi tentang penyakit HIV/AIDS. Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorisme pada gedung WTC di Amerika. 8. KTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 4-5 November 2002 Pengeluaran deklarasi tentang Terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan teroris. Pengesahan ASEAN Tourism Agreement. 9. KTT ke-9 ASEAN di Bali, Indonesia, 7-8 Oktober 2003 Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu : Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community).
10. KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, 29-30 November 2004 Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan bahwa perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN. Memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020. 11. KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 12-14 Desember 2005 Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup. 12. KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 12-13 Januari 2007. Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea. 13. KTT ke-13 ASEAN di Singapura, 18‒22 November 2007. Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatangan kerjasama ASEAN dengan Korea Center, menyepakati ASEAN Center. 14. KTT ke-14 ASEAN di Thailand, Cha Am, Hua Hin, 27 Februari-1 Maret 2009 Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEANAustralia-Selandia Baru 15. KTT ke-15 ASEAN di Thailand, Cha Am, Hua Hin , 23 Oktober 2009 Penandatanganan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN Penandatanganan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Penguatan Kerja Sama Pendidikan untuk mencapai Komunitas ASEAN. 16. KTT ke-16 ASEAN di Vietnam, Hanoi , 8-9 April 2010 Pembangunan kembali dan perkembangan yang berkelanjutan ekonomi ASEAN serta penanganan bersama perubahan iklim. Mempercepat realisasi pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Mempercepat integrasi ekonomi ASEAN, membentuk pola yang mengadaptasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan kerja sama ekonomi dan moneter Asia Timur, di antaranya ASEAN harus mempertahankan status intinya Berupaya bersama masyarakat internasional mengatasi masalah global. 17. KTT ke-17 ASEAN di Vietnam, Hanoi, 28-30 Oktober 2010 Pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 serta isu-isu kawasan dan internasional lainnya Pembangunan Komunitas ASEAN yaitu ASEAN Connectivity. Peningkatan peran ASEAN dalam G-20 18. KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, Indonesia, 4-8 Mei 2011
Konektivitas ASEAN, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyelesaian Konflik, Arsitektur Kawasan Asia Timur, people centered ASEAN, kerja sama penanganan bencana alam, kerja sama sub-kawasan, penyelenggaraan East Asia Summit, permohonan Timor Leste menjadi anggota ASEAN dan Permohonan pertukaran Keketuaan antara Myanmar dan Laos. 19. KTT ke-19 ASEAN di Bali, Indonesia, 17-19 November 2011 Pembentukan Masyarakat ASEAN dengan tiga pilar utama: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Menyangkut masalah ASEAN Connectivity dan Piagam ASEAN. Penguatan pertumbuhan ekonomi di kawasan, menata arsitektur kerja sama kawasan yang lebih efisien dan efektif, menjaga stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, penguatan peran ASEAN secara global, memperkuat ekonomi kawasan Asia Timur, membangun landasan dan tindakan nyata, mengatasi tantangan di kawasan, serta memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas dan ketertiban di kawasan Asia Timur. 20. KTT ke-20 ASEAN di Kamboja, Phnom Penh, 3-4 April 2012 Deklarasi Pnom Penh (Phnom Penh Declaration on ASEAN : One Community, One Destiny), Agenda Pembangunan Komunitas ASEAN (Phnom Penh Agenda on ASEAN Community Building) Drug-Free ASEAN 2015. Kerjasama antara Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Komunitas ASEAN. 21. KTT ke-21 ASEAN di Kamboja, Phnom Penh, 17-20 November 2012 Pembicaraan masalah pertikaian Laut Tiongkok Selatan Penandatanganan dokumen bersejarah adopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ADHR). 1. Hubungan internasional bilateral dan multilateral 2. Pedagangan bebas di Asia (AFTA)
7. Keisitimewaan diplomat di indonesia? Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di negara yang ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu ketentuan yang dalam pergaulan internasional diterapkan oleh protokol. Orang yang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik disebut Kepala Protokol atau Direktur Protokol. Ia berasal dari pegawai Kementerian Luar Negeri. Selain diperlakukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hak imunitas) dan hak ekstrateritorial. Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut (”exteritoriallity” atau ”extra teritoriallity”). Para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961, Perwakilan diplomatik diberikan Kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud : 1. Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. 2. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Hak kekebalan perwakilan diplomatik meliputi: 1. Kekebalan terhadap pribadi pejabat diplomatik (hak imunitas) 2. Kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman (daerah ekstrateritorial).
Bila ada penjahat atau pencari suaka masuk ke dalam kedutaan maka dapat diserahkan atas permintaan pemerintah kaena para diplomat tidak memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri. 3. Korespondensi diplomatik, yaitu kekebalan terhadap surat-menyurat, arsip, dokumen termasuk kantor dplomatik dan sebagainya (kebal dari pemeriksaan isinya). Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal–balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup : Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya. Pembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.
Penyimpangan orde baru (sebabnya kalau ga salah ingat): lembaga negara tidak befungsi -fungsi kbijakan 'monoloyalitas' pd zaman orba Oleh karena itu, partai politik yang dianggap sebagai sumber hambatan dan ketidakstabilan dibatasi kekuasaannya, terutama dalam birokrasi. Salah satunya dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 1969 yang menyebutkan bahwa anggota departemen hanya boleh memberikan loyalitas kepada negara dan bangsa, bahkan melarang mereka untuk masuk parpol dan PP Nomor 6 tahun 1970, yang melarang semua pegawai negri termasuk anggota ABRI terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai dan menuntut adanya loyalitas tunggal (monoloyalitas) terhadap pemerintah. Dengan monoloyalitas ini pemerintah menjadi lebih mudah menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Birokasi bersama militer dan Golkar kemudian menjadi alat kontrol masyarakat yang sewenang-wenang. Golkar dan birokrasi menjadi alat untuk mengumpulkan elit potensial sementara birokrasi bersama ABRI juga digunakan untuk mengawasi kegiantan masyarakat yang harus tuntuk kepada kebijakan Orde Baru. Birokrasi dengan Korpri yang harus masuk Golkar mendapat jatah yang besar dalam pemerintahan. ABRI pun juga mendapat kursi gratis dengan ditujuk oleh pemerintah. Begitu besarnya kekuatan Orde Baru karena dukungan dari birokrasi, Golkar serta militer, sehingga dengan sendirinya fungsi pengawasan kebijakan dan evaluasi kebijakan pemerintahan tidak mungkin dilakukan. Setiap orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan kemudian disingkirkan. Kondisi birokrasi ini adalah “Jaksonisasi” yakni mengakumulasikan kekuasaan negara melalui birokrasi, dan menyingkirkan kekuatan politik di luar birokrasi dari kekuasaan dan proses politik.
1.mengapa bahasa indonesia jadi bahasa nasional??? Lingua franca
2.kapan bhs indonesia digunakan secara resmi Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi
4. Sejak kapan bahasa indonesia diakui? Pilihannya ada sejak sumpah pemuda, dll
5.belajar globalisasi tidak perlu ke luar negeri karna 8.anggaran pendidikan berapa persen = 20% 9. Cara mengembangkan kebudayaan nasional 1. Langkah dalam Mengembangkan Kebudayaan Nasional 1. Penyelamatan, pemeliharaan dan penelitian warisan sejarah kebudayaan dan kebudayaan daerah 1. Inventarisasi peninggalan purbakala 2. Penelitian dan penggalian peninggalan purbakala 3. Pembinaan dan pemeliharaan peninggalan purbakala 4. Pemugaran Candi Borobudur dan candi lainnya 5. Penelitian dan penataan kebudayaan daerah 6. Pengumpulan benda purbakala dan bends kebudayaan daerah 7. Penyebaran pengetahuan tentang kebudayaan warisan sejarah dan kebudayaan daerah 2. Pengembangan dan pendidikan kesenian serta kebudayaan Indonesia 1. Pengembangan pusat pembinaan pendidikan kesenian, baik tradisionil maupun kontemporer, di berbagai akademi kesenian dan pusat pendidikan kesenian lainnya 2. Pengembangan dan pembentukan pusat kebudayaan di propinsi 3. Pengembangan loka karya seni
4. Menciptakan suatu sistem penghargaan yang merangsang penciptaan baru dalam kesenian 3. Pengembangan bahasa dan kesusastraan 1. Penyusunan buku pedoman dan buku sumber 2. Pengadaan sarana perangsang dan penunjang pengembangan keahlian 3. Penyelamatan buku naskah berharga 4. Penterjemahan karya kesusastraan daerah yang klasik dan modern, dan kesusastraan dunia ke dalam bahasa Indonesia 4. Pengembangan perbukuan dan majalah pengetahuan Dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Merangsang usaha penulisan buku bacaan anak-anak yang bermutu 2. Pembentukan Pusat Perpustakaan Nasional 3. Pengembangan minat dan kebiasaan membaca dalam masyarakat luas Sementara itu akan diambil langkah untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan menurut bidang keahliannya secara berencana. Sasaran khusus yang hendak dicapai ialah: 1. Merangsang dan melindungi hasil karya dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan dan sejarah nasional 2. Pelayanan ringkasan dan terjemahan hasil ilmu pengetahuan 3. Merangsang iklim yang sehat untuk kehidupan penerbitan buku 4. Mendorong dan membantu penerbitan buku dan majalah ilmu pengetahuan untuk pembangunan 5. Mendorong dan membantu penerbitan buku dan majalah ilmu pengetahuan 2. Usaha-Usaha yang Telah Terwujud dalam Membangun Kebudayaan Nasional
Bidang kesenian, pementasan seni drama, seni pedalangan, seni tari, seni musik, pameran seni rupa, dan produksi film nasional
Bidang permuseuman, telah dilakukan rehabilitasi Museum Pusat dan Museum Bali, dan beberapa museum yang lain
Bidang Arkeologi, telah dipersiapkan pelaksanaan pemugaran Candi Borobudur
Bidang Bahasa, telah diresmikan pemakaian Ejaan Yang Disempurnakan sejak 17 Agustus 1972
12.kapan kebiasaan disebut konvensi = Terus dilakasanakan 13.contoh konvensi. di indonesia = Pidato prisenden tiap 16 agusutus
Contoh Konvensi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia :
a. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari kemerdekaan RI) b. Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus c. Peletakan Posisi Photo Presiden dan Wakil Presiden di Kantor-kantor pemerintahan. d. Pemberian grasi , amnestis , abolisi atau rehabilitasi pada hari kemerdekaan , hari raya keagamaan secara serentak.
e. Setiap Sidang DPR dengan anggota baru maka dipilih menjadi ketua sementara dan wakil ketua sementara sebelum terpilihnya Ketua dan wakil ketua MPR/DPR dengan memperhatikan umur anggota yang tertua dan yang termuda f. Setiap pergantian periode kepemimpinan maka kabinet juga akan ikut berganti, bahkan presiden sama sekalipun. g. Program 100 hari kerja kabinet baru. h. Menyambut tamu negara/daerah juga yang paling sering menyajikan tari-tarian i. Acara menyerahkan cinderamata dengan tamu negara. j. Tata Cara Pemilihan Menteri Kabinet oleh Presiden Terpilih.
14.causa prima Prima causa adalah sebuah kalimat bahasa Latin yang berarti penyebab atau faktor utama tanpa diawali oleh faktor lain. Prima artinya pertama atau yang utama, causa artinya penyebab atau faktor dari sesuatu. 15.menurut trilling dan fadel (2005) tentang cara beradaptasi dalam budaya yg berbeda\ Menurut Trilling dan Fadel ada 3 macam kategori keterampilan yang diperlukan pada abad 21 ini, yakni: Kecakapan belajar dan inovasi yang meliputi: berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan dan inovasi. Kecakapan melek digital yang meliputi: melek informasi, melek media, dan melek teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan hidup dan kecakapan karier yang meliputi: keluwesan dan penyesuaian diri, inisiatif dan arahan diri, interaksi sosial dan interaksi lintas budaya, produkitivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. 2 jenis kategori kecakapan menurut Trilling dan Fadel di atas, yakni kategori yang pertama dan ketiga amat berhubungan dengan implementasi pendidikan karakter. Dengan demikian, di masa depan pendidikan karakter akan tetap memiliki peranan penting. Trilling dan Fadel menyatakan bahwa ada 4 kurikulum wajib abad ke-21 yang tidak pernah disampaikan di depan kelas, tetapi amat diperlukan oleh semua siswa untuk menghadapi kehidupan yang meliputi: Kesadaran global.
Melek finansia, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Kesadaran sebagai warga bangsa. Kesadaran terhadap kesehatan dan kesejahteraan.
Dalam kaitannya dengan kecakapan yang diperlukan dalam pembelajaran dan pengembangan pemikiran Trilling dan Fadel mengidentifikasikan antara lain perlunya penguasaan: Kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kecakapan berkomunikasi. Kecakapan kreatif dan inovatif. Kecakapan berkolaborasi, bekerjasama. Kecakapan belajar konsektual. Kecakapan melek informasi dan media.
Sementara itu kecakapan hidup yang amat diperlukan pada abad ke-21 ini menurut kedua pakar tersebut adalah: Kepemimpinan. Etika. Akuntabilitas. Adaptabilitas (kemampuan menyesuaikan diri). Produktivitas pribadi. Pertanggungjawaban pribadi. Kecakapan sebagai manusia. Pengarahan diri. Pertanggungjawaban sosial.
-makanan indo plg enak versi apalah gtu (jwbn: rendang) -fungsi zona ekonomi ekslusif zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai -batas laut indo itu brp mil dr daratan 12 mil Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.
-tujuan didirikan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh), untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani cengkeh, serta meningkatkan peran KUD sebagai lembaga perekonomian rakyat. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) adalah badan yang memiliki hak monopoli untuk membeli dan menjual hasil produksi cengkeh dari petani. Dengan berdirinya badan ini, petani diharuskan untuk menjual cengkehnya ke Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian akan dijual ke BPPC sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah berharap taraf hidup petani cengkeh dapat meningkat. Namun, realitasnya ternyata harga cengkeh yang ditetapkan tidak semanis yang dijanjikan karena jumlah pasokan yang terlalu banyak (over supply). Berbagai pihak pun ikut menanggapi permasalahan ini. Tidak sedikit pihak yang meminta agar BPPC dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu mensejahterakan petani
cengkeh. Kecurigaan terhadap adanya rent seeking pun muncul selama berdirinya BPPC yang membuat badan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
6. Isi petisi sutardjo? permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Petisi Soetardjo adalah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan.
Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan nasional ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: "permainan yang berbahaya", revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan,Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda
TWK - alasan mengapa moh. hatta tidak lagi menjadi wapres? (tidak sependapat dg soekarno ttg menjalankan pemerintahan) - sila kelima mempunyai makna yang berarti? a. memerlukan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan cita2 b. mewujudkannya dengan persamaan hak kewajiban c,d,e lupa Berdasarkan pengamalan nilai Pancasila khususnya sila ke-5 maka seharusnya aplikasi sila ke-5 dalam masyarakat adalah sebagai berikut: · · · · · · · · · ·
Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. - pancasila merupakan falsafah hidup yang berarti?
- sebelumnya BPK bernama? a. van de kamer b,c,d,e lupa (Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda)) fungsi DPR (angket, pengawasan, interpelasi) UUD yang jadi dasar pembentukan MK Pasal 24 C - yang menyangkut kesehatan terdapat pada UUD 45 pasal dan ayat? kalo ga salah 34 ayat 3 soal fasilitas pelayanan kesehatan - UUDS 50 - Fungsi DPR (legislasi, anggaran dan pengawasan)
Fungsi DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Legislasi Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undangundang.
Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Hak DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interplasi Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak angket Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak menyatakan pendapat Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
19.pasal 5: PRESIDEN BERHAK AJUKAN RUU 20.pasal 28: KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT 2. Wewenang DPR menurut UUD apa aja? (mengusulkan UU, mengusulkan pemberhentian presiden)
Tugas dan wewenang Tugas dan wewenang DPR antara lain:
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadapPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta membahas membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggotaKY Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR tersebut. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang disandera habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.
Lembaga negara yang dibuat tahun 1960 sesuai pasal ... Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
kegagalan konstituante karena adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante soekarno membubarkan kontituante lalu membentuk? MPRS Setelah UU disahkan namun presiden tidak menandatangi, apa yang terjadi …: UU diundangkan dlm waktu 30 hari 1.pasal 7b ayat 7 keputusan MPR atas usul pemberhentian Pres/Wapres dimana DPR yg hadir sekurang2nya ¾ dr jumlah anggota dan disetujui setidaknya ⅔ dari jumlah anggota yang hadir. 2.maklumat wapres x tahun 1945 : Fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN 3.uu no 11 th 2005 ttg apa Pengesahan (ratifikasi) internasional Covenant on Economic, Social and Culture Rights.
-kbijakan wapres mnurut uud -tujuan proklamasi di uud ad di alenia brp 4 3. Pemberantasan DI/TII itu program kabinet apa? Kabinet Ali Sastroamijoyo I -tokoh eksponen 66 Tokoh-tokoh pergerakan pemuda dan mahasiswa angkatan 1966 yang menamakan diri Eksponen '66 yaitu (dari kiri) Firdaus Wajdi, Sofjan Wanandi dan Fahmi Idris
-pahlawan revolusi : ADA 10 1. Jenderal Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal Suprapto, 3. Letnan Jenderal Haryono, 4. Letnan Jenderal Siswondo Parman, 5. Mayor Jenderal Pandjaitan, 6. Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, 7. Kapten Pierre Tendean, 8. AIP Karel Satsuit Tubun, 9. Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, 10. Kolonel Sugiono
Golkar tahun 1982 mendapat suara berapa 67.22% Pemilu 2014 PDIP perolehan suara berapa 18.95% -sistem pemilu pada saat demokrasi terpimpin -3 parpol pemenang pemilu 2004 GOLKAR, PDIP, PKB, PPP, DEMOKRAT
-partai pendukung jokowi-jk pd pemilu (PDI-P), (Partai Nasdem),(PKB),(Hanura), (PKPI) .partai yang dapet suara paling dikit di pemilu 1971 Partai Musyawarah Rakyat Banyak 0.08%
Zona batas laut menurut siapa gitu, bukan ZEE gan, tahun 1965 soalnya.
yg mengusulkan dasar negara di sidang 1 BPUPKI yamin, soepomo, soekarno amandemen 1 tanggal berapa 14-21 Oktober 1999 kerusuhan mei 1998 (ane lupa soalnya) 7. Ideologi terbuka Pancasila Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel
tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang. 8. Teori Corgan & Dercott (ga ngerti yg ini)
Cogan & Derricott (1998) mengidentifikasikan perlunya warganegara memiliki 8 karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warganegara ideal abad 21. Kedelapan karakteristik tersebut adalah: 1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. 2. Kemampuan bekerjasama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/ tugasnya di dalam masyarakat. 3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya. 4. Kapasitas berfikir dengan cara yang kritis dan sistematis. 5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan. 6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan. 7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindung hak asasi manusia misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dll. 8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 10. Ketuhanan YME mrpkn pokok pikiran pembukaan UUD yg ke brp ke-4 11. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh siapa MA 12. Kekuasaan Eksekutif (pilihannya Pengawasaan pemerintah, Fungsional Pemerintah, Pendayagunaan Pemerintah, lainnya lupa) 13. Tgl pengesahan Piagam Jakarta secara yuridis 22 Juni 1945 16. Partai pemenang pemilu 1955 PNI 17. UU yang mendasari pemilu 1955 (UU nomor brp) UU No.7 tahun 1953 18. Depolitisasi pd saat orde baru (lupa soal lengkapnya gmn, nembak soalnya ane jawabnya
)
Depolitisasi yang berarti perlemahan kekuatan politik, yang terjadi selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, telah membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang rendah serta takut dan enggan berpartisipai dalam politik. Depolitisasi adalah salah satu faktor penting dalam bertahannya rezim Orde Baru, walaupun pada saat itu korupsi dengan perkiraan US$ 15-35 milyar sedang berlangung di Indonesia. (Transparency International Global Corruption Report 2004) Cara rezim Orde Baru dalam melakukan depolitisasi adalah dengan menekan kebebasan media, membatasi informasi politik, penculikan dengan tudukan komunis
dan intimidasi. Kondisi yang dialami lebih dari puluhan tahun oleh generasi orang tua kita, tentunya mempengaruhi pola pikir dan persepsi generasi tersebut terhadap politik. Sampai saat ini sering kita temui stigma dimana politik dianggap sesuatu yang negatif, identik dengan perebutan kekuasaan antar elite rezim dan “kendaraan” para koruptor. Kesan yang sama juga kita dapatkan ketika mendengar kata politisi dan caleg. Tentu stigma itu akan terus memutar roda depolitisasi, ketika seseorang yang berkualitas dan berintegritas pesimis untuk terjun dalam dunia politik dan di lain sisi kepercayaan masyarakat pada politisi dan dunia politik tidak dapat membaik. 19. arti kata PARLEMENTER (pilihannya bermusyawarah, berdiskusi, berorasi, dll lupa) 1.Pasal RIS ttg presiden ini pokoknya pilihan nya pasal 68- 72 2.Komisi yudisial yg memilih sp presiden 3.Pasal lambang negara 36A bab xv 4.Pasal 17 ayat 3 (tp ane dpt soal pasal 7 ayat 3 tapi isinya ttg pasal 17)salah ketik #bisa2nya salah 5.Kabinet siapa yg TNI masuk pemerintahan 6.Saat KMB ada pemberontakan apa 7.Pembuat UU tahun nya lupa (kayaknya 1949 atau 1955) 8.paket lima UU politik (semua pilihan nya tahun 1985) Pada masa orde baru, dikenal yang namanya lima paket undang-undang politik. Isinya antara lain sebagai berikut: a.Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu b.Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 c.Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar d.Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakat e.Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. 9.Politik luar negeri indonesia 10. perjanjian linggar jati, belanda mengakui wilayah indonesia apa saja (jawa, sumatera, madura) Perundingan Linggajati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947.
Latar Belakang Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
Misi pendahuluan Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Jalannya perundingan Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Hasil perundingan Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi,PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan
menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Pelanggaran Perjanjian Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
*PERJANJIAN LINGGARJATI (15 November 1946 - 25 Maret 1947) :
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Pelanggaran Perjanjian Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
*PERJANJIAN RENVILLE (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) : 1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta.
Pasca Perjanjian Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo (atas nama umat Islam Bangsa Indonesia) menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
*PERJANJIAN ROEM-ROIJEN (14 April 1949 - 7 Mei 1949) : 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
*KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949 - 2 November 1949) : 1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara 3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Pembentukan RIS Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.
mengenai hubungan internasional,
pengaruh globalisasi terhadap indonesia causa formalis, materialis, finalis gitu2 (pancasila-> materialis: bangsa indonesia, formalis: pidato soekarno ttg pembentukan pancasila, efesien: PPKI melalui sdg BPUPKI yang menjaadikan pancasila dasar negara, finalis: anggota BPUPKI dan panitia 9 yang tentukan tujuan dirumuskannya pancasila sebelum disahkan PPKI) a) Asal Mula Bahan (Kausa Materialis) Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. (b) Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis) Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. maka asal mula bentuk Pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila. (c) Asal Mula Karya (Kausa Effisien) Kausa efisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. (d) Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis) Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Para pendiri negara juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dasar filsafat negara.
insiden hotel yamato Surabaya Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) menjadi bendera Indonesia (Merah-Putih) diHotel Yamato Surabaya (sekarang Hotel Majapahit Surabaya) pada tanggal 18 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman (residen Surabaya) dan Mr. W.V.Ch Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda.
Gerakan pengibaran bendera Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan. Antara lain di teras atas Gedung Kantor Karesidenan (kantor Syucokan, gedung Gubernuran sekarang, Jalan Pahlawan) yang terletak di muka gedung Kempeitai (sekarang Tugu Pahlawan), di atas Gedung Internatio, disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambaksari (lapangan Stadion Gelora 10 November) untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya.
Saat rapat tersebut lapangan Tambaksari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik 'Merdeka' yang diteriakkan massa. Pihak Kempeitai telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamatoatau Oranje Hotel (sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.
Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam AFNEI Awalnya Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi, Komite Kontak Sosial, yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional (Intercross). Namun, berlindung dibalik Intercross mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya (Gunungsari) opsir-opsir Sekutu dan Belanda dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta. Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jl Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jl Tunjungan 80 Surabaya, tanpa seijin Pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees: Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran).
Pengibaran bendera Belanda Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch Ploegman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda(Merah-PutihBiru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya, dan Jl. Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut.
Gagalnya perundingan Sudirman dan Ploegman Tak lama setelah mengumpulnya massa tersebut, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan
kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Sudirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato.
Perobekan bendera Belanda Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik 'Merdeka' berulang kali.
Peran peristiwa dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara AFNEI. Serangan-serangan kecil itu ternyata dikemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban baik di militer Indonesia dan Inggris maupun sipil di pihak Indonesia. Akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan PresidenSukarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut gagal dan ditambah dengan matinyaBrigadir Jenderal Mallaby, berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan terjadinya Pertempuran 10 November yang terbesar dan terberat dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.
urutan peraturan perundangan. setelah UUD 1945. 2. Tap MPR HIERARKI MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan daerah Provinsi,dan 7. Peraturan Dearah Kabupaten/kota
alinea ke dua pembukaan UUD Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
dlm pemerintahan parlementer posisi presiden sbg Head of State/kepala negara - Ada juga ttg pembahasan pasal 24B : KY - Pemilu, urutan partai PDIP hun
Pemenang
Tempat kedua
Tempat ketiga
Partai
Jumlah kursi
Partai
Jumlah kursi
Partai
Jumlah kursi
politik
(dalam persen)
politik
(dalam persen)
politik
(dalam persen)
1955 PNI
57 (22.17%)
Masyumi
57 (22.17%)
NU
45 (17.51%)
1971 Golkar
360 (65.55%)
NU
56 (21.79%)
Parmusi
24 (9.33%)
1977 Golkar
232 (64.44%)
PPP
99 (38.52%)
PDI
29 (8.05%)
1982 Golkar
242 (67.22%)
PPP
94 (26.11%)
PDI
24 (6.66%)
1987 Golkar
299 (74.75%)
PPP
61 (15.25%)
PDI
40 (10%)
1992 Golkar
282 (70.5%)
PPP
62 (15.5%)
PDI
56 (14%)
1997 Golkar
325 (76.47%)
PPP
89 (22.25%)
PDI
11 (2.75%)
1999 PDIP
153 (33.12%)
Golkar
120 (25.97%)
PPP
58 (12.55%)
2004 Golkar
128 (23.27%)
PDIP
109 (19.82%)
Demokrat
55 (10%)
hun
Pemenang
Tempat kedua
Tempat ketiga
Partai
Jumlah kursi
Partai
Jumlah kursi
Partai
Jumlah kursi
politik
(dalam persen)
politik
(dalam persen)
politik
(dalam persen)
2009 Demokrat
150 (26.79%)
Golkar
107 (19.11%)
PDIP
95 (16.96%)
2014 PDIP
109 (19.5%)
Golkar
91 (16.3%)
Gerindra
73 (13%)
Perjanjian malino perjanjian Malino II mengatakan, peristiwa Malino yang ditandangi pada 12 Pebruari 2002 merupakan bagian dari sejarah Maluku, sekaligus merupakan titik balik konflik berkepanjangan menuju perdamaian sejati. draft piagam jakarta diterima bpupki tgl brapa? Ktt asean 18 di kota mana? 4-8 mei 2011, jakarta Sekarang indonesia menganut sistem pemerintahan apa? Presidensiil? Ketua gapi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.
Organisasi Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada: 1. Hak untuk menentukan diri sendiri 2. Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial. 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia
tugas KY
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 3. Menetapkan calon hakim agung; dan 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa: 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
tugas MA Mahkamah Agung memiliki wewenang: 1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundangundangan dibawah Undang-undang 3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Organisasi terkini pengganti WTO Maksud dari all direction foreign policy Sebuah semboyan yang dimaksudkan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru (all direction foreign Policy) dalam dunia yang sedang bergejolak jaman uuds tg memimpin kebijakan keamanan tertinggi. Selebihnya pengamalan pancasila dan makna UUD.
Tabel 1.1 Kewenangan dan Kedudukan Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen)
No.
PRESIDEN
DPR RI
Pasal 4 Ayat (1) “ Presiden Republik Indonesia
1.
Pasal 7C “Presiden tidak dapat
memegang Kekuasaan
membekukan dan/atau
Pemerintahan menurut Undang-
membubarkan Dewan
Undang Dasar.
Perwakilan Rakyat”.
Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden denganPersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2.
Pasal 5 Ayat (1) “ Presiden
membuat perjanjian internasional
berhak mengajukan
lainnya yang menimbulkan akibat
rancangan undang-
yang luas dan mendasar bagi
undang kepada Dewan
kehidupan rakyat yang terkait
Perwakilan Rakyat.
dengan beban keuangan negara,
Pasal 5 Ayat (2) “Presiden
dan/atau mengharuskan
menetapkan peraturan
perubahan atau pembentukan
pemerintahuntuk menjalankan
undang-undang harus dengan
undang-undang sebagaimana
persetujuan Dewan
mestinya
Perwakilan Rakyat
Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
3.
mengangkat duta,
sesudahnya dapat dipilih kembali
Presidenmemperhatikan
dalam jabatan yang sama, hanya
pertimbangan Dewan
untuk satu kali masa jabatan.
Perwakilan Rakyat.
Pasal 10 “ Presiden memegang
5.
Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang
kekuasaan yang
4.
Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal
selama lima tahun, dan
Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam
dibahas oleh Dewan
tertinggi atas Angkatan Darat,
Perwakilan Rakyat dan
Angkatan laut dan Angkatan
Presiden untuk mendapat
Udara.
persetujuan bersama.
Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden
Pasal 20A Ayat (1) “Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsilegislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” denganPersetujuan Dewan
melaksanakan fungsinya, selain
perang, membuat perdamaian
hak yang diatur dalam pasal-
dan perjanjian dengan negara
pasal lain Undang-Undang Dasar
lain.
ini, Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam
mempunyai hak interpelasi,
membuat perjanjian internasional
hak angket, dan hak
lainnya yang menimbulkan akibat
menyatakan pendapat.
Pasal 20 Ayat (3) “Selain hak
kehidupan rakyat yang terkait
yang diatur dalam pasal-pasal
dengan beban keuangan negara,
lain Undang-Undang Dasar
dan/atau mengharuskan
ini, setiap anggota Dewan
perubahan atau pembentukan
Perwakilan Rakyat
undang-undang harus dengan
mempunyai hakmengajukan
persetujuan Dewan
pertanyaan, menyampaikan usul
Perwakilan Rakyat
dan pendapat serta hak imunitas.
Pasal 12 “Presiden menyatakan keadaan bahaya.
6.
Pasal 20A Ayat (2) “Dalam
Perwakilan Rakyat menyatakan
yang luas dan mendasar bagi
Pasal 21 “Anggota Dewan
Syarat-syarat dan akibatnya
Perwakilan Rakyat
keadaan bahaya ditetapkan
berhakmengajukan usul
dengan undang-undang.
rancangan undang-undang”.
Pasal 13 Ayat (1) “ Presiden mengangkat duta dan konsul.
7. 8.
Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal
Pasal 22 Ayat (2) “Peraturan
mengangkat duta,
pemerintah itu harus
Presidenmemperhatikan
mendapat persetujuan Dewan
pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam
Perwakilan Rakyat.
persidangan yang berikut
Pasal 14 Ayat (1) “Dalam hal
Pasal 23 Ayat (3) “Apabila Dewan
mengangkat duta,
Perwakilan Rakyat tidak
Presidenmemperhatikan
menyetujui rancangan
pertimbangan Dewan
anggaran pendapatan dan
Perwakilan Rakyat.
Pasal 14 Ayat (2) “Presiden
belanja negara yang diusulkan
memberi amnesti dan abolisi
oleh Presiden, Pemerintah
denganmemperhatikan
menjalankan Anggaran
pertimbangan Dewan
Pendapatan dan Belanja Negara
Perwakilan Rakyat.
tahun yang lalu.
Pasal 23E Ayat (2) “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
9.
10.
Pasal 15 “Presiden
Rakyat, Dewan Perwakilan
memberi gelar, tanda jasa, dan
Daerah, dan Dewan Perwakilan
lain-lain tanda kehormatan yang
Rakyat Daerah, sesuai dengan
diatur dengan undang-undang.
kewenangannya
Pasal 16 “Presiden membentuk
Pasal 23F Ayat (1) “Anggota
suatu dewan
Badan Pemeriksa
pertimbangan yang bertugas
Keuangan dipilih oleh Dewan
memberikan nasihat dan
Perwakilan Rakyat dengan
pertimbangan kepada Presiden,
memperhatikan pertimbangan
yang selanjutnya diatur dalam
Dewan Perwakilan Daerah dan
undangundang.
diresmikan oleh Presiden.
Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyatuntuk
11.
Pasal 17 Ayat (2) “Menteri-
mendapatkan persetujuan dan
menteri itudiangkat dan
selanjutnya ditetapkan sebagai
diberhentikan oleh Presiden.
hakim agung oleh Presiden.
Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang
12.
Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota
dibahas oleh Dewan Perwakilan
Komisi Yudisial diangkat dan
Rakyat dan Presiden untuk
diberhentikan oleh Presiden
mendapat persetujuan
dengan persetujuan Dewan
Bersama.
Perwakilan Rakyat.”
Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi
13.
Pasal 22 Ayat (1) “Dalam hal
yang ditetapkan oleh Presiden,
ihwal kegentingan yang
yang diajukan masing-masing
memaksa, Presiden berhak
tiga orang oleh Mahkamah
menetapkan peraturan
Agung, tiga orang oleh Dewan
pemerintah sebagai
Perwakilan Rakyat, dan tiga
pengganti undang-undang.”
orang oleh Presiden.
Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
14.
Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
15.
Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
16.
Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
Tahun kabinet Ali II, Juanda, Wilopo Pahlawan yg gugur pemberontakkan di Maluku Selatan SLAMET RIYADI Hierarki peraturan/UUD di Indonesia
TWK - nama gubernur pertama yang menjadi pahlawan
Raden Mas Tumenggung Ario
Soerjo (
- soal cerita sekilas tentang perang dunia - pemahaman uud kaitannya dengan pancasila (ingat jangan hafalan, tapi pahami, soal kaga minta jawab anu adalah, tapi minta jawaban yg bener2 kita menjawab dengan paham) - bhineka tuggal ika - RIS - pidato bung karno jaman RIS tahun brp gt ttg apa, - sejarah tentang bagaimana indonesia setelah reformasi - nama nama operasi Pemberontakan DI / TII , tahunnya. 1. RIS disusun oleh? (pilihan jwbn: KNIP/Bpupki/Senat/DPR) 2. Stlh KMB apa yang terjadi? (Hatta jd perdana mentri/ pembentukan legislatif/dll) 3. PDIP dapet suara brp kemarin (ini udh pernah dibahas di page sblmny) 18, 95% 4. Pilpres 9 Juli 2004 dilaksanakan setelah pemilihan? DPRD 5. Titik puncak dr penyimpangan pancasila masa orba? (kerusuhan 1998, krisis multi dimensi, dll) 6. Siapa yg mnympaikan paham integralistik dlm perumusan pancasila? Soepomo 7. Didalam UUD biasanya memuat? (cara membubarkan negara, merubah uud, dll) 8. Tentang Organisasi internasional 9. Hukum publik internasional mengatur? 10. Media bs mempengaruhi moral masyarakat, merupakan fungsi pers dlm.... 11. Faktor ekonomi dlm globalisasi (IPTEK/produksi/distribusi/sumber daya) 12. Pemberontakan karena msalah pengembangan daerah adalah.... (prri/apra/rms/dll)
13. Kompetensi dasar 6: pemahaman nilai pancasila adalah (jwbnnya kyk mahasiswa hrs dpt bla bla bla) Banyak pemneggalan. UUD malah ga keluar. Yang banyak justru analisis ppkn kyk jmn sekolah yg jwbnnya mirip mirip dan pertanyaannya belibet. Sebenarnya itu g susah tp cm menjebak. Sran ane jng terdistraksi sm klimat pertnyaan yg panjang dan fokus. Kalo saran ane cari satu kata kunci di soal dan cr yg mengandung unsur itu di jwbn. Contohny aja nih, “pancasila adalah dasar negara yang bla bla bla bla dan bla bla ba? Pegang tuh kt kunci, misal, “dasar negara” dan cri yg ada unsur itu di jwban. Klo ane, dr ltihan soal2 kyak gini sebelumnya mbantu bgt buat nglatih nebak maunya soal keman. Jng cm baca materi aja. Ane ngerasa bnyak meningkat dr stu. TWK: - hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK, diserahkan kepada? (dpd, dpr, dprd) - pemilihan secara langsung pertama kali, pada saat orde baru (1955) - yang termasuk pahlawan revolusi - yang terjadi pada tahun 1959, mengganti kembali ke UUD 45 - yang termasuk kejahatan pada lingkungan hidup: pembalakan hutan, dll - dalam UUD, pada aspek perdamaian dunia, bangsa indonesia sangat menolak keras kejahatan: kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dll - TAP MPR - petisi soetardjo - sasaran program utama kabinet pembangunan 1 lebih banyak ke penerapan, pengamalan moral pancasila & UUD, misal: - sebagai CPNS harus bersikap blablabla, sesuai pancasilasila sila ke? - indonesia mengangkat duta dan konsul, sebagai salah satu tujuan negara indonesia dalam pembukaan UUD 45, yaitu? TWK: Pangkalan militer AS di Filipina di kota..(ane salah tak jawab Mindanao yang bener Zubic bis logika kayak bahasa Rusia yah ga ane pilih) Sistem yang berlaku bagi pemerintahan presidensial sebelum amandemen..
(ada jawabannya balance power, ane jawab consentration of power and responsbility upon the president) nyang jelas ada bahasa inggris ame belanda semua optionnya Keanggotaan MK (3 DPR, 3 MA, dan 3 Presiden) Keanggotaaan MPR setelah amandemen (DPR + DPD) Pimpinan tertinggi ASEAN (pilihannya Council, secretariat jendral, summit.. dsb) Nama lama Golkar (ane jawab Sekber Golkar Thanks bwt yang share) Hubungan minoritas dan mayoritas dalam perekonomian begitu senggang terlihat maka kebijakan pemerintah yang baik mengarahkan pembangunan secara terarah dengan .. (kayaknya gitu ane lupa yang jelas pilihannya bahasa inggris, pilihanx retributed of growth, growth of poll, urban growth,… dsb ) Tugas Bawaslu secara umum… (ane jawab mengawasi jalannya pemilu nasional) Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu KPU.(.ane jawab 22 tahun 2007), klo salah dikoreksi..
TWK > sejarah kebanyakan antara pasca kemerdekaan sd G 30S/PKI (1945-1965) > sejarah orde baru cuma muncul 2 soal > banyak pertanyaan soal kabinet parlementer & presidensiil jaman Presiden Soekarno > UUD 45 sama sekali tidak ada pertanyaan tentang pasal-pasal/ ayat2, yang ditanyakan penyimpangan UUD 45 antara thn 49-59 dan setelah demokrasi terpimpin > kebijakan presiden soekarno yang mengharuskan usaha tambang atau apa gitu harus ijin pemerintah disebut apa ( pilihan : berdikari, lisensi, gotong-royong, pilihan 2 lagi lupa) > hubungan bhineka tunggal ika dengan era global > hubungan bhineka tunggal ika dengan penegakan hukum > hukum kewarganegaraan muncul > wewenang BPK?
> tugas2 DPR > tata negara orde baru : lembaga tinggi negara & tertinggi > tata negara orde baru : GBHN > pasal tentang presiden yang tidak berubah walapun setelah di amandemen PASAL 4 > organisasi PBB & APEC hidup boros dan bermewah-mewahan tdk sesuai dng sila ke brp . . .5 RIS memiliki brp negara bagian : 16 jumlah menteri di masa RIS : 15 moh.hatta mengundurkan diri tahun brp 1956 pemenang pemilu 1955 : PNI PPP gabungan dari partai2 apa (alirannya kali) : empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi
PDIP gabungan dari partai2 apa : PNI, PARTAI KRISTEN, PARTAI KATOLIK, IPKI, PARTAI MUBA jumlah parpol peserta pemilu (termasuk partai lokal) 2014 : 15 kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, gagasan siapa (sbg dasar negara) Soekarno badan yang menyelediki persiapan kemerdekaan : BPUPKI TWK : 1. Dem/okrasi parlemen dari tahun berapa sampai berapa? 1945 sampai dengan tahun 1959 2. Tujuan dibentuknya konstituante? ( untuk membuat rancangan undang undang) 3. Apa letak kegagalan konstituante? (terdapatnya sikap mementingkan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante) 4. Perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan pada waktu?18 Agustus 1945 Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 (tiga) hal: 1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden. 5. Nama Jepang dari BPUPKI (dokuritsu junbi chosakai)
● ● ●
Bifurkasi di dalam pengadilan, ada 2, MA dan MK Pasal bela negara : pasal 30 Pengamalan pancasila dan hubungannya dengan perguruan tinggi > dapet 3 soal tentang ini ● Dekrit presiden 5 juli 1959 ● Kewenangan DPD dalam soal APBN : DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (Pasal 44 ayat (1) ) 4) DPD memberikan pertimbangan
● ●
Kabinet Hatta berakhir kapan : 20 Desember 1949 Bantuan beras dari Indonesia kepada India apa pengaruhnya bagi Indonesia ● ICMI apa kepanjangannya dan didirikan dimana (ikatan cendikiawan muslim indonesia, didirikan di kota malang) ● Ketua GAPI Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono 1. presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatan oleh? MPR atas usul DPR 2. proses pewarganegaraan harus memiliki kebenaran substantif, artinya? Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. bahasa indonesia harus memiliki sifat kecendikiaan, artinya? sanggup mengungkap proses pemikiran yang rumit diberbagai ilmu dan tekhnologi 4. berdasarkan politik positif, Indonesia merdeka pada 18 Ags 1945, pernyataan ini dicetuskan oleh?SOEKARNO 6. PM Indonesia yang gencar mengembangkan hubungan Indonesia ke negara Asia Afrika? Ali Sastroamijoyo -KTT asean ke 13 di negara Singapura -tujuan konferensi asia afrika : mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. (Dasa sila bandung) -jika MPR tidak mengesahkan undang undang dasar, maka undang undang itu bersifat A konstitusional, B sementara C inkostitusional dll
-pasal 22D DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berhubungan dengan otda, hub pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran….. -tntang APBN, bila tidak disetujui maka.. pake APBN tahun lalu -ketua panitia kecil 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir. Soekarno. 2. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan ketua Moh. Hatta. 3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso -alinea UUD tntang kedaulatan rakyat pembukaan uud 45 -angkatan yang menentang presiden soeharto.. pilihan angkatan 50 ,60 ,70, dst 3. Infrastruktur politik. 4. maklumat tgl 14 nov Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 6. Sistem pmrntahan presidensial ama parlementer 3.tgl 14 nov 1945 peristiwa… Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berbunyi : “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah di dalam tangan menteri.” 4.Panitia 9 Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 4. Mr. Muhammad Yamin (anggota) 5. KH. Wachid Hasyim (anggota) 6. Abdul Kahar Muzakir (anggota) 7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) 8. H. Agus Salim (anggota) 9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
5.lainnya globalbalisasi gan... Pangkalan militer AS di Filipina di kota Subic 1. Demokrasi parlemen dari tahun berapa sampai berapa? 1945 sampai dengan tahun 1959 2. Tujuan dibentuknya konstituante? ( untuk membuat rancangan undang undang) 3. Apa letak kegagalan konstituante? (terdapatnya sikap mementingkan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante) 4. Perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan pada waktu?(pada sore hari) RIS memiliki brp negara bagian Negara bagian Negara Republik Indonesia (RI) Negara Indonesia Timur Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta) Negara Jawa Timur
Ibu kota Jakarta
Wali negara Assaat
Singaraja
Tjokorda Gde Raka Soekawati Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema
Negara Madura Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Selatan
? Medan
R.T.P Achmad Kusumonegoro R.A.A Tjakraningrat Tengku Mansur
Palembang
Abdul Malik
Bandung
Surabaya
jumlah menteri di masa RIS 15 moh.hatta mengundurkan diri tahun brp 1956 ketuhanan yang berkebudayaan, gagasan siapa (sbg dasar negara) Soekarno Tugas Bawaslu secara umum… (ane jawab mengawasi jalannya pemilu nasional) Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu KPU 22 tahun 2007
ICMI apa kepanjangannya dan didirikan dimana (ikatan cendikiawan muslim indonesia, didirikan di kota malang) Bifurkasi di dalam pengadilan, ada 2, pengadilan apa dan apa cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menganut sistem bifurkasi (bifurcation), di mana kekuasaan kehakiman terbagi atas dua cabang, yakni pengadilan biasa (ordinary court) dan pengadilan konstitusi (constitutional court). Pelaksanaan pengadilan biasa berada di Mahkamah Agung (MA), sedangkan pengadilan konstitusi berada di MK.
peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi Transaksi trans·ak·si 1. presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatan oleh? MPR atas usul DPR 2. proses pewarganegaraan harus memiliki kebenaran substantif, artinya? Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. bahasa indonesia harus memiliki sifat kecendikiaan, artinya? sanggup mengungkap proses pemikiran yang rumit diberbagai ilmu dan tekhnologi tujuan IGGI (ntergovernmental Group on Indonesia) memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia dalam membiayai pembangunannya. pancasila filosofiny ada sekitar 3 soal pasal 31 ayat 2 wajib pendidikan dasar pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD -pasukan garuda (pasukan perdamaian) pertama kali bertugas di negara Mesir -tokoh yang berjuang menurut jalur diplomasi , pilihannya ada sultan hamid moh hatta ir soekarno, hamengkubuwono, dll (Mohammad Roem) -KTT asean ke 13 di negara Singapura -tujuan konferensi asia afrika -jika MPR tidak mengesahkan undang undang dasar, maka undang undang itu bersifat A konstitusional, B sementara C inkostitusional dll -pasal 22D DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berhubungan dengan otda, hub pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran…..
-tntang APBN, bila tidak disetujui maka.. pake APBN tahun lalu -ketua panitia kecil 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir. Soekarno. 2. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan ketua Moh. Hatta. 3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 3.tgl 14 nov 1945 peristiwa… Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berbunyi : “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macammacam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah di dalam tangan menteri.” 4.Panitia 9 Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 4. Mr. Muhammad Yamin (anggota) 5. KH. Wachid Hasyim (anggota) 6. Abdul Kahar Muzakir (anggota) 7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) 8. H. Agus Salim (anggota) 9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
TWK tujuan IGGI (intergovernmental Group on Indonesia) memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia dalam membiayai pembangunannya. pancasila filosofiny ada sekitar 3 soal pasal 31 ayat 2 wajib pendidikan dasar pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 4. BPK pasal.. a. 23A b. 23B c.23C d. 23D e. 23E 5. UU No.24 Tahun 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 6. KY (24 B) 7. Presiden dan wapres stlh hbs masa jabatan dpat dipilh kembali… a. 1x jabatan PASAL 7 8. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan…. a.badan peradilan yg ada dibawahnya b. bdn peradilan umu yg ada dibawahnya c. dll pilihannya hampir mirip Konstitusi RIS tentang konstituante diatur dalam pasal 186-189 -Lambang Negara pada konstitusi RIS diatur dalam pasal 3 Tahun kabinet Ali 2 1953 1956 -> Tentang diplomat, maksud fungsi representative, dapat mewakili 2. Dlm uuds 50 satu anggota dpr mewakili berapa jumlah rakyat indonesia 300.000 Jiwa 3. usia anggota dpr minimal mnrt uuds 50 25 tahun raja pertama majapahit Raden Wijaya 3.pemilu ke IV 1982 (Urutannya : 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) 4. pembentuk PPKI (pilihan jawabannya org jepang semua) Masuda Toyohiko ?? BPUKI Jenderal Terauchi - maksud zaken kabinet (Yaitu kabinet yang diisi kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya) - ada KMB juga ( Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 ) yang ane inget tentang multilateral, tapi diterapkan di sekolah, masayarakt, sama apa gitu, itu 3 soal yg misah
" Aneh Suatu Negara Zonder Tertara " kalimat yg terkenal dari tokoh militer? oerip soemihardjo 1. Pembentukan KPKPN meupakanamanat dan TAP MPR No.XI/MPR/1998, tujuan pembentukan tersebut adalah: a. Mengetahui kekayaan pejabat negara b. Mengetahui kebocoran anggaran keuangan negara c. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara d. Membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran oleh penyelenggara negara 2. Tujuan dibentuk PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: a. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara b. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang beselisih dengan pemerintah c. Memberikan sangsi dan denda kepada para penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan warga negara d. Sebagai lembaga peradilan dimana KPKPN menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggara Negara tentang tentara, yg ditanya itu selogan yg buat siapa. Terus ada rasisme apaan. Tentang desetralisasi 4 pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, Bhineka Tunggal Ika Wapres n pres dicalonkan oleh parpol 9. bandung lautan api 23 MARET 1945, pertempuran lima hari semarang 14-20 OKTOBER 1945, 10 november surabaya 1945, medan area 10 DES 1945, (diurutkan) Yg memilih anggota ppki Jenderal Terauchi selaku penguasa perang tertinggi Jepang di Asia Tenggara Tgl rapat ikada 19 september 1945 Terbentuknya ppki tgl 7 agustus 1945 Tentang Amandemen ke3
Konfrontasi indonesia n malesia taun 1960an, Tentang batang tubuh uud Tentang bahasa indo sbg bahasa bangsa itu a.komunikatif, b.pemersatu c. Lupa d.forget e. Bentuk pemerintahan waktu uuds 50 PARLEMENTER Tentang desetralisasi 4 pilar kebangsaan Wapres n pres dicalonkan oleh parpol - Bendera,lagu ada di Bab berapa dr UUD 45? BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN - hubungan pembukaan uud dengan piagam jakarta - pancasila disusun hirarkis piramidal,maksudnya? Hal yang dimaksud dengan pancasila bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal adalah dalam pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam pancasila dan bersifat erat. Hirarkis sendiri memiliki arti yaitu pengelompokan / penggolongan. - masa pemerintahan soeharto mendapat hambatan dr? (angkatan 50,angkatan 60 dll) - sejatinya komunis merupakan apa gitu... (ada liberalisme,nationalisme,sosialisme dll) - pokok pikiran kesejahteraan sosial dr pembukaan uud,ada di alinea brpa? 2 - istilah utk politik luar negeri indonesia? (ada diplomasi nasional,diplomasi perjuangan dll) - bentuk negara yg konstitusi diabaikan,parlementer diabaikan,kepala negara memimpin tnp ada batas masa jabatan disebut (monarkhi parlementer,monarki konstitusional dll) tap mpr ada 2 biji fungsi lembaga yudikatif apa? pancalisa sebagai pandangan hidup ada 2 soal jika uu yg sudah diputuskan dpr belum ditandatangani presiden, maka? SYAH JADI UU BPUPKI dibubarkan oleh ? JEPANG Deklarasi bogor tahun ? 15 November 1994 mencerdaskan kehidupan bangsa UUD alinea ? 4 isi piagam jakarta 1.presiden dibantu oleh menteri2 negara...pasal 17 2.Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan......
a.dalam peradilan umum, peradilan agama.... b.semua badan peradilan yg berada dibawahnya... c.badan peradilan yg berada dibawahnya... d..... e...... jawabannya menjebak pokoknya hampir mirip semua dah 3.yang menjadi warga negara ialah..... Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI 2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya 4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI 6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui 10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan 3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut: 1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas
4.apa yg dimaksud dgn zaken kabinet....Kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan pada representatif dari Partai Politik" 5.kabinet apa yg runtuhnya akibat politik luar negeri.... kabinet SUKIMAN==TERLALU CONDONG KE AMERIKA 6.Nilai Pancasila yg akomodatif.... 7.Nilai pancasila yg transformatif....
9.siapa wakil presiden pertama Soeharto...sultan hamengkubuwono IX 10.ideologi pancasila tdk bersifat utopis kamsudnya..... Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh pancasila sebagai Ideologi terbuka, maka sifat Ideologi pancasila tidak bersifat “utopis”, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan Ideologi “pragmatis” yang hanya menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka hakikatnya nilai-nilai dasar yang bersifat unviversal dan tetap. Adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis-reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.
11. akibat pasca perang dingin timbulah persaingan bidang ekonomi di asia tenggara yg ditandai oleh... a. Thai dan Brunai b.Indonesia dan Malesi.Singapura dan Cina d...... e....... 12. wakil negara2 di Kaa kecuali siapa? a. ali sastro amijoy b..... c.Sir John Kotelawa d.U Nu.... e........
Ali Sastroamidjojo-indoneisa
Mohammad Ali Bogra=pakisstan
Jawaharlal Nehru=india Sir John Kotelawala= srilanka U Nu=myanmar
13.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersifat....mandiri
1.
KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia ASAS DAN SIFAT KOMNAS HAM
2. a. b. 3. a. b. c. d. e. 4. a. b. 5. a. b. c. 6. a. b. c. d. e. 7. a. b. c.
d.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia menggunakan asas pancasila. Selain itu komisi nasional Hak Asasi Manusia ini bersifat mandiri. TUJUAN KOMNAS HAM Mengembangkan Kondisi yang Kondusif Pelaksanaan HAM Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Serta Deklarasi HAM Universal. Meningkatkan Perlindungan dan Penegakan HAM. Agar Kepribadian Manusia Indonesia Berkembang Seutuhnya, Hingga Mampu Berpartisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan. FUNGSI KOMNAS HAM Pengkajian HAM Penelitian HAM Penyuluhan HAM. Pemantauan HAM. Mediasi HAM. TEMPAT KEDUDUKAN KOMNAS HAM. Di Ibu Kota Negara. Perwakilan Komnas HAM Bisa Didirikan di Daerah ALAT KELENGKAPAN KOMNAS HAM. Sidang Paripurna. Sub Komisi, dan Sekretariat Jendaral Sebagai Unsur Pelayanan. SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Pemegang Kekuasaan Tertinggi Komnas HAM. Anggota Sidang Seluruh Anggota Komnas HAM. Menetapkan Tatatertib, Program Kerja, Mekanisme Kerja Komnas HAM. PELAKSANA KEGIATAN KOMNAS HAM Dilakukan Oleh Sub Komisi yang Pembentukannya Diatur dalam Tatatertib Komnas HAM. DASAR PENGATURAN KOMNAS HAM UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Bab VII : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pasal 75-99. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. UU. No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Menelantarkan Martabat Manusia. UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Alasan pemberontakan d hotel yamato: bendera belanda tdk mau diturunkan dan gagalnya kompromi jendral sudirman Pemenggalan kata egaliterianisme,
Pemimpin sidang pembentukan UUD 45, BPK berkedudukan dimana?ibukota negara..dan memiliki perwakilan ditiap provinsi menurut UUDS 1950 penghentian Menteri Ditentukan Oleh siapa? Pasal 51: oleh presiden kebijakan pemerintahan orde baru terhadap etnis tionghoa? Orang jepang yang mencetuskan pembentukan BPUPKI siapa?Ichibangase Yosio, >wakil ketua Kumakichi harada, yg mnrt ane umumkn pembentukan BPUPKI Pada tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai
Ketua panitia Kecil siapa? SOEKARNO yang Berhak mengajukan UU 5 AYAT 1 dan mengesahkan UU 20 AYAT 4 ada di UUD 45 pasal brp dan pasal brp? Penyebab pidato kenegaraan BJ.Habibie ditolak tahun 1999?penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba/dianggap sebagai kaki tangan soeharto Hubungan Lembaga kepresidenan dengan Mahkamah Konstitusi apa? Yang Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi apa? Jumlah Hakim konstitusi berapa? Yang memberikan pertimbahan kepada presiden dalam memberikan grasi siapa? Indonesia menjadi ketua APEC tahun brp? 1994-1995 berikan Contoh usaha pemerintah dalam usaha Pengaturan dan penertiban sosial? Soal tentang Pembukaan UUD 45 2 soal tapi ane agak lupa persis nya masa jabatan kabinet natsir, kabinet masa jabatan yg paling lama (sepertinya di masa demokrasi terpimpin) berapa kali ganti kabinet di masa demokrasi terpimpin (ane lupa masa apa) pengamalan pancasila pengamalan uud sejarah ttg strategi menurunkan inflasi (pilihannya ada membekukan tabungan lebih dari Rp25.000,,nasionalisasi de javasche bank mjd BI,,mengeluarkan dekrit ekonomi,,sisanya lupa) - sebab kegagalan Pemilu 1955 - UUDS banyak - politik 1945-1949 + penyimpangan - organisasi kebudayaan yang dibubarkan soekarno gara2 pki? Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat - film g30s berenti tayang dari presiden sapa? - aplikasi bhineka tunggal ika di kehidupan
- aplikasi sila 1 di kehidupan sehari2 - alasan balik ke uud 45 lagi kenapa dari uuds -UUD 1945 : pasal 31 (pendidikan), pasal 33 (perekonomian), kalo bisa dihafalin betul gan pasal sma ayat2nya soalnya pilihannya mirip2 - Hasil suara pileg PDI 2014 (18,95) - pemberontakan pada zaman orba, ini pilihannya ada nasakom, ganefo ... dll yg lainnya lupa, dan ane jwbannya asal tembak - Tanggal berdirinya BPUPKI (29 April 1945) -Fungsi MPR, DPR menurut UUD 1945 - Alasan kenapa Indonesia keluar dari PBB ? - gerakan Non-Blok - Hak2 anggota DPR - Pasal2 di UUD 45 mpr - ekonomi pancasila RIS ada sekitar 5 soal gan(eksekutifnya sapa..legislatifnya sapa),. Pasal 34 ,. pasal 28,. trus ada soal yg Komisi Tiga Negara namanya diganti menjadi apa?? ,. KTN adalah suatu komite yang dibentik oleh Dewan Keamanan PBB yg akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini di kenal sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), Komisi Tiga Negara (KTN), disebut begitu karena beranggotakan tiga negara, yaitu 1. Australia yang dipilih oleh Indonesia diwakili oleh Richard C. Kirby 2. Belgia yang dipilih oleh Belanda diwakili oleh Paul van Zeeland 3. Amerika Serikat sebagai pihak yang netral menunjuk Dr. Frank Graham. Tugas KTN 1. Menguasai secara langsung penghentian tembak menembak sesuai dengan resolusi PBB 2. Menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. 3. Memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI 4. Mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Renville. Namun, Perundingan Renville ini mengakibatkan wilayah RI makin sempit.
kontingen garuda terakhir kontingen berapa ,26 . yg tema pancasila standart seperti soal ppkn gan,. Organisasi PBB yg bersifat administratif?Pilihan IGO, UPU, UNO, dll..
•Organisasi Administratif (administrative organization), yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Contoh : UPU, ITU, OPEC, ICAO, ICRC, dls.
Didalam UUD biasanya memuat? (cara membubarkan negara, merubah uud, dll) Bahasa indonesia yg d gunakan dri sabang smpe merauke? Ane jawab bahasa persatuan -lembaga pbb mengurusi makanan pangan?FAO -Ketua knip 1945? Pimpinan KNIP yang pertama adalah Mr.Kasman Singodimedjo (Ketua), M. Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. J. Latuharhary (Wakil Ketua II) dan Adam Malik (Wakil Ketua III).
- lembaga yg d bentuk presiden tahun 60? DPR-GR -pembentukan MA uud 45 yg mana? 24A - penyelesaian arbitrase Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri
- gerakan nonblok gan tujuannya -pemilihan anngota mk siapa aja yg milih n jumlahnya 9 ORG 3 CALON DARI PRESIDEN 3 CALON DARI MA 3 CALON DARI DPR -pancasila d pembukaan uud 1945 pertama kali d sahkan oleh siapa? Sisanya lupa gan - Kapan berakhirnya Kabinet RIS Hatta? - Kondisi ekonomi negara pada masa RIS? ..ada opsi "beredar 3 mata uang"..opsi laen lupa - Hasil sidang PPKI tgl 19 Agustus 1945? 8 PROVINSI 12 KEMENTRIAN &4 MENTRI NEGARA KN DAERAH - UUD Pasal 36 (Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia) ..gampang..tapi full jebmen ..dibolak-balik/ditambah/dikurangi gtu kalimat di opsi nya - UUD Pasal 37 ayat 5 ..sama ky atas, dibolak-balik/ditambah/dikurangi gtu kalimat di opsi nya
- Berdasar Aturan Tambahan pasal II UUD 1945, setelah amandemen susunan UUD menjadi...TERDIRI DARI PEMBUKAAN DAN PASAL PASAL Nilai nilai pancasila saat demokrasi terpimpin tdk terlaksana krn...... ane jawab dominasi pemimpin dalam menafsirkan pancasila. Musyawarah untuk mufakat tdk terjadi saat demokrasi parlementer, akibat pengaruh. ..... ane jawab sistem multipartai, banyak parpol Dekrit presiden yg kedua ane jawab dg asumsi urutan bubarkan konstituante, kembali ke uud45, bentuk mprs dpas Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959
Yg terjadi tgl 6 maret 1960 ane jawab Pembubaran dpr hasil pemilu 1955..SELANJUtnya digantikan menjadi DPR-GR Pasal 28i, yg melindungi HAM, ane jawab pemerintah Pasal 27, pendidikan dan penghidupan yang layak, utk mencapai. .... ane jawab kesejahteraan Amandemen I, menjadikan, ada pilihan a. Presiden mjdi lbh eksekutif b. Parlemen mjdi lbh legislatif c,d,e lupa Yg berhak amandemen uud.... ane jawab mpr Pencipta lagu indonesia raya ane jawab wr Supratman Tgl sumpah pemuda ane jawab 28 okt 1928 organisasi internasional Berdasarkan letak geografis
A. Opec B.... C. Oki D. Ecosos E. Teori mengenai komunis Perang pertahanankan kemerdekaan , urut2an? Yg dilakukan PETA? Perubahan isi UU no 11 thn 2005 mjadi no 7 thn 2014? Akibat peraturan pemerintah yg melarang lambang partai seperti lambang pancasila Knapa perekonomian asia timur meningkat... Ane jawab krn kebijakan ekspor & upah buruh yang rendah 1. Infrastrukur politik Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut : a. Partai politik (political party ), b. kelompok kepentingan (interst group), c. kelompok penekan (pressure group), d. media komunikasi politik (political communication media) dan
e. tokoh politik (political figure). 1. Infrastrukur politik Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :
a. Partai politik (political party ), b. kelompok kepentingan (interst group), c. kelompok penekan (pressure group), d. media komunikasi politik (political communication media) dan e. tokoh politik (political figure). Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang),legislative (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan. Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era kebangkitan Demokrasi”. Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama disahkan (19 Oktober1999), kedua ( 18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat (10 Agustus 2002). Amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di Indonesia.
