2.8. Independensi Akuntan Publik Selain Selain ditunt dituntut ut memili memiliki ki kompet kompetens ensii yang yang memada memadai, i, audito auditorr juga juga ditun dituntut tut untuk untuk sena senant ntias iasaa memp memper ertah tahan anka kan n sika sikap p ment mental al inde indepe pend nden en.. Arti Artiny nya, a, audi audito torr haru haruss senantiasa membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak-pihak tertentu baik baik dalam dalam pelaks pelaksana anaan an auditi auditing ng maupu maupun n dalam dalam pelapo pelaporan ran temuan temuan-tem -temuan uan serta serta dalam pemberian pendapat.
Sela Selain in seora eorang ng audi audito torr berk erkewaj ewajib iban an sena senan ntias tiasaa mem mempert pertah ahan anka kan n sik sikap indepe independe ndensi nsinya nya (indep (independ endenc encee in fact), fact), mereka mereka juga juga berkew berkewaji ajiban ban pula pula untuk untuk menghindari keadaan-keadaan yang mengakibatkan auditor tampak tidak independent sehingga masyarakat meragukan independensinya (independence in appearance). Bila inde indepe pend nden ence ce in fact fact dan dan inde indepe pend nden ence ce in appe appear aran ance ce dapa dapatt dipe dipert rtah ahan anka kan, n, masyarakat akan berpersepsi bahwa auditor telah benar-benar independen. Peneta Penetapan pan indepe independe ndensi nsi akunta akuntan n publik publik diteta ditetapka pkan n oleh oleh IAI pertam pertamaa kali kali dalam dalam kongre kongresny snyaa tahun tahun 1973, 1973, yang yang kemudi kemudian an mengal mengalami ami beberap beberapaa perub perubaha ahan. n. Ada beber beberapa apa kondis kondisii di Indone Indonesia sia yang yang menyeb menyebabk abkan an terjad terjadiny inyaa peruba perubahan han tersebu tersebutt antara lain karena karena pemerintah pemerintah belum mengatur adanya kewajiban audit yang berlaku umum untuk usaha swasta di Indonesia.
2.8.1 Pengertian Independensi Akuntan Publik Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak pihak lain, lain, tidak tidak tergan tergantun tung g pada pada pihak pihak lain. lain. Indepe Independe ndensi nsi juga juga berarti berarti adanya adanya keju kejuju jura ran n dala dalam m diri diri audi audito torr dala dalam m memp memper erti timb mban angk gkan an fakt faktaa dan dan adan adanya ya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Arens (2003: 83) mendefinisikan independensi sebagai berikut: “A memb member er in publ public ic pract practic icee shal shalll be inde indepe pend nden ende denc ncee in the the perfo perform rman ance ce a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council” Mulyadi (2002: 26) mendefinisikan sebagai berikut: “Keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada oraug lain. Akuntan publik yang independent haruslah akuntan publik yang tidak terpeng terpengaru aruhi hi dan dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh berbag berbagai ai kekuat kekuatan an yang yang berasal berasal dari dari luar luar diri diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.” Dewan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP (2001:220.1) menyatakan bahwa: “Stand “Standard ard ini mengha mengharus ruskan kan audito auditorr bersik bersikap ap indepe independ nden, en, artinya artinya tidak tidak mudah mudah dipe dipeng ngar aruh uhi, i, kare karena na ia mela melaks ksan anak akan an peke pekerja rjaan anny nyaa untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n umum umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak tidak dibena dibenarka rkan n memiha memihak k kepada kepada kepent kepenting ingan an siapap siapapun un sebab sebab bagaim bagaimana anapu pun n sempurnanya keahilan teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.” Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
yang tercakup dalam independensi adalah sebagai berikut: 1. Suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang diperiksanya, yang memungkinkan ia bersikap jujur dan ia memihak. 2. Suatu tindakan yang bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya.
2.8.2 Pentingnya Independensi Akuntan Publik Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.
Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa sikap independensi auditor ternyata berkurang. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai orang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Demikian juga halnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Namun, bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independennya. Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam kode etik akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat Sepanjang persepsi independensi ini dimasukkan ke dalam aturan etika, hal ini akan mengikat auditor independen menurut kepada ketentuan profesi. Independensi merupakan salah satu ciri paling penting yang dimiliki oleh profesi akuntan publik, karena banyak pihak yang menggantungkan kepercayaannya kepada kebenaran laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang dibuat oleh akuntan publik. Sekalipun akuntan publik ahli, apabila tidak mempunyai sikap independensi dalam mengumpulkan informasi akan tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak bias. Akuntan publik harus bersikap independen jika melaksanakan praktik publik (public practice). Praktik publik adalah aktivitas profesi akuntan publik yang mempengaruhi publik. Independensi akuntan merupakan persoalan sentral dalam pemenuhan kriteria objektivitas dan keterbukaan. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Professional
American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) tentang independensi mengatakan bahwa: “Anggota dalam praktik publik harus bersikap independent dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standard yang disusun oleh lembagalembaga yang dibentuk oleh dewan.” Kode Etik Akuntan Indonesia BAB IV pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Setiap anggota profesi harus mempertahankan sikap independent. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bias dipandang tidak sesuai dengan integritas dan objektivitasnya. Tanpa tergantung efek kebenaranya dari kepentingan itu.” Standard Profesi Akuntan Publik mengatur secara khusus mengenai independensi akuntan publik dalam standard umum kedua (SA.220) yang berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik: 1. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Apabila akuntan publik tetap memelihara independensi selama melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan. 2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.
2.8.3 Klasifikasi Independensi Akuntan Publik Arens (2003: 83) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu: 1. Independence in fact 2. Independence in appearance
Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Independence in fact (independensi dalam fakta) Akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. 2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan.
Abdul Halim (2001: 21) dan Mulyadi (2002:129) membagi independensi akuntan publik dalam tiga aspek, yaitu: 1. Independence in fact (Independensi dalam fakta)
2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) 3. Independence in competence (Independensi dari sudut keahliannya atau kompetensinya) Berdasarkan defmisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Independence in fact (independensi dalam fakta), artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. 2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan), artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor telah menjalankan audit dengan baik secara independen dan objektif pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independent bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan. Oleh karena itu, independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor. 3. Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya) Artinya auditor yang awam dalam electronic data processing system tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan professional auditor.
Dunn (1996: 20-21) membagi independensi akuntan publik kedalam tiga aspek yaitu: 1. Program independence 2. Investigative independence 3. Reporting independence Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Program independen (program independence) Laporan audit akan mempunyai sedikit nilai jika tidak didukung oleh suatu penyelidikan secara seksama. Suatu penyelidikan seksama mungkin tidak akan diminati oleh direktur. Sekalipun mereka tidak mempunyai apapun untuk disembunyikan, para direktur dapat mengurangi fee audit atau menerbitkan laporan keuangan dengan cepat setelah tahun berakhir dan hal seperti itu mungkin saja terjadi. 2. Investigasi independen (investigative independence) Program independen melindungi kemampuan auditor untuk memilih strategi yang paling sesuai untuk hasil audit mereka dalam bekerja. Sedangkan investigasi independen melindungi cara dimana mereka menerapkan strategi ini. Auditor mempunyai kebebasan mengakses dokumen dan arsip perusahaan. Apapun pertanyaan tentang bisnis perusahaan atau perlakuan akuntansi, transaksinya harus dijawab. 3. Laporan independen (reporting independence) Jika para direktur berusaha untuk menyesatkan pemegang saham dengan memberitahukan informasi akuntansi yang salah atau tidak sempurna, mereka
pasti mencegah auditor dari perbuatannya terhadap publik. Ketika Independen auditor menjadi rumit, tentu banyak kesalahpahaman terjadi dalam hubungan seperti penafsiran suatu standard akuntansi atau suatu perkiraan atau seperti suatu ketetapan untuk hutang yang tidak terbayar.
2.9.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik Independensi ini merupakan hal yang unik di dalam profesi akuntan publik. Auditor dituntut untuk memenuhi keinginan kliennya, karena klienlah yang membayar fee jasa yang disediakan oleh auditor tersebut. Dilain pihak, auditor harus independen dari kliennya. Petunjuk pelaksanaan mengenai independensi ini telah dikeluarkan oleh IAI dalam Pernyataan Etika Profesi No.1 Integritas, Objektivitas, dan Independensi. Menurut Mulyadi dan Kannaka Puradiredja (2002 :52) contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien 2. Besar audit fee yang dibayar oleh klien tertentu 3. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha kilen 4. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien 5. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai 6. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit
Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien. Hubungan keluarga akuntan ini akan membuat seorang auditor diragukan independensinya. a. Hubungan keluarga dan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas. Oleh karena itu, auditor harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya jika ia memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi b. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu, merupakan suami atau istri, keluarga sedarah-semenda klien sampai dengan garis kedua. Termasuk dalam pengertian klien disini adalah pemilik perusahaan, pemegang saham utama, direksi dan eksekutif lainnya. 2. Besar auditfee yang dibayar oleh klien tertentu Besar audit fee dapat berbeda-beda tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. a. Fee jasa professional tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan pelaksanaan jasa tersebut b. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan fee
jauh lebih rendah daripada fee yang diterima oleh kantor akuntan publik yang sebelumnya. c. Seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesionalnya tanpa menerima fee, kecuali untuk yayasan (non-profit organization). d. Jika klien belum membayar fee jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut dianggap melanggar independensi. 3. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha klien. Dengan adanya hubungan usaha dan keuangan dengan klien dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi seorang auditor. a. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain: i. Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien ii. Pinjaman dari atau kepada klien, karyawan,direktur atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien. b. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan diterbitkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan keuangan oleh suami,istri, keluarga sedarah semenda, sampai garis kedua auditor yang bersangkutan. c. Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari: i. Modal saham perusahaan klien, atau ii. Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan publik suami atau istri, keluarga sedarah semenda sampai dengan garis kedua. d. Pemilik saham di perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung, mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan. Dalam tersebut diatas, sebaiknya pemilikan saham harus dihilangkan atau secepat mungkin auditor yang bersangkutan harus menolak penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut. 4. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien Akuntan publik, suami atau istrinya, dan keluarga sedarah semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kapada klien, dengan syarat pemberian yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sesuai. Seorang klien yang memberikan fasilitas dari gifts kepada auditor yang melakukan audit di perusahaannya bisa mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya para investor, pemerintah. Mereka akan menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada dibawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan. 5. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai
a. Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa professional. b. Seorang auditor tidak dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan kliennya atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama. 6. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Contoh berikut ini menyebabkan auditor tidak independen: a. Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit atas laporan keuangan klien tersebut. b. Jika perusahaan klien akan go public, suatu kantor akuntan publik tidak dapat menjadi konsultan keuangan (financial consultant) sekaligus auditor bagi klien tersebut, walaupun partner yang ditugasi untuk melakukan audit yang berbeda dengan partner yang melaksanakan penugasan konsultasi.
