Etika Perencana Kota

TUGAS II Topik :Upaya Peningkatan Etika Perencanaan M.K: Etika Perencanaa DOSEN PENGAMPU : DR.Ir.Mursa! Mana"#MT

Peningkatan Etika Perencanaan $a!a% Penataan Ruang

O!e : Ary Kenan Paranoan Progra% Pasca Sar&ana Pro$i Perencanaan 'i!aya $an Kota Uni(ersitas )oso*a +,# Makassar

I.

Pen$au!uan

Pedoman rencana pembangunan di Indonesia saat ini mengacu pada dua rancangan yaitu : a. Sistem rencana Pembangunan yang berpedoman pada UU No 25 thn 2004. Sistem Rencana Pembangunan dituangkan daam RP!P "Rencana Pembangunan !angka Pan#ang$ setiap 20 tahun% RP!& "Rencana Pembangunan  !angka &enengah$ setiap 5 tahun% dan Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang di rancangkan setiap tahunnya. Sistem Rencana Pembangunan diaksanakan oeh 'appenas% 'P() "di tingkat daerah$ dan *ementrian *euangan b. Sistem rencana *eruangan yang berpedoman pada UU No 200+ thn 200, RP!&. Sistem rencana *eruangan dituangkan daam R-RN% R-RP% R-R *abupaten/*ota dan kemudian ebih detai men#adi Rencana )etai -ata Ruang. *edua sistem perencanaan pembangunan ini seharusnya bersinergi satu sama ain. R-R diharapkan bisa men#adi arahan ruang bagi pembangunan sik yang terus berkembang dengan sangat cepat% ha ini bertu#uan untuk dapat menciptakan pembangunan yang berkean#utan.1kan tetapi pada penerapannya kedua rancangan pembangunan ini sering kai tidak se#aan% R-R maah sering kai dianggap sebagai penghambat a#u pertumbuhan iayah.Penyeesaian R-R di seuruh Indonesia mengaami keterhambatan ha ini di sampaikan oeh )ir#en Penaatan Ruang% 3irman utapea% yang menyebutkan sampai dengan September 204% baru 25 dari (( pro6insi yang sudah memiiki perda R-R. Sementara untuk kabupaten% baru (05 yang menyeesaikan perda tersebut sementara sisanya sebanyak 7( masih daam pembahasan di daerah. )emikian #uga dengan kota yang baru mencapai progress sebesar 8(%8, persen atau ,8 dari 7( kota% padaha batas yang ditentukan oeh pemerintah seuruh R-R dapat rampung tahun 200 ".*ik7Indonesia.com$. a yang menyebabkan terhambat nya R-R di sinyair karena banyaknya kepentingan dari pihak9pihak tertentu bahkan di beberapa daerah penyusunan R-R yang ditunggangi berbagai kepentingan akhirnya menyeret pe#abat pubik ke ranah hukum terkait kasus korupsi. *asus korupsi yang ter#adi di beberapa daerah daam penyusunan R-R kurang ebih bermoti sama% yaitu pe#abat pubik menerima suap agar meegakan suatu ungsi kaasan untuk agar dapat di manaatkan peaku usaha "-I% Perumahan% Perkebunan d$ )aam penataan ruang korupsi raan ter#adi baik daam proses penyusunan% peaksanaan maupun penertiban tata ruang "Ra;is% 200$. )aam proses penyusunan% korupsi dapat ter#adi karena adanya kepentingan sektora. )aam proses peaksanaan% korupsi dapat ter#adi karena ada nya pemberian i. Proses perencanaan terus menerus berangsung seiring aktu memerukan sikap dan karakter perencana yang baik dan berintegritas. II. Pro"esi Perencana Kota $an Etika Perencana

Istiah perencana kota yang sering kita dengar hanya identik dengan konsutan sasta yang seau terkait dengan rencana tata ruang suatu iayah. Pada dasarnya setiap eemen masyarakat dapat men#adi perencana kota baik indi6idu% organisasi maupun instansi yang memiiki keterkaitan dengan pengembangan iayah perkotaan sedangkan proesi perencana

dapat kita artikan sebagai indi6idu yang memiiki atar beakang pendidikan perencanaan baik tingkat sar#ana maupun pasca sar#ana yang kemudian berker#a dan berproesi di bidangnya baik di instansi pemerintah maupun di konsutan sasta atau dengan bahasa umum dikena sebagai tenaga perencana. 'erbeka keahian dibidang perencanaan% seorang tenaga perencana men#aankan proesinya bagi kepentingan masyarakat. )aam ingkup uas seorang tenaga perencana iayah dan kota diharapkan memiiki kemampuan membantu menetapkan keseuruhan sasaran rencana pembangunan untuk menu#u kese#ahteraan masyarakat daam tingkat pembuatan kebi#aksanaan pemerintah dan membantu mana#emen pembangunan "Su#arto% 200+$. Sebuah proesi hanya dapat memperoeh kepercayaan dari masyarakat% apabia daam diri orang yang men#aankan proesi tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika proesi ketika mereka ingin memberikan #asa keahian proesi kepada masyarakat yang memerukan. ?tika berkaitan dengan konsep yang dimiiki oeh indi6idu atau keompok untuk meniai apakah tindakan yang teah diker#akan saah atau benar% buruk atau baik. Istiah etika dan mora merupakan istiah9istiah yang dapat saing di pertukarkan satu dengan yang ain karena keduanya mempunyai konotasi yang sama. ?tika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergauan manusia daam keompok sosianya "ign#osoebroto% 777$. &enurut Su#arto "200+$% pembinaan etika proesi untuk dapat menghasikan perencanaan yang etis pada dasarnya memerukan tanggung #aab perencana sebagai berikut "diadopsi dari 1P1"1merican Panning 1sociation$:  -anggung #aab kepada masyarakat. Perencana iayah dan kota menghasikan suatu karya perencanaan untuk kepentingan masyarakat secara adi.  -anggung #aab kepada yang menugaskan dan kepada yang berkepentingan terhadap rencana. Perencana iayah dan kota harus secara obyekti dan #u#ur menerima penugasan dari atasan atau pemberi tugas.  -anggung #aab kese#aatan. Perencana iayah dan kota harus bisa saing menghormati dan menghargai keproesian se#aat.  -anggung #aab diri. perencana iayah dan kota harus berusaha untuk memenuhi integritasnya% kemampuan dan kemampuan proesionanya. Secara umum% etika proesi perencana mempertimbangkan prinsip ?tika Perencanaan 1P1 " American Planning Assosiation$ sebagai berikut "daam *aryoedi% 200+$: . *ea#iban utama para perencana dan pe#abat perencanaan pubik adaahmeayani kepentingan umum. 2. Para perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus mengetahui hak9 hakarga untuk mempengaruhi keputusan perencanaan yang mempengaruhi kese#ahteraannya. (. Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus mengakui dan mempunyai perhatian khusus pada siat komprehensi dan #angka pan#ang dari keputusan keputusan perencanaan. 4. Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus berusaha keras untuk memperuas piihan dan kesempatan bagi semua orang. 5. Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus memudahkan koordinasi. +. Untuk menghindari kon;ik kepentingan dan kemuncuan ketidakayakan% pe#abat perencanaan pubik yang barangkai menerima beberapa keuntungan pribadi dari suatu keputusan perencanaan pubik harus tidak ikut serta daam keputusan tersebut. ,. Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus memberikan peayanan perencanaan yang menyeuruh dan terus menerus.

•

•

•

•

8. Perencana dan pe#abat perencanaan harus tidak secara angsung atau tidak angsung meminta pemberian atau menerima pemberian yang dapat mempengaruhi kiner#a dan keputusan mereka. 7. Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus tidak membocorkan atau menggunakan secara tidak benar inormasi rahasia untuk keuntungan keuangan. 0.Pe#abat perencanaan pubik harus men#amin baha aporan9aporan dan catatan catatan dari badan perencanaan pubik terbuka secara sama bagi semua anggota masyarakat. .Pe#abat perencanaan pubik harus men#amin baha presentasi inormasi atas nama suatu keompok pada suatu pertanyaan perencanaan ter#adi hanya pada dengar pendapat yang di#adakan pada pertanyaan tersebut% tidak secara pribadi% tidak secara resmi% dengan ketidakhadiran keompok9 keompok kepentingan ain. 2.Pe#abat perencanaan pubik harus berkeakuan baik di depan umum untuk men#aga kepercayaan pubik daam badan perencanaan pubikunit pemerintahan dari pe#abat tersebut% dan kiner#a pe#abat dari kepercayaan pubik. (.Perencana dan pe#abat perencanaan pubik harus menghormati kode etik dan panduan proesiona yang teah di tentukan oeh 1I@P dan oeh beberapa proesi yang terkait untuk praktek perencanaan. *e dua ha diatas% tanggung #aab dan prinsip memberikan batasan maupun standar yang akan menuntun perencana daam men#aankan proesinya secara umum% sehingga dapat men#adi dasar sebagai etika proesi. Nuansa etika perencanaan #uga tersirat daam UU Nomor 2+ -ahun 200, tentang Penataan Ruang di Indonesia '1' II pasa 2 mengenai a
Te!aaan Kasus Korupsi terkait Tata Ruang Pro(insi Riau

Saah satu kasus peanggaran R-R yang ter#adi dapat kita cermati di Pro6insi Riau yang meibatkan Dubernur Riau 1anas &aamun. 1anas diduga menerima suap dari pihak pengusaha hutan tanaman industri agar segera mensahkan rancangan R-R pro6insi Riau yang didaam nya terdapat rencana aih ungsi ahan kaasan hutan seuas %+ #uta a men#adi kaasan non hutan dan kaasan hutan yang dapat di kon6ersi ".sindones.com$ )i#easkan sebeumnya baha R-R Pro6insi Riau sudah 0 tahun ebih terbengkaai dan tidak bisa di sahkan karena terkait pengaihan ungsi kaasan hutan ha ini dikarenakan drat R-R pro6insi Riau tidak mendapatkan rekomendasi dari *ementrian *ehutanan dengan aasan drat R-R pro6insi Riau meanggar batas kaasan hutan yang teah ditetapkan daam peta -D* "tata guna hutan kesepakatan$. Pemerintah Pro6insi Riau daam drat R-R meminta

9 9 9 9 9 9

I-.

agar peri#inan yang meanggar peta -D* agar di putihkan akan tetapi *ementrian *ehutanan berkeras baha pengaihungsian kaasan hutan tidak dapat diakukan begitu sa#a% harus meaui prosedur peraturan yang meibatkan pertimbangan anggota )PR di tingkat pusat. )i sisi ain pada ahan9ahan kaasan hutan terdapat i#in dari *ementrian *ehutanan di masa au untuk utan  -anaman Industri dan Perkebunan dimana status kaasan tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya. *asus serupa yang ain terkait peanggaran penataan ruang #uga ter#adi di *abupaten 'ogor yang meibatkan 'upati setempat% Rahmat Easin. Easin di duga menerima suap dari pengembang perumahan untuk mensahkan R-R *abupaten 'ogor dimana didaamnya terdapat pengaihan ungsi utan indung seuas 2.,54 a. &encermati dua kasus diatas tentunya akan sangat pan#ang #ika ditin#au dari sisi teori perencanaan baik sisi substansi perencanaan maupun prosedur perencanaan. *aitan antara kasus9kasus diatas dengan etika perencanaan adaah masaah peanggaran mora dan etika perencana. Perencana daam konteks diatas bukan hanya meibatkan pe#abat pubik tetapi #uga setiap stakehoder yang terkait penyusunan R-R. 1spek etika dan mora mutak diperukan dan a#ib di pahami oeh setiap stakehoder baik daam proses penyusunan tata ruang% peaksanaan tata ruang dan penertiban tata ruang. 'erdasarkan inormasi yang di kumpukan penuis% muncu gambaran baha diema R-R yang ter#adi di Pro6insi Riau secara tidak angsung #uga diakibatkan oeh beberapa pihak AperencanaB antara ain: Instansi tingkat daerah ")inas *ehutanan Pro6insi/*abupaten$ Instansi Pusat "*ementrian *ehutanan$ *epaa )aerah "Dubernur/'upati$ *omisi 1mda *onsutan Penataan Ruang dan 1&)1F Perusahaan Perkebunan% -I% P.  Eang kesemuanya turut teribat daam pemberian i#in% rekomendasi dan pertimbangan teknis yang tidak mempertimbangkan Rencana -ata Ruang% dan  -D* sebagai acuan pembangunan daerah. Upaya Peningkatan Etika Perencana

*asus diatas hanya merupakan saah satu contoh peanggaran etika perencana yang diakukan oeh banyak pihak pemangku kepentingan terkait penyusunan tata ruang. Potensi peanggaran ainnya sangat mungkin ter#adi bukan hanya pada proses penyusunan R-R tetapi #uga pada proses peaksanaan dan penertiban tata ruang. Upaya peningkatan etika mutak di perukan% bukan hanya untuk para tenaga perencana tetapi #uga untuk para AperencanaB daam artian uas. Penuis mencoba menyampaikan beberapa usaha yang dapat diakukan daam upaya peningkatan etika yaitu:  A. Peningkatan Etika Perencana terkait Tanggung Jawab kepada publik melalui  perencanaan partisipatif. Perencanaan yang bersiat terpusat seperti yang ter#adi pada masa au menempatkan peran perencana hanya sebagai imuan terapan sehingga tugasnya di#aankan dengan mengandakan pengetahuan dan teknik anaisis rasiona imiah yang dimiiki%serta hanya meibatkan pihak ain yang bersiat sangat terbatas dancenderung mengabaikan masyarakat. &eaui perencanaan partisipati  perencana dintutut berperan #uga sebagai komunikator yang harus memiik kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan eemen masyarakat yang memiiki kepentingan. *omunikasi yang dibangun dengan masyarakat harus memenuhi norma9norma a$ comprehensi6e "dapat dipahami$% b$ sincerey "diakukan dengan itikad penuh dan bersungguh9sungguh% c$ egitimate "diakukan secara sah dan terbuka$% d$ true "penyampaian kebenaran$.

)iharapkan dengan penerapan perencanaan partisipati yang baik akan terbina proses perencanaan meaui komunikasi didasarkan pada siat saing memahami% percaya dan ker#asama yang baik% dan dihasikan perencanaan yang disepakati dan didukung semua pihak. B. Peran Lembaga Perencanaan dalam Peningkatan Etika Perencana. Seperti yang sudah di paparkan sebeumnya% seain berokus kepada pubik% etika perencana #uga berokus kepada tanggung #aab perencana kepada pemberi ker#a% koega% dan peningkatan diri sendiri. Upaya peningkatan etika pada ketiga okus diatas bisa diakukan meaui organisasi/embaga proesi perencana yang daam ha ini adaah I1P "Ikatan 1hi Perencana$% merupakan asosiasi proesi di bidang perencanaan kota "dan iayah$ yang membuat dan memberi rambu9rambu berkaitan dengan etika proesi perencana. ?tika proesi I1P yang mengadopsi etika 1P1 tidak berbeda #auh dengan apa yang di paparkan pada bagian dua. a menarik yang kemudian muncu adaah seberapa besarkah peranan I1P saat ini sebagai satu9satunya adah berkumpunya para perencana daam penerapan etika perencanaan. *eberadaan I1P di harapkan bukan sa#a men#adi adah bagi para perencana tetapi #uga mampu untuk meningkatkan kuaitas para perencana% dengan demikian secara tidak angsung akan berdampak kepada kuaitas perencanaan di Indonesia. a tersebut teah diakukan dengan adanya 'SP "'adan Sertikat Perencana$ didaam tubuh I1P. Peningkatan kuaitas perencana tidak hanya dari segi aspek teknis tetapi #uga harus mencakup segi etika dan mora perencana. &engingat posisi I1P sebagai adah perencana ada beberapa ha yang bisa di rekomendasikan daam upaya peningkatan kuaitas perencana antara ain: . &eaui peatihan dan sosiaisasi etika perencana yang diakukan tidak sa#a untuk tenaga perencana% tetapi #uga untuk peaku birokrasi. )iharapkan dengan menanamkan pehaman etika perencana kepada berbagai pihak dapat mengurangi potensi ter#adinya peanggaran etika. 2. Peningkatan peran I1P sebagai organisasi yang dapat menegakkan etika perencanaan. I1P diharapakan mampu men#adi payung daam penerapan etika perencana% ha ini bisa di u#udkan dengan membentuk sebuah *omisi/'adan yang dapat mengaasi etika para perencana dan terbuka kepada pubik. 1pabia penegakkan etika dapat di akukan dengan baik ha ini berdampak positi kepada keproesian perencana itu sendiri dengan demikian proesi perencana dapat ebih dihargai oeh pubik (. Sertikasi perencana bisa di ebih diperdetai men#adi sertikasi keahian sesuai dengan bidang tertentu "spesiaisasi$. a ini dimaksudkan bukan untuk mengkotak9kotakan proesi perencana tetapi untuk meningkatkan kuaitas perencanaan mengingat uasnya iayah studi perencanaan% sebagai contoh: seorang sar#ana ekonomi yang mendapatkan gear perencana pada studi pasca sar#ana% ketika diminta untuk memberikan sousi daam sebuah kasus transportasi mungkin dapat memberikan sousi secara makro akan tetapi secara mikro ha tersebut mungkin dapat diakukan ebih baik oeh seorang perencana yang memiiki atar beakang teknik transportasi. Spesiaisasi perencana #uga dapat meningkatkan rasa tanggung #aab baik kepada diri sendiri meaui peningkatan pengetahuan maupun kepada rekan se#aat dengan menghargai kemampuan proesiona satu sama ain. -. Kesi%pu!an Pembangunan Penataan Ruang yang saat ini beum optima di seuruh iayah Indonesia terkait erat dengan pemahaman niai9niai etika para AperencanaB. Peningkatan pemahaman mengenai etika perencanaan harus di akukan bukan sa#a untuk para tenaga perencana tetapi #uga harus dipahami oeh setiap stakehoder terkait pembangunan penataan ruang. *eterbukaan kepada pubik dan Peningkatan peran I1P daam penegakkan etika sangat di harapkan untuk meningkatkan kuaitas perencanaan yang berangsung terus

menerus. &eaui penegakan etika diharapkan proesi perencana dapat men#adi sebuah proesi yang ebih dihargai oeh pubik. Da"tar Pustaka 1hyuni%2007 AEfektitas RTRW ebagai Pedoman Pembangunan! Sutanto.1% 2008. A Pengembangan Profesi Perencana melalui spesialisasi dan Etika Profesi! . Saitri.)% 2004 A Profesi Perencana dalam perencanaan partisipatif uatu ka"ian teori dan Praktek perencanaan!  *[email protected]%2007 A Planning Et#ics at Local Le$el B http://ra;is.es.ordpress.com/20/07/penataan9ruang9dan9korupsi9Gstudi9 kasuspro6insi9riauG9GnaG.pd