PENDAHULUAN APAKAH ETIKA KEFARMASIAN ITU?
Perhatikan kaus-kasus berikut ini, yang sangat mungkin terjadi hampir di semua negara: 1. Apoteker M menjadi penanggungjawab apotek di Kota W yang sekaligus sebagai pemilik sarana apotek. Suatu saat ia mendapatkan tawaran untuk menjadi penanggungjawab PBF PP dan ia menerima tawaran tersebut. Tanpa melepas status sebagai APA, ia menjadi penanggungjawab PBF PP. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan (PBF PP), apoteker M melakukan kerjasama dengan apotek miliknya untuk mendistribusikan obat ke klinik dan balai pengobatan atau rumah sakit-rumah sakit. Apotek akan mendapatkan fee dari kerjasama ini sebesar 2% faktur penjualan. Semua administrasi dapat ia kendalikan dan lengkap (surat pesanan, faktur pengiriman, faktur pajak, tanda terima, surat pesanan klinik dan balai pengobatan atau rumah sakit ke apotek, pengiriman dari apotek ke sarana tersebut dll.). Semua disiapkandengan rapi sehingga setiap ada pemeriksaan Badan POM tidak terlihat adanya penyimpangan secara administrasi. 2. P, apoteker praktek di sebuah kota kecil, didekati oleh organisasi penelitian agar ikut serta dalam uji klinik suatu obat AINS untuk osteoartritis. Dia ditawari sejumlah uang untuk setiap pasien yang dia ikut sertakan dalam uji tersebut. Wakil organisasi tersebut meyakinkan bahwa penelitian ini telah mendapatkan semua ijin yang diperlukan termasuk dari Komite Etik Kedokteran. Apoteker P belum pernah ikut serta dalam uji klinik sebelumnya dan merasa senang dengan kesempatan ini, terutama dengan uang yang ditawarkan. Dia menerima tawaran tersebut tanpa lebih jauh lagi menanyakan aspek etis dan ilmiah dari penelitian tersebut. 3. dll
Dari setiap kasus tersebut mengandung refleksi etis. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembuatan keputusan dan tindakan apoteker bukan dari segi ilmiah ataupun teknis seperti bagaimana menangani resep atau produksi obat ataupun bagaimana melakukan penelitian yangsesuai dengan ethical clearence ethical clearence, namun pertanyaan yang muncul adalah mengenai nilai, hak-hak, dan tanggung jawab. Apoteker akan menghadapi pertanyaan-
pertanyaan ini sesering dia menghadapi pertanyaan ilmiah maupun teknis. Di dalam praktek kedokteran, tidak peduli apakah spesialisasinya maupun tempat kerjanya, beberapa pertanyaan lebih mudah dijawab dibandingkan pertanyaan lain. Jadi apakah sebenarnya etika itu dan bagaimanakah etika dapat dapa t menolong apoteker berhadapan b erhadapan dengan d engan pertanyaan-pertanyaan pertan yaan-pertanyaan seperti itu? Secara sederhana etika merupakan kajian mengenai moralitas - refleksi terhadap moral secara sistematik dan hati-hati dan analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Moralitas merupakan dimensi nilai dari keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Bahasa moralitas termasuk kata-kata seperti ’hak’, ’tanggung jawab’, dan ’kebaikan’ dan sifat seperti ’baik’ dan ’buruk’ (atau ’jahat’), ’benar’ dan ’salah’, ’sesuai’ dan ’tidak sesuai’. Menurut dimensi ini, etika terutama adalah bagaimana
mengetahuinya (knowing ), ), sedangkan moralitas adalah bagaimana melakukannya (doing ). ). Hubungan keduanya adalah bahwa etika mencoba memberikan kriteria rasional bagi orang untuk menentukan keputusan atau bertindak dengan suatu cara diantara pilihan pilihan cara yang lain. Karena etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang dan subdevisi.
MENGAPA HARUS BELAJAR ETIKA KEFARMASIAN?
Ini beberapa alasan umum yang dikemukakan untuk tidak memberikan pelajaran etika kefarmasian di kurikulum farmasi padahal etika mempunyai peran yang besar dalam kurikulum sekolah pendidikan apoteker. 1.
”Asalkan apoteker memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka etika tidak akan jadi masalah”
2.
”Etika itu dipelajari di dalam keluarga, tidak d i sekolah kefarmasian”
3.
”Etika kefarmasian dipelajari dengan mengamati bagaimana apoteker senior bertindak, bukan dari buku atau kuliah”
4.
”........etika merupakan kajian mengenai moralitas - refleksi terhadap moral secara sistematik
dan hati-hati dan analisis terhadap keputusan moral dan perilaku.......”
pertanyaan ini sesering dia menghadapi pertanyaan ilmiah maupun teknis. Di dalam praktek kedokteran, tidak peduli apakah spesialisasinya maupun tempat kerjanya, beberapa pertanyaan lebih mudah dijawab dibandingkan pertanyaan lain. Jadi apakah sebenarnya etika itu dan bagaimanakah etika dapat dapa t menolong apoteker berhadapan b erhadapan dengan d engan pertanyaan-pertanyaan pertan yaan-pertanyaan seperti itu? Secara sederhana etika merupakan kajian mengenai moralitas - refleksi terhadap moral secara sistematik dan hati-hati dan analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Moralitas merupakan dimensi nilai dari keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Bahasa moralitas termasuk kata-kata seperti ’hak’, ’tanggung jawab’, dan ’kebaikan’ dan sifat seperti ’baik’ dan ’buruk’ (atau ’jahat’), ’benar’ dan ’salah’, ’sesuai’ dan ’tidak sesuai’. Menurut dimensi ini, etika terutama adalah bagaimana
mengetahuinya (knowing ), ), sedangkan moralitas adalah bagaimana melakukannya (doing ). ). Hubungan keduanya adalah bahwa etika mencoba memberikan kriteria rasional bagi orang untuk menentukan keputusan atau bertindak dengan suatu cara diantara pilihan pilihan cara yang lain. Karena etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang dan subdevisi.
MENGAPA HARUS BELAJAR ETIKA KEFARMASIAN?
Ini beberapa alasan umum yang dikemukakan untuk tidak memberikan pelajaran etika kefarmasian di kurikulum farmasi padahal etika mempunyai peran yang besar dalam kurikulum sekolah pendidikan apoteker. 1.
”Asalkan apoteker memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka etika tidak akan jadi masalah”
2.
”Etika itu dipelajari di dalam keluarga, tidak d i sekolah kefarmasian”
3.
”Etika kefarmasian dipelajari dengan mengamati bagaimana apoteker senior bertindak, bukan dari buku atau kuliah”
4.
”........etika merupakan kajian mengenai moralitas - refleksi terhadap moral secara sistematik
dan hati-hati dan analisis terhadap keputusan moral dan perilaku.......”
5.
”Etika itu penting, tapi kurikulum kita sudah terlalu penuh dan tidak ada ruang untuk mengajarkan etika”
Sebagian, hanya sebagian saja, yang valid. Secara bertahap sekolah-sekolah pendidikan apoteker di dunia mulai menyadari bahwa mereka perlu membekali mahasiswanya dengan sumber dan waktu yang yang cukup untuk belajar etika. Etika merupakan dan akan selalu selalu menjadi komponen yang penting dalam praktek pengobatan. Prinsip-prinsip etika seperti menghargai orang, tujuan yang jelas dan kerahasiaan merupakan dasar dalam hubungan apoteker-pasien. Walaupun begitu, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi khusus sering problematis, karena dokter, apoteker, pasien, keluarga mereka, dan profesi kesehatan lain mungkin tidak setuju dengan tindakan yang sebenarnya benar dilakukan dalam situasi tersebut. Belajar etika akan menyiapkan mahasiswa kefarmasian untuk mengenali situasi-situasi yang sulit dan melaluinya dengan cara yang benar sesuai prinsip dan rasional. Etika juga penting dalam hubungan apoteker dengan masyarakat dan kolega mereka dan dalam melakukan penelitian kedokteran. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan apoteker perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis.
ETIKA KEFARMASIAN, PROFESIONALISME, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM
Etika telah menjadi bagian yang integral dalam pengobatan setidaknya sejak masa Hippocrates, seorang ahli pengobatan Yunani yang dianggap sebagai pelopor etika kedokteran pada abad ke-5 SM. Dari Hippocrates muncul konsep pengobatan sebagai profesi, dimana ahli pengobatan membuat janji di depan masyarakat bahwa mereka akan menempatkan kepentingan pasien mereka di atas kepentingan mereka sendiri. Saat ini etika kedokteran telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan dalam hak asasi manusia. Di dalam dunia yang multikultural dan pluralis, dengan berbagai tradisi moral yang berbeda, persetujuan hak asasi manusia internasional utama dapat memberikan dasar bagi etika kefarmasian yang dapat diterima melampaui batas negara dan kultural. Lebih dari pada itu, apoteker sering harus berhubungan dengan masalah-masalah medis dan obat karena pelanggaran
hak asasi manusia, seperti migrasi paksa, penyiksaan, dan sangat dipengaruhi oleh perdebatan apakah pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia karena jawaban dari pertanyaan ini di beberapa negara tertentu akan menentukan siapakah yang memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis. Etika kefarmasian juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Badan yang mengatur dan memberikan ijin praktek apoteker di setiap negara bisa dan memang menghukum apoteker yang melanggar etika. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan apoteker perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis. Hukum juga berbeda untuk tiap-tiap negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas negara. Namun pengobatan ilmiah memiliki keterbatasan terutama jika berhubungna dengan manusia secara individual, budaya, agama, kebebasan, hak asasi, dan tanggung jawab. Seni pengobatan melibatkan aplikasi ilmu dan teknologi pengobatan terhadap pasien secara individual, keluarga, dan masyarakat sehingga keduanya tidaklah sama. Lebih jauh lagi bagian terbesar dari perbedaan individu, keluarga, dan masyarakat bukanlah non-fisiologis namun dalam mengenali dan berhadapan dengan perbedaan perbedaan ini di mana seni, kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial bersama dengan etika, memiliki peranan yang penting. Bahkan etika sendiri diperkaya oleh disiplin ilmu yang lain, sebagai contoh, presentasi dilema klinis secara teatrikal dapat menjadi stimulus yang lebih baik dalam refleksi dan analisis etis dibanding deskripsi kasus sederhana. Secara umum apoteker diharapkan dapat mengaktualisasikan prinsip etika profesi dengan derajat yang lebih tinggi dibanding orang lain. Prinsip etika profesi itu meliputi belas kasih, kompeten, dan otonomi. Belas kasih, memahami dan perhatian terhadap masalah orang lain, merupakan hal yang pokok
dalam praktek pengobatan. Agar dapat mengatasi masalah pasien, apoteker harus memberikan perhatian terhadapkeluhan/gejala yang dialami pasien dan memberikan nasehat yang meredakan gejala tersebut dengan pengobatan dan harus bersedia membantu pasien mendapatkan pertolongan . Pasien akan merespon dengan lebih baik jika dia merasa bahwa apotekernya
menghargai masalah mereka dan tidak hanya sebatas melakukan pengobatan terhadap penyakit mereka.
Kompetensi yang tinggi diharapkan dan harus dimiliki oleh apoteker. Kurang kompeten dapat
menyebabkan kematian atau morbiditas pasien yang serius. Apoteker harus menjalani pelatihan yang lama agar tercapai kompetensinya. Cepatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan kedokteran, merupakan tantangan tersendiri bagi apoteker agar selalu menjaga kompetensinya. Terlebih lagi tidak hanya pengetahuan ilmiah dan ketrampilan teknis yang harus dijaga namun juga pengetahuan etis, ketrampilan, dan tingkah laku. Masalah etis akan muncul sejalan dengan perubahan dalam praktek kefarmasian, lingkungan sosial dan politik. Otonomi, atau penentuan sendiri, merupakan nilai inti dari pengobatan yang berubah dalam
tahun-tahun terakhir ini. Apoteker secara pribadi telah lama menikmati otonomi pengobatan yang tinggi dalam menetukan bagaimana menangani pasien mereka. Apoteker secara kolektif (profesi kesehatan) bebas dalam menentukan standar pendidikan farmasi dan praktek pengobatan. Masih ada ditemukan (walaupun sedikit), apoteker yang menghargai otonomi profesional dan klinik mereka, dan mencoba untuk tetap menjaganya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, juga terjadi penerimaan oleh apoteker di penjuru dunia untuk menerima otonomi dari pasien, yang berarti pasien seharusnya menjadi pembuat keputusan tertinggi dalam masalah yang menyangkut diri mereka sendiri.
Selain terikat dengan ketiga nilai inti tersebut, etika kefarmasian berbeda dengan etika secara umum yang dapat diterapkan terhadap setiap orang. Etika kefarmasian masih terikat dengan Sumpah dan Kode Etik Apoteker. Sumpah dan kode etik beragam di setiap negara bahkan dalam satu negara, namun ada persamaan, termasuk janji bahwa apoteker akan mempertimbangkan kepentingan pasien diatas kepentingannya sendiri, tidak akan melakukan deskriminasi terhadap pasien karena ras, agama, atau hak asasi menusia yang lain, akan menjaga kerahasiaan informasi pasien, dan akan memberikan pertolongan darurat terhadap siapapun yang membutuhkan.
SIAPAKAH YANG MENENTUKAN SESUATU ITU ETIS?
Etika bersifat pluralistik. Setiap orang memiliki perbedaan terhadap penilaian benar atau salah bahkan jika ada persamaan bisa saja hal tersebut berbeda dalam alasannya. Di beberapa
masyarakat, perbedaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal dan ada kebebasan besar bagi seseorang untuk melakukan apa yang dia mau, sejauh tidak melanggar hak orang lain. Namun di dalam masyarakat yang lebih tradisional, ada persamaan dan persetujuan pada etika dan ada tekanan sosial yang lebih besar, kadang bahkan didukung oleh hukum, dalam bertindak berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam masyarakat tersebut budaya dan agama sering memainkan peran yang dominan dalam menentukan perilaku yang etis. Jawaban terhadap pertanyaan, ”siapakah yang menentukan sesuatu itu etis untuk seseorang secara umum?” karena itu bervariasi dari satu masyarakat dibanding masyarakat yang lain dan bahkan dalam satu masyarakat sendiri. Dalam masyarakat liberal, setiap individu memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan bagi dirinya sendiri apakah yang etis, walaupun sepertinya mereka akan sangat dipengaruhi oleh keluarga, teman, agama, media, dan sumbersumber eksternal lain yang mereka dapat. Dalam masyarakat yang lebih tradisional, keluarga dan garis keturunan, pemimpin agama, dan tokoh politik biasanya memiliki peran lebih besar dalam menentukan apa yang etis dan tidak etis bagi seseorang. Terlepas dari perbedaan ini, sepertinya sebagian besar manusia setuju dengan beberapa prinsip fundamental dari etika, sebut saja, hak asasi manusia yang dinyatakan dalam United Nations Universal Declaration of Human Rights serta dokumen lain yang telah diterima dan tertulis secara resmi. Hak-hak asasi
manusia yang terutama penting dalam etika kefarmasian adalah hak untuk hidup, bebas dari deskriminasi, bebas dari siksaan dan kekejaman, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak pantas, bebas beropini dan berekspresi, persamaan dalam mendapatkan pelayanan umum di suatu negara, dan pelayanan kefarmasian. Bagi apoteker, pertanyaan ”siapakah yang menentukan sesuatu etis atau tidak?” sampai saat ini memiliki jawaban yang berbeda-beda. Selama berabad-abad profesi kesehatan telah mengembangkan standar perilakunya sendiri untuk anggotanya, yang tercermin dalam kode etik dan dokumen kebijakan yang terkait. Dalam tingkatan yang global, IPF (International Pharmachist Federation) telah menetapkan pernyataan etis yang sangat luas yang mengatur perilaku yang diharuskan dimiliki oleh apoteker tanpa memandang dimana dan kapan dia berada dan melakukan praktek. Banyak ikatan apoteker di suatu negara (jika tidak sebagian besar) bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan standar etis yang aplikatif. Standar tersebut mungkin memiliki status legal, tergantung pendekatan negara tersebut terhadap hukum
praktek medis. Meskipun demikian, kehormatan profesi kefarmasian tidaklah bersifat absolut. Sebagai contoh: Apoteker akan selalu dihadapkan pada hukum yang berlaku dimana dia berada dan kadang dihukum karena melanggar hukum. Beberapa organisasi kesehatan sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran agama, yang mengakibatkan adanya kewajiban tambahan terhadap anggotanya selain kewajiban apoteker secara umum. Di banyak negara organisasi yang menetapkan standar bagi perilaku apoteker dan memonitor kepatuhan, mereka memiliki anggota yang berpengaruh yang bukan apoteker.
Instruksi etis resmi dari organisasi profesi apoteker secara umum sama, mereka tidak selalu dapat diterapkan di setiap situasi yang mungkin dihadapi apoteker dalam praktek kefarmasian mereka. Di dalam kebanyakan situasi, apoteker harus memutuskan untuk dirinya sendiri apakah yang benar untuk dilakukan, namun dalam mengambil keputusan tersebut, akan sangat membantu jika mereka mengetahui apa yang dilakukan apoteker lain dalam situasi yang sama. Kode etik apoteker dan kebijakan yang berlaku merupakan konsensus umum bagaimana seorang apoteker harus bertindak dan harus diikuti kecuali ada alasan yang lebih baik mengapa harus melanggarnya.
APAKAH ETIKA KEFARMASIAN DAPAT BERUBAH?
Sampai saat ini apoteker memiliki hak dan tugas untuk memutuskan bagaimana pasien harus diberi obat dan tidak ada keharusan mendapatkan ijin tertulis pasien. Namun sejak Declaration on the Right of the Patient tahun 1995 dimulai dengan kalimat: “Hubungan antara dokter, pasien mereka, dan masyarakat yang lebih luas telah mengalami perubahan yang nyata saat ini. Walaupun seorang dokter harus selalu bertindak benar menurut pemikirannya, dan selalu berdasarkan kepentingan terbaik dari pasien, usaha yang sama juga harus tetap dilakukan dalam menjamin otonomi dan keadilan pasien”. Saat ini orang-orang mulai berfikir bahwa diri
mereka sendiri merupakan penyedia kesehatan utama bagi mereka sendiri dan bahwa peran tenaga kesehatan adalah bertindak sebagai konsultan dan instruktur. Walaupun penekanan terhadap perawatan sendiri ini jauh dari keumuman, namun sepertinya terus menyebar dan menggejala dalam perkembangan hubungan pasien-dokter-tenaga kesehatan lainnya yang
memunculkan kewajiban etik yang berbeda bagi apoteker dibanding sebelumnya. Hingga akhirakhir ini apoteker menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kepada kolega profesi kesehatan mereka, dan terhadap agama yang dianut, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini, mereka memiliki tanggung jawab tambahan – terhadap pasien mereka, kepada pihak ketiga seperti rumah sakit, organisasi yang mengambil keputusan medis terhadap pasien, kepada pemegang kebijakan dan perijinan praktek, dan bahkan sering kepada pengadilan. Berbagai tanggung jawab yang berbeda ini dapat saling bertentangan satu sama lain, yang akan terlihat dalam bahasan loyalitas ganda. Etika kefarmasian juga telah berubah dengan cara yang lain. Ontoh keterlibatan dalam aborsi dilarang dalam kode etik dokter sampai beberapa saat yang lalu, namun sekarang dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu oleh profesi kesehatan di beberapa negara. Sedangkan dalam etika kedokteran tradisional dokter hanya bertanggung jawab terhadap pasien mereka secara pribadi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis memunculkan masalah etis baru yang tidak dapat dijawab oleh etika kefarmasian tradisional. Reproduksi buatan, genetika, informatika kesehatan serta teknologi perbaikan kehidupan dan teknologi untuk memperpanjang kehidupan, kesemuanya memerlukan keterlibatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sangat berpotensi menguntungkan pasien namun juga sangat berpotensi merugikan pasien tergantung bagaimana menerapkannya. Untuk membantu bagaimana memutuskan dan dalam kondisi apa apoteker dapat melakukan hal tersebut, organisasi profesi apoteker harus menggunakan metode analisis yang berbeda tidak hanya berdasarkan kode etik yang telah ada. Selain perubahan dalam etika kefarmasian yang jelas memang terjadi, sudah ada persetujuan diantara apoteker atau ornagisasi profesi bahwa nilai fundamental dan prinsip-prinsip etis tidaklah berubah, karena tidak bisa dihindari bahwa manusia akan selalu memiliki masalah kesehatan sehingga mereka akan terus memerlukan tenaga kesehatan yang otonom, kompeten, dan berbelas kasih untuk merawat mereka.
APAKAH ETIKA KEFARMASIAN BERBEDA DI SETIAP NEGARA?
Dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dan nilai-nilai sosial, maka etika kefarmasian bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain tergantung faktot-faktor tersebut. Suatu contoh pada kasus euthanasia, terdapat perbedaan yang nyata
terhadap opini dari ikatan dokter di setiap negara. Beberapa organisasi mengutuknya, sedangkan Ikatan Dokter Kerajaan Belanda memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Demikian juga yang berhubungan dengan kesempatan memperoleh pelayanan medis, beberapa ikatan dokter disuatu negara mendukung persamaan hak untuk semua warga negara, sedangkan di negara lain mentoleransi ketidaksamaan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi warganya. Di beberapa negara ada ketertarikan yang besar terhadap masalah-masalah etik yang muncul karena adanya kemajuan teknologi pengobatan sedangkan di negara yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut, masalah-masalah etik tentu tidak muncul. Apoteker di beberapa negara cukup yakin bahwa mereka tidak akan ditekan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu yang tidak etis namun di negara lain mungkin akan sulit bagi mereka memenuhi kewajiban etis, seperti menjaga kerahasiaan pasien jika berhadapan dengan polisi atau permintaan angkatan bersenjata untuk melaporkan adanya jejak/luka yang mencurigakan pada seorang pasien Walaupun perbedaan ini terlihat sangat nyata, persamaan yang ada jauh lebih besar lagi. Apoteker di seluruh dunia memiliki banyak persamaan, dan ketika mereka berhimpun bersama dalam suatu organisasi seperti IPF akan mencapai suatu kesepakatan mengenai masalah-masalah etik yang kontroversial, walaupun kadang harus melewati debat yang panjang. Nilai pokok dari etika kefarmasian, seperti belas kasih, kompetensi, dan otonomi, bersamaan dengan pengalaman dan ketrampilan di semua bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh apoteker memberikan dasar dalam menganalisa masalah masalah etik dalam pengobatan dan memunculkan suatu solusi yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi pasien secara pribadi dan warga negara serta kesehatan masyarakat secara umum.
BAGAIMANA SESEORANG MEMUTUSKAN SESUATU ITU ETIS?
Setiap orang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengambil keputusan etis dan dalam mengimplementasikannya. Bagi apoteker secara pribadi dan mahasiswa farmasi, etikakefarmasian tidak hanya terbatas pada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh IPF atau organisasi kesehatan yang lain karena rekomendasi tersebut sifatnya sangat umum dan setiap orang harus memutuskan apakah hal itu dapat diterapkan pada situasi yang sedang dihadapi atau tidak dan terlebih lagi banyak masalah etika yang muncul dalam praktek kefarmasian yang belum ada petunjuk bagi ikatan apoteker. Ada berbagai cara berbeda dalam
pendekatan masalah-masalah etika seperti dalam contoh kasus pada bagian awal tulisan ini. Secara kasar cara pendekatan penyelesaian masalah etika dapat dibagi menjadi dua kategori rasional dan non-rasional. Penting untuk mengingat bahwa non-rasional bukan berarti irrasional namun hanya dibedakan dari sistematika, dan alasan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
1.
Pendekatan-pendekatan non-rasional: Kepatuhan merupakan cara yang umum dalam membuat keputusan etis, terutama oleh anak-anak
dan mereka yang bekerja dalam struktur kepangkatan (militer, kipolisian, beberapa organisasi keagamaan, berbagai corak bisnis). Moralitas hanya mengikuti aturan atau perintah dari penguasa tidak memandang apakah anda setuju atau tidak. Imitasi serupa dengan kepatuhan karena mengesampingkan penilaian seseorang terhadap benar
dan salah dan mengambil penilaian orang lain sebagai acuan karena dia adalah panutan. Moralitas hanya mengikuti contoh yang diberikan oleh orang yang menjadi panutan. Ini mungkin cara yang paling umum mempelajari etika kedokteran, dengan panutannya adalah konsultan senior dan cara belajar dengan cara mengobservasi dan melakukan asimilasi dari nilai-nilai yang digambarkan. Perasaan atau kehendak merupakan pendekatan subjektif terhadap keputusan dan perilaku moral
yang diambil. Yang dianggap benar adalah apa yang dirasakan benar atau dapat memuaskan kehendak seseorang sedangkan apa yang salah adalah yang dirasakan salah atau tidak sesuai dengan kehendak seseorang. Ukuran moralitas harus ditemukan di dalam setiap individu dan tentu saja akan sangat beragam dari satu orang ke orang lain, bahkan dalam individu itu sendiri dari waktu ke waktu. Intuisi merupakan persepsi yang terbentuk dengan segera mengenai bagaimana bertindak di
dalam sebuah situasi tertentu. Intuisi serupa dengan kehendak dimana sifatnya sangat subjektif, namun berbeda karena intuisi terletak pada pemikiran dibanding keinginan. Karena itu intuisi lebih dekat kepada bentuk rasional dari keputusan etis yang diambil dari pada kepatuhan, imitasi, perasaan, dan kehendak. Meskipun begitu, intuisi sistematis ataupun penuh pemikiran namun hanya sebatas mengarahkan keputusan berdasarkan apa yang terbersit dalam pikiran saat itu. Seperti halnya perasaan dan kehendak, intuisi dapat bervariasi dari setiap individu, dan bahkan dari individu itu sendiri.
Kebiasaan merupakan metode yang sangat efisien dalam mengambil keputusan moral karena
tidak diperlukan adanya pengulangan proses pembuatan keputusan secara sistematis setiap masalah moran muncul dan sama dengan masalah yang pernah dihadapi. Meskipun begitu ada kebiasaan yang buruk (seperti berbohong) dan juga kebiasaan baik (seperti mengatakan dengan jujur) terlebih lagi ada berbagai keadaan yang sepertinya serupa namun tetap membutuhkan keputusan yang sangat berbeda. Walaupun kebiasaan ini sangat berguna, namun kita tidak boleh terlalu mengandalkannya.
2.
Pendekatan rasional: Deontologi melibatkan pencarian aturan-aturan yang terbentuk dengan baik yang dapat dijadikan
sebagai dasar dalam pembuatan keputusan moral seperti ”perlakukan manusia secara sama”.
Dasarnya dapat saja agama (seperti kepercayaan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah sama) atau juga non-religius (seperti manusia memiliki gen-gen yang hampir sama). Sekali aturan ini terbangun maka hal tersebut harus diterapkan dalam situasi ilmiah, dan akan sangat mungkin terjadi perbedaan aturan mana yang diperlukan (seperti apakah aturan bahwa tidak boleh membunuh orang lain atau hukuman yang menjadi dasar larangan aborsi). Konsekuensialisme mendasari keputusan etis yang diambil karena merupakan cara analisis
bagaimana konsekuensi atau hasil yang akan didapatkan dari berbagai pilihan dan tindakan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan hasil yang terbaik. Tentunya ada berbagai perbedaan mengenai batasan hasil yang terbaik. Salah satu bentuk konsekuensialisme yang sangat dikenal adalah utilitarianisme , menggunakan ’utility’ untuk mengukur dan menentukan mana yang memberikan hasil yang paling baik diantara semua pilihan yang ada. Ukuran-ukuran outcome yang digunakan dalam pembuatan keputusan medis antara lain costeffectiveness dan kualitas hidup diukur sebagai QALYs (quality-adjusted life-years) atau DALYs
(disablility-adjusted life-years). Pendukung teori ini umumnya tidak banyak menggunakan prinsip-prinsip karena sangat sulit mengidentifikasi, menentukan prioritas dan menerapkannya dan dalam suatu kasus mereka tidak mempertimbangkan apakah yang sebenarnya penting dalam pengambilan keputusan moral seperti hasil yang ingin dicapai. Karena mengesampingkan prinsip-prinsip maka konsekuensialisme sangat memungkinkan timbulnya pernyataan bahwa ”hasil yang didapat akan membenarkan cara yang ditempuh” seperti hak manusia
dapatdikorbankan untuk mencapai tujuan sosial.
Prinsiplisme , seperti yang tersirat dari namanya, mempergunakan prinsip-prinsip etiksebagai
dasar dalam membuat keputusan moral. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam kasus-kasus atau keadaan tertentu untuk menentukan hal yang benar yang harus dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul. Prinsiplisme sangat berpengaruh dalam debat-debat etika baru-baru ini terutama di Amerika. Keempat prinsip dasar, penghargaan otonomi, berbuat baik berdasarkan kepentingan terbaik dari pasien, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti pasien serta keadilan merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan etik di dalam praktek. Prinsip-prinsip tersebut jelas memiliki peran yang penting dalam pengambilaan keputusan rasional walaupun pilihan terhadap keempat prinsip tersebut dan terutama prioritas untuk menghargai otonomi di atas yang lain merupakan refleksi budaya liberal dari Barat dan tidak selalu universal. Terlebih lagi keempat prinsip tersebut sering kali saling bergesekan di dalam situasi tertentu sehingga diperlukan beberapa kriteria dan proses untuk memecahkan konflik tersebut. Etika budi pekerti kurang berfokus kepada pembuatan keputusan tetapi lebih kepada karakter
dari si pengambil keputusan yang tercermin dari perilakunya. Nilai merupakan bentuk moral unggul. Seperti disebutkan di atas, satu nilai yang sangat penting untuk apoteker adalah belas kasih, termasuk kejujuran, bijak, dan dedikasi. Apoteker dengan nilai-nilai tersebut akan lebih dapat membuat keputusan yang baik dan mengimplementasikannya dengan cara yang baik juga. Namun demikian, ada orang yang berbudi tersebut sering merasa tidak yakin bagaimana bertindak dalam keadaan tertentu dan tidak terbebas dari kemungkinan mengambil keputusan yang salah.
Tidak satupun dari empat pendekatan ini, ataupun pendekatan yang lain dapat mencapai persetujuan yang universal. Setiap orang berbeda dalam memilih pendekatan rasional yang akan dipilih dalam mengambil keputusan etik. Seperti juga orang yang memilih pendekatan yang nonrasional. Hal ini dikarenakan setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mungkin dengan mengkombinasikan keempat pendekatan tersebut maka
akan
didapatkan keputusan etis yang rasional. Harus diperhatikan aturan dan prinsip-prinsip dengan cara mengidentifikasi pendekatan mana yang paling sesuai untuk situasi yang baru dihadapi dan mengimplementasikan sebaik mungkin. Harus dipikirkan juga konsekuensi dari keputusan alternatif dan konsekuensi mana yang akan diambil. Yang terakhir adalah mencoba memastikan
bahwa perilaku si pembuat keputusan tersebut dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil juga baik. Proses yang dapat ditempuh adalah: 1. Tentukan apakah masalah yang sedang dihadapai adalah masalah etis. 2. Konsultasi kepada sumber-sumber kewenangan seperti kode etik dan kebijakan ikatan apoteker serta kolega lain untuk mengetahui bagaimana apoteker biasanya berhadapan dengan masalah tersebut. 3. Pertimbangkan solusi alternatif berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang serta konsekuensinya. 4. Diskusikan usulan solusi anda dengan siapa solusi itu akan berpengaruh. 5. Buatlah keputusan dan lakukan segera, dengan tetap memperhatikan orang lain yang terpengaruh. 6. Evaluasi keputusan yang telah diambil dan bersiap untuk bertindak berbeda pada kesempatan yang lain.
ETIKA
PENGERTIAN ETIKA
Etika merupakan studi tentang nilai dengan pendekatan kebenaran. Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau ethics (bahasa Inggris) atau ethicus (bahasa Latin) yang berarti kebiasaan. Maka secara etimologi, yang dikatakan baik adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pengertian etka tersebut telah mengalami perubahan yang jauh dari makna awal. Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi yang berhubungan dengan nilai kebenaran dan ketidakbenaran yang didasarkan atas kodrat manusia serta manifestasinya di dalam kehendak dan perilaku manusia. Pelanggaran etika belum tentu melanggar UU, namun hanya melanggar sumpah (etika). Sedang pelanggaran UU pasti melanggar etika juga. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul.
Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agara mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Drs. O.P. SIMORANGKIR merumuskan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat menjelaskan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Drs. H. Burhanudin Salam menyebut etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Dalam perkembangannya, etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan seharihari. Ini berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang pelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Menurut Sonny Keraf, etika dapat dibagi menjadi : a.
ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia
bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. b.
ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam
bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud :
1)
Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.
2) Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai prilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.
ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian : a) Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. b) Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.
Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :
1.
Sikap terhadap sesama
2.
Etika keluarga
3.
Etika profesi
4.
Etika politik
5.
Etika lingkungan
6.
Etika idiologi
Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia :
1.
ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan
rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2.
ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan
pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.
Sistematika etika dapat digambarkan sebagai berikut:
MORAL
Moral merupakan kualitas perbuatan manusia sesuai atau tidak dengan hati nuraninya. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Menurut etimologi, moral berasal dari kata mores(Bahasa Latin) yang diartikan sebagai aturan kesusilaan. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Di sisi lain banyak para ahli menyatakan bahwa moral dikaitkan dengan sejumlah kewajiban-kewajiban susila, yang meliputi semua norma untuk kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu kata su yang berarti lebih baik dan sila yang berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan. Jadi susila berarti peraturan peraturan hidup yang lebih baik. Moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang berbentuk perintah atau larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat dimana manusia itu berada. Dalam perkembangannya, kata moral ini menjadi ”moralis – moralitas”. Moralitas dipergunakan untuk
menyebut perbutan yang memiliki makna lebih abstrak, dimana apabila dinyatakan moralitas suatu perbuatan berarti menunjuk baik buruknya suatu perbuatan. Bermoral atau tidaknya suatu perbuatan tergantung dari kesadaran dan kebebasan kehendak si pelaku (manusia itu sendiri). Kesadaran dan kebebasan kehendak itu ada alam hati manusia, sedangkan makhluk primata lainnya tidak memiliki hal tersebut.
Moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi untuk berperilaku benar atau salah, baik atau buruk dan perbuatan yang demikian itu dikehendaki atau tidak (obyektif) serta perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati nuraninya (subyektif).
ETIKA = / MORAL
Etika Moral
Ethikos (bahasa Yunani)
Adat istiadat / Kebiasaan
Moralitas (bahasa Latin)
Adat istiadat / Kebiasaan
Moral : tuntutan perilaku dan keharusan masyarakat, Etika : prinsip di belakang keharusan moral (Thompson & Thompson, 1981)
Etika : sistem dari prinsip prinsp moral atau aturan perilaku Moral: prinsip-2 yg berkaitan dg perlaku baik dan buruk (Priharjo, 1995)
ETIKET
Etiket
Etiqutte (bahasa Prancis)
Etiket
Etiket (bahasa Belanda)
Etika (ethics)
Sopan santun Secarik kertas yang ditempel di barang
= moral
Etiket (etiqutte) = sopan santun
Persamaan etika dan etiket: a.
Menyangkut perilaku manusia
b.
Atur prilaku manusia scr normatif artinya memberi norma pd manusia apa yg hrs dilakukan dan tdk boleh dilakukan
PERBEDAAN ETIKA & ETIKET
Etika
Etiket
1. Tdk terbatas cara, namun norma perilaku 1.
Menyangkut
itu sendiri (dg tangan mana aja bila mencuri dilakukan
cara
perbuatan
(memberidan
hrs
menerimadg
tetap salah)
tangan kanan)
2. Tdk tergantung ada/tidak ada orang lain
2. Berlaku dalam pergaulan,tp orang lain tidak ada etiket
3. Bersifat absolut
3. Bersifat relatif
4. Memandang manusia dari sisi batiniah
4. Hanya memandang manusia dari sisi lahiriah
Bertens, 2005 ETIKA PROFESI
Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the performance index
or
reference
for
our
control system”.
Dengan
demikian,
etika
akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “ self control ”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.
Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan kehlian (Wignjosoebroto, 1999). Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semual dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.
SISTEM PENILAIAN ETIKA
Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat : 1.
Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa
rencana dalam hati, niat. 2.
Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
3.
Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.
Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, wil. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada (4 empat) variabel yang terjadi : a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik. c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik. d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.
PENGERTIAN PROFESI
Profesi adalah kelompok terbatas dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan tinggi atau pengalaman yang khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi dalam masyarakat untuk berperilaku atau pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE : PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Profesional adalah bekerja dengan tujuan mulia untuk membuat orang lain menjadi sejahtera.
Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN / PROFESI” dan “PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan :
PROFESI:
- Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. - Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu). - Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. - Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
PROFESIONAL:
- Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. - Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. - Hidup dari situ. - Bangga akan pekerjaannya.
CIRI-CIRI PROFESI:
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu : 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat men yimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata.
CIRI-CIRI PROFESI:
1.
Menjalankan pekerjaan yang memerlukan dasar dari pendidikan tinggi.
2.
Bekerja berdasarkan perkembangan standar sesuai dengan kemajuan ilmu
pengetahuan. 3.
Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan
4.
Menaati kode etik profesi beserta kewenangan peradilannya dalam menjaga
kualitas pekerjaan. 5.
Menjalin hubungan baik dengan asosiasi/organisasi profesi yang berwenang
norma disiplin di lingkungan intern para anggotanya.
Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.
PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI:
1. Tanggung jawab - Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. - Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. 2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.
SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI :
- Melibatkan kegiatan intelektual. - Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. - Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. - Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. - Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. - Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. - Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.
Pekerjaan yang dapat kita sebut dengan profesi adalah yang mempunyai karakter sebagai berikut; bekerja penuh waktu, orientasi kerja lebih untuk melayani daripada sekedar mencari nafkah (komitmen untuk membantu orang lain, bahkan di luar waktu kerja), bekerja berdasar ilmu dan keterampilan yang didapat dari pendidikan khusus, bekerja secara otonom (berdasar keputusannya sendiri), bekerja berdasarkan etika, mempunyai tanda atau simbol identitas terorganisir dalam asosiasi profesi (Latham, 2002).
Etika pokok profesional kesehatan adalah: primum non nocere (Latin) ▪
first, do no harm
▪
primary rule, was to do no harm.
Tenaga kesehatan yang profesional mengacu prima-facie, yaitu: autonomy, beneficence, non-maleficence justice
(Monagle & Thomasma, 1998).
Prinsip autonomy ( self-governance): menghormati hak pasien dalam menentukan sikap dan dilindungi kerahasiaannya. mencerminkan konsep bahwa professional memberikan layanan mediknya (pengobatan) berdasarkan kehendak pasiennya.
mengikutsertakan pasien pada penentuan pengobatan dan tindakan medis, harus merahasiakan informasi medis pasiennya. Prinsip beneficence (do good ): meningkatkan kesejahteraan pasiennya. mencerminkan konsep bahwa profesional dalam pekerjaannya selalu memberikan keuntungan bagi pasiennya. Prinsip non-maleficence (do no harm): menjauhi tindakan yang merugikan pasiennya. Kompetensinya harus selalu dijaga tetap tinggi dan selalu diperbarui (up-date), serta menyadari keterbatasannya. Prinsip justice ( fairness): selalu adil dalam mengobati pasien-pasiennya, berusaha agar semua orang mudah mendapatkan pelayanannya (Jonsen dkk, 1982).
PERANAN ETIKA DALAM PROFESI
Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan,
demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.
KODE ETIK PROFESI
Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.Kode etik: susunan moral yang normatif yang disebut etika/susila yang dirumuskan.
MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuanketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini. Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi
segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakatKode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh citacita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.
PERKEMBANGAN KODE ETIK
Masyarakat primer bila terjadi pelanggaran moral penyelesaian relatif lebih mudah Masyarakat sekunder berkembang sulit
masalah moral lebih kompleks penyelesaian lebih
menyadari pentingnya pembagian kerja dan upaya spesialisasi agar semakin terampil dan
bermutu untuk pelayanan yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Ada sebagian ahli ( spesialis) yang bekerja tidak profesional ( amatir). Garis batas demarkasi antara seorang yang profesional dengan yang tidak profesional menjadi tidak jelas
norma moral bagi pekerjaan profesi terancam.
Ancaman bagi pekerjaan profesi perlu diatasi dengan menyusun norma moral yang mudah dan jelas bagi anggota kelompok spesialis seprofesi
membedakan mana yang profesional dan mana
yang tidak professional. Susunan moral yang normatif disebut etika/susila dirumuskan tertulis kode etik profesi.
TUJUAN KODE ETIK PROFESI:
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri.
TUJUAN KODE ETIK:
1.
Melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi
yang tidak jujur dan untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. 2.
Menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik
profesi. 3.
Merangsang pengembangan profesi
kualifikasi pendidikan yang memadai.
4.
Mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat
dan kesejahteraan social. 5.
Mengurangi kesalahpahaman dan konflik baik dari antar anggota maupun dengan
masyarakat umum. 6. profesi
Membentuk
ikatan
yang
kuat
bagi
seuma
anggota
dan
melindungi
terhadap pemberlakuan norma hukum yang bersifat imperatif sebelum
disesuaikan dengan saluran norma moral profesi.
FUNGSI KODE ETIK
1.
Memberikan arahan bagi suatu pekerjaan profesi
2.
Menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat
Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah:
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan3.Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai bidang.
Tuntutan bagi anggota profesi:
1.
Keharusan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.
2.
Keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.
KARAKTERISTIK KODE ETIK BAGI PROFESI
1.
Merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan konsep-konsep
pemikiran etis atas suatu profesi tertentu 2.
Merupakan hasil ‘self regulation’ dari profesi itu sendiri yang mewujudkan nilai-
nilai moral yang dianggap hakiki dan pada prinsipnya tidak pernah dipaksakan dari luar. 3.
Dijiwai nilai-nilai dan cita hidup dalam kalangan profesi itu sendiri maka tidak
efektif apabila keberadaannya ditentukan dari pemerintah/instansi atasan. 4.
Bertujuan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis.
5.
Dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan iptek.
Kode etik harus disosialisasikan:
1.
Sebagai sarana kontrol sosial.
2.
Mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan kalangan
profesi.
3.
Mengembangkan petunjuk baku dari kehendak manusia yang lebih tinggi
berdasarkan moral.
PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK:
1.
Apoteker tidak faham/tidak mengetahui kode etik. Misal: melaporkan teman sejawat sehingga mencoreng nama profesi, mengadu domba organisasi.
2.
Persaingan kerja. Misal: ingin mendapatkan status, sehingga menerima gaji tidak sesuai standar.
3.
Lemahnya kinerja organisasi profesi dalam pembinaan anggotanya (kurang komunikasi).
4.
Peraturan perUUan dan sistem regulasi yang kurang kondusif (interpretasi ganda, tumpang tindih).
5.
Pekerjaan kefarmasian masih ditempatkan sebagai lahan komersial, bukan sebagai pelayanan profesi.
Misal: Pada PBF dan industri farmasi, penanggung jawab memang apoteker namun tidak memahami fungsinya. Tugas apoteker di PBF: a. Pengawasan penyimpanan obat, quality control b. Pengaturan FEFO dan FIFO c. Pelayanan, memahami kriteria dari masing-masing obat d. Pemusnahan obat Tugas apoteker di industri farmasi, antara lain: a.
Pembuatan obat yang baik dan benar
b.
Pengawasan pembuatan obat.
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK:
a. Sanksi moral. b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi.
Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah
terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode ituberasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek seharihari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggotaanggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik. Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.
PRAKTIK PELAKSANAAN “KODE ETIK”
1.
Kewajiban Umum
a. Sumpah apoteker b. Kode etik c. Menjalankan sesuai standar kompetensi. d. Aktif mengikuti perkembangan dibidang kesehatan dan farmasi. 2. Di dalam melaksanakan praktik, apoteker menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan semata bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian. 3. Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh baik bagi orang lain. 4. Tidak ada praktik kefarmasian dengan prinsip ekonomi (melalui usaha sekecil-kecilnya namun mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya)
Tetapi yang terpenting patient safety dengan
terapi yang rasionala dengan harga terjangkau. 5. Apoteker menjadi sumber informasi.
SUMPAH APOTEKER
Nilai norma dari sumpah/janji seorang apoteker mengandung 5 substansi: 1.
Tidak
mempergunakan
pengetahuan
kefarmasian
untuk
sesuatu
yang
bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan. 2.
Membaktikan hidup guna kepentingan kemanusiaan dalam bidang kesehatan.
3.
Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi
luhur jabatan kefarmasian. 4.
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena pekerjaan dan keilmuan.
5.
Dengan sungguh-sungguh berikhtiar agar tidak terpengaruh pertimbangan
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik/kepartaian dan kedudukan sosial. Perbandingan Kode Etik Kesehatan
Kode etik adalah suatu pernyataan formal mengenai suatu standar kesempurnaan dan nilai kelompok. Kode etik adalah prinsip etik yang digunakan oleh semua anggota kelompok, mencerminkan penilaian moral mereka sepanjang waktu, dan berfungsi sebagai standar untuk tindakan professional mereka. Kode etik disusun dan disahkan oleh organisasi atau wadah yang membina profesi tertentu baik secara nasional maupun internasional.
Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada profesi, pekerjaan, rekan, pemakai jasa, dan masyarakat. Semua etika profesi kesehatan memiliki dimensi yang sama yaitu : a.
Keahlian
Maksudnya setiap profesi kesehatan memiliki pengetahuan, nalar atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih dibidangnya masing-masing. Misalnya saja dokter ahli dalam melakukan suatu pemeriksaan dan pengobatan. Berbeda halnya dengan apoteker yang ahli dalam melakukan praktik kefarmasian. Selain itu perawat juga memiliki keahlian berupa memberikan perawatan pada pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan dan masih banyak lagi tenaga kesehatan yang ada dengan keahliannya masing-masing. b.
Keterampilan dalam Komunikasi
Maksudnya yaitu setiap profesi kesehatan harus mampu berkomunikasi dengan baik pada kliennya baik secara verbal ataupun non verbal. Karena hal baik tersebut akan mempengaruhi pelayanan kesehatan nantinya. Apabila komunikasi tentu pelayanan kesehatan yang diberikan tentu akan baik pula. Sebaliknya jika komunikasi tidak baik (diskomunikasi) maka tentu pelayanan kesehatan yang diberikan pun kurang baik. Untuk itulah keterampilan dan komunikasi diatur dalam kode etik profesi kesehatan. c.
Profesionalisme
Maksudnya yaitu setiap profesi kesehatan harus tahu apa yang harus dan sebaiknya dilakukan pada kliennya terkait pada kewajiban profesinya. Tentu dengan tujuan pengabdian masyarakat namun secara individu. d. Menjunjung Tinggi serta Memelihara Martabat, Kehormatan, Profesi, Menjaga Integritas dan Kejujuran serta Dapat Dipercaya Semua kode etik kesehatan mengatur tentang sikap tenaga kesehatan terhadap klien guna menumbuhkan rasa percaya klien terhadap tenaga kesehatan sehingga mampu meningkatkan atau minimal memperbaiki derajat kesehatan. Meningkatkan Keahlian dan Pengetahuannya Sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Maksudnya yaitu seorang tenaga kesehatan harus mampu memperbaharui atau meningkatkan pengetahuan maupun keahliannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut demi kelancaran dan kemudahan pelayanan kesehatan. Melakukan Pekerjaan Profesinya Sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Standar Keselamatan Kerja yang Berlaku dan Kode Etik Profesi Maksudnya yaitu seorang tenaga kesehatan harus selalu mengambil tidakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh kliennya. Hal tersebut perlu diatur dalam kode etik masingmasing profesi kesehatan agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak fatal pada klien utamanya. Menjaga Profesionalisme dalam Memenuhi Panggilan Tugas dan Kewajiban Profesi Dalam kode etik masing-masing profesi kesehatan haruslah siap memenuhi panggilan terhadap tugasnya maing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan mulia dari tenaga kesehatan yaitu menurunkan jumlah kesakitan dan kematian atau dengan kata lain meningkatkan derajat kesehatan. Adapun kewajiban pada setiap profesi kesehatan menurut kode etiknya masing-masing kurang lebih sama yaitu bekerja dengan penuh rasa ikhlas dan rasa syukur, bersifat amanah serta penuh integritas, mampu bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab, penuh semangat dan pengabdian, kreatif dan tekun, menjaga harga diri dan jujur serta selalu melayani dengan penuh kerendahan hati. Selain kewajiban umum, semua profesi kesehatan juga memiliki kewajiban terhadap rekannya menurut kode etiknya masing-masing. Kesamaan kode atik antar profesi kesehatan tersebut yaitu harus memperlakukan rekannya dalam batas norma, menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesinya tersebut, menjalin kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan rekannya dan tenaga profesional lainnya agar pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Persamaan kewajiban profesi kesehatan terhadap para pasien menurut kode etiknya masingmasing yaitu mampu memperertanggung jawabkan dan menjaga tindakan yang diberikannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. Agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan pasien apalagi sampai berakhir kematian. Selain itu sebagai seseorang yang bekerja di bidang kesehatan tentu harus menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien atau pemakai jasa. Kalaupun harus disebarluaskan hanya pada pihak yang berhak. Profesi kesehatan pun diperbolehkan berkonsultasi atau pun merujuk pasien atau pemakai jasa kepada rekan atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Menurut kode etik masing-masing profesi, kewajiban profesi kesehatan terh adap masyarakat yaitu bertanggung jawab untuk menyalurkan professional atau keahliannya kepada masyarakat
luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu profesi kesehatan harus melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Dalam kode etiknya diharapkan pula para profesi kesehatan mampu menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku dan melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Perbedaan yang dapat diambil dalam menyimpulkan berbagai kode etik profesi kesehatan yaitu pada kode etik profesi kedokteran dicantumkan bagaimana kewajiban seorang dokter mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Sedangkan pada profesi kesehatan masyarakat yaitu melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang berasaskan pancasila dan undang-undang dasar dengan melakukan pendekatan preventif dan promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien pro fesi kesehatan masyarakat bukanlah individu, tetapi dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. Adapun pada kode etik dalam profesi keperawatan yaitu mengarahkan pada kewajiban perawat yang tidak hanya peduli dengan kondisi klien secara fisik tapi juga secara psikologis dalam menjalankan proses pengobatan , dalam hal ini perawat peduli terhadap klien (klien yang tidak hanya sebagai objek, tapi juga subjek yang ikut menentukan keputusan akan pengobatan/terapi/perawatan terhadap dirinya dan terlibat secara aktif). Seorang perawat memandang seseorang klien secara holistik/menyeluruh. Perawat tidak memandang klien hanya sebagai individu yang sedang sakit secara fisik/bio, tetapi juga memperhatikan kondisi mental/psikis/kejiwaan, sosial, spiritual, dan cultural. Oleh karena itu, untuk memberikan asuhan keperawatan, seorang perawat harus mengkaji aspek yang holistik tersebut (bio, psiko, sosio, spiritual, dan cultural). Dan asuhan yang dilakukan perawat adalah memberikan perawatan.Sementara pada kode etik dalam kebidanan yaitu senantiasa berupaya memberikan dalam pengupayaan pemberian pemeliharaan kesehatan yang komprehensif terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi insane Indonesia yang sehat jasmani dan rohani dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat pada khususnya . Selain itu dalam kode etik kebidanan dijelaskan bahwa bidan harus memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat yaitu bekerja untuk pelayanan masyarakat dan berfokus pada Kesehatan Reproduksi Perempuan, Keluarga Berencana, kesehatan bayi dan anak balita, serta Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Profesi bidan mempunyai standar tersendiri seperti profesi-profesi lainnya. Standar Profesi ini terdiri dari Standar Kompetensi Bidan Indonesia, Standar Pendidikan, Standar Pelayanan K e bidanan, dan Kode Etik Profesi. Sedangkan dalam kode etik apoteker dijelaskan bahwa seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan dan yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, khasiat dan cara mengkonsumsi obat yang beanr. Selain itu prisnsip apoteker tentu
berbeda dengan kebidanan. Adapun prinsip apteker yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonom dan prinsip integrasi moral.
KASUS DAN KODE ETIK SERTA IMPLEMENTASINYA-3
CONTOH PELANGGARAN ETIKA
DI APOTEK:
1.
Dokter menulis resep dengan kode, dan resep tersebut hanya bisa ditebus di apotek yang ditunjuk dokter.
2.
PSA menjual psikotropika dan pada saat membuat laporan bekerja sama dengan dokter untuk membuatkan resep.
3.
Krim malam, krim pagi buatan apotek sendiri, tidak diketahui formulanya.
DI PUSKESMAS ATAU KLINIK:
1.
Yang menyerahkan obat kepada pasien bukan apoteker, melainkan bidan, mantri, perawat, karena puskesmas tidak memiliki apoteker.
DI RUMAH SAKIT:
1.
Apoteker membuat suatu obat yang isinya campuran dari beberapa obat (oplosan).
DI INDUSTRI:
1.
Klaim, saling mengklaim suatu produk melanggar etika.
2.
Kebohongan publik menginfokan tentang khasiat suatu obat yang tidak benar.
KASUS PRODUKSI
KASUS I:
Kasus Ia
Dalam FI IV disebutkan bahwa tablet efedrin memiliki kadar yang dapat diterima adalah 90100% efedrin anhydrat. Untuk memproduksi tablet efedrin 50 mg sebanyak 1.000.000 tab diperlukan 50 kg serbuk efedrin anhydrat dengan penambahan berbagai bahan campuran lainnya. Hasil uji bagian QC didapat kadar efedrin 95,25%, KS/KB, WH memenuhi syarat sehingga barang tersebut diluluskan. Tablet efedrin yang dibuat menjadi 1.047.500 tablet. Hasil ini terjadi berulang-ulang. Telah dilakukan check proses, namun hasil sama.
Kasus Ib
Apoteker S, seorang Manajer roduksi suatu Industri farmasi diminta untuk memproduksi sediaan Tablet Captoprl 25 mg. Sesuai dengan syarat standard dalam Farmakope Indonesia edisi IV, syarat kadar Captopril tablet adalah 90 s.d. 110%. Guna memproduksi 100.000 tablet Captopril 25 mg, Apoteker S menimbang 2,300 kg sehingga tiap tablet mengandung rata-rata 96,00%. Obat dapat diproduksi dan secara peraturan perundang-undangan memenuhi syarat kadar.
Apoteker S dibanggakan oleh pemilik industri dan mendapat bonus besar karena produksi Captopril tablet menghasilkan laba yang banyak.
Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker?
•
Cari komitmen pimpinan terhadap mutu.
•
Lakukan validasi proses.
•
Bobot keseragaman obat tablet efedrin 50 mg, walaupun range 95-110%, akan tetapi harus ditimbang 50 mg jangan dikurangi.
KASUS II:
Pemerintah telah menetapkan harga jual obat adalah 1- 3 kali harga obat generiknya. Seorang apoteker yang menjabat sebagai Manajer Produksi di suatu industri farmasi mendapati bahwa harga bahan baku glibenclamide naik sehingga setelah diproduksi menjadi tablet glibenclamide juga harga tinggi Bila mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah, pabrik mengalami kerugian. Diketahui bahwa pabrik farmasi yang memproduksi glibenclamide tablet hanya oleh beberapa pabrik farmasi.
Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker?
Tetap memproduksi Glibenclamide tablet karena sangat diperlukan oleh masyarakat. Tapi gemana mengatasi kerugian perusahaan? So: Melakukan subsidi silang untuk menutup kerugian pabrik/jual neto aja. Efektivitas produksi/menekan biaya produksi. Ganti dengan bahan tambahan yang lebih murah tapi tidak mengubah kualitas.
Lakukan upaya diplomasi antara petinggi pabrik (pentingnya GP-Farmasi) dengan pemerintah terkait regulasi.
KASUS III:
Sebuah pabrik obat tradisional Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah memproduksi OT mengandung BKO tanpa hak dan kewenangan. Ruang produksi OT TIE dan mengandung BKO tersebut didesain seperti Bunker yang terletak dibawah tanah dan bertingkat 2 (dua).
Hasil pengujian PPOMN terhadap barang bukti yang ditemukan menunjukkan :
Kajian Pelanggaran Etika Dan Undang-Undang Kefarmasian
Persyaratan usaha industri obat tradisional dan usaha industri kecil obat tradisional (SK MENKES NO. 246/MENKES/SK/ V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional)
Pasal 3
1.
Obat tradisional yang diproduksi, diedarkan diwilayah Indonesia maupun dieksport terlebih dahulu harus didaftarkan sebagai persetujuan menteri.
2.
Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah obat tradisional hasil poduksi: a.
Industri kecil obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, dan parem.
b.
Usaha jamu racikan.
c.
Usaha jamu gendong.
Pasal 6
1.
Usaha industri obat tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
b.
Memiliki nomor pokok wajib pajak.
Pasal 7
“Industri obat tradisional harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari
lingkungan”.
Pasal 8
“Usaha industri obat tradisional harus mempekerjakan secara tetap sekurang-kurangnya seorang
apoteker warga negara indonesia sebagai penanggung jawab teknis”.
Pasal 9
1.
Industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman cara pembuatan obat tradisioanl yang baik (CPOTB).
2.
Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat 1 dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat.
Pasal 23
Untuk pendaftaran obat tradisional dimaksud dalam pasal 3 obat tradisional harus memenuhi persyaratan:
a.
Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia .
b.
Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi prsyaratan yang ditetapkan.
c.
Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat.
d.
Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotik.
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4a
Hak konsumen adalah : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Bagian Ketiga mengenai pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi
Pasal 7 (1)
“Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab”. Pasal 9 (2)
“Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang apoteker sebagai penanggung jawab”.
KASUS PENGADAAN
Apotek menerima tawaran PBF karena ada pelicin/bonus.
KASUS DISTRIBUSI
KASUS I:
Apotek panel
melanggar UU.
Untuk bersaing dengan apotek lain, sehingga apotek X mencari PBF yang menjual harga murah walaupun tidak legal dengan tujuan agar bisa menjual kembali dengan harga murah dengan diskon, sehingga mampu bersaing.
KASUS II:
Nempil obat antar apotek bagaimana aturan main yang baik?
Penyelesaian:
Pada prinsipnya yang penting (tolong menolong): 1.
Bagi yang nempil:
a. minta tolong dengan sopan dan cara yang baik, jangan hanya menggunakan kertas sobekan untuk pemesanan. b. Komunikasikan / telepon dulu, siapkan dokumen tertulis. c. Kalimat terbaik: (1) SP; (2) Copi Resep; (3) Dengan kertas yang baik. 1 & 2 Untuk nempil narkotik boleh tapi pake SP narkotik (baca UU Narkotika No.35/2009) 2.
Bagi yang ditempili: a. Harga (pada umumnya HNA + PPN x index 1,3), namun untuk sejawat tidak sama dengan harga pada umumnya, atau bukan juga harga netto, ini egois. Tapi index misalnya 1,1. Tidak menarik biaya tueslag dan embalanse.
KASUS III:
Narkotik boleh didistribusikan dari apotek ke apotek, dari apotek ke RS. Masa sesama sejawat tidak saling percaya untuk nempil obat, percuma kuliah lama kata bu Bondan. Yang penting ada SP nya aja (kesepakatan di Yogya pake SP khusus, tapi berdasarkan undang-undang yang penting ada permintaan tertulis dari apoteker). UU Narkotik tahun 70an memang tidak diperbolehkan, namun UU Narkotik sekarang boleh. UU Narkotika No. 35/2009:
Pasal 43
(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter.
(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.
KASUS PELAYANAN
PELAYANAN RESEP
Definisi Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993 – Pasal 1(h)
Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola
Apotik
untuk
menyediakan
dan menyerahkan
obat
bagi
penderita
sesuai
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Resep yang baik adalah resep yang jelas dan dapat dibaca, resep harus memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh SK. MENKES RI No. 26 MenKes/Per/1981, Bab III, pasal 10 , yang memuat : 1.
Nama, alamat dan No Surat Ijin Praktek Dokter
2.
Tempat dan tanggal penulisan resep
3.
Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan obat.
4.
Nama setiap obat/komponen resep (dengan Bentuk sediaan obat, Dosis, Jumlah dan petunjuk pemakaian)
5.
Tanda tangan/ paraf dokter, alamat jelas rumah untuk obat narkotika
6.
Tanda seru/paraf dokter, pada obat yang melebihi dosis maksimum.
7.
Nama penderita
Bagian-bagian dari resep adalah :
a.
Inscriptio (identitas dokter penulis resep, SIP, alamat, kota, tanggal dan R/ b.
Praescriptio (Inti resep, terdiri dari nama obat, BSO, Dosis obat dan jumlah obat)
c.
Signatura, tanda yang harus ditulis di etiket obat (nama pasien dan petunjuk pemakaian).
d. Subscriptio, tanda tangan atau paraf dokter.
Secara Teknis
Resep artinya pemberian obat secara tidak langsung, ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resep resmi kepada pasien, format, dan kaedah penulisan sesuai dengan peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku.
Perundang-undangan: Permenkes No.278/279/280/Menkes/SK/V/1981
Melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan Salinan resep harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker
Kepmenkes No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 Skrining resep : Persyaratan administratif resep, a.l:
Nama, alamat dokter, tgl penulisan resep, paraf/td tangan dokter, Nama obat, potensi, dosis , juml yg diminta, cara pemakain dan Informasi lainnya.
Faktanya
Resep harus mudah dibaca dan mengungkapkan dengan jelas apa yang harus diberikan (Zunilda, 1998). Apabila apoteker menganggap pada resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada penulis resep (Hartono, 2003).
Dalam resep harus memuat: nama dokter, nomor Surat Izin Praktek dokter, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan dokter, nama pasien, alamat, umur, berat badan, nama obat, dosis, jumlah yang diminta, aturan pakai. Resep yang mengandung narkotika harus ditulis tersendiri yaitu tidak boleh ada iterasi (ulangan), ditulis dengan nama pasien tidak boleh m.i.=mihi ipsi=untuk dipakai sendiri, alamat pasien dan aturan pakai yang jelas, tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya (Aniefa, 2000).
Kaidah Penulisan Resep
Nama obat ditulis dengan jelas. Penulisan nama obat tidak jelas dapat menyebabkan obat yang keliru diberikan kepada penderita. Kekuatan dan jumlah obat ditulis dalam resep dengan jelas (Zaman, 2001).
Pemberian obat yang terlalu banyak sebaiknya dihindari karena bisa bahaya. Pemberian obat dalam jangka waktu yang terlalu lama sebaiknya dihindari. (Joenes, 2001).
Pelayanan Resep Obat
Dalam pelayanan resep ini, resep yang sudah diterima apoteker harus dibaca secara lengkap dan hatihati, sehingga tidak ada keraguan dalam resep tersebut (Scott, 2000).
Skrining Resep
Persyaratan administratif yaitu: nama, nomor Surat Izin Praktek dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, nama obat, dosis, dan jumlah yang diminta, dan cara pemakaian yang jelas. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas atau jika nampak telah terjadi kesalahan, apoteker harus mengkonsultasikan kepada penulis resep. Hendaknya apoteker tidak mengartikan maksud dari kata yang tidak jelas atau singkatan yang tidak diketahui (Scott, 2000). Beberapa jenis kesalahan memang cukup banyak dijumpai dalam penulisan resep, misalnya masih banyak resep obat yang ditulis tanpa ada penulisan signa atau aturan pakai, kadang kata signa yang dituliskan kurang jelas atau kurang lengkap (Zairina dan Himawati, 2003).
Beberapa jenis kesalahan yang terjadi pada resep:
Tidak ada umur pasien terutama untuk pasien anak. Tidak ada tanda tangan dokter /prescriber Nama obat tidak jelas karena tulisan yang sulit dibaca. Penulisan obat dengan khasiat sama lebih dari 1 kali dalam 1 lembar resep, baik dengan nama sama atau merk berbeda. (Nadeem, 2003).
Pelayanan Resep
Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep ada kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep. (Anief, M., 2000).
Kesimpulan
Resep tidak memenuhi persyaratan/ tidak sesuai dengan kaidah hukum dan teori yang berlaku. Resep tersebut dikonfirmasi dan didiskusikan lebih lanjut kepada do kter penulis resep Bila terdapat resep yang tidak memenuhi aturan-aturan diatas, resep tidak dapat dilayani, begitu pula resep narkotika yang telah diambil sebagian oleh pasien diapotek lain.
OWA atau BUKAN
Apotek menjual antibiotik secara bebas tanpa resep misal Amox adalah obat yang tidak termasuk OWA, tetapi banyak pasien minta amox tanpa resep dokter. Apotek A tetap melayani. Sehingga untuk mengantisipasi jika diperiksa oleh Dinkes & POM, agar tidak ketahuan maka apoteker di apotek tersebut membuat copi resep sendiri ‘resep putih’ untuk melegalkan transaksi. So:
o Resep putih merupakan merupakan dokumen palsu dan tidak bertanggung jawab jawab sehingga melanggar kode etik dan UU, seharusnya bila apoteker menyerahkan obat selain OWA, maka harus berani bertanggung jawab. Keadaan pasien ditanya terlebih dahulu beserta alasannya. o Tidak benar karena copi resep ada ada tulisan pcc (pro copi confirm) confirm) artinya sesuai benarnya/aslinya. Apoteker ini hanya takut peraturannya tapi tidak tau prinsipnya. Menurut bu Bondan apoteker bisa memberikan judgement profesi (keputusan) karena kita seorang profesional yang berbasis keilmuan. o Jadi jika berdasarkan berdasarkan judgement kita amox harus diserahkan maka buat catatan dan keterangan (tanggal, nama & alamat pasien, dasar pertimbangan, keluhan, nama obat, dosis, dan jumlah obat, keterangan lain yang jelas, saat penyerahan diberikan informasi dan konseling) dan dibubuhi tanda tangan apoteker sehingga apoteker tidak perlu membuat dokumen palsu.
o Maka layani dengan dengan keyakinan dan keilmuan sehingga sehingga bisa membuat judgement judgement profesi yang yang bisa kita pertanggungjawabkan.
OBAT RESEP DOKTER DIJUAL KEMBALI
Resep ditulis oleh dokter untuk seorang perawat, ternyata bukan untuk perawat tetapi untuk dijual kembali. So:
Jika resep sah layani, kecuali kita tau pasti disalahgunakan maka kita dapat tolak dengan tegas namun sopan dan lembut serta dikomunikasikan kepada dokter. Maka layani dengan keyakinan dan keilmuan sehingga bisa membuat judgement profesi yang bisa kita pertanggungjawabkan.
MASUK FORMULARIUM
Produk memiliki kualitas kurang bagus tetapi tetap dimasukkan ke dalam formularium karena menjadi sponsor/PBF memberikan subsidi besar. Atau sebaliknya kualitas baik tetapi tidak dicantumkan kedalam formularium, karena tidak memberikan untung misalnya bonus atau penawaran menarik lainnya.
PERALATAN PENDUKUNG
Apoteker dalam memberikan pelayanan swamedikasi (OTC & OWA) melengkapi dirinya dengan statoskop, tensi meter, alat tes gula darah dll. So???
Kontennya: 1.
Kita harus tau tugas, tanggung jawab dan kewenangan profesi.
2.
Tau kompetensi kita
3.
Alat itu batasannya untuk apa dulu kita gunakan. Bukan untuk diagnosa, diagnosa, namun untuk mendukung swamedikasi pasien dan monitoring obat/hasil terapi serta hanya memberikan “warning” kepada pasien.
PELAYANAN APOTEK DARURAT KASUS I:
Telah terjadi kecelakaan antarmotor di depan sebuah apotek . Kedua korban mengalami lukaluka dan salah seorang diantaranya pingsan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker?
Tindakan:
1.
P3K.
2.
Beri/sediakan tempat yang nyaman untuk penyelamatan pasien/korban.
3.
Beri minum untuk meringankan syok.
4.
Menyiapkankan tenaga.
5.
Jika ada dokter/tenaga medisyang kompeten/sesuai serahkan kepada ahlinya, jika tidak baru apoteker turun tangan.
6.
Jadi, kita harus bisa menempatkan diri, saat kapan kita kita turun langsung untuk mengambil tindakan.
7.
Jangan mencari celah untuk mencari keuntungan/jasa profesi/memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
KASUS II:
Apoteker S berpraktek di apotek miliknya. Suatu saat ada pasien anak kecil kejang yang diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit, namun belum sampai rumah sakit anak tersebut kejang yang tiada tara sehingga orang tuanya (dalam perjalanan ke rumah sakit) memutuskan berhenti di apotek untuk minta tolong pengobatan darurat di apotek tersebut. Dokter praktek sudah tidak ada dan apoteker S harus mengambil keputusan menolong pasien atau menolaknya. Dengan pertimbangan keilmuannya, apoteker S memberikan valisanbe rectal ke dubur anak kecil itu sehingga kejangnya mereda. Pasien dapat diselamatkan dan segera dikirim ke rumah sakit terdekat.
Identifikasi Masalah: UU No. 5 tahun 1997
Pasal 33
1.
Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.
Pasal 34
1.
Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.
Pasal 14
4.
Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
Pasal 14
1.
Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter
2.
Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
<="" height="44" src="file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" u1:p="" width="29"> border=0 u2:shapes="Object_x0020_1" v:shapes="_x0000_i1025"> Apoteker menyerahkan valisanbe (diazepam) di apotek kepada pasien tanpa R/ dokter
6.
Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal : a.
menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
b.
menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
c.
menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
7.
Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.
Kode Etik Apoteker Indonesia
Pasal 3
Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Implementasi PASAL 3:
1.
Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang apoteker indonesia
2.
Bimlamana suatu saat seorang apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada seorang apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.
Pasal 9
Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi mahluk hidup insani.
Implementasi PASAL 9:
1.
Setiap tindakan dan keputusan profesional dari apoteker harus berpihak pada kepentingan pasien dan masyarakat.
2.
Seorang apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang dalam kondisi lemah.
Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1962 Lafal Sumpah Apoteker
1.
Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
2.
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;
3.
Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
4.
Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5.
Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguhsungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbagnan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6.
Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan
Apoteker menyerahkan psikotropika tanpa resep dokter pada keadaan darurat sebagai upaya life saving.
Tindakan apoteker dapat dibenarkan mengingat pemberian obat golongan psikotropika tanpa resep dokter tersebut bertujuan sebagai pertolongan kepada pasien sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan.
Analisis Kasus:
Lafal Sumpah Apoteker no. 1 : “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan, terutam dalam bidang kesehatan”.
UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 5 :
Ayat 1 : Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat 2 : Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ayat 3
: Setiap
orang berhak secara mandiri dan
bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 9 :
Pasal 1 : Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pasal 2 : Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
Pasal 12 :
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 32 :
Ayat 1 : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Ayat 2 : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Pasal 53 :
Ayat 1 : Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Ayat 3 : Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
Pasal 83
(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien.
(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Pasal 85
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Pasal 102
Ayat 1 : Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
PP 51 tahun 2009 pasal 24 ayat c:
Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan:
Berdasarkan UU 36 tahun 2009 pasal 102 ayat 2 dan PP 51 tahun 2009 pasal 24 ayat c, tindakan Apoteker S merupakan sebuah pelanggaran dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian karena memberikan obat Valisanbe rectal yang isinya adalah Diazepam yang termasuk dalam golongan psikotropika.
Akan tetapi tindakan Apoteker S tidak sepenuhnya salah kerena keadaan anak tersebut dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan secepatnya (UU 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 1 dan pasal 53 ayat 3). Keputusan Apoteker S memberikan Diazepam didasari oleh alasan kemanusiaan serta dasar kompetensi dan ilmu pengetahuan di bidang farmasi yang dimilikinya. Akankah kepentingan Aturan megalahkan kepentingan Nyawa??
RESEP RACIK
Apotek C adalah apotek yang cukup ramai, termasuk omzet dari penjulan resep. Resep yang masuk selain obat generic, banyak pula obat-obat paten dan racikan. Apotek C menerima sebuah resep racikan dari seorang dokter kulit, sebagai berikut: R/ Acid salisil
0.5
Resorcin
0.5
Miconazole cr
5
Garamycin oint
5
m.f.la. ungt.da in pot tube I S 2 dd u e
Keterangan:
Acid salisil tersedia dalam bentuk serbuk ( HNA+PPn = Rp 300,- per gram) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 195
Resorcin tersedia dalam bentuk serbuk (HNA+PPn = Rp1500,- per gram) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 975 Miconazole cr tersedia dalam bentuk tube 10 g (HNA+ PPn= Rp 4500,- per tube ) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 2.925 Garamycin oint tersedia dalam bentuk tube 10g ( HNA +PPn= Rp 90.000,- per tube) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 58.500 Pot salep 10 g (HNA+PPn= Rp 200,- per pot) Jadi, total yang harus dibayarkan seharusnya adalah = Rp 195 + Rp 975 + Rp 2.925 + Rp 58.500 + Rp 260 + Rp 200 + Rp 2500 = Rp 65.555
Index resep racikan adalah 1,3 dengan tuslah 1 R/ racikan adalah Rp 2500,-
Harga yang dibayar oleh pasien adalah dengan perhitungan sebagai berikut: Acid salisil
= Rp
195,- (dinaikkan)
Resorcin
= Rp
975,- (dinaikkan)
Miconazole cr
= Rp
5.850,- (dinaikkan)
Garamycin oint
= Rp
117.000,- (dinaikkan)
Pot
= Rp
260,- (dinaikkan)
Plastik
= Rp
200,-
Tuslah
= Rp Rp
2.500,- + 126.980,-
127.000 (semua harga didongkrak)
Atau Kasus Serupa:
Apoteker B mengelola apotek yang cukup ramai. Suatu saat, ia menerima resep racikan berisi campuran 2 tube salep masing-masing 5 gram. Di apotek tersebut tersedia salep dimaksud 10 gram. Salep racikan tetap dibuat namun dengan pertimbangan bahwa separo dari persediaan nanti tidak dapat digunakan (kecuali ada resep yang sejenis maka apoteker B menggunakan salep sesuai resep) tetapi harga menggunakan salep 10 gram.
Penyelesaian:
Apoteker C telah merugikan pasien karena pasien harus membayar obat lebih mahal dari yang diterimanya.
Disini emang terjadi dilema. Disatu sisi resep minta misalnya setengah tube. Jika dibayar Cuma setengah, kita rugi dunk. Kalau dibayar 1 tube, padahal resep minta hanya setengah tube.
So, solusi:
Racik obat sesuai dengan resep, lalu komunikasikan kepada pasien, resep dibuat sekian tapi harga tetap 1 tube, sisanya bisa pasien bawa, nanti kalau ada resep serupa bawa aja lagi tubenya jadi ntar gag perlu bayar lagi dengan catatan penyimpanannya benar dan belum ED. Cara menghitung ED obat campuran racik lihat ED obat paling pendek trus ED campuran adalah ½ dari ED terpendek tadi. Walaupun ini perkiraan si, sulit ditentukan secara pasti soalnya. Biasanya si kalau salep steril ED kira-kira 2 bulan setelah dibuka, kalua tetes mata steril githu sekitar 1 bulan setelah dibuka.
Bagaimana Jika Kasus Diatas Adalah Penggunaan Tablet ?
Jika sisa tablet kita serahkan, kita khawatir disalahgunakan atau digunasalahkan.
So, Solusi:
Tambah aja numero resep asal dalam rentang aman. Atau subsidi silang aja terhadap keuntungan kita yang lain jadi anggap sedekah githu.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 922/Menkes/Per/X/1993 BAB I Ketentuan Umum
Pasal 1
Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi. Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku. BAB VI Pelayanan Pasal 14
(1) Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. (2) Pelayanan resep dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya atas tanggungjawab Apoteker Pengelola Apotik. Pelanggaran undang-undang: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7
a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 ayat 1
e). tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f). tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
Pelanggaran Sumpah Apoteker
Lafal Sumpah Profesi Apoteker
Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan
Pelanggaran Etika:
Pasal 1:
Sumpah/janji : Setiap Apoteker/ Farmasis harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah Apoteker/Farmasis.
Pasal 5:
Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker/Farmasis harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. UU Pidana terkait kasus: BAB XXV Tentang Perbuatan Curang Pasal 382 bis
Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat enimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.
Pasal 383
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
Kesimpulan
Apoteker di apotek C melanggar undang-undang perlindungan konsumen, sumpah dan kode etik profesi apoteker.
Solusi
•
Apoteker harus menjalankan tugasnya sbg “decission maker” dalam hal ini harus bs memberikan alternatif sediaan yg efisien dan efektif.
•
Apoteker menjalankan tugasnya tidak hanya azas mencari keuntungan pribadi tetapi memahami dan mengimplementasikan lafal sumpah dalam amanahnya,,,
GANTI OBAT/MEREK
KASUS I:
Karena suatu kondisi (stok kosong) obat X, yang diminta dalam resep tidak dapat dilayani. Setelah di cek ternyata IFRS mempunyai obat Y yang kandungannya sama dari pabrik lain. Harga obat pengganti memang lebih mahal, tetapi dengan pertimbangan agar pasien segera dapat dilayani, tidak ada pasien yang membeli obat di luar RS dan efisiensi perputaran stok di
IFRS, Apoteker segera memberikan obat Y tersebut. Setelah menerima obatnya, pasien yang bersangkutan minta dibuatkan kopi resep, namun Apoteker keberatan karena resep sudah ditebus semua. Namun karena pasien terus mendesak akhirnya Apoteker membuatkan kopi resep dan menuliskan obat Y, sesuai obat yang diterima pasien pada kopi resep tersebut.
Apoteker mengganti merek obat dengan harga yang lebih mahal tanpa konfirmasi kepada pasien
tidak boleh. Harusnya sampaikan kepada pasien alasan dan rekomendasi bahwa beda
tapi sama isinya. Apoteker ganti obat dengan harga lebih mahal tanpa konfirmasi
Salah, harusnya konfirmasi
dulu ke pasien. Sebaiknya Apoteker melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep dan menghimbau untuk mematuhi formularium rumah sakit. Apoteker tidak bersedia membuat kopi resep
salah (copi resep adalah hak pasien).
Apoteker tidak mengikuti kaidah penulisan kopi resep (pcc). Harusnya: R/ Obat xxx S 3 dd 1
det Da Obat Y
KASUS II:
Dalam PP 51/2009 ada pernyataan:
Pasal 24
Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat:
(b). mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien ;
Ganti obat/merek:
Pastikan alasan kenapa obat tidak dapat dilayani (stok kosong, keterlambatan, produk baru, atau penyebab lain). Upayakan melayani sesuai dengan permintaan
kalau bisa ditempilkan.
Komunikasikan kepada pasien dan (dokter bila perlu) tentang penggantian obat beserta alasannya. Pilihkan obat dengan harga dan kualitas sebanding.
KASUS TANDA TANGAN APTOTEKER PENDAMPING
Pemerintah Daerah Kab “S” mensyaratkan bahwa dlm pendirian apotek harus telah ditunjuk apoteker pendamping agar proses pelayanan kefarmasian selalu dilakkan apoteker. Guna penuhi syarat tsb APA buka lowongan aping dan banyak yg melamar. Salah satu pelamar digunakan utk syarat pendirian apotek sbg apoteker pendamping tanpa konfirmasi aptk ybs. Surat pernyataan kesediaan jadi aping dibuat dan ditandatangani calon APA. Semua persyaratan administrasi terpenuhi
Bagaimana sikap anda melihat hal tersebut?
Terjadi pemalsuan . Membuat dokumen palsu . Merugikan sejawat calon aping.
PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
Apotek BH, menjual obat di atas HET. Hal ini terungkap dari pengamatan BBPOM Surabaya terhadap beberapa apotek di Malang a.l apotek BH tsb. Pengamatan di bebrapa apotek di kota lain juga terjadi hal yang sama, penjualan obat di atas HET.
Apoteker B tidak mengikuti himbauan pemerintah Apoteker B mementingkan keuntungan pribadi, menaikkan harga obat tidak wajar pada kondisi masyarakat perlu dibantu.
GUNAKAN KESEMPATAN YANG ADA
Pada waktu terjadi gempa di Bantul, keadaan apotek banyak yang lumpuh total, banyak rumah sakit maupun apotek yang rusak berat dan tidak dapat melayani masyarakat. Karena kurangnya tim medis serta keterbatasan jumlah apoteker untuk menyeleksi dan mendistribusikan obat-obat bantuan untuk masyarakat, maka pemerintah DIY dan ISFI setempat menghimbau semua tenaga kesehatan untuk menjadi relawan.
Di pinggiran Bantul ada sebuah apotek B, milik seorang Apoteker, yang selamat dari bencana. Dalam kondisi tersebut, Apotek B berusaha membantu masyarakat dengan buka 24 jam,
sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kapan saja. Dengan pertimbangan keterbatasan persediaan, sulitnya supply obat dari distributor, permintaan konsumen yang meningkat dan untuk menutupi biaya lembur karyawan, Apoteker B mengambil kebijakan untuk menaikkan harga semua item obat 25%, masyarakat tidak mempermasalahkan berapapun harga obat tersebut yang penting mendapatkan obat-obatan yang diperlukan.
Apoteker B tidak mengikuti himbauan pemerintah dan ISFI untuk menjadi relawan, padahal pada kondisi tersebut apoteker sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat dari obat-obat yang tidak bermutu. Kondisi apotek kan aman, jadi sebaiknya prioritaskan daerah bencana di Kota. Nanti banyak korban yang salah minum obat karena minimnya apoteker yang menjadi relawan. Jika mau buka atur shift aja. Apoteker B mementingkan keuntungan pribadi, menaikkan harga obat tidak wajar pada kondisi masyarakat perlu dibantu.
APA YANG BARU DIBIDANG FARMASI
Kode Etik bilang
apoteker harus up date info, jadi kalau “KuPer” sudah melangar kode etik.
Obat pilihan untuk diare anak
sekarang just ORALIT.
Penggunaan nimesulid (analgetik/antiinflamasi kuat namun dapat menyebabkan strook)
kan
sudah ditarik dari peredaran, kalau kita layani juga, wah kita artinya ketinggalan info dan melanggar kode etik. Penggunaan steroid pada mata menimbulkan glaukoma dini.
PROMOSI TERSELUBUNG
misalnya cendo xytrol (mengandung metil prednisolon) resiko
Apotek menjadi alat promosi, ditawari bonus kaos yang berlogo merek obat tertentu dan harus dipakai saat pelayanan.
BERBAGAI ETIKET PROMOSI, APA KOMENTAR ANDA???
“Menyambut Bulan Ramadhan, diskon 10% untuk seluruh pembelian obat”
“ Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.
Apotek Kami tetap buka 24 jam, harga tetap sama”
“Di sini kami hanya menjual obat Asli”
Turun harga!!! - Natur-E - Hemobion
17.200 8.000
16.800 7500
- Biolysin syr 11.000
9.800
- Albothyl
27.000
- Sutra extra
28.000 5.000
4.700
Semua promosi terselubung tidak baik (tidak boleh) karena mendominasi, membuat persaingan antar apotek menjadi tidak sehat.
Promosi dibawah ini boleh dilakukan, karena kata-katanya lebih halus dan tidak menyinggung.
Ini lebih elegan:
“ Perhatikan dan bacalah dengan seksama obat yang Anda terima. Hubungi Apoteker kami jika
Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pada: No. telp. : 0274 55xxxx Sms
: 0811252xxxx
Email :
[email protected]
atau:
Tips cuci tangan : 1. ..... 2. ..... Pesan ini disampaikan oleh apoteker xxxxx, S.Farm., Apt.
atau:
Apotek ini dilayani langsung oleh Apoteker !
KASUS MARKETING
KASUS I:
Untuk meningkatkan penjualan, seorang Apoteker yang menjadi Manajer Marketing divisi OTC pada suatu pabrik farmasi merencanakan untuk melakukan promosi aktif kepada outlet apotek.
Apotek yang dapat menjual produk A dengan target tertentu akan mendapatkan reward berupa bonus/marketing fee/diskon yang cukup besar. Adapun ketentuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan pencapaian target berdasarkan jumlah pembelian produk A ke PBF yang telah ditentukan, dibuktikan dengan foto kopi faktur pembelian. 2. Outlet bersedia mendisplay produk A pada tempat yang strategis. 3. Petugas outlet bersedia menggunakan atribut berupa kaos produk A dan selalu aktif menawarkan produk kepada konsumen. 4. Outlet tidak menyediakan produk competitor.
5. Menjamin ketersediaan produk A pada outlet selama 6 bulan berturut-turut.
Manajer marketing tidak selayaknya membuat ketentuan seperti ini tidak fair. Ketentuan no 3 dan 4 yang dibuat untuk meningkatkan penjualan akan mendorong terjadinya pelanggaran kode etik
apotek akan menjadi alat promosi dari pabrik tertentu dan apotek hanya
menyediakan/menjual obat-obatan dari industri farmasi tertentu saja. Promosi produk A sebaiknya dilakukan sendiri oleh pabrik tanpa melibatkan apotek
mencegah
persaingan yang tidak sehat antara pabrik farmasi di apotek.
KASUS II:
Apoteker AN bekerja sebagai medical representativ (Medref) disalah satu Industri Farmasi PMA. Sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian dokter dalam mempromosikan produk obatnya, maka Apoteker AN bersedia menanggung biaya dan memfasilitasi dokter tersebut untuk mengikuti simposium ilmiah di luar negeri, yang sudah disetujui juga oleh industri tempat Apoteker tersebut bekerja.
Kode Etik Pasal 3
Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Pasal 5
Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan
kefarmasian.
Pasal 6
Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain .
UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 Pasal 24
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik , standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional.
Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat antara GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia
Bahwa untuk mewujudkan upaya promosi obat yang beretika dengan tujuan mengingatkan kembali pelaksanaan etika profesi kedokteran dan etika para pengusaha farmasi dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan sediaan obat yang merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia bersama-sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan disaksikan oleh Pemerintah dengan ini meneguhkan kembali tentang:
“KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT”
Sebagai berikut:
1. GP Farmasi Indonesia dan Ikatana Dokter Indonesia mewajibkan seluruh elemen Pelaku Usaha Farmasi Indonesia yang tergabung dalam GP Farmasi Indonesia dan kalangan profesi kedokteran
yang
tergabung
dalam
Ikatan
Dokter
Indonesia
(termasuk
organisasi seminat / spesialis dan organisasi lain di lingkungan IDI) untuk menerapkan secara konsekuen pelaksanaan Etika Promosi Obat dengan penuh tanggung jawab. Poin-poin etika promosi obat dan kesepahaman yang dimaksud adalah: (b.) Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk pertemuan
ilmiah tidak
boleh
diisyaratkan
/dikaitkan dengan
menghadiri kewajiban
untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk .
Etika Promosi Obat GP Farmasi-IDI
1.
Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kaitannya dengan promosi obat adalah dilarang menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.
2.
Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan /dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk
3.
Perusahaan farmasi boleh memberikan sponsor kepada seorang dokter secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran berkelanjutan yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan kedokteran berkelanjutan
4.
Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku kepada seorang dokter untuk menghadiri pendidikan kedokteran berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau menjadi moderator
Kode etik IPMG (Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group)
Interaksi dengan Profesi Kesehatan
4.2. Sponsor Untuk Profesi Kesehatan 4.2.2.2. Setiap sponsor yang diberikan kepada individu profesi kesehatan tidak boleh didasarkan atas kewajiban untuk mempromosikan, merekomendasikan atau menuliskan resep suatu produk farmasi.
Pasal 5 Hadiah Dan Alat Medis
5.1. Prinsip Umum Tidak diperbolehkan menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, keuangan, dan sejenisnya kepada profesi kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk suatu perusahaan .
5.3. Donasi 5.3.1. Donasi hanya boleh diberikan kepada institusi, dan dilarang keras untuk diberikan dib erikan secara langsung kepada profesi kesehatan .
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi obat BAB III Representatif Perusahaan
Medical representative tidak diperbolehkan dipe rbolehkan menawarkan induksi, hadiah/penghargaan, insentif,
donasi, finansial, dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan Pedagang Besar Farmasi, dan Apotik.
BAB V Pemberian Dan Donasi Pasal 8
(1)
Pemberian dan donasi tidak dikaitkan dengan penulisan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat yang bersangkutan.
(2)
Pemberian dan donasi hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada institusi, tidak kepada pribadi profesi kesehatan.
BAB VI
Kegiatan Yang Dilarang Pasal 9
Industri Farmasi dan/atau Pedagang Besar Farmasi dilarang : a.
Kerjasama dengan Apotik dan Penulis Resep.
b.
Kerjasama dalam peresepan obat dengan Apotik dan/atau Penulis Resep dalam suatu program khusus untuk meningkatkan penjualan obat tertentu.
c.
Memberikan bonus/hadiah berupa uang (tunai, bank-draft, pinjaman, voucher, ticket), dan/atau barang
kepada
Penulis
Resep
yang
meresepkan
obat
produksinya
dan/atau
yang
didistribusikannya.
Kesimpulan
Pada kasus ini hubungan kerjasama seperti ini yang dikenal sebagai kolusi, menyebabkan harga obat merek/paten yang selama ini dikonsumsi d ikonsumsi konsumen Indonesia menjadi sangat mahal melebihi harga obat diluar negeri, dan secara tidak langsung akan merugikan pasien sebagai pihak konsumen. Oleh karena itu, secara de facto, dokterlah yang menjadi konsumen obat. Yang boleh : Akomodasi, Transportasi, Registrasi.
Pelangaran yang terjadi: 1.
Apoteker Etika Profesi Apoteker Pasal 3, 5, dan 6 Undang – undang undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 pasal 24
2.
Perusahaan Farmasi Kesepakatan bersama etika promosi obat Kode etik IPMG (Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group)
Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat.
IKLAN
Iklan jangan provokatif. Iklan tidak boleh melanggar kode etik profesi. Membuat plang nama berlebihan. Strategi Promosi: Ucapkan selamat aja kepada seseorang, atau ucapkan selamat telah dibuka Apotek X, dari Keluarga Besar kita sendiri. Memberikan “Gimmick_pen ada nama obat” kepada pasien.
Kopi resep, kemasan dari pabrik tertentu. Panel di RS. Kode-kode pada resep. Formulasi khusus. Pembatasan info. Keseimbangan promosi dan supply. Memproduksi produk obat dengan kualitas rendah. Menjual produk reject. Tidak menyediakan tempat pelayanan info produk. Membedakan harga antara profesi kesehatan.
APOTEKER DALAM DILEMA
Seorang Apoteker APA sekaligus PSA, Apoteknya mengalami masalah serius tidak dapat bersaing karena sekitar apotek dispensing dll. Memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Ada tawaran di PBF dan diterima. Segera mengurus ijin dan bekerja disana.
Tindakan apa yang akan saudara lakukan sebagai apoteker?
Pelanggaran UU dan Etika. Permenkes 918/Menkes/Per/X/1993 Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian (Kode Etik pasal 5).
Kode Etik Apoteker Indonesia: Pasal 5
Di dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
Lihat juga IMPLEMENTASI-JABARAN. Kasus:
Apoteker M bekerja sebagai salah satu staf pengajar di salah satu PT Farmasi di propinsi Y. Saat ini Apoteker M juga tercatat masih sebagai APA di salah satu apotek di propinsi yang berbeda. Alasan yang diungkapkan oleh Apoteker M belum melepas apotek tersebut karena
ingin membantu PSA yang belum sanggup membayar penuh 2 Apoteker jika stand by semua karena kondisi apotek yang omzetnya masih rendah. Selama ini pekerjaan kefarmasian di apotek tersebut dilakukan oleh Aping dan AA.
Permasalahan:
1.
Apoteker M bekerja sebagai staf pengajar di Perguruan Tinggi Farmasi di propinsi Y
2. Apoteker
tsb
juga
bekerja
sebagai
APA
di
Apotek
berbeda
propinsi
tempat mengajarnya. Peraturan yang berkenaan dengan kasus: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Pasal 18
SIPA dan SIKA hanya diberikan 1 tempat fasilitas kefarmasian.
Bagaimana jika sebagai staf pengajar?
dengan
Pasal 20
Dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian.
Pasal 21
(1). Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. (2). Penyerahan dan Pelayanan Obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker .
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik
Pasal 19
(1). Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan
tugasnya pada jam buka apotek,
Apoteker Pengelola Apotek harus menunjuk apoteker pendamping. (2). Apabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker berhalangan melakukan tugasnya, APA
Pendamping
menunjuk Apoteker Pengganti.
(3). Penunjukan dimaksud (1) dan (2) harus kepada Kepala Dinas tembusan
kepada
Kepala
karena hal2 tertentu
Kesehatan
Propinsi
Kesehatan Kab/Kota dengan setempat
dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-9 (4). Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib dalam Pasal 5.
memenuhi persyaratan dimaksud
(5). Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan
tugasnya lebih dari 2 tahun
secara terus menerus, Surat Ijin Apotek atas nama Apoteker bersangkutan dicabut.
Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek
selama APA tsb tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek lain. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik di samping Apoteker
Pengelola Apotik dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik.
Keputusan Kongres Nasional XVIII / 2009 IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA Nomor 006/Kongres XVIII/ISFI/2009 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia Pasal 3
Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Permenkes 922 / Th. 1993 Pasal 19
1)
Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA dapat menunjuk Apoteker Pendamping
2)
Apabila APA dan Aping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tuganya, APA dapat menunjuk Apoteker Pengganti
5)
Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, SIA atas nama Apoteker bersangkutan dicabut
Kepmenkes 1332/ Th. 2002 Pasal 19
1)
Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA harus menunjuk Apoteker Pendamping
2)
Apabila APA dan Aping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tuganya, APA menunjuk Apoteker Pengganti
5)
Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, SIA atas nama Apoteker bersangkutan dicabut
Kesimpulan:
Pada Kasus ini, Apoteker M melanggar peraturan Kode Etik sebagai Apoteker, bilamana APA berhalangan hadir di Apotek selama 3 bulan secara terus menerus, maka APA harus segera mencarikan Apoteker Pengganti dengan syarat memiliki SIPA dan tidak sedang bekerja sebagai APA di apotek lain. APA M melanggar peraturan KepMenKes, karena dalam hal ini kemungkinan Apoteker Pendamping bekerja di Apotek di setiap waktu selama APA tidak berada ditempat dalam waktu yang tidak menentu juga, sedangkan Aping hanya bekerja pada waktu2 tertentu setiap jam buka apotek.
PENDIRIAN APOTEK
KASUS:
Apoteker H, seorang apoteker baru yang belum lama disumpah menjadi apoteker di salah satu perguruan tinggi terkenal di Yogyakarta. Ia ditawari beberapa pemilik sarana apotek untuk mendirikan apotek di suatu tempat yang strategis namun berdekatan dengan beberapa apotek yang telah ada. Apoteker H segera menerima tawaran tersebut tanpa berkonsultasi dengan sejawat lainnya ataupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia).
Analisis Kasus:
•
Kode etik Apoteker Indonesia dan Implementasi Jabaran Kode Etik
BAB I_pasal 5:
“ Didalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian”.
BAB II _Tentang kewajiban apoteker terhadap teman sejawat Pasal 10:
“Seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagai mana dia sendiri ingin diperlakukan”.
Pasal 11:
“Sesama apoteker harus saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuanketentuan kode etik”.
Pasal 12:
“Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik sesama apoteker didalam memelihara keluhuran martabat, jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai didalam menunaikan tugasnya”.
Permenkes No.184 thn 1995 pasal 18:
“Apoteker dilarang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik apoteker”.
Kode Etik Apoteker pasal 2:
“Setiap Apoteker/Farmasis harus berusaha dg sungguh2 menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Farmasis Indonesia”. Kepmenkes RI No.1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 9
“Terhadap permohonan izin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasai 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas)hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Formuiir Model APT- 7”.
Kesimpulan dan Saran:
•
Sebaiknya apoteker H tidak langsung menerima tawaran tersebut dan harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada IAI karena mengingat peraturan yang telah ditetapkan.
•
Meningkatkan informasi tentang berita baru / tawaran yang lebih baik.
Jarak apotek
perlu (biasa diatur perda/IAI kecuali apotek yang dibuka dirumah pribadi, karna
UU sekarang tidak lagi mengatur jarak, dulu jalan lurus 500 m) agar tidak konflik. Apoteker harus menghindarkan diri dari konflik yang dapat merusak pekerjaan profesi. Perjanjian APA-PSA
ttd perjanjian PSA-APA di depan IAI.
Hubungan antara Apoteker Junior vs Senior. Pergantian Apoteker
jangan ditawari langsung masuk aja. Pastikan dulu siapa APA
sebelumnya . Biasanya pindah APA karna sepihak. Terus bagi APA yang diapoteknya tidak enak jangan bilang disini ‘enak’ biar dia cepat pindah. Kan kasian juniornya kejebak ntar.
Persaingan harga.
CATATAN PENTING...
INTI DARI SEMUA KASUS:
Apoteker HARUS Tidak Boleh Mengambil Keuntungan Sendiri !!!
KASUS DAN KODE ETIK SERTA IMPLEMENTASINYA-2
JENIS PELANGGARAN KEGIATAN DI APOTEK
Dalam melakukan tugas dan fungsinya, apotek mengenal beberapa istilah pelanggaran dalam melakukan kegiatannya. Jenis pelanggaran apotek dapat dikategorikan dalam dua macam, berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran tersebut. Kegiatan yang termasuk pelanggaran berat apotek meliputi :
a. Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi . Kegaiatan ini menurut perundangan yang berlaku tidak boleh terjadi dan dilakukan. Karena komoditi dari sebuah apotek, salah satunya adalah obat, dimana obat ini dalam peredarannya di atur dalam perundangan yang berlaku.
b. Terlibat dalam penyaluran atau penyimpangan obat palsu atau gelap. Peredaran gelap yang dimaksud adalah golongan obat dari Narkotika dan Psikotropika.
c. Pindah alamat apotek tanpa izin. Dalam pengajuan untuk mendapatkan izin apotek, telah dicantumkan denah dan lokasi apotek.
d. Menjual narkotika tanpa resep dokter. Ini adalah pelanggaran yang jarang terjadi. Para tenaga teknis farmasi di apotek, biasanya sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat, ketika
mengahadapi resep dengan
komposisi
salah
satunya
obat
narkotika.
e. Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan obat kepada pihak yang tidak berhak dalam jumlah besar. Selain dari merusak pasar, kegaiatan seperti ini akan mengacaukan sistem peredaran obat baik di apotek, distrbutor, maupun pabrik. Akibat yang
mungkin ditimbulkan adalah kesulitan konsumen untuk memilih obat mana yang baik dan benar karena banyaknya obat yang beredar.
f. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) keluar daerah.
Kegiatan yang termasuk pelanggaran ringan apotek meliputi:
a. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) tidak bisa hadir pada jam buka apotek.
b. Mengubah denah apotek tanpa izin. Tidak ada pemberitahuan kepada suku dinas kesehatan setempat .
c. Menjual obat daftar G kepada yang tidak berhak. Obat dengan daftar G yang dimaksud adalah daftar obat keras.
d. Melayani resep yang tidak jelas dokternya . Nama, Surat Izin Kerja (SIK) dan alamat praktek dokter yang tidak terlihat jelas di bagian kepala resep. Jika resep semacam ini dilayani,
maka ini termasuk suatu tindakan pelanggaran.
e. Menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan atau belum dimusnahkan . Termasuk obat yang di kategorikan expired date atau daluarsa. Obat-obatan diatas tidak berhak sebuah apotek menyimpan dan mendistribusikannya ke pasien.
f. Obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Pelanggaran administratif ini
sering kali terjadi di sebuah apotek dengan sistim manual. Sistim komputerisasi adalah solusi terbaik untuk mengatisipasi hal ini.
g. Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh Apoteker . Sebagai penanggung jawab teknis, apoteker wajib menandatangani salinan resep dari resep asli, untuk dapat memonitor sejauh mana pemakaian dan obat apa saja yang dimasukkan dalam salinan resep.
h. Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain. Dalam peraturan narkotika, resep yang berasal dari apotek lain dengan permintaan sejumlah obat narkotika kepada apotek yang kita pimpin adalah boleh dilakukan. Syarat yang harus dipenuhinya adalah berupa surat keterangan dari apoteker pengelola apotek tersebut bahwa akan mempergunakan obat narkotika untuk
keperluan
stok
dan
resep
serta
sifatnya
adalah cito atau
butuh
cepat.
i. Lemari narkotika tidak memenuhi syarat. Penyimpanan narkotika yang diatur dalam UndangUndang no 5 tahun 2009, adalah dengan menyimpan sediaan dalam lemari terkunci, terpisah dengan obat keras lainnya, dst.
j. Resep narkotika tidak dipisahkan. Prosedur standar yang harus beberapa apotek dan tenaga kefarmasian sudah ketahui. Salah satu kegunaan pemisahaan resep obat ini adalah mempermudah kita dalam membuat Laporan Narkotika.
k. Buku narkotika tidak diisi atau tidak bisa dilihat atau diperiksa. Hal teknis seperti sudah harus dapat dihindari dan diperbaiki. Karena jika hal ini terjadi, maka akan mempersulit administrasi dari apotek tersebut dalam pengelolaan apotek.
l. Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga tidak dapat diketahui dengan jelas asal usul obat tersebut.
Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 dan Permenkes No. 922/ MENKES/ PER/ X/ 1993 adalah:
a. Peringatan secara tertulis tertulis kepada APA secara secara tiga kali berturut-turut berturut-turut dengan tenggang
waktu
masing – masing masing dua bulan.
b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama – lamanya enam bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Keputusan pencabutan SIA disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
c. Pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut dapat membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dan Permenkes tersebut telah dipenuhi.
Sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara diberikan bila terdapat pelanggaran terhadap :
a. Undang- Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541).
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
d. Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
KOMPILASI KASUS RUMAH SAKIT Kompilasi Kasus Terkait Pelayanan Rumah Sakit: Sebuah Bahan Renungan Untuk Reformasi Pelayanan Rumah Saki Oleh: Brian A. Prastyo
A.
Latar Belakang
Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Apabila kesehatan seseorang terganggu, maka produktifitasnya pun akan terganggu. Ia tidak akan dapat melakukan pekerjaan atau rutinitasnya secara optimal. Gangguan terhadap kesehatan bahkan dapat menyebabkan seseorang menjadi cacat, kehilangan kemampuan organ tubuhnya, atau yang paling ekstrem menyebabkan kematian. k ematian. Dampak dari gangguan kesehatan tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang bersangkutan. Dampak tersebut minimal dirasakan oleh keluarganya, rekan sekolahnya, atau rekan kerjanya. Apabila penyakit yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut termasuk penyakit menular dan berbahaya, maka dampaknya bisa lebih luas lagi. Mengingat begitu pentingnya arti kesehatan tersebut bagi manusia, maka pada umumnya setiap orang akan melakukan segala daya upaya untuk memperoleh kesembuhan jika mereka mengalami gangguan kesehatan. Rumah Sakit adalah salah satu lembaga yang akan didatangi oleh orang yang mengalami gangguan kesehatan untuk memperoleh kesembuhan. Terhadap beberapa jenis gangguan kesehatan tertentu, orang yang bersangkutan bahkan wajib menjalani perawatan di Rumah Sakit. Hal itu dikarenakan alat yang diperlukan dan prosedur penyembuhan untuk gangguan kesehatan
tersebut hanya terselenggara di Rumah Sakit. Namun, satu hal yang penting untuk dicatat; hubungan yang terjalin antara Rumah Sakit dengan orang yang mengalami gangguan kesehatan (selanjutnya disebut Pasien) tersebut adalah suatu hubungan yang tidak murni bersifat kemanusiaan, melainkan ada aspek bisnisnya. Rumah Sakit dalam hal ini merupakan pelaku usaha, yang oleh karena itu memiliki misi mencari keuntungan ekonomis dari kegiatannya. Sedangkan, di sisi lain Pasien adalah konsumen yang membeli jasa kesehatan dari pihak Rumah Sakit. Dalam perkembangannya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Rumah Sakit ternyata telah melahirkan berbagai permasalahan penting yang perlu dicermati secara seksama; di antaranya tindakan Rumah Sakit yang menolak untuk merawat pasien miskin, Rumah Sakit menahan Pasien yang belum membayar biaya perawatan, Rumah Sakit tetap menagihkan biaya perawatan kepada Pasien yang miskin, dan berbagai kasus kesalahan pelayanan medik atau yang umum dikenal dengan istilah malpraktik. Berbagai permasalahan itu penting untuk dicermati agar dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Solusi tersebut dimaksudkan agar Rumah Sakit dapat secara optimal menjadi lembaga yang melayani masyarakat dan tidak semata-mata menjadi mesin pengeruk keuntungan yang hanya melayani kepentingan pemegang saham Rumah Sakit tersebut. B.
Kasus Penolakan Pasien Miskin
Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua) disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mend apatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan menggunakan
penafsiran acontrario dapatlah
dikatakan
bahwa
siapapun
tidak
boleh
menghalangi seseorang untuk, dalam konteks ini, memperoleh pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, beberapa Rumah Sakit masih ada yang menolak untuk merawat Pasien miskin. Kasus tersebut selengkapnya akan dipaparkan di bawah ini. Muhammad Zulfikri (selanjutnya disebut Zul) merupakan putra sulung pasangan HuseinLailasari yang tinggal di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, yang lahir pada hari Rabu, 13 Juli 2005. Bayi itu lahir prematur dengan berat 1,4 kg lewat pertolongan dukun beranak. Pada tanggal 21 Juli 2005, Zul terkena penyakit kuning setelah dibawa mengungsi karena rumah kontrakan Husein-Lailasari kebanjiran. Pukul 09.00 WIB, Husein-Laila membawa Zul ke
puskesmas. Dari puskesmas, mereka membawa Zul ke RSUD Budhi Asih, RSCM, RSPAD Gatot Subroto, RSAL Mintoharjo, RSAB Harapan Kita, dan RS UKI. Keenam RS ini menolak. Baru pukul 20.00 (11 Jam kemudian), Zul diterima di RS Harapan Bunda di Pasar Rebo. RS Budhi Asih, Cawang menolak merawat dengan alasan berat Zulfikri hanya 1,4 kg. Ia lalu dibawa ke RSCM; yang menolak dengan alasan tidak memiliki peralatan untuk merawat Zulfikri. Alasan yang sama juga dikemukakan RSAL Mintoharjo dan RS UKI. Sementara RSPAD Gatot Subroto menolak dengan alasan ruangan/inkubator sudah penuh; namun sebelumnya pihak RS sempat menanyakan apakah orang tua Zulfikri sanggup membayar biaya perawatan Rp 700.000 sehari. RSBA Harapan Kita juga menolak dengan alasan tidak jelas. (Kompas, 28 Juli 2005) Namun setelah dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, kondisi Zul berangsur-angsur membaik. (Kompas, 31 Juli 2005) RS Harapan Bunda sebenarnya meminta uang sebesar Rp 1 juta untuk perawatan Zul secara khusus. Namun, karena tidak punya uang, petugas meminta orantua Zul untuk mengusahakan uang Rp 500.000. Husein lantas mengandalkan Sri Mulya, kakak kandungnya, agar mencarikan pinjaman. Pada Pukul 23.00 WIB, kakaknya Husein datang membawa uang Rp 250.000, yang langsung diserahkan kepada perawat untuk keperluan obat. (Warta Kota, 25 Agustus 2005) Ironisnya Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menyatakan bahwa sanksi terhadap Rumah Sakit yang menolak Pasien miskin belum dapat diberikan. Alasannya ialah belum ada dasar hukumnya. (Media Indonesia, 4 Agustus 2005) Mahlil Ruby, Peneliti pada Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijkan Kesehatan FKM UI, berbeda pendapat dengan Menteri Kesehatan. Ia memandang bahwa penolakan Zulfikri oleh RS publik telah melanggar Pasal 34 Ayat (1) dan 28H Ayat (1) UUD 1945. Ia juga berpendapat bahwa penolakan tersebut dikarenakan RS publik sangat sudah berorientasi ekonomi; yaitu karena pelayanan pasien miskin tidak banyak menambah insentif tenaga kesehatan dan pemasukan kas Rumah Sakit, maka Zulfikri ditolak. (Mahlil Ruby, Rumah Sakit Publik Mulai Miskin Moral, Kompas). C.
Kasus Penahanan Pasien
Pada medio September 2004, Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci Tangerang dilaporkan ke Polisi oleh seorang anggota keluarga Pasiennya dengan tuduhan telah melakukan
penyanderaan Pasien. Berikut ini adalah gambaran dari kasus ini yang dicuplik dari berita yang dimuat di Tempo Interaktif, 16 September 2004. Menurut Jessy Quantero, Direktur Utama Healt Care selaku pengelola RS Siloam, pasien bernama Leonardus, 53 tahun, memang merupakan pasien yang sudah lama dirawat di rumah sakit itu. "Pasien itu memang pasien nakal dan tidak punya etikat baik," kata Jessy kepada Tempo. Leonardus, kata Jessy, mulai masuk dan dirawat di RS Siloam sejak 16 Agustus 2004 dengan kondisi cukup parah, karena sudah banyak komplikasi. Pihak rumah sakit pun sudah meminta komitmen pasien seputar kesanggupan membayar biaya pengobatan, karena pihak tempat Leonardus bekerja tidak mau menanggung biaya pengobatan Leonardus. "Pasien menyatakan sanggup untuk membayar sendiri, dan kami menjalankan kewajiban untuk merawatnya," kata Jessy. Alhasil, kondisi Leonardus membaik, dan Leonardus berencana pulang. Tapi ketika pihak rumah sakit menagih biaya pengobatan, Leonardus justru mengaku disandera rumah sakit. "Mahalnya biaya perawatan selama sebulan dan operasi yang harus dibayar, membuat Leonardus kalap dan takut. Ia tidak bisa pulang sebelum menyelesaikan semua Administrasi sebesar Rp. 45 Juta," kata Jessy. Menurut Jessy, pihaknya sudah mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menagih secara rutin semua biaya dan mendahulukan pengobatan. Tapi kemudian, nyonya Leni isteri Leonardus- melaporkan RS Siloam ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, karena suaminya disandera rumah sakit itu. "Walau Leonardus sudah membuat kami malu, kami tetap akan menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik," kata Jessy. Sebelum dilaporkan ke kepolisian, kata Jessy, pihaknya sudah mendapatkan kesepakatan dengan Leonardus: Leonardus akan membayar tagihan dengan mencicil Rp. 3 juta per bulan. "Tapi ketika ditangani LBH Kesehatan, kesepakatan itu langsung berubah dengan tawaran mencicil Rp. 100 ribu per bulan," kata Jessy lagi.
D.
Kasus Penagihan Biaya Terhadap Pasien Miskin
Sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, pemerintah memperkenalkan program penggratisan biaya pengobatan untuk Pasien miskin. Namun pada kenyataannya pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin sepenuhnya belum terlaksana dengan b aik, bahkan cenderung cuma dalam tataran konsep. (Media Indonesia, 30 Juli 2005). Berita yang dimuat di harian Suara Merdeka pada hari Rabu, 14 September 2005 menjadi bukti mengenai hal tersebut. Berita tersebut mempublikasikan pengalaman Subarjo (55), warga Bantul, pemegang kartu sehat, berobat ke Rumah Sakit Wirosaban, Yogyakarta. Meski sudah menunjukkan kartu untuk keluarga miskin, dia tetap dikenai biaya Rp 240.000. Karena takut, Subarjo langsung membayar sesuai dengan biaya yang diminta petugas rumah sakit. Namun Subarjo masih beruntung, karena dalam waktu bersamaan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengetahui peristiwa tersebut. Saat itu juga Menkes langsung meminta petugas rumah sakit untuk segera mengembalikan uang pasien itu. Setelah dimarahi Menkes, petugas pun mengembalikan uang berobat Rp 240.000 kepada Subarjo. Sementara itu, petugas pelayanan rumah sakit mengungkapkan, Subarjo tetap dipungut biaya, walaupun memegang kartu sehat karena obat yang ada dalam resep tidak termasuk dalam daftar obat kerja sama pemerintah dengan PT Askes. ''Ada dalam daftar atau tidak, pemegang kartu sehat harus mendapat pelayanan gratis,'' kata Menkes. Bukti bahwa program penggratisan biaya tersebut belum berjalan dengan baik juga terdapat dalam berita yang dimuat di Gatra pada 2 Januari 2006. Dalam berita itu dikatakan bahwa Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, saat mengunjungi RSUD M. Yunus Bengkulu mengungkapkan kekecewaannya, karena mengetahui banyak pasien miskin di kelas III masih dibebani biaya obat-obatan. "Ini sudah tidak benar, protapnya kan sudah jelas bahwa pasien miskin di kelas III harus gratis. Mana petugas Askes tolong dijelaskan kenapa pasien masih membayar," kata Menkes kepada dokter-dokter dari RSUD, anggota Komisi IX DPR-RI serta pejabat Depkes RI. Dari empat orang pasien miskin di kelas III RS itu, seluruhnya mengaku sudah mengeluarkan biaya untuk menebus obat-obatan. Ny. Febi, orang tua dari Gozi (2,5) yang menderita demam typoid, mengaku sudah membayar sampai Rp600 ribu untuk obat-obatan, begitu juga dengan Ny. Fatimah (65) penderita muntaber sudah membayar Rp500 ribu. Menkes
yang ketika itu didampingi Dirut Askes Dr Ori Sundari, dengan suara keras meminta agar semua biaya yang dikeluarkan pasien miskin dikembalikan saat itu juga. Kepada Direktur RSUD M. Yunus Dr Syarifuddin, ia minta agar jangan ada lagi pembayaran seperserpun yang dibebankan kepada pasien miskin. Syarifuddin menegaskan, kalaupun pasien miskin membayar, nantinya dibebankan ke APBD. Namun Menkes dengan suara keras menyatakan, tidak dibenarkan pasien miskin membayar meski akhirnya diganti, karena setiap biaya pengobatan pasien miskin sudah dibayar negara dan ditagih melalui Askes. Anak Ny. Fatimah pasien muntaber yang dirawat, Suplin menyatakan dalam membayar obat-obatan kepada pihak rumah sakit, ia tidak diberi tanda bukti ataupun kwitansi. Menkes bahkan mengkhawatirkan obat-obatan untuk pasien miskin harus ditebus sendiri tapi oleh pihak rumah sakit dimintakan ke Askes seolah-olah obat sudah diberikan secara gratis. Menkes menegaskan, RS harus memberikan perawatan optimal kepada pasien miskin, sama halnya dengan pasien di kelas maupun VIP. Pasien miskin sudah dibayar oleh negara dan pihak RS menagih ke Askes, bahkan menurut Menkes, ada satu rumah sakit yang tagihan Askesnya sampai Rp100 miliar. Pihak rumah sakit jangan memandang pasien mikin sebagai beban, bahkan seharusnya mereka berlomba-lomba merawat pasien miskin, karena segala perawatan dan obatobatan diganti negara, bahkan jasa dokter juga dibayar. "Sangat keterlaluan kalau pihak rumah sakit masih membeda-bedakan pasien dari keluarga miskin. Pasien miskin harus gratis dan dirawat dengan baik dan saya tidak bisa terima dengan dalih apapun kalau ada pasien yang diabaikan," ujarnya. Dalam kunjungan ke RSUD M. Yunus, Menkes menemui sekitar 10 pasien miskin dan menanyakan perawatan yang diterima serta biaya perawatan. Sebagian penjelasan dari dokter ditanyakan lagi ke pasien dan ada pernyataan dokter yang faktanya tidak sama dengan yang dialami pasien. E.
Kasus-Kasus Malpraktek
1.
Kasus Agian – Permohonan Euthanasia Pertama di Indonesia
Pemberitaan mengenai kasus ini diawali pada tanggal 29 Agustus 2004. Saat itu, detik.com dalam judul beritanya menyebutkan, ”Ny. Agian, Korban Malpraktik Masih Tergeletak Lemas.” Berdasarkan keterangan dari suami Ny. Agian yang bernama Panca Satr iya
Hasan Kusumo yang dimuat detik.com pada 3 September 2004, awal mula kasus ini adalah sebagai berikut. ” Awalnya tak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari kehamilan istri saya ini. Setiap bulan
istri saya memeriksakan kehamilan ke dokter Gunawan Muhamad, ahli kandungan. Selama sekian bulan rutin diperiksa dokter Gunawan, ia diberikan beberapa macam obat untuk kesehatan ibu dan anak. Tidak pernah ada gejala atau tanda-tanda keracunan. Setelah kehamilan memasuki bulan ke-34, ia (Ny. Again) kembali diperiksa. Hasil USG muncul kecurigaan dan keraguan dalam diagnosa terhadap kondisi janin dengan alasan monitor terlalu kecil. Oleh dokter, istri saya disarankan melakukan pemeriksaan di Jakarta yang lebih lengkap. Terus kami bawa ke RS Harapan Kita, hasilnya tidak ada kelainan pada janin, kecuali tampak acitest pada ibu dan letak bayi sungsang. Rekomendasinya agar segera dilakukan operasi caesar. Kemudian tanggal 20 Juli dilakukan operasi caesar di RSI Bogor. Operasi berjalan selamat, karena kondisi kesehatan bayi kurang, maka oleh pihak RSI bayi dirujuk di RS PMI Bogor untuk perawatan inkubator. Sedangkan istri saya normal, tak ada masalah bahkan komunikasi berjalan dengan baik dan malam itu dibawa ke Rumah Bersalin Yuliana untuk rawat inap. Keesokan harinya, saya diberitahu oleh pihak Rumah Bersalin Yuliana, bahwa istri saya tekanan darah naik, dan langsung dibawa ke RSI Bogor tanpa persetujuan saya. Saya diminta langsung ke RSI. Sampai di sana istri saya sudah ditangani tim dokter, beberapa saat kemudian pihak RS memberikan satu resep untuk ditebus, untuk menurunkan tekanan darah. Dan hasilnya setelah resep saya tebus, beberapa saat dari situ saya tanya perkembangan lagi. Darahnya ternyata terlalu drop, 120/80. Wah terlalu rendah, pihak rumah sakit meminta saya menebus resep lagi. Saya tebus resep di rumah sakit itu. Saya tunggu beberapa saat. Pas ditensi, saya masuk, ternyata jadi 190/140. Dokter bilang pak ini ketinggian, bapak harus beli lagi namanya dupamin cair. Dua ampul plus pengantar untuk membeli darah dua kantong. Malam itu juga jam 12 saya berikan,
tanggal 21 Juli itu, saya berikan 2 ampul dupamin dan dua ampul kantong darah. Saya menunggu lagi di luar, karena tak boleh di dalam. Sekitar setengah satu saya dipanggil masuk ruangan dengan buru-buru, Pak-pak cepet-cepet . Pas saya masuk kedapatan istri saya nampak seperti sudah mati. Saya shock , mereka panik. Saya lihat mereka panik, dengan napas bantuan. Saya lihat kantong darah sudah kosong satu dan infus dupamin itu. Setelah itu, saya lihat kirakira 10 menit tanpa nadi dan napas. Tensi nol. Setelah kantong darah kedua dan dupamin diperas, kira-kira sepuluh menit muncul nadi dan napas. Pas ditensi, tensinya 60/40. Dari situlah
dilanjutkan sampai kantong darah dan dupamin habis. Sampai kira-kira tinggal seperempat, ditensi, tensinya tidak terkendali. 60, 90, 150., 180 terus sampai 250/210. Ya setelah selesai, di situlah akhir dari tindakan itu. Kemudian istri saya diamkan dari jam 2 siang, katanya mau dirujuk ke ICU. Baru pada jam 8 malam, baru dapat ruang ICU di rumah sakit PMI Bogor. Setelah masuk PMI, kemudian di ICU 8 hari dan dirawat inap sampai 38 hari. Baru dapat kepastian tanggal 11 Agustus kalau perlu tindakan lanjutan. Kemudian saya membawa istri saya ke RS Pertamina untuk MRI, karena beberapa hari itu kondisinya spatik. Ternyata PMI membiarkan saja. Hanya melakukan pijat-pijat saja. Setelah saya bawa ke RS Pertamina, baru pasti ada kerusakan otak, kanan kiri, otak kecil kanan dan kiri, serta kerusakan pusat saraf otak yang permanen.”
Pada 7 September 2004, diberitakan bahwa Ny. Agian Isnauli tidak hanya melaporkan dr Gunawan dari RS Islam Budi Agung ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan telah melakukan malpraktik saja. Tetapi, ia rencananya akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Pada 17 September 2004, Hasan beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Bogor. Saat itu ia menyampaikan bahwa ia sudah mengeluarkan uang Rp. 60 Juta untuk membiayai pengobatan istrinya dan masih berhutang Rp. 17 Juta lagi ke RS PMI Bogor. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi untuk membiayai pengobatan istrinya, karena itu ia memohon agar istrinya disuntik mati saja (euthanasia). Pada 27 September 2004, Menteri Kesehatan A. Suyudi mengatakan bahwa euthanasia dilarang di Indonesia. Diwawancarai pada hari yang sama, Hasan mengatakan bahwa apabila pemerintah melarang euthanasia, maka dia minta pemerintah ikut menanggung biaya pengobatan istrinya, karena Ia merasa tidak mampu lagi menyediakan dana untuk pengobatan istrinya. Polemik seputar permohonan euthanasia ini mengundang komentar dari dr Marius Widjajarta dari Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia. Menurutnya, apa yang dilakukan RS terhadap Ny Agian sudah masuk kategori euthanasia pasif. Lebih lanjut Ia mengatakan, " Kalau orang yang tidak punya uang dan membuat suatu pernyataan tidak mau dirawat, itu sudah merupakan euthanasia pasif meskipun euthanasia dapat diancam hingga 12 tahun penjara." Ternyata,
pada
22
Oktober
2004
Hasan
secara
formal
mengajukan
permohonan euthanasia terhadap istrinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari itu juga
Hasan meminta penetapan euthanasia kepada Menteri Kesehatan. Namun untuk berjaga-jaga sekiranya Menteri Kesehatan menolak permohonan tersebut, Hasan juga menyerahkan surat kepada Menteri Kesehatan yang berisi permohonan keringanan biaya perawatan untuk istrinya. Pada 26 Oktober 2004, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menjenguk Ny. Agian di RSCM. Ia mengatakan,”untuk selanjutnya, biaya perawatan dan pengobatan Ny Agian akan kita
tanggung. Mudah-mudahan gratis, kita akan bantu seluruh biaya." Namun, pada 10 November 2004 Hasan malah melaporkan Menteri Kesehatan ke polisi. Ia mengatakan "Waktu kunjungannya, menkes menjanjikan akan mengcover biaya perawatan istri saya. Tapi nyatanya tagihan baru terus berdatangan. Tagihan yang saya bawa ini saja sudah menghabiskan biaya sekitar Rp 20 juta. Bahkan ada obat-obatan yang belum saya tebus." Pada tanggal 6 Januari 2005 terjadi kejadian yang luar biasa. Ny. Agian yang berbulan bulan koma telah sadar kembali. Ny Agian telah bisa meninggalkan tempat tidurnya dan melihat pemandangan dengan naik kursi roda; tentu saja masih dengan bantuan kerabatnya. Dia juga sudah bisa mengunyah karedok (makanan Sunda, sejenis gado-gado) dan sudah bisa berbicara. Menurut, Iskandar, kuasa hukumnya dari LBH Kesehatan, kondisi Agian membaik setelah mendapatkan berbagai pengobatan alternatif dari Manado, Sumut, Jabar hingga NTB. Jenis pengobatan alternatif itu misalnya pemijitan sistem refleksi dan dengan bau-bauan. Menurut Iskandar pengobatan tradisional ini merupakan upaya keluarga. "Tapi dokter tidak melarang," tandas Iskandar. Keluarga juga memberikan terapi memperdengarkan lagu-lagu nostalgia kepada Agian. "Ny Agian jadi ingat anaknya dan ingat pergaulannya dulu. Keluarga terus melakukan aneka terapi," kata Iskandar. Pada 6 Januari 2005, Ny. Agian dapat melakukan aktifitas yang luar biasa. Ia dapat membaca surat Al Fatihah hingga selesai dan menyanyi lagu dangdut Goyang Dombret. Yanti, Perawat yang sehari-hari merawat Ny. Agian menceritakan, "Kira-kira seminggu sebelum lebaran (November 2004), Ny Agian sudah menunjukkan keadaan yang baik. Secara berangsurangsur pulih dari tempat tidur duduk bersandar, duduk berjuntai, dan sekarang sudah kuat menopang lehernya." Dr M Imam, dokter jaga di Stroke Unit RSCM menambahkan, Ny Agian sudah mulai progesif. "Sudah sekitar 1 bulan terakhir ini. Dia sudah bisa berkomunikasi dan menerima rangsang-rangsang dari luar," kata Imam. Sedangkan ahli gizi Stroke Unit RSCM, Utih Arupah SKM, menyatakan, biaya makan per hari Agian mencapai Rp 100 ribu. Setiap hari
Ny. Agian diberi susu peptamin ensure, 6 buah putih telor, sari buah, dan makan hapermuth 3 kali sehari. "Untuk kembali sembuh, Ny Agian membutuhkan gizi yang prima. Karena itu ongkos makanannya pun mencapai Rp 100 ribu per hari," katanya. "Pasien VIP biasanya nggak lebih dari segitu (Rp 100 ribu). Tapi ini kita beri yang terbaik agar kondisinya semakin membaik," demikian menurut Utih. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek pada tanggal 7 Januari 2005 berkomentar bahwa apa yang terjadi pada Ny. Agian yang telah sadar dari koma panjangnya adalah suatu mukjizat. Pada tanggal 6 Januari 2005 itu pula Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menjenguk Ny. Agian kembali. Pada saat itu Ia mengatakan, "Tolong diberitakan ya! Orang yang sudah hidup begini masa mau disuntik mati. Ini bagi kaum perempuan sangat menyakitkan. LSM yang peduli perempuan diam saja.” Hasan saat itu tidak berada di tempat, karena sedang menjadi
relawan penolong korban tsunami di Aceh. Ketiadaan Hasan membuat berbagai isu yang menjurus fitnah beredar. Salah satunya ialah isu yang mengatakan bahwa kepergian Hasan ke Aceh ialah untuk menghindari kebencian Ny. Again. Tetapi Ninda, aktivis LBH Kesehatan yang intens mendampingi Ny. Again, pada 7 Januari 2005 membantah isu tersebut. Pada 9 Januari 2005, Ninda memberitahu bahwa Ny. Agian terus menerus memanggil nama Hasan. Hal mana membuktikan bahwa Ny. Agian justru rindu pada suaminya, bukannya membencinya. Setelah pulang dari Aceh, Hasan kembali membuat berita. Pada tanggal 11 Januari 2005 ia mengumumkan pada pers bahwa ia akan melaporkan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ia merasa difitnah Menkes yang menuduhnya lari dari tanggung jawab menjaga istrinya yang sedang sakit di RSCM Agian Isna Nauli. Hasan menuturkan, berdasarkan pengakuan dua orang wanita dari LBH kesehatan yang menemani Agian saat Menkes datang, Menkes menunjuk kedua wanita itu dan menuduh mereka hanya
mencari
keuntungan
belaka
dari
sakitnya
Agian.
"Itu fitnah. 'Adik-adik' dari LBH Kesehatan itu justru yang selama ini telah membantu saya. Saya sangat keberatan dengan itu," demikian kata Hasan. Pada 5 Februari 2005 diberitakan bahwa kondisi kesehatan Ny. Agian semakin membaik, bahkan tangan dan kakinya sudah bisa digerakan. Ny. Agian bahkan sudah bisa menebar senyum dan mengenali siapa saja yang mengajaknya bicara. Mungkin karena dianggap kondisinya sudah membaik, maka pada tanggal 7 Februari 2005, pihak RSCM memindahkan Ny. Agian ke bangsal
kelas III. Sebelumnya Ny. Agian dirawat di ruang khusus stroke Soepardjo Roestam RSCM. Menurut keluarga dan LBH Kesehatan yang mendampingi Ny. Agian, pemindahan dilakukan dengan paksa dikawal aparat kepolisian. Menurut Ninda, dari LBH Kesehatan, pemindahan Ny Agian ini dilakukan secara mendadak. Pihak keluarga sempat menentang pemindahan ini. Apalagi, saat itu suhu badan Ny Agian panas dan demam. Ninda menyatakan, alasan para perawat di ruang Soepardjo Roestam memindahkan Agian, karena Agian dinilai sudah tidak perlu perawatan secara medis lagi dan hanya butuh terapi saja. "Saat dipindahkan, sejumlah anggota polisi mengawal dan bahkan mereka berjaga di depan bangsal ini sampai Sabtu kemarin," jelasnya. Dibandingkan saat dirawat di ruang khusus perawatan Soepardjo Roestam, kualitas perawatan di bangsal kelas III jauh berbeda. Ny Agian kini dikumpulkan bersama dengan 30 pasien lainnya di bangsal itu. Dulu, Ny Agian berada di Ruang Soepardjo Roestam seorang diri. Di bangsal ini juga tidak tampak ada peralatan medis semewah di ruang Soepardjo Roestam. Rencananya, kata Ninda, sebagai bentuk tidak terimanya keluarga atas pemindahan Ny Agian ini, minggu ini pihak keluarga akan memindahkan Ny Agian ke luar negeri. Pihak keluarga dan LBH Kesehatan juga menilai, RSCM sudah tidak serius lagi merawat Agian. Ini terihat, dari tindakan para perawat yang kurang respek terhadap Agian. "Memang, rencananya Bang Hasan (suami Agian) akan membawa Mami ke RS di Luar Negeri minggu ini. Karena di sini dinilai sudah tidak serius. Tapi, fixed atau tidaknya dipindahkan ke luar negeri, saya belum tahu," jelasnya. Sebelumnya, memang RSCM meminta kepada keluarga untuk merawat Ny Agian di rumah, karena kondisi Agian sudah membaik. Namun, saat itu Hasan mengaku belum siap. Seiring dengan kepindahan Ny Agian ke bangsal kelas III, wartawan juga tidak diperbolehkan oleh perawat untuk menengok atau mewawancarainya. Bila ingin melihat kondisi Ny. Agian, wartawan harus mendapat izin tertulis dari RSCM. Berita terakhir yang terkait dengan kasus ini dimuat di detik.com pada tanggal 20 Februari 2005. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa untuk pemulihan kesehatannya Ny Agian Isna Nauli akan diberangkatkan ke Kuba. Namun, karena masalah biaya yang mencapai sekitar US$ 5.000, hal tersebut belum bisa dilakukan. Ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus
mengatakan bahwa awalnya ada tiga negara yang akan dituju untuk pemulihan kesehatan Ny Agian. Negara-negara tersebut adalah Kuba, Belanda dan Vatikan. "Tapi di antara tiga negara tersebut yang lebih responsif adalah Kuba," katanya. Menurut Sitorus, Ny Agian segera di berangkatkan ke Kuba jika uang tersebut terkumpul. "Tapi, sampai saat ini kami masih mencari donatur untuk biayanya karena sampai saat ini belum ada," ungkapnya. 2.
Kasus Adya – Gugatan Ditolak Hakim Karena Tidak Ada Otopsi
Kasus ini berawal ketika Adya Vitry Harisusanti mengalami muntah darah 20 Oktober 2002. Ia kemudian dibawa ke RS Azra Bogor dan sempat diopname. Pasien ini kemudian diperbolehkan pulang keesokkan harinya. Tak lama kemudian, pasien ini kembali mengeluh sakit di bagian kandungannya dan dibawa ke RS Sukoyo. Ia divonis menderita kista bagian di kanan dan kiri kandungannya setelah melalui pemeriksaan USG dan kemudian dirujuk ke RS PMI Bogor. Adya lalu masuk RS PMI Bogor pada 10 November 2002 dan mendapat tindakan medis yang dianggap membingungkan karena tidak adanya informasi yang jelas. Pasien ini diberikan transfusi darah 300 cc padahal hasil lab menunjukkan kadar hemoglobin (HB)-nya masih normal. Dokter juga me-rontgen di bagian dada, padahal menurut penggugat, istrinya menderita sakit dibagian perut. RS PMI, menurut Indra, juga dinilai telah melakukan kelalaian medis yang merugikan kondisi pasien. Pasien harus menunggu 1,5 jam dari jadual yang seharusnya dan tanpa alasan yang jelas operasi kista itu akhirnya batal dilakukan, pada 14 November 2002 karena dokter tak datang. "Tidak jadinya pelaksanaan operasi ini berakibat fatal pada kondisi fisik dan mental yang memperparah dan penyakit almarhum," kata Erna Ratnaningsih, penasehat hukum penggugat. Selama 14 hari tanpa penjelasan yang memadai mengenai kondisi istrinya, Indra kemudian memindahkannya ke RS Pelni Petamburan. Adya kembali ditransfusi darah 500 cc. Namun hingga dirawat di rumah sakit tersebut, dokter ternyata belum mampu menghentikan pendarahan terus menerus yang diderita pasien itu. Pemeriksaan di bagian kandungan juga menurut penggugat tidak dilakukan secara pantas dan melanggar etika kedokteran. Menurut Indra, dokter langsung memvonis istrinya terkena
tumor miom (myoma) tanpa pemeriksaan lebih jauh seperti USG. Istrinya yang tanpa ditemani itu, menurutnya sangat ketakutan dan menderita depresi luar biasa. Setelah pemeriksaan USG ternyata tidak ditemukannya pendarahan di bagian kandungan dan tumor. Karena tidak puas, Indra lalu meminta rujukan ke RSCM. Adya kemudian dirawat di RSCM pada 17 Desember 2002. Ia diminta menceritakan seluruh tindakan medis yang pernah dilakukan sebelumnya. Dokter RSCM yang menangani Adya cukup terkejut dengan apa yang dilakukan dokter sebelumnya. Setelah di diagnosa melalui radiologi nuklir ternyata ditemukan kebocoran sebanyak dua lubang di bagian usus Adya. Dokter pun memutuskan untuk mengoperasi dengan pemasangan alat CVP (Central Vena Presure). Ternyata pemasangan alat yang dilakukan dokter sebelumnya, berakibat fatal dan menyebabkan kematian Adya. Pemasangan alat melalui jarum suntik berukuran besar itu yang dilakukan melalui pembiusan itu ternyata tidak berhasil. Darah mengalir sesaat jarum suntik itu ditusuk ke tabung CVP dan membuat Adya semakin kritis. Alat itu ternyata, menurut Indra dipasang tidak pada tempatnya. "Darah yang muncrat adalah darah segar yang berasl dari arteri jadi bukan masuk ke vena," katanya. Adya menghembuskan nafas terakhirnya 10 menit kemudian. Suami almarhumah Adya Vitry Harisusanti, yaitu Indra Syafri Yacub, kemudian menggugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pelni Petamburan (Pelni) dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI), yang dianggapnya telah melakukan malpraktik. Ketiga Rumah Sakit tersebut juga dilaporkan ke Menteri Kesehatan dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan. RSCM dan RS PMI Bogor diadukan karena tidak memberikan isi rekaman medis kepada Indra Syafri Yacub. Sedangkan RS Pelni Petamburan diadukan karena salah satu dokternya tidak melakukan rekaman medis saat almarhumah Adya Vitry Harisusanti dirawat disana. Pada 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan malpraktek yang dilayangkan terhadap tiga rumah sakit. Majelis hakim yang diketuai Cicut Sutiarso menilai gugatan malpraktek yang diajukan Indra Syafri Yacub, suami korban yang bernama Adya Vitry Harisusanti terhadap Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pelni Petamburan (Pelni) dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI), terlalu prematur. "Sampai
diajukannya gugatan, belum dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi atas diri pasien tersebut sehingga belum diketahui sebab-sebab kematiannya," kata Sugito, salah satu hakim anggota saat membacakan putusan tersebut di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/9). Menurut hakim, penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas gugatan perbuatan melawan hukum itu. Penasihat hukum Indra, Erna Ratnaningsih menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihaknya. Selain itu ia menilai dalam gugatan perbuatan hukum, otopsi bukanlah satu-satunya alat bukti. "Tidak ada seorang ahli pun mengatakan otopsi harus dilakukan," katanya. (Tempo Interaktif, 30 September 2004) 3.
Kasus Fellina – Pasien Sudah Kritis Baru Dibawa Ke Rumah Sakit
Pada tanggal 18 Agustus 2004, Keluarga Fellina Azzahra, 16 bulan, melaporkan dokter Rumah Sakit Karya Medika Cibitung ke Polda Metro Jaya terkait malpraktek. Laporan disampaikan oleh orang tua Fellina, Masriah dan Iwan Pahriaman. Kasus ini bermula dari operasi pada bulan Januari lalu untuk mengobati keluhan sakit yang diderita Fellina pada perutnya. Saat itu, menurut Masriah, usus anaknya didiagnosis mengalami tumpang tindih, akibatnya terjadi pembusukan usus sepanjang beberapa cm. Namun, operasi yang dilakukan menyebabkan usus besarnya juga keluar. Fellina, yang memiliki berat 5,5 kg, tampak sangat kurus dan terus menangis karena kesakitan. Di sekitar perutnya, masih tampak bercak merah, khususnya di sepanjang jahitan. Sementara kantong plastik harus selalu diikatkan ke perutnya untuk menampung sari makanan yang keluar dari ususnya. Ibunya selalu membawa sekitar 10 kantong plastik kecil untuk mengganti setiap kantong plastik yang sudah penuh dengan cairan makanan. Rumah Sakit (RS) Medika Cibitung membantah melakukan tindakan malpraktek terhadap bocah bernama Fellina Azzahra, 16 bulan. Rumah sakit menganggap keluarga pasien tidak menuruti saran yang dianjurkan. Selain itu, makin parahnya kondisi pasca operasi sehingga usus bocor karena keluarganya tidak rutin memeriksakan ke RS. Dokter Ottman yang menangani Fellina tetap bersikukuh tindakan penanganan terhadap pasien sudah benar. Operasi yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2004 sekitar pukul 01.00 wib ketika pasien dalam keadaan darurat. "Dilakukan empat jam setelah pasien masuk," kata dr. Ottman Nasution.
Ottman menjelaskan Fellina dioperasi karena ususnya mengalami pembusukan. Diakui dr. Ottman, saat tindakan operasi, kondisi Fellina kurang sehat. Karena kondisi darurat, medis memutuskan tetap mengoperasi. "Saat itu, kondisi tubuhnya kurang sehat. Kenapa berat badannya cuma 6 kilo untuk bayi sembilan bulan," ungkap Ottman. Operasi dinyatakan berhasil, beberapa sentimeter ususnya dibuang. Setelah dioperasi dan dijahit, keluarga itu sempat dirawat di RS. Pada 31/1, pasangan suami istri Iwan Pahriwan, 36 tahun dan Masriyah, 30 tahun memutuskan untuk pulang ke rumah karena sudah tidak memiliki biaya untuk bertahan di rumah sakit. Dokter Ottman menegaskan, persoalannya sebenarnya bukan kesulitan biaya. Rumah sakit menyalahkan keluarga Fellina yang tidak secara rutin seminggu sekali datang ke rumah sakit. "Ini bukan masalah uang. Saya anjurkan dia datang setiap minggu. Kalau enggak bayar enggak apa-apa kok," kata dia. Rumah sakit mengakui memang waktu itu mengenakan uang Rp 12 juta ke keluarga Fellina untuk biaya operasi dan perawatan. Fellina kemudian dipindahkan ke RSCM. Namun, pada 7 September 2004 Fellina meninggal dunia. Hal yang mengejutkan ialah Fellina dikatakan meninggal dunia karena penyakit campak. Padahal, pada saat dimasukkan ke RSCM tidak ada indikasi penyakit campak tersebut. (Tempo News Room, 7 September 2004) Orangtua Fellina mengakui bahwa anaknya sudah dirawat oleh pihak RSCM selama sekitar 15 hari mulai dari perawatan secara intensif di ruang ICU hingga ke ruang kontrol pasien yang lebih khusus selama menjalani perawatan. Ia juga mengatakan apa yang dilakukan pihak rumah sakit membuat berat anaknya meningkat hingga mencapai 7,5 kilogram dan bisa dilakukan operasi pada ususnya yang terbuka pascaoperasi di rumah sakit Karya Medika Cibitung, Jakarta Timur. Namun pada tanggal 15 September 2004, Ia tetap melaporkan pihak RSCM ke Polda Metro Jaya, karena dianggap melakukan pembiaran sehingga anaknya meninggal di Rumah Sakit tersebut. (Tempo, 15 September 2004) 4.
Kasus Lucy M Sudrajat – Penolakan Pemberian Rekam Medis
Seorang dokter di Rumah Sakit Yayasan Pemeliharaan Kesehatan (YPK) bernama Dwiana Ocviyanti dilaporkan oleh Dody Sudrajat dengan tuduhan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya istri Dody, Lucy Maywati Sudrajat yang dioperasi caesar di
rumah sakit tersebut. Pasal yang dikenakan adalah pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Dalam perkembangannya, Dody kembali melaporkan dr. Dwiana ke polisi dengan tuduhan telah melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Kejadian yang memicunya adalah tidak diberikannya rekam medis (medical record ) almarhumah istrinya oleh pihak Rumah Sakit. Kasus ini diawali pada tanggal 24 April 2003. Saat itu istri Dody yang diperiksa dr. Dwiana dinyatakan harus segera masuk Rumah Sakit YPK. Menurutnya, "Saya tidak diberi pilihan dan tidak tahu fasilitas yang tidak dimiliki rumah sakit tersebut." Selang satu hari, pada 25 April 2003, ia tidak mendapat informasi harus menandatangani konfirmasi bersedia agar istrinya dioperasi caesar. Malah pada 26 April 2003, pukul 7 pagi, empat dokter rumah sakit tersebut langsung mengoperasi istrinya dan putrinya lahir selamat. Namun, saat itu, ia diinformasikan keadaan istrinya gawat dan akhirnya mengalami henti jantung. Ia kemudian diminta untuk membawa istrinya ke rumah Sakit Thamrin; namun disana nyawa istrinya tidak tertolong lagi. (Tempo News Room, 7 Juli 2004) Kuasa Hukum dr. Dwiana, Retno Murniati, menyatakan pihaknya tidak memberikan rekam medis kepada Dody karena berpegang pada Peraturan Menteri Kesehatan no 749A/ Menkes/ Per/ XII/ 1985 tentang Medical Record dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medis No 78 tahun 1991 tentang catatan medis pasien. Dalam kedua aturan itu, menurutnya, rekam medik adalah milik rumah sakit. Pasien, katanya, bisa mendapatkan resume rekam medik bila memintanya. "Ini sudah saya katakan kepada kuasa hukum Pak Dody. Lisan dan tertulis," katanya. Resume itu, kata Retno, bisa ditambahkan, bila dirasakan masih ada informasi yang kurang. "Tapi aslinya milik rumah sakit," katanya. Ia sendiri mengatakan tidak memberikan foto kopi rekam medik itu, karena dalam peraturan sudah ditentukan yang bisa diberikan hanyalah resumenya saja. Menurut Retno, rekam medik hanya bisa diberikan bila hakim melalui pengadilan memutuskan harus diberikan kepada pasien. Tetapi, pendapat Retno tersebut dibantah oleh Rahil Jerdena Liputo dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. Menurut Rahil pihak keluarga berhak mengetahui catatan medis tersebut, karena itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 585 tahun 1989. 5.
Kasus Ade Irma Effendi – Dugaan Kelalaian Oleh Perawat
RS Siloam Gleaneagles dilaporkan ke polisi oleh Ade Irma Effendy (37). Ade mengatakan bahwa Ia mengalami keguguran setelah ditangani dan diberi obat oleh pihak rumah sakit. Ade menduga, RS Siloam melakukan malpraktik. Sebagaimana dilaporkan dalam Tempo Interaktif, 1 Juni 2004, kasus ini berawal ketika ibu beranak satu itu memeriksa kandungannya ke dokter Anthonius Heri yang membuka praktek di salah satu apotik di kawasan Bumi Serpong Damai. Saat memeriksa kehamilan keduanya yang berusia 15 minggu, Ade mengeluhkan adanya flek merah pada celana dalam kepada dokter tetap keluarganya itu. Melihat kondisi Ade yang lemah, Anthonius menyarankannya untuk diperiksa lebih lanjut ke RS Siloam. Saat dilakukan pemeriksaan dengan ultra sonografi di RS Siloam pada 16 April 2004 malam, pihak dokter yang juga terdapat dokter Anthonius itu menyatakan, kandungan korban dalam kondisi baik dan sehat. Tapi, untuk menguatkan kandungan, dokter menawarkan Ade untuk beristirahat di rumah sakit atau di rumah. "Karena tidak ingin terjadi apa-apa, saya memilih dirawat di rumah sakit saja," kata Ade. Setelah Ade dimasukkan ke ruangan bersalin, salah satu perawat langsung memberi infus. Walau tidak didampingi seorang dokterpun, si perawat mengatakan, infus diberikan berdasarkan saran dokter Anthonius. Sekitar 15 menit kemudian, obat bereaksi dan kandungan Ade mengalami kontraksi. Alhasil, janin bayi dalam kandungan Ade, keluar yang mengakibatkan kelahiran premature (abortus terancam) dan meninggal dunia. Ketika kasus ini ditanyakan kepada tim perawat yang menangani Ade, mereka mengemukakan kepada polisi bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan perintah dokter, yaitu Anthonius Herri. Pihak RS Siloam sendiri membantah telah terjadinya malpraktik. "Tidak benar, pihak rumah sakit melakukan mal praktek. Abortus Imenen (aborsi dalam proses) terhadap pasien, dikarenakan kondisi dan situasi pasien yang saat itu memang membutuhkan perawatan intensif. Tidak benar, pasien mengalami keguguran setelah meminum obat yang diberikan dokter. Karena pemberian obat selalu diberikan sesuai dengan petunjuk dokter dan diagnosa juga dilihat dari kondisi pasien," kata Manajer Operasional RS Siloam, Andre. KASUS DAN KODE ETIK SERTA IMPLEMENTASINYA-4
UU KESEHATAN NO. 36/2009 DIGUGAT ! Ditulis Oleh : Joko Rinanto (Sekjend ISMAFARSI)
Pada kamis 6 mei 2010 sidang kedua gugatan terhadap UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sidang yang dihadiri pihak penggugat, yaitu saudara Misran S.Km, seorang yang berprofesi sebagai perawat dan bekerja sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur juga dihadiri oleh Perwakilan dari PPNI sebagai pendamping dan saksi ahli meliputi perwakilan dari IDI dan IAI. Sementara dari pemerintah diwakili oleh Kepala Dirjen Alkes dan Binfar Depkes, Dra.Sri Indrawati,. Apt. Adapun materi gugatan adalah mengenai penghapusan terhadap pasal 108 ayat (1) UU kesehatan No.36 tahun 2009 beserta Penjelasan Pasal 108 ayat (1) dan peninjauan atas pasal 190 ayat (1) UU kesehatan tersebut yang terkait dengan sanksi atas penolakan pekerjaan kesehatan seperti yang dimandatkan pasal 32 ayat (2) dan pasal 85 ayat (2). Latar belakang Misran sendiri adalah seorang yang pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan pelanggaran atas UU kesehatan No.23 Tahun 1992 dengan sangkaan menyimpan dan menyerahkan obat daftar G kepada pasien tanpa melalui resep dokter pada Maret 2009 lalu. Berbekal latar belakang ini pula yang akhirnya membuat Misran beserta kuasa hukumnya mengajukan gugatan berupa Judicial Review atas Pasal 108 UU kesehatan no. 36 tahun 2009. Gugatan Misran terdaftar dalam Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 12/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi yang diutarakan Misran adalah bahwa terjadi fakta dilematis di lapangan terhadap implementasi UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 yang secara filosofis bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Pada pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Melihat pasal 28 H ayat 1
tersebut, maka misran beserta kuasa hukumnya mengusulkan bahwa Pasal 108 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 agar dibatalkan keabsahannya karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan
bertentangan dengan UUD 1945. Sekilas jika melihat gugatan yang diajukan Misran seolah kedua produk hukum ini bertentangan, terlebih karena melihat fakta di lapangan seperti yang dialami oleh Misran yang pernah dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan sangkaan melakukan praktek kefarmasian swakarya, sedangkan dirinya adalah seorang tenaga keperawatan. Berbekal argumentasi tambahan perihal kedaruratan yang tertera pada pasal 32 dan 85 UU kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebagai penguat argumentasi, tindakan Misran dinilai sebagai aksi kemanusiaan yang terjegal oleh adanya pasal 108 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 dan menjadi sangat dirugikan dengan sanksi yang akan diterima jika melanggar pasal 190 UU Kesehatan Tahun 2009, dalam hal ini Misran sebagai Kepala Puskesmas Pendamping yang melakukan pelayanan kesehatan secara terbatas. Pendek kata, upaya kemanusiaan yang dilakukan Misran akan menemui sangkaan kriminalisasi dengan adanya pasal 190 UU Kesehatan tahun 2009. Jika dikaji lebih mendalam sesungguhnya upaya pembatalan konstitusi pada Pasal 108 UU Kesehatan Tahun 2009 adalah sebuah gugatan yang berlandaskan ambiguitas. Mari kita kaji lebih mendalam lagi mengenai permasalahan ini dengan menarik kepada Pasal 108 UU Kesehatan tahun 2009. Pada Pasal 108 ayat (1) disebutkan “Praktek kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada ayat (2) disebutkan pula “Ketentuan mengenai pelaksanaan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P eraturan Pemerintah”.
Memang pada penjelasan pasal 108 ayat (1) disebutkan “Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi,
bidan,dan
perawat,
yang
dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan”. Namun yang menjadi permasalahan gugatan adalah gugatan ini dilandaskan atas
dasar kejadian kasuistik parsial yang terjadi pada seorang oknum yang akhirnya digeneralisir. Jika menarik pada landasan gugatan adalah kasus yang merugikan dengan sangkaan pada pelanggaran UU Kesehatan No. 23 Tahun 2003 tidak ada keterkaitannya secara Legal
Standing kepada UU kesehatan No. 36 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang yang lama,
karena permasalahan hukum yang dialami oleh oknum tersebut adalah sangkaan atas undangundang yang telah tidak berlaku lagi saat ini. Seharusnya dengan adanya perubahan undangundang justru akan menjadi angin segar bagi seorang yang terjerat kasus hukum karena pelanggaran atas undang-undang yang tidak berlaku lagi, dimana upaya pembelaan atas pembatalan vonis dan sanksi atas pelanggaran undang-undang tersebut menjadi suatu yang sangat terbuka lebar.Obat daftar G (Gevaarlijk , yang artinya berbahaya) seharusnya hanya dapat diperoleh melalui resep dokter. Obat ini dianggap tidak aman, atau penyakit yang menjadi indikasi obat tidak mudah didiagnosis oleh awam. Obat golongan ini bertanda dot merah. Maka dalam peredaran, penyimpanan, serta pemberian sediaan ini untuk dipergunakan dalam proses penyembuhan perlu adanya perlindungan dan pengawasan yang ketat. Pemberian obat yang termasuk
dalam
kategori
berbahaya
tanpa
adanya
kewenangan
dan
keahlian
dapat
membahayakan masyarakat. Obat harus diberikan secara aman dan efektif oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sehingga memiliki efek terapis yang maksimal. Pihak yang berwenang dalam memberikan obat harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan obat yang berpotensi untuk membahayakan pasien. Bila obat diberikan secara salah, maka dapat terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan kematian. Upaya regulasi demi keamanan dan efektifitas penggunaan obat adalah makna filosofis dalam pasal 108, jadi tujuan dari pasal tersebut adalah untuk urusan kemanusiaan juga, yakni untuk melindungi pasien dari bahaya penggunaan obat dan penyerahan obat tanpa disertai informasi yang memadai. Maka, justru yang perlu dipertanyakan apakah dengan menghapus pasal tersebut memang murni urusan kemanusiaan ? Karena dengan menghapus pasal tersebut justru akan terjadi kevakuman regulasi terhadap pekerjaan kefarmasian dan setiap orang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa berlandaskan SOP (Standar Operasional Prosedur). Padahal dalam Pasal 3 PP 51 Tahun 2009 telah ditegaskan “Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan”.Pada pasal tersebut telah dijabarkan mengenai masalah
pengamanan dan tujuan kemanusiaan dalam kaitannya dengan standarisasi pelayanan, lalu mengapa justru upaya pengamanan dalam pasal 108 dan penjelasannya justru malah dipermasalahkan ?
Jika sebenarnya keberadaan pasal 108 pada UU 36/2009 dalam rangka melindungi pasien dari kesalahgunaan dalam pengobatan justru tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dalam hal kewenangan, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mengurusi peraturan yang menyalahi undang-undang, maka masalah implementasi bukan bagian dan wewenang MK. Adapun yang diperlukan dalam upaya pemberian wewenang dan batasannya ada pada Peraturan komplementer dalam tingkatan eksekutif agar semua elemen profesi kesehatan dapat terlindungi dan terfasilitasi secara profesi masing-masing. Jika undang-undang yang telah ada dalam rangka perlindungan dan kemanusiaan malah justru dikebiri maka yang harus dipertanyakan adalah untuk urusan kemanusiaan kah ? Atau karena untuk kepentingan parsial saja ?
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA DAN JABARAN IMPLEMENTASINYA
Mukadimah
Bahwasanya seorang Apoteker dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan YME. Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker. Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu: Kode Etik Apoteker Indonesia.
Mukadimah 5 Bab 15 pasal I . Kewajiban Umum ( 8 pasal ) II . Kewajiban Apoteker terhadap Penderita (1 pasal) III.Kewajiban Apoteker terhadap Teman Sejawat (3 pasal) IV.Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lainnya (2 pasal) V .Penutup (1 pasal)
MUKHADIMAH
Bahwasanya
seorang
Apoteker
dalam Setiap
Apoteker
menjalankan tugas kewajibannya serta dalam pengabdian dan
dalam
melakukan
pengamalan ilmunya harus
mengamalkan keahliannya harus senantiasa didasari oleh sebuah niat luhur untuk mengharapkan
bimbingan
dan
keridhaan kepentingan makhluk lain sesuai tuntunan
Tuhan YME.
Tuhan YME.
Apoteker di dalam pengabdiannya kepada Sumpah
dan
Janji
Apoteker
adalah
nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan komitmen seorang apoteker yang harus keahliannya selalu berpegang teguh kepada dijadikan landasan moraldlm pengabdian sumpah/janji Apoteker.
profesi.
Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu: Kode Etik Apoteker Indonesia. BAB I. Kewajiban Umum
Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, Kode Etik sbg kumpulan nilai / prinsip hrs menghayati dan mengamalkan Sumpah/Janji diikuti oleh apoteker sbg pdoman dan Apoteker.
petunjuk serta standar perilaku dlm bertindak dan mengambilkeputusan. Sumpah dan Janji Apoteker yg diucapkan seorang apoteker utk dpt diamalkan dlm pengabdiannya hrs dihayati dg baik dan dijadikan landasan moral dlm setiap tindakan dan perilaku. Dlm sumpah tsb poin yg harus diperhatikan: 1.
Melaksanakan asuhan
kefarmasian, 2.
Merahasiakan kondisi pasien,
resep dan medication record, 3.
Melaksanakan praktik profesi
sesuai landasan praktik profesi (ilmu, hukum dan etik). Setiap Apoteker harus berusaha dengan Kesungguhan sungguh-sungguh
menghayati
dalam
menghayati
dan
dan ammalkan kode etik dinilai dr ada tidaknya
mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
laporan dari sejawat atau tenaga kesehatan lainnya serta dinas kesehatan.
Pengaturan
pemberian
sanksi
ditetapkan
melalui PO. Setiap
Apoteker
harus
senantiasa Setiap apoteker hrs mengerti, menghayati
menjalankan profesinya sesuai kompetensi dan mengamalkan kompetensi sesuai SKAI, Apoteker
Indonesia
serta
selalu meliputi ketrampilan, sikap dan perilaku yg
mengutamakan dan berpegang teguh pada berdasarkan pada ilmu, hukum dan etik. prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Ukuran
kompetensi
dinilailewat
uji
kompetensi Kepentingan menjadipertimbangan
kemanusiaan utama
dlm
setiap
tindakan dan keputusan.
Bilamana suatu saat apoteker dihadapkan pada konflik tanggungjawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien daan masyarakat. Setiap
Apoteker
harus
selalu
aktif Seorang apoteker harus mengembangkan
mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya pada umumnya dan di bidang farmasi pada secara terus menerus. khususnya.
Aktivita seorang apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi.
Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh apoteker
ditetapkan
dalam
peraturan
apoteker
dalam
tindakan
organisasi. 5.
Di
dalam
tugasnya
menjalankan Seorang
setiapApoteker
harus profesionalnya harus menghindari diri dari
menjauhkan diri dari usaha mencari perbuatan
yang
akan merusak
diri atau
keuntungan diri semata bertentangan seseorang atau merugikan orang lain. dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian.
Seorang
apoteker
dalam
menjalankan
tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien
dan masyarakat
atas
jasa
yang
diberikan dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien. 6.
Seorang
Apoteker
harus Seorang
apoteker
harus
menjaga
berbudi luhur dan menjadi contoh kepercayaan masyarakat atas profesi yang yang baik bagi orang lain.
disandang dengan jujur dan penuh integritas.
Seorang
apoteker
tidak
menyalahgunakan
akan
kemampuan
profesionalnya kepada orang lain Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik . 7.
Seorang
menjadi
sumber
Apoteker informasi
harus Seorang apoteker memberikan informasi sesuai kepada pasien/masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa
dengan profesinya.
informasi tersebut harus sesuai,
relevan
dan up to date.
Sebelum memberikan informasi apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien atau
seseoang yang datang
menemui apoteker mengenai pasien dan penyakitnya.
Seorang apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan pasien kepada tenaga profesi kesehatan yang terlibat.
Seorang
Apoteker
harus
senantiasa
meningkatkan pemahaman masyarakat thd obat dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi
secara
jelas,
monitoring
penggunaan obat dsb. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai SKP. Seorang Apoteker harus aktif mengikuti Tidak ada alasan bagi apoteker tidak tahu perkembangan
peraturan
perundang- peraturan perundang-undangan yang terkait
undangan di bidang kesehatan pada umumnya dengan dan di bidang farmasi pada khususnya.
apoteker
kefarmasian. harus
selalu
Untuk aktif
itu
setiap
mengikuti
perkembangan peraturan shg setiap apoteker dpt menjalankan profesinya dg tetap berada dlm koridor per-UU yg berlaku.
Apoteker hrs membuat SPO sbg pedoman kerja. BAB II. Kewajiban Apoteker terhadap Penderita
Seorang
Apoteker
dalam
melakukan Kepedulian kepada pasien adalah merupakan
pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan hal yang paling utama dari seorang apoteker.
kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk Setiap tindakan dan keputusan profesional hidup insane.
dari
apoteker
harus
berpihak
kepada
kepentingan pasien dan masyarakat.
Seorang apoteker harus mampu mendorong pasien utk terlibat dlm keputusan pengobatan mereka.
Seorang apoteker harus mengambil langkah utk jaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kondisi lemah Seorang apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin kualitas, kuantitas, efikasi serta cara pakai yang benar.
Seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan data-data pasien (reep dan PMR dengan baik).
Seorang
apoteker
harus
menghormati
keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya.
Dalam hal seorang apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan dokter, maka apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut kecuali
peraturan perUU membolehkan apoteker untuk
mengambil
keputusan
demi
menghargai
teman
kepentingan pasien. BAB III. Kewajiban Apoteker terhadap Teman Sejawat
. Setiap
Apoteker
harus
memperlakukan Setiap
apoteker
hrs
Teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri sejawatnya. Apbila dihadapkan pd situasi yg ingin diperlakukan.
problematika (moral/peruu) mk komunikasi antar sejawat hrsdilakukan dg baik dan sopan.
Hrs berkoordinasi dg
IAI / MPEA
dlm
penyelesaian maslah dg teman sejawat. . Sesama
Apoteker
harus
selalu
saling Bilamana
seorang
apoteker
melihat
mengingatkan dan saling menasehati untuk sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.
santun dia harus melakukan komunikasi dengan
sejawatnya
tersebut
untuk
mengingatkan kekeliruan tersebut. Bilamana ybs sulit menerima maka dia dapat menyampaikan kepada IAI / MPEA utk dilakukan pembinaan. . Setiap
Apoteker
setiap
kesempatan
harus untuk
mempergunakan Seorang
apoteker
harus
menjalin
dan
meningkatkan memelihara kerja sama dengan sejawat
kerjasama yang baik sesama Apoteker di apoteker lainnya. dalam
memelihara
keluhuran
martabat
jabatan kefarmasian serta mempertebal rasa Seorang apoteker harus membantu teman saling mempercayai di dalam menunaikan sejawatnya dalam menjalankan pengabdian tugasnya.
profesinya.
Seorang apoteker harus saling mempercayai teman
sejawatnya
dalam
memelihara kerja sama.
menjalin
dan
BAB IV. Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lainnya
. Setiap
Apoteker
harus
mempergunakan Apoteker dalam menjalankan profesinya
setiap kesempatan untuk membangun dan dapat dibantu oleh AA atau tenaga lainnya meningkatkan
hubungan
profesi,
saling yang kompeten. Untuk itu apoteker harus
mempercayai, menghargai dan menghormati menghargai dan memperlakukan teman kerja sejawat petugas kesehatan.
dengan baik Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang
harmonis
dengan
tenaga
profesi
kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat. . Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri Bilamana apoteker menemui hal-hal yang dari tindakan atas perbuatan yang dapat kurang mengakibatkan kepercayaan
tepat
dari
pelayanan
profesi
berkurangnya / hilangnya kesehatan lainnya maka apoteker harus
masyarakat
kepada
sejawat mampu mengkomunikasikan dengan baik
petugs kesehtan lainnya.
kepada
tenaga
profesi
tersebut
tanpa
bersangkutan merasa dipermalukan. BAB V. Penutup
. Setiap
Apoteker
bersungguh-sungguh Terhadap pelanggarankode etik apoteker
menghayati dan mengamalkan Kode Etik dapat mengakibatkan sanksi bagi apoteker . Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya
sehari-hari.
Jika
seorang Sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan
Apoteker baik dengan sengaja maupun tak keanggotaan
sementara
dan
pencabutan
sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode keanggotaan tetap. Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui
dan
menerima
sanksi
dari Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam
pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi PO dan ditetapkan setelah melalui kajian yang
menanganinya
(IAI)
dan yang mendalam dari MPEAD. Selanjutnya
mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan MPEAD Yang Maha Esa.
menyampaikan
hasil
kepada IAI Daerah dan MPEA.
telaahnya
IMPLEMENTASI SIKAP APOTEKER BERDASARKAN KODE ETIK???
Kewajiban Apoteker terhadap Penderita/Pasien:
-
Menjaga rahasia pasien (Kode Etik pasal 9), temasuk resep dan medication record. Jangan saat itu juga dibilang keteman-teman apotek kita ih pasien itu sakit kulit, sayang ya padahal cantik, dll. Biasanya medref melakukan survey ke outlet/apotek untuk mengecek obat yang diresepkan /dituliskan dokter apalagi biasanya kita dikasi uang terus kita ngasikan resep agar medref yang lihat. Resep hanya boleh dilihat nakes dan yang berkepentingan. MR hanya boleh ditunjukkan kepada apoteker, keluarga pasien, kepolisian bila diperlukan, dan lain-lain sesuai peraturan.
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 57
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian: Pasal 30
(1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian. PENJELASAN:
Pasal 30 Ayat (1) Pemberian obat oleh dokter pada dasarnya mempunyai hubungan sangat erat dengan Pekerjaan Kefarmasian di mana obat pada dasarnya mempunyai fungsi mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan
dan
peningkatan
kesehatan,
oleh
karena
kerahasiaannya dan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada pasien.
itu
perlu dijaga
(2) Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Mengutamakan kepentingan masyarakat.
-
Menghormati hak-hak asasi penderita misalnya mendapatkan informasi dan menjaga rahasia pasien.
-
Tidak mengurangi kepercayaan pasien kepada sejawat kesehatan lain. Misal: membeberkan kejelekan dokter/sejawat kepada pasien.
-
Men support pasien untuk sembuh. Jangan sampaikan kata-kata yang menakut-nakuti pasien misalnya “parah”, “bahaya”, apapun keparahan dari penyakit pasien, kita harus tetap mensuport dan memberikan motivasi optimis. Serahkan ke Allah githu yang penting kita usaha maksimal dan yakin .
-
Menaikkan tuslah berlebihan
harusnya sesuai harga yang berlaku aja, walaupun pasien
kaya. -
Mempengaruhi pasien untuk membeli obat dari merek/pabrik tertentu karena mendapat imbalan dari pabrik. “Black buyer” mendapatkan bonus jika obatnya dijual terus
tidak boleh.
-
Tidak menyarankan pasien untuk membeli obat yang lebih mahal.
-
Tidak menyarankan obat yang belum jelas terbukti khasiatnya. Misalnya: obat “gentong emas”, dll. Jika belum punya EBM, jelaskan belum diketahui datanya,
tetapi informasikan saja misalnya: “beberapa pasien kami merasakan khasiatnya”. -
Menjual obat ED. ED adalah kadar menurun 10%, ini tergantung penyimpanan, secara fisik kadang tidak ada perubahan. ED dapat menjadi toksik atau normal atau tidak berefek. Kondisi ED boleh digunakan namun tidak dijamin. Untuk pasien sebaiknya jangan gunakan yang habis Ednya untuk alasan keamanan. Terlebih untuk produk tinggi protein misalnya susu karena mudah mengandung kuman/bakteri.
-
Kopi resep, kuitansi, informasi harga. Adalah hak pasien, diminta/tidak, jika tidak beli jangan kasi kwitansi kosong.
-
Siap menjadi sumber informasi setiap waktu (Kode Etik pasal 7).
Makanya jangan gonta ganti nomor HP agar orang mudah menghubungi. -
Apoteker harus menjaga kesehatan. Cth: Bertemu pasien/memberikan KIE dalam keadaan fresh/tidak sakit.
-
Menghindari malpraktek dan tergiur ‘uang adalah segalanya’, keuntungan sendiri (Kode Etik
pasal 5) Misalnya: resep putih, apoteker mendignosis atau nulis resep. Kecuali kondisi darurat tidak ada nakes lain yah kita P3K tapi upayakan dulu cari nakes yang kompeten.
Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat:
Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan (Kode Etik pasal 10), misalnya mendirikan apotek tidak berdempetan dengan apotek sejawat kecuali apotek didirikan di rumah tempat tinggal. Saling mengingatkan/menasihati mematuhhi ketentuan kode etik (Kode Etik pasal 11) Meningkatkan kerja sama, jangan individual, hanya bersaing sendiri, maunya makmur sendiri (Kode Etik pasal 12). Tidak mencemarkan nama baik sejawatnya . Mengunjungi sejawat . Waspada terhadap adu domba. Meminta imbalan jasa dari sejawat ? Memuji diri sendiri .
Apoteker terhadap Sejawat Tenaga Kesehatan/Profesi Lain:
Membangun kerja sama, percaya dan menghormati (Kode Etik pasal 13). Tidak mengurangi kepercayaan pasien terhadap sejawat kesehatan lain (Kode Etik pasal 14). Perjanjian apotek-dokter / praktek bersama. Cth: Apotek yang bekerja sama dengan dokter menerapkan SISATU (resep yang ditulis dokter, harus ditebus di apotek tersebut, sehingga pasien tidak leluasa memilih apotek lain) Perjanjian yang ada di lapangan: 1.
Ngontrak dokter dan bagi hasil
2.
Bayar dokter seperti karyawan
3.
Kebanyakan dokter mencari apoteker karena dokter pemilik pemilik apotek, sehingga sehingga dokter bisa bisa langsung dispensing.
Jadi:
Kerja sama partnership karena masing-masing profesi mandiri asalkan jangan melanggar kode etik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Perjanjian dengan dokter boleh asalkan isinya tidak bertentangan atau tidak ada pelanggaran peraturan dan etika. Contoh melanggar etika: a. Kerja sama misalnya bilang ke dokter, resep dokter tebus diapotek saya saja. Ini tidak boleh karena resep adalah haknya pasien. b. Sistem on-line tanya dulu ke pasiennya resep mau ditebus di RS ini atau diluar karena resep hak pasien namun biasanya pasien akan diarahkan pasti menebus di RS. c. Nama obat dibuat kesepakatan antara dokter dan apotek misalnya dengan nama/kode yang tidak lazim “Kapsul Kasih Sayang, dll”. Ini tidak boleh karena pasien tidak dapat menebus di apotek
lain dan apotek lain tidak bisa melayani karena kita tidak tau komposisinya.
Mengurangi kepercayaan pasien kepada sejawat kesehatan lain. Misalnya menyalahkan, menggunjing, memojokan. Misalnya dokter itu ngasi dosisnya kebesaran, mahal, dll. Harusnya jelaskan dengan bijak jika seandainya ada kekeliruan dan bilang juga ini sudah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi pasien seperti usia, BB dll. Makanya untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap instruksi dokter setiap brosur atau label obat tidak diberikan kepada pasien, namun saat penyerahan obat diberikan konseling sebaik baiknya.
Penutup
Jika sengaja / tidak sengaja melanggar atau tidak patuh maka siap menjalani / menanggung / menerima sanksi dan bertanggung jawab kepada Tuhan YME.
KODE ETIK PEMASARAN USAHA FARMASI INDONESIA
Industri farmasi mengemban fungsi sosial yang menyangkut kepentingan rakyat luas dan memegang peranan yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan terutama di bidang kesehatan. Mengatur promosi dan periklanan produk farmasi yang ditujukan untuk profesi kesehatan.
Merupakan syarat keanggotaan GP Farmasi Indonesia .
INFORMASI DAN KLAIM
Informasi dan klaim produk harus obyektif, akurat, tidak men yesatkan, lengkap dan berimbang, memenuhi standar etik yang tinggi, selera baik Menggunakan bukti ilmiah yang sah Informasi akurat dan relevan Klaim ‘aman’
Klaim yang salah dan menyesatkan Standar selera yang baik sesuai dengan profesi si penerima Perbandingan antara produk Tiruan , dengan sengaja meniru kiat-kiat, slogan-slogan atau lay out yang digunakan produsen lain Profesi kesehatan dalam promosi Promosi terselubung Komunikasi pre registrasi MR (MedRep/Medikal Representatif) harus memiliki pengetahuan yang memadai (harusnya latar belakang farmasi) Mensponsori profesi kesehatan Hadiah dan donasi kepada profesi kesehatan Barang cetakan untuk promosi, misalnya: copi resep dibuatkan medrep. Barang-barang promosi audio visual dan elektronik Contoh Obat, misalnya cerebrofort dibuat contoh obat kecil-kecil dan dibagikan free. Selain pemborosan, trus tidak terjamin biasanya malah dijual. Komunikasi dengan masyarakat tidak boleh langsung Obat resep
tidak boleh diiklankan
tidak secara langsung
Prosedur pengaduan pelanggaran pelanggaran ke majelis etik Penutup
Contoh Kasus:
Kemasan obat
vulgar
Klaim ‘aman’
harus punya bukti ilmiah
Obat untuk anak
kemasan, logo disesuaikan dengan anak-anak
Iklan dan slogan
saling menyindir
Profesi kesehatan dalam promosi Promosi terselubung
money politic
MR ( Medical Medical Representative)
elektronik
tidak etis, seharusnya tidak boleh
bukan tenaga kefarmasian
Mensponsori profesi kesehatan
memberi bonus-bunus yang tidak rasional
Barang cetakan untuk promosi
cth: ada tulisan/slogan produk tertentu pada blanko resep
membohongi konsumen karena tidak ada bukti ilmiah
CARA MENINGKATKAN KESEJAWATAN:
Tidak mencemarkan nama baik sejawat. Misalnya wah diapotek sana emang mahal, gak diskon lho. Mengunjungi sejawat, apalagi setelah lulus profesi dunia jadi terasa sunyi, bingung apalagi belum kerja, saling mengunjungi selain silaturahim dapat menambah informasi siapa tau ada dapat tawaran job. Waspada terhadap adu domba, jadi komunikasikan dan tanyakan kepada yang faham tentang persoalan, jangan mudah terpancing isu dan adu domba. Meminta imbalan jasa profesi dari teman sejawat. Seharusnya sesama sejawat saling tolong menolong tidak boleh dikenakan imbalan jasa profesi kita. Memuji diri sendiri/ujub. Misalnya hahahaha pasien itu kalau tidak saya beri obat ini pastitidak sembuh, atau dia sembuh karna saya kasi obat ini. Sesungguhnya sembuh bukan dari kita, kita hanya sebagai perantara, semuanya adalah rahmad Allah.
SOAL PRETES PERSIAPAN PKPA APOTEK
1.
Apakah yang dimaksud DMC? Gambarkan bagan DMC!
2.
Sebutkan dan jelaskan metode perencanaan !
3.
Sebutkan dan jelaskan metode procurement (pengadaan) !
4.
Procurement terdiri dari 2 proses yaitu?
5.
Bagaimana system pengadaan yang tepat di daerah yang terpencil?
6.
Bagaimana perbedaan sistem pengadaan Just In Time (JIT) dan Spekulatif? Sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing!
7.
Sebutkan dan jelaskan 3 cara pembayaran kepada PBF!
8.
Kapan harus dilakukan COD (Cash On Delivery)?
9.
Sebutkan kepanjangan NAPZA!
10. Sebutkan 7 kriteria WHO dalam seleksi! 11.
Apa yang dilakukan jika ada barang datang beserta fakturnya?
12.
Laporan apotek apa saja yang harus dilaporkan tiap bulan dan tiap 3 bulan?
13.
Sebutkan 3 tembusan laporan NARKOTIKA!
14. Sebutkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) berdasarkan PP 51/2009! 15.
Berdasarkan PP 51/2009:
a.
Apa saja yang termasuk Sediaan Farmasi?
b.
Apa saja yang termasuk tempat pelayanan kefarmasian?
c.
Apa yang dimaksud dengan STRA, STRA Khusus, STRTTK?
d.
Kapan digunakan SIPA, dan kapan SIK?
e.
Pekerjaan Kefarmasian meliputi 4 aspek yaitu?
f.
Berapa jumlah Apoteker penanggung jawab di Industri Farmasi?
g.
Berapa jumlah Apoteker penanggung jawab di IOT dan Kosmetik?
h.
Berapa tempat maximal apoteker dapat menjadi APING, sedangkan APA?
i.
Syarat mendapatkan STRA?
16.
Sebutkan 8 Star Farmasis!
17.
Apa yang dimaksud dengan pajak PPh pasal 4 ayat 2, 21, 23, 25, 28, 29?
18. Pembagian keuntungan meliputi premi, deviden, frenchise, dan royalty. Atas dasar apakah pembagian keuntungan dari masing-masing tersebut? 19. Bagaimana syarat penyimpanan narkotik sesuai dengan UU No. 35/2009?
20. Bagaimana rumus pemberian harga untuk Resep, OB/OBT dan OWA? 21.
Berdasarkan Kepmenkes 1027/2004 aspek skrining resep ada 3 sebutkan!
22. Untuk Ilmu Resep, singkatan latin, penulisan etiket, copi resep, dan Rumus perhitungan dosis dipelajari yah… Selamat mengerjakan Bersungguh-sungguhlah. Jangan sia-siakan waktu dan biaya mahal yang telah orang tua habiskan untuk pendidikan kita. Belajar=Ibadah !!!
Jawaban: 1.
Drug M anagement Cycle (DMC) DMC ( Drug Management Cycle) adalah suatu siklus yang didalamnya terdapat masing-masing unsur pokok yaitu (selection, procurement, distribution dan use), dimana unsureunsur tersebut mempunyai fungsi pokok / sebagai pengarah dalam menentukan kebijakan kedepan. Manajemen obat merupakan serangkaian kegiatan kompleks yang merupakan suatu siklus yang saling terkait , pada dasarnya terdiri dari 4 fungsi dasar yaitu seleksi dan perencanaan, pengadaan, distribusi serta penggunaan. Pada dasarnya, manajemen obat di
apotek adalah bagaimana cara mengelola tahap-tahap dan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi sehingga dapat tercapai tujuan pengelolaan obat yang efektif dan efisien agar obat yang diperlukan oleh dokter dan pasien selalu tersedia setiap saat
dibutuhkan dalam jumlah cukup dan mutu terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu. a.
Seleksi
Proses kegiatan sejak meninjau masalah kesehatan, identifikasi pemilihan terapi, bentuk sediaan, kriteria pemilihan, standarisasi/penyusunan formularium. b.
Procurement
Merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang direncanakan dan disetujui, dapat melalui pembelian, produksi/pengemasan kembali, sumbangan. Diharapkan memperoleh pembekalan yg efisien (tak terjadi stock out ). c.
Distribution
Proses penyaluran obat dari IFRS/apotek ke pasien untuk menjamin ketersediaanobat bagi pasien dan mutu obat yang terjagaProses penyaluran obat dari IFRS/ apotek ke pasien untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien dan mutu obat yang terjaga. d.
Use
Yang didalam nya terdapat diagnose, peresepan , dispensing dan pengguanaan yang tepat untuk pasien. Siklus
manajemen
manajemen (management
obat didukung
oleh
faktor-faktor
pendukung
support) yang meliputi organisasi, keuangan atau finansial,
sumber daya manusia (SDM), dan sistem informasi manajemen (SIM). Setiap tahap siklus
manajemen obat yang baik harus didukung oleh keempat faktor tersebut sehingga pengelolaan obat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Siklus pengelolaan obat dinaungi/dibatasi oleh bingkai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Siklus pengelolaan obat
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
2.
Metode Perencanaan
Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ada beberapa macam metode perencanaan, metode konsumsi, metode epidemiologi, serta kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Pemilihan metode disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. a.
Metode konsumsi
Metode konsumsi adalah suatu metode perencanaan obat berdasarkan pada jumlah kebutuhan riil obat pada periode lalu dengan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada
penggunaan obat tahun sebelumnya. direncanakan berdasarkan pengeluaran barang pada periode sebelumnya. Jadi, kita harus memantau obat apa yang paling banyak dikeluarkan pada priode sebelumnya. Sehingga kita perlu mengelompokkan barang menjadi 2 yaitu barang yang fast moving dan slow moving. Metode ini banyak digunakan di Apotek. Metode konsumsi digunakan untuk: Obat atau alkes yang sudah mempunyai data konsumsi
yang mantap, yang tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Misal: 1). Infus cairan dasar (RL, D5%, NACL dll).
2). Injeksi antibiotika generik, inj generik. 3). Alat kesehatan habis pakai spuit, infuset, IV Cateter dll. Kelebihan:
1)
Tidak perlu data epidemologi dan standard pengobatan.
2)
Bila data konsumsi lengkap dan pola preskripsi tak berubah, pola perskripsi relatif konstan maka kelebihan stock sangat kecil.
3)
Mudah.
4)
Sederhana.
5)
Dapat diandalkan bila data konsumsi dicatat dengan baik. Kekurangan:
1)
Tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan preskripsi.
2)
Tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stock obat lebih dari 3 bulan, obat berlebih, atau adanya kehilangan.
3)
Tak perlu catatan pola penyakit yang baik.
4)
Data konsumsi harus akurat.
5)
Penggunaan obat yang berlebih dapat terjadi.
6)
Obat macet.
b.
Metode morbiditas/ epidemiologi
Metode
morbiditas yaitu berdasarkan
pada
penyakit yang
ada. perencanaan
didasarkan pada penyebaran penyakit, wabah, atau penyakit yang paling banyak di daerah itu. Bisa juga kita mencari informasi di daerah tersebut mengenai 10 jenis penyakit tertinggi yang sering diderita masyarakat sekitar. Dasarnya adalah jumlah kebutuhan obat yang digunakan
untuk beban kesakitan (morbidity load), yaitu didasarkan pada penyakit yang ada atau yang paling sering muncul dimasyarakat. Metode ini paling banyak digunakan di rumah sakit. Metode epidemiologi bertujuan untuk:
1)
Mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu (obat program KB, obat program imunisasi).
2)
Memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Metode epidemiologi digunakan untuk:
1) Perencanaan kebutuhan obat yang mana kasus penyakit cenderung naik atau turun. 2) Perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal (obat kanker, albumin, anastesi inhalasi). 3) Program pengembangan pelayanan kesehatan RS/apotek yang baru. 4) Penyediaan obat floor stock di ruang rawat inap atau ruang tindakan medik (jika di RS). Kelebihan:
1) Mendorong pencatatan epidemioligi yang baik, pemantapan standar terapi. 2) Perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. 3) Dapat digunakan pada program baru. Kekurangan:
1) Rumit. 2) Lama. 3) Harus dilaksanakan oleh tenaga profesional. 4) Butuh waktu lama. 5) Data penyakit sulit di peroleh dengan pasti mungkin karena tak melapor/diagnosis tak ditulis dengan lengkap, atau penyakit tidak terdaftar dalam daftar penyakit. 6) Pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. 7) Dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil. 8) Variasi obat terlalu luas.
c.
Metode gabungan (kombinasi)
Direncanakan berdasarkan barang yang banyak dikeluarkan dan epidemiologi penyakit pada periode saat itu. Misalnya pada bulan puasa banyak yang mencari/menggunakan obat maagh, maka kita sediakan obat maagh yang banyak untuk saat itu. Metode ini untuk menutupi
kelemahan kedua metode diatas. Metode kombinasi berupa perhitungan kebutuhan obat atau alkes yang mana telah mempunyai data konsumsi yang mantap namun kasus penyakit cenderung berubah (naik atau turun). Metode kombinasi digunakan untuk mengikuti
perkembangan perubahan pola penyakit dan perubahan-perubahan terkait dan secara terus menerus
melakukan
analisis
data. Gabungan
perhitungan
metode
konsumsi
dengan
koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi (boleh prosentase kenaikan kasus atau analisa trend). Koreksi tersebut dapat berupa penambahan bila kasus epidemiologi naik, berupa pengurangan bila kasus epidemiologi turun. Metode kombinasi digunakan untuk:
a.
Untuk obat dan alkes yang terkadang fluktuatif maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan, jenis/jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, perubahan kebijakan pelayanan kesehatan.
b.
Farmasis harus mengikuti perkembangan perubahan pola penyakit, dan perubahan-perubahan terkait dan secara terus menerus melakukan analisa data.
c.
Harus disertai kesepakatan penatalaksanaan terapi/tindakan antara pihak SMF, Farmasi, pihak manajemen RS.
d. Farmasi
perlu
sering
berkomunikasi
dengan
pihak
terkait
dan
memonitor
jumlah
tindakan/kunjungan dan persediaan obat.
3. Metode Procurement (pengadaan)
Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang direncanakan dan disetujui, dapat melalui pembelian, produksi/pengemasan kembali, sumbangan. Diharapkan memperoleh pembekalan yang efisien (tak terjadi stock out ). Pengadaan obat merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan dibutuhkan melalui: a. Pembelian/pemesanan 1)
Terbatas (H and to mouth buying) , pembelian/pemesanan (order) dilakukan sesuai dengan
kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya satu minggu. Pembelian ini dilakukan bila modal terbatas, ED cepat, dan PBF berada tidak jauh dari apotek, misalnya berada dalam satu kota/wilayah sehingga lead time cepat dan selalu siap melayani kebutuhan obat sehingga obat dapat segera dikirim.
2)
Terencana, berkaitan dengan pengendalian persediaan barangyang dilakukan dengan cara
membandingkan jumlah pengadaan dengan penjualan tiap kurun waktu. Pembelian/pemesanan dalam jumlah yang direncanakan untuk waktu tertentu. Biasanya dilakukan oleh apotek yang mempunyai pelanggan tetap, barang laku/ fast moving, mempertimbangkan waktu/musim tertentu, jarak apotek jauh dari PBF/PBF di luar kota sehingga lead time panjang, PBF berkunjung tidak tiap hari, dan pengiriman tidak setiap hari. Cara pembelian ini erat hubungan dengan pengendalian persediaan barang. Pengawasan stok obat/barang sangat penting untuk mengetahui obat/barang mana yang laku keras dan mana yang kurang laku. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu stok. Selanjutnya dilakukan perencanaan pembelian sesuai dengan kebutuhan per item. Pengadaan secara intuisi, dilakukan pada sediaan farmasi yangdiperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan dalam kurun waktutertentu, misalnya karena adanya pengaruh wabah suatu penyakit. 3)
Spekulasi, dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan untuk mengantisipasi
akan adanya kenaikan harga dalam waktu dekat atau karena ada diskon atau bonus untuk pembelian jumlah besar. Pembelian/pemesanan dilakukan dengan pertimbangan diskon, adanya penawaran bonus barang dan ada kemungkinan kenaikan harga. Metode spekulasi harus dipertimbangkan kecepatan aliran barang karena bisa jadi apotek rugi karena harus membeli dalam jumlah besar akibat mengejar diskon, bonus atau ada kemungkinan kenaikan harga sehingga barang menumpuk. Apotek bisa untung jika barang tersebut fast moving cepat laku atau solusi lain beli dalam jumlah besar namun bonusnya bagi dengan apotek lain jadi kerja sama dengan apotek lain. (Kekurangan: obat menumpuk. Jadi, solusinya Spekulasi terencana yiatu boleh spekulasi tapi untuk obat fast moving). Cara pembelian ini dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan, dengan harapan ada kenaikan harga dalam waktu dekat atau dikarenakan adanya diskon atau bonus. Meskipun pembelian secara spekulasi memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tetapi cara ini mengandung resiko yang besar untuk obat-obat dengan waktu kadaluarsa yang relative pendek dan yang bersifat slow moving. 4)
Konsinyasi, pemilik barang menitipkan barang kepada apotek.Apotek hanya membayar barang
yang terjual, sedangkan sisanya dapat diperpanjang masa konsinyasinya. Cara seperti ini biasanya dilakukan pada produk baru. Pembayaran dilakukan jika barang terjual. PBF menitipkan barang
baru (produk baru) ke apotek, jika sudah laku terjual baru kemudian dibayar ke PBF dan jika tidak laku dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati maka barang dapat dikembalikan. 5)
JIT (just in time), pembelian dalam jumlah kecil/terbatas, jika sedang butuh, baru memesan
atau membeli, biasanya meode ini dipilih untuk barang yang mahal, lama laku, dan keluarnya sedikit. (Kekurangan: barang kosong).
Jika dirumash sakit biasanya dikenal secara:
a.
Tender Pembelian dg nilai lebih dari 100 juta dilakukan dengan pengumuman terbuka di media massa, dan diikuti oleh rekanan-rekanan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
1)
Tender terbuka/lelang
a)
Berlaku untuk semua rekanan terdaftar, sesuai kriteria.
b)
Butuh konsolidasi dan team yang kuat.
2)
Tender terbatas/lelang tertutup
a)
Berlaku untuk rekanan tertentu/terbatas dan punya reputasi baik.
b)
Harga dapat dikendalikan, beban kerja lebih ringan daripada lelang terbuka.
b.
Pembelian negoisasi dan kontrak kerja
1)
Dilakukan pendekatan langsung dengan rekanan terpilih untuk tawar-menawar untuk mencapai persyaratan spesifik, harga, penetapan jumlah service delivery,dibuat suatu perjanjian
c.
Pembelian/pemilihan langsung ke distribusi untuk persediaan yang perlu segera tersedia. Pembelian dengan sistem membandingkan harga antara 2 atau lebih rekanan, untuk kemudian dipilih yang terendah harganya. Nilai pengadaan antara 50-100 juta.
d.
Penunjukan langsung Pembelian langsung ke PBF, senilai kurang dari 50 juta.
e.
JIT
t: RS Negeri: a, c, dan d (metode pembelian di RS Negeri (Per Pres No 54 th 2010 ttg pengadaan barang/jasa
pemerintah). RS Swasta: b, c, e
b. Produksi/pembuatan sediaan farmasi.
Merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan steril atau non steril untuk memenuhi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
c. Donasi/hibah, Pemberian/sumbangan.
4. Procurement terdiri dari 2 proses yaitu : a. Perencanaan b. Pengadaan
5.
Sistem pengadaan yang tepat di daerah yang terpencil adalah terencana. Pengadaan
dengan metode terancana yaitu: a. PBF berada di luar kota. PBF berkunjung tidak tiap hari, dan pengiriman tidak setiap hari. b. Barang laku/fast moving. c.
6.
Pertimbangan waktu/musim tertentu.
Perbedaan sistem pengadaan Just I n Time (JIT) dan Spekulatif: Sistem Pengadaan
Just in Time (JIT)
Spekulatif
cara pembelian obat ini untuk obat obat
Cara pembelian ini dilakukan dalam
yang mahal, dibutuhkan segera, waktu jumlah
yang
besar
dari
kebutuhan
kadaluarsa nya pendek, dan obat itu dengan harapan ada kenaikan harga bersifat slow moving. Menghindari
penumpukan
(tidak perlu gudang).
dalam waktu dekat atau dikarenakan barang adanya diskon atau bonus. Meskipun pembelian
secara
spekulatif
Dipesan jika diperlukan segera.
memungkinkan
mendapatkan
Lokasi dekat dengan PBF.
keuntungan yang besar tetapi cara ini mengandung resiko yang besar untuk obat obat dengan waktu kadaluarsa yang relative pendek yang bersifat slow moving.
. Pembelian
dikarenakan
mengejar
diskon/bonus yang ditawarkan (namun biasanya harus dibayar tunai/cash). . Kemungkinan ada kenaikan harga. . Digunakan
untuk
moving (perhatikan
obat fast
kecepatan
aliran
barang). Kelebihan:
Tidak perlu gudang.
Kelebihan:
. Dapat bonus/diskon. .Keuntungan kemungkinan bisa lebih besar.
Kekurangan:
Kekurangan:
Barang kosong terutama jika ada pasien . Bayar kontan. dating yang tidak terprediksi missal dari . Barang luar kota.
menumpuk
penyimpanan)
(perlu
sehingga
gudang
ada holding
cost.
. Resiko rugi untuk obat-obat dengan ED yang
relative
pendek
dan
yang
bersifat slow moving.
7.
Cara pembayaran kepada PBF:
Adapun metode-metode pembelian obat di apotek diantaranya: a.
Kredit, yaitu pembayaran pembelian dengan jatuh tempo/tenggang waktu (21-45 hari) yang
biasanya dilakukan 21 hari, 1 bulan/28 hari, atau berbulan-bulan (untuk PBF dari luar kota) setelah barang dating, biasanya tidak ada diskon, mungkin ada diskon pada pabrik tertentu tergantung kebijakan pabrik. b. COD
(Cash
On Delivery ), yaitu pembayaran secara langsung cash ketika barang
dating/diterima. Biasanya dilakukan pada pembelian obat narkotika dari PBF Kimia Farma/psikotropik ataupun pembelian obat-obatan dengan tunai/yang memberikan bonus (spekulasi). Biasanya ada diskon 1-1,5% disamping diskon cash 5%.
c.
Cash/ tunai , pembayaran dengan jangka waktu jatuh tempo maksimal 2 minggu, biasanya ada diskon (missal 5%).
d. Konsinyasi , yaitu obat yang dititip jual oleh distributor dan pembayaran dilakukan setelah barang sudah laku di jual di apotek. pembayaran dilakukan jika barang terjual. PBF menitipkan barang baru (produk baru) ke apotek, jika sudah laku terjual baru kemudian dibayar ke PBF dan jika tidak laku dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati maka barang dapat dikembalikan.
8.
COD (Cash On Delivery) dapat dilakukan :
COD ( Cash On Delivery) harus dilakukan yaitu untuk barang barang narkotik dari PBF kimia farma. Ketika barang datang, pembabayaran tunai langsung dilakukan. a.
Pembelian obat narkotika dari PBF Kimia Farma (wajib/mutlak COD), psikotropika (terkait peraturan perundang-undangan).
b. Jika metode pembeliannya dengan pembayaran tunai misalnya spekulasi untuk mengejar bonus atau diskon.
9.
Kepanjangan NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif.
10. Tujuh kriteria WHO dalam seleksi:
Proses penyeleksian perbekalan farmasi menurut WHO dapat didasarkan pada kriteria berikut: 1. Relevan dengan prevalensi penyakit/berdasarkan pola penyakit dan prevalensi penyakit (10 penyakit terbesar). 2. Obat-obat yang telah diketahui penggunaannya (well-known), dengan profil farmakokinetik yang baik dan diproduksi oleh industri lokal (local manufacture). 3. Efektif (efficacy) dan aman (safety) berdasarkan bukti latar belakang penggunaan obat. 4. Memberikan manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal, termasuk manfaat secara financial (memenuhi kriteria cost-benefit ratio terhadap biaya pengobatan total). 5. Jaminan kualitas/mutu termasuk bioavaibilitas dan stabilitas. 6. Sedapat mungkin sediaan tunggal (single compound). 7. Terbukti performance dari berbagai setting (efikasi sama ditempat berbeda).
11. Jika ada barang datang beserta fakturnya maka yang dilakukan adalah:
Mengecek kesesuaian barang yang datang dengan yang tertera difaktur serta sesuaikan juga dengan SP (Surat Pesanan) yaitu jumlah dan jenis barang, Expired Date/waktu kadaluarsa dan No. Batch. Jika sesuai maka faktur dicap dan ditandatangani kemudian 1 lembar untuk apotek diambil lembar selebihnya diserahkan kembali kepada yang mengantarkan barang pesanan tersebut. Selanjutnya barang yang baru dating harus ditulis dibuku barang dating (manual) dan/atau diinput dikomputer (komputerisasi) dengan keterangan: Nomor urut barang, tanggal SP, nomor faktur, nama PBF, nama obat, nomor batch, jumlah barang, harga satuan, diskon, total harga, ED. Barang ini disimpan digudang (jika ada) atau ditata dietalase obat, dan dicatat dikartu stok dan buku ED. Atau 1. Pengiriman barang disertai faktur (memuat nama PBF, tanggal, jenis dan jumlah barang), kemudian dicocokkan/pengecekkan (ED, keadaan fisik obat, sesuai dengan permintaan jenis dan jumlah obat). 2. Jika sesuai maka faktur ditanda tangani oleh Apoteker / AA ( nama terang, SK dan cap Apotek). 3. Faktur asli akan diperoleh jika sudah melunasi pembayaran obat. 4. Obat yang diperoleh dicatat di buku penerimaan/ED, menyangkut nama PBF yang mengirim barang, harga barang dan No. Batch. No. batch penting karena sewaktu waktu BPOM dapat menarik obat-obat tertentu dengan no. batch tertentu.
12. Laporan apotek yang harus dilaporkan tiap bulan:
a.
Laporan Penggunaan Narkotik dan Psikotropik.
b.
Laporan Statistika Resep dan Penggunaan Obat Generik Berlogo (OGB).
Laporan apotek yang harus dilaporkan tiap 3 bulan:
a.
Laporan Tenaga Kesehatan/karyawan (NaKes).
Laporan apotek tahunan:
a.
Neraca.
b.
Laporan Laba/Rugi.
13. Tiga tembusan laporan NARKOTIKA:
a.
Dinas kesehatan Kabupaten/Kota setempat
b.
Dinas kesehatan Provinsi.
c.
Kepala BPOM Provinsi.
14. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 6: Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
15. Berdasarkan PP 51/2009: a.
Yang termasuk Sediaan Farmasi: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 2:
Sediaan Farmasi adalah: a. obat, b. bahan obat, c. obat tradisional, dan d. kosmetika.
b.
Yang termasuk tempat pelayanan kefarmasian: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 11 dan pasal 19:
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu: a.
apotek,
b.
instalasi farmasi rumah sakit,
c.
puskesmas,
d.
klinik,
e.
toko obat, atau
f.
praktek bersama.
c.
Yang dimaksud dengan STRA, STRA Khusus, STRTTK:
1)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 20:
Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
2)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 42 ayat 1:
STRA Khusus adalah surat tanda registrasi bagi Apoteker lulusan luar negeri yang akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia harus memiliki STRA setelah melakukan adaptasi pendidikan. 3)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 21:
Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkatSTRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
d.
Kapan digunakan SIPA, dan SIK:
1)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 22:
Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. (Apoteker bekerja dipelayanan).
Dan pada pasal 52: SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping. 2)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 1 ayat 23:
Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. (Apoteker bekerja di PBF dan industri).
Dan pada pasal 52: SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada
Fasilitas Kefarmasian.
e.
Pekerjaan Kefarmasian meliputi 4 aspek yaitu: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 5:
Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:
a. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi; b. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi; c. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi; dan d. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi.
f.
Jumlah Apoteker penanggung jawab di Industri Farmasi: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 9 ayat 1: Industri
farmasi
harus
memiliki
3
(tiga)
orang
Apoteker
sebagai
penanggung
jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap
produksi Sediaan Farmasi.
g.
Jumlah Apoteker penanggung jawab di IOT dan Kosmetik: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 9 ayat 2: Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab.
h.
Jumlah tempat maksimal apoteker dapat menjadi APING, dan APA:
1)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 54 ayat 1: Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a hanya dapat melaksanakan
praktik di 1 (satu) Apotik, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. 2)
Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 54 ayat 2: Apoteker pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b hanya dapat
melaksanakan praktik paling banyak di 3 (tiga) Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit.
i.
Syarat mendapatkan STRA: Berdasarkan PP 51/2009 Pasal 40:
(1) Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah Apoteker; b. memiliki sertifikat kompetensi profesi; c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker;
d. mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (2) STRA dikeluarkan oleh Menteri. Pasal 41
STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
16. E ight Star Farmasis:
a.
Care Giver : farmasis sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis, analitis,
teknis, sesuai peraturan perundang-undangan. b. c.
Decision Maker : farmasis sebagai pengambil keputusan. Communicator : Farmasis harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik
dengan pasien, teman sejawat maupun profesi kesehatan yang lain. d.
Leader : Farmasis diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.
e.
Manager : Farmasis harus efektif dalam mengelola sumber daya manusia (manusia, fisik,
anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan. f.
Life Long Learner : Farmasis harus senang belajar sejak dari kuliah dan semangat belajar
harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk menjamin bahwa keahlian dan keterampilan selalu baru (Up-date) dalam melakukan praktik profesi. g.
Teacher : Farmasis mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih farmasis generasi
mendatang.. h.
Researcher : Farmasi juga sebagai peneliti.
17. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, 21, 23, 25, 28, 29 adalah: a.
PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas dasar penyewaan gedung .
PPH pasal 4 ayat 2 = Biaya sewa gedung x 10% b.
PPH pasal 21 adalah pengenaan pajak pribadi/perorangan atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan
diluar
usaha
yang
dimiliki.
Mengatur
pajak
pribadi
atau
perorangan. PPh pasal 21 mengatur pajak pribadi atau perorangan. Besarnya pajak ini adalah
Penghasilan Netto dikurangi PTKP. Pajak dikenakan pada karyawan tetap yang penghasilannya telah melebihi PTKP. Penggunaaan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji, upah, dan honorarium.Besarnya PPh pasal 21 adalah berdasarkan penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 5%, dikurangi dengan PTKP. Penghasilan yang lebih besar dari Rp2.000.000 tidak ditanggung oleh pemerintah. Pajak ini dikenakan pada karyawan tetap yang telah melebihi PTKP dan dibayarkan. Berdasarkan PerMenKes RI. No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 besarnya PTKP ditunjukkan pada table 1.
Tabel 1. Tarif PTKP Jenis PTKP
Setahun
Untuk diri pegawai
Sebulan
Rp. 13.200.000,00
Tambahan untuk pegawai yang Rp. 1.200.000,00
Rp. 1.100.000,00 Rp. 100.000,00
kawin Tambahan untuk setiap anggota Rp. 1.200.000,00 keluarga
yang
sedarah,
Rp. 100.000,00 Langkah
paling
perhitungan:
banyak 3 orang 1)
NETTO
Penghasilan Bruto (Gaji+Tunjangan) – Biaya jabatan 5% (dipotong max 500.000) = Netto 2)
PKP dalam 1 tahun (dikali 12 bulan)
Netto – PTKP = PKP 3)
Pajak Terhutang
PKP x Tarif Pajak = Pajak Terhutang
c.
PPH
pasal
23 adalah pajak
yang
dibayar
oleh
wajib
pajak
yang
memiliki
usaha/pemegang saham suatu usaha, pengenaan pajak atas deviden. Mengatur pajak bagi apotek yang berbentuk badan usaha. PPh pasal 23 mengatur pajak bagi apotek yang berbentuk
badan usaha. PPh 23 adalah pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa deviden, bunga royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa tertentu. Besarnya PPh pasal 23 adalah deviden dikenai 15% dari keuntungan yang dibagikan.
PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa deviden, bunga royalty, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu. Besarnya PPh pasal 23 adalah deviden dikenai 15% dari keuntungan yang dibagikan, juga konsultan hokum, konsultan pajak dan jasa lainnya dikenai pajak 15% x 50%.
PPH 23 = dividen x 15%
d.
PPH pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan tiap bulan. Mengatur pajak pribadi maupun badan usaha. PPh pasal 25 mengatur pajak bagi pribadi maupun badan usaha.
PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak yang berupa cicilan tiap bulan sebesar 1/12 dari pajak keuntungan bersih tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan neraca laba-rugi sehingga dapat diketahui sisa hasil usaha/SHU atau keuntungan). PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak yang berupa cicilan tiap bulan sebesar 1/12 dari pajak keuntungan bersih tahun sebelumnya, angsuran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dari pajak keuntungan bersih tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan neraca laba-rugi sehingga dapat diketahui sisa hasil usaha/SHU atau keuntungan). PPh pasal 25 ini dibayarkan dalam bentuk SPT Masa dan SSP setiap bulan.
PPH 25 =
e.
PPH Pasal 28 adalah pajak terhutang < angsuran kredit pajak (lebih bayar). Apabila jumlah pajak terhutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak maka setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan PPh pasal 28. Apabila
jumlah pajak terutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak maka setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan PPh pasal 28. PPH 28 = Pajak terhutang – angsuran 1 tahun = - (artinya lebih bayar)
f.
PPH Pasal 29 adalah pajak terhutang > angsuran kredit pajak (kurang bayar). Apabila jumlah pajak terhutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka
harus dilunasi dengan PPh pasal 29. Apabila jumlah pajak terutang untuk satu tahun pajak
lebih besar dari jumlah kredit maka harus dilunasi sesuai dengan PPh pasal 29. PPH 28 = Pajak terhutang – angsuran 1 tahun = + (artinya kurang bayar).
18. Pembagian keuntungan premi, deviden, frenchise, dan royaltay atas dasar:
a.
Premi adalah pembagian keuntungan atas dasar kerja.
b.
Deviden adalah pembagian keuntungan atas dasar modal.
c.
Frenchise adalah pembagian keuntungan atas dasar hak paten.
d.
Royalti adalah pembagian keuntungan atas dasar pencapaian target.
19. Syarat penyimpanan narkotik sesuai dengan UU No. 35/2009 Pasal 14 ayat 1: Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Tata
cara
penyimpanan
narkotika
diatur
dalam Peraturan
Menkes
RI
No.28/Menkes/Per/VI/1978 . Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa apotek harus
mempunyai tempat
khusus untuk
menyimpan
narkotika
dan harus
dikunci
dengan
baik.Tempat penyimpanan narkotika di apotek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.
Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat.
b.
Harus mempunyai kunci yang kuat.
c.
Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan; bagian pertama dipergunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya serta persediaan narkotika; bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika yang dipakai sehari-hari.
d.
Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat melekat pada tembok atau lantai.
e.
Lemari khusus tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
f.
Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang dikuasakan.
g.
Lemari khusus harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
20. Rumus pemberian harga untuk Resep, OB/OBT dan OWA: a. Pemberian harga Resep:
Resep = HjA x jumlah obat +Toeslag + Embalage Karena HjA = HNA x index, maka: Resep = HNA x Index x Jumlah Obat +Toeslag + Embalage b. Pemberian harga OB/OBT OB/OBT = HNA x Index x Jumlah Obat c.
Pemberian harga OWA OWA = HNA x Index x Jumlah Obat + Toeslag
Keterangan: Toeslag
: Uang jasa pelayanan tenaga medis yang harus dibagikan tiap bulan.
Embalage : Biaya pengemas Index : Resep 1,3; OWA 1,2; OB/OBT 1,1
21. Berdasarkan Kepmenkes 1027/2004 Apoteker melakukan skrining resep meliputi : a. persyaratan administratif :
- Nama,SIP dan alamat dokter. - Tanggal penulisan resep. - Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. - Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. - Nama obat , potensi, dosis, jumlah yang minta. - Cara pemakaian yang jelas. - Informasi lainnya. farmasetik: bentuk sediaan, dosis,potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. ngan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain).
Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.
RACIKAN PUYER DAN TRADISI MENULIS RESEP
OBAT RACIKAN PUYER DAN PERMASALAHANNYA
Puyer merupakan istilah umum di masyarakat untuk bentuk sediaan serbuk obat dalam bungkusan-bungkusan kecil. Istilah dalam bidang farmasi adalah pulveres, yaitu serbuk bagi, yang dibagi-bagi dalam bungkusan-bungkusan. Tentu ada tata cara pembuatan puyer agar obat di dalamnya tetap terjaga.
Campuran berbagai obat yang diracik dan dijadikan "puyer" (obat bubuk) atau dimasukkan ke dalam kapsul atau sirup oleh petugas apotik lazim disebut compounding. Lima puluh tahun yang
lalu pembuatan obat dengan cara racikan ini dikerjakan pada 60% resep dokter, namun di luar negeri resep racikan ini turun tinggal 1% sekarang. Di Indonesia resep puyer untuk anak masih sering sekali dijumpai.
Kontroversi penggunaan puyer timbul karena kekhawatiran bahwa puyer tidak steril, berisiko dosis tidak tepat, reaksi campuran bermacam-macam obat, tidak sesuai dengan Rational Use of Drugs (RUD) dan tidak sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
Mengapa dokter sering meresepkan obat puyer?
Peresepan obat puyer untuk anak di Indonesia sangat sering dilakukan karena beberapa factoryaitu: 1.
Dosis
obat
dapat
disesuaikan
2.
Biayanya
3.
Obat yang diserahkan kepada pasien hanya satu macam, walaupun mengandung
bisa
dengan
ditekan
berat
badan
menjadi
anak
secara
lebih tepat.
lebih
murah.
banyak komponen.
Apa masalah yang ditimbulkan pembuatan obat racikan bentuk puyer?
Dewasa ini peresepan obat puyer di negara maju sudah sangat berkurang karena: 1.
Kemungkinan kesalahan manusia dalam pembuatan obat racik puyer ini tidak dapat diabaikan, misalnya kesalahan menimbang obat, atau membagi puyer dalam porsi-porsi yang tidak sama besar. Kontrol kualitas sulit sekali dapat dilaksanakan untuk membuat obat racikan ini.
2.
Stabilitas obat tertentu dapat menurun bila bentuk aslinya digerus, misalnya bentuk tablet salut selaput (film coated), tablet salut selaput (enteric coated), atau obat yang tidak stabil (misalnya asam klavulanat) dan obat yang higroskopis (misalnya preparat yang mengandung enzim pencernaan).
3.
Toksisitas obat dapat meningkat, misalnya preparat lepas lambat bila digerus akan kehilangan sifat lepas lambatnya.
4.
Waktu penyediaan obat lebih lama. Rata-rata diperlukan waktu 10 menit untuk membuat satu resep racikan puyer, 20 menit untuk racikan kapsul, sedangkan untuk mengambil obat jadi diperlukan waktu hanya kurang dari 1 menit. Kelambatan ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien.
5.
Efektivitas obat dapat berkurang karena sebagian obat akan menempel pada blender/mortir dan kertas pembungkus. Hal ini terutama terjadi pada obat-obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, misalnya puyer yang mengandung klorpromazin.
6.
Pembuatan obat puyer menyebabkan pencemaran lingkungan yang kronis di bagian farmasi akibat bubuk obat yang beterbangan ke sekitarnya. Hal ini dapat merusak kesehatan petugas setempat.
7.
Obat racikan puyer tidak dapat dibuat dengan tingkat higienis yang tinggi sebagaimana halnya obat yang dibuat pabrik karena kontaminasi yang tak terhindarkan pada waktu pembuatannya.
8.
Pembuatan obat racikan puyer membutuhkan biaya lebih mahal karena menggunakan jam kerja tenaga di bagian farmasi sehingga asumsi bahwa harganya akan lebih murah belum tentu tercapai.
9.
Dokter yang menulis resep sering kurang mengetahui adanya obat sulit dibuat puyer (difficultto compound drugs) misalnya preparat enzim.
10. Peresepan obat racik puyer meningkatkan kecenderungan penggunaan obat irasional karena penggunaan obat polifarmasi tidak mudah diketahui oleh pasien.
Bagaimana mengatasinya?
1.
Dari uraian di atas terlihat bahwa peresepan racikan puyer membawa risiko untuk pasien dan berbagai dampak
negatif lainnya. Sebagian
rumah sakit dengan
alasan melindungi
mengupayakan frekuensi penulisan resep dan pembuatan obat racikan ini perlu diupayakan untuk dihapus. 2.
Komite Farmasi dan Terapi menganjurkan agar penulisan resep obat racik puyer dan pembuatannya dibatasi hanya untuk kebutuhan obat yang tidak tersedia dalam bentuk formulasi untuk anak atau bila untuk sementara tidak tersedia di pasaran. Obat-obat untuk anak yang tersedia
dalam
bentuk obat
sirup
atau
tetes misalnya
amoksisilin,
ibuprofen,
parasetamol, teofilin, bromheksin, dll seyogyanya tidak lagi diresepkan dalam bentuk racikan puyer. 3.
Untuk membantu para dokter mengetahui obat apa saja untuk anak yang tersedia dalam bentuk formulasi pabrik, bagian farmasi akan menyediakan daftar obat2 tersebut kepada para dokter . Kelak diharapkan semua kebutuhan obat untuk anak dapat dipenuhi berdasarkan obat formulasi pabrik. Puyer memang memungkinkan pencampuran berbagai obat dalam satu paket. Bentuk sediaan ini umumnya digunakan untuk anak-anak, yang masih sulit untuk menelan tablet atau kapsul. Mengapa dijadikan satu?
Ini bertujuan untuk kepraktisan minum. Anak kecil umumnya susah minum obat, apalagi kalau obatnya bermacam-macam. Jadi, akan lebih praktis jika disatukan dalam bentuk puyer. Tetapi, bolehkah semua obat dicampur jadi satu dalam bentuk puyer?
Tentu tidak semua obat dapat dijadikan satu. Pertama, masalah teknis pencampuran. Tidak semua obat bisa kompatibel/sesuai jika dijadikan
satu paket serbuk. Farmasis diberi pengetahuan mengenai inkompatibilitas obat. Ada obat yang jika dicampurkan bersama membuat sediaannya jadi lembek karena adanya interaksi antarbahan (menurunkan titik eutetis/titik lebur obat). Atau warnanya berubah, dlsb. Jadi, tentunya tidak sembarang obat bisa dicampur menjadi satu puyer..
Kedua, masalah rasionalitas penggunaan. Perlu ada interaksi yang baik antara dokter sebagai
penulis resep dan apoteker sebagai peracik obatnya (dispenser). Komposisi resep yang kurang rasional misalnya adalah antibiotika dicampur dengan obat turun panas. Mengapa? Antibiotika harus diminum sampai habis, misalnya 5 hari. Sedangkan obat turun panas cukup diminum bila perlu saja. Nah, kalau mereka digabung jadi satu puyer, maka bisa jadi obat turun panas akan diminum juga selama 5 hari. Hal ini tentu tidak tepat. Disamping tidak diperlukan lagi, pemberian obat berlebihan juga meningkatkan resiko terjadinya efek samping atau toksisitas/keracunan. Untuk hal semacam ini, mestinya apoteker menyampaikan kepada penulis resep untuk bisa mengubah komposisi resepnya. Tingga masalahnya, dokternya mau atau tidak? Apotekernya ada di apotek atau tidak? Apoteknya melakukan screening resep atai tidak? Contoh lain misalnya ada resep yang meminta apoteker membuat puyer dari obat-obatan yang mestinya sustain-release atau enteric coated. Obat sustain-release artinya obat tersebut didesain oleh pabrik pembuatnya untuk dilepaskan pelan-pelan dalam tubuh. Enteric coated adalah sediaan yang disalut dan didesain supaya ia nanti melepaskan obatnya diusus, bukan di lambung, karena mungkin obatnya bersifat mengiritasi lambung. Jika obat seperti ini digerus menjadi puyer maka tujuan desain obat tadi tidak tercapai. Bisa jadi obat yang mestinya tidak terurai di lambung, karena digerus malah jadi mengiritasi lambung. Atau obat yang mestinya dilepas pelan-pelan jadi terlalu cepat dan kadarnya melebihi seharusnya. Hal seperti ini mestinya bisa terbuka untuk didiskusikan bagi dokter penulis resep dan apoteker peracik obatnya. Ketiga, masalah kebersihan. Apoteker tentu sudah diajari untuk menjaga kebersihan mortar dan
stemper (alat untuk membuat puyer) agar tidak saling mengkontaminasi. Kalau perlu, satu apotek harus memiliki jumlah tertentu mortar dan stamper sesuai kapasitas apoteknya. Jadi, jika masih ada puyer yang terkontaminasi, karena mortirnya tidak dibersihkan sebelum digunakan untuk meracik obat lain, itu berarti ulah oknum yang menyiapkan puyer. Keempat, masalah dosis yang tidak tepat. Apoteker juga sudah diajari untuk membagi serbuk
dalam bungkusan-bungkusan supaya dosisnya seragam. Ada tata caranya. Jika itu obat keras, harus dibagi dengan penimbangan, dst. Jadi, sebenarnya kontroversi ini akarnya adalah Human E rr or. Puyer menjadi kambing hitam dari tenaga kesehatan yang tidak kompeten dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya. Puyernya sendiri tidak salah, selama diresepkan secara rasional, disiapkan dengan bersih dengan penimbangan yang tepat. Jika di banyak Negara puyer sudah mulai ditinggalkan, mungkin karena ada bentuk sediaan lain yang lebih pas untuk anak-anak. Misalnya untuk asma, bentuk inhaler lebih direkomendasikan meski harganya relative mahal (Ikawati, 2010).
"Tradisi Menulis Resep Obat Perlu Dikoreksi"
Kurangnya informasi terhadap bukti ilmiah baru tentang obat dan farmakoterapi tampaknya tetap menghantui kalangan professional kesehatan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Meskipun hampir semua jurnal biomedik dan buku-buku teks kedokteran telah tersedia dalam bentuk elektronik dan dengan mudah diakses melalui internet, namun kendala biaya, bahasa, perangkat komputer fasilitas akses internet tampaknya belum akan teratasi hingga 10-15 tahun ke depan. Bahkan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dikhawatirkan semakin jauh dari konsep-konsep farmakoterapi berbasis bukti yang mutakhir. Ironisnya, kelemahan inilah yang dimanfaatkan duta-duta farmasi sebagai peluang dan secara gencar membanjiri para dokter dengan informasi-informasi tentang obat mereka. Sayang, informasi ini umumnya unbalanced , cenderungmisleading atau dilebih-lebihkan, dan berpihak pada kepentingan komersial. "Penggunaan informasi seperti ini jika ditelan begitu saja akan sangat beresiko dalam proses terapi". Keterbatasan informasi ini menjadikan off-label use of drug sangat marak dalam praktek
sehari-hari. Off-label
direkomendasikan.
Obat
use adalah
yang
sering
penggunaan
obat
digunakan
di
secara off
luar
indikasi
yang
label antara
lain
antihistamin,antikonvulsan, antibiotika, serta obat flu dan batuk.
"Berbagai obat kardiovaskuler pun tergolong sangat sering digunakan secaraoff label , antara lain antiangina, antiaritmia, dan antikoagulan. Gabapentin yang hanya diindikasikan
untuk adjunctive therapy pada partial seizures dan untuk postherpetic neuralgia ternyata telah digunakan secara off label untuk kondisi lainnya, termasuk diantaranya monoterapi pada epilepsy, restless leg syndrome, bipolar disorder, migraine, dan kejang karena putus alkohol," Banyak praktek-praktek kefarmasian di apotek tergolong off label use. "Menggeruskan tablet untuk dijadikan puyer, kapsul, bahkan sirup untuk sediaan anak, atau menggeruskan tablet atau kaplet untuk dijadikan saleb dan krim adalah bentuk off label use yang jamak ditemukan. Hal itu telah telah terjadi secara turun menurun, berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada yang sanggup menghentikannya". Menulis resep,seolah telah menjadi tradisi ritual yang tidak bisa dikoreksi. Tulisan yang sulit dibaca seolah menjadi bagian dari sakralisasi peresepan. "Padahal bahaya mengintai dimana-mana. Resep yang sulit dibaca akan membuat pembacanya (asisten apoteker dan apoteker) mencoba menduga, menebak, dan akhirnya memaksakan diri untuk menterjemahkan dalam bahasa sendiri yang berdampak fatal jika keliru." Terlalu banyak nama obat mirip satu dengan yang lain, tetapi isinya sama sekali berbeda. Misalnya: Sound a like
Losec® yang berisi omerprazole (untuk gangguan lambung) sering keliru dibaca sebagai sebagai Lasix® yang berisi furosemida (diuretika). Feldene® yang merupakan suatu AINS sering keliru terbaca sebagai Seldane® yang berisi terfenadine (suatu antihistamin. Sotatic® yang berisi metoclopramide (obat antimuntah) sering keliru dibaca menjadi Cytotec® (berisi misoprostol) yang dapat menyebabkan terjadinya aborsi jika diberikan pada ibu hamil.
Kebiasaan keliru menuliskan aturan resep 3 kali sehari (signa 3 dd 1) seharusnya mulai ditinggalkan dan diganti menjadi diminum tiap 8 jam. Pun dengan obat yang diberikan 2 kali sehari, seharusnya bisa ditulis tiap 12 jam dan seterusnya.
