Ekualisasi Pajak adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan antara elemen-elemen laporan suatu jenis pajak yang lain (baik itu sebagian maupun keseluruhan). Ekualisasi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, antara lain: 1. Ekualisasi SPT asa PP! dengan "mset penjualan SPT #adan$ "P dan akun-akun yang ada di nera%a atau laporan posisi keuangan. &. Ekualisasi SPT asa PPh Pasal &1, &&, &', &, dan ayat & dengan akun-akun biaya pada laporan laba rugi dan akun-akun biaya yang dikapitalisasi sebagai aset pada nera%a atau laporan posisi keuangan.
*dakalanya penghasilan di laporan keuangan berbeda dengan SPT Tahunan PPh #adan. Tidak semua standar akuntansi dapat diterapka n untuk kepentingan pajak penghasilan. Sebagai %ontoh, penghitungan persediaan barang dagangan, peraturan perpajakan di +ndonesia yang berlaku sekarang hanya membolehkan metode +" (first in first out) dan metode rata-rata ( average). ika ajib Pajak menggunakan metode persesedian /+" ( last in first out ) maka nilai persediaan ajib Pajak harus dikoreksi. *kan ada perbedaan pengakuan antara 0iskal dan komersial. ajib Pajak seharusnya membuat ekualisasi antara pos-pos di laporan keuangan komersial dan angka-angka di SPT Tahunan PPh #adan. Setiap perpedaan angka antara laporan keuangan dengan SPT Tahunan PPh #adan, ajib Pajak ajib kudu mempersiapkan alasan-alasan yang rasional dan berdasar. #erdasar maksudnya, baha perbedaan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan maupun keputusan direktur jenderal pajak. SPT Tahunan PPh Pasal &1 ber0ungsi sebagai rekapitul asi dari semua objek-objek PPh Pasal &1. Sedangkan SPT asa PPh Pasal &1 seperti laporan keuangan interim, dilihat dari teknis perhitungan pajak, hanya sementara. Tetapi sementara lebih baik daripada tidak sama sekali. Seandainya tidak membuat SPT Tahunan PPh Pasal &1, tetapi taat melaporkan SPT asa PPh Pasal &1, maka SPT asa tersebut tetap diakui dan ajib Pajak telah melaksanakan sebagian keajibannya. *ngka-angka yang di%antumkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal &1 harus dapat dijelaskan bersumber dari perkiraan apa saja. Saat membuat SPT Tahunan PPh Pasal &1 kita harus membuat ekualisasi antara pos-pos biaya di /aporan /aba 2ugi dengan SPT Tahunan PPh Pasal &1. Ekualisasi ini akan sangat berman0aat. Setidaknya tidak akan terjadi penghitungan ganda (double accounting) objek PPh Pasal &1. Penghitungan ganda bisa dilakukan oleh ajib Pajak saat membuat SPT Tahunan maupun pemeriksa pajak yang tidak mengerti sumber angka di SPT Tahunan PPh Pasal &1. Pemeriksa menduga objek PPh Pasal &1 belum dilaporkan di SPT Tahunan kemudian menghi tung ulang (koreksi positi0). ika terjadi penghitungan ganda seperti itu tentu merugikan ajib Pajak sendiri. Teknik ekualisasi PPh Pasl &1, seperti yang diuraikan diatas, sama dengan PPh Pasal &'. 3anya saja karena PPh Pasal &' tidak ada SPT Tahunan maka ajib Pajak tetap harus membuat rekapitulasi SPT asa. 3arus jelas berapa pembayaran PPh Pasal &' atas royalti, atas sea, atas jasa teknik selama setahun. Total pembayaran selama setahun masing-masing tahun pajak dapat diperin%i. 4emudian sandingkan dengan biaya-biaya yan g dilaporkan di /aporan /aba 2ugi. Sedangkan untuk Pasal ayat &, teknik ekualisasinya sama dengan PPh pasal &' yang berbeda hanya jenis penghasilannya. P embayaran yang sudah dikenakan PPh Pasal &' tidak dapat dikenakan PPh Pasal ayat & dan begitu juga sebaliknya. "leh karena itu jika dilakukan ekualisasi, maka kita akan dapat mengetahui akun-akun atau pos-pos mana yang dipotong PPh &' atau PPh Pasal ayat &. Sebagian besar pemeriksa pajak, ketika menerima SPT asa PP! selalu melihat SPT asa 5esember. 5ilihatnya kolom 6s.d. bulan ini7. Seanda inya angka di k olom tersebut tidak sama dengan angka di SPT Tahunan PPh #adan, maka timbul pertanyaan, 6kenapa87 4enapa angkanya berbeda8 +tulah yang harus dijaab dengan %ara ekualisasi SPT asa PP! dengan SPT Tahunan PPh #adan. *ngka peredaran usaha pada SPT asa PP! harusnya sama dengan angka peredaran usaha yang ada pada SPT Tahunan PPh #adan. ika berbeda, ada beberapa ma%am kemungkinan yang terjadi, antara lain:
1 & '
#eda aktu pelaporan #eda aktu pengakuan pendapatan Pemakaian sendiri dan bonus Selisih kurs
9ntuk hasil ekualisasi SPT Tahunan badan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan 0iskal enga%u kepada P4 !o &$P4.'$&1 dijelaskan baha biaya promosi tidak dapat dijadikan biaya pengurang apabila ajib Pajak yang terhadap produk ataupun penghasilannya sudah dikenakan PPh inal. "leh karena itu harus dikoreksi sebesar 2p ;..& di bagian biaya pemasaran. Sanksi dari kesalahan ini adalah denda bunga sebesar &< per bulan selama & bulan dari saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak (Pasal = ayat & 99 49P) atau bila sudah dilakukan pemeriksaan oleh 5irjen Pajak maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi kenaikan sebesar 1< dari jumlah kekurangan pembayaran pajak (Pasal 1' ayat & 99 49P). Saran dari penulis, perusahaan sebaiknya melakukan pembetulan sendiri agar terhindar dari sanksi kenaikan. O bj ekP P hP as al21men ur u tp embi ay aand iP P hBad an
>ajidanTunjangan #iaya PPh &1 Total "bjek PPh &1 menurut pembiayaan di PPh #adan Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal
2 0 10
1.1&.'&.;
2 0 11
==?.?'&.
2012
1.@.'1.@;
?.&'&.@
&&.@.
'@.&&&.;;
1.1.;@.@;
?1&.'&.
1..;&.'
21
Penghasilan#rutoPegaaiTetap
1.'.&;.
Penghasilan#rutoPegaaiTidakTetap
1@.?&.;
=;.@=&.
1.1&.'&.;
==?.?'&.
Total "bjek PPh &1 menurut pembiayaan di SPT PPh &1
?.&'&.@
Selisih Ekualisasi
=.1;.
=?.=. =?.=.
&&.@.
1@.@&.'
Aara perhitungan PPh Pasal &1 pada prinsipnya sama dengan %ara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. !amun, dalam menghitung P ajak Penghasilan Pasal &1 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu ajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PT4P, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Selain itu, tari0 yang ditetapkan juga berBariasi yaitu tari0 sesuai dengan pasal 1@ 9ndang-9ndang Pajak Penghasilan atau tari0 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya. Sistem perpajakan yang digunakan untuk pemotongan PPh pasal &1 menggunakan ithholding system. ithholding adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana eenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh 0iskus maupun oleh ajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal &1 adalah pihak PT. T#P, selaku pemberi kerja. 5imana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegaai. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal &1 menga%u kepada 0ormulir SPT asa PPh Pasal &1 0ormulir 1@&. Terdapat selisih sebesar 2p ?.&'&.@, 2p &&.@., dan 2p '@.&&&.;; untuk tahun &1, &11, dan &1& dikarenakan adanya biaya-biaya yang seharusnya menjadi objek pph &1namun tidak dimasukkan ke dalam objek PPh &1 oleh perusahaan. Sesuai dengan peraturan 5iren Pajak !omor PE2 C '1$P$&? o. PE2 C ;@$P$&? o. PE2 C '1$ P$&1& tentang pedoman teknis dan tata %ara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal &1 dan$ atau pajak penghasilan pasal & sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi pasal ; ayat & dijelaskan baha penghasilan yang dipotong PPh Pasal &1 dan$ atau PPh pasal & sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula penerimaan bentukdikenakan natura dan$ atau penghasilan kenikmatan lainnya dengan 0inal namaatau dan ajib dalam pajak bentukyang apapun yang diberikan oleh ajib dalam pajak yang pajak yang bersi0at dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit) sehingga biaya pph &1 yang ada di laporan laba rugi perusahaan seharusnya dimasukkan ke dalam penghitungan objek pph &1 di dalam SPT PPh P asal &1. Sedangkan selisih sebesar 2p 1'@.;1.@; di tahun &1& disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan gaji upah di dalam SPT PPh Pasal &1. Sesuai dengan P E2 '1$P$&1& pasal ; ayat 1 dijelaskan baha penghasilan yang dipotong PPh Pasal &1 adalah penghasilan pegaai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan se%ara bulanan. "leh karena itu seharusnya perusahaan memasukkan gaji upah ke dalam penghitungan objek PPh &1. *kibat dari kesalahan ini adalah perusahaan dapat dikenakan sanksi bunga atau kenaikan. Sesuai dengan 99 49P Pasal = ayat 1 dan & dijelaskan baha jika terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT maka ajib Pajak atas kemauan sendiri berhak untuk melakukan pembetulan SPT nya, dengan syarat adalah : (1) diajukan dalam jangka aktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, (&) belum dilakukan tindakan pemeriksaan, (') melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar beserta bunganya sebesar &< (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut. !amun apabila perusahaan sudah dilakukan tindakan pemeriksaan maka perusahaan akan diterbitkan S4P4# oleh 5irjen Pajak lalu dikenakan sanksi kenaikan sesuai dengan 99 49P Pasal 1' ayat ' sebesar 1< (seratus per sen) dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan dan ditambah lagi sanksi bunga sebesar &< (dua persen) per bulan paling lama & bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya S4P4# (pasal 1' ayat & 99 49P) &1 Biaya Pemasaran Pers$+klan$Promosi
Seragam arketing Aetakan #rosur$4op$4artu
&1&
;..& 1..
-
?.;=.&
-
-
..
+klan, Pameran Total"bjekPPh&'setelahdiperiksa
&11
-
-
1.=. 1.=.
Total"bjekPPh&'yangdipotong
.;.
Selisih ekualisasi
-
1.=.
;.;=.&
-
-
Biaya Pemeliharaan dan Reparasi
Pemeliharaan 2eparasi D
-
-
-
PemeliharaanPeralatanDPerlengkapan
.&.
'.;;;.;
&.?&.
Pemeliharaan >edung
1.;'=.1=&
&.@1;.
-
1.??'.;@
11.@=.;&@
-
=1&.
'.'?.
Pemeliharaan4endaraan Pemeliharaankomputer!etork Total"bjekPPh&'setelahdiperiksa Total"bjekPPh&'yangdipotong Selisihekualisasi
=.'.@;&
&1.1'?.&@
@.1'?.'& 1..1&
&1.. (.?@')
&.?&. &.?&.
9ntuk PPh Pasal &' menga%u kepada ketentuan perundang-perundangan perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal &', dimana objek pajak penghasilan pasal &' antara lain jasa penyediaan tempat dan$ atau aktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian in0ormasi dengan kata lain iklan. "leh karena itu perusahaan seharusny a memasukkan 5PP biaya iklan ke dalam objek pemotongan PPh &'. *kibat dari kesalahan ini adalah dapat dikenakan sanksi bunga sebesar &< menurut 99 49P Pasal = ayat & apabila perusaaan melakukan pembetulan. 9ntuk tahun &11 dan &1& objek pph &' perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5an untuk rekapitulasi objek pph &' sehubungan dengan sea dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ke%uali sea tanah atau bangunan sudah sesuai dengan peratura n pajak penghasilan pasal &' yang berlaku. 9ntuk pemotongan 5PP PPh Pasal &' yang lain, perusahaan memasukkan objek tersebut bukan di laporan laba rugi melainkan di nera%a karena masih dalam proyek dalam pelaksanaan sehingga belum diakui sebagai biaya oleh perusahaan namun sudah dipotong PPh pasal &' oleh pihak ketiga. K et er a n g a n
2 01 0
2 0 11
20 12
Objek PPh inal menurut !aporan Keuangan
#unga 5eposito
;.'.;1
'.@.&?
-
.;.=.
??.==.&@'
1=..
&..@
PenghasilanPengalihanhakatastanah$bangunan Sea*tasTanah$#angunan
??..
Total
1.'.;1
&.';.1@'
.@=.1'1.&?
?@=.@;.11'
Objek PPh inal menurut SPT Badan
#unga 5eposito
;.'.;1
'.@.&?
-
.;.=.
??.==.&@'
1=..
&..@
PenghasilanPengalihanhakatastanah$bangunan Sea*tasTanah$#angunan
??..
Total
&.';.1@'
1.'.;1
.@=.1'1.&?
?@=.@;.11'
-
-
-
Selisih
Salah satu objek Pajak Penghasilan Pasal ayat & adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan perseaan tanah dan atau bangunan yang berart i penghasilan dari PT. T#P ajib dikenakan Pajak Penghasilan P asal ayat & atau PPh inal. #erdasarkan keterangan yang penulis terima, penghitungan PPh 0inal atas jasa konstruksi dan perseaan atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh PT. T#P se%ara garis besar dapat dirumuskan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh PT. T#P dan pihak kedua. 5ari perjanjian tersebut timbullah besarnya harga yang sudah disepakati, dimana nilai harga tersebut akan dikenai PPh inal Pasal ayat & atas jasa konstruksi dan atas sea tanah dan atau bangunan dan pajak ini diakui pada saat pembayaran atau pada saat di%atatnya hutang tergantung mana yang terlebih dahulu. enga%u kepada PP !omor ;1 Tahun &= yang sebagaimana telah diubah menjadi PP !omor Tahun &? tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, perusahaan telah sesuai memotong, melapor, dan menyetorkan pajak penghasilan pasal ayat & sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4arena perusahaan bergerakn di bidang jasa konstruksi dan deBeloper maka pendapatan yang didapat oleh perusahaan tidak dihitung di dalam SPT #adan melainkan langsung dikenakan pajak 0inal. "r a i a n
P P hB adan
# P PP P $
Peredaran 9saha Penjualan /ain-/ain
)@?.;=@.?)?
1@.'.1 1@.'.1
)@?.;=@.?)?
1@.'.1
)@?.;=@.?)?
Total Perbedaan aktu 9ang uka Tahun &?
-
1.;?;.'&;.11;
umlah "bjek Pajak enurut 9ndang-9ndang
)@?.;=@.?)?
1.@:&.'&=.&1;
umlah "bjek Pajak enurut ajib Pajak Selisih Ekualisasi
" r ai a n
)@?.;=@.?)?
1.;?;.'&;.11;
-
1@.'.1
P P hB adan
# P PP P $
Peredaran 9saha Penjualan
@.:?:.@((.'??
Penjualan/ain-/ain
;.(?).(('.:;&
-
1'.1?.11 @.&''.?(1.:1:
;.(?).(('.:;&
Perbedaan aktu 9ang uka Tahun &11 umlah "bjek Pajak enurut 9ndang-9ndang umlah "bjek Pajak enurut ajib Pajak
-
&.?=.&;
@.&'' .?(1.:1: @.&''.?(1.:1:
@.&=?.?==.1(@ @.&=?.?==.1(@
-
Selisih Ekualisasi " r ai a n
-
P P hB adan
#P P P P$
Peredaran 9saha Penjualan Penjualan/ain-/ain
1.1(&.@;&.:&'
1.&);.)?=.@1;
;&.=&?.?;
-
1.&1;.;=1.?(=
Perbedaan aktu 9ang uka Tahun &11 umlah "bjek Pajak enurut 9ndang-9ndang umlah "bjek Pajak enurut ajib Pajak Selisih Ekualisasi
1.&);.)?=.@1;
.&1;.;=1.?(= 1 1.&1;.;=1.?(=
-
(:&.)?=.(&; 1.=)@.??@.'):
1.=)@.??@.'):
-
9ntuk *nalisis Ekualisasi Pajak Pertambahan !ilai menga%u 4epada 9ndang-9ndang !omor & Tahun &? tentang Pajak Pertambahan !ilai, terdapat perbedaa n yang %ukup signi0ikan di tahun &1 dan &1&. 3al ini dikarenakan pada tahun &1, perusahaan belum mengakui uang muka sebagai pendapatan. Sedangkan di dalam 9ndang-undang Pajak Pertambahan !ilai pasal 11 ayat & dijelaskan baha dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan #arang 4ena Pajak atau sebelum penyerahan asa 4ena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya peman0aatan #arang 4ena Pajak Tidak #erujud atau asa 4ena Pajak dari luar 5aerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. "leh karena itu uang muka disebut sebagai pembayaran sebelum diserahkan #arang 4ena Pajak. #egitu juga untuk tahun &1&, selisih antara omset PPh #adan dan PP! dikarenakan adanya pembayaran uang muka yang belum diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan, adanya penghasilan lain-lain yang menjadi objek PP!, adanya pemakaian sendiri, dan beda aktu pelaporan.
