FORMAT INSTRUMEN SUPERVISI MANAJEMEN KEPALA MADRASAH 1. 2. 3. 4. Nama Madrasah Kecamatan Kabupaten/Kota Hari, tanggal : : : : ...............................................................…Deskripsi lengkap
dsaasadFull description
dsaasadDeskripsi lengkap
doneDeskripsi lengkap
done
PENILAIAN ADMINISTRASI KEPALA RA Nama RA : Nama Kepala RA : Alamat RA : Hari, Tanggal Supervisi : NO. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13....
mrFull description
EDARAN KALENDERFull description
KPPI SE
administrasi pengelolaan madrasahFull description
lap pkklsDeskripsi lengkap
klak Penilaian Potensi Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah MadrasahFull description
surat edaran codeDeskripsi lengkap
Sk Kepala Puskesmas Tentang Kebijakan Mutu
SelamatFull description
20181015111358_Surat Edaran Tentang Cara Memperbaharui Titik Koordinat Satuan PendidikanFull description
sk kepala puskesmas tentang kebijakan mutu editFull description
Deskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
sk kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja.Full description
inshalFull description
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216 (Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: Pendis.kemenag.go.id
SURAT EDARAN NOMOR: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11/2018 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH
Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 2. Kepala Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Indonesia
Assalamu’alaikum W r. r. Wb.
Sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kepala Madrasah bukan lagi sebagai tugas tambahan akan tetapi Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 2. Petunjuk Teknis tersebut telah mengatur secara jelas tentang: (1) syarat-syarat bakal calon Kepala Madrasah, (2) penyiapan calon Kepala Kepala Madrasah melalui proses rekrutmen dan seleksi (3) pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah, (4) pengangkatan Kepala Madrasah, dan (5) masa tugas dan pemberhentian Kepala Madrasah. 3. Guru yang diangkat menjadi Kepala Madrasah untuk pertama kali pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah setelah Petunjuk Teknis ini terbit harus sudah m emiliki Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah; 4. Kepala Madrasah yang sedang menduduki jabatan pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah dan belum memiliki STTPP Calon Kepala Madrasah saat Petunjuk Teknis ini terbit, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah, melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kepala Madrasah. Pemerolehan sertifikat pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah tersebut diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 16 November 2020. 5. Pengangkatan Kepala Madrasah yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini ini dapat mengakibatkan tidak syahnya untuk menduduki jabatan Kepala Madrasah, yang akan
berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah, dan tidak berhak atas tunjangan Kepala Madrasah. Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 8 November 2018
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Islam 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama 3. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama
