Tangga an terhad p KAK dilakukan seb gai upaya untuk mel ngkapi be erapa poi pemikiran yang b lum tercakup di dalam KAK.
anggapan ini akan d bagi kedal am dua b gian yaitu
Tangga an Umum dan Tanggapan Khus s. Tangga an Umum dimaksudk an untuk
emberikan
tangga an/pemahaman konsultan seca a umum kan isi KA , sedangk an Tangga an Khusus dimaks dkan untuk mengomentari item ‐item yan termuat di dalam K K dan aka dan akan dibaha secara lebih detail dalam Usulan Teknis.
IV.1.
IV.1.1.
ANGGAP N DAN SA AN TERH DAP KERA GKA ACU N KERJA
Tangga an Umu Berdasa kan kajian yang cukup teliti terhadap K K yang t lah dilakukan, maka Konsultan telah cukup mema hami subt nsi materi isi dari K K kegiatan pekerjaan “STUDI KELAYAKA KABUPATEN
PEMBA GUNAN PELABUHA
SEL YAR
PR VINSI
S LAWESI
LAUT PU LAU TAM OLONGAN ELATAN”.
Intinya,
konsultan
berpendapat bahwa, materi/i si KAK su ah dengan cermat d an jelas menguraikan semua
al yang terkait deng n pekerja n tersebu . Namun
menyempurnakan isi dan su stansi da i KAK ini tanggap n yang a an diusulkan pada dibuat
emikian,
ntuk lebih
aka, ada beberapa saran dan
sulan Tek is ini, sehiingga KAK yang telah
leh Pemb ri Pekerja n (Dinas erhubungan, Pemerin tah Provinsi Sulawesi
Selatan) dapat me jadi acua
dan ped man yang jelas bagi konsultan yang akan
mengerjakan Paket Kegiatan tudi Kelayakan Pem angunan
elabuhan Laut Pulau
Tambol ngan Kab paten Sel yar Provi si Sulawesi Selatan t rsebut. Beberapa hal
khusus yang akan dikomentari disaranka sebagai b rikut.
IV.1.2.
Tangga an Terha ap Latar Belakang Latarbel kang kegiatan, me gapa perlu dilakuk n kegiat n “Studi Kelayakan Pembangunan Pel buhan La ut Pulau
ambolongan Kabup ten Selay r Provinsi
Sulawesi Selatan” udah jelas, yakni
1.
Negara Repub ik Indonesia terdiri
ari ribuan pulau da
banyak
iantaranya
merupakan daerah yang terisolir, t rpencil, tertinggal da n belum berkembang serta belum terjangkau oleh sara a transportasi. Tran sportasi laut sebagai bagian dari si tem transportasi nasional perlu dikemb ngkan dalam rangka me ujudkan wawasan
nusantara yang
mempersatu kan
Ind nesia, di mana tr nsportasi merupakan masala me dukung perekonomian suatu bangsa.
semua
wilayah
yang v tal dalam
engan se makin meningkatnya
kualitas sistem dan jarin an transp rtasi, akan meningka t pula interaksi antar pelaku ekono i di sua tu wilaya
yang p da kelanj utannya akan dapat
me ingkatkan erekonomian secara keseluruha . 2.
Dari sisi legali as, Undang‐Undang Republik Indonesia N omor 17 tentang
Pela aran
me ngindikasi an
perlu ya
peny ediaan
ahun 2008 infrastruktur
pelabuhan seb gai tempa perpindahan intra‐ d n antarmo da transportasi. 3.
Pe bangunan pelabuhan dilaksanak n sebagai engemba gan dari fasilitas yang sud h ada unt k mendukung perke bangan e onomi set empat, maupun pada lokasi yang ba u untuk m embuka jalan bagi ke iatan tran sportasi w rga sehari‐ hari yang bersi at mendasar.
4.
Dal m rangka
enunjang kegiatan pembangun n pelabuh an, diperlu an sebuah
aktvitas studi ang mam u memberikan gam aran secar a lebih ko prehensi tentang kelay kan pada beberapa aspek y ng diangg ap penting sebelum dim lainya pe bangunan pelabuhan tersebut. 5.
Per turan Menteri Perhu ungan No. KM. 31 Tahun 2006 entang Pe oman dan Pro es Perenc naan di li gkungan ementeria Perhubu gan mengamanatkan ada ya pelaks naan Stud i Kelayakan sebagai salah satu syarat pe bangunan suatu infrastru tur transp rtasi, ter asuk dala
hal ini pel abuhan.
Dalam
al ini, sel in alasan ilmiah jug
undangan
yang
melatarb lakangi
alasan h kum dan amanat p rundangan sehingga
Pembangunan Pel buhan La ut Pulau
diperlukan
Studi
Kelayakan
ambolongan Kabup ten Selay r Provinsi
Sulawesi Selatan b gi kegiata tersebut iantaranya adalah seb agai berikut: (a). Und ng‐undang No. 17 Tahu n 2008 tentang Pelayar n (b). Peraturan Peme intah No.61 Tahun 200 tentang Kepelabuhana n (c). Peraturan Peme intah No.5 ahun 2010 tentang Kenavigasian (d). Peraturan Peme intah No.20 Tahun 201 tentang Angkutan di P rairan (e). Peraturan Peme intah No.21 Tahun 201 tentang Perlindungan ingkungan
aritim
(f). Perpres No. 70 Tahun 20 2 tentang Pengadaan Barang/ Ja sa Pemerintah beserta Perubahannya (g). Peraturan Pemerintah Nom r 38 Tahun 2007 tenta g Pembagia n Urusan P merintahan antara Pemerintah, Pemerin tah Daerah rovinsi, dan Pemerinta Kabupatendan Kota; (h). Peraturan Pem rintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Renca a Tata Ru ng Wilayah Nasional; (i). Kep tusan Men eri Perhubu ngan Nomo 31 Tahun 006 tentan Pedoman erencanaan di Li gkungan D partemen P erhubunga ; (j). Kep tusan Menteri Perhub ungan No or KP. 41
Tahun 20 13 tentang Penetapan
Ren ana Induk Pelabuhan N sional beserta perubah nnya. (k). Berbagai konv nsi
intern sional
ya g
diterbit an
oleh
IInternational
Maritime
Org nization (I O) dan beb rapa perat ran pelaksa aan yang r levan.
IV.1.3.
Tangga an Terha ap Maks d dan Tujuan 1. Mak ud Pekerjaan Stu i Kelayak n Pemba gunan Pelabuhan L aut bertujuan untuk men etahui layak atau ti ak dibang nnya suatu pelabuh n laut di lokasi studi terpilih berdasarkan aspek tata ruan , sosial, ek nomi, fina nsial, lingkungan, dan teknis pelabuhan. Kegiat n ini merupakan s atu penil ian (appr isal) guna men etahui ke ayakan su tu lokasi untuk dila sanakan p embangunan fasilitas pela uhan di atasnya.
2. Tuju n Berdasarkan hasil Studi Ke layakan yang merupa an bagian dari tahap pra‐desain dala
studi p rencanaan, selanjut ya dapat disusun s tudi lanjutan berupa
Rencana Induk 3. Lokasi Kegiatan Pela sanaan Studi Kelayakan Pembangunan
elabuhan Laut di L kasi Pulau
Tam olongan Kabupaten S elayar Pro insi Sulawesi Selatan. 4. Sasa an Hasil dari kegia an ini pad prinsipny untuk dij dikan acua n bagi par pelaksana studi lanjutan Dala
aupun pel aksana pe bangunan serta para pengambil kebijakan.
skala yang lebih b sar, kegia an ini juga dimaksud kan untuk melindungi
mas arakat sek tar dan pa a pelaku usaha dari dampak yan g mungkin timbul dari pela sanaan p mbangunan suatu pelabuhan. Hal ini m ngingat u tuk dapat dian gap layak, suatu loka si pemban unan pela uhan haru s memenuhi berbagai kriteria pada as ek‐aspek erikut ini:
IV.1.4.
(a).
Aspek tat ruang;
(b).
Kelayakan teknis;
(c).
Kelayakan ekonomi;
(d).
Kelayakan lingkungan;
(e).
Pertumbuhan ekono i dan perke bangan so ial daerah;
(f).
Keterpad an intra‐da antarmoda;
(g).
Adanya a sesibilitas t rhadap hin erland;
(h).
Keamana dan kesela atan pelayaran; dan
(i).
Pertahanan dan keam anan.
Tangga an Meng nai Pelap oran Pekerjaan dilaksan kan pada tahun ang aran 2017 dan disele saikan dalam waktu 4 (empat) bulan kale der dan di uat lapor n dengan rincian :
1.
Laporan Pendahuluan
Tim pelaksana dalam tahap ini harus menyusun Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang diserahkan kepada pemberi tugas 21 hari setelah berlakunya SPMK untuk pembahasan laporan pendahuluan dengan tim evaluasi. Laporan Pendahuluan mencakup pemahaman konsultan tentang kerangka acuan yang diberikan, tanggapan terhadap Kerangka Acuan Pekerjaan yang berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan maupun jadwal diskusi/ pembahasan dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta tugas dan tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Laporan ini merupakan acuan dalam pengendalian kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, pada tahap ini diharapkan konsultan telah merumuskan informasi dan data yang perlu di‐ inventarisir serta konsep kuesioner yang akan digunakan dalam kegiatan selanjutnya. 2.
Laporan Pendahuluan
Laporan ini diselesaikan 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya SPMK dan diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan antara memuat seluruh data sekunder dan informasi lainnya yang diperoleh dari hasil kunjungan lapangan serta analisis sementara study kelayakan berdasarkan data yang diperoleh terhadap alternative lokasi yang telah ditinjau. Laporan ini dilengkapi dengan sketsa awal lokasi dan foto dokumentasi yang menggambarkan kondisi daratan dan perairan pada seluruh alternatif lokasi (minimal tiga alternatif lokasi). Didalam Laporan Antara juga telah dikeluarkan kesimpulan sementara tentang kelayakan lokasi berdasarkan kajian matrik penilaian lokasi pelabuhan.
3.
Laporan Semi Rampung (Draft Final Report)
Laporan ini diselesaikan
60 (enam puluh) hari setelah berlakunya SPMK dan
diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Konsep laporan akhir memuat hasil analisis rangkuman potensi permasalahan dan rancangan rekomendasi dan harus dikonsultasikan di Ditpelpeng‐Ditjen Hubla., guna mendapatkan penyempurnaan kajian teknis. 4.
Laporan Akhir (Final Report)
Laporan ini lebih bersifat penyempurnaan maupun pemantapan dari konsep laporan akhir. Penyempurnaan laporan ini didasarkan pada beberapa masukan dan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah, swasta maupun masyarakat yang telah dilibatkan dalam pembahasan sebelumnya. Laporan ini harus diselesaikan oleh Tim Konsultam dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah berlakunya SPMK dengan jumlah laporan Akhir yang harus deserahkan kepada pemberi kerja sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan berisi a.
Penjelasa keseliuruhan hasil studi berdasarkan analisis gabungan dari aspek‐ aspek kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial derah, keterpaduan intra dan antarmoda, aksessibilitas terhadap hinterland, keamanan dan keselamatan pelayanan, pertahanan dan keamanan, dan aspek tata ruang.
b.
Tangapan terhadap hasil‐hasil analisis.
c.
Rekomendasi layak atau tidaknya dibangun pelabuhan laut di wilayah studi
Laporanakhir ini harus dipresentasikan di Ditpelpeng‐Ditjen Hubla (jakarta), setelah dipresentasikan di Ditpelpeng‐Ditjen Hubla guna penyempurnaan / perbaikan hasil akhir, maka konsultan wajib menyerahkan : a.
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan
b.
CD (Compact Disk) berisikan softcopy seluruh laporan yang telah diselesaikan sebanyak 1 (satu) keping
Saran konsultan adalah, jumlah laporan yang harus diserahkan ke pemberi pekerjaan sudah cukup jumlahnya, mengingat laporan yang diserahkan (terutama laporan Pendahuluan) sifatnya masih tentatif. Dengan kata lain, jika Laporan Pendahuluan dengan jumlah besar yang diserahkan ke Pemberi Pekerjaan akan sia‐sia, karena laporan pendahuluan tersebut masih perlu direvisi. Hal yang sama, berlaku untuk Laporan Antara, Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir. Jumlah yang diserahkan sudah cukup, atau jika ingin jumlahnya ditambah, sebaiknya Laporan Akhir diserahkan setelah evaluasi dan finalisasi Laporan Akhir mendapat rekomendasi dari Tim Teknis. Jika laporan diserahkan sebelum evaluasi tim teknis maka laporan yang ada sifatnya masih tentatif.
IV.2.
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK Dalam pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau
Tambolongan Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan ini akan ada tenaga ahli dari pemberi kerja yang tergabung dalam tim teknis yang akan membantu tim konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan khususnya untuk memberikan masukan dan arahan dalam pelaksanaan Studi. Tenaga ahli pelaksana pekerjaan akan meminta waktu untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari tim teknis, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kajian dan hasil keluaran kajian. Saran yang dapat dikemukakan kepada personil dan fasilitas pendukung dari PPK antara lain dapat dilakukan diskusi secara reguler untuk membahas setiap tahap dalam pelaksanaan kajian. Selain itu, diharapkan adanya dukungan data dan masukan dari PPK terutama yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Tambolongan
Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.