UJIAN KOMPREHENSIF PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS KAB / KOTA PROV. KALTIM
Petunjuk : a. Tulis NIP / nomor identitas lain, nama lengkap dan alamat pada lembar jawaban yang telah disediakan. b. Pilih alternatif jawaban yang dianggap paling tepat dengan memberikan tanda silang X pada lembaran jawaban, c. Apabila jawaban akan ganti, pada silangan yang telah dipilih beri tanda garis X, selanjutnya beri silang pada pilihan kedua, d. Jangan memberikan tanda atau coretan pada lembar soal, e. Apabila sudah selesai atau sudah habis waktunya soal dan lembar jawaban taruh dimeja tempat mengerjakan soal, akan diambil oleh petugas, f. Sifat : open book g. Waktu : 45 menit. Selamat mengerjakan Soal/ pertanyaan 1. Yang dimaksud dengan penganturan ruang memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanaan dan kemudahan pemberian pelayanan pada Kriteria 2.1.3 Bab II, adalah : a. Memberikan kemudahan untuk melakukan monotoring pelayanan b. Memberikan kemudahan dan keamanaan pada penyandang cacat, anak–anak, dan orang usia lanjut dalam melakukan akses terhadap pelayanan c. Tidak bertujuan untuk memberi kemudahan bagi petugas dalam memberi pelayanan d. Untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 2. Pada kriteria 2.1.4 Bab II disebutkan bahwa prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses. Yang dimaksud dengan prasarana klinik adalah : a. Gedung dan peralatan klinis b. SDM dan semua sumber daya yang ada di Puskesmas c. Instalasi air, instalasi listrik, instalasi udara, sarana pengelolaan limbah dan prasarana lain yang dibutuhkan d. Insinerator, tempat pembuangan limbah sementara, dan penyediaan air minum untuk pasien dan karyawan 3. Untuk menilai pemenuhan terhadap kriteria 2.2.2 bahwa Tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan persyaratan kompetensi, maka surveyor mencari bukti : a. Rencana kebutuhan dan pengembangan staf b. Kejelasan persyaratan kompotensi dan pola ketenangan c. Adanya orentasi bagi tenaga baru d. Adanya kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan 4. Pertimbangan dalam menyusun rencana operasional Puskesmas adalah : a. Visi, misi, tujuan Puskesmas, rencana lima tahunan dan penilaian kinerja b. Adanya kerjasama dengan sarana rujukan yang lain c. Ketersediaan bantuan finansial dan non finansial dari pemerintah d. Analisis terhadap kepentingan pihak terkait terhadap Puskesmas 5. Yang dinilai oleh surveyor untuk menentukan nilai pada kriteria 2.3.17 : harus tersedia data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputasan adalah : a. Laporan informasi tentang kinerja
b. Tersedianya SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data, prosedur pelaporan dan distribusi informasi serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolahan data dan informasi c. Informasi tentang proses penyusunan SOP, pendokumentasian, distribusi dan sosialisasi SOP, kajian dan tindak lanjut terhadap SOP d. Adanya informasi tentang hak dan kewajiban pasien 6. Untuk menilai bahwa proses pendaftaran dilaksankan dengan efektif dan efisien pada kriteria 7.1.1, surveyor akan menilai : a. Tersedianya media cetak tentang jenis pelayanan yang ada di pendaftaran b. Tersedianya prosedur dan bagan alur pendaftaran yang dipahami oleh petugas dan pasien c. Tersedianya informasi tentang hak dan kewajiban pasien d. Tersedianya informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain 7. Untuk menilai bahwa Puskesmas memperhatikan Hak dan kewajiban pasien, maka dilakukan penilaian terhadap : a. Klinik memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien yang juga dipahami dan diperhatikan oleh petugas b. Memberikan keluasaan pada pasien dan keluaraga untuk meminta obat yang dibutuhkan c. Memberikan semua yang diminta pasien untuk memberikan kepuasan pasien terhadap pelayanan klinis d. Klinik memberikan pelayanan pada perserta JKN sesuai dengan hak kepesertaan 8. Inti dari Bab 7 pada standar akreditasi Puskesmas adalah : a. Pasien barpartisifasi dalam proses pelayanan klinis b. Kesinambungan pelayanan klinis c. Pelayanan klinis harus dipandu oleh standar yang ideal d. Peran serta praktisi klinis dalam perbaikan mutu dan keselamatan 9. Persetujuan tindakan medik (informed consent) diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yang membutuhkan persetujuan tindakan medik (kriteria 7,4,4) : a. Persetujuan tindakan medik merupakan salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang akan diterima b. Dibuat untuk semua tindakan klinis yang akan dilakukan c. Tidak boleh dilakukan secara lisan d. Tidak wajib didokumentasikan 10. Pelaksanaan layanan klinis sesuai dengan kriteria 7.6.1 : pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis, yang dinilai oleh surveyor adalah : a. Ketersediaan pedoman dan prosedur pelayanan klinis yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan b. Layanan klinis dilakukan oleh tenaga yang kompeten mengacu pada rencana asuahan yang disusun c. Layanan klinis dimonitor oleh staf yang kompeten d. Tersedianya kebijakan dan prosedur untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu 11. Untuk membutikan bahwa kriteria 8.1.1. bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompeten maka surveyor memeriksa : a. Jenis – jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia b. Adanya bukti kesesuaian hasil laboratorium yang ada di Puskesmas dengan laboratorium lain c. Adanya bukti dilakukan pemantaban mutu eksternal d. Adanya bukti pelatihan pada petugas laboratorium dan pemberian tugas sesuai dengan latihan yang diikuti dan pengalaman kerja
12. Kebijakan dan prosedur spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium pada kriteria 8.1.2 dalam pelayanan laboratorium mewajibkan Puskesmas untuk : a. Untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium dipandu oleh kebijakan dan prosedur spesifik b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dilaporkan kepada Pimpinan Puskesmas bila tidak sesuai c. Mewajibkan Puskesmas untuk meyediakan reagensia esensial sesuai jenis pelayanan d. Mewajibkan Puskesmas untuk memonitor penggunaan reagensia esensial 13. Pelayanan obat di Puskesmas, sesuai dengan persyaratan pada standar akreditasi, maka pelayanan obat harus : a. Menyediakan berbagai jenis obat sesuai dengan kebutuhan, dan tersedia dalam jumlah yang memadai b. Puskesmas tidak diwajibkan mempunyai tenaga apoteker yang berSIPA c. Pelayanan obat tersebut hanya boleh melayani Puskesmas tersebut d. Tidak harus disusun pola ketenagaan 14. Jika Puskesmas rawat inap tidak mempunyai pelayanan radioagnostik maka pada elemen penilaian untuk standar tentang pelayanan radiodiagnostik dinilai dengan nilai : a. Semua EP dinilai 10 b. Semua EP dinilai 5 c. Semua EP dinilai 0 d. Tidak dilakukan penilaian tentang EP pada standar tersebut 15. Untuk menilai bahwa rekam medis dikelola dengan baik, maka surveyor menelusur : a. Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman pelayanan rekam medis dan pelaksanaannya b. Adanya kebijakan pemanfaatan informasi rekam medis untuk penelitian dan pengembangan c. Adanya kebijakan pemanfaatan informasi rekam medis untuk klaim pasien JKN d. Kejelasan prosedur pemanfaatan rekam medis 16. Untuk mengendalikan bahan dan limbah berbahaya, maka yang harus dilakukan oleh Puskesmas adalah : a. Memeriksa sanitasi dan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas b. Memeriksa kondisi fisik klinik dan sarana pembuangan limbah secara periodik c. Adanya kebijakan dan prosedur inspeksi pembuangan limbah, melakukan analisis, dan menyusun serta melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil analisis d. Inventarisasi bahan dan limbah berbahaya, penanganan, penyimpanan dan penggunaan serta pelaporan bila terjadi insiden, dan pembuangan limbah berbahaya dengan benar
17. Untuk menilai proses kredensial tenaga klinis dilakukan dengan cara memeriksa : a. Adanya uraian tugas yang jelas pada semua tenaga klinis yang ada sebagai bukti pelaksanaan kredensial b. Adanya Pencatatan data kepegawaian tenaga klinis yang lengkap sebagai salah satu kegiatan kredensial c. Adanya kebijakan dan prosedur kredensial yang meliputi penilaian kompetensi petugas klinis, dan upaya untuk peningkatan kompetensi dalam memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga klinis d. Pelayanan klinis hanya diberikan oleh petugas klinis yang berijin 18. Pengukuran mutu layanan klinis yang dipersyaratkan pada standar akreditasi Bab IX meliputi : a. Kinerja semua unit kerja di Puskesmas
b. Penilaian pasien terhadap pelayanan klinis, penilaian terhadap asuhan klinis, dan penilaian terhadap pelayanan penunjang diagnosis c. Kinerja penerapan manajemen risiko d. Adanya tim mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan melalui keputusan kepala klinik 19. Untuk membuktikan bahwa tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien berfungsi dengan baik, maka surveyor akan menilai : a. Adanya bukti pembentukan tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien b. Adanya monitoring kinerja oleh tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang mewajibkan semua unit untuk menindaklanjuti sesuai proses PDCA c. Tim mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan monitoring program kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien d. Tim mutu dan keselamatan pasien memastikan proses penyusunan SOP dilakukan disemua unit pelayanan yang terkait dengan pelayanan klinis yang ada di Puskesmas 20. Bentuk partisipasi tenaga klinis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien ditunjukkan dalam bentuk : a. Monitoring kinerja setiap tenaga klinis dalam memberikan pelayanan klinis b. Penyusunan, pengumpulan, analisis dan tidak lanjut terhadap pencapaian indicator klinis c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana kerja tahunan Puskesmas d. Menyampaikan kritik terhadap tim mutu dan keselamatan pasien dalam melaksanakan program mutu dan keselamatan pasien 21. Kriteria 4. 1. 2. Elemen penilaian hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana dan / atau pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas, dokumen yang disiapkan adalah : a. SOP dan SK Penerapan, b. Konsep dasar UKM Puskesmas, c. Hasil analisis hasil identifikasi, d. Bukti perbaikan rencana pelaksanaan UKM Puskesmas 22. Kriteria 3 Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran, criteria 4.2.1. materi telusur yang disiapkan adalah: a. Pelaksanaan Kegiatan UKM Puskesmas, b. Informasi tentang jadwal kegiatan UKM Puskesmas, c. Analisis kegiatan UKM Puskesmas, d. Rencana tindak lanjut kegiatan UKM Puskesmas. 23. Elemen penilaian 1, penanggung-Jawab dan pelaksana UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat, criteria 4.2.3. dokumen yang dipersiapkan di Puskesmas adalah: a. Dokumen pertemuan, b. Jadwal pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas, c. Perubahan tempat kegiatan, d. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. 24. Dasar penetapan indicator dan target pencapaian kinerja UKM Puskesmas adalah: a. Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, b. Indikator dan target kesepakatan Puskesmas, c. Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Provinsi, d. Standar dari kementerian kesehatan. 25. Yang tidak dituangkan kedalam kerangka acuan program kriteria 5.1.3. elemen penilaian 1 ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tatanilai yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas adalah: a. Tujuan, b. Sasaran,
c. Tata nilai, d. Misi Program/UKM Puskesmas. 26. Materi telusur kriteria 5.2.2. elemen penilaian kepala Puskesmas, penanggung-jawab UKM Puskesmas, membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil kegiatan kebutuhan dan harapan sasaran program dalam penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) adalah: a. Data hasil kajian, b. Hasil analisis data, c. Rencana tindak lanjut, d. Hasil kajian, notulen dan presentasi. 27. Periode kajian ulang terghadap uraian tugas ditetapkan oleh kepala Puskesmas pada kriteria 5.3.3. dokumen yang dipersiapakan: a. SK dan SOP tentang kajian ulang uraian tugas, b. Daftar hasil pertemuan, c. Instrumenkajian banding, d. Hasil pembahasan kajian ulang uraian tugas. 28. Elemen penilaian 4 peran lintas program dan lintas sektoral didokumentasikan dalam kerangka acuan, Kriteria 5.4.1. dokumen yang dipersiapkan adalah : a. Sop Lintas sektoral dan lintas program, b. Kerangka acuan UKM Puskesmas, c. Rekaman kegiatan lintas program dan sektoral, d. SK pemberlakuan SOP. 29. Materi telusur pada elemen 1. Kepada Puskesmas dan Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan criteria 5. 6. 1. adalah : a. Rencana monitoring b. Pelaksanaan monitoring, c. Hasil monitoring, d. Evalusi dampak dari hasil monitoring. 30. Elemen penilaian 4. Hasil kajian dan tindak lanjut didokomentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Kriteria 5. 6. 2. adalah : a. Dokumen hasil kajian, b. Rencana tindak lanjut, c. Bukti tindak lanjut, d. Hasil analisis. 31. Kriteria 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, didokumentasikan, dan dilaporkan, kriteria 5. 6. 3. adalah : a. Hasil penilaian, b. Hasil tindak lanjut, c. Bukti proses penilaian kinerja, d. Bukti tindak lanjut laporan ke dinas kesehatan kabupaten / kota, 32. Puskesmas rawat inap pelayanan 24 jam, tidak melakukan program PONED nilainya adalah : a. Nilai 0, b. Nilai 5, c. Nilai 10, d. Tidak termasuk didalam penilaian. 33. Kriteria 6. 1. 10. Pada elemen penilaian 4, pelaksanaan penanganan kasus TB sesuai dengan prosedur, dokumen yang dipersiapkan di puskesmas adalah : a. Laporan pelaksanaan strategi DOTS, b. SOP strategis DOTS, c. Kerangka acuan strategi DOTS,
d. Rekapan bulanan. 34. Untuk melakukan penilaian bahwa pemeliharaan sarana dan peralatan di Puskesmas dilaksanakan dengan jelas dan akurat, maka surveyor akan menelusur : a. Proses pencatatan dan pelaporan barang inventaris b. Kebersihan dari peralatan yang tersedia c. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan d. Lapoeran kerusakan alat 35. jika sebagian dari kegiatan dikontrakan pada pihak ketiga, agar memenuhi standar akreditasi 2. 5. 2. Maka Puskesmas harus : a. Memastikan siapa penanggung jawab untuk melakukan evaluasi dokumen kontrak dengan pihak ketiga b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pihak ketiga sesuai dengan indicator dan standar kenerja yang ditetapkan c. Kepala puskesmas berkewajiban untuk melakukan monitoring pihak ketiga bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota d. Kontrak pihak ketiga hanya boleh dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 36. Pada kriteria 1. 3. 1. Kinerja Puskesmas dianalisisuntuk perbaikan. Evaluasi terhadap kinerja dilakukan dengan cara : a. Audit eksternal b. Adanya indicator yang jelas ditetapkan untuk penilaian kinerja, dilaksnakan dianalisis, dan ditindaklanjuti c. Indikator kinerja yang disusun berdasarkan audit internal digunakan untuk menyusun perencanaan d. Indikator yang disusun tidak diutamakan untuk penilaian efektifitas dan efisien penyelenggaraan Puskesmas. 37. Perencanaan Puskesmas pada kriteria 1. 1. 1. Disusun berdasarkan : a. Penilaian kinerja UKM Puskesmas b. Analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif c. Peluang pengembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi d. Pertimbangan kemudahan aksess terhadap pelayanan klinis 38. Pada kriteria 1. 2. 6. Respons terhadap keluhan / umpan balik pelanggan diwujudkan dalam : a. Mengumpan balikkan secara langsung keluhan / umpan balik kepada penanggung jawab yang terkait b. Analisis dan tindak lanjut dalam bentuk upaya perbaikan yang diinformasikan kepada pengguna pelayanan c. Menyampaikan keluhan kepada Kepala Puskesmas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala Bidangdi Dinas Kehatan d. Analisis dan tindak lanjut tidak perlu diinformasikan kepada pengguna, yang penting adalah adanya perbaikan sesuai dengan keluhan / umpan balik yang disampaikan 39. Pemberdayaan pengguna Puskesmas pada kriteria 3. 1. 5. Dilakukan melalui mekanisme : a. Mewajibkan setiap penanggung jawab untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat b. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan Puskesmas, survey masyarakat desa, dan forum-forum pemberdayaan masyarakat c. Analisis Kesehatan Masyarakat ( Community Health Analysis ) d. Konsultasi dengan lintas sektor di Kecamatan 40. Kajibanding pada kriteria 3. 1. 7 : a. Wajib difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota b. Bila dilakukan harus direncanakan dengan baik, dianalisis, ditindaklanjut, dan dievaluasi pelaksanaaannya
c. Kegiatan kajibanding dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing penanggung jawab UKM Puskesmas d. Hasil kajibanding harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
SOAL URAIAN 1. Saudara bersama tim mendapat tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk melakukan pendamping persiapan akreditasi di sebuah Puskesmas . Bagaimana saudara akan mempersiapkan Puskesmas tersebut sampai Puskesmas tersebut layak untuk diajukan penilaian akreditas. Uraian jawaban saudara 2. Setelah saudara melakukan pendamping selama 7 bulan apa yang akan saudara lakukan untuk menilai kelayakan Puskesmas tersebut untuk diajukan dalam survey akreditasi oleh lembaga akreditasi. 3. Jelaskam apa yang saudara lakukan sebagai pendamping untuk mendampingi Puskesmas menjelang hari penilaian akreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP 4. Jelaskan pendekaytan dalam pendamping jika sistem balum tertata atau belum berjalan denga baik.
