Judul:
Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum
Nama:
M. Firmansya
NPM: 0612011034
A. Latar Belakang
Perk Perkem emba ban ngan gan
parad aradig igma ma
hukum ukum
pada ada
masa asa
sekar ekaran ang g
ini ini
sang sangat atla lah h
multidimensional khususnya perkara pidana dan perkara perdata. Perkembangan tersebut membawa kita untuk lebih melangkah maju dan mendorong kita untuk menyikapi menyikapi sesuatu dengan berpola pikir secara kritis dalam melihat suatu kasus. Dari banyak kasus yang ditemui dalam praktek persidangan salah satunya adalah kasus yang semula diajukan sebagai perkara pidana lalu diputus lepas dari segala tuntut tuntutan an hukum hukum oleh oleh Pengad Pengadila ilan n Negeri. Negeri. Adalah Adalah merupa merupakan kan suatu suatu kenyat kenyataan aan bahwa seorang hakim di dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan dalil-dalil mana yang benar menurut hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan serta alatalat bukti yang diajukan agar dapat ditentukan suatu putusan yang adil dan tepat.
Pertim Pertimban bangan gan tersebu tersebutt akhirn akhirnya ya diguna digunakan kan dalam dalam menent menentuk ukan an pengam pengambil bilan an keputu keputusan san.. Bagi Bagi majelis majelis hakim hakim cara yang yang dapat dapat diguna digunakan kan dalam dalam mengam mengambil bil keputusan adalah melalui musyawarah majelis hakim dalam perkara yang tidak diperiksa oleh Hakim Tunggal.
Kesepakatan dalam mengambil keputusan tersebut dapat ditempuh dengan dua
kemungkinan yaitu pertama, putusan diambil melalui suara terbanyak, atau kedua jika tidak diperoleh suara terbanyak maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Dalam pasal 1 (22) KUHAP dimuat pengertian suatu pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa (1) pemidanaan, (2) bebas atau (3) lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang”.
Putusan pemidanaan dijatuhkan menurut pasal 193 (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan putusan bebas menurut 191 (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum mengacu pada pasal 191 (2) KUHAP.
Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi ini tentang: “Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum? 2. Bagaimanakah hak terdakwa yang masih dalam tahanan ketika mendapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum?
2.
Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini meliputi substansi penelitian dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis , untuk memperluas dan memperdalam pemahaman penulis tentang dasar-dasar petimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. b. Kegunaan Praktis Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang
bergerak
dalam
bidang
penyelenggeraan
peradilan
pidana
dan
kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual
1. Kerangka Teoretis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acauan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti (Soedjono Soekanto, 1986 : 125).
Dalam pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Dalam hal putusan lepas dari sgeala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
Berbeda dengan putusan bebas, karena dalam hal menjatuhkan putusan bebas hakim melihat kepada pembuktian yang ada berdasarkan Undang-Undang, dimana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
Seorang hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat melihat beberapa alasan yaitu rechtvaardigingsgronden (alasan-alasan yang
schulduiltsluitingsgronden
membenarkan)
dan
menghilangkan
kesalahan)
hanya
(alasan-alasan
menghilangkan
yang
pertanggungjawaban
(toerekenbaarheid ) pembuat atas peristiwa yang dilakukannya. Umum diterima pendapat bahwa rechtvaardigingsgronden menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana. Walaupun sesuai dengan rumusan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Sedangkan dalam hal schulduiltsluitingsgronden perbuatan yang bersangkutan tetap merupakan suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (toegerekend ) kepada pembuat, (Mr. Drs. E. Utrecht,1986 : 346-347) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2). Pasal 49 : 1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hokum, terhadap diri
sendiri
maupun orang
lain;
terhadap
kehormatan
kesusilaan
(eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2) Pembelaan terpaksayang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,
tidak dipidana.
Schulduiltsluitingsgronden dapat dibagi dalam : a. Ontoerekeningsvatbaarheid; b. Overmacht (Pasal 48 KUHP); c. Noodweer-exces (kelebihan pembelaan darurat); d. Ambtelijk bevel door onbevoegd gezag (perintah yang dikeluarkan oleh suatu pejabat (jabatan) yang tidak berkuasa (berhak).
Sedangkan Rechtvaardigingsgronden dapat dibagi dalam: a. Noodtoestand (keadaan darurat) b. Noodweer (pembelaan darurat) c. Wettelijk voorrschrift (melaksanakan peraturan peundang-undangan) d. Bevoegd gezag (perintah yang dikeluarkan oleh suatu pejabat)
2. Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 :132).
Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi : a. Hakim, adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan/onslag van rechtvervolging, adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. c.
Dasar pertimbangan hakim adalah dasar yang menjadi rujukan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : I.
PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
II.
TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai hakim, putusan lepas dari segala tuntutan/onslag van rechtvervolging,
III.
METODE PENELITIAN
Merupakan bab yang berisikan uraian mengenai pendekaan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi dalam sub bab mengenai dasar pertimbagan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan hak terdakwa yang masih dalam tahanan ketika mendapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
V.
PENUTUP
Merupakan bab penututp yang berisikan kesimpulan dan saran.
F.
Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut:: a. Yuridis Normatif Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam bahan kepustakaan, baik berupa literatur, dokumen-dokumen pendukung yang ada hubungannya dengan masalah saksi mahkota, terutama yang tercantum dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Yuridis Empiris Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta dalam praktek secara langsung tentang kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.
2. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan b.
jenis data yang digunakan dalama penelitian meliputi data primer dan sekunder.
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, 1) Bahan hukum primer terdiri dari : a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2) Bahan hukum sekunder terdiri dari: a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3258) d) Keputusan Menteri Kehakiman RI no.-M-01-PW-07 003 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP; e) Peraturan-peraturan lain yang timbul dalam praktek.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, literature
dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum di kejaksaan dan pengadilan negeri yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989: 152). Sampel adalah sesuatu yg digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yg lebih besar atau bagian kecil yg mewakili kelompok atau keseluruhan yg lebih besar; percontoh (kbbi.web.id)
Populasi yang diambil penulis adalah jaksa, hakim, serta advokat. Untuk menentukan sampael dari populasi digunakan metode purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti secara hierarki sebagaimana tersebut di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah: a) Hakim b) Jaksa c) Advokat
: 2 orang : 2 orang : 1 orang +
Jumlah
5 orang
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulka data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Data sekunder dilakukan dengan cara : 1) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 2) Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berhubungan dengan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
b. Data primer, dilakukan dengan mengadakan studi lapangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjung Karang.
Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah : 1) Pengamatan tidak terlibat ( Non participant observation), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti; 2) Wawancara, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengancara beratanya secara langsung kepada responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.
2. Metode Pengolahan Data
Data yang diperoleh baik yang berua data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melalui beberapa cara antara lain : a. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang teah diperoleh untuk menjamin apakah data terrsebut benar-benar lengkap atau tidak kejelasannya atau relevansinya bagi penelitian; b. Koding, yaitu dengan memberikan kode (tanda) terhadap data yangntelah diterima dan sejenis sesuai dengan bidang-bidang pembahasan, sehingga data-data tersebut dapat dengan mudah untk dianalisis.
5. Analisis Data
Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang mengetahui yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Andi Zainal Prof. DR, SH. 1987. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BAGIAN PERTAMA . Bandung : Alumni
Utrecht, E., Mr. Drs. 1986. HUKUM PIDANA I . Surabaya: Pustaka Tinta Mas
Affandi, Wahyu. 1993. TENTANG MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM . Alumni Bandung
Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. KEMERDEKAAN HAKIM KEPUTUSAN BEBAS MURNI (ARTI DANMAKNA). Simplex. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
