Tugas Modul 6 Kegiatan Belajar 2 1. Laporan Hasil Bacaan tentang konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai suatu kesatuan, warga negara adalah salah satu ciri suatu negara yang berkedaulatan, cukup dilihat dari warga negaranya saja kita bisa melihat seberapa maju negara tersebut. Dalam suatu negara, warga negara harus tahu bagaimana negara yang dia berada di dalamnya. Sistem pemerintahannya, hukum yang berkembang dinegara tersebut dan banyak lagi yang patut dia ketahui dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik. Warga negara adalah alat kunci keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan sayapnya di kancah Internasional, maka dari itu pendidikan kewarganegaraan harus diketahui oleh warga negara, supaya dia bisa mengetahui orang yang bagimana yang diakui oleh negara sebagai warga negara, dan orang yang bagaimana yang tidak diakui oleh negara. Kala ini warga negara harus mengetahui hubungan timbal balik antara warga negara ataupun pemerintah yang menaunginya. Seperti masyarakat Modern saat ini, hubungan timbal balik antar warga negara semakin nyata contohnya saja pada saat warga hak warga negara pada hukum. Hak warga negara melaporkan dirinya telah terjadi suatu kerugian yang dimisalkan pada pencurian dan kewajiban aparatur negara yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum yang menegakkan hukum di negaranya untuk menangkap pelaku tindakan kriminal, dan itu termasuk tindakan nyata hubungan timbal balik antara pemerintah yang menjadi aparatur negara dan masyarakat.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Konsep Dasar Tentang Warga Negara ? 2. Apa Unsur-unsur yang Menentukan Kewarganegaraan ? 3. Apa Problem Status Kewarganegaraan ? 4. Bagaimana Karakteristik Warga Negara yang demokrat ? Eri Irawan 18280202710015
5. Bagaimana Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ? 6. Apa Hak dan Kewajiban Warga Negara ?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana konsep warga Negara. 2. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. 3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi problem status dalam kewarganegaraan. 4. Untuk mengetahui bagaimana karakterisrik warga Negara yang demokrat. 5. Untuk mengetahui bagaimana cara dan bukti untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 6. Untuk mengetahui hak dan kewajiban warga Negara.
Eri Irawan 18280202710015
BAB II PEMBAHASAN KEWARGANEGARAAN
A. KONSEP DASAR TENTANG WARGA NEGARA 1. Pengertian Warga Negara
Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara.Istilah negara.Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warag dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggungjawab. Sejalan dengan definisi di atas, AS Hikam pun mendefinisikan bahwa negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang kawula negara, karena kawula negara betul-betul negara betul-betul berarti objek yang dalam bahasa Inggris (object) berarti object) berarti orang yang dimilki dan mengabdi kepada pemiliknya. Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbale balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, Cina, Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warag negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau
Eri Irawan 18280202710015
perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. 2. Asas Kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan di perlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Banyak contoh kasus tentang pentingnya status kewarganegaraan seperti anak yang lahir dari perkawinan yang orang tuanya berbeda kewarganegaraan, atau atau warga keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indoinesia namun kesulitan mendapatkan kewarganegaraan. Setiap Negara bebas menetapkan asas kewarganegaraan, karena setiap Negara memiliki budaya, sejarah dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan kelahiran dan (2) asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. 1. Asas kewaganegaraan berdasarkan keturunan dan kelahiran
a. Asas keturunan (ius sanguinis) Asas keturunan (ius sanguinis) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya berstatus warga negara dari negara tersebut ; artinya apabila seseorang lahir di Indonesia, tetapi oang tuanya berkewarganegaraan asing, ia memperoleh status kewarganegaraan bardasarkan dari orang tuanya. b. Asas kelahiran (ius soli) Asas kelahiran (ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang; artinya, apabila seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka ia berhak mendapatkan status warga negara tersebut.
1. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan
a. Asas kesatuan hukum Asas kwearganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami dan istri untuk menjalankan hukum yang sama. b. Asas persamaan derajat Asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan pihak masing-masing. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat memiliki kewarganegaraan asal. Eri Irawan 18280202710015
B. UNSUR-UNSUR YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN
1. Unsur darah atau keturunan (ius sanguinis) Kewarganegaraan yang diperoleh atas kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan. Bila orang tua berkewarganegaraan indonesia maka anaknya adalah warga negara Indonesia. Unsur ini telah berlaku dalam sistem kesukusn sejak dahulu, dan sekarang berlaku di antaranya di Inggris, Amerika Serikat,perancis, Jepang, dan Indonesia. 2. Unsur daerah tempat lahir (ius soli) Kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran dari orang tua yang melahirkan. 3. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi) Kewarganegaraan yang diperoleh atas hak opsi, yaitu untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Hak kewarganegaraan ini disebut juga kewarganegaraan aktif. Sementara itu seseorang dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.
C. PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN
Berkaitan dengan status kewarganegaraan, persoalan akan muncul apabila sebuah negara menerapkan secara tegas asas kewarganegaraan tertentu. Persoalan- persoalan itu dikenal sebagai berikut. 1) Apatride, yaitu seseorang tidak memperoleh status kewarganegaraan tertentu oleh karena ia lahir lahir di sebuah nagara yang menganut ius sanguinis. 2) Bipatride, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan ganda oleh karena orang tersebut baresal dari orang tua yang negaranya menganut ius sanguinis sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. 3) Multipatride, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, seperti penduduk yang tinggal di perbatasan antar dua negara.
Guna mengatasi persoalan status kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal. Bagi negara Indonesia, persoalan kewarganegaaan diatur oleh UUD 1945 pasal 28D Ayat 4: “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. UU No. 62 Tahun 1958tentang kewargarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan indonesia adalah karena kelahiran, karena pengangkatan, karena perkawinan, karena turut ayah dan ibu, karena Eri Irawan 18280202710015
pernyataan, dan karena kewarganegaraan, yaitutata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan, seperi ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2006 sebagai yang menggantikan UU No. 62 Tahun1958, dan UU No. 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958. 1. Karena kelahiran
Akta yang dimiliki oleh warga negara dari kantor catatan sipil kabupaten/kota sebagai bukti tanggal, bulan , tahun (waktu), dan tempat kelahiran setelah kantor tersebut menerima usul pengajuan yang berisi bukti kelahiran dari rumah sakit/bersalin maupun instansi yang berwenang seperti kelurahan.
2. Karena pengangkatan
Adalah keputusan negara untuk memberikan kesempatan bagi anak warga negara asing melalui pengangkatan. Pengangkatan ini berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 Tahun 1958 dan sesuai dengan surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 5 Januari 1959 dengan bukti adanya pernyataan sah dari buku catatan tentang pengangkatan anak asing dari pemerintah melalui menteri kehakiman. Sebaliknya bahwa anak warga negara indonesia (WNI) yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sbagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI (Menurut UU N0. 12 tahun 2006 pasal 5 ayat 2).
3. Karena perkawinan
Adalah keputusan presiden mengenai pemberian hak kewarganegaraan atas dasar perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah dari Kantor Uruan Agama (KUA) Departemen Agama RI.
4. Karena turut ayah dan ibu
Adalah keputusan presiden mengenai pemberian hak kewarganegaraan karena keikut sertaan warga negara tersebut dengan ayah dan ibunya.
5. Karena pernyataan
Adalah keputusan presiden mengenai pemberian hak kewarganegaraan kepada warga negara melalui pembuatan pernyataan yang berisi mengenai kehilangan.
Eri Irawan 18280202710015
6. Karena pewaganegaraan
Adalah
keputusan
presiden
mengenai
diterimanya
permionan
perolehan
hak
kewarganegaraan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bukti kewarganegaraan berdasarkan permohonan adalah petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut. Bukti ini diberikan kepada pemohon setelah permohonan dikabulkan dan pemohon melakukan pengucapan sumpah dan janji setia kepada negara RI.
D. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRAT 1. Rasa Hormat dan Tanggung Jawab
Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebgai warga negara yang democrat, seorang warga negara juga di tuntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.
2. Bersikap Kritis
Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris(realitas social, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra-empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditujukan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.
3. Membuka Diskusi dan Dialog
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.
Eri Irawan 18280202710015
4. Bersikap Terbuka
Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
5. Rasional
Bagi Negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu yang yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara sementara. Sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois.
6. Adil
Sebagai negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan caracara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil a dalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan semangat keadilan, maka tujuantujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan.
7. Jujur
Memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur biasa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial dan sebagainya.
Kejujuran politik adalah bahwa kesejahteraan warga negara merupakan tujuan yang ingin di capai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidak jujuran politik adalah seorang poliotisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi partainya. Karena partai itu penting bagi kedudukannya.
Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Sebagai warga negarayang otonom, ia mempunyai karesteritik lanjutan sebagai berikut: Eri Irawan 18280202710015
1. Memiliki kemandirian. 2. Memiliki tanggung jawab. 3. Menghargai martabat manusia dan keharmonisan pribadi. 4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran sikap yang santun. 5. Mendorong berfungsinya demokrat konstitusional yang sehat.
Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional yaitu : a.
Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law).
b.
ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif ( process of law making )
c.
mendukung pembuatan materi-materi hukum yang renponsif ( content of law)
d.
Ikut menciptakan aparat penegak hokum yang jujur dan bertanggung jawab ( structure of law)
E. CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan RI, yaitu: a.
Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.
b.
Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling lambat 10 tahun tidak berturut-turut.
c.
Sehat jasmani dan rohani.
d.
Dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan konstitusi UUD 1945.
e.
Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih.
f.
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
g.
Memiliki pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap.
h.
Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
Tata cara permohonan memperoleh kewarganegaraan: Eri Irawan 18280202710015
a.
Permohonan pewarganegaraan di ajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri.
b.
Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat.
c.
Menteri meeneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
d.
Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya, yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia: Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang meliputi delapan cara, yaitu: a.
Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
b.
Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di Negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
c.
Sehat jasmani dan rohani.
d.
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
e.
Tidak pernah di jatuhi pidana karena karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
f.
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
g.
Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap.
h.
Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.
Adapun tata caranya adalah sebagai berikut: a.
Permohonan di ajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri.
b.
Berkas permohonan tersebut di sampaikan kepada pejabat.
c.
Permohonan di sertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
d.
Permohonan di kenai biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah.
e.
Presiden dapat menerima dan menolak permohonan.
Eri Irawan 18280202710015
f.
Pengabulan permohonan di tetapkan dengan keputusan presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan presiden di tetapkan.
g.
Penolakanpermohonan disertai alasan dan di beritahukan oleh menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan di terima oleh menteri.
h.
Keputusan presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
i.
Paling lambat 3 bulan sejak keputusan presiden di kirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia.
j.
Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan presiden batal demi hukum.
k.
Apabila pelaksanaan sumpah atau janji tidak dapat di lakukan karena kelailan pejabat, mak pemohon dapat menyatakan pengucpan sumpah atau janji setia di hadapan pejabat lain yang di tunjuk menteri.
l.
Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah atau janji.
m. Paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, pejabat menyampaikan berita acara yang tersbut. n.
Setelah pengucapan sumpah atau janji pemohon wajib menyerahkan dokumen keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari.
o.
Salinan
keputusan
presiden
tentang
pewarganegaraan
menjadi
bukti
sah
kewarganegaraan seseorang. p.
Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita Negara RI.
Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui stelsel pasif atau dikenal juga dengan warga negara by operation of law dan warga negara yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui stelsel aktif dikenal dengan by registration. Dalam penjelasan umum Undang-undang No.62/1958 bahwa ada tujuh cara memperoleh
kewarganegaraan
Indonesia,
yaitu
(1)
karena
kelahiran.
(2)
karena
pengangkatan. (3) karena dikabulkannya permohonan. (4) karena pewarganegaraan. (5) karena perkawinan. (6) karena turut ayah dan ibu serta (7) kar ena pernyataan. Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut (berdasarkan Undang-undang No.62/1958: Eri Irawan 18280202710015
1.
Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran.
2.
Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari peraturan pemerintah No.67/1958, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/2/25. Butir 6. Tanggal 5 Januari 1959.
3.
Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia
karena
dikabulkannya
permohonan
adalah Petikan
Keputusan
Presidententang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia). 4.
Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pewarga-negaraan adalah Petikan Keputusan Presiden.
1.
Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam surat edaran menteri kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh kehilangan kewarganegaraan Repoblik Indonesia dengan pernyataan.
F.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Apabila seseorang menjadi warga Negara suatu Negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga Negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibanya sebagai warga Negara. Hak dan kewajiban warga Negara yang di maksud adalah sebagai berikut: 1)
Hak Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945, adalah: a. Hak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak. b. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. c. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. d. Setiap anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan. e. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. f. Berhak mendapatkan pendidikan,ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan atau demi kesejahteraan hidup manusia. Eri Irawan 18280202710015
g. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya h. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. i. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. j. Setiap
warga
Negara
berhak
memperoleh
kesempatan
yang
sama
dalam
pemerintahan. k. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. l. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara, dan meninggalkan nya serta berhak kembali. m. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. n. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. o. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk menembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. p. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. q. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka poliyik dari Negara lain. r. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta bserhak memperoleh pelayanan kesehatan. s. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. t. Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat. u. Setiap orang berhak mempunuai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Eri Irawan 18280202710015
v. Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun. w. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskrim.inatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. x. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2)
Kewajiban warga Negara meliputi : a. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama, antara Negara dengan warga Negara dan membela tanah air (pasal 27). b. Wajib membela pertahanan dan keamanan Negara (pasal 29). c. Rajin menghormati hak asai orang lain dan mematuhi pembatasan yang terutang dalam peraturan (pasal 28). d. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah. e. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. f. Wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. g. Wajib mengikuti pendidikan dasar
Eri Irawan 18280202710015
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan, dikenal dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu ius soli (tempat kelahiran) dan ius sanguinis(keturunan). Sedangkan dari sisi perkawinan dikenal pula asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Unsur- unsur yang menentukan kewarganegaraan: 1. Unsur darah keturunan ( Ius Sanguinis); 2. Unsur daerah tempat kelahiran ( Ius Soli); 3. Unsur pewarganegaraan ( Naturaalisasi). Karateristik warga negara yang demokrat: 1. Rasa hormat dan tanggung jawab; 2. Bersikap kritis; 3. Membuka diskusi dan dialog; 4. Bersikap terbuka; 5. Rasional; 6. Adil; 7. Jujur.
B. Saran
Sebagai warga negara yang baik kita harus mencintai dan menjaga kesatuan negara kita agar negara yang sangat kita cintai ini menjadi negara yang makmur dan sentosa seperti citacita dan tujuan bangsa kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Eri Irawan 18280202710015
DAFTAR PUSTAKA
http://hapidzcs.wordpress.com/2012/10/05/konsep-dasar-sebagai-warga-negara/ http://putrajelapat.blogspot.com/2009/11/konsep-tentang-warganegara-civic.html
Eri Irawan 18280202710015
2. Laporan Hasil Diskusi tentang konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
BAB I Pendahuluan
A. Latar belakang pelaksanaan diskusi Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia . Dalam melakasanakan haknya, seseorang dibatasi oleh kewajibannya sendiri dan hak orang lain. Dengan kata lain, perlaksanaan hak seseorang harus memeprtimbangkan hak orang lain pula. Alangkah lebih baik, sebelum menuntut hak harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban seorang warga negara misalnya membayar pajak dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.
B. Tujuan diskusi Adapun tujuan dilakukannya diskusi adalah sebagai laporan untuk tugas mata kuliah PKn pada Kelas PPG 2018 sekaligus lebih memahami tentang makna Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.
C. Topik atau masalah yang didiskusikan Yang menjadi topik dalam diskusi ini adalah konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
D. Tempat, waktu, dan peserta diskusi Diskusi ini dilaksanakan di SDN 1 Sukatani Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Banten. Adapun waktu pelaksanaan diskusi yaitu pada tanggal 19 September 2018, diikuti oleh 4 orang Guru Kelas SDN 1 Sukatani yaitu: Masmuah, S.Pd.SD, Dadan Ramdani, S.Pd, Eri Irawan, S.Pd.SD, dan Ahmad Basohi, S.Pd.SD Eri Irawan 18280202710015
BAB II Uraian Diskusi
Diskusi ini dilakukan pada jam istirahat kegiatan belajar mengajar, dan dilakukan sebagai obrolan ringan antar guru. Adapun materi diskusi yang dibahas yaitu tentang Konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
Penanya pertama (1) (Ahmad Basohi) : Apa yang dimaksud warga negara? Jawab: (Masmuah) Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945.
Penanya kedua (2) (Eri Irawan)
Apa saja hak warga negara? Mohon dijelaskan! Jawab: (Dadan Ramdani) hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut: a. Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. b. Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. d. Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaa negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diat ur dengan undang-undang. Eri Irawan 18280202710015
e. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undangundang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri
Penanya ketiga (3) (Eri Irawan)
Apa saja yang menjadi kewajiban warga negara? Mohon penjelasannya! Jawab: (Masmuah) contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang.
Penanya keempat (4) (Ahmad Basohi)
Jelaskan jenis-jenis hak warga negara! Jawab: (Eri Irawan) Hak merupakan sesuatu yang boleh kita dapatkan, miliki, dan bukanlah menjadi keharusan. Kansil (1989) membedakan hak ke dalam dua jenis hak, yakni: a. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghhormati hak tersebut. Misalnya hak untuk hidup dan hak untuk memeluk agama. Selnajutnya hak mutlah terbagi ke dalam tiga macam hak, yaitu: 1) Hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan. 2) Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. 3) Hak keperdataan, misalnya hak marital. b. Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini biasanya berada dalam hukum perikatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Eri Irawan 18280202710015
BAB III Simpulan
Warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Cara memperoleh kewargenegaraan dengan kelahiran terdapat dua asas (Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 6), yaitu asas keturunan (ius sanguinis) dan asas tempat kelahiran (ius soli). Prinsip ini akan menimbulkan permasalahan kewarganegaraan, yaitu apatride (tidak berkewarganegaraan) dan bipatribe (berkewarganegaraan ganda). Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat (Korten, 1993). Sifat yang menjadi ciri khas dari seorang warga negara yang bertanggung jawab adalah adanya komitmen terhadap nilai integratif dan penerapan aktif kesadaran kitisnya, yaitu kemampuan untuk berpikir mandiri, kritis , dan konstruktif, kemampuan melihat masalah dalam konteks jangka panjang, dan untuk membuat penilaiian berdasarkan suatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang.
Eri Irawan 18280202710015
BAB IV Lampiran
Daftar Hadir Diskusi
Materi
: konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
Tempat
: SDN 1 Sukatani
Tanggal
: 19 September 2018
No
Nama
Guru Kelas
1
Masmuah, s.Pd.SD
2
Ahmad Basohi, S.Pd.SD
3
Eri Irawan, S.Pd.SD
Guru Kelas VI B
4
Dadan Ramdani, S.Pd
Guru Penjasorkes
Tanda Tangan
Guru Kelas II Guru Kelas VB
Eri Irawan 18280202710015
3. Hasil kajian permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara? Apa itu negara? Pada dasarnya negara adalah sebuah organisasi seperti layaknya sebuah organisasi, Negara memiliki anggota, tujuan dan peraturan. Anggota negara adalah warganya, tujuan Negara biasanya tercantum dalam pembukaan konstitusinya (Undang-undang dasar), sedang peraturannya dikenal sebagai hokum. Bedanya dengan organisasi yang lain, Negara berkuasa di atas individu-individu dan di atas organisasiorganisasi pada suatu wilayah tertentu. Peraturan negara berhak mengatur seluruh individu dan organisasi yang ada pada suatu wilayah tertentu, sedangkan peraturan organisasi hanya berhak mengatur fihak-fihak yang menjadi anggotanya saja. Peraturan Negara bersifat memaksa, nila ada yang tidak mematuhinya, mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang bersifat kekerasan. Sepanjang sejarah manusia hidup di atas permukaan bumi, manusia telah bernegara. Mulai dari Negara dalam bentuknya yang paling primitive yaitu kesukuan, Negara kota, sampai Negara kerajaan, Negara republic dan Negara demokrasi. Sampai saat ini tidak ada satupun ta’rif negara yang diakui semua fihak. Ahli-ahli ilmu kenegaraan saling berbeda pendapat tentang apa itu negara. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Negara adalah organisasi yang menaungi semua fihak dalam suatu wila yah tertentu.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konsep dasar tentang negara? 2. Apa saja tujuan negara? 3. Apa saja unsur-unsur negara? 4. Bagaimana teori terbentuknya negara? 5. Bagaimana hubungan agama dan negara? 6. Bagaimana relasi agama dan negara dalam perspektif Islam?
Eri Irawan 18280202710015
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan 1. Warga Negara
Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu disebut hamba atau kawula. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara empunyai persamaan hak di hadapan hukuum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen (bahasa Ingggris) yang mempunyai arti sebagai berikut; 1. Warga negara; 2. Petunjuk dari sebuah kota; 3. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; 4. Bawahan atau kawula.
Menurut As Hikam dalam Ghazalli (2004), warga negara sebagai sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya.
2. Pengertian Kewarganegaraan Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan anatara negara dan warga negara. Menurut memori penjelasan dari pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganeraan Republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang ang
Eri Irawan 18280202710015
bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalh segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara.
3. Konsep Dasar Tentang Negara Secara
litral
istilah
negara
merupakan
terjemahan
dari
kata-kata
asing,
yakni state(bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman), dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, etat itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat -sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara ssatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yang mempunyai pemerintah yang beraulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (daerah) dan adanya pemerintah yang berdaulat. Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah ( governed ) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalaui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah. 4. Tujuan Negara Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. tujuan sebuah negara dapat bermaam-macam, antara lain; 1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata; 2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum; 3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum
Dalam konsep dan ajaran plato, tujuan dengan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dalam islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabia, tujuan negara adalah agar manusia dapat menjalakan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan Eri Irawan 18280202710015
bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalahh untuk kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Sementara itu, dalam konsep dan ajaran Negara Hukum, tujuan negara adalah menelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dai alat-alat pemerrintahannya didasarkan atas hukum. Semua oarang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu ( government not by man but by low = the rule of law). Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial. Selain itu dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (matchstaat ). Dari pembukaan dan penjelasan Uud 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia
merupakan
suatu
negara
hukum
yang
bertujuan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.
5. Unsur-unsur Negara Sebuah negara mempunyai unsur-unsur yang harus ada di dalamnya yaitu sebagai berikut. 1. Rakyat (Masyarakat/Warga Negara) Setiap negara tidak mungkin bisa ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara konkret rakyatlah memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain it, bagaimanapun juga manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasa (negara).Rakyat dalam konteks ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa rakyat (warga negara). Rakyat adalah substratum dari negara.
2. Wilayah Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), peraiaran (wilayah laut/perairan) dan udara (wilayah udara).
Daratan (Wilayah Darat) Eri Irawan 18280202710015
Wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan laut (perairan) negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian yakni perjanjian antara dua negara atau lebih.
Perairan (Wilayah Laut/Perairan) Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan atau laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batas dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika air surut. Laut yang berada diluar perairan teritorial disebut Lautan Bebas ( Mare Liberum). Disebut dengan Lautan Bebas, karena wilayah perairan tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan suatu negara sehingga siapapun bebas memanfaatkannnya.
Udara (wilayah Udara) Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempeertahankannya.
3. Pemerintah Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertantangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersamasama.
6. Teori Terbentuknya Negara
Adapun beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yakni sebagai berikut. 1. Teori kontrak sosial (social contract)/ Teori Perjanjian Masyarakat Eri Irawan 18280202710015
Teori ini beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskan teori asalmula Negara, diantaranya:
Thomas Hobbes (1588-1679) Menurutnya syarat membentuk Negara adalah dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu.
John locke (1632-1704) Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Keadaan alamiah diumapamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas. Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (general will) dan ditujukan pada kebahagiaan besama. Selain itu Negara juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (particular interest). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.
2. Teori Ketuhanan Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Penganut teori ini adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan Thomas Aquinas. 3. Teori kekuatan
Eri Irawan 18280202710015
Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles. 4. Teori Organis Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep bilogis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan corporal dari Negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu. 5. Teori Historis Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lambaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. 6. Teori kedaulatan hukum Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) (Mienu, 2010) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee. 7. Teori Hukum Alam Filsufgaul (2012) menuliskan teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak alam
yang
merupakanlembaga
alamiah
yang
diperlukan
manusia
untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. 7. Teori Hubungan Agama dan Negara
Eri Irawan 18280202710015
Dalam memahami hubungan agama dan negara dapat dijelaskan dengan beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran, yaitu paham teokrasi, paham sekuler dan paham komunis. 1.
Paham Teokrasi Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini diajalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai menifestasi firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala negara atau raja diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Dalam kata lain dalam paham teokrasi ini sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan.
2. Paham Sekuler Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham ini tidak dapat disatukan. 3. Paham Komunis Paham ini menimbulkan paham atheis, paham yang dipelopori oleh Karl Mark ini, memandang agama sebagai candu masyarakat (Mark, dalam Louis Leahy, 1992:9798). Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Sementara agama dalam Eri Irawan 18280202710015
paham ini, dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Kehidupan manusia adalah dunia menusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantasi makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakekatnya adalah materi. 8.
Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam
Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritis politik Islam, ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara, antara lain dapat dirangkum ke dalam tiga paradigma, yakni integralistik, simbiotik, sekularistik. 1.
Paradigma Integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated ). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Konsep ini sama seperti konsep teokrasi. Paradigma ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam ( Din wa Dawlah), yang sumber hukum positifnya adalah hukum agama. Paradigma Integralistik ini antara lain dianut oleh kelompok Islam Syi’ah. Hanya saja Syi’ah tidak menggunakan term dawlah tetapi dengan term imamah.
2. Paradigma Simbiotik Menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dan dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam membina moral, etika, dan spiritualitas. Eri Irawan 18280202710015
Dalam konteks ini paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupam manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak (Taimiyah, al Siyasah al Syar’iyyah: 162). Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut meligitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karena itu, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract , tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama ( syari’at ) 3. Paradigma Sekularistik Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidang masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama ( syari’at ). Konsep ini bisa dilihat dari pendapat Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah saw. pun tidak ditemukan keinginan Nabi Muhammad SAW. untuk mendirikan agama. Rasulullah saw. hanya menyampaikan risalah kepada manusia dan mendakwahkan ajaran agama kepada manusia.
Eri Irawan 18280202710015
BAB III KESIMPULAN
Peraturan negara berhak mengatur seluruh individu dan organisasi yang ada pada suatu wilayah tertentu, sedangkan peraturan organisasi hanya berhak mengatur fihak-fihak yang menjadi anggotanya saja. Peraturan Negara bersifat memaksa, nila ada yang tidak mematuhinya, mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang bersifat kekerasan. Sepanjang sejarah manusia hidup di atas permukaan bumi, manusia telah bernegara. Mulai dari Negara dalam bentuknya yang paling primitive yaitu kesukuan, Negara kota, sampai Negara kerajaan, Negara republic dan Negara demokrasi. Sampai saat ini tidak ada satupun ta’rif negara yang diakui semua fihak. Ahli-ahli ilmu kenegaraan saling berbeda pendapat tentang apa itu negara. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Negara adalah organisasi yang menaungi semua fihak dalam suatu wilayah tertentu. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara empunyai persamaan hak di hadapan hukuum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial. Selain itu dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (matchstaat ). Dari pembukaan dan penjelasan Uud 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Eri Irawan 18280202710015