Tugas Tu gas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian Lengkap Bagian I Dalam penyelenggaraan negara, terdapat lembaga-lembaga non-kementerian yang memiliki tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Dulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen saat ini menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) . Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait.
LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor !" #ahun $!! tentang kedudukan, tugas, %ungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementrian. Kali ini kita akan mengupas tujuan dan fungsi dari Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang Non-Kementerian yang dibagi menjadi empat bagian &'agian I, 'agian II, 'agian III, dan 'agian I(). 'erikut penjelasaannya.
Tugas Tu gas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian Lengkap (Bagian I)
Arsip Nasiona !epubik Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Tugas
•
*elaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi
•
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan
•
Koordinasi kegiatan %ungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga
•
+asilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan
•
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perenanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Badan Inteijen Negara Tugas dan Fungsi
•
*elaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.
Badan Kepega"aian Negara ntuk dapat menyelenggarakan %ungsinya, 'KN mempunyai tugas sebagai berikut /
•
*erenanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden0
•
*erenanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian0
•
*enyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun0
•
*enyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara1Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.
Badan Kependudukan dan Keuarga Beren#ana Nasiona Tugas
•
*elaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berenana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi
•
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga 'erenana dan Keluarga 2ejahtera.
•
Koordinasi kegiatan %ungsional dalam pelaksanaan tugas 'KK'N.
•
+asilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, L23* dan masyarakat dibidang Keluarga 'erenana dan Keluarga 2ejahtera.
•
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perenanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Badan Koordinasi Penanaman $oda Tugas
•
ntuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Badan Informasi %eospasia Tugas
•
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geo%isika
•
Koordinasi kegiatan %ungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geo%isika
•
*em%asilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geo%isika
•
Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan a nalisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geo%isika
•
Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geo%isika
•
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perenanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Badan Narkotika Nasiona Tugas
•
*enyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
*enegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
'erkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
*eningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis d an rehabilitasi sosial peandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat0
•
*emberdayakan masyarakat dalam penegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
*emantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam penegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika0
•
*elalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna menegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
*engembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika0
•
*elaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika0 dan
•
*embuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
•
2elain tugas sebagaimana diatas, 'NN juga bertugas menyusun d an melaksanakan kebijakan nasional mengenai penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adikti% lainnya keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol.
Fungsi •
Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adikti%
lainnya keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P45N.
•
Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P45N.
•
Penyusunan perenanaan, program dan anggaran 'NN.
•
Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis penegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P45N.
•
Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P45N di bidang penegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
•
Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P45N kepada instansi 6ertikal di lingkungan 'NN.
•
Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta p elaksanaan kebijakan nasional di bidang P45N.
•
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 'NN.
•
Pelaksanaan %asilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
•
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
•
Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adikti% lainnya, keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol.
•
Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan1atau peandu narkotika dan psikotropika serta bahan adikti% lainnya keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
•
Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial peandu narkotika dan psikotropika serta bahan adikti% lainnya, keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
•
Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan1atau peandu narkotika dan psikotropika serta bahan adikti% lainnya, keuali bahan adikti% tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
•
Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P45N.
•
Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P45N.
•
Pelaksanaan pengawasan %ungsional terhadap pelaksanaan P45N di lingkungan 'NN.
•
Pelaksanaan koordinasi pengawasan %ungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P45N.
•
Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai 'NN dan kode etik pro%esi penyidik 'NN.
•
Pelaksanaan pendataan dan in%ormasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P45N.
•
Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adikti% lainnya, keuali bahan adikti% untuk tembakau dan alkohol.
•
Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adikti% lainnya, keuali bahan adikti% tembakau dan alkohol.
•
Pelaksanaan e6aluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P45N.
Nama-Nama Mentri Kabinet Kerja • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Presiden : Joko Widodo Wakil Presiden RI: M. Jusuf Kalla Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said Menteri Pariwisata: Arief a!ya Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pud"iastuti Menteri Per!ubungan: Ignasius Jonan Menteri Koordinator #idang Kemaritiman: Indroyono Soesilo Menteri Peren$anaan Pembangunan %egara&Ke'ala #a''enas: Andrinof (!aniago Menteri Sekretaris %egara: Pratikno Menteri Pendayagunaan A'aratur %egara dan Reformasi #irokrasi: uddy (!risnandi Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara Menteri )ukum dan )AM: asonna ) *aoly Menteri Perta!anan: Ryami+ard Rya$udu Menteri *uar %egeri: Retno *estari Priansari Marsudi Menteri ,alam %egeri: -"a!"o Kumolo Menteri Koordinator #idang Pol!ukam: -ed"o Edy Purdi"atno Menteri Koordinator #idang Perekonomian: Sof"an ,"alil Menteri Keuangan: #ambang #rod"onegoro Menteri #M%: Rini M Soemarno Menteri Ko'erasi dan MKM: Anak Agung /de %gura! Pus'ayoga Menteri Perindustrian: M Sale! )usin Menteri Perdagangan: Ra$!mat /obel Menteri Pertanian: Amran Sulaiman Menteri Ketenagaker"aan: )anif ,!akiri Menteri P dan Peruma!an Rakyat: #asuki )adi Mul"ono Menteri *ingkungan )idu' dan Ke!utanan: Siti %urbaya #akar Menteri Agraria dan -ata Ruang&Ke'ala #P%: 0erry Mursyidan #aldan Menko #idang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Ma!arani Menteri Agama: *ukman )akim Saefuddin Menteri Kese!atan: %ila 0 Moeloek
• •
•
• • •
Menteri Sosial: K!o1fa! Indar Parawansa Menteri Pemberdayaan Perem'uan dan Perlindungan Anak: o!anan ambise Menteri Kebudayaan dan Pedidikan ,asar dan Menenga!: Anies #aswedan Menteri Ristek dan Pendidikan -inggi: M %asir Menteri Pemuda dan 2la!raga: Imam %a!rawi Menteri ,esa dan Pembangunan ,aera! -ertinggal dan -ransmigrasi: Marwan Ja3far
