KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA POLRES X
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) Kementerian Negara/ lembaga
:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Unit Eselon I
:
Polres X
Program
:
Pembinaan Potensi Keamanan
Hasil
:
Persentasie potensi keamanan terus meningkat ditandai dengan terwujudnya sistem kamtibmas yang mantap
Unit Eselon II/ Satker
:
Polres X
Kegiatan
:
Pembinaan terhadap kamtibmas
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jumlah Anggota Satuan Sabhara
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
:
Orang
Volume
:
168
A;
Latar Belakang 1;
Dasar Hukum a;
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b;
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c;
Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2;
d;
Rencana Kerja Akademi Kepolisian TA 2015.
e;
RKA-KL TA. 2015 Pagu Anggaran Akademi Kepolisian.
Gambaran Umum Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan wilayah mantap serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif dengan segenap komponen dalam rangka mendukung pembangunan Kota X sebagai kota pendidikan, pariwisata yang berbudaya dan ramah lingkungan. Misi Polres X dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polres X, maka langkah pencapaian sasaran berupa 1) Melangkah deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah responsif dan tidak diskriminasi. 89
060.01.05.5072.001
2 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dan peraturan perundang-undangan. 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 7) Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel dan modern seluruh aspek sumber daya Polres X mendukung operasional tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 8) Meningkatkan kerjasama (partnership) dengan pemerintah kota, perguruan tinggi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi terkait lainnya untuk bersinergis dan bahu membahu menghadapi setiap permasalahan yang timbul dan mencari solusi yang komprehensif demi terciptanya situasi kota X yang kondusif. 9) Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah kota X untuk mewujudkan kemajuan, kemakmuran dan kemandirian dan kesejahteraan warga masyarakat kota X sebagai Kota Pendidikan dan Budaya / Pariwisata untuk menunju X Berhati Nyaman. 90 3. Macam-Macam Kebijaksanaan dan Kebijakan Kepala Kepolisian Resort Kota X (Kapolres X) a. Kebijaksanaan Kapolresta X dalam rangka penyelenggaraan keamanan sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang kemanan jangka panjang dan menengah sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan keamanan memperhatikan: a) Asas legalitas yaitu ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. b) Asas kepentingan umum yaitu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. c) Asas proposional yaitu keseimbangan antara bobot gangguan dan kekuatan anggota. d) Asas kemitraan yaitu diselenggarakan oleh Polri bersama masyarakat dan unsur terkait lainnya. e) Asas pencegahan yaitu mendahulukan tindakan preventif edukatif daripada tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya terakhir dan dilaksanakan dalam rangka preventif. 2) Penyelenggaraan keamanan dilaksanakan melalui tindakan preemtif (pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung), preventif dan penegakan hukum. 3) Lembaga yang berperan dan terkait dalam penyelenggaraan keamanan meliputi: 91 a) Presiden dibantu Komisi Nasional sebagai penentu kebijakan makro. b) Polri sebagai penyelenggara utama. c) Polisi khusus (polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai pendukung penyelenggaraan keamanan. d) TNI, Pemerintah Daerah (Pemda), Criminal Justice System (CJS) dan masyarakat sebagai unsur bantuan dan kerjasama. e) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan publik pengawas. 4) Strategi membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas-tugas Polri (Partnership building). a) Melanjutkan penggelaran kuat anggota Polri terutama bagi Bintara Polri sebagai pengemban diskresi di lapangan sampai komunitaskomunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri pada tahun 2016. b) Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi polisional dengan elemen-elemen msayarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh 060.01.05.5072.001
3 hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris, pada tahun 2016. 92 c) Menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi (kementrian / lembaga) dalam menjaga supremasi hukum, pada tahun 2016. d) Mendinamisir dan menggelar pelayanan masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjangkau pembangunan nasional untuk berwawasan ketertiban dan keamanan, pada tahun 2016. e) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang rima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. B;
Penerima Manfaat Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang mendapatkan manfaat adalah Anggota Sabhara sebagai bekal dalam melaksanakan tugas mengabdi pada negara dengan mewujudkan kamtibmas yang mantap.
C;
Strategi Pencapaian Keluaran 1;
Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan sesuai dengan kalender tahunan polres X.
2;
Tahapan Pelaksanaan : Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah pembinaan keamanan.Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut : Pendidikan Pembentukan Polri (Taruna Akpol)
a;
1;
Pengadaan Makan dan Extrafooding Diktuk Akpol Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu untuk : a;
Anggota Satuan Sabhara Polres X
b;
Anggota TNI sebagai mitra polri wilayah hukum Polres X
c;
Anggota SATPAM, SATPOL PP, dan rekan polisi wilayah hukum polres X
Matrik waktu Pelaksanaan Pengadaan Makan dan Extrafooding : NO
KEGIATAN
1 2
Makan Extrafooding 2;
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
BULAN 6 7 X X X X
KET 8 X X
9 X X
10 X X
11 X X
12 X X
Operasional Pembinaan Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dilaksanakan untuk memenuhi biaya opsbin untuk mendukung kegiatan proses pembinaan dan kegiatan khusus Anggota, yaitu untuk : a; Anggota Satuan Sabhara Polres X
060.01.05.5072.001
4 b; Anggota TNI sebagai mitra sabhara wilayah hukum Polres X c; Anggota SATPAM, SATPOL PP, dan rekan mitra polri wilayah hukum polres X Matrik waktu Pelaksanaan Pembayaran biaya operasional Diktuk Akpol : BULAN NO KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Latihan PBB X X X X X X X X 2 Penyuluhan X 3 Latihan Dalmas X X 4 Latihan Borgol X X
KET 9 X
10 X
11 X
12 X
X
a; Honor Pembinaan Keamanan Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan honor kegiatan BinKam, yaitu untuk : a; Anggota Satuan Sabhara Polres X b; Anggota TNI sebagai mitra Sabhara wilayah hukum Polres X c; Anggota SATPAM, SATPOL PP, dan rekan mitra Sabhara wilayah hukum polres X d; Anggota FKPM Matrik waktu Pelaksanaan Pembayaran Honor Pembinaan Keamanan : NO 1
a;
KEGIATAN
1 Honor Pembinaan X Keamanan
2
3
4
5
BULAN 6 7
X
X
X
X
X
X
KET 8
9
10
11
12
X
X
X
X
X
Pengadaan Kapor Pembinaan Keamanan Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kapor peserta didik, yaitu untuk : a; Anggota Satuan Sabhara Polres X b; Anggota TNI sebagai mitra polri wilayah hukum Polres X c; Anggota SATPAM, SATPOL PP, dan rekan mitra Sabhara wilayah hukum polres X Matrik waktu Pelaksanaan Pengadaan Pembinaan Keamanan : NO
KEGIATAN
1 2 3
PBB Penyuluhan Pelatihan Tongkat polri Beladiri Polri Patroli
4 5 a;
1 X X X X
Pembayaran Uang Saku Pembinaan Keamanan 060.01.05.5072.001
2
3
4
5
BULAN 6 7 X
KET 8
9
10
11
12
5 Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan uang saku peserta didik, yaitu untuk : a; Anggota Satuan Sabhara Polres X b; Anggota TNI sebagai mitra polri wilayah hukum Polres X c; Anggota SATPAM, SATPOL PP, dan rekan mitra Sabhara wilayah hukum polres X Matrik waktu Pelaksanaan Pembayaran Uang Saku Pembinaan Keamanan : BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Latihan PBB X X X X X X Penyuluhan X X X X X X X X X X X X Pelatihan Tongkat X X X X X X X X X X X X Polri Bela diri polri X X X X X X X X X X X X Patroli X X X X X X X
NO
KEGIATAN
1 2 4 5 6 d;
Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan berupa terlaksananya operasional pembinaan keamanan kamtibmas yang mantap di wilayah hukum Polres X dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun anggaran. e;
Biaya Yang Dibutuhkan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 11.000.000.000 ,- (sebelas miliyar rupiah ).
060.01.05.5072.001
KET
6 Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang,
September 2016
Penanggung Jawab KAPOLRES X
SENNA INDIARTO R.P AKBP NRP 8485836 Paraf : 1; Kasubbag Ren
: ..........
2;
Kabag Renmin
: ..........
3;
Kabag Sumda
: ..........
4;
Wakapolres
: ..........
060.01.05.5072.001
