LEMBAR JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN 2010 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SATYAGAMA
NIM/NIRM
: 08 08330050115
NAMA
: SUPRIYADI
JURUSAN
: ILMU HUKUM
SEMESTER
: IV IV (e (empat)
Mata Mata Kulia Kuliah h
: Tind Tindaka akan n Pida Pidana na Terten Tertentu tu di dalam dalam KUHP KUHP
DOSEN
: Kaspudin Nor, SH, M.Si
1.
Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari Nederland Strafwetboek (KUHP Belanda). Sudah menjadi konskwensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundangundangan. Dalam perkembangannya, proses pembaharuan KUHP tidak hanya didasari keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari KUHP yang merupakan “copy” dari KUHP Belanda 1886, namun dilandasi pula dengan semangat demokratisasi hukum dalam arti luas yang ingin mempertimbangkan baik aspirasi-aspirasi infrastruktural, suprastruktural, kepakaran dan aspirasi internasional. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa, pengaruh kolonial dalam hukum pidana terjadi secara sistematis melalui asas konkordansi, doktrin, text-book dan jurisprudensi pengadilan Belanda. Pemberlakuan hukum warisan Belanda ini tetap diakui dan masih dipakai oleh sarjana-sarjana hukum kita di dalam memberikan referensinya kepada dunia hukum pada umumnya. Dasar hukumnya adalah Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945 (Perubahan keempat setelah amandemen UUD). Ketentuan inilah yang menyebabkan Burgerlijk Wetboek atau Wetboek atau lebih dikenal sebagai BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), KUHP atau Wetboek van Strafrecht (meskipun Strafrecht (meskipun ada perubahan-perubahan), HO (Hinder (Hinder Ordonantie) Ordonantie) dan aturan-aturan lainnya masih berlaku sampai sekarang. Hal ini menurut saya karena berkaca dari sejarah bangsa ini bahwa pemerintah Belanda pada kala itu (saat menjajah Indonesia selama 3,5 abad) membawa pengaruh sejarah yang besar sehingga tidak bisa kita hindarkan begitu saja dalam mempelajari ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan . Kesempurnaan hendaknya menyusun sebuah sebuah KUHP baru harus yang sesuai dengan jiwa jiwa bangsa. dan sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum.
1
2.
Sistematika KUHP Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut: a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103). 2 b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488). c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569). Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut tersebut menentukan lain (lihat Pasal 103 KUHP). KUHP). Buku Kesatu Aturan Umum
Buku Kedua Kejahatan
Buku Ketiga Pelanggaran
Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangundangan (Pasal (Pasal 1-9) Pidana (Pasal 10-43)
Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129)
Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502)
Hal-hal yang menghapuskan Mengurangi atau Memberatkan Pidana (Pasal 44-52a) Percobaan (Pasal 53-54) Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55-62) Perbarengan Tindak Pidana (Pasal 63-71) Mengajukan dan Mnarik Kembal Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan (Pasal 72-75) Hapusnya Kewenangan Menuntu Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 7685) Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undangundang (Pasal 86-101) Aturan Penutup (Pasal 103)
Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139)
Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520)
Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya (Pasal 139a-145)
Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521528)
Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 146-153)
Pelanggaran Mengenai Asalusul dan Perkawinan Perkawinan (Pasal 529-530)
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 154-181)
Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531)
Perkelahian Tanding (Pasal 182186) Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Pasal 187-206) Kejahatan terhadap Penguasa Umum (Pasal 207-241) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 242)
Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547) Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551) Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559) Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569)
Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 244-252) Pemalsuan Materai dan Merk (Pasal 253-262)
2
Pemalsuan Surat (Pasal 263-276) Kejahatan terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 277-280) Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasa 281-303 bis) Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309) Penghinaan (Pasal 310-321) Membuka Rahasia (Pasal 322323) Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324337) Kejahatan terhadap Nyawa (Pasal 338-350) Penganiayaan (Pasal 351-358) Menyebabkan Mati atau Lukaluka Karena Kealpaan (Pasal 359-361) Pencurian (Pasal 362-367) Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371) Penggelapan (Pasal 372-377) Perbuatan Curang (Pasal 378395) Perbuatan Merugikan Pemihutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal (Pasal 396-405) Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406412)
3
Kejahatan Jabatan (Pasal 413437) Kejahatan Pelayaran (Pasal 438479) Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479a-479r) Penadahan Penerbitan dan Percetakan (Pasal 480-485) Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan engan Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488)
3.
Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP Perbuatan Perbuatan-perb -perbuatan uatan pidana menurut menurut sistem sistem KUHP KUHP di bagi atas kejahatan kejahatan (misdrijven) (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.
Terd erdapa apat dua dua car cara pand pandan ang g dalam alam mem membeda bedak kan anta antarra kej kejahat ahatan an dan dan pela elangga nggarran (Moeljatno,2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran pelanggaran dikatakan dikatakan bahwa bahwa kejahatan kejahatan adalah adalah “rechtsdel “rechtsdeliten iten”, ”, yaitu perbuatanperbuatan-perbu perbuatan atan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentantangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno,2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebi lebih h bera beratt dari daripa pada da pel pelangg anggar aran an,, per perbeda bedaan an anta antara ra kej kejahat ahatan an dan dan pela pelang ngga gara ran n yait yaitu u (Moeljatno,2002:74) :
1.Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. 2.Ji 2.Jika ka meng mengha hada dapi pi keja kejaha hata tan n maka maka bent bentuk uk kesa kesala laha han n (kes (kesen enga gaja jaan an atau atau kela kelapaa paan) n) yang yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
4
3.Percobaan 3.Percobaan untuk melakukan melakukan pelanggara pelanggaran n tak dapat dipidana dipidana (Pasal 54 KUHP). KUHP). Juga pembantuan pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP). 4.Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. 5.Dalam hal pembarengan pembarengan (concursus) (concursus) pada pemidanaan pemidanaan berbeda berbeda buat pelanggaran pelanggaran dan kejahatan. kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat.
4
Dasar Penghapus pidana Dasar Penghapus Pidana di dalam KUHP, yaitu : Bersifat Umum (Pasal 44 KUHP – Pasal 48 -51 KUHP) Pasal 44 KUHP (ontoerekeningsvatbaarheid) adalah dasar pemaaf (mengenai gangguan jiwa). Pasal 48 KUHP adalah dasar pembenar (mengenai keadaan darurat) dan pemaaf (mengenai overmacht), Overmacht (dasar pemaaf) Suatu kekuatan, dorongan, paksaan yang tidak dapat dilawan / ditahan, baik itu tekanan fisik maupun psikis, dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau cara-cara memaksa yang lain Overmacht mutlak Yaitu suatu paksaan yang sama sekali tidak dapat dilawan, pembuat adalah alat belaka dalam tangan dari yang memaksa. Overmacht relatif Yaitu hal-hal paksaan psikis, yang biarpun masih juga dapat d ilawan, tetapi menurut rasa bijaksana masih juga dari pembuat perlawanan itu tidak dapat diharapkan. Terbagi atas :
1. 2.
Berat lawan (overmacht) dalam arti kata sempit atau paksaan psikis, Seseorang lain memaksa seseorang pembuat (dader) membuat sesuatu yang merupakan suatu delik. Keadaan aan daru arurat (noodtoest estand). Pemb embuat uat melakuka ukan suatu delik karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar (bukan manusia, tetapi keadaan), pembuat sendirilah yang memilih diadakannya peristiwa pidana itu,sebab pembuat dipaksa memilih melakukan suatu delik atau mendapat kerugian besar oleh paksaan dari luar itu.
Tiga bentuk noodtoestand : suatu pertentangan antara kepentingan hukum suatu pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum suatu pertentangan antara kewajiban hukum Noodtoestand (dasar pembenar), namun dapat juga dasar pemaaf, dengan pembedaan diadakan secara kasuistis (penjelasan diatas) Pasal 49 ayat 1 KUHP (noodweer) adalah dasar pembenar (mengenai bela paksa).
5
Elemen pembelaan darurat : -
Suatu serangan, ancaman Serangan diadakan sekonyong-konyong sekonyong-konyong atau suatu ancaman yang kelak kelak akan dilakukan Serangan itu itu melawan melawan hukum Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, sendiri, diri orang lain, hormat diri diri sendiri, hormat diri orang lain, lain, harta benda sendiri, harta b enda orang lain (bersifat limitatif) Asas subsidiaritas, yaitu mutlak, perlu diadakan Asas proporsionalitas, proporsionalitas, yaitu alat yang dipakai dipakai untuk membela membela atau cara membela harus setimpal setimpal Perbedaan pembelaan darurat dengan keadaan darurat : Pembelaan darurat ada hak untuk membela diri diri terhadap suatu tindakan melawan hukum (dasar pembenar). Keadaan darurat sering hak untuk membela diri itu tidak ada (dasar pemaaf) Pembelaan darurat harus harus ada suatu serangan atau suatu suatu ancaman kelak serangan, sedangkan pada keadaan darurat hal tersebut bukan syarat Pembelaan darurat kepentingan yang dapat dibela dibela bersifat terbatas (limitative), (limitative), sedangkan keadaan darurat tidak.
Pasal 49 ayat 2 KUHP (noodweer-exces) adalah dasar pemaaf (mengenai bela pa ksa lampau batas), unsure-unsurnya : - Melampaui batas pembelaan yang perlu - Terbawa oleh suatu suatu perasaan perasaan “sangat panas hati” hati” - Antara timbulnya timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan dilakukan ada suatu hubungan hubungan kausal. Pasal 50 KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan undang-undang). Pasal 51 ayat 1 KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan jabatan). Pasal 51 ayat 2 KUHP adalah dasar pemaaf (menjalankan perintah tidak sah dengan itikad baik). Dengan syarat : - Yang diperintah sama sekali tidak tahu tahu bahwa perintah yang dikeluarkan adalah suatu perintah yang tidak sah - Menjalankan perintah harus dalam batas-batas lingkungan lingkungan dari yang diperintah diperintah pada yang memerintah. Bersifat Khusus (Pasal 166 KUHP, 221 (2) KUHP,310 (3) KUHP, dan 367 ayat(1) KUHP) Hanya berlaku untuk delik tertentu dan orang-orang tertentu yang ditunjuk dalam perumusan delik tersebut. Keistimewaannya ialah hal mengecualikan dijatuhkannya hukuman tidak berdasarkan tiadanya schuld (kesalahan dalam arti luas), tetapi kepentingan umum tidak akan tertolong oleh suatu penuntutan pidana, sehingga lebih baik tidak menuntut di muka hakim pidana. Dasar Penghapus Pidana di luar KUHP (menurut ahli / doktrin), yaitu : Dasar pembenar , yaitu alasan membenarkan tindakan bahwa senyatanya apa yang ia lakukan adalah suatu tindak pidana, tetapi kemudian oleh hukum dibenarkan karena dianggap patut dan benar sehingga tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana dengan menhapus unsure melawan hukum. Dasar pembenar menghilangkan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undangundang pidana Dasar pemaaf , yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan yang hanya menghilangkan pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang diadakannya, dimana kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.
6
Dasar peringan dan pemberat pidana a.
Dasar Peringan Pidana
KUHP mengenal 3 macam alas an-alasan umum yang mengurangi beratnya hukuman, yaitu : 1. Percob Percobaan aan (pas (pasal al 53 ayat ayat (2) (2) dan dan (3) KUH KUHP) P) Pasal 53 KUHP mengenai poging dimana ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka untuk poging diubah menjadi ancaman pidana lima belas tahun penjara Adalah perluasan tindak pidana karena membahayakan suatu kepentingan meskipun tindakan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan atau dirumuskan Dasar pogging dapat dipidana adalah Pasal 53 KUHP, dimana salah satu ayatnya berbunyi Ayat (1) : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maka dapat disimpulkan syarat-syarat poging sesuai pasal 53 ayat 1 KUHP adalah : 1. Niat 2. Permul Permulaan aan pelaks pelaksana anaan an tindak tindakan an 3. Tidak selesainya selesainya delik delik bukan bukan karena karena kehendak kehendak pelaku pelaku 2. Membantu Membantu (medep (medeplich lichtigh tigheid) eid) (pasal (pasal 57 57 ayat (1) dan dan (2) KUHP KUHP)) Dasar-dasar yang memperingan pidana ditentukan secara umum dalam pasal 45, 47, 53, 56, dan 5 7 KUHP. Pasal 56 dan 57 KUHP mengenai pembantuan dalam tindak pidana dimana intensitas pelaku pembantuan dalam melakukan melakukan tindak pidana dianggap lebih lebih rendah atau kurang. Ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka ancamannya untuk pembantuan diubah menjadi lima belas tahun penjara. Penjelasan lebih lengkap di bagian penyertaan 3. Belum Belum dewasa dewasa (minderj (minderjarig arigheid heid)) (pasal (pasal 47 KUHP) KUHP) Pasal 45 dan 47 KUHP mengenai anak-anak di bawah bawah umur / belum dewasa. Batas usia dewasa menurut KUHP adalah 16 tahun. Hukumannya dapat berupa: berupa: 1. 2. 3.
Dike Dikemb mbal alik ikan an kepa kepada da oran orangt gtua uany nya a tanp tanpa a pida pidana na apap apapun un Dise Disera rahk hkan an kepa kepada da peme pemeri rint ntah ah samp sampai ai bata batas s ana anak k ber berum umur ur 18 tahu tahun n Dipi Dipida dana na den denga gan n mak maksi simu mum m pid pidan ana a poko pokok k dik dikur uran angi gi sepe sepert rtig iga a
Ada juga hal khusus yang memperingan pidana, yaitu delik delik yang diprevilisir. Contohnya adalah pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Selain itu juga pasal 341 dan 342 KUHP
7
b. Dasa Dasarr pemb pember erat at pid pidan ana a KUHP mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya hukuman, yaitu : Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP) Mereka yang menggunakan jabatannya dalam melakukan sebuah tindak pidana diancam dengan ancaman hukuman pidana yang lebih berat, yaitu ditambah sepertiga hukumannya (Pasal 52 KUHP). Recidive (title XXXI Buku II)Pada recidive sudah ada p utusan hakim pada pelaku, ba ru kemudian pelaku mengulangi tindak pidananya (jenisnya (jenisnya diatur secara limitatif). limitatif). Menurut doktrin terdapat dua sistem pemberat pidana berdasarkan recidivie, yaitu : Umum, Umum, yaitu setiap pengulangan tindak pidana apapun dan kapanpun. Khusus, Khusus , yaitu pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu KUHP menganut ditengah-tengah ditengah-tengah dari dua sistem tersebut. Tindak pidananya bersifat limitatif, limitatif, yaitu yang tertera dalam ketentuan pasal 486, 487, dan 488 KUHP. KUHP. Rentang waktunya ialah lima tahun tahun setelah pelaku dikeluarkan dari penjara dan hukumannya ditambah sepertiganya.
5.
Teori Percobaan Objektif Bertolak pangkal kepada tindakan dari petindak yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa bahwa KUHP menganut teori objektif. Berdasarkan kasus, tidak terjadi poging karena tindak pidana telah memenuhi seluruh unsur yang ada. Seandainya pada saat pelaku hendak memukulkan martil ke kepala korban, ada warga sekitar yang melihatnya dan menggagalkannya, maka terjadilah poging (tidak se lesainya delik bukan karena kehendak pelaku). Ancaman hukumannya-pun dikurangi dikurangi sepertiganya sesuai dengan dengan pasal 53 KUHP. Teori Percobaan Subjektif Seseorang yang telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana atau menyatakan niatnya dalam tindakan permulaan sudah harus dipidana meskipun belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal yang dipidana. -Turut serta Dalam melakukan delik, sering pembuat (dader) dibantu oleh orang lain, dan justru karena turut sertanya orang lain ini, menurut POMPE,memberi bantuan tetapi tidak membuat, maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan. Pelajaran umum turut serta, justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan tindak pidana, biarpun p erbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua unsur delik tersebut, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi. Namun tidak semua peserta adalah strafbaar karena strafbaar karena dalam pasal 60 KUHP bahwa “perbantuan melakukan pelanggaran, tidak dihukum”. Pembujuk yang mempergunakan alat atau cara membujuk yang diluar yang ditentukan pada pasal 55 KUHP, tidak dapat dihukum.
8
Menurut Von Feurbach, dua jenis peserta adalah : 1. Mereka Mereka yang langsung langsung berusaha berusaha terjadinya terjadinya peristiwa peristiwa pidana, pidana, yang melakuka melakukan n inisiatif inisiatif (urheber) (urheber) 2. Mereka Mereka yang hanya hanya membantu membantu usaha usaha yang dilakukan dilakukan oleh oleh mereka mereka yang disebut disebut pada pada ad a, yaitu yaitu mereka yang tidak langsung berusaha dan membantu saja (gehilfe) Menurut pasal 55 KUHP, Urheber (pembuat) terbagi atas : Yang melakukan (pleger) Yang menyuruh supaya melakukan (doen pleger) Yang turut melakukan (medepleger) Yang membujuk supaya melakukan (uitloking) Menurut Pasal 56 KUHP, gehilfe (pembantu) terdiri atas yang membantu (medeplichtige) Yang melakukan, yang memang pembuat peristiwa pidana, dihukum sebagai pembuat, dan beberapa pasal-pasal seperti 58 dan 367 KUHP, yang mengenai pembuat serta peserta yang disebut dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP memuat kata pembuat dan pembantu, yaitu pembuat adalah yang melakukan serta semua peserta yang dimaksud pasal 55 KUHP, sedangkan pembantu adalah peserta yang dimaksud pasal 56 KUHP Zevenbergen, Van hammel, Simons, dan VOS, mengadakan pembagian: - peserta yang berdiri tersendiri (zelfstandige deelnemers) deelnemers) tidaknya mereka bergantung pada apa yang mereka sendiri lakukan - peserta tidak berdiri tersendiri (onzelfstandige deelnemers) deelnemers) terdiri atas yang membujuk (uitlokker) dan yang membantu (medeplichtige), karena dapat dihukum tidaknya mereka bergantung pada apa yang dilakukan orang lain namun pembagian ini tidak dapat disesuaikan dengan sistem undang-undang pidana sekarang. KUHP hanya membagi antara pembuat dan pembantu. Turut serta yang terjadi sebelum dilakukannya perbuatan yang merupakan inti peristiwa pidana adalah menyuruh melakukan, membujuk, dan membantu, sedangkan turut serta yang terjadi serentak dengan dilakukannya perbuatan yang merupakan inti peristiwa pidana adalah turut melakukan dan membantu. Turut serta tidak dapat terjadi sesudah terselesainya perbuatan yang merupakan inti peristiwa pidana.
- Gabungan (samenloop) (Titel VI buku I KUHP) Pada samenloop, belum ada putusan hakim yang melekat pada pelaku sementara pelaku sudah beberapa kali melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini bersifat kontradiktif kontradiktif karena hal ini justru meringankan hukuman pelaku tindak pidana samenloop tersebut karena ada pengaturan ancaman hukuman maksimumnya. Penjelasan lebih lengkap di bagian gabungan Selain itu ,terdapat alasan lain yaitu : -Terhadap bendera kebangsaan Mereka yang menggunakan bendera Indonesia untuk melakukan kejahatan diancam dengan ancaman hukuman pidana yang lebih berat, yaitu ditambah sepertiga hukumannya (Pasal 52a KUHP).
9
contoh kasus : Si A adalah pelaku melakukan perampokan (pencurian) senilai 2 Miliar di mobil dengan membunuh 3 korban terlebih dahulu Si A telah merencanakan merencanakan sebelumnya namun perbuatan yang dilakukan tidak selesai (pogging) Gabungan Gabungan, adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Dalam penentuan berat hukuman, terdapat perbedaan pendapat, yaitu. 1.
2. 3. 4.
5.
Van Van Hamm Hammel el,, memb membah ahas as gab gabun unga gan n itu itu seba sebagai gai satu satu lem lemba baga ga huk hukum um pid pidana ana ters tersen endi diri ri Van Hattum, membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri, tetapi berdasarkan alasan-alasan lain. Som Somons, ons, Zeven Zevenbe berg rgen en,, Vos, Vos, dan Haze Hazewi wink nkel el-S -Sur urin inga ga,, mene menemp mpat atka kan n gabu gabung ngan an itu itu dala dalam m pembahasan mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman (straftoemeting) Pomp Pompe, e, mem membah bahas as gabu gabung ngan an itu itu sebaga sebagaii bagia bagian n dari dari pelaj pelajar aran an men menge genai nai dap dapat at dihuk dihukum um atau atau tidak dapat dihukumnya pembuat, karena pasal-pasal 63 dan 64 KUHP menyinggung hubunganantara peristiwa pidana dan perbuatan Jonker Jonkers, s, memeba memebahas has gabung gabungan an itu sebaga sebagaii bagi bagian an dari dari pelaja pelajaran ran mengen mengenai ai perist peristiw iwa a pida pidana na (strafbarefeit), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman .
Kemudian terdapat dua jenis gabungan : 1.Concursus 1.Concursus idealis Tersinggung dalam pasal 63 ayat 1 KUHP, yaitu : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” Suatu perbuatan : 1. Van Hammel Hammel dan, Simons Simons,, dan Zevenbergen Zevenbergen menafsi menafsirkan rkan sebagai sebagai satu perbuatan perbuatan fisik. fisik. Dalam Dalam hal ini, concursus idealis meliputi semua perkara pidana yang terjadi terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran beberapa ketentuan pidana sekaligus 2. Vos, perbuatan fisik atau perbuatan materil adalah perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur lain lain yang menyertai. Dalam hal ini, concursus idealis, adalah apa yang kira-kira menjadi sebab, yang dikenakan ialah ketentuan pidana yang terberat hukuman pokoknya sehingga hukuman-hukuman lain terlah diabsorpsi dalam hukuman yang terberat itu. Alasannya adalah : Barangsiapa yang telah memberanikan diri untuk mengadakan delik yang lebih berat, tidak akan mundur apabila ia kemudian mengetahui bahwa pada saati ia akan melakukan delik yang lebih berat itu sekaligus juga akan melakukan satu delik yang lebih ringan, sehingga menjatuhkan hanya satu hukuman itu. Maksimum hukuman yang ditentukan dalam ketentuan pidana ditujukan pada penghukuman peristiwa (pidana) yang paling berat, dan delik yang lebih ringan tidak boleh dijadikan alas an memperberat hukuman maksimum tersebut
10
Sehingga kedua alasan tersebut dapat dipakai sebagai alasan-alasan untuk menjatuhkan hanya satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat. 2.Concursus 2.Concursus realis Pada suatu saat peristiwa yang satu dicatat terlepas sekali dari peristiwa yang lain, dan sebaliknya, sehingga peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dilihat terpisah yang satu dari yang lain. Jonkers menyatakan, concursus realis adalah segala yang tidak merupakan concursus idealis atau perbuatan terus menerus. Tiga ukuran untuk menentukan beratnya hukuman : -
Sistem absorpsi murni
Yaitu ancaman terhadap suatu tindak pidana terserap oleh ancaman terhadap suatu tindak pidana lain yang dilakukan (umumnya karena ancaman suatu tindak pidana jauh lebih kecil dibandingkan dengan ancaman pidana tindakan lainnya). - Sistem absorpsi yang dipertajam Yaitu ancaman terhadap suatu tindak pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang ancamannya maksimum ditambah sepertiganya - Sistem kumulasi murni murni (sistem kumulasi yang tidak terbatas) terbatas) Yaitu ancaman hukuman tindak pidana dijumlahkan begitu saja sesuai dengan jumlah tindak pidana yang dilakukan - Sistem kumulasi yang dibatasi Yaitu ancaman hukuman tindak pidana penjumlahannya dibatasi, jadi tidak dijumlahkan sesuai jumlah tindak pidana yang dilakukannya Diadakan perbedaan antara : - Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman hukuman-hukuman utama yang sejenis Diatur dalam pasal 65 KUHP ayat (1) : “ Dalam hal perbarengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” Dan pasal 65 ayat (2) KUHP : “ Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga” Jadi teranglah bahwa oleh hakim ditetapkan hanya satu hukuman saja (absorpsi) `
- Keja Kejaha hata tann-ke keja jaha hata tan n yang yang dianc diancam am deng dengan an huku hukuma mann-hu huku kuma man n utam utama a yang yang tidak tidak seje sejeni nis s Ditentukan dalam pasal 66 ayat (1) KUHP, yaitu : “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”
6.
Kealpaan (culva)
11
culpa ialah perbuatan yang dilarang dilarang dan diancam dengan pidana pidana yang dilakukan dilakukan dengan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui pengertiannya: -
-
Sega Segaja ja mel melak akuk ukan an suat suatu u tinda tindaka kan n yang yang terny ternyat ata a salah salah,, karna karna meng mengun unak akan an inga ingattan/ an/ otakn otaknya ya secara slah, seharusnya ia mengunakan ingatanya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan ( aktif atau pasif) dengan kurang kewarasan yang diperlukan. Pela Pelaku ku dapa dapatt mempr memprak akir irak akan an akib akibat at yan yang g akan akan terja terjadi di,, teta tetapi pi mera merasa sa dapa dapatt menc menceg egah ahny nya. a. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tindk melakukna tindkakan yang akan menimbulkan menimbulkan akibat akibat itu. Tetapi tindkana itu tidak tidak dirugikan, dirugikan, atas tindkakan tindkakan mana ia kemudian dicela, karna bersifat melawan hukum.
M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan
pada
diri
pelaku
terdapat:
b. kekurangan pengetahuan ( ilmu) yang diperlukan c. kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan. Kealpaan, sepertinya juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adlah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran ntuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, dolus eventualis) dengan kealpaan berat ( culpa lata).Dalam memahami tentang kealpaan atau culpa lebih mudah saya akan menguraikan contoh, yaitu: Tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran, tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang mati karnannya. Dalam hal seperti contoh tindakan diatas kita temukan kealpaan yang dapat dituntut menurut hokum pidana.
Kesengajaan ( opset/ dolus ) Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan pasal 187 KUHP.Corak kesengajaan Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus Kesengajaan dengan sadar noodzakelijkheidbewustzijn)
kepastian
(opzet
met
zekerheidsbewuszijn
atau
12
Keseng Kesengaja ajaan an dengan dengan sadar sadar kemung kemungkin kinan an (dolu (dolus s eventu eventuali alis s atau atau voorwaa voorwaarde rdeli lijk jk opzet) opzet).. Untuk Untuk memudahkan pemahaman kita pada Kesengajaan ( opset/ dolus ) saya memiliki contoh tindakannya, seperti: -
-
A menghendaki matinya B dengan kekuatan tanganya sendiri. A mencekik leher B dan B mati. D mengarahkan bedilnya kepada kelompok manusia, yang dia anggap sebagai lawan-lawannya. Tanpa mengunakan alat bidik, ditembakannya dan menghendaki matinya salah seseorang dari mereka itu. Jadi sembarang saja, siapa saja pokoknya ada yang mati. X melempar melempar bom ke dalam gedung gedung bioskop bioskop (theatre) (theatre) yang penuh sesak dengan penonton. penonton. Matinya beberapa orang yang ditimbulkan peca mele meleta takk kkan an bom bom di mobi mobill B. Bom Bom mele meleda dak k hanhan-pe peca caha han n bom bom itula itulah h yang yang di kehen kehenda daki ki X. A bermaksud menghabisi nyawa B dengan sebelum B masuk mobil dan mengakibatkan B luka-luka parah. parah. PASAL PASAL YG DIDAK DIDAKWA WAKAN KAN Pasal Pasal 340 jo Pasal Pasal 53 KUHP KUHP ( Percob Percobaan aan pembun pembunuha uhan n berencana)
Pembunuhan dengan rencana (moord) Pasal 340 KUHP “ Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahlu merampas nayawa orang lain,diancam lain,diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) degan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu palilng lama dua puluh tahun” Contoh .. Beberapa bulan sebelumnya .A. fatah dan supriyadi memang memang dekat. hubungan kedua sahabat itu agak renggang karena. A. fatah sering menagih utang Rp.2 Rp.2 Juta .uang tersebut tersebut untuk biaya kuliah supriyadi ,kemudian supriyadi mengajak a. Fatah Fatah jalan-jalan kesebuah tempat yang agak sepi setelah supriyadi ngajak makan terlebih dahulu. A.Fatah merasa biasa saja melihat perlakuan dan ajakan supriyadi tersebut..tiba-tiba tersebut..tiba-tiba supriyadi memukulkan memukulkan batu ke-kepala A. Fatah hingga mengakibatkan hilangnya nyawa ....ternyata perbuatan tersebut di ketahui bapak Ramadanil yang kebetulan lewat tempat tersebut tersebut di mana terdengar terdengar suara jeritan jeritan mengenaska A.Fatah. A.Fatah. akhirnya akhirnya ramadanil melaporkan perbuatan supriyadi tersebut kepada p ihak yang berwajib....sudah jelas menurut bareskrim polda Ikhsan SH. Perbuatan supriyadi sudah melanggar pasal 340 KUHP .
7.
Dalam teori hukum pidana di kenal macam-macam delik sebagai berikut : Delik Komisi : melanggar larangan dg perbuatan aktif Delik komisi dan delik omisi ( commissiedelicten en omisiedelicten ) Ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. perbuatan. Disini Disini orang melakukan melakukan perbuatan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. larangan. Delik Delik omisi omisi ( Ommissiedelicten ) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan ( nalaten ). Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni, delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan, delik omisi murni melanggar perintah dg tidak berbuat, mis. mis. Ps 164, Ps 224 KUHP. Dan delik omisi yang tidak murni yang disebut delicto commissionis per omissioem, delik ini terjadi jika oleh undang-unda undang-undang ng tidak dikehendaki dikehendaki sautu akibat akibat ( yang akibat itu dapat ditimbulka ditimbulkan n dengan dengan suatu pengabaian). Delik omisi tak murni murni : melanggar larangan dg tidak berbuat, mis Ps Ps 194 KUHP
Delik Materiil : Yang dirumuskan akibatnya --> Ps 338, Ps 187, dll
13
Delik materil dan delik formal ( materiele en formeledelicten ) Disebutkan adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel disebut hanya suatu perbuatna tertentu tertentu sebagai sebagai dapat dipidana misalnya misalnya pasal 160,209, 242,236,362 242,236,362 KUHP. KUHP. Van Hamel Hamel keberatan keberatan adaanya adaanya perbedaan perbedaan hakiki antara keduanya, keduanya, pada delik formel ada akibat akibat pada dunia luar, yaitu yaitu mengen mengenai ai waktu waktu dan tempat tempat perbua perbuatan tan sering sering dapat dapat dibed dibedaka akan, n, umpama umpama pencur pencurian ian dengan dengan mempergunakan binatang, pemalsuan dengan bahan-bahan kimia, penghinaan dengan telepon. Oleh karena itu ia hanya mau berbicara tentang delik dengan perumusan formel atau materiel. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatk mengakibatkan an kematian, kematian, pembunuhan pembunuhan berencana. berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.
Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.
Delik aduan adalah adalah delik yang proses proses penuntutann penuntutannya ya berdasarkan berdasarkan pengaduan korban. Delik Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif. Delik aduan penuntutannya memerlukan pengaduan, mis. Ps 310, Ps 284
8.
Dasar Penghapus pidana Dasar Penghapus Pidana di dalam KUHP, yaitu : Bersifat Umum (Pasal 44 KUHP – Pasal 48 -51 KUHP) Pasal 44 KUHP (ontoerekeningsvatbaarheid) adalah dasar pemaaf (mengenai gangguan jiwa). Pasal 48 KUHP adalah dasar pembenar (mengenai keadaan darurat) dan pemaaf (mengenai overmacht), Overmacht (dasar pemaaf) Suatu kekuatan, dorongan, paksaan yang tidak dapat dilawan / ditahan, baik itu tekanan fisik maupun psikis, dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau cara-cara memaksa yang lain Overmacht mutlak Yaitu suatu paksaan yang sama sekali tidak dapat dilawan, pembuat adalah alat belaka dalam tangan dari yang memaksa. Overmacht relatif Yaitu hal-hal paksaan psikis, yang biarpun masih juga dapat d ilawan, tetapi menurut rasa bijaksana masih juga dari pembuat perlawanan itu tidak dapat diharapkan. Terbagi atas :
1.
Berat lawan (overmacht) dalam arti kata sempit atau paksaan psikis, Seseorang lain memaksa seseorang pembuat (dader) membuat sesuatu yang merupakan suatu delik.
14
2.
Keadaan aan daru arurat (noodtoest estand). Pemb embuat uat melakuka ukan suatu delik karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar (bukan manusia, tetapi keadaan), pembuat sendirilah yang memilih diadakannya peristiwa pidana itu,sebab pembuat dipaksa memilih melakukan suatu delik atau mendapat kerugian besar oleh paksaan dari luar itu.
Tiga bentuk noodtoestand : suatu pertentangan antara kepentingan hukum suatu pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum suatu pertentangan antara kewajiban hukum Noodtoestand (dasar pembenar), namun dapat juga dasar pemaaf, dengan pembedaan diadakan secara kasuistis (penjelasan diatas) Pasal 49 ayat 1 KUHP (noodweer) adalah dasar pembenar (mengenai bela paksa). Elemen pembelaan darurat : - Suatu serangan, ancaman - Serangan diadakan sekonyong-konyong sekonyong-konyong atau atau suatu ancaman yang yang kelak kelak akan dilakukan - Serangan itu melawan hukum - Serangan itu diadakan terhadap diri diri sendiri, diri orang lain, lain, hormat diri sendiri, sendiri, hormat diri diri orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain (bersifat limitatif) - Asas subsidiaritas, yaitu mutlak, perlu diadakan - Asas proporsionalitas, proporsionalitas, yaitu alat alat yang dipakai untuk membela atau cara cara membela membela harus harus setimpal setimpal Perbedaan pembelaan darurat dengan keadaan darurat : - Pembelaan darurat ada hak untuk membela diri terhadap suatu tindakan melawan melawan hukum (dasar (dasar pembenar). Keadaan darurat sering hak untuk membela diri itu tidak ada (dasar pemaaf) Pembelaan darurat harus ada suatu serangan atau suatu ancaman kelak serangan, sedangkan pada keadaan darurat hal tersebut bukan syarat Pembelaan darurat kepentingan yang dapat dibela bersifat terbatas (limitative), sedangkan keadaan darurat tidak. Pasal 49 ayat 2 KUHP (noodweer-exces) adalah dasar pemaaf (mengenai bela pa ksa lampau batas), unsure-unsurnya : -
Melampaui batas pembelaan yang perlu Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati” Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal
Pasal 50 KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan undang-undang). Pasal 51 ayat 1 KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan jabatan). Pasal 51 ayat 2 KUHP adalah dasar pemaaf (menjalankan perintah tidak sah dengan itikad baik). Dengan syarat : - Yang diperintah diperintah sama sama sekali sekali tidak tidak tahu tahu bahwa perintah yang dikeluarkan dikeluarkan adalah adalah suatu suatu perintah perintah yang tidak sah - Menjalankan perintah harus dalam batas-batas lingkungan dari yang diperintah diperintah pada yang memerintah. Bersifat Khusus (Pasal 166 KUHP, 221 (2) KUHP,310 (3) KUHP, dan 367 ayat(1) KUHP) Hanya berlaku untuk delik tertentu dan orang-orang tertentu yang ditunjuk dalam perumusan delik tersebut. Keistimewaannya ialah hal mengecualikan dijatuhkannya hukuman tidak berdasarkan tiadanya schuld (kesalahan dalam arti luas), tetapi kepentingan umum tidak akan tertolong oleh suatu penuntutan pidana, sehingga lebih baik tidak menuntut di muka hakim pidana.
15
Dasar Penghapus Pidana di luar KUHP (menurut ahli / doktrin), yaitu : Dasar pembenar , yaitu alasan membenarkan tindakan bahwa senyatanya apa yang ia lakukan adalah suatu tindak pidana, tetapi kemudian oleh hukum dibenarkan karena dianggap patut dan benar sehingga tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana dengan menhapus unsure melawan hukum. Dasar pembenar menghilangkan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undangundang pidana Dasar pemaaf , yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan yang hanya menghilangkan pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang diadakannya, dimana kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Dasar peringan dan pemberat pidana a.
Dasar Peringan Pidana
KUHP mengenal 3 macam alas an-alasan umum yang mengurangi beratnya hukuman, yaitu : 1.
Perc Perco obaan aan (pasal asal 53 ayat yat (2) dan (3) (3) KUHP)
Pasal 53 KUHP mengenai poging dimana ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka untuk poging diubah menjadi ancaman pidana lima belas tahun penjara Adalah perluasan tindak pidana karena membahayakan suatu kepentingan meskipun tindakan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan atau dirumuskan Dasar pogging dapat dipidana adalah Pasal 53 KUHP, dimana salah satu ayatnya berbunyi Ayat (1) : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maka dapat disimpulkan syarat-syarat poging sesuai pasal 53 ayat 1 KUHP adalah : 1. Niat 2. Permul Permulaan aan pelaks pelaksana anaan an tindak tindakan an 3. Tidak selesainy selesainya a delik delik bukan bukan karena karena kehendak kehendak pelaku pelaku 2.
Memb Memban antu tu (med (medep epli lich chti tigh ghei eid) d) (pas (pasal al 57 ayat ayat (1) (1) dan dan (2) (2) KUH KUHP) P)
Dasar-dasar yang memperingan pidana ditentukan secara umum dalam pasal 45, 47, 53, 56, dan 5 7 KUHP. Pasal 56 dan 57 KUHP mengenai pembantuan dalam tindak pidana dimana intensitas pelaku pembantuan dalam melakukan melakukan tindak pidana dianggap lebih lebih rendah atau kurang. Ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka ancamannya untuk pembantuan diubah menjadi lima belas tahun penjara. Penjelasan lebih lengkap di bagian penyertaan
16
3.
Belu Belum m dewas ewasa a (min (mind derja erjari righ ghei eid) d) (pas (pasal al 47 KUHP KUHP))
Pasal 45 dan 47 KUHP mengenai anak-anak di bawah bawah umur / belum dewasa. Batas usia dewasa menurut KUHP adalah 16 tahun. Hukumannya dapat berupa: berupa: 1. Dikembali Dikembalikan kan kepada kepada orangtuany orangtuanya a tanpa tanpa pidana pidana apapun apapun 2. Diserahka Diserahkan n kepada kepada pemerint pemerintah ah sampai sampai batas batas anak anak berumur berumur 18 18 tahun tahun 3. Dipidana Dipidana dengan dengan maksim maksimum um pidana pidana pokok pokok dikurang dikurangii sepertig sepertiga a Ada juga hal khusus yang memperingan pidana, yaitu delik delik yang diprevilisir. Contohnya adalah pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Selain itu juga pasal 341 dan 342 KUHP c. Dasa Dasarr pem pembe bera ratt pid pidan ana a KUHP mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya hukuman, yaitu : Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP) Mereka yang menggunakan jabatannya dalam melakukan sebuah tindak pidana diancam dengan ancaman hukuman pidana yang lebih berat, yaitu ditambah sepertiga hukumannya (Pasal 52 KUHP). Recidive (title XXXI Buku II)Pada recidive sudah ada p utusan hakim pada pelaku, ba ru kemudian pelaku mengulangi tindak pidananya (jenisnya (jenisnya diatur secara limitatif). limitatif). Menurut doktrin terdapat dua sistem pemberat pidana berdasarkan recidivie, yaitu : Umum, Umum, yaitu setiap pengulangan tindak pidana apapun dan kapanpun. Khusus, Khusus , yaitu pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu KUHP menganut ditengah-tengah ditengah-tengah dari dua sistem tersebut. Tindak pidananya bersifat limitatif, limitatif, yaitu yang tertera dalam ketentuan pasal 486, 487, dan 488 KUHP. KUHP. Rentang waktunya ialah lima tahun tahun setelah pelaku dikeluarkan dari penjara dan hukumannya ditambah sepertiganya.
9.
Dala Dalam m KUH KUHP P dik diken enal al obye obyek k dan dan suby subyek ek huk hukum um sert serta a kait kaitan an nya Subjek dan Objek Hukum Subjek Subjek adalah adalah sesuatu sesuatu yang menurut menurut hukum dapat menjadi pendukung pendukung (dapat memiliki) memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Subjek Hukum Manusia (Natuurlijk persoan) Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku selaku pendukung pendukung hak dan kewajiban. kewajiban. Pada prinsipnya prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Subjek Hukum Badan Hukum Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukkum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu: 1. 2.
Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.
17
Objek Hukum Hukum adalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan antara lain : Benda berwujud dan tidak berwujud Benda bergerak dan tidak bergerak Pentingnya dibedakan karena : Bezit (kedudukan berkuasa) Lavering (penyerahan) Bezwaring (pembebanan) Daluwarsa (Verjaring)
10.
a.
Jika dilakuk dilakukan an sebelum sebelum saatnya saatnya dilah dilahirkan irkan maka akan di kenakan kenakan dakwaa dakwaan n Dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 s/d 350 dinyatakan sebagai berikut : Pasal 346 : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 347 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikankandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b.
Jika matinya tersebut dilakukan saatnya dilahirkan maka akan dikenakan dakwaan Pasal 341 Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 342 Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 343 Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. c
Jika Jika mat matin inya ya ter terse sebu butt dila dilaku kuka kan n sete setela lah h satu satu bul bulan an dil dilah ahir irka kan n maka maka aka akan n dik diken enak akan an dakwaan
18
Dalam KUHP Bab BAB XIX. KEJAHATAN TERHADAP NYAWA.SESUAI PASAL 338 S/D 343 dinyatakan sebagai berikut : Pasal 338. Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 104 dst., 130, 140, 184-188, 336, 339 dst., 350, 487.) Pasal 339. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2', 338, 350, 487; Sv. 24 dst.) Pasal 340. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 37-1 sub 2', 104 dst., 130, 140, 165, 184 dst., 336, 338, 342 dst., 350, 353, 355, 444, 487.) Pasal 341. Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 37-1 sub 2', 308, 338, 342 dst., 487.) Pasal 342. Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 37-1 sub 2', 308, 340 dst., 343, 487.) Pasal 343. Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan a nak dengan berencana. (KUHP 55 dst., 338, 340.)
9.
Pasal 104. (s.d.u. dg. UU No. 1/1946 1/1946 dan UU No. 1 / 1974.) Makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 1 seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 4 , 35, 87, 110, 128, 130 dst., 140, 164 dst., 328 dst., 338 dst., 487.) Pasal 52a. 52a. (s. d. t. dg. UU No. 73/1958.) Bila pada waktu melakukan kejahatan d igunakan Bendera Kebangsaan
19
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut d apat ditambah dengan sepertiga.
10.
Ajaran perbarengan perbuatan pidana ( concursus atau samenloop) adalah perbuatan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus, atau melakukan satu perbuatan yang diatur dalam dalam bebera beberapa pa ketent ketentuan uan pidana pidana.. Hal ini terdap terdapat at pada pada KUHP KUHP dalam dalam buku buku kedua kedua pasal pasal 63-71. 63-71. Concursus terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 1.
Concursus idealis (eendaadsche (eendaadsche samenloop): samenloop): apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
2.
Concursus realis (meerdaadsche (meerdaadsche samenloop): samenloop): apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
3.
Perbuatan lanjutan (voortgezette handeling ): ): apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.
Dengan adanya ajaran perbarengan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan adalah sebagai berikut: 1.
Concursus idealis, sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelakunya adalah hukuman pidana pokok yang paling berat.
2.
Concursus realis, jika hukuman pokoknya sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan Sedangkan apabila hukuman pokoknya tidak sejenis, sejenis, maka setiap setiap hukuman hukuman dari masingmasing perbuatan pidana itu dijatuhkan.
3.
Perbua Perbuatan tan berla berlanju njut, t, dike dikenai nai ancama ancaman n pidan pidana a yang yang terbe terberat rat atau atau yang yang menga mengandu ndung ng anca ancaman man hukuman yang lebih berat.
pasal 15 ayat (1) dan (2) UndangUndang Keschatan Keschatan Nomor 23 Tahun 1992. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa temyata aborsi dapat dibenarkan sccara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga keseliatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan mcnggunakan pertimbangan Demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan pertimbangan tim ahli. Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluargnya. Hal tersebut berarti bahwa
20
apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.
21
