BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g
Suatu perbuatan perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. 1 Salam suatu ketentu ketentuan an pidana, pidana, pemben pembentuk tuk undang undang-un -undan dang g tidak tidak selalu selalu merumu merumuska skan n perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambah dengan penyebutan keadaaan dimana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi, pembentuk undang-undang menambahkan alasan-alasan penghapus pidana pada rumusan delik.2 Alasan penghapus pidana merupakan keadaan khusus (yang harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan leh terdakwa! yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dipenuhi dan dijatuhi dijatuhi pidana. pidana. K"#$ tidak menjelaskan menjelaskan apa yang dimaksu dimaksud d dengan dengan alasan alasan pengha penghapus pus pidana pidana dan perbed perbedaan aan antara antara alasan alasan pembenar dan alasan pemaa%. K"#$ hanya menyebutkan men yebutkan hal-hal yang dapat menghapusk menghapuskan an pidana pidana saja. $embahasan mengenai hal tersebut tersebut berkembang berkembang melalui dktrin dan yurispridensi. &
Scha%%meister, (et. Al !, Hukum !, Hukum Pidana, itra Pidana, itra aditya bakti, )andung, 2**+, hlm. 2 1 '. Scha%%meister, (et. Al !, !, Op.Cit, hlm 2 2 '. Scha%%meister, (et. http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-pidana.html,, diakses pada 3 http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-pidana.html senin, 11 april 2*1
Sese Seser ran ang g yang yang dida didakw kwaa melak melakuk ukan an suatu suatu tind tindak ak pida pidana na,, dapa dapatt dipidana apabila terpenuhi dua hal yaitu perbuatan yang didakwakan didakwakan (adanya kesalahan pelaku! atau perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya dan tidak tidak ada alasan alasan pemaa%. pemaa%. 'alam ilmu ilmu hukum hukum pidana pidana,, alasan alasan hukum hukum pidana dibedakan dalam alasan penghapus pidana umum dalam sistem hukum ndnesia diatur dalam pasal 00, 0-1 K"#$, dan alasan penghapus pidana khusus. khusus. 3eri 3eri hukum pidana pidana biasanya biasanya alasan-alasan alasan-alasan yang menghapusk menghapuskan an pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan $emaa%, dan alasan $eng $engha hapu puss $enu $enunt ntut utan an.. Akan kan tetap tetapii terd terdap apat at perb perbeda edaan an antar antaraa alasa alasan n penghapusan pidana dalam sistem hukum civil law (ndnesia! dengan sistem huku hukum m comm common on law (nggris dan Amerika!. #al tersebut dipengaruhi leh ajaran mengenai kesalahan yang berbeda yang berlaku di kedu sistem hukum tersebut. Ajaran kesalaham dalam sistem hukum common law dikenal melalui dkrtin Mens-rea dkrtin Mens-rea yang dilandaskan pada ma4im 5actus 5 actus ets reus nisi mens sit rea6, rea6, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seserang bersalah kecu kecual alii jik jika pikir ikiran an ran rang g itu itu jaha jahat. t.0 'alam sistem comm common on law law pertanggungjawaban pidana tergantung dari ada atau tidaknya 5 actus-reus” dan 5mens-rea 5mens-rea6. 6. Sedangkan dalam sistem hukum civil civil law yang dilihat dari kesalah kesalahann annya ya adalah adalah ada tidakn tidaknya ya unsur unsur keseng kesengajaa ajaan n ataupun ataupun kelalai kelalaian. an. Selain itu, syarat umum bagi adanya pertanggungjawaban pidana menurut
atmasasmita, perbandingan hukum pidana, .8 9andar maju, )andung, 2***, 4 7mli atmasasmita, perbandingan hlm &+ 5 7mli atmasasmita, :p. it, hlm &;.
Sese Seser ran ang g yang yang dida didakw kwaa melak melakuk ukan an suatu suatu tind tindak ak pida pidana na,, dapa dapatt dipidana apabila terpenuhi dua hal yaitu perbuatan yang didakwakan didakwakan (adanya kesalahan pelaku! atau perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya dan tidak tidak ada alasan alasan pemaa%. pemaa%. 'alam ilmu ilmu hukum hukum pidana pidana,, alasan alasan hukum hukum pidana dibedakan dalam alasan penghapus pidana umum dalam sistem hukum ndnesia diatur dalam pasal 00, 0-1 K"#$, dan alasan penghapus pidana khusus. khusus. 3eri 3eri hukum pidana pidana biasanya biasanya alasan-alasan alasan-alasan yang menghapusk menghapuskan an pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan $emaa%, dan alasan $eng $engha hapu puss $enu $enunt ntut utan an.. Akan kan tetap tetapii terd terdap apat at perb perbeda edaan an antar antaraa alasa alasan n penghapusan pidana dalam sistem hukum civil law (ndnesia! dengan sistem huku hukum m comm common on law (nggris dan Amerika!. #al tersebut dipengaruhi leh ajaran mengenai kesalahan yang berbeda yang berlaku di kedu sistem hukum tersebut. Ajaran kesalaham dalam sistem hukum common law dikenal melalui dkrtin Mens-rea dkrtin Mens-rea yang dilandaskan pada ma4im 5actus 5 actus ets reus nisi mens sit rea6, rea6, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seserang bersalah kecu kecual alii jik jika pikir ikiran an ran rang g itu itu jaha jahat. t.0 'alam sistem comm common on law law pertanggungjawaban pidana tergantung dari ada atau tidaknya 5 actus-reus” dan 5mens-rea 5mens-rea6. 6. Sedangkan dalam sistem hukum civil civil law yang dilihat dari kesalah kesalahann annya ya adalah adalah ada tidakn tidaknya ya unsur unsur keseng kesengajaa ajaan n ataupun ataupun kelalai kelalaian. an. Selain itu, syarat umum bagi adanya pertanggungjawaban pidana menurut
atmasasmita, perbandingan hukum pidana, .8 9andar maju, )andung, 2***, 4 7mli atmasasmita, perbandingan hlm &+ 5 7mli atmasasmita, :p. it, hlm &;.
sist sistem em huku hukum m civi ivil law adalah adalah adany adanyaa gabung gabungan an antara antara perbua perbuatan tan yang yang dilarang dan pelaku yang diancam dengan pidana. $erbuatan elanggaran hukum dari pelaku harus memenuhi syarat sebagai berikut 1. )ahwa )ahwa perbuata perbuatan n tersebut tersebut (berbuat (berbuat atau tidak tidak berbuat! berbuat! dilakuk dilakukan an leh seserang< 2. 'iat 'iatur ur dala dalam m kete ketent ntua uan n unda undang ng-u -und ndan ang g term termas asuk uk ling lingku kup p de%i de%ini nisi si pelanggaran< dan &. )ersi )ersi%at %at mela melawa wan n huk hukum um.. )erdasarkan uraian diatas, untuk itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai mengenai alasan penghapusan penghapusan pidana yang berlaku berlaku di ndnesia ( Civil law!, law!, nggris dan Amerika (Common (Common law . B. Identi Identifik fikasi asi Masala Masalah h 1. Apa yang dimaksud dimaksud dengan dengan alasan penghapus penghapus pidana= pidana= 2. )agaimana )agaimana mengenai mengenai alasan pengha penghapusan pusan pidana pidana di ndn ndnesia= esia= &. )agaimana )agaimana mengenai mengenai alasan alasan penghapus penghapusan an pidana pidana di nggris nggris dan Amerika= Amerika=
6 7mli atmasasmita, :p. it, hlm 0;.
BAB II PEMBAHASAN
1. Definis alasan penghapus pidana
Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para! pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasanalasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah )elanda stra!uitsluitingsgrond , yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan leh terdakwa! yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi atau dijatuhi pidana.+ Alasan-alasan penghapus hukum pidana dalam teri hukum pidana dibedakan menjadi 1! alasan pembenar< yaitu alasan yang menghapuskan si%at melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan leh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dibenarkan.
7 Adika nina, https//adikanina1;+.wrdpress.cm/2*1&/*2/2/alasan-penghapus-
pidana/, diakses pada selasa, 12 april 2*1. 8 9eljant, Asas-asas hukum pidana, 7ineka cipta, jakarta 2**, hlm 10
2! Alasan pemaa%< yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. $erbutan yang dilakukan leh terdakwa tetap bersi%at melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. &! Alasan penghapus penuntutan< di sini salnya bukan ada alasan pembenaran maupun alasan pemaa%, jadi tidak ada pikiran mengenai si%atnya perbuatan maupun si%atnya rang yang melakukan perbuatan, tetapi
pemerintah
keman%aatannya
menganggap
kepada
bahwa
masyarakat,
atas
dasar
sebaiknya
utilitas
tidak
atau
diadakan
penuntutan. >ang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. nth pasal &, apabila terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percbaan untuk melakukan sesuatu kejahatann. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapus pidana tersebut. Sebagai cnth, $asal &1* K"#$ menyebutkan bahwa ; 5tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri6. 7edaksi dalam ketentuan $asal &1* K"#$ jelas menunjukan bahwa ayat (&! tidak menjadi bagian dari rumusan delik itu sendiri. ni mempunyai akibat dalam tuduhan. #anya unsur-unsur delik yang tertulis yang harus 9 '. Scha%%meister, (et. Al !, Hukum Pidana, itra aditya bakti, )andung, 2**+, hlm 2
dimasukan. 3idak perlu disebutkan bahwa tidak terdapat keadaan yang disebut dalam ayat (&! (alasan penghapus pidana! tersebut. Apabila terdakwa berpendapat
dia
berbuat
menggunakannya. Apabila
karena hakim,
keadaan leh
siapa
terpaksa, pun
dia
juga
dapat
diperingati
berpendapat bahwa memang ada alasan penghapus pidana, hakim, meskipun tuduhan telah terbukti, akan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. 1* Adakalanya juga suatu rumusan delik mensyaratkan secara tertulis tidak adanya alasan pembenar atau pemaa% sebagai unsur tidak dapat dipidananya perbuatan. 9engenai jal ini, cnthnya pasal 1 K"#$ yang menyebutka bahwa 5barang siapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang leh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam pidana denda paling banyak dua ratur dua puluh lima rupiah6. Keadaan bahwa pelaku berbuat 5tanpa wewenang6, merupakan unsur tertulis perbuatan dalam redaksi ketentuan pidana ini. :leh karena itu, harus dituduhkan dan dibuktikan. Sama halnya dengan istilah 5tanpa keharusan6 (dalam teks K"#$ 7. Sesil dicantumkan 5dengan tiada terpaksa6! dalam $asal 12 K"#$, yang juga 5dimasukan6 ke dalam rumusan delik. Jadi, harus dituduhkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa keharusan (atau paksaan!. Kalau hal itu tidak dapat dibuktikan sebab diterima bahwa terdakwa berbuat karena daya paksa, misalnya dia harus dibebaskan. Jadi, redaksi sangat menentukan. 'engan demikian, dapat ditentukan apakah pembentuk undangundang
menganggap tidak adanya keadaan yang menghapuskan pidana
10 '. Scha%%meister, (et. Al !, Hukum Pidana, itra aditya bakti, )andung, 2**+, hlm 2;
sebagai unsur yang harus dituduhkan dan dibutkikan atau adanya keadaan itu sebagai alasan penghapus pidana.
2. Alasan Penghapus Pidana di Indnesia
Kitab "ndang-undang #ukum $idana selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana ($asal 0+ diubah berdasar $asal 1 "" ?. 11 3ahun 2*12 tentang Sistem $eradilan $idana Anak, $asal & ayat (2! (&!, pasal + ayat (1! (2!< yang memberatkan pidana ( $asal 2, &-+1 K"#$! dan yang mengecualikan dari ancaman pidana. $ada kesempatan ini yang akan dibicarakan adalah hal yang terakhir, yaitu menyangkut perbuatan yang menccki rumusan delik, tetapi tidak dipidana, meliputi alasan penghapus pidana, alasan penghapus penuntutan dan gugurnya menjalani pidana. Memorie van "oelichting #Mv" atau risalah penjelasan K"#$ )elanda mengenai alasan penghapus pidana, mengemukakan apa yang disebut @alasan-alasan tidak dapat di pertanggungawabkannya seserang atau alasanalasan tidak dapat dipidananya seserang@di dasarkan pada dua hal yaitu 1! Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seserang yang terletak pada diri rang itu (inwendige oor$aken van ontoerekenbaarheid !, dan 2! Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seserang yang terletak di luar rang itu (uit wendige oor$aken van ontoerekenbaarheid !. 3ermasuk alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seserang yang terletak pada diri rang ialah karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit sebagaimana dimaksud pada $asal 00,
dan alasan karena umur yang masih muda, sedangkan alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seserang yang terletak di luar rang itu adalah keadaaan-keadaan yang dimuat pada $asal 0 sampai dengan $asal 1, yaitu daya
paksa,
pembelaan
terpaksa,
melaksanakan
perintah
"",
dan
melaksanakan perintah jabatan. 'i negeri )elanda sejak tahun 1;* tidak agi merupakan alasan penghapus pidana. 11 Alasan penghapus pidana berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua!, yaitu alasan penghapus pidana yang umum dan alasan penghapus pidana yang khusus 12 1! Alasan penghapus pidana yang umum merupakan alasan penghapus pidana yang berlaku untuk tiap-tiap delik pada umumnya sebagaimana disebut dalam pasal 00, 0 s/d 1 K"#$< sedangkan 2! Alasan penghapus pidana yang khusus, merupakan alasan yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, seperti misaln ya pasal 1 K"#$, $asal 221 ayat 2 dan $asal $asal &1* ayat (&!. $asal 1 K"#$ menentukan bahwa @Ketentuan-ketentuan pasal 10 dan 1 K"#$ tidak berlaku pada rang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya
untuk
dituntut
sendiri
dst
...........................berarti
pasal
ini
mengecualikan keadaan sebagaimana ditentukan $asal 10 (mengetahui ada permu%akatan jahat! dan $asal 1 (mengetahui ada niat melakukan perbuatan 1*0, 1*-1*, dst!. 'emikian pula ketentuan $asal 221 ayat 2, yaitu perbuatan 5 menyimpan rang melakukan kejahatan .6 11 Sedart, Hukum Pidana , >ayasan Sedart, Semarang, 1;;0 hlm. 1&.
12 %dem.
'isini tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan terhadap istri, suami, dan rang-rang yang masih mempunyai hubungan darah. $asal &1* ayat (&! yang menentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selain pembedaan menurut 9B3 dan lmu pengetahuan, berdasarkan dktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut si%atnya, yaitu karena adanya alasan pembenar (rechtBaardigingsgrnden! dan karena alasan pemaa% (schulduitsluitingsgrnden!. 9enurut Sudart pembedaan ini sejalan dengan
pembedaan
antara
dapat
dipidananya
perbuatan
dan
dapat
dipidananya pembuat. Alasan pembenar menghapuskan si%at melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. :leh karena si%at melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dipidana. Kalau tidak ada unsure melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam K.".#,$. ialah pasal 0; ayat 1 (pembelaan terpaksa!, pasal * (melaksanakan peraturan undang-undang dan pasal 1 ayat 1 (melaksanakan perintah jabatan!. Alasan pemaa% menyangkut pribadi si-pembuat, dalam arti si-pembuat tidak
dapat dicela, dengan
dipersalahkan,
atau
tidak
perkataan
dapat
lain si-pembuat tidak
dipertanggung
jawabkan,
dapat
meskipun
perbuatannya bersi%at melawan hukum. 'engan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si-pembuat, sehingga tidak mungkin ada
pemidanaan. Alasan pemaa% yang terdapat dalam K".#.$ ialah pasal 00 (tidak mampu bertanggung-jawab!, pasal 0; ayat 2 (ndweer e4ces!, pasal 1 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah!. Adapun mengenai pasal 0 (daya paksa! ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaa%. Alasan penghapus pidana menurut 8an #amel dibedakan antara alasan yang menghapus si%at melawan hukum (rechtvaardigingsgronden ! dan alasan yang menghapus
si%at
dapat
dipidana
( stra!waardigheiduitsluiten!,
namun
pembagian itu tidak banyak dianut. $ara penulis hukum pidana lebih banyak mengikuti pendapat 8:S yang membedakan kedalam alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden ! dan alasan pemaa% ( schulduitsluitingsgronden!. 1& a. !idak "a"pu #ertanggung$%a# &pasal ''(
3idak mampu bertanggung jawab datur pada $asal 00. 'isitu ditentukan bahwa tidak dapat dipidana seserang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. 9B.3 sebagaimana
telah
disebut
di
muka
menyebutkan
5tak
dapat
dipertanggung-jawabkan karena sebab yang terletak di dalam diri si pembuat6. Apa yang diatur dalam pasal tersebut juga merupakan sikap dari K"#$ terhadap mampu bertanggungjawab, akan tetapi K"#$ tidak menyatakan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan mampu 13 )ambang $urnm , a$as-a$as Hukum Pidana, Chalia ndnesia, Jakarta, 2**+ hlm.
1;&.
bertanggungjawab. 'alam pasal tersebut K"#$ hanya menyatakan secara negati%, kapan seserang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannja. $asal 00 sama sekali tidak memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab. $asal 00 tersebut mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan/ penyakit jiwa yang diderita leh pembuat. Sampai saat ini hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini menimbulkan persalan karena ada berbagai
penyakit
jiwa
dan si%at-si%atnya
dalam
ilmu psikiatri.
Sehubungan dengan jenis-jenis penyakit jiwa itu didalam praktek ada beberapa
jenis
penyakit
jiwa
yang
penderitanya
hanya
dapat
dipertanggungjawab sebagian, seperti penderita penyakit kleptmanie, pyrmania, claustphbie, mani depressi dan lain sebagainya. 3erhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena drngan jiwanya yang sakit, yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan perbuatan lain yang tidak karena penyakit jiwa yang dideritanya tetap dipertanggungjawabkan.10 "ntuk menentukan seserang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu, dikenal adanya tiga metde, yaitu
1
1! 9etde bilgis< 2! 9etde psiklgis< dan &! 9etde campuran (metde bilgis-psiklgis!. 14 )ambang $ernm, ibid , hlm 2*&.
15 Satchid Kartanegara, Hukum Pidana, )alai lektur mahasiwa, halm. 20-20;
9etde yang pertama psikiater akan menyatakan terdakwa sakit jiwa atau tidak. Apabila psikiater menyatakan terdakwa sakit jiwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana. 9etde kedua menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnrmal dengan perbuatannya. 9etde ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana, sedangkan metde yang ketiga di samping memperhatikan keadaan jiwanya, kemudian keadaan jiwa ini dipernilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. K"#$ menganut metde gabungan (bilgis-psiklgis! dan dalam penetapan pidana menggunakan
sistim
deskripti%
nrmati%,
artinya
ahli
akan
mendiskripsikan keadaan jiwanya, sedangkan untuk menentukan apakah pelaku patut dipidana atau tidak menjadi kewenangan hakim.1 3idak adanya kemampuan bertanggung-jawab menghapuskan kesalahan, tetapi perbuatannya tetap bersi%at melawan hukum sehingga dapat dikatakan alasan penghapus kesalahan berdasarkan alasan pemaa%. #. Da)a Paksa &Overmacht ( &Pasal '*(.
$asal 0 K"#$ menentukan @3idak dipidana seserang yang melakukan perbuatan yang didrng leh daya paksa@. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam K"#$. $ena%siran bisa dilakukan dengan melihat 9B3 atau risalah penjelasan yang diberikan leh pemerintah ketika Kitab "ndang-undang ()elanda!
16 Sedart, ibid , hlm. ;
itu dibuat. 'alam 9.B.3. dilukiskan sebagai @setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan6. #al terakhir ini, yaitu @yang tak dapat di tahan5, memberi si%at kepada tekanan atau paksaan itu. $aksaan di sini bukan paksaan yang mutlak, bukan paksaan yang tidak memberi kesempatan kepada si-pembuat menentukan kehendaknya. $engertian @tidak dapat ditahan@ menunjukkan, bahwa menurut akal sehat
tak
dapat
diharapkan dari sipembuat
untuk
mengadakan
perlawanan. Sehubungan dengan adanya paksaan yang mutlak dan paksaan yang tidak mutlak, maka daya paksa ( overmacht ! dapat dibedakan dalam dua hal yaitu vis absoluta (paksaan yang abslut! dan vis compulsiva (paksaan yang relati%!. 'aya paksa yang abslut (Bis absluta! dapat disebabkan leh kekuatan manusia atau karena disebabkan alam. 'alam vis absoluta paksaan sama sekali tak dapat di tahan. nth 1! 3angan seserang dipegang leh rang lain dan serta merta dipukulkan pada kaca, sehingga kaca pecah. Apabila yang terjadi demikian, maka rang yang dipegang tangannya tadi tak dapat dikatakan telah melakukan pengrusakan benda berdasarkan pasal 0* K"#$. 2! Seserang yang berada di bawah pengaruh hipntis melakukan pembunuhan, maka rang yang berada dibawah hipntis tadi tak dapat di katakan telah melakukan perbuatan yang disebut pada $asal & K"#$. $erbuatan yang dilakukan di luar kehendak si-pembuat.
?amun hakim harus tetap memperhatikan keadaan si-pembuat yang sebenarnya. , 'alam hal hypnse ini harus dilihat bagaimana keadaan sebenarnya dari si pembuat itu. Kalau ia hanya dalam pengaruh yang kuat belaka, maka tak ada Bis absluta tetapi Bis cmpulsiBa. Jadi harus dilihat sampai berapajauh pengaruh hypnse itu pada rang yang bersangkutan. $engertian Bis absluta seperti cnth-cnth di atas tidak termasuk dalam pengertian daya paksa dari pasal 0 K"#$. 'aya paksa $asal 0 ialah daya paksa relati% (Bis cmpulsiBa!, stilah @ didrng @ (gedrngen! menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetapi dari rang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. (9uljatn hanya menyebut @karena pengaruh daya paksa@!.1+ nth serang kasir )ank tiba-tiba ditdng leh seserang dengan menempelkan pisau didada agar kasir bank menyerahkan uang yang ada di )rankas. Kasir bank masih ada kesempatan berpikir apakah ia akan memenuhi kewajibannya atau akan menyerahkan uangnya. 'isini ada paksaan, tetapi tidak abslute. $erlawanan terhadap paksaan itu tak bleh disertai syarat-syarat yang tinggi sehingga harus menyerahkan nyawa misalnya, mela inkan apa yang dapat diharapkan dari seserang secara wajar, masuk akal dan sesuai dengan keadaan.
17 9eljant, Asas-asas hukum pidana, 7ineka cipta, jakarta 2**, hlm 12
Antara si%at dari paksaan di satu pihak dan kepentingan hukum yang dilanggar leh si-pembuat di lain pihak harus ada keseimbangan. $ada daya paksa (Bermacht! rang ada dalam keadaan dwangpsitie (psisi terjepit!. a ada di tengah-tengah dua hal yang sulit yang samasama buruknya. Keadaan ini harus ditinjau secara byekti%. Si%at dari daya paksa ialah bahwa ia datang dari luar diri si-pembuat dan lebih kuat dari padanya. Jadi harus ada kekuatan (daya! yang mendesak dia kepada suatu perbuatan yang dalam keadaan lain tak akan ia lakukan, dan jalan lain juga tidak ada. +. ,eadaan Darurat & Noodtoestand (
&oodtoestand atau keadaan darurat tidak diatur dengan tegas di dalam $asal 0 K"#$, namun sal ini leh dktrin juga dimasukkan dalam pengertian Bermacht. 'alam (is compulsiva (daya paksa relati%! ada yang membedakan menjadi daya paksa dalam arti sempit (atau paksaan ps)chis! dan keadaan darurat. 'aya paksa dalam arti sempit ditimbulkan leh rang, sedang pada keadaan darurat, paksaan itu datang dari hal di luar perbuatan rang. K"#$ kita tidak mengadakan pembedaan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ndtestand atau keadaan darurat itu adalah keadaan, dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya, dan untuk menghindarkan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain. Keadaan itu dapat terjadi dalam bentuk 1! $erbenturan antara dua kepentingan hukum.
nth klasiknya adalah kasus @$apan dari arneades@. Ada dua rang yang karena kapalnya karam hendak menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan, padahal papan itu tak dapat menahan dua rang sekaligus. Kalau kedua-duanya tetap berpengangan pada papan itu, maka kedua-duanya akan tenggela m. 9aka untuk menyelamatkan diri, serang di antaranya mendrng temannya sehingga yang didrng itu mati tenggelam dan yang mendrng terhindar dari maut. (erita ini berasal dari D7: dalam bukunya 'e 7epublic et de %%ici!. 1 :rang yang mendrng tersebut tidak dapat dipidana, karena ada dalam keadaan darurat. 9ungkin ada rang yang memandang perbuatan itu tidak susila, namun menurut hukum perbuatan itu dapat di%ahami, karena
adalah naluri
setiap rang
untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya. 'ibeberapa negara (7usia dan nggris! rang yang mendrng temannya itu tetap dipidana, meskipun pidananya diringankan. 1; 2! $erbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum nth klasiknya adalah Arrest ptician. Serang pemilik tk kaca mata yang menjual kaca mata kepada serang yang kehilangan kaca matanya. $adahal pada saat itu menurut $eraturan
18 Scha%%meister, ?ic KeiEer, $# Sutrus., , Hukum Pidana, penerjemah >D Sahetapy,
liberty, >gyakarta, 1;;, hlm. 1&. 19 %bid
'aerah, sudah saatnya jam penutupan tk, sehingga pemilik tk dilarang melakukan penjualan. ?amun karena si pembeli itu ternyata tanpa kaca mata tak dapat melihat, sehingga betul-betul dalam keadaan sangat memerlukan pertlngan, maka penjual kaca mata dapat dikatakan bertindak dalam kedaan memaksa dan khususnya dalam keadaan darurat. $ermintaan kasasi leh jaksa terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa (opticien! tak dapat dipidana dan melepas terdakwa dari segala tuntutan, tak dapat diterima leh #.7. (putusan tgl. 1 :ktber 1;2&!. 3erdakwa ada dalam keadaan darurat. a merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menlng sesama.2* :rang yang sedang menghadapi bahaya kebakaran rumahnya, lalu masuk atau melewati rumah rang lain guna menyelamatkan barang- barangnya. 'isini ada perbenturan antara kepentingan hukum untuk menyelamatkan barang-barang miliknya dengan kewajiban hukum menghrmati hak rang lain. &! $erbenturan kewajiban hukum antara kewajiban hukum nth klasiknya adalah putusan dkter tentara. Serang perwira kesehatan (dkter angkatan laut! diperintahkan leh atasannya untuk memeriksa dan melaprkan apakah para perwira perwira laut yang bebas tugas dan berkunjung ke darat (kta 20 9arcus $riy Cunart, http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-
pidana.html, diakses pada selasa, 12 april 2*1.
pelabuhan! kejangkitan penyakit kelamin. 'kter tersebut tak mau melaprkan pada atasan, sebab dengan memberi lapran pada atasannya ia berarti melanggar sumpah jabatan sebagai dkter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya. 'i sini dihadapkan pada dua kewajiban hukum antara melaksanakan perintah dari atasannya (sebagai tentara! atau memegang teguh rahasia jabatan sebagai dkter. 'kter tersebut tidak melaprkan kepada atasannya dan memilih tetap merahasiakan penyakit pasiennya. 'kter tersebut memilih patuh pada sumpah dkter. :leh $engadilan 3entara ia dikenakan hukuman 1 (satu! hari, tetapi dkter tadi naik banding, dan 9ahkamah 3entara 3inggi membebaskannya karena ia ada di dalam keadaan darurat (putusan tgl. 2 ?pember 1;1!. 'alam satu hari yang sama seserang dipanggil menjadi saksi di dua tempat saling berjauhan. 'alam hal ini yang bersangkutan tidak mungkin menghadiri persidangan di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. 'isini terdapat perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. 9enurut 8A? #A33"9, daya paksa (Bermacht! dengan keadaan darurat (ndtestand! terdapat perbedaan. $ada daya paksa dalam arti sempit si-pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psychis leh rang lain atau keadaan. )agi si-pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. a
didrng leh paksaan psychis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. $ada keadaan darurat si-pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendrng dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap "ndang-undang.21 d. Pe"#elaan darurat
stilah noodweer atau pembelaan darurat tidak ditemukan di dalam K"#$. stilah ndweer atau pembelaan darurat berasal dari dktrin. $asal 0; ayat (1! K"#$ berbunyi @tidak dapat dipidana seserang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau rang lain, membela peri kespanan sendiri atau rang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga@. ?ampaklah di dalam ndweer itu yang dibela tidak perlu kepentingan hukum sendiri, tetapi dapat pula untuk membela kepentingan rang lain.22 'alam pembelaan darurat (noodweer ! dan supaya rang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat menurut bunyi pasal diatas harus dipenuhi tiga macam syarat-syarat sebagai berikut 2&
21 Sedart. %bid , hlm. 10-10+
22 Satchid Kartanegara, hlm. 02.
23 http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-pidana.html, diakses pada
selasa 12 april 2*1
1! $erbuatan yang itu harus terpaksa untuk membela dan pembelaan itu harus harus amat perlu, bleh dikatakan tidak ada jalan lain. 2! $embelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan. &! #arus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu. $ada hakekatnya pembelaan terpaksa adalah rang yang melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri #eigen-richting ! , akan tetapi dalam batas tertentu diperkenankan karena semata-mata untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan leh rang lain, yang dengan demilikian itu tidak dapat diharapkan ada alat negara yang sempat memberikan pertlngan guna mencegah kejahatan dan leh sebab itu diperkenankan berbuat membela diri. $embelaaan terpaksa harus dikerjakan leh keadaan yang terpaksa 5nood$akeli*ke verdediging 6 dalam arti yang tidak terlampau luas dan tidak pula disempitkan.20 e. Melakukan Perintah Undang-Undang &Wettlijkvoorchrift (
9enjalankan $eraturan "ndang-"ndang tidak dipidana. $asal * K"#$
menyatakan
)arangsiapa
melakukan
perbuatan
untuk
melaksanakan ketentuan "ndang"ndang, tidak dipidana. $ada awalnya yang diartikan "ndang-"ndang hanyalah dalam arti sempit atau %rmil, yaitu hanya prduk peraturan yang dibuat leh '$7/dan 7aja. $andangan itu lama-kelamaan berubah, kemudian #.7. mengartikan 24 http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-pidana.html, diakses pada
selasa 12 april 2*1
secara materiil, yaitu setiap peraturan yang dibuat leh alat pembentuk undang-undang yang umum. 'engan demikian tidak hanya "", tetapi dalam perundang-undangan ndnesia bisa meliputi $erpu, peraturan pemerintah, $eraturan $residen, $eraturan 'aerah, dan lain sebagainya. 'alam hubungan ini salnya adalah apakah perlu bahwa peraturan perundang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. 'alam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut, dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. 'engan perkataan lain kewajiban/tugas itu diperintahkan leh peraturan undang-undang.2 )ertindak untuk melaksanakan ketentuan undangundang menurut pasal * K"#$ tidak dipidana.didalam pasal * K"#$ berbunyi, 5barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang F undang, tidak dipidana6. f. Melaksanakan Perintah a#atan & Ambtelijk Bevel (
pasal 1 ayat 1 K"#$ berbunyi, 5)arang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan leh kuasa yang berhak akan itu, tidak bleh dihukum6. 9elaksanakan perintah jabatan hubungan antara perintah jabatan dan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersi%at berlaku umum, baik menurut isinya maupun peraturan itu sendiri. 2
25 http//wardahcheche.blgspt.c.id/2*10/11/penghapusan-pidana.html, diakses pada
selasa 12 april 2*1
Apa yang dirumuskan pada $asal 1 ayat 1 ini merupakan alasan penghapus pidana yang bersandarkan pada perintah yang sah. nth Serang Ajun nspektur $lisi diperintah leh Kmbes $lisi untuk menangkap
penjahat.
Kmbes
$lisi
tersebut
berwenang
untuk
memerintahkannya. Jadi dalam hal ini Ajun nspektur $lisi tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah. 'alam melaksanakan perintah itupun harus patut dan wajar. Seimbang dan tidak bleh melampaui batas kepatutan . $lisi diperintah leh atasannya untuk menangkap seserang yang telah melakukan kejahatan, dalam melaksanakan perintah itu cukup ia menangkap dan membawanya saja, tidak bleh plisi itu melakukan pemukulan atau penganiayaan lainnya. $erintah jabatan ini adalah alasan pembenar. Selanjutnya $asal 1 ayat 2 menentukan 5$erintah jabatan tanpa wenang, tidak menghapuskan pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya6. Suatu perintah jabatan yang tidak sah menghapuskan dapat dipidananya seserang. $erbuatan rang ini tetap bersi%at melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat-syarat 1! Jika perintah yang pada kenyataanya tidak sah itu, dikiranya perintah yang sah, atau secara patut ia mengira bahwa
26 9eljant, Asas-asas hukum pidana, 7ineka cipta, jakarta 2**, hlm 1&+
perintah itu adalah sah (ia mengira dengan iktikad baik jujur hati bahwa perintah itu sah!< 2! $erintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari rang yang diperintah. Selain karena hal-hal atau keadaan yang diatur di dalam undang-undang seserang yang melakukan perbuatan pidana tidak di pidana, diluar undangundang juga terdapat alasa-alasan yang menyebabkan seserang yang melakukan perbuatan yang menccki lukisan undang-undang tidak dipidana, misalnya a. hak rang tua mendidik anaknya dan hak guru untuk menertibkan anak-anak didiknya. #ak-hak ini disandarkan pada hak rang tua untuk mengajar anak/ anak didiknya ( tuchtrecht van de ouders!, yang harus dilakukan secara patut dan layak< b. hak yang timbul dari pekerjaan (beroepsrecht ! serang dkter, apteker,
bidan
dan
penyelidik ilmiah (misalnya
untuk
BiBisectie, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberantas suatu penyakit. Cuna mencapai tujuan itu seringkali dilakukan percbaan- percbaan terhadap hewan. $erbuatan menyakiti atau menyiksa hewan itu dirumuskan sebagai perbuatan pidana $asal &*2 K"#$, namun perbuatan ini tidak dipidana berdasarkan hak yang timbul dari pekerjaan!< c. ijin atau persetujuan dari rang yang dirugikan kepada rang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (consent o! the victim!< d. mewakili urusan rang lain ( $aakwaarneming !<
e. tidak adanya unsur si%at melawan hukum yang meteriil (cnth klasiknya arrest dkter hewan!< %. tidak adanya kesalahan sama sekali (taksi atau aBas!. Alasan penghapus pidana yang tersebut nmr 1- merupakan alasan pembenar, yaitu menghapus si%at melawan hukumnya perbuatan, sedang yang tersebut nmr adalah alasan pemaa% yaitu menghapus kesalahannya. 2+
/. Alasan Penghapusan Pidana di Inggris dan A"erika
Alasan hukum pidana di negara nggris dan Amerika pada dasarnya memiliki kesamaan. #al ini dikarenakan kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang sama yaitu common law. 'alam sistem hukum tersebut, seserang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Alasan pembelaan dapat bersi%at umum ( general de!ence!, artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya< dan dapat pula bersi%at khusus ( special de!ence! yang hanya diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu.2 Alasan penghapus pidana yang termasuk kedalam general de!ence yaitu meliputi a. Mistake &kesesatan(.
"mumnya, dalam hukum pidana nggris hanya mengakui mistake (kesesatan! mengenai %akta (ignorantia !acti e+cusat ! sebagai alasan
27 Sedart, #ukum $idana , >ayasan Sedart, Semarang, hlm. 1
28 )arda ?awawi Arie%, Perbandingan Hukum Pidana, 7aja Cra%ind $ersada, Jakarta,
2*1&, hlm. +*
penghapus pidana, sedangkan kesesatan mengenai hukum (ignorantia *uris! tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Akan tetapi sebagai pengecualian untuk kasus tertentu, khususnya kasus pencurian yang terdapat unsur ignorantia *uris di dalamnya, apabila terdakwa tidak mempunyai mens rea seperti yang disyaratkan untuk tindak pidana yang dituduhkan maka gnrantia juris dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana.2; )eberapa kndisi
atau syarat untuk
diterimanya
pembelaan
berdasarkan alasan mistake, ialah&* 1! Kesesatan itu harus sedemikian rupa sehingga %akta-%akta sebagaimana
yang
dinyatakan
leh
terdakwa
itu
menyebabkan tidak adanya actus-reus maupun mens-rea yang disyaratkan untuk adanya tindak pidana itu. 2! Kesesatan itu harus beralasan (reasonable!. &! Kesesatan itu harus mengenai %akta, bukan mengenai hukum. #. Compulsion & !ekanan atau Paksaan( Compulsion ( 3ekanan atau $aksaan! terdiri dari beberapa bentuk, yaitu 'uress perminas (b) threats/dengan paksaan!. 9erupakan tekanan atau paksaan yang dilakukan leh 5rang6. Artinya,
terdakwa
tidak
mempunyai
kehendak
bebas
untuk
menentukan perbuatannya, dikarenakan dirinya berada di bawah
297usmilawati windari http//rse-paper.blgspt.c.id/2**+/*2/alasan-penghapusan-
pidana.html, diakses pada selasa, 12 april 2*1 30 )arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. +1
ancaman.&1 #al tersebut memiliki kemiripan dengan daya paksa (Overmacht ! menurut K"#$ ndnesia, tetapi berlaku lebih terbatas. 'uress perminas berlaku terbatas, yakni terbatas pada kasuskasus tertentu yakni penghianatan (treason!, penadahan (receiving stolen goods!, pencurian (larcen)!, pengrusakan barang (malicious damage!
dan
sumpah
palsu
( per*ur)!. Akan tetaapi, alasan
penghapusan pidana ini dikecualikan untuk kasus pembenuhan (murder !.&2 Syarat-syarat 'uress perminas&& a! harus ada ancaman yang serius terhadap kematian< b! perlukaan badan, atau dimasukkan ke dalam penjara (ancaman kerugian harta benda tidak cukup untuk disebut sebagai ancaman yang serius!< c! merupakan ancaman yang seketika atau pada saat itu juga ( present threat !< $embelaan berdasarkan duress perminas tidak dapat diterima apabila
terdakwa
mempunyai
kesempatan
untuk
menghindari
ancaman tersebut. 2! &ecessit) (Kedaan terpaksa!. &ecessit), merupakan tekanan yang terjadi karena 5keadaan6. Artinya, alasan penghapus pidana ini timbul apabila seserang 31 7usmilawati windari , %bid
32 7usmilawati windari , %bid
33 %bid
(terdakwa! menghadapi pilihan untuk melakukan suatu kejahatan atau membiarkan berlangsungnya suatu kemalanngan yang lebih besar, dan ia lebih memilih untuk melakukan kejahatan itu. Syarat-syarat necessit), yaitu &0 a! Kejahatan
yang
dilakukannya
tersebut mempunyai
dampak kemalangan yang lebih kecil (a lesser eBil! daripada kemalangan yang ingin dihindari< b! Kemalangan yang lebih besar tersebut tidak mungkin dihindari selain dengan perbuatannya tersebut. &! Obidience to Order. 'alam kedaan tertentu 5mematuhi perintah atasan dapat digunakan untuk meniadakan mens rea (bandingkan dengan $asal 1 (1! K"#$ yang merupakan alasan pembenaran dan $asal 1 ayat (2! yang merupakan alasan pemaa%!. Obediance to order ini dapat merupakan alasan pembelaan, apabila dengan adanya perintah alasan ini menyebabkan adanya mistake o! !act, artinya merasa yakin perbuatan yang ia lakukan tidak melawan hukum dan keyakinannya itu cukup beralasan (reasonable!.& 0! Martial Coercion 'alam common law ada anggaan, bahwa apabila seserang istri (G! melakukan kejahatan dan suaminya (>! berada di tempat kejadian itu, berarti G melakukan perbuatan itu atas paksaan >. 3idak perlu 34 )arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. +0
35 Ibid, hlm
dibuktikan adanya intimidasi aktual leh suami terhadap istri itu. Akan tetapi,
pembelaan
ini
tidak
berlaku
untuk
treason,
murder,
manslaughter, dan robber)./ +. Intoxication &kera+unan0ke"a#ukan(.
$ada dasarnya sejak abad 1;, into+ication di nggris menjadi alasan pemberat pidana (aggravating !. ?amun, untuk mabuk yang tidak disengaja (involuntar) drunkeness!, yakni mabuk yang disebabkan karena paksaan atau karena perbuatan rang lain, menjadi alasapn penghapus pidana apabila dalam keadaan mabuknya tersebut, seserang
melakukan
kejahatan.
(voluntar)
Sedangkan,
untuk
mabuk
yang
disengaja
drunkeness! dapat menjadi alasan penghapus pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini&+ 1! mabuk tersebut menyebabkan atau menghasilkan atau membuat rang yang bersangkutan terganggu jiwanya atau gila (insanity!< 2! mabuk tersebut meniadakan setiap kesengajaan atau bentuk-bentuk lain dari mens rea yang disyaratkan untuk kejahatan yang dituduhkan terhadapnya. d. Automastim &erakan t"atik0!idak terkntrl(. Automastim 9erupakan setiap perbuatan yang timbul karena gerak tt yang tidak terkntrl, Seperti & 1! 0pasm (kejang urat!< 36 )arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. +
37 7usmilawati windari , %bid, diakses pada selasa 12 april 2*1
38 )arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. ++
2! Cerak re%leks (re!le+ action!< &! Sawan (convulsion!< 0! 0omnambulisme ( sleep walking ! yaitu seserang yang tidak menyadari apa yang ia lakukan. e. Insanit &,egilaan0,etikda%arasan(. stikah %nsanit) dan insane mempunyai arti yang sangat khusus dalam hukum
pidana
yang
berbeda
dengan pengertian medis.
Ketidaksehatan jiwa (insanit)! seserang dilihat dari sudut medis tidak cukup sebagai dasar untuk pembelaan. ketidaksehatan itu harus sedemikian menurut
rupa
hukum.
sehingga
mempengaruhi
$ertanggungjawabannya
pertanggungjawabannya ditentukan
berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam M1&aghten rules. Ketentuan (rules! ini merupakan legal criteria yang digunakan sebagai pertimbangan apabila insanit) diajukan sebagai alasan pembelaan.&; 'alam hukum pidana nggris, tidak semua bentuk insanit) dapat dijadikan alasan penghapus pidana meskipun menurut medis keadaan seserang tersebut dapat disebut insanit) (insanit) *uris2 insanit) medis. nsanity medis tidak cukup dijadikan dasar untuk pembelaan. nsanity dapat dijadikan alasan penghapus pidana apabila telah memenuhi kriteria yang disyaratkan leh M1&aughten 3ules, yang memuat hal-hal berikut ini0*
39 )arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. ++
40
7usmilawati windari , %bid, diakses pada selasa 12 april 2*1
1! presumption o! sanit) (praduga waras/keadaan jiwa yang nrmal!< 2! de!ect o! reason (pertimbangan akal sehat yang rusak karena penyakit jiwa!< / insane delusion. f. Infanc &Anak di Ba%ah U"ur(. )atasan usia bertanggung jawab (the age o! responsibilit)!, yakni anak di bawah umur dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. 'ikatakan demikian karena anak di bawah umur dikatakan belum mengerti atau memahami, dan belum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukkannya. Ada pun batasan usia yang dimaksud adalah sebagai berikut01 1! 'i bawah usia 1* tahun, tidak dapt dinyatakan bersalah atau dipidana. 2! "mur 1* tahun tetapi dibawah 10 tahun, dinyatakan doli incapa+, namun bisa juga dibuktikan adanya kehendak jahatnya. &! 'i atas 10 tahun, kelmpk usia ini
sepenuhnya
dipandang
bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. g. Consent of the victim &persetu$uan kr#an(. Consent o! the victim dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini 02 1! rang yang memberikan persetujuan harus merupakan rang yang mampu memberikan persetujuan (capable!<
41
)arda ?awawi Arie%, %bid, hlm. 2
42 7usmilawati windari , %bid, diakses pada selasa 12 april 2*1
2! 3indak pidana yang dilakukan harus merupakan jenis 3tindak pidana yang memang persetujuan dapat diberikan (consentable crime!< &! persetujuan itu tidak dapat diperleh karena penipuan atau ancaman< 0! persetujuan itu harus diberikan leh rang yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui. 8 tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana untuk pembunuhan (murde! dan 3$ yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat.
BAB III PENU!UP
,esi"pulan
Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para! pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan penghapus hukum pidana dalam teri hukum pidana dibedakan menjadi alasasn pembenaran, pemaa%, dan penghapus penuntutan. Alasan penghapus pidana di ndenesia terdiri dari alasan penghapus pidana yang ada dalam undang-undang seperti %nsanit) ($asal 00 K"#$! , daya paksa (Overmachet ! ($asal 0!, pembelaan diri (noodweer ($asal 0;!, dan perintah jabatan atau undang-undang ($asl 1 ayat (1 dan 2!!. Selain itu ada juga alasan penghapus pidana diluar undang undang seperti tuchtrecht van de ouders, hak yang timbul dari pekerjaan (beroepsrecht, ijin atau persetujuan (consent o! the victim!. Secara umum, hukum pidana nggris membagi alasan penghapus pidana menjadi 2 (dua! klasi%ikasi, yakni 1. 4eneral de!ences, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku untuk tindak pidana umum
2. 0pecial de!ences, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu. Alasan penghapus pidana yang termasuk general de!ences meliputi 1. Mistake (kesesatan!< 2. Compulsion (paksaan!< &. %nto+ication (keracunan/mabuk alkhl!< 0. Automatism (gerak re%lek!< . %nsanit) (ketidakwarasan/gila< . %n!anc) (anak di bawah umur!< +. Consent o! victim (persetujuan krban!. Sedangkan,
yang
termasuk special
de!ences,
cnthnya
yaitu
dalam delik abortus yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, semisal karena apabila tidak melakukan abortus akan menimbulkan cacat %isik si anak atau matinya si bu< dalam delik penyebaran/publikasi tulisan cabul (prn!, yang dibenarkan apabila ditujukan untuk ilmu pengetahuan, seni, dsb ( diatur dalam "he Obscene Publication Act !.
